PILIHAN REDAKSI

17 Calon Panwaslu Kecamatan di Mentawai Ikuti Tes Wawancara

INFO|MENTAWAI - Sebanyak 17 orang anggota calon Pengawas pemilu Kecamatan ikuti tes wawancara untuk pemilihan umum kepala daerah 2024, sete...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

Untungnya Mengkritik di Era Presiden Jokowi, Rocky Gerung Bisa Hilang Kalau di Zaman Soeharto
Sabtu, Oktober 24, 2020

On Sabtu, Oktober 24, 2020

Irma Suryani di Mata Najwa (ist)

INFONUSANTARA.NET -- Politisi Nasdem Irma Suryani mengatakan, Rocky Gerung merupakan pribadi yang acap merasa paling pintar sendiri. Itulah mengapa, kata Irma, Rocky bisa seenaknya berkata yang buruk terhadap pemerintah.

Kendati Irma merasa kelakuan Rocky Gerung sudah berlebihan, namun pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi tidak menindaknya, melainkan tetap memberi ruang baginya untuk bicara.

“Mengapa? Karena era demokrasi kita sekarang ini sudah kebablasan. Orang sudah merasa dirinya paling bener, paling pinter, dan paling bersih. Cobalah berkaca pada diri sendiri dulu,” sambungnya.

Lebih jauh, Irma menanggapi komentar Rocky yang menganggap Jokowi represif selama menjabat di periode kedua.

Kata Irma, mantan Wali Kota Solo tersebut sama sekali tak represif. Sebab, masyarakat yang hendak berdemo berjilid-jilid saja diperbolehkan.

“Jangan pernah mengatakan Jokowi itu represif. Demo berjilid-jilid dan bertubi-tubi, emang dilarang? Enggak, malah difasilitasi kok. Tapi kalau orang udah melakukan ujaran kebencian dan memprovokasi seperti Rocky, saya pikir harusnya ditanggap nih dia,” tegas Irma.

Politisi Nasdem menilai kritik Rocky Gerung ke pemerintah akan menjadi ancaman untuk dirinya sendiri jika itu dilakukan di er orde baru Presiden Soeharto. Rocky Gerung bisa hilang diculik.

Untungnya, Rocky Gerung mengkritik di era Presiden Jokowi.

Hal itu dikatakan Politisi Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago pada diskusi yang berlangsung seru di program Mata Najwa, Rabu (22/10/2020) malam.

"Rocky ini selalu berkomentar seakan-akan paling pinter dan paling bener sendiri. Tahu enggak? Kalau di zaman Soeharto, orang seperti Rocky Gerung ini udah hilang, udah enggak ada. Tapi di era Jokowi, Rocky mencaci maki Jokowi, Jokowi-nya santai-santai saja," ujar Irma. 

Dikutip dari www.hops.idm


Ngilu Keras! Irma Suryani Debat Rocky Gerung: Otaknya Ada di Dengkul Bukan di Kepala
Sabtu, Oktober 24, 2020

On Sabtu, Oktober 24, 2020

 

 (@irmasuryani_007) (istimewa)

Politisi Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago geregetan saat berdebat dengan Rocky Gerung. Bahkan dari mulutnya sampai keluar kalimat "otaknya ada di dengkul". Kepada siapa kalimat itu diberikan?

INFONUSANTARA.NET -- Debat itu awalnya dari kritikan Rocky Gerung ke pemerintah yang dinilai Irma akan menjadi ancaman untuk diri Rocky Gerung sendiri jika itu dilakukan di era orde baru Presiden Soeharto.

Hal itu dia katakan pada diskusi yang berlangsung seru di program Mata Najwa, Rabu (22/10/2020) malam.

Rocky Gerung bisa hilang diculik, kata Irma. Untungnya, Rocky Gerung mengkritik di era Presiden Jokowi.

"Rocky ini selalu berkomentar seakan-akan paling pinter dan paling bener sendiri. Tahu enggak? Kalau di zaman Soeharto, orang seperti Rocky Gerung ini udah hilang, udah enggak ada. Tapi di era Jokowi, Rocky mencaci maki Jokowi, Jokowi-nya santai-santai saja," ujar Irma.

Irma mengatakan, Rocky Gerung merupakan pribadi yang acap merasa paling pintar sendiri. Itulah mengapa, kata Irma, Rocky bisa seenaknya berkata yang buruk terhadap pemerintah.

Kendati Irma merasa kelakuan Rocky Gerung sudah berlebihan, namun pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi tidak menindaknya, melainkan tetap memberi ruang baginya untuk bicara.

