BLT Rp 2,4 Juta UMKM Akan Ditarik Lagi oleh Pemerintah, Ayo Segera Datangi Bank BUMN untuk Memprosesnya

BLT Rp 2,4 Juta UMKM Akan Ditarik Lagi oleh Pemerintah, Ayo Segera Datangi Bank BUMN untuk Memprosesnya

Info Positif On Monday, October 19, 2020

 

Pemerintah akan menarik kembali BLT Rp2,4 juta ke UMKM bila penerima tak segera memprosesnya. Ilustrasi. (CNN Indonesia/ Safir Makki).

INFONUSANTARA.NET -- Pemerintah akan menarik kembali dana bantuan langsung tunai (BLT) Rp2,4 juta kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Penarikan akan dilakukan kalau penerima bantuan tidak segera mendatangi bank BUMN untuk melakukan verifikasi dan memproses pencairan dana BLT mereka.

Atas dasar itulah, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman meminta kepada pelaku UMKM tersebut segera mengurusnya. Jika hal tersebut tak dilakukan, mereka terancam tak bisa mencairkan BLT sehingga uang tersebut akan kembali ditarik oleh pemerintah.

"Pada saat itu diberikan buku tabungan. Otomatis harus dilakukan verifikasi. Yang bersangkutan diminta membawa KTP, KK. Jadi yang bersangkutan harus datang untuk memastikan yang bersangkutan masih hidup," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (19/10).

Menurut Hanung verifikasi tersebut harus dilakukan agar program bantuan presiden (Banpres) produktif tersebut efektif dan tepat sasaran.

"Nanti yang bersangkutan juga menandatangani surat pernyataan bahwa mereka sesuai dengan ketentuan bukan pegawai negeri atau BUMN," tuturnya.

Ia juga menjelaskan dana tersebut hanya memiliki batas pencairan hingga tiga bulan sejak dikirim kepada penerima manfaat.

Artinya jika dalam rentang waktu tersebut, calon penerima tidak melakukan konfirmasi dan pencairan, pihak bank harus mengembalikan uang tersebut ke pemerintah.

"Kan kami enggak ingin uang tersebut mengendap terus-menerus. Jadi dicairkan kalau diambil Rp1 saja itu hitungannya sudah diambil. Jadi dia datang ambil sebagian aman," imbuhnya.

Pemerintah memberikan bantuan presiden berbentuk BLT sebesar Rp2,4 juta kepada 12 juta pelaku UMKM demi menolong mereka dari tekanan ekonomi akibat virus corona. Bantuan digelontorkan dalam dua tahap. 

Tahap pertama yang digelontorkan kepada 9 juta UMKM sudah mulai disalurkan. Sementara itu tahap kedua yang digelontorkan untuk 3 juta UMKM pendaftarannya mulai dibuka 13 Oktober lalu.

Pendaftaran rencananya berlangsung hingga 25 November ini.

Sementara itu, kriteria dan syarat calon penerima bantuan dalam penyaluran tahap II ini masih sama. Meliputi WNI, mempunyai NIK dan KTP, memiliki usaha mikro (berdagang, menjahit, bengkel, penjual gorengan dan masih banyak lain), dan bukan PNS, TNI/Polri, Pegawai BUMN dan BUMD.

Kemudian, penerima juga memiliki kredit di bank, wajib memiliki saldo di bank penyalur biasanya Bank BRI kurang dari Rp2 juta dan wajib memiliki Surat Keterangan Usaha (SKU).

Sebelum disalurkan, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dukcapil memeriksa identitas calon penerima terlebih dahulu.

Source:CNN Indonesia

Viral! Mobil Patwal Polda Bali Kawal Orang Jogging di Jalan By Pass Ngurah Rai Tanpa Memakai Masker

Viral! Mobil Patwal Polda Bali Kawal Orang Jogging di Jalan By Pass Ngurah Rai Tanpa Memakai Masker

Info Positif On Monday, October 19, 2020

 

Tangkapan Layar Media Sosial (dok:Okezone TV)

INFONUSANTARA.NET– Sebuah tayangan vidio Nitizen melihatkan mobil patroli lalu lintas Polda Bali mengawal tiga orang yang sedang jogging di jalan raya. Rekaman video amatir itu menjadi viral di media sosial.

