PILIHAN REDAKSI

Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan 50 Kota

  Panwaslu50kota

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

Indonesia Kecam Presiden Prancis Macron soal Hina Islam
Tuesday, October 27, 2020

On Tuesday, October 27, 2020

 

Juru Bicara Kemenlu RI, Teuku Faizasyah. Kemenlu mengecam pernyataan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, soal Islam dan membiarkan penerbitan ulang karikatur Nabi Muhammad S.A.W. (Dok. Kemlu RI)

INFONUSANTARA.NET -- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu) menyatakan mengecam pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang dinilai menyudutkan agama Islam dan membiarkan penerbitan ulang karikatur Nabi Muhammad S.A.W., oleh majalah satire Charlie Hebdo.


Kemenlu turut memanggil Duta Besar Prancis di Jakarta, Olivier Chambard, untuk menyampaikan kecaman itu.

"Kementerian Luar Negeri memanggil Duta Besar Prancis di Jakarta hari ini. Dalam pertemuan itu, Kementerian Luar Negeri menyampaikan kecaman terhadap pernyataan yang disampaikan Presiden Prancis," kata Juru Bicara Kemenlu RI, Teuku Faizasyah, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (27/10).

Macron memantik perdebatan setelah menyampaikan pernyataan pada Jumat (23/10), pekan lalu. Dia mengatakan "Islam adalah agama yang mengalami krisis di seluruh dunia".

Meski demikian, Macron menyatakan tetap mempertahankan prinsip sekuler yang diterapkan Prancis.

Macron menyatakan pemerintahannya akan tetap melanjutkan dan menghormati segala perbedaan di dalam perdamaian. Dia menyatakan tidak akan membiarkan ujaran kebencian dan tetap mempertahankan budaya debat untuk mempertahankan pendapat.

"Sejarah kami memperlihatkan perjuangan terhadap tirani dan fanatisme. Kami akan melanjutkannya. Kami akan tetap melanjutkan, akan tetap membela harga diri manusia dan nilai-nilai universal," ujar Macron.

Pernyataan Macron ditanggapi oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Dia mengatakan Macron harus memeriksakan kesehatan jiwanya akibat melontarkan pernyataan tersebut.

"Apa masalah individu yang dipanggil Macron dengan Islam dan dengan Muslim? kata Erdogan, "Macron butuh pengobatan mental."

Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, menuduh Macron, "menyerang Islam" akibat pernyataan tersebut.

"Ini adalah saat di mana Presiden Macron bisa memberikan sentuhan penyembuhan dan menyangkal ruang bagi para ekstremis daripada menciptakan polarisasi dan marginalisasi lebih lanjut yang pasti mengarah pada radikalisasi," cuit Khan.

"Sangat disayangkan bahwa dia memilih untuk mendorong Islamofobia dengan menyerang Islam daripada teroris yang melakukan kekerasan, baik itu Muslim, Supremasi Kulit Putih, atau ideologi Nazi," tambahnya.

Sumber:CNN Indonesia


Saudi Kecam Penerbitan Ulang Karikatur Nabi Muhammad
Tuesday, October 27, 2020

On Tuesday, October 27, 2020


INFONUSANTARA.NET --Kerajaan Arab Saudi mengecam penerbitan ulang karikatur Nabi Muhammad S.A.W., oleh majalah satir Prancis, Charlie Hebdo.

Menurut kantor berita Arab Saudi, SPA, yang dikutip Arab News, Selasa (27/10), pihak kerajaan juga mengutuk tindakan teroris dalam bentuk apa pun, terlepas dari pelakunya. Selain itu Kerajaan Arab Saudi meminta supaya penerapan kebebasan intelektual dan budaya untuk mempromosikan rasa hormat, toleransi, serta perdamaian.

Kecaman terbaru ini menambah daftar panjang beberapa negara berpenduduk mayoritas Islam lain yang telah lebih dulu mengecam pernyataan Macron.

Kemarin, Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, menuduh Macron, "menyerang Islam" karena pernyataannya dianggap menyudutkan dan mengkritik masyarakat Islam dengan cara menutup masjid dan mengawasi sejumlah organisasi masyarakat Muslim, usai kejadian pembunuhan seorang guru.

Khan juga menuduh Macron membela penerbitan ulang kartun Nabi Muhammad S.A.W., oleh majalah Charlie Hebdo.

Dalam serangkaian cuitan di Twitter pada Minggu (25/10) kemarin, Khan mengatakan bahwa pernyataan Macron yang menyebut "Islam adalah agama yang sedang dalam krisis di seluruh dunia" menimbulkan perpecahan.

"Ini adalah saat di mana Presiden Macron bisa memberikan sentuhan penyembuhan dan menyangkal ruang bagi para ekstremis daripada menciptakan polarisasi dan marginalisasi lebih lanjut yang pasti mengarah pada radikalisasi," cuit Khan seperti dikutip dari AFP, Senin (26/10) kemarin.

"Sangat disayangkan bahwa dia memilih untuk mendorong Islamofobia dengan menyerang Islam daripada teroris yang melakukan kekerasan, baik itu Muslim, Supremasi Kulit Putih, atau ideologi Nazi," tambahnya.

Kritikan yang cukup tajam terhadap Macron datang dari Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Setelah mengatakan bahwa Macron perlu diperiksa kejiwaannya terkait komentar tersebut, ia mengajak untuk memboikot produk-produk Prancis.

"Jangan pernah menghargai barang-barang berlabel Prancis, jangan membelinya," tutur Erdogan mengutip AFP.

Ajakan memboikot produk-produk Prancis juga menggema di Qatar, Kuwait serta beberapa negara Timur Tengah lainnya. Barang-barang buatan Prancis sudah banyak yang ditarik dari supermarket setempat.

