PILIHAN REDAKSI

17 Calon Panwaslu Kecamatan di Mentawai Ikuti Tes Wawancara

INFO|MENTAWAI - Sebanyak 17 orang anggota calon Pengawas pemilu Kecamatan ikuti tes wawancara untuk pemilihan umum kepala daerah 2024, sete...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

Teriak Allahu Akbar! Pelaku Penggal Guru Pembahas Kartun Nabi Muhammad
Minggu, Oktober 18, 2020

On Minggu, Oktober 18, 2020

 

Ilustrasi (istimewa)
INFONUSANTARA.NET -- Gara-gara memperlihatkan kartun Nabi Muhammad ke anak-anak muridnya, seorang guru sejarah di Prancis ditikam hingga tewas di dekat sekolah.

Tindakan guru tersebut dianggap menghujat umat Islam, kata pejabat Prancis. Penyerang ditembak mati oleh polisi tidak jauh dari lokasi serangan pada Jumat sore, di daerah permukiman di pinggiran barat laut Paris.

"Salah satu warga kami dibunuh hari ini karena dia mengajar, dia mengajar murid-muridnya tentang kebebasan berekspresi," kata Presiden Prancis Emmanuel Macron kepada wartawan di lokasi serangan itu.

"Rekan kami diserang secara mencolok, menjadi korban serangan teroris. Kami akan bertindak. Dengan tegas, dan cepat," kata Macron.

Insiden itu menggemakan serangan lima tahun lalu di kantor majalah satir Charlie Hebdo yang menerbitkan karikatur Nabi Muhammad.

Penerbitan karikatur Nabi Muhammad itu menimbulkan masalah di masyarakat Prancis.

Pembunuhan yang menargetkan seorang guru, ditafsirkan oleh banyak tokoh masyarakat sebagai serangan terhadap esensi kenegaraan Prancis, dengan nilai-nilai yang dianutnya yaitu sekularisme, kebebasan beribadah, dan kebebasan berekspresi.

"Malam ini, Prancis diserang," ujar Menteri Pendidikan Jean-Michel Blanquer dalam cuitannya di Twitter.

Korban serangan menderita beberapa luka di leher, menurut seorang perwakilan polisi mengatakan, bahwa guru tersebut dipenggal dalam serangan itu.

Penyiar Prancis BFMTV melaporkan bahwa tersangka penyerang berusia 18 tahun dan lahir di Moskow. Petugas penegak hukum tidak menyebutkan nama penyerang, atau korbannya.

Sumber polisi mengatakan bahwa saksi mendengar penyerang berteriak "Allahu Akbar" atau "Tuhan Yang Maha Besar".

Serangan terjadi di jalan di depan sekolah menengah tempat korban bekerja, di pinggiran kota Conflans Sainte-Honorine.

Daerah tersebut merupakan lingkungan kelas menengah dengan banyak penduduk yang pulang pergi bekerja di Paris.

Menurut laporan media Prancis, guru yang terbunuh itu awal bulan ini menunjukkan kartun itu kepada siswanya sebagai bagian dari pelajaran kewarganegaraan.

Sebuah rangkaian pesan di Twitter yang dikirim pada 9 Oktober berisi video seorang pria yang mengatakan putrinya, seorang Muslim, adalah salah satu murid di kelas. Dia terkejut dan kesal dengan tindakan guru tersebut.

Pria dalam video tersebut mendesak pengguna Twitter untuk mengadu kepada pihak berwenang.

Prancis selama beberapa tahun terakhir telah mengalami serangkaian serangan kekerasan oleh militan, termasuk pembunuhan Charlie Hebdo 2015, dan pemboman juga penembakan pada November 2015 di teater Bataclan dan beberapa lokasi di sekitar Paris yang menewaskan 130 orang.

Kurang dari sebulan yang lalu, seorang pria asal Pakistan menggunakan pisau daging menyerang dan melukai dua orang yang sedang merokok di luar kantor tempat Charlie Hebdo bermarkas pada saat serangan 2015.

Masalah kartun tersebut dihidupkan kembali bulan lalu ketika Charlie Hebdo memutuskan untuk menerbitkannya kembali bertepatan dengan dimulainya persidangan terkait serangan 2015.

Al-Qaeda, kelompok militan Islam yang mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut, mengancam akan menyerang Charlie Hebdo lagi setelah menerbitkan ulang kartun tersebut.

Majalah itu mengatakan bulan lalu bahwa penerbitan ulang kartun tersebut untuk menegaskan haknya atas kebebasan berekspresi, dan untuk menunjukkan bahwa mereka tidak akan diam oleh serangan kekerasan. Pendirian itu didukung oleh banyak politisi dan tokoh masyarakat Prancis terkemuka.

Menanggapi serangan hari Jumat di luar sekolah, Charlie Hebdo menulis di akun Twitter-nya: "Intoleransi telah melewati ambang batas baru dan tampaknya tidak memberikan dasar apa pun dalam memaksakan terornya ke negara kita."