Video berdurasi 1 menit 15 detik itu menyebutkan peristiwa tersebut terjadi di Jalan By Pass Ngurah Rai Denpasar, Jumat (16/10/2020) lalu. 

Dilansir dari Okezone, dalam tayangan itu, terlihat mobil patwal berjalan pelan di lajur kanan. Layaknya mengawal orang penting, mobil patwal jenis sedan itu menyalakan rotator dan sirine.

Di belakang mobil patwal, ada tiga orang pria sedang jogging ditemani seekor anjing. Tidak ada satu pun yang mengenakan masker. Di belakang rombongan, sebuah mobil mewah warna putih mengikuti.

Dua peserta joging yang asik mengobrol sempat menunjukkan rambu petunjuk arah ke Kuta dan Nusa Dua. Mereka kemudian melambaikan tangan.

Dalam obrolannya, pria yang memakai topi mengatakan "hidup sehat. Jumat, hari olahraga".

Alhasil, video itu menuai banyak kritik dan yang mengecam ketiga orang joging itu yang tidak memakai masker.

Sementara oknum kepolisian yang melakukan pengawalan terhadap tiga orang saat sedang jogging di Jalan By Pass Ngurah Rai, Denpasar, telah diperiksa intensif oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Polda Bali.

Sejumlah oknum polisi tersebut diduga kuat melanggar prosedur pengawalan.

"Ada prosedur yang dilanggar dalam lakukan pengawalan," kata Kabid Humas Polda Bali Kombes Syamsi saat dikonfirmasi Okezone, Minggu (18/10/2020).

Pemeriksaan terhadap oknum polisi pengawal tiga orang saat sedang jogging tersebut dilakukan pada Jumat, 16 Oktober 2020. Oknum polisi tersebut diperiksa terkait pelanggaran dalam aturan pengawalan.

"Pemeriksaan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan dalam melakukan pengawalan yang tidak sesuai dengan prosedur," terangnya.

Sekadar informasi, sebuah video yang mempertontonkan tiga orang sedang jogging dikawal oleh Patroli Jalan Raya (PJR) viral di media sosial (medsos). Satu dari tiga orang yang sedang jogging tersebut disebut-sebut mirip terpidana kasus kokain, Richard Muljadi. 

Presiden Utus Pratikno ke PBNU dan MUI Jelaskan UU Ciptaker

Presiden Utus Pratikno ke PBNU dan MUI Jelaskan UU Ciptaker

Info Positif On Monday, October 19, 2020

 

Presiden Jokowi (kiri) mengutus Mensesneg Pratikno sowan ke PBNU dan MUI terkait UU Cipta Kerja. (CNN Indonesiaa/ Feri Agus Setyawan)

INFONUSANTARA.NET -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno untuk mengantar dan menjelaskan naskah Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker) ke PBNU dan MUI, Minggu (18/10). Dalam kesempatan itu, Pratikno juga menjaring masukan dari dua organisasi tersebut.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden RI Bey Triadi Machmudin mengatakan hal ini dilakukan dalam rangka sosialisasi UU Omnibus Law Ciptaker ke berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, NU dan MUI memiliki perhatian lebih terhadap UU Ciptaker.

"Bapak Pratikno hari ini bertemu dengan pimpinan NU dan juga MUI. Pak Mensesneg diperintahkan langsung oleh Presiden Jokowi untuk mengantar naskah UU Cipta Kerja ke NU dan MUI," kata Bey, Minggu (18/10) dalam keterangannya kepada wartawan.

Pratikno, kata Bey, mendatangi langsung Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj di rumahnya. Setelah itu, Pratikno mengunjungi kediaman Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi.

Bey menyebut Pratikno juga berencana menyambangi Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, namun yang bersangkutan sedang berada di luar kota.

Menurut Bey, dokumen UU Ciptaker yang diserahkan ke NU dan MUI adalah naskah final yang diterima Jokowi pada 14 Oktober 2020 lalu. Jokowi mendapatkan dokumen itu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Bey menekankan pemerintah akan selalu terbuka menerima masukan dari semua lapisan masyarakat, baik akademisi, organisasi masyarakat, serikat pekerja, dan masyarakat. Masukan itu akan ditampung dalam menyusun aturan turunan dari Omnibus Law Ciptaker.

"Pemerintah memang segera menyusun sejumlah peraturan pemerintah (pp) dan peraturan presiden (perpres) sebagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Jadi masukan untuk penyusunan pp dan perpres tersebut," ujarnya.

