M Fikar: Aksi Peduli Sosial PP Kuranji Patut Dicontoh

M Fikar: Aksi Peduli Sosial PP Kuranji Patut Dicontoh

Info Positif On Thursday, September 24, 2020

M Fikar Dt Rajo Magek turun langsung mendampingi kegiatan sosial bagi bagi masker PP Kuranji (ist)

INFONUSANTARA.NET
Ketua Badan Musyawarah Pembangunan Nagari (BMPN) Pauh IX Kuranji, M Fikar Dt. Rajo Magek memuji dan mendukung langkah positif yang dilakukan segenap Pemuda Pancasila (PP) Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Pasalnya, PP Kuranji mampu menunjukkan eksistensinya dan bersinergi dengan BMPN Pauh IX dalam membantu pemerintah memutus rantai penyebaran covid-19 khususnya di Kecamatan Kuranji.

"Ini sangat luar biasa dan perlu dicontoh. PP Kuranji telah menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat. Ini harus kita dukung bersama-sama demi kemajuan Nagari Pauh IX ke depan," ujar Fikar kepada wartawan di sela-sela aksi sosial bagi-bagi masker PP Kuranji di kawasan By Pass Balaibaru Kelurahan Gunung Sarik, Kamis (24/9/2020).

Diakuinya, akhir-akhir ini sejumlah organisasi anak nagari khususnya di Kecamatan Kuranji berkembang dengan pesat. Semangat membangun nagari terus berkobar di setiap dada anak nagari Pauh IX dengan tujuan yang sama.

"Selama ini mungkin kita tertidur. Alhamdulillah, sekarang sudah bangkit dan sama-sama berjuang untuk kemajuan nagari Pauh IX. Baik FKAN, BMPN dan PP sama-sama berjuang dan selalu bersinergi," tutur Sekretaris DMI Kota Padang itu menjelaskan.

Fikar berharap, apa pun nama dan bentuk organisasi anak nagari yang ada di Kecamatan Kuranji hendaknya tetap bersinergi dan saling melengkapi demi memajukan nagari.

"Itu saja harapan saya. Mudah-mudahan kita selalu dan kompak dan bersama-sama membangun nagari Pauh IX tercinta ini," tukasnya mengakhiri. (noa)

INFO NUSANTARA PERSADA

Apresiasi!Irwan Basir: Pemuda Pancasila Bisa Berbuat Demi Kemajuan Negeri Tercinta

Apresiasi!Irwan Basir: Pemuda Pancasila Bisa Berbuat Demi Kemajuan Negeri Tercinta

Info Positif On Thursday, September 24, 2020

Irwan Basir Dt Rajo Alam memberikan apresiasi pada Pemuda Pancasila Kecamatan Kuranji(ist)

INFONUSANTARA.NET
Sebagai tokoh masyarakat sekaligus dewan pembina, Irwan Basir Dt. Rajo Alam mengapresiasi kegiatan sosial bagi-bagi masker yang dilakukan segenap Pemuda Pancasila (PP) Kecamatan Kuranji Kota Padang.

"Ini kegiatan yang sangat positif dan patut diapresiasi. Hari ini, PP Kecamatan Kuranji melakukan aksi peduli sosial bagi-bagi masker kepada masyarakat. Ini artinya PP juga bisa berbuat yang terbaik demi kemajuan negeri tercinta ini," ungkap Irwan Basir saat memberikan nasehat kepada segenap pengurus dan anggota PP Kecamatan Kuranji sebelum melakukan aksi sosial di Simpang By Pass Balaibaru Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji, Kamis (24/9/2020) pagi.

Menurutnya, apapun kegiatan yang diniatkan untuk membantu masyarakat tentu akan melahirkan embrio positif, baik secara pribadi maupun kelompok serta akan bernilai ibadah di sisi Allah nantinya.

Oleh sebab itu, dalam menata sistem manajemen organisasi ke depan, Ketua MPA KAN Pauh IX itu mengingatkan bagaimana seorang ketua mampu membagi tugas dengan baik kepada anggotanya, sehingga tujuan organisasi bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

"Jadi, siapa mengerjakan apa dan siapa bertanggungjawab apa harus jelas dalam setiap manajemen organisasi. Sehingga organisasi tersebut baru bisa dikatakan profesional," tuturnya.