Source: suara.com

Tersinggung tentang Pernyataan Bodoh! Ferdinand Hutahaean Tantang Debat Musni Umar
Minggu, Oktober 18, 2020

On Minggu, Oktober 18, 2020

Ferdinand Hutahaean (kiri) Musni Umar (kanan) /(Inf/istimewa)

"Mumpung Pak Musni Umar sedang tersinggung dengan pernyataan saya tentang 'bodoh', saya mengundang Pak Musni untuk debat atau diskusi," kata Ferdinand Hutahaean.

INFONUSANTARA.NET -- Eks Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean merespons Rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC) Musni Umar yang tersinggung dengan pernyataannya terkait sosok Anies Baswedan.

Lewat jejaring Twitter pribadinya, Ferdinand Hutahean mengirim surat terbuka kepada Musni Umar dan mengajaknya berdebat untuk membuktikan benar dan salahnya.

"Mumpung Pak Musni Umar sedang tersinggung dengan pernyataan saya tentang 'bodoh', saya mengundang Pak Musni untuk debat atau diskusi tentang pernyataan saya tersebut. Supaya publik membuktikan argumen siapa yang salah dan benar," kata Ferdinand Hutahaean, Jumat malam.

"Kalau bersedia, saya siapkan link zoomnya besok. Ayo Pak Musni," imbuhnya.

Kicauan Ferdinand Hutahaean Tantang Debat Musni Umar (Twitter/FerdinandHaean3).

Tantangan Ferdinand Hutahaean ini bermula dari kicauan Musni Umar yang menyinggung soal dirinya.

Pasalnya, Musni Umar sendiri mengaku tersinggung dengan pernyataan Ferdinand Hutahaean yang menyebut Anies Baswedan bodoh.

"Saya sangat tersinggung pernyataan Ferdinand Hutahaean sebut Anies Baswedan bodoh. Kalau Anies Baswedan bodoh berarti mayoritas penduduk DKI Jakarta pilih gubernur bodoh. Pendidikan Anies Baswedan UGM, gelar master, Ph.D di Amerika Serikat, pemimpin mahasiswa, rektor termuda," ujarnya, Jumat (16/10/2020).

"Coba bercermin, anda siapa, sekolah dimana, karir apa," sambung Musni Umar.

Sebelumnya, Ferdinand Hutahaean memang menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pelajar yang ikut aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Sebagaimana diberitakan, Anies Baswedan menilai keterlibatan pelajar dalam aksi unjuk rasa adalah hal yang bagus dan perlu dirangsan lagi kedepannya.

Namun, Ferdinand Hutahaean bertolak belakang dengan pernyataan Anies Baswedan. Menurutnya, pernyataan tersebut tak pantas keluar dari mulut seorang gubernur.

"Maaf Nies, jika ini benar anda bicara seperti ini, betapa bodohnya ternyata anda. Hanya nasibmu yang sedang bagus jadi Gubernur dan pernah jadi Menteri meski dipecat," cetus Ferdinand Hutahaean, Kamis (15/10/2020).

Lebih lanjut lagi, Ferdinand Hutahaean menuturkan bahwa para pelajar yang ikut aksi unjuk rasa tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja hanya sekadar ikut-ikutan saja. Mereka juga dinilai olehnya tak mengerti soal UU itu sendiri.

"Pelajar itu tak mengerti apa yang didemo. Mereka hanya ikut-ikutan. Kamu saja gak paham UU Ciptaker, apalagi anak sekolah," tandas Ferdinand Hutahaean kepada Anies Baswedan.

Selain itu, Ferdinand Hutahaean juga menyoroti respons sejumlah kepala daerah atas adanya demonstrasi tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Menurutnya, kepala daerah harus tunduk kepada kebijakan nasional. Pasalnya, otonomi daerah memberikan kebebasan mengatur daerahnya sendiri, bukan malah untuk menantang kebijakan pemerintah pusat.

Source:fajar.co.id

Akal Sehatnya Hilang Terlena Kenikmatan Istana, Slamet Maafrif: Ngabalin Bertobatlah!
Minggu, Oktober 18, 2020

On Minggu, Oktober 18, 2020

Ali Mochtar Ngabalin (istimewa)

INFONUSANTARA.NET -- Ketua PA 212, Slamet Maarif menanggapi pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut pendemo merupakan sampah demokrasi.

PA 212 sendiri merupakan salah satu ormas dari aksi massa 1310 yang menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, dekat Istana Negara, Jakarta Pusat untuk menolak UU Cipta Kerja.

Slamet Maarif menganggap Ngabalin telah kehilangan akal sehat terkait pernyataan yang melecehkan para demonstran tersebut. Sebab, kata dia, unjuk rasa di negara demokrasi seperti Indonesia sudah dilindungi Undang-Undang dan konstitusional.

Maka dari hal itu, menurutnya, Ngabalin ucapkan sampah demokrasi telah terlena dengan kenikmatan lingkungan Istana.

"Dia (Ngabalin) lupa di negara demokrasi unjuk rasa dilindungi UU dan konstitusional terlalu terlena dengan kenikmatan istana sampai akal sehatnya hilang," kata Slamet.