UU Omnibus Law Ciptaker telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 5 Oktober lalu. Pengesahan UU Ciptaker mendapat penolakan dari masyarakat luas, termasuk ormas Islam, seperti PBNU, Muhammadiyah, hingga MUI.

Source:CNN Indonesia

Survei Indikator:Publik Makin Tak Percaya Polri, KPK,DPR! Kepercayaan Meningkat untuk TNI Juga Presiden

Survei Indikator:Publik Makin Tak Percaya Polri, KPK,DPR! Kepercayaan Meningkat untuk TNI Juga Presiden

Info Positif On Monday, October 19, 2020

 

ILUSTRASI: Gedung KPK (istimewa)

INFONUSANTARA.NET -- Di tengah pandemi Covid-19, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara masih terbilang cukup tinggi.

Akan tetapi, ada juga sejumlah lembaga negara yang mengalami penurunan tingkat kepercayaan publik cukup tajam.

Di antaranya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri dan DPR.

Hal itu sebagaimana hasil survei yang dirilis lembaga survei Indikator, Minggu (18/10/2020).

Dalam hasil survei tersebut, tingkat kepecayaan publik terhadap KPK terus mengalami penurunan, menjadi 73,2 persen.

Padahal pada survei Februari 2020, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK mencapai 81,3 persen.

Sedangkan pada survei Mei dan Juli, angka 74,7 persen tidak berubah.

Penurunan kepercayaan publik juga dialami Korps Bhayangkara yang pada bulan September 2020 mencapai 72,9 persen.

Kepercayaan publik kepada Polri sempat mencapai 85,6 persen pada survei Februari 2020.

Namun anjlok di angka 79,4 persen pada Mei 2020 dan 75,3 persen pada Juli 2020.

Kepercayaan paling rendah dicatatkan DPR RI di mana hanya 58,3 persen pada September.

Angka itu jauh menurun dibanding pada Februari lalu yang mencapai 74,6 persen.

Lalu terjun di angka 60,1 persen pada Mei dan 57,6 persen pada bulan Juli.

Sebaliknya, Kepercayaan terhadap Presiden justru naik signifikan dibanding bulan Juli lalu yang mencapai 79,1 persen, kini melonjak menjadi 85,5 persen.

Pun demikian dengan TNI yang terus mengalami kenaikan kepercayaan publik sejak Mei 2020 dan menjadi satu-satunya lembaga negara yang memiliki tingkat kepercayaan publik paling tinggi.

Saat itu, sebanyak 85,5 persen publik menyatakan percaya terhadap TNI, lalu naik menjadi 88,00 persen di bulan Juli.

Kini, lembaga yang dipimpin Marsekal TNI Hadi Tjahjanto itu dipercaya oleh 89,9 persen publik.

Untuk diketahui, survei Indikator ini menggunakan metode kontak telepon dengan sample sebanyak 1.200 responden yang dipilih secara acak.

Survei ini disebut memiliki margin of error sekitar lebih kurang 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

Sedangkan periode survei dilakukan pada 24 sampai 30 September 2020.

Source:(pojoksatu/fajar)

Blak blakan! Nikita Mirzani:Makanya, Jangan Berantem Sama Niki Deh

Blak blakan! Nikita Mirzani:Makanya, Jangan Berantem Sama Niki Deh

Info Positif On Monday, October 19, 2020

Nikita Mirzani (istimewa)

INFONUSANTARA.NET -- Aktris Nikita Mirzani mengaku santai meski dirinya kerap bertengkar di media sosial.

Hal tersebut disampaikan Nikita Mirzani saat berbincang dalam podcast Atta Halilintar di YouTube. 

“Apa rasanya jadi artis yang paling sering berantem?,” tanya Atta Halilintar, Minggu (18/10).”Biasa aja,” jawab Nikita Mirzani.

Mantan istri Dipo Latief itu tidak ambil pusing walaupun dirinya sering bermasalah dengan orang lain.

Nikita Mirzani menganggap itu semua sebagai bagian dari kehidupan.

“Karena itu algoritma kehidupan,” ujar pemain film Nenek Gayung itu.

Nikita Mirzani tidak memungkiri bahwa popularitas dirinya di media sosial memberi untung ketika bertengkar.

