PILIHAN REDAKSI

Komsos Dengan Staf Camat, Babinramil 01 Sikabalauan Bahas Aktivitas dan Perekonomian Masyarakat

INFO|MENTAWAI - Kegiatan komunikasi sosial yang biasa di lakukan aparat teritorial di tengah masyarakat menjadi salah satu media komunikasi...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

Babinsa 03/Sipora Distribusikan Bahan Material Lebih Awal Ke Sasaran Lokasi Rehab RTLH
Friday, February 19, 2021

On Friday, February 19, 2021

SIPORA,infonusantara.net - Sebagai langkah awal untuk percepatan pelaksanaan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi rumah layak huni, Babinsa 03/Sipora, Kodim 0139/Mentawai melaksanakan pendistribusian bahan material kelokasi sasaran rumah warga

Pendistribusian bahan material pembangunan RTLH ini Kopda Johan Munthe berkolaborasi dengan Babinsa Desa Tuapejat Sertu Ariffurhman, Jumat (19/3/2021).

Sasaran pendistribusian bahan material pembangunan RTLH ini ke rumah salah satu warga di Dusun Jati, Desa Tuapejat yaitu Saudara Pidalman" sebut Kopda Johan.

Bahan material yang sudah di siapkan itu meliputi, seng 50 Lembar, GRC sebanyak 33 Lembar, Batako 231 batang, Pasir 4 Kubik, Batu Gunung 4 Kubik, kayu 2,6 kubik, Paku seng 2 kotak, Paku kayu 5 kg, Cat 2 Kaleng masing2 kaleng 5 Kg, kuas 5 buah dan semen 15 sak.

Dia mengatakan, program pembangunan RTLH di wilayah Mentawai ini dalam rangka TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-110 Kodim 0319/Mentawai tahun 2021 yang di pusatkan di Desa Bukit Pamewa.

Kegiatan ini juga sedang berlangsung dalam program pra-TMMD, dimana pembukaannya akan di helat pada 2 Maret 2021 mendatang, terangnya.

"Pembangunan RTLH untuk warga kurang mampu ini sebagai wujud kepedulian TNI-AD dengan masyarakat, dimana mottonya itu bersama rakyat TNI kuat" tuturnya.

Lebih lanjut, Kopda Johan menjelaskan, pendistribusian material lebih awal ini untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan RTLH dan tidak secara mendadak mendistribusikan bahan material.

Selain itu untuk mengantisiapsi kelangkahan bahan material pada saat pelaksanaan, karena seperti di ketahui kita berada di kepulauan yang di kelilingi lautan, maka agak sulit nantinya mendapatkan bahan material.

Pelaksanaan pembangunan RTLH bagi warga kurang mampu, di harapkan dapat berjalan dengan sukses serta dukungan semua lapisan masyarakat, tukasnya.



Editor : Heri Suprianto


Siap Gugat SKB Tiga Menteri! Fauzi Bahar dan Tokoh Sumbar Didukung 300 Advokat
Friday, February 19, 2021

On Friday, February 19, 2021

Siap Gugat SKB Tiga Menteri! Fauzi Bahar dan Tokoh Sumbar Didukung 300 Advokat

INFONUSANTARA.NET -- Sebanyak 300 pengacara disiapkan untuk menggugat Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang seragam sekolah yang terbit setelah kasus jilbab nonmuslim di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat.

Mantan wali kota Padang Fauzi Bahar, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), tokoh adat, tokoh agama dan organisasi masyarakat di Sumatera Barat yang mengumpulkan para pengacara itu untuk membela upaya revisi SKB Tiga menteri.

"Ada 300 orang lawyer (pengacara) yang kita siapkan. Mereka sudah sepakat datang ke Mahkamah Agung untuk menggugat SKB ini," kata Fauzi Bahar di Padang, Kamis (18/2/2021).

SKB Tiga Menteri itu, katanya, mengganggu sendi budaya dan kearifan lokal di Sumatera Barat. Sebab SKB itu tidak dapat diterapkan di semua daerah di Indonesia. Padahal ada banyak daerah yang punya kearifan lokal. Contohnya, Sumatera Barat dengan budaya Minangkabau yang sudah terbiasa dengan pakaian menutup aurat.

Selain menyiapkan pengacara, bersama dengan tokoh lain, mereka juga berencana menyurati Presiden, pimpinan DPR RI, dan tiga menteri yang menandatangani SKB itu. Mereka ingin merevisi SKB agar lebih sempurna dan tidak menganggu kearifan lokal. 

"Sendi-sendi budaya Indonesia kan dijaga Undang-Undang. SKB yang sekarang membuat rusuh dan mengganggu tatanan kearifan lokal,"  ujar Fauzi.