Bahkan warga Suriah sudah membakar foto Macron. Di Tripoli, Libya, warga membakar bendera Prancis sebagai sikap kecaman atas pernyataan Macron.

Macron menjadi sorotan dunia karena menyebut Islam tengah mengalami krisis. Dia juga menuding kelompok radikal Muslim di Prancis bertekad mengubah nilai-nilai liberalisme dan sekularisme di dalam masyarakat.

Macron menyatakan hal itu beberapa hari setelah peristiwa pemenggalan seorang guru sejarah dan geografi, Samuel Paty (47), yang membahas karikatur Nabi Muhammad S.A.W., dalam topik pembelajaran di kelas. Sikapnya memicu kritik dari sejumlah orang tua murid yang merupakan Muslim.

Bahkan salah satu orang tua murid membahas masalah itu melalui media sosial. Pelaku kemudian melihat hal itu dan berencana membunuh Paty.

Paty lantas diserang dan dipenggal saat pulang kerja pada 16 Oktober lalu. Polisi kemudian menembak mati pelaku.

Sumber:CNN Indonesia

Kongsi Covid-19 Pasa Gadang Salurkan Bantuan kepada Warga Isolasi Mandiri
Tuesday, October 27, 2020

On Tuesday, October 27, 2020

Plt Lurah Kelurahan Pasa Gadang Waluyo Yuwono bersama Kongsi Covid-19 antarkan bantuan 

Satuan Tugas Penanganan  Corona Virus Disease 2019 Tingkat RW 003 ( Kongsi Covid 19 ) menyalurkan Bantuan sembako. 

Pasa Gadang, INFONUSANTARA.NET - Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Tingkat RW 003  (  Kongsi Covid 19 ) menyalurkan bantuan sembako kepada warga yang isolasi mandiri dirumah,Selasa (27/10/2020). 

Turut serta Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Tingkat RT 001 RW 003 Akhsanul, Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Kelurahan Pasa Gadang Waluyo Yuwono mendampingi kegiatan tersebut. 

Menyus Suwardi Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease Tingkat RW 003 ( Kongsi Covid 19 ) menyatakan " bahwa pemberian bantuan sembako ini merupakan partisipasi warga terhadap salah satu warga yang ada di wilayah RT 001 RW 003, diminta kepada keluarga yang isolasi mandiri tetap patuh didalam rumah guna salah satu cara memutus mata rantai penyebaran Covid 19".(Selasa/27/10/2020) 

#Bersih, Sehat, Rapi dan Indah

#Kelurahan Pasa Gadang

# Kecamatan Padang Selatan

PM Pakistan Sebut Presiden Macron Serang Islam
Tuesday, October 27, 2020

On Tuesday, October 27, 2020

Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan. Khan mengkritik Presiden Prancis, Emmanuel Macron, atas sikapnya yang dinilai menyudutkan umat Islam usai insiden pembunuhan guru. (AP/K.M. Chaudary)

INFONUSANTARA.NET -- Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, menuduh Presiden Prancis, Emmanuel Macron, "menyerang Islam" karena dianggap menyudutkan dan mengkritik masyarakat Islam dengan cara menutup masjid dan mengawasi sejumlah organisasi masyarakat Muslim, usai kejadian pembunuhan seorang guru.

Khan juga menuduh Macron membela penerbitan ulang kartun Nabi Muhammad S.A.W., oleh majalah Charlie Hebdo.

Dalam serangkaian cuitan di Twitter pada Minggu (25/10) kemarin, Khan mengatakan bahwa komentar Macron menimbulkan perpecahan.

"Ini adalah saat di mana Presiden Macron bisa memberikan sentuhan penyembuhan dan menyangkal ruang bagi para ekstremis daripada menciptakan polarisasi dan marginalisasi lebih lanjut yang pasti mengarah pada radikalisasi," cuit Khan seperti dikutip dari AFP, Senin (26/10).

"Sangat disayangkan bahwa dia memilih untuk mendorong Islamofobia dengan menyerang Islam daripada teroris yang melakukan kekerasan, baik itu Muslim, Supremasi Kulit Putih, atau ideologi Nazi," tambahnya.

Komentar Khan muncul menyusul pernyataan Macron pada pekan lalu dalam insiden pemenggalan kepala yang menimpa seorang guru sejarah di Prancis, Samuel Paty. Macron mengatakan bahwa Paty "dibunuh karena kaum Islamis menginginkan masa depan kita".

Kasus pemenggalan Samuel Paty terjadi setelah guru sejarah itu dilaporkan membahas soal kartun Nabi Muhammad S.A.W., kepada murid-muridnya di kelas dalam topik tentang kebebasan berpendapat. Paty kemudian menjadi sasaran kampanye kebencian melalui daring oleh salah seorang wali murid.

Penerbitan kartun memicu serangan teror penembakan di kantor redaksi Charlie Hebdo di Paris pada Januari 2015, yang dilakukan oleh lelaki Muslim.

Pernyataan Macron juga memicu kontroversi ketika dia mengatakan bahwa "Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia".

Sosok Nabi Muhammad S.A.W., tidak patut digambarkan melalui karikatur. Hal itu juga dinilai sebagai bentuk penodaan agama.

Penodaan agama adalah masalah yang mudah memicu kemarahan di kalangan masyarakat Pakistan yang ultra-konservatif. Di mana pun dan siapa pun yang dianggap telah menghina agama atau tokoh Islam dapat menghadapi hukuman mati.

"Dengan menyerang Islam, jelas tanpa memahaminya, Presiden Macron telah menyerang dan melukai sentimen jutaan Muslim di Eropa dan di seluruh dunia," kata Khan.

Bulan lalu, dalam pidatonya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Khan mengecam majalah Charlie Hebdo karena menerbitkan ulang kartun tersebut. Dia mengatakan "provokasi yang disengaja harus dilarang secara universal".