Berkenaan dengan itu, Slamet mengingatkan Ngabalin untuk bertobat ke jalan yang benar. Dia mengatakan, jika rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) nantinya berakhir, Ngabalin akan berakhir menjadi sampah masyarakat dan politik.

"Hai Ngabalin bertobatlah kepada Allah SWT agar engkau setelah Jokowi turun tidak jadi sampah masyarakat dan sampah politik,' sambungnya.()


Gatot Nurmantyo Kritik Cara Pemerintah Tangani Pandemi dan UU Omnibus Law Cipta Kerja
Minggu, Oktober 18, 2020

On Minggu, Oktober 18, 2020

Ketua Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo. (Istimewa)

INFONUSANTARA.NET -- Ketua Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo, mengkritik penanganan pandemi Covid-19. Ia meminta pemerintah dan DPR lebih serius menangani pandemi.

Alasannya, ia menilai masyarakat kebingungan dengan kebijakan pemerintah menangani pandemi. Ketika awal pandemi, lanjutnya, pemerintah justru menarik wisatawan ke Indonesia, padahal penangan Covid-19 pada masa awal ini menurutnya sangat menentukan.

Selain itu, pemerintah tidak membekali satgas Covid-19 yang ketika itu dipimpin oleh Doni Monardo 'persenjataan' kuat. Seperti, kewenangan untuk menghentikan transportasi, bidang keimigrasian, dan sebagainya.

Kemudian, Presiden Joko Widodo sempat menekankan mengedepankan kesehatan dibandingkan ekonomi. Namun, ketika DKI Jakarta memutuskan kembali memberlakukan PSBB, hal tersebut justru diprotes oleh sejumlah menteri.

"Dengan kebingungan inilah, kami sarankan kepada pemerintah, presiden dan DPR untuk lebih serius lagi. Ya kalau itu ditanggapi oposisi silahkan saja, tapi maksud kami untuk lebih baik," ucapnya.

Pernyataan itu disampaikan saat wawancara bersama Karni Ilyas yang diunggah melalui Youtube, Karni Ilyas Club-'Manuver' Jenderal Gatot, seperti dikutip pada Sabtu (17/10).

Menurutnya, penanganan Covid-19 tidak dalam satu komando juga berbahaya. Ia mengungkapkan sejumlah daerah menjalankan PSBB masing-masing yang mencerminkan tidak adanya satu komando.

"Dari ini tentunya ini sangat bahaya, maka indikasinya negara lain sudah mulai turun trennya kita baru naik terus," tuturnya.

Singgung Omnibus Law

Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung soal Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Menurut dia aturan itu menimbulkan kekhawatiran bagi pekerja.

Sebab, UU Cipta Kerja mengubah sejumlah ketentuan yang menyangkut hak-hak buruh seperti pesangon dan cuti.

Dalam sesi wawancara itu, Karni Ilyas bertanya kepada Mantan Panglima TNI itu mengenai UU Cipta Kerja yang mendapatkan penolakan dari pekerja.

"Saya belum begitu siap bicara tentang UU (Cipta Kerja), tapi saya memikirkan bahwa pasti buruh merasa hidupnya tidak tenang, khawatir," ujarnya.

Selain pesangon dan cuti, ia menilai UU Cipta Kerja melonggarkan Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk ke Indonesia. Menurutnya, kondisi ini mengkhawatirkan lantaran pekerja Indonesia belum siap bersaing.

Di sisi lain, Indonesia memiliki bonus demografi dimana masyarakat usia produktif yakni 16-35 mendominasi sekitar 60 persen. Sayangnya, Indonesia belum mempersiapkan bonus demografi tersebut sehingga dari sisi pendidikan kurang maksimal.

"Dengan kondisi tenaga kerja seperti ini, yang belum bisa terpenuhi, masih ada pengangguran. Kalau ada masuk tenaga kerja dari luar, ini kan sulit bersaing," ucapnya.

Source:CNN Indonesia

Eks Napi Kasus Munir Pollycarpus Meninggal Dunia karena Covid
Sabtu, Oktober 17, 2020

On Sabtu, Oktober 17, 2020

 

Pollycarpus Budihari Prijanto, mantan terpidana kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib, meninggal dunia setelah terpapar virus corona. (Dony Indra Ramadhan/ detikcom)

INFONUSANTARA.NET - Pollycarpus Budihari Prijanto, mantan terpidana kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib, meninggal dunia diduga setelah terpapar virus corona. Kabar itu disampaikan mantan pengacara Pollycarpus, Wirawan Adnan.

"Iya betul jam 14.52 di RSPP Pertamina setelah 16 hari berjuang melawan Covid-19," kata Wirawan dilansir dari CNNIndonesia.com, Sabtu (17/10).

Saat ditanya soal rencana lokasi pemakaman mendiang, Wirawan belum mengetahui kabar tersebut.

Sekretaris Jenderal Partai Berkarya pimpinan Muchdi Pr, Badaruddin Andi Picunang juga membenarkan kabar meninggalnya Pollycarpus.