DPRD Sumatera Barat, pada Kamis, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan unsur tokoh masyarakat, ormas, tokoh agama dan tokoh adat. RDP dilakukan untuk membahas perihal SKB Tiga Menteri tentang seragam sekolah yang dalam beberapa waktu terakhir mengundang beragam reaksi.

Yang hadir dalam rapat di DPRD itu, di antaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), LKAAM, Bundo Kanduang, Aisiyah, Tarbiah Islamiah, Perti, Muhammadiyah, NU, Dewan Pendidikan, dan sejumlah tokoh lainnya. DPRD menjadwalkan rapat dengan Dinas Pendidikan untuk menentukan sikap. 

(*)


Kian Meresahkan, Kecamatan Padang Selatan Launching Kelurahan Bersinar 'Bersih Narkoba'
Thursday, February 18, 2021

On Thursday, February 18, 2021

Kian Meresahkan, Kecamatan Padang Selatan Launching Kelurahan Bersinar 'Bersih Narkoba'

INFONUSANTARA.NET - Sadar akan tingginya bahaya narkoba yang kian meresahkan masyarakat saat ini, pada Kamis (18/2/2021) untuk Kelurahan Rawang dan Mata Air ditunjuk untuk dilakukan Lauching sebagai Kelurahan Bersinar (kelurahan bersih narkoba) bertempat di RT.005 RW.006 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan,Kota Padang.

Launching Kelurahan Rawang dan Mata Air Bersih Narkoba dilaksanakan dengan mengangkat tema "Generasi Muda Tanpa Narkoba Itu Sehat, Cerdas dan Ceria".

Lauching Kelurahan Bersinar itu dihadiri lebih kurang dari seratus orang dan dari Forkompimda serta Firkompimcam antara lain, Kepala BNN Provinsi Sumbar diwakili oleh Drs. Kusrianto Koordinator P2M BNNP Sumbar, Kesbangpol Kota Padang bapak Oka,Kapolresta Padang diwakili oleh Kasat Narkoba AKP Dadang Iskandar, SH.

Camat Padang Selatan Teddy  Antonius,SSTP.MM, Kapolsek Padang Selatan AKP Ridwan, S.Ag.MH, Lantamal II Teluk Bayur diwakili Lettu Oriza, Dandim 0312 di wakili oleh Kapten Tarmizi, Lurah se Kecamatan Padang Selatan, Ketua LPM Rawang, Ketua LPM Mata Air, Perangkat RT dan RW, Bhabinkamtibmas Rawang Bripka Ishak Kamaruzaman, Babinsa Rawang, Karang Taruna Kec.Padang Selatan.

Dalam sambutannya Camat Padang Selatan, Teddy Antonius. SSTP.MM menyampaikan, pembentukan Kelurahan Bersinar (kelurahan bersih dari narkoba,red) untuk launchingnya di tunjuk pada Kelurahan Rawang dan Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan.

Dengan dibentuknya kelurahan bersih dari narkoba ini, juga dibentuk dan di kukuhkan pula Satgas relawan anti narkoba nya. Hal ini untuk kedepannya masyarakat kita khususnya di Kecamatan Padang Selatan sadar atas bahayanya narkoba. "Mari hiidup dengan penuh sadar, sehat, produktif dan bahagia tanpa narkoba," ucap Teddy Antonius.

"Harapan kita semua tentu juga diharapkan kedepannya tiap -tiap kelurahan se Kecamatan Padang Selatan bisa membuat kelurahannya bersih dari narkoba," pungkas Camat Padang Selatan ini.

Adapun tujuannya Kampung Bersinar adalah agar kampung di kelurahan tersebut bersih dari bahaya narkoba. Hidup 100 persen Sadar, Sehat, Produktif dan Bahagia Tanpa Narkoba.

Dihubungi secara terpisah oleh infonusantara.net, Kapolsek Padang Selatan AKP Ridwan,S.Ag,MM, mengapresiasi dengan dibentuknya kelurahan bersinar ( kelurahan bersih dari narkoba,red) ini. Hal ini tentunya sangat membantu pihak kepolisian dalam rangka memberantas peredaran narkoba dan sejenisnya, khususnya di wilayah hukum Polsek Padang Selatan serta wilayah hukum Polresta Padang dan Polda Sumbar umumnya.