Pada Minggu malam pekan lalu, kantor perdana menteri Pakistan mengatakan dia telah menulis pesan kepada CEO Facebook, Mark Zuckerberg, untuk meminta raksasa media sosial itu menghapus muatan yang terkait Islamofobia.

Pekan lalu, Facebook mengatakan akan melarang konten yang menyangkal atau mendistorsi peristiwa pembantaian etnis Yahudi oleh pada Perang Dunia II (Holocaust).

"Mengingat maraknya pelecehan dan fitnah terhadap Muslim di platform media sosial, saya akan meminta Anda untuk menempatkan larangan serupa terhadap Islamofobia dan kebencian terhadap Islam di Facebook, (seperti) yang telah Anda lakukan untuk Holocaust," tulis Khan.

Sumber:CNN Indonesia

Simak! Tionghoa di Pusaran Sumpah Pemuda
Tuesday, October 27, 2020

On Tuesday, October 27, 2020

 

Ilustrasi. Suasana di Museum Sumpah Pemuda Jakarta. (Foto: CNN Indonesia/Fitri Chaeroni


Siapa Sie Kong Lian, SinPo,Yo Kim Tjan,Apa peran mereka dalam sejarah penting Indonesia

INFONUSANTARA.NET -- Janti Silman samar mengingat detail yang terjadi di rumah kakeknya sekitar 92 tahun silam. Padahal, rumah keluarga ini merupakan bagian penting sejarah Indonesia, mulai dari menjadi markas organisasi pergerakan pemuda masa-masa itu hingga tempat diputuskannya penyelenggaraan Kongres Pemuda Kedua pada Oktober 1928--yang kemudian dikenal menghasilkan Sumpah Pemuda.

Tapi maklum saja, usia Janti dan sang kakek, Sie Kong Lian memang terpaut jauh jaraknya.

Dan sayang, engkongnya keburu meninggal saat Janti berusia tujuh, sebelum sempat bercerita banyak tentang apa yang terjadi di rumah keluarga mereka saat zaman perjuangan kemerdekaan.

"Rumah itu dibeli oleh engkong saya, kakek saya pada 1908 untuk dijadikan tempat kos mahasiswa dari Stovia. Jenjang usia saya, dengan ayah dan kakek saya cukup besar. Kakek saya meninggal pada 1954 dan ayah saya juga sibuk, jadi tidak banyak bicara. Jadi memori saya mengenai Gedung Sumpah Pemuda tidak terlalu banyak," cerita Janti dalam webinar 'Nggosipin Tionghoa Yuk!', Senin (19/10).

"Kecuali satu, pesan yang mengingatkan kami; kita bukannya tidak butuh rumah tersebut, tapi rumah tersebut punya sejarah besar bagi bangsa Indonesia, dan juga kenangan tersendiri. Jadi wasiatnya, pesan ayah saya yang juga dipesankan oleh kakek saya; bila saatnya kalian diminta menghibahkan rumah tersebut pada negara, maka hibahkan," kata Janti lagi mengingat.

Rumah yang diceritakan Janti itu, puluhan tahun silam menjadi tempat indekos para pelajar Stovia--sekolah kedokteran kala itu. Kediaman Sie, selain jadi tempat tinggal dan belajar juga dijadikan 'markas' organisasi pergerakan pemuda pada medio 1927.

Pengunjung mengamati koleksi yang dipajang di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta, Kamis (26/10). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/kye/17.)

Beberapa mahasiswa yang pernah tinggal di antaranya Muhammad Yamin, Amir Sjarifoedin, Abu Hanifah, Ferdinand Lumban Tobing, Soenarko, Koentjoro Poerbopranoto, Mohammad Amir, Roesmali, Mohammad Tamzil, Soemanang, Samboedjo Arif, Mokoginta, Hassan, dan Katjasungkana.

Sie Kong Lian saat itu mafhum betul, memberi ruang bagi anak-anak muda mengembangkan gagasan persatuan bangsa dan kemerdekaan adalah hal bahaya jika diketahui Belanda. Tapi kakek Janti itu tak gentar.

Bangunan yang jadi saksi bisu perjalanan Indonesia tersebut kini bisa dijumpai di kawasan Jakarta Pusat. Jika jalan-jalan di sekitaran Kwitang menuju daerah Pasar Senen, Anda akan menemukan sebuah bangunan uzur, bergaya arsitektural kolonial. Plangnya mungkin tak begitu terlihat, tapi jika serius bisa terbaca: Museum Sumpah Pemuda.

Gedung Kramat Raya 106 itu menurut buku "Peranan Gedung Kramat Raya 106 dalam Melahirkan Sumpah Pemuda" punya peran penting dalam napak tilas sejarah Indonesia. Secara sepintas gedung itu seperti bangunan lama, jauh dari kesan megah dan menjulang. Luasnya pun tak seberapa.

Tapi dari dalam bangunan itu lah gagasan para pemuda berkembang. Diskusi mengenai pergerakan Indonesia bergolak.

"Di gedung ini para pemuda pendiri bangsa menuangkan pemikiran tentang persatuan pemuda, mereka berkumpul dan berdiskusi membahas permasalahan yang dialami rakyat Indonesia saat itu," petikan pernyataan dari buku tersebut dikutip dari laman resmi Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Nasional Junus Satrio saat berbicara pada diskusi daring 'Nggosipin Tionghoa Yuk!' mengutarakan, sudah sepantasnya rumah Sie Kong Lian disimak bukan sebatas kenangan belaka. Melainkan sebagai saksi dan bagian sejarah Bangsa Indonesia.