"Iya (meninggal dunia) tadi jam 3 sore, di RS Pertamina Pusat," ujar Badaruddin Andi Picunang kepada CNNIndonesia.com.

Pollycarpus merupakan mantan terpidana kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. Dia bebas murni dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, pada Rabu, 29 Agustus 2018.

Keterlibatan Pollycarpus dengan kasus pembunuhan Munir dimulai pada hari kematian aktivis HAM tersebut, 7 September 2004. Kala itu, Pollycarpus yang merupakan pilot Garuda menumpang pesawat Garuda Indonesia kelas bisnis yang sama dengan Munir. Dia sempat bertukar kursi dengan Munir sebelum kematiannya.

Keduanya juga terlihat berinteraksi saat transit di Bandara Changi, Singapura. Saat itu, Munir transit untuk penerbangan ke Amsterdam, Belanda. Pollycarpus mengaku sebagai kru tambahan yang menumpang penerbangan Garuda Indonesia dari Jakarta-Singapura.

Munir meninggal dalam penerbangan menuju Amsterdam, diyakini karena keracunan arsenik. Pembunuhnya diduga memasukkan racun tersebut melalui jus jeruk yang diminum Munir sebelum pesawat lepas landas.

Setelah mengirup udara bebas, Pollycarpus sempat mengatakan bahwa dirinya hanya kambing hitam dalam kasus pembunuhan Munir.

"Saya ingin minta pembuktian sampai sekarang juga enggak bisa. Jadi kalau mau dilihat dari hasil autopsi dan lain-lain itu enggak masuk semua," ujar Pollycarpus di Badan Pemasyarakatan Bandung pada hari pembebasannya.

Ia mengungkapkan sejumlah kejanggalan atas tuduhan pembunuhan kepada dirinya. Pollycarpus berkata, tuduhan yang diberikan kepadanya adalah meracuni Munir dengan arsenik yang dibubuhkan pada jus jeruk.

"Waktu itu tuduhannya dengan orange jus tapi vonisnya dengan mi goreng sedangkan mi goreng tidak ada dalam surat dakwaan," katanya.

Pollycarpus juga menyebut kejanggalan kasus pada persidangan kedua setelah disidang ulang. Locus delicti-nya, menurutnya, berbeda-beda.

Di bidang politik, Pollycarpus sempat diklaim menjadi kader Partai Berkarya bentukan Tommy Soeharto. Namun dia membantahnya.

Buron Kabur Terpidana Mati Asal China Tewas Gantung Diri di Pabrik Ban Bogor
Sabtu, Oktober 17, 2020

On Sabtu, Oktober 17, 2020

 

Ilustrasi (ist)
Infonusantara.net -- Terpidana mati kasus narkoba asal China, Cai Chang Pan alias Cai Ji Fan ditemukan tewas gantung diri di sekitar pabrik pembakaran ban di dalam Hutan Jasinga Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (17/10).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan bahwa dia ditemukan tewas pagi tadi sekitar pukul 10.30 WIB saat aparat kepolisian melakukan penggerebekan di lokasi.

"Kami temukan meninggal dunia gantung diri," kata Yusri kepada wartawan, Sabtu (17/10).

Dia menuturkan bahwa pabrik tersebut memang acap kali dijadikan oleh buronan itu sebagai tempat untuk bermalam. Namun demikian, Yusri mengatakan bahwa dia tidak menempati tempat tersebut setiap harinya.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun, Yusri menuturkan bahwa terpidana itu sempat mengancam satpam di lokasi tersebut untuk tidak melaporkan dirinya.

"Dia (satpam) juga sempat diancam, enggak boleh lapor ke siapa-siapa," ujar Yusri lagi.

Namun, setelah mendapat laporan, aparat kepolisian langsung bergerak ke lokasi pabrik yang dimaksud dan melakukan penggerebekan. Saat itulah, pihaknya menemukan Cai yang sudah tak bernyawa.

Saat ini, jenazah buronan tiu sedang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramatjati untuk dilakukan autopsi.

"Kami autopsi, kami masih memeriksa saksi pada saat penggerebekan," ujar Yusri.

Yusri mengatakan bahwa dirinya belum dapat menyimpulkan bahwa kematian warga negara China itu diakibatkan bunuh diri.

Saat ini, kepolisian masih melakukan pendalaman dan mengumpulkan bukti-bukti terkait sebeulm nantinya dapat dirilis secara resmi kepada publik.

Diketahui, Cai Chang Pan berhasil kabur dari Lapas Klas I Tangerang, Banten dengan cara menggali tanah kamar tahanannya pada 14 September lalu.

Berdasarkan hasil gelar perkara awal, dua sipir diduga terindikasi membantu pelarian Cai. Keduanya, disebut membantu Cai membelikan pompa air untuk menggali lubang dan mendapat imbalan Rp100 ribu.

"Ada indikasi sementara ini dua pegawai sipir ini melakukan kelalaian yang bisa dikenakan Pasal 426 KUHP," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Jumat (2/10).