Selain suaranya lebih didengar, dia mengaku banyak mendapat jasa promosi di akun Instagram miliknya.

“Makanya Niki bilang ke orang-orang, jangan berantem sama Niki deh. Karena Niki punya media sosial wadah buat mencurahkan apapun di situ,” jelasnya.

“Nah bedanya lawan Niki bukan orang top, bukan siapa-siapa, jadi mereka tidak lebih dilihat. Pasti orang berpacunya ke Niki. Selain itu dapat endorse,” imbuh Nikita Mirzani. 

Source: (jpnn/fajar)

Dituduh Ingin Gulingkan Jokowi,Gatot Nurmantyo: Saya dan Pak Din Syamsudin Kami Ini Sudah Pensiun Tak Punya Power Lagi

Dituduh Ingin Gulingkan Jokowi,Gatot Nurmantyo: Saya dan Pak Din Syamsudin Kami Ini Sudah Pensiun Tak Punya Power Lagi

Info Positif On Monday, October 19, 2020

Gatot Nurmantyo dan Din Syamsudin (istimewa)

INFONUSANTARA.NET -- Gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di bawah komando Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo dan Prof Din Syamsuddin dinilai sarat kepentingan politik. Bahkan keduanya dituduh ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo.

Terhadap tuduhan tersebut, mantan Panglima TNI ini hanya menanggapinya dengan senyum. Dalam perbincangannya dengan Refly Harun, Gatot mengatakan tuduhan tersebut sangat tidak beralasan.

Mengingat dia dan Din Syamsuddin kini rakyat biasa, yang tidak punya power lagi.

“Saya dan Pak Din Syamsuddin itu punya apa? Saya sudah rakyat biasa, pensiunan tentara kemudian Prof Din Syamsuddin juga bukan lagi ketum PP Muhammadiyah. Sudah tidak punya anak buah, bagaimana caranya menggulingkan pemerintahan?,” ungkap Presidium KAMI ini dalam kanal Refly Harun di YouTube.

Dia balik mempertanyakan terhadap pihak-pihak yang menuduhnya ingin menggulingkan pemerintahan yang sah, apakah selama ini ada indikasinya.

“Apakah selama ini saya memang ada indikasi seperti itu?,” sambungnya.

Dia lantas menceritakan, sejak pertama kali KAMI melakukan deklarasi di tugu Proklamasi, tiba-tiba ada banner yang bertuliskan “Turunkan Jokowi”.

Bersamaan itu kemudian ada demo lagi. Saat itu KAMI langsung dicap ingin menggulingkan pemerintahan yang sah.

“Padahal yang masang (banner) siapa, kami sendiri tidak tahu kok,” ucapnya.

Setelah kejadian itu, lanjut Gatot Nurmantyo, setiap ada KAMI selalu ada keramaian-keramaian (penolakan). Seolah-olah KAMI ini sesuatu yang sangat berbahaya.

“Berbanding terbalik dengan tujuan KAMI dan yang dilakukan, ya saya ketawa saja,” imbuhnya.

Sejak awal KAMI terbentuk, Gatot mengaku sudah menyampaikan bahwa ini organisasi perjuangan, yang penuh dengan tantangan, hambatan, dan juga ancaman.

Siapkan mental, karena kadang-kadang menyuarakan kebenaran itu sulit. Lebih sulit dibandingkan menyuarakan ketidakbenaran. 

Source: (jpnn/fajar)

Lobi Presiden Bebaskan Aktivis KAMI, Arief Poyuono: Mereka Bukan Penjahat Negara

Lobi Presiden Bebaskan Aktivis KAMI, Arief Poyuono: Mereka Bukan Penjahat Negara

Info Positif On Sunday, October 18, 2020

 

Arief Poyuono (istimewa)

INFONUSANTARA.NET -- Arief Poyuono mengaku sudah melobi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memerintahkan Kapolri Jenderal Idham Azis untuk membebaskan dua aktivis KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) yang ditangkap dan ditahan oleh Bareskrim Mabes Polri.

Kedua aktivis KAMI yang dibela Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu itu adalah Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat. Keduanya sudah berstatus tersangka dan ditahan.

“Yang pasti saya sudah sampaikan ke orang kepercayaan Pak Jokowi agar Syahganda dan Jumhur dibebaskan. Segera,” ucap Arief, saat dikonfirmasi jpnn.com (grup FAJAR), Sabtu (17/10/2020).