"Dan saya pikir tidak sepatutnya kita melupakan apa yang dicita-citakan Pak Sie. Karena itu sudah saatnya kita tidak hanya memperingati Sumpah Pemuda tapi bagaimana proses Sumpah Pemuda itu," tutur Junus.

Dari rumah Sie, pemuda dengan beragam latar merembuk kondisi bangsa dan merumuskan persatuan. Simpul-simpul gerakan itu menyala hingga kemudian di rumah ini pula Sumpah Pemuda pertama kali diikrarkan pada 28 Oktober 1928.

"Mereka ada yang menamakan Jong Sumatra, Jong Java, dan lain-lain, yang sebetulnya isinya macam-macam. Misalnya Jong Sumatra, tidak hanya orang Batak, tapi ada Melayunya, juga Tionghoa. Jong Java juga demikian. Dan semangat [persatuan] inilah yang kemudian menyatukan orang-orang ini berkumpul di rumah keluarga Sie. Dan di rumah keluaga Sie inilah mereka menyatakan, kita ingin mendirikan negara yang namanya Indonesia. Dan baru 1945 terjadi," ungkap Junus Satrio.

Sie Kong Lian bukan satu-satunya orang Tionghoa yang berperan di pusaran Sumpah pemuda. Beberapa orang yang juga disebut di antaranya Kwee Thiam Hong (Jong Sumatrenan Bond), Djohan Mohammad Tjai (Jong Islametan Bond), Oey Kay Siang, Liaw Tjon Hok, dan Tjio Djien Kwie yang tidak diketahui asal organisasinya.

SinPo, Majalah Pertama Memuat Lirik Lagu Indonesia Raya

Peran orang Tionghoa tidak sebatas pada rumah indekos milik Sie Kong Lian. Anda juga perlu mengenal SinPo, majalah Tionghoa yang mencetak dan menyebarluaskan lirik lagu serta partitur lagu kebangsaan Indonesia --judul awal Indonesia Raya-- dalam satu halaman lengkap.

Wage Rudolf Supratman atau W.R Supratman, pencipta lagu kebangsaan Indonesia [Raya] pertama kali melantunkan lagu dengan iringan biola, saat sumpah pemuda 28 Oktober 1928.

Agar dikenal luas, ia pun mengirimkan lirik dan partitur lagu Indonesia [Raya] ke beberapa surat kabar yang ada saat itu. Sayangnya, tawaran itu berbuah penolakan.

Salah satu koleksi yang dipajang di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta, Kamis (26/10). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Tak patah arang, ia lantas menawarkan lirik dan partitur lagu ke SinPo--media di mana ia menjadi koresponden aktif. Usai memperdengarkan lagu di hadapan Direktur SinPo, Ang Yan Goan, lirik dan partitur pun dijanjikan terbit di SinPo edisi mingguan. Surat kabar ini menjadi satu-satunya media massa yang saat itu mencetak partitur lagu berjudul Indonesia [Raya].

SinPo sendiri disebut-sebut memiliki peran penting dalam sejarah pergerakan nasional. Surat kabar yang berdiri pada 1910 ini didirikan orang-orang Tionghoa dalam perjalanannya menyuarakan nasionalisme Tiongkok. SinPo juga lantang menyuarakan gerakan bumi putera yang menyuarakan persatuan kebangsaan.

"Bagaimana publikasi lagu Indonesia [Raya] , itu partitur pertamanya dicetak oleh majalah SinPo pada 10 November 1928," ungkap Udaya Halim, Budayawan yang juga Founder Museum Benteng Heritage.

Peran Yo Kim Tjan dalam Merekam Lagu Indonesia Raya

Bukan saja perkara penyebarluasan lirik dan partitur lagu Indonesia [Raya]. Peran lain orang Tionghoa juga tercatat pada perekaman Lagu Indonesia [Raya].

Pada 1927, W.R Supratman meminta Yo Kim Tjan (Johan Kertajasa), pemilik orkestra 'Populair' untuk membantunya merekam lagu Indonesia [Raya]. Dalam orkestra ini, Supratman menjadi pemain biola.

Penawaran ke Yo Kim Tjan itu ia lakukan setelah sebelumnya ditolak oleh perusahaan rekaman Tio Tek Hong dan Odeon. Tapi sebagaimana penolakan sebelumnya, Supratman tak habis akal. Ia meminta bantuan Yo Kim Tjan untuk merekam lagu Indonesia [Raya] ke piringan hitam.

"Tio Tek Hong bilang 'oh nggak berani saya, nanti ditangkap Belanda' dan Odeon, perusahaan rekaman juga menolak. Setelahnya Supratman pergi ke Yo Kim Tjan dan memintanya merekam lagu tersebut," cerita Udaya.

Suasana di Museum Sumpah Pemuda Jakarta. (Foto: CNN Indonesia/Fitri Chaeroni)

Di rumah Yo Kim Tjan yang terletak di jalan Gunung Sahari No.37 Jakarta, Supratman dibantu oleh seorang teknisi Jerman untuk merekam dua versi dari lagu tersebut. Pertama versi asli di mana Supratman menyanyikannya sambil bermain biola, sementara kedua adalah versi keroncong--agar bisa diperdengarkan ke publik luas.

"Supratman memberikan advice pada Yo Kim Tjan supaya direkam versi keroncong supaya orang Indonesia tahu seperti apa musiknya," tutur Udaya.

Versi keroncong tersebut pun tersebar di kalangan pribumi. Mendengar kemunculan gerakan politik kala itu, pemerintah Belanda lantas menyita seluruh piringan hitam versi keroncong lagu Indonesia [Raya] tersebut.

Pada 1953, Yo Kim Tjan lantas mengirim surat ke Djawatan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk memperbanyak piringan hitam lagu Indonesia [Raya] versi asli oleh W.R Supratman. Tapi surat permohonan ini ditolak oleh RRI dengan alasan, lagu Indonesia [Raya] telah menjadi lagu nasional dan berubah judul menjadi Indonesia Raya.