"Mengapa? Karena era demokrasi kita sekarang ini sudah kebablasan. Orang sudah merasa dirinya paling bener, paling pinter, dan paling bersih. Cobalah berkaca pada diri sendiri dulu," sambungnya.

Lebih jauh, Irma menanggapi komentar Rocky yang menganggap Jokowi represif selama menjabat di periode kedua.

Kata Irma, mantan Wali Kota Solo tersebut sama sekali tak represif. Sebab, masyarakat yang hendak berdemo berjilid-jilid saja diperbolehkan.

“Jangan pernah mengatakan Jokowi itu represif. Demo berjilid-jilid dan bertubi-tubi, emang dilarang? Enggak, malah difasilitasi kok. Tapi kalau orang udah melakukan ujaran kebencian dan memprovokasi seperti Rocky, saya pikir harusnya ditanggap nih dia,” tegas Irma.

Pada kesempatan tersebut, Rocky Gerung dan Irma Suryani memang acap melontarkan cibiran atau saling serang.

Menariknya, beberapa saat setelah Irma menyudahi kesempatannya bicara, Rocky mengatakan, bahwa dia tak mendengar apa yang telah disampaikan Irma. Sebab, semuanya dianggap omong kosong belaka.

“Saya hanya (mau) menanggapi pikiran, bukan bunyi-bunyian. Itu suara aja, pikirannya nggak ada. Jadi apa yang mau ditanggapi?” ucap Rocky dengan wajah datar.

Mendengar ucapan tersebut, Irma langsung bereaksi.

Sebaliknya, dia merasa, Rocky Gerung yang justru bicara ngalor-ngidul alias mengawang-awang dan sulit dipahami.

“Kalau yang namanya mamalia diajak bicara, pohon diajak bicara, kemudian bunga-bunga diajak bicara, itu baru enggak ada pikiran. Otaknya ada di dengkul, bukan di kepala,” kata Irma.


Sumber: www.hops.id


Ditertawakan Arya Sinulingga, Rocky Gerung: Pemerintah Tak Punya Niat Baik
Sabtu, Oktober 24, 2020

On Sabtu, Oktober 24, 2020

 

Arya Sinulingga dan Rocky Gerung. (YouTube/Talk Show TV One)

Arya menertawakan pernyataan dari Rocky Gerung. Ia menilai tidak mungkin pemerintah tidak punya niat baik untuk rakyatnya.

INFONUSANTARA.NET -- Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menertawakan pernyataan pengamat politik Rocky Gerung saat berbicara soal vaksin virus corona.

Keduanya bertemu kala sama-sama menjadi narasumber di acara Dua Sisi TV One, Kamis (22/10/2020).

Momen Arya menertawakan Rocky itu terjadi kala mereka berdebat soal kejelasan vaksin Covid-19 yang rencananya akan diedarkan pemerintah pada bulan November mendatang.

Mulanya Rocky menanyakan soal jenis vaksin yang akan diedarkan dalam waktu yang dinilainya terlalu cepat.

Rocky menagih tentang riset exposure, atau pemaparan hasil riset mengenai efektivitas vaksin yang akan diedarkan kepada masyarakat sebelum pemerintah benar-benar melaksanakan proragram vaksinisasi.

"Sekarang itu vaksin atau plasebo yang 9 juta ini?" tanya Rocky.

"Vaksin," jawab Arya.

"Kalau vaksin, riset eksposur itu untuk menentukan efektivitas orang yang kasih vaksin dan dapat plasebo," kata Rocky.

Rocky kemudian melontarkan pernyataan keras tentang pemerintah.

"Jadi laboratorium publik itu yang orang khawatirkan. Karena orang enggak percaya bahwa pemerintah ini punya niat baik. Tentu you akan bilang pasti niat baik," kata Rocky.

Mendengar pernyataan itu, Arya sempat memasang ekspresi protes lalu kemudian tertawa terbahak-bahak.

Arya berpandangan bahwa tidak mungkin pemerintah tidak punya niat baik untuk rakyatnya.

"Ya iya dong, masa enggak punya niat baik untuk rakyatnya sendiri. Aya-aya wae (ada-ada saja -red)," balas Arya di tengah tawanya.

Menyimak jawaban Arya, Rocky lantas melemparkan topik pembicaraan ke isu Omnibus Law UU Cipta Kerja yang menuai protes.

"Kalau niat baik, Undang-Undang Omnibus Law itu enggak diprotes," ujar Rocky.