Namun, mantan wakil ketua umum Partai Gerindra ini tidak menyebut siapa orang kepercayaan Presiden Ketujuh RI yang dia titipi pesan itu. Arief berharap agar Syahganda dan Jumhur dibebaskan dari penahanan, dan kasusnya dihentikan atau SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

“Ya dibebaskan dulu yang penting, dan kemudian SP3-lah,” tegasnya.

Arief Poyuono menilai dua aktivis KAMI itu bukan penjahat negara, dan bukan seorang teroris apalagi koruptor. “Artinya Kapolri harus melihat itu semua,” ucap Arief.

Menurutnya, Syahganda dan Jumhur merupakan tokoh pergerakan demokrasi yang memang saat ini sedang berbeda pendapat dengan pemerintah, dan sering mengkritik pemerintah.

Namun, kata Arief, tujuan mereka mengkritik pemerintah bukan untuk makar, tetapi masih dalam koridor di sebuah negara demokrasi. Apalagi, pemerintahan ini membutuhkan kritik supaya bisa dinilai kinerjanya.

Selain itu, Arief juga meyakini bukan Presiden Jokowi yang memerintahkan penangkapan Syahganda dan Jumhur. “Saya curiga orang-orang dekat Jokowi yang memerintahkan mereka ditangkap dan ditahan,” ungkap Arief.

Pria kelahiran Jakarta, 4 Februari 1971 ini mengatakan, bila Syahganda dan Jumhur memang diduga melanggar UU ITE, maka diproses saja secara elegan. Polisi tinggal memanggil keduanya dan melakukan pemeriksaan untuk diklarifikasi soal tulisannya di media sosial.

“Diperiksa saja dulu, tidak perlu ditahan dan digelandang macam koruptor-koruptor, Djoko Chandra dan para bandar narkoba. Tidak (perlu) digelandang dan ditunjukkan pada publik,” pungkas Arief Poyuono.

Source:JPNN 

Kapitra Ampera Prediksi Kegaduhan Berlanjut Sampai Akan Ada Perebutan Kekuasaan

Kapitra Ampera Prediksi Kegaduhan Berlanjut Sampai Akan Ada Perebutan Kekuasaan

Info Positif On Sunday, October 18, 2020

Foto Kapitra Ampera
Warning dari Politisi PDIP, Akan Ada Perebutan Kekuasaan.(istimewa)

INFONUSANTARA.NET -- Pengacara sekaligus politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera mengingatkan rakyat untuk mewaspadai kegaduhan politik yang saat ini terjadi.

Kapitra memprediksi, kegaduhan demi kegaduhan ini akan terus berlanjut sampai ada perebutan kekuasaan.

"Kegaduhan ini tampaknya belum akan selesai sampai agenda-agenda terselubung untuk perebutan kekuasaannya tercapai," kata Kapitra dalam keterangan tertulisnya yang diterima jpnn.com, Minggu, 18 Oktober 2020.

Karena itu, eks pengacara Habib Rizieq Shihab ini meminta rakyat untuk waspada, dan menolak dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang punya hasrat merebut kekuasaan yang sah.

"Mereka yang mempunyai hasrat dan ambisi nafsu kekuasaan, seperti tak lagi peduli dengan bangsa, dan terus membuat kegaduhan politik," tegas Kapitra.

Di tengah kegaduhan ini, katanya, kelompok-kelompok tersebut kemudian menyerang sisa energi dengan memunculkan isu-isu yang tak produktif.

Kegaduhan demi kegaduhan menurutnya akan terus diciptakan dengan berbagai macam cara. Mulai menebar kebencian di media sosial, hingga ada yang terang-terangan menghujat dan menghasut di depan umum.

"Sebagian bahkan menghasut dan turut dalam demonstrasi yang merusak, sehingga menimbulkan korban dan kerusakan ada fasilitas umum," ucap pria kelahiran Padang, 20 Mei 1966 ini.

Saat ditanya siapa pihak yang dia sebut akan merebut kekuasaan itu, Kapitra tidak menjawab secara eksplisit.

"Oleh orang yang selalu turun ke jalan, baik yang mengatasnamakan agama maupun moral," jawab Kapitra.