Masalah depresi jangan dianggap enteng. Jika Anda pernah memikirkan atau merasakan tendensi bunuh diri, mengalami krisis emosional, atau mengenal orang-orang dalam kondisi itu, Anda disarankan menghubungi pihak yang bisa membantu.

Misalnya saja, Komunitas Save Yourselves melalui Instagram @saveyourselves.id, Yayasan Sehat Mental Indonesia melalui akun Line @konseling.online, atau Tim Pijar Psikologi https://pijarpsikologi.org/konsulgratis.

Surce:CNN Indonesia

Permenhub:Pesepeda Kini Wajib Pakai Baju Reflector di Malam Hari
Sabtu, Oktober 17, 2020

On Sabtu, Oktober 17, 2020

 

Ilustrasi (istimewa)

Infonusantara.net - Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan.

Dilansir dari CNNIndonesia.com,Direktur Jenderal Hubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menerangkan di dalam peraturan itu diamanatkan para pesepeda harus menggunakan alat pelindung dalam bersepeda.

"Pengguna sepeda harus menggunakan baju reflector pada malam hari, ada lampunya saat malam hari, pakai helm dan jalan di jalur yang disiapkan pemerintah," kata Budi dalam keterangan virtual di Youtube Kemenhub, Sabtu (17/10).

Budi menyatakan peraturan ini dikeluarkan untuk mendukung keselamatan pesepeda di jalanan. Namun, tak semua pesepeda harus menerapkan aturan itu.

Ia menuturkan peseda ringan atau hanya digunakan di kawasan kecil tak harus mengikuti Permenhub nomor 59 tahun 2020.

"Menyangkut masalah persyaratan bagi pesepeda kalau ke sekolah atau ke pasar ya enggak usah dikenakan karena dekat," terang dia.

Fasilitas Pesepeda

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi sejumlah daerah yang melakukan perbaikan pada fasilitas sepeda. Menurutnya peran pemerintah daerah sangat penting untuk mengajak masyarakat bersepeda.

"Oleh karenanya tidak mungkin kegiatan nasional berjalan baik tanpa dukungan gubernur wali kota dan bupati bahkan camat. Banyak gubernur yang rajin bersepeda," terang dia.

Sementara pemerintah pusat, kata Budi, juga turut menyediakan tempat sepeda di fasilitas umum. Ia optimistis masyarakat akan tergerak untuk bersepeda jika memiliki fasilitas yang memadai.

"Kita sediakan dari alun-alun itu yang utama. Terus kalau di stasiun atau di tempat tempat umum itu kita sediakan parkiran sepeda. Supaya dikatakan sudah ada tempatnya sepeda kok kosong, jadi digunakan sepeda," tutup dia.


Bawaslu Padangpariaman Telusuri Dugaan Paslon Cagub/Cawagub Deklarasi di Ponpes
Sabtu, Oktober 17, 2020

On Sabtu, Oktober 17, 2020

 

Foto : Ketua Bawaslu Padangpariaman Anton Ishaq. (Dok : Istimewa)

Infonusantara.net -- Salah satu pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar menjadi viral di berbagai media online di Sumbar saat ini.

Soalnya paslon ini diduga lakukan deklarasi mereka di salah satu Pondok Pesantren di di kawasan Lubuk Alung, Kabupaten Padangpariaman, Jumat (16/10).

Perihal adanya informasi dugaan deklarasi paslon gubernur dan wakil gubernur itu dibenarkan Ketua Bawaslu Padangpariaman Anton Ishaq.

Dia menyatakan Bawaslu memang mendapat laporan dan informasi dari masyarakat ada acara deklarasi Cagub dan Cawagub Sumbar dilakukan pimpinan ponpes.

"Masyarakat melaporkan ke Bawaslu pada Jumat (16/10) disertai foto-foto. Laporan tersebut tentunya ditelusuri terlebih dulu," kata Anton dilansir dari Arunala.com , Sabtu siang (17/10).

Menurut Anton, dari foto-foto tersebut ada tulisan deklarasi salah satu pasangan calon kepala daerah.

"Dari informasi tersebut, Bawaslu Padangpariaman akan lakukan rapat pleno terkait kejadian itu hari ini (Sabtu, red),"ucap dia.

Anton menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan acara yang dilakukan tersebut deklarasi atau bukan. Bawaslu lebih dulu harus memastikan dimana acara deklarasi, apakah di pondok pesantern atau di tempat lain.

Untuk itu, lanjut Anton, Bawaslu akan turun ke lapangan untuk menelusuri informasi masyarakat itu. "Terima kasih atas informasi masyarakat peduli Pilkada bersih dan damai di Kabupaten Padangpariaman," jelas Anton.

Dia juga menambahkan, dari informasi Panwascam setempat, acara paslon ini di ponpes tersebut tidak ada Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

"Kami belum terima STTP yang juga tembusan dari Polres setempat. Maka dari itu, kami lakukan investigasi pengumpulan data terkait hal itu. Kalau sesuai aturan kampanye perlu STTP," pungkas dia.