Menengahi perdebatan Rocky dan Arya, Tenaga Ahlu Utama Kantor Staf Presiden, Dany Amrul Ichdan angkat bicara. Ia meminta Rocky Gerung mempelajari lagi soal progam vaksinisasi pemerintah Indonesia.

"Saya rasa Bang Rocky bisa belajar dari uji klinis itu ada tiga tahap. Setelah itu kan dilakukan monitoring, mitigasi-mitigasi dan kemudian ada endorse dari BPOM," jelas Dany.

Mendengar penjelasan itu, Rocky kembali menegaskan bahwa yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah meyakinkan masyarakat bahwa vaksin itu sudah final dan siap pakai.

"Yang orang tidak percaya bahwa yang 9 juta ini sebetulnya masih bagian dari uji coba. Itu yang harus you yakinkan," tegas Rocky.

Sumber:suara.com


Presiden Prancis Tutup Masjid terkait Pemenggalan Guru
Sabtu, Oktober 24, 2020

On Sabtu, Oktober 24, 2020

 

Presiden Prancis Emmanuel Macron. (AP/Thibault Camus)

INFONUSANTARA.NET -- Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut kelompok Islam militan terlibat pemenggalan guru yang menunjukkan karikatur Nabi Muhammad.

https://advertnative.com/

Melansir Associated Press, Macron berkata bahwa kelompok tersebut telah diperintahkan untuk dibubarkan, masjid tempat mereka berkumpul juga akan ditutup.

Masjid di pinggiran timur laut Paris, Pantin, ditutup selama enam bulan mulai Rabu (21/10) malam waktu setempat. Sebuah tanda yang dipasang oleh otoritas setempat di pintu masuk menyatakan masjid itu ditutup selama enam bulan.

Samuel Paty dibunuh oleh seorang pengungsi Chechnya kelahiran Moskow berusia 18 tahun.

Investigasi lebih lanjut terkait perisitiwa itu kini tengah dilakukan, meski polisi sudah menembak mati sang tersangka. Pembunuhnya telah diidentifikasi oleh pihak berwenang sebagai Abdoullakh Anzorov.

Pejabat pengadilan pada Rabu (21/10) pagi waktu setempat mengatakan bahwa ada tujuh orang yang ditahan dalam penyelidikan pembunuhan mengerikan itu.

Termasuk dua anak di bawah umur. Mereka harus menghadap hakim investigasi untuk dakwaan awal.

Ketujuh orang itu di antara 16 orang, termasuk lima remaja, awalnya ditahan untuk diinterogasi. Sembilan orang lain dibebaskan.

Penyelidik saat ini tengah mempelajari bagaimana pembunuh, yang tinggal di kota Evreux, Normandia, mengatur pertemuannya dengan Paty.

Berbicara usai pertemuan dengan pejabat regional yang bekerja untuk melawan kelompok Islam radikal, Macron mengatakan asosiasi dan individu lain yang diketahui terlibat atas peristiwa pemenggalan akan ikut ditutup.

Pemenggalan yang terjadi pekan lalu itu telah memicu kecaman dari ribuan warga Prancis. 

Mereka berkumpul dalam hujan gerimis untuk menghormati Samuel Paty. Guru pelajaran sejarah dan Geografi, itu dipenggal Jumat pekan lalu dalam perjalanan pulang dari sekolah di Conflans-Sainte-Honorine, Paris.

Macron menegaskan bahwa dia menginginkan "hasil nyata" untuk memerangi ideologi yang menghancurkan.

Pada pertemuan Kabinet hari Rabu, Macron mengatakan satu kelompok yang disebut Kolektif Cheikh Yassine akan diperintahkan dibubarkan.

Macron telah meminta tindakan cepat dan konkret dalam kasus ini. Sang Presiden mengobarkan perang terhadap apa yang dia sebut separatisme.

Sumber: CNN Indonesia

Pelaku Penikaman Dua Muslimah Prancis Dijerat Delik Rasialisme
Sabtu, Oktober 24, 2020

On Sabtu, Oktober 24, 2020

 

Ilustrasi ( ist)

INFONUSANTARA.NET -- Dua wanita Prancis yang dituduh menusuk dua Muslimah dan berusaha merobek kerudung mereka di Paris menjadi tersangka penyerangan dan penghinaan rasial.

Melansir AFP, Jumat (23/10), kedua pelaku yang dituduh melakukan penyerangan itu disebut tengah mabuk ketika mereka bertemu dengan sekelompok Muslimah dan anak-anak mereka di taman Champ de Mars di kaki Menara Eiffel, Paris.