"Mari bersama-sama kita saling bersinergi antara masyarakat dengan  aparat keamanan Polri dan TNI serta seluruh elemen masyarakat yang ada untuk memberantas narkoba yang sangat berbahaya dampaknya bagi para generasi muda kita saat ini.Dan kami dari pihak kepolisian tak segan-segan akan menindak tegas para pelaku narkoba ini," pungkas AKP Ridwan.(Inf)


Pasca Kebakaran Menimpa Lima Rumah, Dinsos Sumbar Melalui Kabid Linjamsos Salurkan Bantuan Logistik
Wednesday, February 17, 2021

On Wednesday, February 17, 2021

Pasca Kebakaran Menimpa Lima Rumah, Dinsos Sumbar Melalui Kabid Linjamsos Irwan Basir Datuk Rajo Alam Salurkan Bantuan Logistik

INFONUSANTARA.NET - Kepala Dinas Sosial Sumatera Barat, Jumaidi, S.Pd, M .Pd diwakili Kabid Linjamsos Dinas Sosial Sumbar Irwan Basir Datuk Rajo Alam, SH, MM didampingi Tagana Sumbar menyerahkan bantuan peristiwa kebakaran yang menimpa warga di Balai Baru.

Kabid Linjamsos Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Irwan Basir Datuk Rajo Alam, SH, MM mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, pasca kebakaran yang menghanguskan lima rumah beserta isinya habis terbakar.

Hal itu tentu menimbulkan kerugian bagi para korban, pihaknya langsung merespons dengan memberikan bantuan kepada para kepala keluarga yang terkena musibah tersebut, ujarnya Irwan Basir yang akrab disapa Datuk IB, Selasa (16/02/2021).

Irwan Basir mengatakan, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat menyalurkan bantuan logistik kepada warga yang mengalami kebakaran, antara lain jenis bantuan logistik yang disalurkan adalah dalam bentuk:

1. Foodware 10 paket (pembagian/KK).

2. Paket layanan dukungan psiko sosial (LDP).

3. Paket Lansia (10, pembagian/jiwa).

4. Paket anak2 (10, pembagian/jiwa).

5. Paket Remaja (10, pembagian/jiwa). 

Total bantuan logistik Dinas Sosial Provinsi Sumbar untuk meringankan beban korban kebakaran sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Peristiwa kebakaran sendiri terjadi pada hari Senin (15/02/2021), akibat jilatan sijago merah sebanyak 10 kepala keluarga (KK) kehilangan tempat tinggal di Jalan Balai Baru, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, ujarnya.

Irwan Basir juga bersama Tagana Sumbar turut berbela sungkawa atas terjadinnya musibah melanda saudara saudara kita. Dengan adanya musibah ini kita bisa mengambil hikmahnya, mudah mudahan apa yang telah hilang bisa diganti oleh Allah SWT yang lebih besar lagi, ungkapnya Irwan Basir yang juga selaku Panglima Tagana Sumbar.

Sementara itu, Eki Ketua RT.03 di RW.07 mengucapkan, "Alhamdulillah" kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kabid Linjamsos Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Irwan Basir yang merespon cepat warga kami di Balai Baru yang telah ikut meringankan beban warga kami, sehingga apa yang jadi kebutuhannya dapat terpenuhi dengan cepat.

Pantauan awak media dilapangan dihadiri: Dinas Sosial Sumbar, Tagana Sumbar, Lurah Gunung Sarik Zahardi, Tokoh Masyarakat, RT dan Pemuda-pemudi. (Dp)

Kejari Mentawai Ajak Warga Untuk Tidak Ragu dan Bimbang di Vaksin Covid-19
Wednesday, February 17, 2021

On Wednesday, February 17, 2021

MENTAWAI,infonusantara.net - Dalam rangka mendukung program indonesia sehat, Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai, Syamsuardi, SH, MH ikuti kembali penyuntikan vaksin covid-19 tahap kedua di Aula sekretariat kantor Bupati Kepulauan Mentawai, Rabu,(17/2/2021).

Dia menyebut, pelaksanaan pencanangan vaksinasi tahap pertama memang ada beberapa pejabat esensial batal mengikuti penyuntikan vaksin dikarenakan belum memenuih persyaratan, akan tetapi bukan berarti tidak bisa mengikuti vaksin, namun di tunda pemberian vaksin.

“Memang ada beberapa pejabat esensial tahap pertama vaksinasi yang belum bisa mengikuti penyuntikan vaksin, kalau kita Insyallah tahap pertama hingga tahap dua berjalan lancar dan tidak ada masalah di tubuh usai di vaksin” kata Syamsuardi.

Pelaksanaan vaksin yang di ikuti para pejabat esensial di wilayah kabupaten kepulauan mentawai prinsipnya tidak ada kendala dan juga di harapkan kepada masyarakat untuk dapat mengikuti vaksin, ajaknya.

“intinya dengan mengikuti vaksinasi ini guna memutus mata rantai covid-19 menuju indonesia sehat khususnya di kepulauan mentawai” ucap Syamsuardi.