Kemudian 1957, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat itu atas nama Kusbini, meminta Yo Kim Tjan untuk menyerahkan master piringan hitam berisi lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan W.R Supratman. Dalam suratnya kepada Yo Kim Tjan, Kusbini menyebut piringan hitam tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan perihal hak cipta.

"Jadi tahun 57 itu, master piringan hitamnya diminta untuk menyelesaikan hak cipta, tapi tahun 58 Yo Kim Tjan mendapat surat seolah-olah master piringan hitam itu diserahkan, dan sampai saat detik ini tidak ada satupun yang tahu di mana piringan hitam tersebut," tutur Udaya.

Selama bertahun-tahun setelahnya, Kartika--putri dari Yo Kim Tjan, menyimpan piringan hitam versi keroncong lagu tersebut. "Itu piringan hitam selalu saya bawa kemana pun, papi saya (Yo Kim Tjan) bilang ini mesti diselamatin, buat nanti Indonesia," ungkap Kartika dalam rekaman video saat wawancara dengan Udaya Halim 2014 silam.

Kartika mengembuskan napas terakhirnya pada 5 Nopember 2014. Piringan hitam berisi lagu Indonesia Raya versi keroncong kini disimpan di Museum Sumpah Pemuda.

Proses panjang hingga akhirnya melahirkan apa yang dikenal dengan "Sumpah Pemuda" kini, bukan jalan yang lempang. Para pemuda yang kemudian merumuskan ikrar; bertanah air satu, berbahasa satu, dan berbangsa satu, Indonesia, berasal dari beragam kelompok dan latar. Tak terkecuali, kelompok Tionghoa.

Kongres Pemuda II pun tak begitu saja muncul. Pertemuan ini didahului dengan Kongres Pemuda I yang digelar pada 30 April-2 Mei 1926 atau dua tahun berjarak.

Sumpah Pemuda disebut jadi tonggak pergerakan kemerdekaan Indonesia. Semangat kebangsaan ini salah satu yang mendasari perjuangan para pemuda untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Ikrar yang dibacakan pada 28 Oktober 1928 itu, 17 tahun kemudian, melahirkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.(mel/NMA)

Sumber: CNN Indonesia

Dari 2.667 yang Ditangkap,Polisi Masih Tahan 67 Peserta Demo Omnibus Law di Jakarta
Monday, October 26, 2020

On Monday, October 26, 2020

Ilustrasi (CNN Indonesia)

INFONUSANYARA.NET -- Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Nana Sudjana mengatakan, ada 143 orang yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kericuhan demo menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja selama beberapa waktu belakangan. Sebanyak 67 orang di antaranya ditahan..

"Dari 2.667 yang ditangkap, ada 143 orang menjadi tersangka dan 67 orang kami tahan," kata Nana kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin (26/10).

Dia menuturkan, hampir 70 persen orang yang ditangkap selama unjuk rasa ricuh itu berasa dari kalangan pelajar. Artinya, banyak di antara mereka yang masih di bawah umur.

Sementara terdapat 31 orang yang berstatus pelajar dari 67 orang yang ditahan tersebut.

"Memang ada pelajar dari Jakarta, Bogor, Sukabumi kemudian Subang, Indramayu, Bekasi, Tangerang, maupun Cilegon," ujar dia.

Nana mengatakan pihaknya tengah berupaya mencari solusi dengan berdialog bersama kepala sekolah di wilayah hukum Jabodetabek.

Dia berharap agar tiap stakeholders yang berkaitan dapat mencari solusi bersama agar pelajar tak dimanfaatkan oleh segelintir kelompok saat aksi demonstrasi.

"Terkait dengan keterlibatan pelajar, ada dua hal kegiatan yaitu melalui medsos dan melalui ajakan langsug. Dari hasil keterangan beberapa pelajar bahwa mereka memang lebih banyak diajak dari medsos," kata dia.

Dalam beberapa pekan terakhir terdapat sejumlah aksi demo menolak UU Ciptaker yang berujung ricuh. Setidaknya, ada tiga kali kerusuhan pecah di ibu kota.

Pada 8 Oktober saat unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa dan buruh. Kemudian, pada 13 Oktober unjuk rasa kembali pecah saat Front Pembela Islam (FPI) cs melakukan unjuk rasa.

Terakhir, pada 20 Oktober kemarin unjuk rasa kembali pecah di beberapa titik. Akibat hal itu, polisi menangkap ribuan orang langsung di lapangan karena terindikasi rusuh.

Sumber: CNN Indonesia

PKS Klaim Temukan Perbedaan Materi Dalam 4 Draf UU Ciptaker
Monday, October 26, 2020

On Monday, October 26, 2020

Ilustrasi (ist)

INFONUSANTARA.NET -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mengklaim menemukan perbedaan yang bersifat material di empat naskah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Mulyanto menyebut perbedaan yang mengubah sejumlah poin itu ditemukan setelah pihaknya membandingkan empat naskah UU Ciptaker.

Empat draf itu ialah draf yang disepakati dalam rapat akhir Panitia Kerja (Panja) UU Ciptaker di Baleg 3 Oktober, draf yang disahkan di Rapat Paripurna DPR 5 Oktober (905 halaman), draf yang diserahkan ke Sekretariat Negara (812 halaman) 12 Oktober, serta draf hasil revisi Setneg (1.187 halaman) 19 Oktober.

"Temuannya bukan bersifat redaksional, namun menurut kami juga bersifat material," kata Mulyanto lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/10).