Dua Muslimah itu dilaporkan mengeluh soal anjing yang berkeliaran milik salah satu pelaku. Para wanita di kelompok tersebut merasa risih dengan anjing itu, sebab di dalam ajaran Islam air liur hewan itu termasuk haram jika terkena tubuh.

Pelaku yang memiliki anjing itu justru mencabut pisau yang dibawa dan menikam dua Muslimah itu. Kedua korban masing-masing berusia 19 dan 40 tahun.

Muslimah yang berusia 40 tahun mengalami enam luka tusuk dan sedang dirawat di rumah sakit karena paru-parunya tertembus belati. Sementara yang 19 tahun ditikam tiga kali dan sempat dirawat di rumah sakit, dan telah dipulangkan.

Kedua korban mengklaim bahwa penyerang mereka menyebut mereka "orang Arab kotor" dan mengatakan kepada mereka: "Ini bukan rumah Anda."

Tersangka utama telah ditempatkan dalam tahanan, sementara temannya dibebaskan dengan jaminan.

Kedua wanita yang telah menjadi tersangka tersebut diajukan ke pengadilan pada Rabu (21/10) malam waktu setempat. Mereka dijerat dengan sangkaan penyerangan dengan menggunakan senjata, mabuk, penghinaan rasial dan bertindak bersama-sama.

Sementara itu, pengacara korban, Arie Alimi, meminta para tersangka tersebut dijerat sangkaan yang lebih berat. Ia menuduh mereka melakukan percobaan pembunuhan terkait ras atau agama korban.

Dia mengatakan salah satu wanita secara khusus mempermasalahkan jilbab yang dikenakan oleh beberapa wanita di keluarga Muslim, menyebutnya sebagai "benda yang ada di kepala Anda".

Dia juga menuduh para tersangka mencoba merobek kerudung korban mereka dan mengarahkan pukulan ke kepala. Kedua tersangka membantah melakukan penghinaan rasial.

Pengacara para tersangka, Bernard Solitude, memperingatkan agar tidak "membesar-besarkan cerita ini di luar proporsinya". Ia menyatakan bahwa penting untuk berpegang pada fakta.

Kasus penikaman ini muncul di tengah ketegangan rasial yang meningkat di Prancis. Pekan lalu, seorang guru sejarah di Prancis, Samuel Paty, tewas dipenggal.


Penyebabnya diduga adalah laporan siswa yang menyatakan Paty membahas karikatur Nabi Muhammad S.A.W., di dalam kelas.

Insiden itu kini memicu pertentangan antara umat Muslim dan kelompok sekuler di Prancis semakin tajam.

Sumber: CNN Indonesia

Jokowi Marah ke Menteri Tapi Tak Beri Contoh yang Baik, Syahrial:Malah Milih Melihat Bebek!
Sabtu, Oktober 24, 2020

On Sabtu, Oktober 24, 2020

 

Jokowi Kunjungan ke Kalteng tinjau peternakan Bebek (ist)

"Tindakan Jokowi itu lantas dikritik oleh Politikus Partai Demokrat, Syahrial Nasution. Dia menyebut, justru Presiden Jokowi lah yang tak memberikan contoh yang baik ke bawahan dan rakyatnya.

INFONUSANTARA.NET -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut menegur para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju gara-gara komunikasi publik yang buruk terakit Undang-undang Cipta Kerja (UU CIptaker).

"Tindakan Jokowi itu lantas dikritik oleh Politikus Partai Demokrat, Syahrial Nasution. Dia menyebut, justru Presiden Jokowi lah yang tak memberikan contoh yang baik ke bawahan dan rakyatnya.

“Pak Jokowi marah cara komunikasi menteri-menterinya buruk kepada publik soal UU Cilaka. Tapi tidak mencontohkan komunikasi yang baik dan patut dilakukan,” katanya di akun Twitter miliknya, Jumat (23/10/2020) seperti dilansir dari fajar.co.id.

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat itu menjelaskan saat aksi unjuk rasa besar-besar terkait penolakan UU Cipta Kerja di sekitar Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/10/2020) lalu, Jokowi malah melakukan kunjungan kerja ke daerah.

Diketahui Presiden Jokowi saat itu berkunjung ke Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (8/10), dalam rangka melihat perkembangan program lumbung pangan nasional.

“Menolak menerima puluhan ribu buruh dan mahasiswa yang datang ke Istana bukan cara yang baik. Dibandingkan ke Kalimantan cuma untuk melihat ternak bebek,” ungkap anak buah AHY itu.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko sebelumnya menyebutkan, Presiden Jokowi menegur jajaran menteri karena komunikasi publik yang sangat jelek saat menjelaskan soal RUU Cipta Kerja.