Dalam situasi pandemi covid-19 saat ini, lanjut Ketua DPD LPM Kota Padang tersebut, peranan organisasi kepemudaan seperti PP sangat diharapkan untuk ikut membantu pemerintah dalam memutus rantai penyebaran wabah covid-19 ini.

"Kita tahu Kota Padang termasuk zona merah dalam kasus covid-19 di tanah air, khususnya di Provinsi Sumbar. Makanya, kepedulian seluruh elemen masyarakat sangat dituntut agar angka penyebaran covid-19 bisa ditekan," tukasnya menambahkan.

Irwan Basir Dt Rajo Alam turun mendampingi dalam aksi peduli Covid-19 bagi -bagi masker dari PP Kuranji

Sementara Ketua PAC PP Kecamatan Kuranji, Ramli Chaniago didampingi Wakil Ketua, Risman Caniago dan Sekretaris, Deddy Kombet Rahmadi mengucapkan terimakasih atas dukungan moril dan materil yang diberikan Dt. Irwan Basir tersebut.

"Kita mengucapkan terimakasih atas support yang diberikan pak Datuk Irwan Basir dalam menyukseskan kegiatan ini. Aksi peduli bagi-bagi masker ini spontan kita lakukan demi membantu pemerintah memutus rantai penyebaran covid-19 khususnya di Kecamatan Kuranji," ucapnya singkat. (noa)

INFO NUSANTARA PERSADA

Ini Hasil Penetapan Nomor Urut Paslon Pilgub Sumbar 2020

Ini Hasil Penetapan Nomor Urut Paslon Pilgub Sumbar 2020

Info Positif On Thursday, September 24, 2020

(Istimewa)

INFONUSANTARA.NET
Setelah menetapkan pasangan dari bakal calon (Balon) menjadi pasangan calon (Paslon), Rabu, 23 September 2020, hari ini Kamis, 24 September 2020, KPU menetapkan nomor urut Paslon melalui rapat pleno terbuka, yang dihadiri pasangan dan parpol dengan jumlah terbatas.

Pleno terbuka disalah satu hotel di kota Padang itu dipimpin langsung ketua KPU Sumbar Amnasmen, dan didampingi anggota atau komisioner kordinator divisi masing-maaing yakni, Izwaryani,Gebril Daulai, Nova Indra dan Yanuk Sri Mulyani, serta sekrtaris Firman.

Selain para komisioner dan Sekretaris KPU Sumbar, juga dihadiri Bawaslu, stakeholder lainnya serta para Kabag,kasubag dan semua yang terkait dalam penyelenggaraan, seperti Kabag Hukum, Tehnis dan Hupmas Aaan Wuryanto, Kabag SDM Wandri Zen, Kabag umum dan keuangan Arlis, kasubag Tehnis dan Hupmas Jumiati, kasubag hukum Yusrifal Yaqub dan kasubag data Agustian Piliang.

Pada kesempatan tersebut ketua KPU Sumbar Amnasmen mengatakan, dengan telah ditetapkan sebagai pasangan calon dan telah mendapat nomor urut, maka semua calon serta tim pemenangan,  baik parpol dan non-parpol wajib mengikuti aturan berlaku pada tahapan pilkada berikutnya.

Dikatakannya, jika ada pelanggaran yang terjadi, maka resiko akan ditanggung para calon, dan yang paling berat bisa dicoret dari pencalonan, sesuai kadar kesalah dalam pelanggaran aturan.

"Setelah semua ditetapkan menjadi pasangan calon dengan nomor urut yang sudah dicabut masing-masing pasangan, maka wajib untuk mengikuti aturan semua tahapan kedepan, baik kampanye maupun kimentar dimedia massa, media sosial atau lainnya, karena bisa menjadi pelanggaran dan  mendapat sanksi," ulas Amnasmen.

Pleno penetapan nomor urut calon didahuli dengan deklatasi Pilkada damai antara pasangan calon dan semua yang hadir diruangan, dilanjutkan penandatanganan fakta integritas, sehingga pilkada di Sumatera Barat tidak diiringi dengan hoax, kampanye hitam, SARA dan ujaran kebencian.

Penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar tahun 2020,  dengan keputusan KPU Sumbar nomor 64/PL.02.3/Kpt/13/KPU/Prov/IX/2020, berjalan tertib dan lancar.

Adapaun hasil pencabutan nomor urut sebagai berikut:

Nomor urut 1: Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni

Nomor urut 2: Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T

Nomor urut 3: Irjend. Pol. Drs. H. Fakhrizal. M.Hum dan Dr. H. Genius Umar. S.Sos, M.S

Nomor urut 4: H. Mahyeldi. SP dan Ir. Audy Joinaldy, SPt, MM, IPM, ASEAN.Eng

Sementara para wartawan yang meliput dan pendukung Paslon panik tidak dapat melihat prosesi pleno terbuka dengan agemda pencabutan  nomor urut Paslon, karena KPU Sumbar tidak menyediakan layar monitor diluar ruangan pleno.

Berkaitan dengan lalainya KPU Sumbar dalam menyediakan layar monitor, kasubag Tehnis dan Hupmas Jumiati mengatakan, kalau mitra kerja penyiaran tidak memberi masukan dan tidak menyangka kalau akan banyak wartawan serta pendukung yang hadir.

Para pendukun Paslon tetap tampak merasa optimis dengan calon masing-masing, dan antar para pendukung berbeda pasangan saling menyapa serta bercengkrama, menandakan pilkada Sumbar nantinya akan penuh kedamaian dan kekeluargaan.

Pleno penetapan nomor urut pasanga calon juga mendapat penjagaan ketat dari aparat Kepolisian Resort Kota Padang dan Polda Sumbar, serta Brimobda  sesuai protap pengamanan yang ada. (nov)

INFO NUSANTARA PERSADA

Ketua PORBBI Sumbar Bantah Pengurus Bertemu Audy, Verry: Kami tak Berpolitik Praktis

Ketua PORBBI Sumbar Bantah Pengurus Bertemu Audy, Verry: Kami tak Berpolitik Praktis

Info Positif On Thursday, September 24, 2020

INFONUSANTARA.NET
Padang-Ketua Persatuan Olahraga Berburu Babi (PORBBI) Sumbar Verry Mulyadi menyayangkan adanya satu postingan di akun facebook J-q Nando yang menulis Calon Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy bersilaturahmi dengan petinggi PORBBI Sumbar di Lintau Buo, Kabupaten Tanahdatar beberapa hari lalu. Dia menegaskan, tak satupun petinggi PORBBI Sumbar hadir pada acara itu. 

“Kami menyayangkan ada akun FB yang mencatut dan mengatasnamakan petinggi PORBBI Sumbar badir di acara, bahkan seperti diarahkan mendukung Audy Joinaldy. Bahkan, Audy kami duga menyusup hadir atas undangan personal di acara berburu di Lintau Buo itu,” kata Verry Mulyadi dalam keterangan persnya, Kamis (24/9). 

Verry Mulyadi menegaskan, PORBBI tidak ikut dalam politik praktis apalagi dukung mendukung dalam Pilkada serentak 2020 ini. Kalaupun ada yang terindikasi mendukung, itu adalah hak konstitusional pribadi sebagai anggota, bukan organisasi. PORBBi Sumbar tidak pernah mendukung acara di Lintautersebut, apalagi dikaitkan dengan dukungan kepada calon-calon tertentu. 

“Kami tegaskan, tidak ada satupun petinggi PORBBI Sumbar hadir di sana. Apalagi kami lihat, yang ada di facebook itu dishare memana-mana oleh akun tersebut. Kami minta yang bersangkutan segera menghapus kata-kata PORBBI Sumbar,” tegas Verry Mulyadi. 