Fasilitas vaksinasi yang sudah di siapkan pemerintah, kata dia tidak perlu ragu dan takut untuk di vaksin, karena penyuntikan vaksin yang diberikan ini mengantisipasi penyebaran virus sekaligus memutus mata rantai covid-19, ujarnya lagi.

Dia menghimbau kepada masyarakat kalau sudah giliran mengikuti vaksinasi tidak perlu ragu dan bimbang untuk di vaksin demi kesehatan bersama, selain itu ini merupakan program pemerintah indonesia sehat yang sangat perlu di dukung bersama.

Diakui Syamsuardi sebelum mengikuti vaksinasi seluruh peserta pejabat esensial yang akan di vaksin di lakukan screening atau pengecekan kesehatan tubuh dan pemberian vaksin ini tidak serta merta langsung dilakukan, namun melalui persyaratan.

“Apabila hasil srceening di nyatakan tidak memenuih syarat, maka peserta vaksinasi tidak bisa diberi vaksin, selain itu penyuntikan vaksin ini tidak ada paksaan serta tidak sembarangan tetap mengikuti prosedur kesehatan” tutupnya mengkahiri.


Editor : Heri Suprianto

Tim Gabungan Satgas Covid Sikakap Lakukan Pengecekan Prokes di Setiap Warung
Wednesday, February 17, 2021

On Wednesday, February 17, 2021

SIKAKAP,infonusantara.net - Untuk memastikan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, Babinsa Koramil 04/Sikakap lakukan pengecekan ke setiap warung yang ada di kecamatan Sikakap.

"Pengecekan yang kita lakukan ini bagi masyarakat yang berbelanja ataupun pemilik warung yang tidak mematuhi prokes" kata Danramil 04/Sikakap, Kapten.inf.Putra Irawan Damanik kepada media, Rabu (17/2/2021).

Dia menyebut, dalam pemantauan anggota, bahwa banyak masyarakat sudah tidak mematuhi protokol kesehatan salah satu tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah.

Untuk menekan angka pasien positif, maka perlu kembali di tegakan penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat, pasalnya virus Corona ini belum tahun kapan berakhirnya, sebut Danramil.

"Prinsipnya pengecekan yang kita lakukan ini guna menghimbau masyarakat baik pemilik warung maupun pembeli untuk tetap menjaga prokes, meskipun vaksin sudah ada" katanya.

Danramil menegaskan kembali, bagi pemilik warung tetap atau wajib menyediakan hal-hal yang mendukung Prokes seperti, tempat pencuci tangan, Memakai masker dan Bagi Konsumen tetap menjaga jarak.

"Bagi yang tidak mematuhi prokes dimasa pandemi ini saat pengecekan di warung baik pemilik warung maupun pembeli kita berikan peringatan atau warning" ucap Danramil.

Pelaksanaan pengecekan prokes disetiap warung yang ada di Sikakap melibatkan, Babinsa Koramil Sikakap, Kamla Sikakap, Babinkantibmas Sikakap dan Satpol PP.



Editor : Heri Suprianto


Ketua DPD Golkar Padang Iqra Chissa Masih Tersangka Dugaan Pemalsuan Sertifikat Diklatda HIPMI
Wednesday, February 17, 2021

On Wednesday, February 17, 2021

Kasatreskrim Polresta Padang Kompol Rico Fernanda

INFONUSANTARA.NET -- Terpilihnya secara aklamasi M Iqra Chissa sebagai Ketua DPD Partai Golkar periode 2021-2025 dalam musyawarah daerah (Musda) X Partai Golkar Kota Padang beberapa waktu yang lalu, menimbulkan pertanyaan dari beberapa kalangan terkait status Iqra Chissa sendiri.

Seperti diketahui, pada tahun 2017 yang lalu, Iqra Chissa ditetapkan tersangka oleh penyidik Polresta Padang terkait dengan sertifikat Diklatda HIPMI yang digunakan bersangkutan diduga palsu pada waktu Musda tahun 2017 tersebut.

Walaupun dengan statusnya yang ditetapkan sebagai tersangka, dirinya tetap maju menjadi Caketum HIPMI Sumbar periode 2017-2020, bahkan terpilih menjadi ketua umum dan menjabat hingga sekarang.

Lalu bagaimana dengan sekarang, apakah statusnya masih tersangka, dan bagaimana prosesnya di kepolisian hingga yang bersangkutan masih bisa maju sebagai ketua DPD Partai Golkar Padang?