Dia menyebutkan bahwa negara memang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpendapat, berpolitik, dan bebas untuk mengoreksi serta mengkritisi jalannya pemerintahan.

"Namun sayangnya kebebasan dalam demokrasi itu dijadikan alat politik kekuasaan yang agitatif dan destruktif bagi sekelompok masyarakat," jelas Kapitra.

Dia juga menilai bahwa bagi pihak yang mengincar kekuasaan yang sah, kebebasan berpendapat menjadi corong untuk membuat kegaduhan, sehingga tak salah masyarakat jadi berprasangka buruk terhadap kinerja dan kebijakan pemegang kekuasaan saat ini.

Bahkan tambahnya, kegaduhan-kegaduhan sengaja diciptakan untuk memproyeksikan kepada rakyat bahwa seakan-akan segala kesulitan yang terjadi sekarang ini adalah akibat ketidakbecusan pemerintah dalam mengelola negara.

Source:JPNN

Pengcab Perpani Kota Padang Laksanakan Seleksi Atlit Panahan Berprestasi Menuju Porprov 2021

Pengcab Perpani Kota Padang Laksanakan Seleksi Atlit Panahan Berprestasi Menuju Porprov 2021

Info Positif On Sunday, October 18, 2020

Foto bersama Ketum Pengcab Perpani Kota Padang Rustam Efendi dengan Atlit Panahan Kota Padang dan pengurus.

INFONUSANTARA.NET -- Pengurus Cabang Persatuan Panahan Seluruh Indonesia (Pengcab Perpani) Kota Padang Sumatera Barat laksanakan seleksi atlit cabang olahraga panahan dalam mencari bibit panahan yang handal menuju Porprov 2021.

Sekretaris Umum Peba Rasaki, Syafrizal mengatakan dalam seleksi kali ini untuk pertandingan di ikuti sebanyak 37 orang atlit, dimana pertandingan dibagi dan dilaksanakan pada dua lokasi.

Untuk atlit Barebow di ikuti 19 orang  bertanding di lapangan GOR H Aguslim sementara 18 atlit Recurve dan Standard Bow laksanakan seleksi di lapangan Wirabraja Tarandam.

Sekretaris umum Peba Rasaki, Syafrizal menyampaikan, untuk Kota Padang dari 6 Clup panahan di ikuti oleh 4 Club panahan yang mendaftar dalam seleksi kali ini, yakni dari Semen Padang Archery Club, Wirabraja Archery Club, Sabalango Archery Club dan Padang Archery Club.

"Jumlah atlet dari semua club panahan saat ini yang junior dan senior ada sebanyak lebih kurang sebanyak 65 orang atlit,"pungkasnya.

Ketua Umum Pengcab Perpani Kota Padang Rustam Efendi mengatakan bahwa  seleksi atlet Perpani Kota Padang yag tujuannya untuk melihat perkembangan atlit dan menampung wadah atlit  berpestasi di tingkat provinsi maupun nasional, "katanya .

Lebih lanjut Rustam Efendi menyampaikan kegiatan ini juga merupakan salah satu langkah bagi Pengcab untuk mensosialisasikan cabang olahraga panahan ini. 

"Tentunya harapan kita dari pengurus cabang Perpani Kota Padang olahraga panahan ini bisa berkembang lebih maju lagi kedepanya seperti sepak bola, futsal,dan cabang olahraga lainnya yang sudah dikenal umum masyarakat, "ujar Rustam Efendi yang juga anggota DPRD Kota Padang ini.

Mudah - mudahan melalui cabang olahraga panahan ini , menjadi ajang persatuan, menciptakan atlit - atlit tingkat internasional,minimal nasional harapan kita bersama untuk kedepanya.

Tak lupa pula kami dari pengurus Perpani Kota Padang mengucapkan terimakasih kepada Bank Nagari serta CV CECAC yang telah ikut membantu mensukseskan kegiatan seleksi atlit panahan di 2020 ini. "Alhamdulillah seleksi kali ini telah dilaksanakan dengan baik tanpa ada kendala, "pungkas Rustam Efendi.(Inf)

Akui Sosok Mamak dan Santun dalam Diri Indra Catri, Emak - emak di Pasaman Siap Perjuangkan NA-IC

Akui Sosok Mamak dan Santun dalam Diri Indra Catri, Emak - emak di Pasaman Siap Perjuangkan NA-IC

Info Positif On Sunday, October 18, 2020

 

Indra Catri bersama emak emak di Bonjol Kabupaten Pasaman 

INFONUSANTARA.NET -- Emak - emak  di sejumah nagari di Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, jatuh hati dengan kesantunan Indra Catri ketika berbicara dan bersikap.Kesantunan itu pula yang menjadi alasan bagi kaum ibu ini untuk mendukung Indra Catri terus berjuang dalam Pilgub Sumatera Barat 2020.