Seperti diketahui STTP merupakan bukti bahwa dalam kegiatan mereka telah mengurus surat pemberitahuan kegiatan (SPK) kepada KPU, Bawaslu, dan Polres.

Untuk mekanisme kampanye sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 tahun 2018, PKPU Nomor 28 Tahun 2018, PKPU Nomor 33 Tahun 2018, dan peraturan Bawaslu Nomor 28 tahun 2018.

Dihubungi terpisah, Anggota Bawaslu Sumbar Elly Yanti, menyebutkan Bawaslu Sumbar akan meneruskan ke Bawaslu Padangpariaman.

"Lokasi dan kejadian di Padangpariaman, makanya diteruskan ke bawaslu Padangpariaman untuk dilakukan tindakan terhadap pimpinan ponpes dsn Cagub/cawagub menghadiri deklarasi tersebut,"ucap Elly Yanti.


Konflik Lahan Besipae NTT Berujung Emak-emak Ditendang
Sabtu, Oktober 17, 2020

On Sabtu, Oktober 17, 2020

Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Infonusantara.net - Puluhan aparat dari Polres Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) terus bersiaga setelah konflik perebutan lahan antara masyarakat adat Besipae dan pemerintah setempat kembali memanas dua hari berturut-turut, 14 dan 15 Oktober lalu, di area Hutan Desa Pubabu.

Kapolres Timor Tengah Selatan, AKBP Aria Sandy menyebut, pihaknya telah menyiagakan setidaknya 20 personel dari polsek dan polres mencegah bentrok susulan tak kembali terjadi.

"Sejak kemarin ada sekitar 20-an personel dari polres dan polsek untuk mengantisipasi jangan sampai ada bentrok susulan," kata Aria seperti dikutip Antara, Jumat (16/10).

Konflik perebutan Hutan Adat Pubabu antara masyarakat adat Besipae dan Provinsi NTT kembali memanas sejak bentrok terakhir pecah pada 18 Agustus lalu.

Sebuah video yang ramai beredar di media sosial Twitter beberapa hari lalu menayangkan cuplikan konflik tersebut melibatkan beberapa perempuan.

Dalam rekaman video itu seorang perempuan ditendang dan bahkan dicekik oleh seorang laki-laki berbadan tegap, ada pula ibu-ibu yang dipukul hingga pingsan.

Direktur Advokasi Kebijakan Hukum dan HAM Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Muhammad Arman menuturkan, video itu diambil pada Rabu (14/10) lalu. Kata dia, peristiwa itu terjadi saat Satpol PP bersama preman kembali membongkar rumah warga.

Pembongkaran itu merupakan lanjutan proses pembongkaran yang sebelumnya sempat terjadi pada 18 Agustus. Kala itu, aparat gabungan dari polisi dan Satpol PP membongkar paksa tenda dan rumah warga yang tersisa di lokasi sengketa.

Bentrok kembali terjadi sehari setelahnya, pada Kamis (15/10) lalu. Masyarakat Adat Besipae, kata Arman, diserang oleh kelompok masyarakat yang tidak dikenal dari luar wilayah adat Pubabu-Besipae.

"Jadi menurut kawan-kawan di lapangan, situasi ini sengaja diciptakan oleh pemerintah 'dipetakonflikkan' antar masyarakat," kata Arman kepada CNNIndoenesia.com, Jumat (16/10).

Konflik Sejak 1982

Arman menuturkan, konflik perebutan lahan adat Pubabu antara masyarakat adat Besipae dan Pemprov NTT telah dimulai sejak 1982, seiring proyek percontohan intensifikasi Peternakan Besipae (penggemukan sapi) kali pertama dicanangkan Gubernur NTT kala itu.

Proyek itu bekerja sama dengan pemerintah Australia. Untuk merealisasikan proyek, kata dia, Bupati Timor Tengah Selatan kemudian meminta masyarakat di tiga desa, Oe Kam, Mio, Polo, dan Linamnutu untuk menyediakan lahan. Permintaan itu disetujui para tetua adat setempat.

Namun, sebagai syarat, para tetua adat meminta agar rumah-rumah, kebun, dan tanaman milik masyarakat yang berada di sekitar area proyek tetap dikelola masyarakat. Kontrak, ujar Arman, kemudian disetujui dan berjalan selama lima tahun sejak 1982-1987.

Belakangan, saat Pemprov NTT melalui Dinas Peternakan ingin kontrak kembali dilanjutkan, masyarakat adat tegas menolak kontrak peminjaman hutan adat Pubabu itu.

Menurut Arman, mereka yang tergabung dalam Ikatan Tokoh Adat Pencari Kebenaran dan Keadilan (ITAPKK), membuat surat pembatalan perpanjangan kontrak Dinas Peternakan Provinsi NTT di instalasi Besipae.

Pada 2013, lanjutnya, penolakan itu berujung pada ambil alih hutan Adat Pubabu oleh pemerintah melalui sertifikat Hak Pakai No.00001 yang terbit tertanggal 19 Maret 2013 untuk memanfaatkan lahan seluas 37,8 meter persegi.