Dia mengatakan, statemen itu adalah sebagai klarifikasi juga atas apa yang direlis atau diunggah dalam akun facebook itu. Agar tak ada yang beranggapan ada pengurus yang bermain. “Kalau kami tak segera klarifikasi, akan berlarut-larut nantinya. Karena itu kami tak ingin hal ini terjadi lagi pada acara-acara berburu yang digagas PORBBI Sumbar,” katanya. (*)

INFO NUSANTARA PERSADA

Ketua KPK Minta Maaf Usai Divonis Bersalah Langgar Kode Etik

Ketua KPK Minta Maaf Usai Divonis Bersalah Langgar Kode Etik

Info Positif On Thursday, September 24, 2020

Ketua KPK Firli Bajuri (istimewa)

INFONUSANTARA.NET
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta maaf kepada masyarakat Indonesia usai divonis bersalah telah melakukan pelanggaran kode etik berupa penggunaan helikopter untuk kepentingan pribadi.

"Saya pada kesempatan hari ini saya memohon maaf kepada masyarakat Indonesia yang mungkin tidak nyaman," kata Firli usai mendengar putusan di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (24/9).

Ia menerima putusan dan mengaku tidak akan mengulangi perbuatan serupa.

"Dan saya tentu putusan saya terima. Saya pastikan bahwa saya tidak pernah mengulangi lagi," ujarnya.

Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK menyatakan Firli telah terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku perihal gaya hidup mewah. Ia terbukti melanggar Pasal 4 ayat 1 huruf n dan Pasal 8 ayat 1 huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Majelis etik yang diisi oleh Tumpak Hatorangan Panggabean, Albertina Ho dan Syamsuddin Haris ini menghukum Firli dengan sanksi ringan berupa Teguran Tertulis II.

Berdasarkan Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2020, Teguran Tertulis II berlaku selama 6 bulan.

Pasal 12 aturan tersebut menyatakan bahwa insan komisi yang sedang menjalani sanksi ringan, sedang, dan/atau berat tidak dapat mengikuti program promosi, mutasi, rotasi, dan/atau tugas belajar/pelatihan baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri.

"Menghukum Terperiksa dengan sanksi ringan berupa Teguran Tertulis II yaitu agar Terperiksa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan agar Terperiksa sebagai Ketua KPK senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan menaati larangan dan kewajiban yang diatur dalam kode etik dan pedoman perilaku," ucap Tumpak saat membacakan amar putusan.
Sumber:CNNIndonesia

INFO NUSANTARA PERSADA

Minuman Beralkohol Tinggi Dipercaya Bisa Bunuh Covid-19, Ini Kata Mendagri Tito Karnavian

Minuman Beralkohol Tinggi Dipercaya Bisa Bunuh Covid-19, Ini Kata Mendagri Tito Karnavian

Info Positif On Thursday, September 24, 2020

Mendagri Tito Karnavian (istimewa)

INFONUSANTARA.NET
Sejumlah pihak mempercayai bahwa minuman beralkohol bisa membunuh virus corona (covid-19).

Terkait hal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan minuman beralkohol dengan berbagai jenis dan mereknya tak bisa membunuh virus tersebut.

Soalnya minuman alkohol berbagai merek di pasaran tak memiliki kandungan alkohol sampai 70 persen sebagai acuan standar untuk membunuh virus tersebut.

"Ada yang tanya bagaimana dengan minum minuman beralkohol? Bir itu hanya 5 persen alkoholnya, enggak mematikan; wine itu 15-20 persen, anggur itu enggak mematikan; di Sulawesi ada merek Cap Tikus 40 persenan itu ga mematikan," kata Tito dalam acara Rapat Koordinasi Camat Se-Indonesia yang disiarkan di kanal Youtube Kemendagri RI, Rabu 23 September 2020.

Menurutnya, komponen lemak dalam sel Virus Corona tak mampu bertahan dengan alkohol yang memiliki kandungan di atas 70 persen. Karena itu, ia menyarankan masyarakat untuk menggunakan dan membawa hand sanitizer yang mengandung alkohol 70 persen.

"Lemak (corona) tidak kuat dengan alkohol di atas 70 persen. Maka ada hand sanitizer, buat tangan saja," kata Tito.

Meski demikian, ia menegaskan alkohol 70 persen juga tak diperbolehkan untuk diminum langsung oleh manusia.