"Kasus ini ada sebelum saya menjabat sebagai Kasatreskrim Polresta Padang bahkan telah dua kali berganti Kasatreskrim sebelum saya. Jadi saya kurang tahu pasti kasus ini," ujar Kasatreskrim Polresta Padang Kompol Rico Fernanda, Selasa (16/2).

Dikatakan oleh Kompol Rico, informasi yang diperolehnya dari penyidik, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SPH2P) No. B/1906/XI/2017/Reskrim yang ditandatangani Kasatreskrim Polresta Padang saat itu Kompol Daeng Rahman disebutkan, sesuai laporan No. LP/2020/K/X/2017/SPKT UNIT III tertanggal 20 Oktober 2017, penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi.

"Selain saksi pelapor, ada belasan saksi lainnya yang dimintai keterangan, terutama peserta Diklat pada 2015 di Kota Padang, termasuk ahli. Dari keterangan saksi dan bukti yang ada, penyidik meningkatkan status perkara tersebut dengan menetapkan M Iqra Chissa Putra sebagai tersangka saat itu," sebut Kompol Rico.

Ditambahkannya, perkiraan masih dalam tahun 2017 tersebut, Iqra Chissa yang telah ditetapkan tersangka kemudian dilanjutkan ke Kejaksaan dengan menyerahkan berkas perkara untuk dilakukan persidangan.

"Namun informasi yang saya dapat, berkas perkara atas nama M Iqra Chissa ini dinilai kurang lengkap dan dikembalikan oleh pihak kejaksaan (P19). Jadi, bisa dikatakan status yang bersangkutan masih tersangka. Bagaimana kelanjutan prosesnya itu yang masih saya cari dan koordinasikan dulu dengan penyidik,"tutur Kompol Rico.

Sementara, Kasi Pidana Umum ( Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Padang ( Kejari) Yarnes mengatakan, perkaranya sudah lama, yaitu tahun 2017 lalu.  Untuk informasi, Yarnes pun meminta kepada wartawan untuk menanyakannya kepada penyidik Polresta Padang.

"Waktu  itu statusnya P19 (belum lengkap) dan sudah dikembalikan ke pihak kepolisian. Jadi informasi selanjutnya tanyakan saja ke Polresta Padang," kata Yarnes, Selasa (16/2).

Pelapor Minta Kejelasan Laporannya Sementara dihubungi terpisah, DS Zirsinjaya yang menjadi pelapor atas kasus dugaan pemalsuan sertikat Diklatda HIPMI yang menjerat M Iqra Chissa mengakui hingga saat ini tak ada kejelasan terkait laporannya tersebut.

"Saya tanyakan ke pihak kejaksaan ada di kepolisian begitu sebaliknya. Katanya juga ada berkas yang kurang. Padahal laporan itu sejak 10 Oktober 2017 lalu," ungkap DS yang juga merupakan salah seorang pengurus HIPMI Sumbar periode 2014-2017 .

DS Zirsinjaya berharap perkara ini bisa diteruskan oleh pihak penegak hukum hingga ke ranah pengadilan. "Dan nanti di Pengadilan dibuktikan bahwa itu melanggar hukum atau tidak. Jadi diorganisasi HIPMI sendiri tidak timbul fitnah yang akan membuat rusak organisasi," tandasnya.

Iqra Chissa Fokus di Golkar

Terpisah, Ketua DPD Golkar Padang, M Iqra Chissa saat dikonfirmasi wartawan terkait statusnya sebagai tersangka pemalsuan sertifikat Diklatda HIPMI mengatakan, pada prinsipnya kasus itu telah selesai dan pihaknya menyerahkan ke DPP HIPMI Pusat.

"Biarlah Pusat menuntaskan. Lagian jabatan ketua akan berakhir. Saya akan menerima apa yang ditetapkan nanti dan akan fokus di Golkar saja,” ungkapnya dengan singkat, Selasa (16/2).

Seperti diketahui, sertifikat yang digunakan M Iqra Chissa Putra sebagai salah satu syarat untuk pencalonan Ketum Hipmi Sumbar dalam Musda tahun 2017 yang lalu diduga palsu, karena yang bersangkutan diduga tidak mengikuti Diklat tersebut hingga berujung pelaporan ke Polresta Padang.

Selanjutnya, Iqra Chissa ditetapkan tersangka oleh penyidik Polresta Padang terkait dengan sertifikat Diklatda HIPMI yang digunakan bersangkutan diduga palsu pada waktu Musda tahun 2017 tersebut. Walaupun dengan statusnya yang ditetapkan sebagai tersangka, dirinya tetap maju menjadi Caketum HIPMI Sumbar periode 2017-2020.