Sikap santun dinilai Emak-emak di Bonjol tak terlepas dari sosok mamak yang melekat dalam diri Indra Catri. Sebagai mamak, Indra Catri dianggap bijaksana dalam bersikap dan selalu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya.

Salah seorang emak-emak di Bonjol, Yenti Nirmala, mengatakan bahwa selain memiliki sifat santun dan bijaksana, Indra Catri juga memiliki sosok pemimpin yang dibutuhkan masyarakat karena kinerjanya sudah nyata dan jelas.

“Masyarakat di Pasaman sudah tahu dengan Indra Catri. Dia sering ke daerah ini karena masa kecilnya juga dihabiskan di Pasaman,” katanya, Sabtu (17/10).

Oleh sebab itu, Yenti yakin emak-emak di Kecamatan Bonjol memilih pasangan nomor urut 2 dalam Pilgub Sumbar 2020, yakni Nasrul Abit-Indra Catri. Ia juga sudah bertemu dengan Indra Catri ketika calon wakil gubernur itu berkunjung ke Pasaman.

Emak-emak lainnya dari Jorong kampung Hangus, Nagari Koto Kaciak, Bonjol, Rosma mengatakan bahwa ia juga mendukung Indra Catri dalam pesta demokrasi kali ini. Ia berharap Bupati Agam dua periode ini terus rendah hati, santun, dan bijaksana jika nanti terpilih.

“Kami hanya berharap mamak kami seperti adanya sekarang yang bisa memberi nasehat kepada anak kemenakannya,” ujarnya.

Kepada emak-emak tersebut, Indra Catri mengatakan bahwa ia mendampingi Nasrul Abit pada pilkada ini untuk membawa Sumbar menjadi provinsi yang unggul dalam semua hal, seperti tata kelola pemerintahan, pendidikan, ekonomi, infrasruktur pembangunan jalan, dan sosial kemasyarakatan.

“Pasaman bagi saya sudah seperti kampung halaman juga karena masa kecil saya habiskan di sini. Banyak kenangannya,” ucapnya.

Karena itu, Indra Catri meminta dukungan masyarakat Pasaman. Ia juga datang langsung ke tengah masyarakat untuk memohon doa restu dari semua lapisan masyarakat di daerah setempat. (*)

Andre Rosiade dan NA-IC akan Bagikan Sejuta Masker di Sumbar, Komitmen pada Kemendagri dan Perda AKB

Andre Rosiade dan NA-IC akan Bagikan Sejuta Masker di Sumbar, Komitmen pada Kemendagri dan Perda AKB

Info Positif On Sunday, October 18, 2020

 

Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade dan Cagub-Cawagub Sumbar Nasrul Abit dan Indra Catri.

INFONUSANTARA.NET - Kemendagri meminta kampanye Pilkada 2020 diwarnai bagi-bagi masker. Gerindra Sumatra Barat berkomitmen menaati permintaan tersebut, selain adanya Perda Adaptasi Kebiasaan Baru di Sumbar, dengan menjanjikan bagi-bagi sejuta masker.

“Kami akan membagi-bagikan 1 juta masker di Sumbar. Ini bagian dari komitmen kami untuk mematuhi Kemendagri dan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru di Sumbar,” kata Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade kepada wartawan, Sabtu (17/10).

Pembagian masker ini merupakan bagian dari kampanye Nasrul Abit-Indra Catri, paslon yang diusung Gerindra di Pilgub Sumbar. Jenis masker yang dibagikan adalah masker kain.

“Masker kain yang ber-SNI, sesuai standar pemerintah,” ujar Ketua Harian Ikatan Keluarga Minang ini. Seperti diketahui, Mendagri Tito Karnavian meminta pasangan calon Pilkada 2020 berkampanye dengan menggunakan alat peraga kampanye (APK) yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tito meminta paslon menggunakan APK yang mendukung pencegahan COVID-19, seperti masker.