“Khusus dalam konteks omnibus law UU Cipta Kerja, memang sebuah masukan dari berbagai pihak dan Presiden juga sangat-sangat tahu. Kami semuanya ditegur oleh Presiden bahwa komunikasi kita sungguh sangat jelek,” kata Moeldoko kepada wartawan, Rabu (21/10).


Ancaman Krisis Pangan,Prabowo soal Food Estate: Apa Kita Bisa Makan Beton?
Jumat, Oktober 23, 2020

On Jumat, Oktober 23, 2020

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.(istimewa). 

INFONUSANTARA.NET -- Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto menyoroti masifnya alih fungsi lahan pertanian menjadi real estate di tengah ancaman krisis pangan akibat pandemi Covid-19. Ia mengatakan masyarakat tidak bisa diberikan makan semen ataupun beton.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Pidato Dies Natalies Fakultas Kehutanan UGM dengan judul 'Dukungan Sektor Kehutanan untuk Kedaulatan Pangan Nasional'.

"Misal jumlah pertumbuhan penduduk semakin meningkat, sementara lahan pertanian malah menyusut karena masifnya alih fungsi lahan. Begitu banyak lahan pertanian berolah menjadi real estate. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa makan semen? apakah kita bisa makan beton? Untuk apa menara-menara apartemen real estate yang hebat-hebat kalau rakyat tidak bisa makan?," kata Prabowo yang disiarkan akun Youtube Kehutanan UGM, Jumat (23/10).

Prabowo menyatakan saat ini pemerintah Indonesia sedang menyiapkan langkah strategis untuk mengatasi krisis pangan nasional. Proyek lumbung pangan nasional yang dikerjakan di luar Jawa, menurut dia, diharapkan dapat menjadi sumber cadangan logistik strategis nasional untuk mencegah kekurangan pasokan pangan dalam negeri dan mengurangi impor.

"Pengembangan lumbung pangan food estate di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, dan yang akan dilakukan di beberapa daerah lain yang saat ini disiapkan pemerintah patut disambut baik dan diberi dukungan. Terlebih inisiasi pencanangan lumbung pangan oleh Presiden Joko Widodo berangkat dari perspektif pertahanan," pungkasnya.

Ia menerangkan sektor kehutanan mempunyai peranan yang sangat penting dalam ketahanan nasional. Kata dia, upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan mewujudkan ketahanan pangan (food security), kemandirian pangan (food resilience) dan kedaulatan pangan (food sovereignty) harus menjadi tekad bersama untuk diwujudkan.

"Lebih jauh lagi kedaulatan pangan nasional harus didukung oleh semua pihak, didukung semua program terkait, didukung oleh sumber daya yang cukup, sumber daya manusia yang tangguh, serta dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi," tandasnya.

Pidato Prabowo tersebut disampaikan dalam acara Dies Natalis ke-57 Fakultas Kehutananan UGM secara daring.

Peringatan Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM tahun ini menampilkan seri webinar ketahanan pangan dengan enam tema: Ketahanan Pangan dan Hutan, Kontribusi Paradigma Perhutanan Sosial untuk Kedaulatan Pangan Indonesia, Strategi Rehabilitas Lahan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional, Mozaik Lanskap Berkelanjutan: Titik Temu Antara Deforestasi, Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup, Politik di Balik Sawit Berkelanjutan: Antara Pasar, Pangan dan Hutan, dan Prospek Lahan Gambut sebagai Penyedia Kebutuhan Serat alam dan Pangan Nasional.

Sumber: CNN Indonesia


Denny Siregar: Mujahidin Versi US di Indonesia Kita Namakan Kadrun
Jumat, Oktober 23, 2020

On Jumat, Oktober 23, 2020

Denny Siregar (ist)

INFONUSANTARA.NETPegiat media sosial, Denny Siregar mengingatkan pemerintah dan rakyat Indonesia terkait kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo ke Indonesia.

Diketahui salah satu agenda yang akan dilakukan Mike di Jakarta adalah melakukan dialog dengan beberapa ormas, GP Ansor diantaranya.

“Hati-hati ya teman-teman @Official_Ansor, mungkin ini masih usaha AS lobi-lobi supaya bisa bangun pangkalan militer di Indonesia.. Dengar-dengar sih, demo-demo besar di Thailand juga karena mereka menolak negaranya jadi pangkalan militer..Kalau AS mendekat, kita wajib waspada..,” ungkap Denny di akun Twitternya, Jumat (23/10/2020) seperti dilansir dari fajar.co.id.