"Kalau alkohol 70 persen itu di minum gimana? Ya virusnya memang mati, tapi orangnya juga wafat. Karena manusia tidak bisa minum 70 persen. Spiritus itu," selorohnya.

Tito juga mewanti-wanti masyarakat maupun pemerintah daerah setempat tak terlena dengan kategori zona hijau penularan Covid-19. Ia meminta agar masyarakat di zona hijau waspada karena virus corona memiliki daya penularan yang cepat.

"Karena Covid punya kekuatan kecepatan penularan yang sangat tinggi. Karena virus ini, masuk lewat sistem pernafasan, sistem yang paling aktif dalam sistem kita. Kalau sistem pernafasan satu jam kita tahan, kita ga kuat," kata Tito.

Diketahui, banyak orang yang mempercayai bila minuman beralkohol mampu membunuh Virus Corona. Alhasil, penyalahgunaan tersebut justru memakan banyak korban jiwa di beberapa negara di dunia.

Di Iran misalnya dilaporkan 700 orang meninggal dunia setelah mengonsumsi alkohol yang tercemar metanol, dengan alasan bisa mencegah dan menyembuhkan dari infeksi corona.
Sumber: Galamedia

INFO NUSANTARA PERSADA

Pilkada di Pandemi, Alirman Sori: Demokrasi Harus Memenuhi Nilai nilai Kemanusiaan

Pilkada di Pandemi, Alirman Sori: Demokrasi Harus Memenuhi Nilai nilai Kemanusiaan

Info Positif On Wednesday, September 23, 2020

Sesi diskusi tanya jawab Sosialisasi Empat Pilar (INF)

INFONUSANTARA.NET
Pandemi Covid-19, lebih berbahaya dari bertempur di medan perang. Kalau berperang menghadapi Covid-19 adalah berperang melawan musuh yang tidak nampak oleh mata.

Dan akibat Covid-19, keuangan negara mengalami turbulensi yang sangat luar biasa. Apalagi jelang pilkada serentak yang juga jadi ancaman munculnya klaster baru Covid-19. Masyarakat harus bersiaga penuh tidak boleh lengah. Kepada Gugus Tugas Penanganan diminta untuk tangani secara serius zona - zona merah.Dan hal ini juga tidak terlepas dari kesadaran dari masyarakat itu sendiri

Selain itu juga diprediksi akan muncul klaster baru Pilkada 9 Desember nanti .Dengan tetap dilaksanakan pilkada serentak dengan pertimbangan tidak tentu kapan akan berakhir nya  Pandemi Covid-19 yang beresiko
terjadi korban masyarakat banyak, jelas bertentangan dengan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, mengabaikan aspek Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

'Aspek kemanusiaan harus jadi perhatian pihak penyelenggara. Jangan sampai pilkada bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Karena, demokrasi harus memenuhi nilai-nilai keadilan dan nilai nilai kemanusiaan," sebut Anggota DPD RI Dapil Sumbar, Alirman Sori, SH, M.Hum, MM, dalam paparannya pada acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika), Rabu 23 September 2020 di Aula Kantor LKKS Sumbar.

Ditambahkan Alirman Sori, masyarakat agar tetap menerapkan nikai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari segala marabahaya. Dia menegaskan Pancasila itu sederhana saja 'Lamak Dek Awak Katuju Dek Urang' ( enak sama kita disukai oleh orang lain,red).

Terkait dengan empat pilar, yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR RI , NKRI sebagai bentuk negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, sangat diperlukan untuk memperkokoh berdiri tegaknya republik ini.

Kondisi lain,negara ini adalah kondisi ekonomi yang saat ini masuk dalam kondisi resesi. Perlu kiranya sedari kini merubah cara berfikir dalam memenuhi
kebutuhan pokok sehari dari masyarakat yang konsumtif jadi masyarakat produktif.

Perlu  penanganan secara khusus keuangan negara ditengah kondisi pandemi saat ini dan bisa dikatakan sampai akhir tahun belum bisa dikatakan pandemi Covid-19 ini berakhir. Pasalnya APBN kita saat ini diketahui Pendapatan sebesar Rp.1,700 Triliun sementara Belanja Negara dan Biaya Negara capai 2,700 Triliun. Jadi bisa dikatakan kondisi keuangan dalam kondisi oleng, devisit," ujarnya.