Bahkan, Musda untuk memilih pengurus baru periode 2017-2020 itu berlangsung hingga tiga kali. Pertama dan kedua di Padang, tetapi berakhir deadlock. Kemudian dilanjutkan di Padang Aro, Solok Selatan pada akhir Oktober 2017, dan M Iqra Chissa Putra terpilih sebagai ketua umum dan menjabat sampai sekarang. (*)

Dewan Pers Akan Verifikasi Pengda JMSI Sumbar 5- 6 Maret 2021
Tuesday, February 16, 2021

On Tuesday, February 16, 2021

Dewan Pers Akan Verifikasi Pengda JMSI Sumbar 5- 6 Maret 2021

INFONUSANTARA.NET -- Dewan Pers menjadwalkan verifikasi faktual 10 pengurus daerah (Pengda) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) mulai 18 Februari hingga 27 Maret 2021. Berbarengan dengan verifikasi faktual itu, juga digelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW). 

“Alhamdulillah, Sumatera Barat merupakan salah satu Pengda JMSI yang akan diverifikasi oleh Dewan Pers. Jadwalnya, 5-6 Maret 2021 yang berbarengan dengan UKW yang akan dituanrumahi PWI Sumbar,” ungkap Ketua Pengda JMSI Sumbar, Yal Azis bersama Aguswanto (sekretaris) dalam pernyataan tertulis, Selasa (16/2/2021). 

Ditambahkan Aguswanto, data yang diterima dari pengurus pusat JMSI, sembilan Pengda JMSI yang akan diverikasi faktual oleh Dewan Pers yakni Banten pada 18-19 Maret dengan tuan rumah UKW, IJTI, NTB (20-21 Februari, MSTP). 

Selanjutnya, Sumut (24-25 Februari, PWI), Jambi (25-26 Februari, IJTI), Bengkulu (2-3 Maret, PWI), Sultra (2-3 Maret, PWI), Sumbar (5-6 Maret, PWI), Jatim (8-9 Maret, IJTI), Babel (20-21 Maret, MSTP) dan Jateng (26-27 Maret, PWI).

Yang akan diverifikasi faktual oleh Dewan Pers itu, terang Aguswanto, yakni kantor Pengda JMSI dengan sejumlah atributnya seperti perlengkapan kantor, bendera plus pataka, gambar Presiden dan Wapres di dalam ruangan kantor. 

Selanjutnya, papan nama organisasi serta kelengkapan badan hukum perusahaan pers yang tergabung dalam Pengda JMSI Sumbar. Di antaranya, fotocopy akta masing-masing perusahan pers, fotocopy Kemenkumham dan program kerja JMSI Sumbar.

Kemudian, fotocopy AD/ART, fotocopy NPWP, fotocopy buku rekening Pengda JMSI Sumbar, fotocopy KTP pengurus. Lalu, keterangan domisili kantor dan papan struktur pengurus. 

“Bahan-bahan yang akan diperiksa Dewan Pers itu, terus kita lengkapi. Saat ini, posisinya sudah 80 persen rampung dipersiapkan,” ungkap Aguswanto diamini Yal Azis. (Inf)


Dewan Pers 5- 6 Maret 2021 Verifikasi Faktual 10 Pengda JMSI Sumbar
Tuesday, February 16, 2021

On Tuesday, February 16, 2021

INFONUSANTARA.NET -- Dewan Pers menjadwalkan verifikasi faktual 10 pengurus daerah (Pengda) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) mulai 18 Februari hingga 27 Maret 2021. Berbarengan dengan verifikasi faktual itu, juga digelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW). 

“Alhamdulillah, Sumatera Barat merupakan salah satu Pengda JMSI yang akan diverifikasi oleh Dewan Pers. Jadwalnya, 5-6 Maret 2021 yang berbarengan dengan UKW yang akan dituanrumahi PWI Sumbar,” ungkap Ketua Pengda JMSI Sumbar, Yal Azis bersama Aguswanto (sekretaris) dalam pernyataan tertulis, Selasa (16/2/2021). 

Ditambahkan Aguswanto, data yang diterima dari pengurus pusat JMSI, sembilan Pengda JMSI yang akan diverikasi faktual oleh Dewan Pers yakni Banten pada 18-19 Maret dengan tuan rumah UKW, IJTI, NTB (20-21 Februari, MSTP). 

Selanjutnya, Sumut (24-25 Februari, PWI), Jambi (25-26 Februari, IJTI), Bengkulu (2-3 Maret, PWI), Sultra (2-3 Maret, PWI), Sumbar (5-6 Maret, PWI), Jatim (8-9 Maret, IJTI), Babel (20-21 Maret, MSTP) dan Jateng (26-27 Maret, PWI).