Dia berharap, GP Ansor bisa mengetahui maksud kedatangan Menlu AS ke Indonesia. Terlebih kepentingan AS di Indonesia terutama ASEAN untuk melawan pengaruh China.

“Ini salah satu agenda US ke Indonesia dan salah satunya bertemu dengan@Official_Ansor.. Ini mirip dengan pertarungan ideologi dulu antara US dengan Uni Soviet, tapi kali ini perang ekonomi dgn China.. Supaya kita paham, darimana asal narasi “Cina, Komunis, Aseng” dsbnya..,” jelasnya.

Terakhir, Denny meminta apa yang telah dilakukan AS (United States) di Timur Tengah bisa dihindari di Indonesia. Terlebih keduanya memiliki kesamaan, yaitu mayoritas Islam.

“US dapat inspirasi perang murah dengan biayai mujahidin di Afghanistan saat perang lawan Uni Soviet. Mujahidin yang awalnya bela negara, sekarang digunakan untuk bela kepentingan mereka,” ungkapnya.

“Dan US copas model yang sama di Irak, Suriah & Libya. Mujahidin versi US itu disini kita namakan Kadrun..,” pungkasnya. 


Ditangkap! Kawanan Pembobol Data Nasabah Jaringan Internasional Diamankan di Polresta Padang
Jumat, Oktober 23, 2020

On Jumat, Oktober 23, 2020

Konferensi pers di Mako Polresta Padang K 
Pembobol Data Nasabah ATM (ist)
"Lima orang pelaku akses ilegal data (skimming) yang terjadi pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang ada di Kota Padang, berhasil ditangkap polisi. Para pelaku diketahui merupakan sindikat jaringan Internasional.

INFONUSANTARA.NET -- Hal ini disampaikan Kapolresta Padang AKBP Imran Amir, S.Ik. MH, saat menggelar konferensi persnya di Mako Polresta Padang, Jumat (23/10).

Para pelaku yang berinisial ML alias F (35), SW (27), RZL (35), SD 34, dan JAS (24) ditangkap oleh Polsek Lubuk Begalung dan Polresta Padang di dua lokasi yang berbeda, diantaranya di Marapalam Kecamatan Padang Timur dan Aru Kecamatan Lubuk Begalung pada Rabu (21/10/2020).

"Para pelaku ini terjerat kasus dugaan pelanggaran Undang-undang (UU) Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dalam hal ini akses ilegal pembobolan data nasabah," ucap AKBP Imran Amir.

Dijelaskan, para pelaku termasuk ke dalam sindikat jaringan internasional. Lantaran otak dari kejahatan tersebut merupakan seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Malaysia.

"Mereka berlima ini merupakan orang Indonesia, perannya hanya sebagai eksekutor. Penghubung antara pelaku dengan seseorang disana itu adalah SDA, 34 tahun," terangnya.

Lanjutnya, dari hasil kejahatan komplotan tersebut, dilaporkan bahwa sebanyak 81 data nasabah Bank BNI di Kota Padang telah berhasil dibobol oleh para pelaku. Namun, sementara ini belum ada laporan masyarakat terkait pembobolan data ATM nya sehingga akan berkoordinasi dengan pihak Bank dan Mabes Polri.

"Kami masih berkoordinasi dengan pihak bank terkait pembobolan data itu dan juga dengan Mabes Polri," tuturnya.

Untuk barang bukti yang diamankan terdiri dari enam kamera yang dilengkapi kartu memori (yang diletakkan di atas nomor pin yang dipasangkan kamera sebanyak dua buah), enam buah tempat keluar masuk kartu ATM (yang dipasang chip dua buah).

Kemudian, satu unit laptop merek HP, satu unit wireless, satu unit modem portabel, dobletip, cat Pylox, sejumlah kartu ATM dan lem perekat.

Saat ini, para pelaku sudah diamankan di sel tahanan Polresta Padang untuk proses penyidikan lebih lanjut.(Inf/*)



Pasal Selundupan Ditemukan di UU Ciptaker, Pemerintah dan DPR Bisa Diproses Hukum
Jumat, Oktober 23, 2020

On Jumat, Oktober 23, 2020

Ilustrasi (Redaksi24.com)

INFONUSANTARA.NET -- Pada saat pembahasan UU Omnibus Law atau Cipta Kerja ada sejumlah pasal yang ditolak, termasuk dengan pasal minyak dan gas bumi itu. Anehnya, pasal itu masih ada setelah Omnibus Law disahkan

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lacius Karus menanggapi terkait dengan pasal tentang minyak dan gas bumi yang dihapus Sekretariat Negara (Setneg).