Konflik mulai memanas memasuki penghujung Oktober 2017. Dinas Peternakan didampingi Satpol PP dan polisi membawa surat perintah pengosongan lahan untuk masyarakat Adat Besipae. Hutan Adat Pubabu diklaim sebagai tanah milik pemerintah provinsi.

"David Manisa dan Fans Sae, dua tokoh masyarakat adat Pubabu dipaksa menandatangani surat pernyataan pengosongan lahan. Di bawah ancaman, keduanya tetap menolak," kata Arman.

Sempat mereda, konflik kembali memanas tiga tahun kemudian atau Mei 2020 lalu. Kedatangan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat ke Desa Mio, Kecamatan Amanuban Selatan disambut aksi protes oleh warga.

Usai kedatangan Laiskodat, yang didampingi Bupati Timor Tengah Selatan, Epy Tahun, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mulai berkantor di Pubabu. Sejumlah OPD itu antara lain, Badan Aset daerah, Dinas Pertanian, Peternakan, BPBD, hingga aparat Satpol PP dan kepolisian.

Tak lama, pemerintah mulai menghancurkan dan membongkar rumah warga. Kata Arman, setidaknya 30 rumah warga adat Besipae dibongkar selama proses itu. Mereka yang kehilangan rumah, tetap bertahan di lokasi dengan mendirikan tenda di bawah pohon dan mengandalkan sumbangan warga sekitar untuk makan.

"Terjadi intimidasi terhadap warga Masyarakat Adat Besipae yang menolak rumah dibongkar secara paksa. Intimidasi dilakukan oleh oknum polisi pamong praja," kata Arman.

Dalam insiden itu, polisi juga menangkan dua warga adat Besipae. Mereka yakni, Anton Tanu (18) dan Kornelius Numley (64).

Klarifikasi Pemprov NTT

Pemerintah Provinsi NTT membantah pihaknya telah melakukan tindakan represif terhadap masyarakat adat Besipae dalam penggusuran rumah itu.

Kepala Biro dan Protokol Pemprov NTT, Marius Ardu Jelamu menyebut bahwa sejumlah warga yang menyampaikan penolakan adalah masyarakat pendatang di area hutan adat Pubabu.

Sementara, katanya, warga adat asli Besipae telah mendukung upaya pemerintah yang saat ini tengah mengalihfungsikan sekitar 37 ribu persegi lahan di Hutan Adat Pubabu untuk sektor pertanian.

"Jadi pemilik tanah itu sangat senang karena pemerintah mau mengembangkan potensi di sana. Namun sejumlah orang yang dari dulu tinggal di situ tapi bukan pemilik mereka tidak rela kalau Pemprov mengembangkan lahan itu," ujar Marius kepada CNNIndonesia.com, Jumat (16/10).

Dia juga turut mengklarifikasi bentrok yang terjadi dua hari lalu. Menurut dia, bentrok itu dipicu karena raja atau tetua adat masyarakat Adat Besipae dipukul oleh warga pendatang yang tinggal di wilayah itu. Masyarakat adat tak terima sehingga terjadi bentrok.

"Masyarakat adat marah karena mereka punya raja dipukul oleh okupan. Makanya warga dari lima desa marah. Makanya mereka mengejar orang-orang ini mereka lari ke hutan," kata dia.

Source: CNN Indonesia

Mulyadi-Ali Mukhni Bertekad Bakal Sikat LGBT di Sumbar
Sabtu, Oktober 17, 2020

On Sabtu, Oktober 17, 2020

 

Mulyadi - ALi Mukhni (istimewa)
Infonusantara.net -- Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mulyadi-Ali Mukhni, bertekad memberantas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di provinsi itu.

Hal itu terdapat dalam salah satu program unggulan pasangan kandidat yang diusung oleh Demokrat dan PAN tersebut.

"Membangun insan sumbar yang berakhlak dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi agar tercipta generasi penerus yang handal dan mampu menghadapi tantangan zaman," demikian salah satu program unggulan ketujuh duo tersebut.

Dalam program itu terdapat penjelasan Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) adalah pegangan kuat pemerintah provinsi dalam menciptakan generasi penerus Sumbar yang berakhlak mulia dan memiliki jiwa nasionalisme tinggi.

Sehingga, paslon itu menyatakan, diperlukan generasi penerus yang handal serta mampu mengatasi permasalahan sosial, seperti LGBT, miras, narkoba, dan prostitusi di Sumbar.

"Oleh karena itu, kita harus memberi perhatian khusus kepada para imam, marbut masjid, hafiz/hafizah, dan pemuka agama sebagai garda terdepan dalam menanamkan nilai-nilai agama sejak dini," demikian penjelasan program itu. "Sehingga, generasi penerus kita tidak gampang terpengaruh oleh budaya luar yang tidak sesuai dengan adat budaya Minangkabau."

Ketua Tim Pemenangan Mulyadi-Ali Mukhni, Alirman Sori mengatakan pihaknya ingin memberantas LGBT di Sumbar karena jumlahnya relatif banyak. Berdasarkan penelitian, Perhimpunan Konselor VCT HIV Sumbar memperkirakan pada 2018 terdapat 14.469 orang pelaku hubungan lelaki seks dengan lelaki di Sumbar.