Yang akan diverifikasi faktual oleh Dewan Pers itu, terang Aguswanto, yakni kantor Pengda JMSI dengan sejumlah atributnya seperti perlengkapan kantor, bendera plus pataka, gambar Presiden dan Wapres di dalam ruangan kantor. 

Selanjutnya, papan nama organisasi serta kelengkapan badan hukum perusahaan pers yang tergabung dalam Pengda JMSI Sumbar. Di antaranya, fotocopy akta masing-masing perusahan pers, fotocopy Kemenkumham dan program kerja JMSI Sumbar.

Kemudian, fotocopy AD/ART, fotocopy NPWP, fotocopy buku rekening Pengda JMSI Sumbar, fotocopy KTP pengurus. Lalu, keterangan domisili kantor dan papan struktur pengurus. 

“Bahan-bahan yang akan diperiksa Dewan Pers itu, terus kita lengkapi. Saat ini, posisinya sudah 80 persen rampung dipersiapkan,” ungkap Aguswanto diamini Yal Azis. (Inf)


Ketum LMPI Syamsu Djalal Mengaku Prihatin dengan Kondisi NKRI saat ini
Monday, February 15, 2021

On Monday, February 15, 2021

Ketum LMPI Syamsu Djalal didampingi Ketua LMPI Mada Sumatera Barat Erisman Chaniago, Wakamada LMPI Sumbar Feri Kalex dan Sekdamada Boy Bustami.

INFONUSANTARA.NET -- Ketua Umum Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Mayjen TNI (Purn) Dr. Syamsu Djalal, S.H., M.H., mengaku prihatin dengan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini.

"Saya resah dengan kondisi negeri kita saat ini. Saya kemaren bertemu beberapa tokoh, seperti Gatot membicarakan kondisi negeri ini," ungkapnya kepada awak media, bertempat di New d'Dhave Hotel Siteba Padang, Ahad malam, 14 Februari 2021.

Pada kesempatan itu, Syamsu Djalal didampingi Ketua LMPI Mada Sumatera Barat Erisman Chaniago, Wakamada LMPI Sumbar Feri Kalex dan Sekdamada Boy Bustami.

Bahkan, dirinya berencana akan mengeluarkan pernyataan sikap terhadap kondisi terkini dan berbagai persoalan bangsa yang sedang melanda Indonesia.

"Kami dalam waktu dekat akan menggelar jumpa pers menyikapi kondisi terkini. Kami juga akan menemui Pak Luhut Binsar Panjaitan dan Pak Moeldoko," ujarnya

Ketika ditanya awak media terkait sikap LMPI terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang seragam siswa di sekolah, Syamsu Djalal menegaskan, untuk Sumatera Barat ada falsafah adat yang menjadi pedoman hidup orang Minang.

"Di  Minangkabau ini kan jelas, "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah". Ketika Puan menyinggung Sumbar dan Pancasila, saya juga menyayangkan. Itu salah juga," katanya.

Syamsu Djalal mengatakan, orang Minang dikenal sebagai orang yang relegius. Ini dibuktikan dengan keseharian orang Minang.

"Masjid di Sumatera Barat masih penuh. Kalau salat Subuh, masjid penuh semua," ujarnya.

Dikatakan Syamsu Djalal, kalau dulu dirinya hanya mengenal Prabowo Subianto dengan baik. Tapi belakangan dirinya sudah mengetahui sosok Jokowi.

"Kalau dulu saya hanya tahu Prabowo, tapi sekarang saya juga sudah tahu siapa Jokowi. Tapi saya tidak akan ngomong siapa dia," ujarnya.

Syamsu Djalal mengatakan, Negara Komunis Cina atau Republik Rakyat Tiongkok memiliki agenda besar di Asia, termasuk Indonesia.

"Cina sudah punya agenda untuk menguasai Asia, termasuk Indonesia. Adu domba di Negara kita ini semakin gencar dilakukan. Saya tahu kok siapa pembesar negeri ini yang menjalin hubungan baik dengan Tiongkok," urainya.

"Saya gak berani ceplas ceplos, takut juga dibilang radikal. Kita diminta ngomong, tapi belakangan kan apa yang terjadi, kita tahu semua," tegasnya.

Menyikapi ancaman yang dihadapi bangsa ini, kata Syamsu Djalal, LMPI siap menjadi Garda terdepan untuk menyelamatkan NKRI.

"Saya sedang berusaha untuk membenahi LMPI sekarang. LMPI harus siap-siap saja. Kiblatnya sudah ke Tiongkok," terang pendiri Partai Berkarya ini.