“Fakta ada pasal yang menurut Supratman sebenarnya sudah ditolak saat proses pembahasan, tetapi nyatanya masih ada di naskah,” katanya, Jumat (23/10/2020) seperti dilansir dari fajar.co.id.

Lacius juga menduga bahwa pasal yang dihapus oleh Setneg tersebut merupakan pasal selundupan.

Penghapusan oleh Setneg itu, lanjut Lacius, mungkin saja bukan buah dari ketelodoran atau kelupaaan mencoret ketentuan yang sudah tak disetujui pada rapat kerja di DPR.

“Saya menduga pasal Ini merupakan pasal selundupan,” ungkapnya.

Ia juga menyebutkan di balik kekacauan pengesahan UU Ciptaker ada niat jahat yang selumbungkan.

Hal tersebut, kata Lacius, terlihat dari penghapusan pasal oleh Setneg.

“Saya melihat ada potensi kejahatan dibalik kekacauan naskah dan berikut isi UU Ciptaker ini sebagaimana terungkap melalui penghapusan pasal oleh Setneg ini,” tuturnya.

Kendati begitu, kekacauan atau kesalahan itu tak cukup dipertanggung jawabkan hanya melaui klarifikasi. Namun juga secara hukum dan politik.

“Terhadap fakta adanya penghapusan pasal dan juga pengakuan dari DPR ini saya kira klarifikasi saja tak cukup. Kekacauan atau kesalahan itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan politik,” tegasnya.

Ia pun meminta kepada penegak hukum atau kepolisian untuk menyelidiki motif di balik keberadaan pasal yang dihapus oleh Seteng tersebut.

“Secara hukum, saya kira penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan bisa menelusuri proses pembentukan UU Ciptaker ini untuk membuktikan motif keberadaan pasal yang dihapus Setneg,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas angkat bicara seputar pasal terkait minyak dan gas bumi yang hilang dari draf Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) terbaru yang sudah dipegang pemerintah.

Menurutnya, Pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi itu memang seharusnya dihapus dari UU Ciptaker karena terkait tugas Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas.

“Terkait Pasal 46 yang koreksi, itu benar. Jadi kebetulan Setneg [Sekretariat Negara] yang temukan. Jadi, itu seharusnya memang dihapus, karena itu terkait dengan tugas BPH Migas,” kata Supratman kepada wartawan saat dikonfirmasi, Kamis (22/10). (PojokSatu)


Istana Akui Komunikasi Publik Buruk, Mardani: Kalau di Sepakbola yang Disalahkan Pelatihnya
Jumat, Oktober 23, 2020

On Jumat, Oktober 23, 2020

 

Mardani Ali Sera (istimewa)

INFONUSANTARA.NETTeguran Presiden Joko Widodo kepada para pembantunya tentang buruknya komunikasi publik para menteri Kabinet Indonesia Maju soal omnibus law UU Cipta Kerja dinilai bukan sikap yang baik.

Pasalnya, layaknya seorang pemimpin sedianya bertanggungjawab atas semua kesalahan bawahannya. Begitu kata anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera di Jakarta, Jumat (23/10) dilansir dari fajar.co.id.

“Kalau di sepakbola kalau tim tidak perform yang disalahkan bukan pemain tapi pelatih. Justru menyalahkan menteri bukan sikap yang baik,” kata Mardani.

Menyoal komunikasi publik, Presiden Jokowi sendiri acap kali lebih mementingkan hal lain ketika ribuan ratusan ribu rakyat Indonesia melakukan aksi unjuk rasa menolak omnibus law di depan Istana Negara, Jokowi justru tidak menemui masyarakat.

Menurut Mardani, Presiden Jokowi seharusnya menemui masyarakat. Selayaknya seorang ayah bagi rakyat, demonstran menolak omnibus law sudah sepatutnya ditemui Presiden.

“Presiden itu ayah bagi rakyatnya. Presiden juga guru bagi bangsanya. Tidak ada di tempat dan tidak menemui perwakilan demonstran tidak menunjukkan sikap ayah dan guru yang baik. Padahal itu saat yang pas meredakan perbedaan pendapat,” ujar MAS sapaan akrab Mardani Ali Sera.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko sebelumnya menyebutkan, Presiden Jokowi menegur jajaran menteri karena komunikasi publik yang sangat jelek saat menjelaskan soal RUU Cipta Kerja.