“Tolong sampaikan kepada para kontestan dan timses untuk membagikan sebanyak-banyaknya, alat proteksi, masker. Tapi beda, bukan masker biasa. Masker dengan ada gambar paslon, nomornya, pesannya apa, ‘pilih saya, COVID daerah kita akan aman’, misalnya, ‘yang PHK tidak ada’. Yang namanya janji boleh saja,” kata Tito dalam rapat ‘Analisis dan Evaluasi Kampanye Pilkada Serentak 2020’, di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2020).

Di sisi lain, DPRD Sumbar telah mengesahkan rancangan perda khusus tentang adaptasi kebiasaan baru menjadi perda. Perda tersebut disahkan untuk menjadi landasan kebijakan menekan laju penyebaran virus Corona (COVID-19).

Pengesahan perda dilakukan melalui rapat paripurna di gedung Dewan, Jumat (11/9/2020). Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumbar Supardi. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno terlihat hadir menerima berkas keputusan DPRD setelah meneken nota kesepakatan.

“Alhamdulillah, hari ini kita sudah punya perda. Kami berterima kasih kepada kawan-kawan Pansus DPRD yang telah bekerja keras menyelesaikan perda ini dalam waktu cepat,” kata Ketua DPRD Sumbar Supardi. (r)

Kelihatan Warna Aslinya! Sindir Rizal Ramli pada Gatot Nurmantyo

Kelihatan Warna Aslinya! Sindir Rizal Ramli pada Gatot Nurmantyo

Info Positif On Sunday, October 18, 2020

Rizal Ramli (kiri) Gatot Nurmantyo (kanan )

INFONUSANTARA.NET – Ekonom senior, Rizal Ramli rupanya kaget dengan pernyataan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Jenderal TNI (purn) Gatot Nurmantyo soal undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Seperti diberitakan, Gatot menilai baik adanya Undang-undang Omnibus Law. Menurutnya, UU itu akan mendatangkan investor dan memangkas pengangguran.

Rizal Ramli menilai pernyataan Gatot tersebut seperti seorang juru bicara pemerintah. Rizal kemudian menyentil mantan Panglima TNI itu.

“Lha kok sudah jadi jubir?” tuturnya dalam akun Twitter pribadi @RamliRizal, dikutip Sabtu (17/10).

Seharusnya, menurut Rizal Ramli, Gatot Nurmantyo sekarang fokus pada pembebasan para tokoh KAMI yang ditangkap. Seperti diketahui, hingga saat ini ada sejumah aktivis KAMI yang ditangkap polisi di antaranya, Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat.

“Piye toh? Bukannya keluarin Syahganda, loyalis situ?” sindirnya.

Rizal Ramli mengatakan, Omnibus Law itu perkaya oligarki dan menindas buruh. Dia pun diduga kembali menyindir Gatot. Dia menilai Gatot di lain sisi setuju dengan Omnibus Law, tetapi di sisi lain, setuju dengan isi dari UU tersebut.

“Ada yang tidak setuju UU Omni-Cilaka karena prosesnya banyak pat-gulipat, tapi setuju dengan roh dan isinya:” ucap Rizal Ramli.

“Padahal UU itu akan semakin memperkaya oligarki, dengan menindas buruh & abaikan hak2 adat dan lingkungan hidup. Jadi kelihatan warna aslinya deh berpihak kemana.” katanya lagi.

Sebelumnya, Gatot Nurmantyo menilai, Undang-undang Omnibus Law yang telah disahkan pemerintah dan DPR, mempunyai tujuan mulia. Yaitu mendatangkan investor dan membuka lapangan kerja.

“Undang-undang (Omnibus Law-red) ini, saya tahu tujuannya sangat mulia, karena dengan demikian investasi akan datang, roda ekonomi berputar, ekspor banyak pajak masuk banyak kembali lagi ke masyarakat, sehingga sandang, pangan papan masyarakat bisa.” Ujar Gatot Nurmantyo saat berbincang dengan Refly Harus di Chanel YouTube Refly Harun, Sabtu (17/10).

Namun, Gatot mengkritik proses dari pembuatan Undang-undang itu sendiri yang tidak transparan. “Prosesnya seperti siluman, tengah malam diadakan rapat. Tidak jelas, tidak transparan.” Pungkas Gatot.

Source: fajar.co.id