Namun, Mulyanto menyatakan belum bisa membeberkan secara rinci soal perbedaan-perbedaan material dari empat draf tersebut. Ia mengklaim temuan pihaknya 'ngeri-ngeri sedap' sehingga perlu dirapikan lebih dahulu sebelum disampaikan ke publik.

"Temuannya lumayan ngeri-ngeri sedap, perlu dirapikan untuk ekspose publiknya," ujarnya.

Mulyanto mengatakan mengubah naskah UU Ciptaker setelah disahkan di Rapat Paripurna merupakan tindakan yang inkonstitusional.

Sementara itu, pihak Istana belum bisa memastikan kapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken UU Ciptaker karena pemerintah masih meneliti secara mendalam teknis redaksional.

Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian meminta publik bersabar.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur Presiden punya waktu 30 hari untuk meneken atau tidak meneken suatu UU hasil pengesahan DPR sebelum UU itu berlaku.

"Waktunya belum pasti. Yang jelas karena waktunya 30 hari, jadi sabar saja. Dalam waktu dekat," kata Donny kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/10).

Donny menjelaskan draf UU Ciptaker masih berproses di Istana setelah diserahkan. Istana, ujar Donny, masih memeriksa lebih lanjut terkait masalah teknis dari UU tersebut.

Ia mengklaim tidak ada perubahan substansial di UU tersebut. Menurutnya, UU Ciptaker akan tetap ditandatangani di tengah gejolak di masyarakat.

Masyarakat sipil terus menyuarakan penolakan terhadap UU Ciptaker sejak disahkan 5 Oktober. Masyarakat dari kalangan buruh, petani, mahasiswa, hingga pelajar di sejumlah daerah turun ke jalan mendesak Jokowi membatalkan UU Ciptaker.

Sumber:CNN Indonesia

Kunjungi Solok Selatan Nasrul Abit Tawarkan Solusi Kesejahteraan bagi Warga Pinggiran Hutan Lindung
Monday, October 26, 2020

On Monday, October 26, 2020

Pertemuan Calon Gubernur Sumatra Barat nomor urut 2 dari Partai Gerindra Nasrul Abit dengan warga Jorong Manggiu, Nagari Lubuk Gadang Utara, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Senin (26/10). (Tim)

INFONUSANTARA.NET Hidup di pinggiran Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), memang menjadi dilema sebagian besar masyarakat Sumatra Barat (Sumbar) selama ini. Mereka dituntut untuk menjaga “paru-paru” dunia, sementara kesejahteraan mereka seakan terabaikan, karena tidak dibolehkan memanfaatkan hasil hutan lindung.

Persoalan inilah yang akan menjadi salah satu prioritas bagi Nasrul Abit untuk diselesaikan jika nanti terpilih menjadi Gubernur Sumbar.

Dalam kunjungannya ke Jorong Manggiu, Nagari Lubuk Gadang Utara, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan (Solsel), Senin (26/10), salah satu yang disoroti Nasrul Abit adalah infrastruktur jalan yang tidak memadai. Sebab untuk membuka akses jalan baru, warga terkendala dengan keberadaan hutan lindung.

Nasrul Abit yang menjadi jagoan Partai Gerindra bersama Indra Catri ini mengatakan, infrastruktur jalan yang memadai untuk akses produksi pertanian masyarakat di pinggiran hutan lindung selalu menjadi persoalan. Mereka tinggal di dekat hutan yang luas itu, namun dunia mereka terasa sempit. Tidak bisa bergerak leluasa, membuka ladang, atau membangun kehidupan lainnya.

"Sebagai kandidat kepala daerah, saya tentu tidak mengizinkan warga untuk melakukan pembalakan liar. Tetapi untuk membuat jalan, kepentingan masyarakat, di hutan lindung, di hutan suaka, kita bisa urus izinnya," kata Nasrul Abit yang semakin gencar berkeliling Sumbar untuk menyampaikan visi misi Sumbar Unggul ini.

Menurut Nasrul Abit yang sedang cuti sebagai Wakil Gubernur Sumbar ini, jika demi kepentingan rakyat banyak, pemerintah saat ini bisa memberi akses untuk pengurusan izin. Hal tersebut pernah dia lakukan dulu waktu menjabat Bupati di Pesisir Selatan. NA pernah lima tahun menjadi wakil Bupati dan 10 tahun menjadi Bupati Pessel. 

"Artinya kita mengurus izin itu, sehingga kita nanti tidak melanggar hukum. Pembangunan untuk kesejahteraan rakyat bisa dilaksanakan, dan hutan lindung yang dibutuhkan dunia juga tetap terjaga," terang pria yang mendapatkan dukungan penuh dari partai pemenang Pileg di Sumbar ini. 

Sementara untuk mengatasi persoalan pembalakan liar, Nasrul Abit berjanji akan segera mencarikan jalan keluarnya. Salah satunya dengan menyediakan lapangan pekerjaan baru, sehingga masyarakat tidak lagi menjadikan ilegal loging sebagai sumber nafkah bagi keluarga mereka.

"Kita memiliki banyak program unggulan, baik itu di sektor pertanian dan perkebunan, serta bantuan permodalan. Ini bisa mereka manfaatkan, sehingga ekonomi keluarga bisa terangkat, dan hutan tidak lagi ditebangi sembarangan," papar Nasrul Abit lagi. (*)




Mau Urus Santri di Pesantren, Gus Nur Tak Mau Ditahan Banyak Pihak Bersedia Menjamin
Monday, October 26, 2020

On Monday, October 26, 2020

Gus Nur 

INFONUSANTARA.NET-- Kuasa Hukum Sugi Nur Rahardja atau akrab disapa Gus Nur di Jakarta, Chandra Purna Irawan mengatakan pihaknya telah menyiapkan materi untuk menjadi bahan pertimbangan pengajuan penahanan kliennya dalam kasus dugaan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama (NU).