“Khusus dalam konteks omnibus law UU Cipta Kerja, memang sebuah masukan dari berbagai pihak dan Presiden juga sangat-sangat tahu. Kami semuanya ditegur oleh Presiden bahwa komunikasi kita sungguh sangat jelek,” kata Moeldoko kepada wartawan, Rabu (21/10).(sta/rmol/pojoksatu)


Rocky Gerung Sindir DPR Soal Halaman UU Ciptaker: yang Untung Malah Toko Kertas
Jumat, Oktober 23, 2020

On Jumat, Oktober 23, 2020

 

Rocky Gerung (istimewa)

INFONUSANTARA.NET Undang-undang Cipta Kerja kembali mengalami perubahan jumlah halaman usai diserahkan DPR ke pemerintah. Jumlah halaman draf final yang diserahkan DPR ke pemerintah sebanyak 812, tetapi kini bertambah 375 menjadi 1.187.

Dilansir dari fajar.co.id.Pengamat politik Rocky Gerung pun memberikan kritik atas perubahan jumlah halaman itu. Rocky menyebut perubahan itu hanya akan menghambur-hamburkan kertas saja.

Rocky Gerung dalam video yang diunggah lewat kanal YouTube-nya, Jumat (23/10/2020) bersama dengan Hersubeno Arief, bahkan mengatakan jangan-jangan apabila tidak ada kertas lagi, DPR akan menggunakan tisu toiler.

Rocky Gerung menyinggung pemberitaan terkait MUI dan Muhammadiyah yang mengatakan bahwa keduanya baru saja mendapat UU Omnibus Law Cipta Kerja 1.187 halaman. Padahal, kabar terakhir menyebutkan UU tersebut hanya terdiri dari 812 halaman saja.

“Anda sudah terima draft baru 1187 halaman?” tanya Hersubeno Arief ke Rocky Gerung.

Rocky Gerung menjawabnya dengan santai, bahkan nada bicara pun seolah-olah sedang meledek pihak DPR.

“Masih ada satu yang tercecer, mereka masih menyusulkan ke saya karena kertasnya pas habis,” jawabnya.

Lebih lanjut lagi, Rocky Gerung menyebut bahwa perubahan jumlah halaman UU Omnibus Law Cipta Kerja ini malah menguntungkan para penjual kertas.

“Jadi teman saya di pasar pramuka, toko kertas itu bilang DPR bolak-balik situ pesen kertas. Jadi semua kertas habis karena dua jam kemudian bongkar lagi beli kertas baru. Jadi yang diuntungkan toko kertas,” kata Rocky Gerung.

“Lama-lama kalau kertasnya habis nanti UU dicetak di atas kertas toilet,” imbuhnya keras.

Hersubeno Arief kemudian melayangkan tanya kepada Rocky Gerung.

“Belum diundangkan saja sudah merusak lingkungan karena banyaknya pohon ditebang?” tanyanya.

“Ya, itu logikanya,” timpal Rocky Gerung.

Rocky Gerung lalu menjelaskan soal soal pemborosan kertas yang menurutnya dilakukan oleh DPR kala membuat UU Omnibus Law Cipta Kerja ini.

“Itu UU dimaksudkan untuk menjadi sederhana justru malah membikin kertas habis. Bahkan kertas itu dia harus cari seluruh jakarta karena cetak berkali-kali. Setiap kali cetakan 1 rim itu kira-kira ada ratusan pohon akasia yang mesti ditebang,” ungkapnya.

“Jadi jejak kaki ecologis dari UU itu sudah terjadi sejak masih draft,” lanjut Rocky Gerung.

Rocky Gerung mengatakan, apabila ada audit lingkungan, UU Omnibus Law Cipta Kerja ini sudah pasti bermasalah.

Pasalnya, perubahan yang terus berganti-ganti menandakan tidak ramah lingkungan.

“Kalau kita bikin reduksi di dalam pikir, separuh jakarta sudah gundul karena kertasnya dipakai untuk nyetak,” tukas Rocky Gerung.

Lebih dalam lagi, Rocky Gerung mengomentari kemungkinan adanya perubahan lagi dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Menurutnya, kedepan UU Omnibus Law Cipta Kerja masih dapat berubah dan masih mungkin disisipkan satu dua hal.

“Masih mungkin bertambah dan berkurang. Fontnya masih bisa diubah untuk menyisipkan satu dua hal,” kata Rocky Gerung.

“Nanti yang diserahkan ke lembar negara dengan yang diterima MUI serta Muhammadiyah bisa lain. Kriminal huruf,” pungkasnya.