(by/inf)


Lebih Banyak Mudharat nya, LMPI Mada Sumbar Tegas Tolak SKB 3 Menteri
Monday, February 15, 2021

On Monday, February 15, 2021


Lebih Banyak Mudharat nya, LMPI Mada Sumbar Tegas Tolak SKB 3 Menteri 

INFONUSANTARA.NET -- Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Markas Daerah (Mada) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dengan tegas menolak Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait pakaian seragam sekolah yang dikeluarkan beberapa waktu lalu.

Hal ini disampaikan Ketua Mada LMPI Sumbar Erisman Chaniago ketika menggelar jumpa pers dengan Ketua Umum LMPI Mayjen TNI-AD (Purn) Syamsu Djalal, Minggu (14/2/2021), bertempat di New d'Dhave Hotel Siteba Padang.

"Kami dari LMPI dengan tegas menolak SK 3 Menteri tersebut. Jika ditelisik SKB ini banyak mudharat daripada manfaatnya," tegas Erisman. 

Bukan hanya persolaan SKB 3 Menteri, Erisman menegaskan, LMPI Mada Sumbar melihat kondisi persoalan bangsa sudah sangat pelik dan memperhatikan. 

Dikatakan Erisman, LMPI Mada Sumbar dalam menyikapi persoalan bangsa ini, termasuk di Sumbar sesuai dengan petunjuk dan arahan Ketua Umum LMPI.

Sesuai arahan Ketum Mayjen (Purn) Syamsu Djalal, LMPI harus jadi garda terdepan menjaga keutuhan NKRI.

"Kita memang prihatin dengan kondisi akhir-akhir ini. Apa yang diarahkan Ketum tadi akan kita laksanakan untuk menjaga keutuhan NKRI," tukasnya.

LMPI Mada Sumbar, ujar Erisman, akan berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat di tengah-tengah masyarakat.

"Kita akan berbuat semaksimal mungkin. Sesuai dengan yang diarahkan Ketum tadi, dan kami pastikan bahwa LMPI komit menjaga marwah keutuhan NKRI," pungkasnya.

(*)


9 Pemain Judi Biliar di Dusun Takuman di Tangkap Tim Tekab Reskrim Mentawai
Sunday, February 14, 2021

On Sunday, February 14, 2021

SIPORA,infonusantara.net - Sembilan orang pemain judi biliar di ringkus Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) polres Mentawai saat melakukan patroli di wilayah Sioban, Kecamatan Sipora Selatan, Sabtu 13 Februari 2021 malam sekira pukul 21.35 WIB.

Terhadap sembilan orang yang di amankan Satreskrim Mentawai itu mereka adalah inisial  M (30), S (36), EL (47), N (40), SWG (21), IT (39), J (49), JS (31) dan Y (34).

"Mereka diamankan karena bermain judi biliar dengan taruhan uang di salah satu warung yang berada di Dusun Takuman, Desa Sioban" ucap Kasat Reskrim Mentawai, Iptu.Irmon,SH,MH, Minggu 14 Februari 2021.

Dari tangan pelaku di amankan sejumlah barang bukti berupa 2 unit meja biliard, 2 set bola biliard, 2 buah rack atau triangle, 2 set kartu remi warna merah, 2 set kartu remi warna biru, 2 buah kapur stick, 8 bh stick bliard. 

Kemudian, 1 buah wadah plastik merek Viola warna ungu tempat letak koin bliard, 1 buah wadah aluminium tempat wadah koin bliard, 21 keping koin biliard merek Maestro, 78 keping koin biliard merek murrey dan uang kertas sejumlah Rp 2,321 juta.

Kasat Reskrim Mentawai, Iptu.Irmon,SH,MH menjelaskan, pennagkapan terhadap pelaku judi biliar ini dalam rangka upaya menjaga situasi dan kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dan penyakit masyarakat.

"Mereka tertangkap tangan bermain judi biliar hendak tim reskrim balik dari bosua melakukan patroli dan melihat sebuah warung sejumlah orang sedang bermain biliar" terangnya.

Sebelum terjadi penangkapan, kata Irmon tim melaukan mobile ke beberapa wilayah pulau sipora untuk memantau situasi Kamtibmas.

Dari pemantauan selama dua jam tim melihat permainan biliard menggunakan uang, namun di biarkan selama tiga kali transaksi pembayaran uang dan tak berapa lama tim melakukan penangkapan.

Kemudian 9 pelaku bersama barang bukti di bawa ke Mako polres Mentawai selanjutnya di lakukan prose hukum.

Dari interogasi yang dilakukan, mereka mengakui bahwa telah melakukan judi biliar.atas perbuatan mereka di sangkakan Pasal 303 Jo 303 bis KUH Pidana dengan ancaman hukuman 4 sampai 10 tahun penjara.



Editor : Heri Suprianto