Chandra mengatakan, kliennya memiliki tanggung jawab mengurus para santri di pesantren. Gus Nur juga telah bersikap kooperatif selama proses penyidikan hingga ke penahanan.

"Ustaz Gus Nur memiliki santri-santri yang perlu untuk diperhatikan dari sisi pembinaan mengaji Al-Qur'an, nafkah dan operasional pesantren. Karena santri-santri dan operasional pesantren selama ini yang membiayai adalah ustaz Gus Nur. Gus Nur juga bersikap kooperatif," kata Chandra saat dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (25/10).

Ia juga mengatakan, banyak pihak yang bersedia menjadi penjamin Gus Nur ketika dibebaskan, mulai dari keluarga, alim ulama, dan tokoh masyarakat lainnya.

"Pihak keluarga dan para alim ulama serta tokoh-tokoh masyarakat bersedia untuk menjadi penjamin," tuturnya.

Lebih lanjut, Chandra mengatakan belum ada rencana untuk mengajukan pra peradilan, tim kuasa hukum saat ini akan fokus pada upaya penangguhan penahanan Gus Nur.

"Belum ada rencana [pra peradilan], kita lagi fokus ke penangguhan," ucapnya.

Gus Nur ditangkap di kediamannya, di Malang, pada Sabtu (24/10) dini hari. Ia ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama (NU). 

Penangkapan Gus Nur bermula dari pelaporan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon, Azis Hakim pada 21 Oktober lalu. Gus Nur diduga mengutarakan ujaran kebencian dalam acara di akun YouTube Refly Harun pada 18 Oktober

Sumber: CNN Indonesia

 SBY Kirim Pesan ke Kader, Tetap Berjuang Menolak UU Ciptaker
Monday, October 26, 2020

On Monday, October 26, 2020

 

Eks Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (ist)

INFONUSANTARA.NET -- Mantan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengirimkan pesan kepada kader parpol tersebut terkait omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker)..

Diketahui, dalam rapat paripurna DPR pada 5 Oktober lalu, Fraksi Demokrat menolak pengesahan UU Ciptaker. Setelah para kadernya mencoba menyuarakan suara di rapat tersebut, Fraksi Demokrat memutuskan keluar alias walk out.

"Meskipun kita kalah dalam memperjuangkan hadirnya undang-undang yang lebih baik dan mendapatkan dukungan rakyat yang lebih luas, saya harap para kader Demokrat tidak patah dan tidak menyerah," ujar SBY dalam pesannya seperti yang CNNIndonesia.com terima dari Kepala badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Demokrat, Ossy Dermawan, Minggu (25/10).

SBY menekankan apa yang telah dilakukan Fraksi Demokrat adalah wujud dari tugas dan pertanggungjawaban konstitusional di parlemen. Ia pun meminta para kader tak putus asa meskipun rapat paripurna kala itu memutuskan menerima omnibus law ciptaker jadi undang-undang.

"Kalah itu biasa dalam sebuah perjuangan. Seringkali pula, kekalahan itu adalah kemenangan yang tertunda. Teruslah secara gigih memperjuangkan kepentingan rakyat, dengan cara-cara yang baik dan tepat, serta sesuai dengan konstitusi. Selamat berjuang, insya Allah Tuhan akan membimbing dan memberikan kekuatan kepada kita semua," tutur Presiden keenam RI tersebut.

Menyikapi pesan SBY, Ossy mengatakan, "Kami berpandangan bahwa pesan Bapak SBY ini senada dengan apa yang disampaikan ketika beliau menyampaikan Pidato Perpisahan (Farewell) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada tanggal 15 Maret 2020, 7 bulan lalu."

Pihaknya pun berharap pesan dari SBY itu bisa memotivasi dan menginspirasi semangat kader Demokrat dalam melanjutkan perjuangan.

Setelah SBY turun tahta pada Maret lalu, kepemimpinan Demokrat kini dipegang putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pada 5 Oktober lalu, setelah rapat paripurna di parlemen selesai, AHY dalam keterangan tertulisnya menyatakan meminta maaf tak dapat membendung pengesahan omnibus law Ciptaker.

AHY berkata partainya tak memiliki cukup suara untuk menjegal produk legislasi tersebut. Meskipun demikian, kata dia, Demokrat harus berkoalisi dengan kaum buruh dan pekerja yang paling terdampak oleh krisis pandemi dan ekonomi dalam menyikapi RUU Ciptaker.

"No one is left behind. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Tuhan bersama kita," kata AHY.

DPR bersama pemerintah mengesahkan RUU Cipta Kerja di tengah penolakan elemen buruh, aktivis lingkungan dan HAM. Dalam rapat paripurna DPR hanya dua fraksi yang menolak pengesahan RUU Cipta Kerja, yakni Fraksi Demokrat dan PKS. Selebihnya, enam fraksi lain menyetujui RUU tersebut.

Naskah omnibus law Ciptaker itu sendiri saat ini telah berada di tangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). DPR menyerahkannya pada 14 Oktober lalu untuk ditandatangani lalu dimasukkan ke dalam lembar negara guna diperundangkan.

Di satu sisi, gelombang aksi penolakan UU Ciptaker masih terus terjadi di sejumlah kota di Indonesia sejak 5 Oktober lalu. Selain itu, keberadaan naskah Ciptaker juga masih membingungkan sejumlah pihak karena jumlah halaman yang berubah-ubah pascarapat paripurna DPR pad 5 Oktober lalu.

Sumber: CNN Indonesia

Demokrasi Kriminal,Rizal Ramli: Jadi Bupati Butuh Rp60 M, Gubernur Sampai Rp1 T
Sunday, October 25, 2020

On Sunday, October 25, 2020

Rizal Ramli (kiri) dan Karni Ilyas (kanan)

INFONUSANTARA.NETRizal Ramli menyatakan, ada pergeseran makna demokrasi dalam setiap pergantian pemimpin negara di Indonesia.