"Melihat kondisi saat ini, Alirman Sori menegaskan untuk menolak dilakukan nya pilkada serentak 2020 ini, dengan menimbang keselamatan masyarakat banyak. Mana yang lebih berharga menunda Pilkada demi menyelamatkan banyak orang atau tetap melaksanakan berisiko mengorbankan banyak masyarakat Indonesia, "tegasnya.

Terkait Pilkada pro dan kontra, 
Kalau ingin masyarakat kita aman,dan kalau ditanya kepada seratus lebih anggota DPD RI, saya yakin anggota di DPD setuju ditunda saja Pilkada serentak 2020.

Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar dengan Anggota MPR RI ini adalah untuk yang kedua kali nya bekerja sama dengan PWI Sumbar dengan peserta wartawan -wartawan media cetak dan elektronik serta tokoh - tokoh wartawan senior Sumatera Barat. Acara dibuka oleh Ketua PWI Sumbar Heranof Firdaus.

INFO NUSANTARA PERSADA

KPU Tetapkan Empat Pasangan Kepala Daerah di Pilgub Sumbar

KPU Tetapkan Empat Pasangan Kepala Daerah di Pilgub Sumbar

Info Positif On Wednesday, September 23, 2020

Ilustrasi (istimewa)

INFONUSANTARA.NET

Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan empat Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Rabu (23/9). Penetapan keempat Paslon dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pleno yang digelar KPU Sumbar di Aula gedung tersebut.

Ketua KPU Sumbar Amnasmen mengatakan, penetapan paslon dilakukan secara internal KPU. Adapun keputusan penetapan itu dituangkan dalam Surat Keputusan nomor 51/PL.01.2-BA/13/KPU-Prov/IX/2020.

Dia memperkirakan ada kekecawaan dari masyarakat dan para pendukung paslon karena hanya dilakukan secara internal. Namun, langkah ini diambil sesuai PKPU Nomor 6 tahun 2020 jo PKPU Nomor 10 tahun 2020 yang mengharuskan tahapan Pilkada mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

“Ini sesuai aturan PKPU, jadi memang harus diikuti agar meminalisir potensi-potensi penyebaran virus Covid-19. Dengan demikian, kita hanya melakukan rapat pleno secara internal,” kata Amnasmen.

Selanjutnya, KPU akan melakukan pencabutan nomor urut pasangan calon pada Kamis (24/9). Tahapan ini juga dilakukan secara terbatas dan disiarkan melalui televisi serta sosial media secara langsung.

“Besok (Kamis) kita akan lakukan pencabutan nomor urut calon. Atas alasan protokol kesehatan, tahapan ini dilakukan secara terbatas. Nah untuk masyarakat yang ingin melihat dapat menyaksikan secara langsung melalui televisi, dan Facebook KPU Sumbar,” jelas Amnasmen.

Adapun yang ditetapkan KPU Sumbar untuk Pilgub Sumbar 2020 diantaranya, paslon Fakhrizal-Genius Umar (PKB-NasDem-Golkar), Mahyeldi Ansarullah-Audy Joinaldy (PKS-PPP), Mulyadi-Ali Mukhni (Demokrat-PAN), dan Nasrul Abit-Indra Catri (Gerindra).

Hal senada juga dikatakan Divisi Tehnis Penyelenggaraan Pemilu Izwaryani, dimana dari sejak awal tahapan, sampai dengan hari-H, dan pasca pemilihan harus mengikuti standar protokol kesehatan.

“Semua tahapan harus ikut protokol kesehatan sesuai peraturan KPU no.6/2020 Jo Peraturan KPU no 10/2020, juga hasil keputusan bersama Mendagri, DPR-RI, KPU-RI dan Bawaslu RI, maka tidak ada celah untuk tidak mengikuti aturan tersebut,” terang Izwaryani.

Ditambahkan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Sumbar Nova Indra, pada dasarnya semua daerah baik Provinsi, kabupaten dan kota sudah selesai melakukan pleno tertutup penetapan pada hari yang sama, dan tidak ada kendala berarti.