Lembaga itu juga mengungkapkan bahwa terdapat kurang lebih 2.501 orang waria di Sumbar. Dari angka tersebut, waria di Sumbar bisa menggaet 9.024 orang pelanggan laki-laki.

"Kami akan melibatkan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau dan MUI Sumbar untuk menangkal masalah sosial, di antaranya LGBT. Kolaborasi pemerintah dengan ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, dan bundo kanduang harus dilakukan," tutur Alirman dilansir dari CNNIndonesia.com, Sabtu (17/10).

Bagi Mulyadi-Ali Mukhni, kata Alirman, LGBT di Sumbar harus diberantas habis karena tak sesuai dengan budaya Minang dan bertentangan dengan ABS-SBK. 


Presiden Jokowi Cuitkan Dukungan Bank Dunia atas Omnibus Law Ciptaker
Sabtu, Oktober 17, 2020

On Sabtu, Oktober 17, 2020

Presiden Jokowi. (Foto: Biro Setpres/Kris)

Infonusantara.net -- Presiden Joko Widodo mengutip rilis Bank Dunia dalam cuitannya terkait dukungan lembaga itu atas penerbitan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja untuk mendongkrak pemulihan ekonomi dalam negeri.

"Undang-Undang Cipta Kerja adalah upaya reformasi besar untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif.' Ini kata Bank Dunia," cuit Jokowi lewat akun Twitter-nya pada Jumat (16/10) pukul 21.31 WIB.

Hingga berita ini ditulis, cuit itu telah disukai lebih dari 10 ribu dan dicuitkan ulang sekitar 2 ribu warganet.

Dalam rilis itu, Bank Dunia menyebut Omnibus Law Ciptaker sebagai reformasi skala besar Indonesia di sektor ekonomi agar lebih kompetitif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Omnibus Law Ciptaker dinilai dapat mendukung pemulihan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Bank Dunia menyatakan Omnibus Law Ciptaker diperlukan untuk menghilangkan aturan-aturan yang ketat dalam kerja sama bisnis sehingga mampu menarik investasi dan dapat membuka lapangan kerja untuk memerangi kemiskinan.

"Dengan menghilangkan batas-batas yang ketat pada investasi, menandakan Indonesia terbuka dalam berbisnis, hal tersebut dapat membantu menarik investor, menciptakan lapangan kerja dan membantu Indonesia memerangi kemiskinan," demikian rilis Bank Dunia yang dikutip Jokowi.

Kendati demikian, Bank Dunia turut mengingatkan agar pemerintah Indonesia perlu menerapkan aturan hukum yang konsisten untuk memastikan iklim ekonomi inklusif lewat Omnibus Law Ciptaker itu tetap berjalan.

Bank Dunia menyatakan komitmen untuk terus bekerja sama lewat Omnibus Law untuk pemulihan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Bank Dunia berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam reformasi ini, menuju pemulihan ekonomi dan masa depan yang lebih cerah bagi semua orang Indonesia," demikian lembaga tersebut.

Source: CNN Indonesia

Jumpa Berlian Kelurahan Pasa Gadang Padang Selatan
Sabtu, Oktober 17, 2020

On Sabtu, Oktober 17, 2020

Jumpa Berlian Kelurahan Pasa Gadang (ist)

"Kelurahan Pasa Gadang Terapkan "Jumpa berlian "Jumat Pagi Bersihkan Lingkungan Anda.

INFONUSANTARA.NET - Untuk menjaga Kebersihan di wilayah Kelurahan Pasa Gadang.Plt.Lurah Pasa Gadang Waluyo Yuwono menerapkan " Jumpa berlian " Jum'at Pagi Bersihkan Lingkungan Anda dilakukan pada Jum'at (16/10/2020 ). 

Waluyo Yuwono menyampaikan, mengawali langkah 'Jumpa Berlian' ini dimulai dari membersihkan lingkungan di sekitar Kantor Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang.

Kegiatan Jumpa Berlian ini diharapkan agar nantinya warga di lingkungan Kelurahan Pasa Gadang ikut juga membersihkan lingkungannya masing - masing.

Sama - sama mari ciptakan lingkungan bersih dimulai dari lingkungan rumah kita sendiri. Sadar kebersihan lingkungan dan budayakan hidup bersih, semoga warga Kelurahan Pasa Gadang terhindar dari wabah penyakit. 

"Semoga pandemi Covid-19 cepat berlalu melalui pola budaya hidup bersih. Bersih lingkungan,bersih rumah, bersih diri sendiri, "pungkasnya.

Selalu menerapkan protokol kesehatan, gunakan masker beraktivitas di luar rumah, cuci tangan dengan sabun di air mengalir, jaga jarak di tempat keramaian.

Pelaksanaan Jumpa Berlian kali ini diikuti oleh Babinsa Kelurahan Pasa Gadang Dodi Chandra serta petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.