Bahkan saat ini, ekonom senior itu menyebut bahwa demokrasi di Indonesia saat ini sudah melenceng jauh dari maksa sesungguhnya.

Demikian disampaikam eks Menko Bidang Kemaritiman era Joko Widodo itu dalam kanal YouTube Karni Ilyas bertajuk Karni Ilyas Club – Rizal Ramli ‘Pak Jokowi Lebih Dengar Saya’, Jumat (23/10/2020).

“Setelah kejatuhan Soeharto hanya jadi demokrasi prosedural. Lama-lama jadi demokrasi kriminal,” ujar Rizal Ramli dikutip PojokSatu.id dari RMOL.

Pria yang biasa dipanggil RR itu mengatakan, demokrasi dianggap kriminal karena demokrasi sudah tidak bekerja untuk rakyat dan bangsa Indonesia.

“Tapi bekerja untuk bandar-bandar yang membiayai calon,” katanya.

Jadi, kata RR, sejatinya yang memilih para kandidat kepala daerah adalah para bandar yang dimaksudnya.

Bandar-bandar itu, sambungnya, kemudian membiayai seluruh keperluan untuk memenangkan kandidat yang dibiayainya.

Termasuk biaya untuk survei sampai seluruh kebutuhan pemenangan lainnya.

“Begitu yang bersangkutan terpilih, dia ngabdi sama bandarnya, bukan sama kepentingan nasional maupun rakyat biasa,” tuturnya.

Kondisi tersebutlah yang diakui RR lebih memilih mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

“Supaya threshold yang jadi sekrup pemerasan dari sistem demokrasi kriminal ini dihapuskan,” kata RR.

Ia pun merujuk perpolitikan dunia, yang mana sudah ada sekitar 48 negara yang tak lagi menganut sistem ambang batas.

Sedangkan di Indonesia, kata RR, masih menggunakan cara lama dan sudah ketinggalan.

“Kita nih norak dan ketinggalan,” katanya.

RR lalu menyebut bahwa untuk menjadi seorang bupati, maka seorang kandidat harus mengeluarkan biaya sampai Rp60 miliar.

Sedangkan untuk menjadi Gubernur di Pulau Jawa, dibutuhkan biaya minimal Rp300 miliar bahkan Rp1 triliun.

“Inilah yang merusak. Jadi presiden lebih gila lagi, biaya partainya aja bisa hampir berapa triliun itu,” pungkas RR.

Sumber:Fajar.co.id


 Ketakutan sampai Nangis! Video Pengantin Wanita Histeris Lihat Pasangannya
Sunday, October 25, 2020

On Sunday, October 25, 2020

 

Tangkapan Layar Video Viral Geger Istri Jijik Lihat Suami di Pelaminan, Ternyata Hanya Drama Kru Pernikahan (TikTok/@viqar69).

INFONUSANTARA.NET -- Video pengantin wanita jijik saat melihat mempelai pria viral di media sosial.

Video viral pengantin wanita jijik lihat pengantin pria ini salah satunya dibagikan oleh akun TikTok @viqar69 pada Jumat (23/10/2020).

Dalam video viral tersebut, tampak sepasang pengantin duduk di pelaminan.

Di atas panggung, tingkah keduanya dianggap tak wajar. Khususnya tingkah si wanita yang kemudian menimbulkan banyak hujatan.

Pasalnya, wanita tersebut nampak seperti jijik dan ketakutan dengan pria di sebelahnya.

Tangkapan Layar Video Viral Geger Istri Jijik Lihat Suami di Pelaminan, Ternyata Hanya Drama Kru Pernikahan (TikTok/@viqar69).

Saat sang pria mencoba untuk mengajaknya berinteraksi, si wanita justru malah semakin menjadi-jadi.

Seakan tak terkontrol, ia menepis tangan sang pria lalu menjatuhkan diri ke lantai panggung.

Tidak hanya itu saja, ia kemudian merengek seolah tak suka. Meskipun di wajahnya nampak sedikit ekspresi menahan tawa.

Sementara itu, pria di sampingnya hanya duduk pasrah saja melihatnya.

"Takut melihat body suaminya," tulis viqar66 dalam unggahannya.

Tingkah wanita tersebut sontak dilirik oleh warganet. Tidak sedikit dari mereka yang kemudian melayangkan hujatan. Sebab ulah si wanita dinilai sangat keterlaluan.

"Kalau tidak suka talak saja mbak dari awal. Kasihan cowoknya. Ingat fisik itu bisa diubah, yang tidak itu sifat atau wataknya," ujar salah seorang warganet.

"Cowok juga bisa sakit hati loh. Cuma gak terlalu dilihatin aja. Kenapa coba nikah kalau gak mau," timpal warganet lainnya.

Sejumlah warganet menuding si wanita telah melakukan body shamming. Lihat videonya disini.

Bukan suami istri, cuma gimmick di acara pernikahan.

Ulah pria dan wanita dalam video yang sempat menghebohkan jagad dunia maya tersebut ternyata hanya settingan belaka.

Seorang perempuan yang mengetahui hal ini sudah memberikan klarifikasinya lewat akun TikTok @mhya236, Sabtu (24/10/2020).

Usut punya usut, tingkah keduanya hanya sekadar drama di atas panggung saja. Mereka bukan suami istri, melainkan hanya sebatas kru pernikahan.

"Saya minta maaf atas kesalahan video tersebut. Mereka bukan suami istri, mereka kru pernikahan. Mereka hanya melakukan drama di atas panggung," ujar perempuan tersebut

Sumber:CNN Indonesia