“Semua KPU se-Sumbar yang mengadakan pemilihan kepala daerah, saat ini sudah melakukan pleno tertutup dan tidak ada kendala berarti, dan tidak ada satu pasang calon yang teranulir, karena secara administrasi dan lainnya dinyatakan tidak bermasalah,” tutur Nova Indra.

Ia juga mengatakan, kalaupun sempat ditunda pleno KPU beberapa saat, lain tidak untuk memastikan keabsahan semua dokumen, tidak terkecuali pemeriksaan kesehatan yang dikeluarkan IDI.

Pleno penetapan calon gubernur Sumatera Barat mendapat pengawalan ketat dari aparat Kepolisian sektor kota Padang, karena tidak mau ada gangguan yang mengakibatkan gejolak dikemudian hari.

Kabag Ops Kompol Alwi Askar didampingi Kasat Intel Kompol John Hendri, mewakili Kapolresta Padang mengatakan, pengamanan dilakukan sesuai standar pilkada, baik pada tahap penetapan calon maupun penetapan nomor urut, agar tidak ada kendala dalam prosesnya.

Pengamanan diturunkan sekitar 200 personil, baik dari Sabhara, Lantas, Serse, maupun Intel, dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan menjaga kebersihan.

Dalam penetapan itu, sekitar 200 personel dari kepolisian diturunkan untuk mengamankan penetapan paslon tersebut. Tahapan penetapan paslon tersebut dihadiri oleh seluruh Komisioner KPU Sumbar, Izwaryani, Gebril Daulai, Nova Indra, dan Yanuk Sri Mulyani.

INFO NUSANTARA PERSADA

Ada yang Memainkan Isu,Andre Rosiade Memastikan Ijazah Nasrul Abit Tak Ada Masalah

Ada yang Memainkan Isu,Andre Rosiade Memastikan Ijazah Nasrul Abit Tak Ada Masalah

Info Positif On Wednesday, September 23, 2020

Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar
Andre Rosiade (istimewa)

INFONUSANTARA.NET
Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar Andre Rosiade merasa aneh dengan adanya pihak-pihak yang mempertanyakan ijazah bakal calon Gubernur Sumbar Nasrul Abit (NA). Apalagi, isu kerap dipakai setiap gelaran Pilkada yang diikuti oleh calon Wakil Bupati Pessel tahun 2005.

“Kami telah memastikan ijazah pak Nasrul Abit tidak ada masalah. Pak NA tidak menggunakan Ijazah Palsu. Terlihat ada yang panik dan ingin menggoreng kembali kasus ini. Mungkin karena jagoannya tidak berkembang dan hampir kalah, ”kata anggota DPR RI Dapil Sumbar 1 ini, Selasa (22/9).

Pernyataan Andre ini melihat masih upaya upaya-upaya mendiskreditkan NA dengan masalah ijazahnya. Padahal, sudah terbukti dan sah, ijah itu asli. “Kami tidak ingin menambah dan memperkirakan ada apa ini. Karena akan fokus dalam memenangkan pasangan Nasrul Abit-Indra Catri (NA-IC) yang tinggal selangkah lagi memenangi Pilgub Sumbar 2020, ”kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ini.

Seperti diketahui, Senin (21/9), ada sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam aliansi pemuda peduli demokrasi mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat. Mereka menuntut KPU dan Bawaslu mengusut tuntas dugaan kejanggalan persyaratan Bacalon berupa persyaratan ijazah SKCK dan lainnya, tidak terjadi fitnah.

Andre menyebut, soal ijazah Nasrul Abit bahkan sudah mendapat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Umum. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP / 37a / X / 2017 / Dit Tipidum ditandatangani Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri Brigjen Herry Rudolf 6 Oktober 2017.

Juga ada surat Penetapan Perdata di Pengadilan Negeri Painan, Pessel, 7 Januari 2013. Isinya yang mengabulkan permohonan, menyatakan bahwa identitas pemohon Nasrul Abit lahir 24 Desember 1954 adalah anak kandung dari Abit dan Syamsinar.

Menyatakan bahwa identitas orang tua (bapak) pemohon yang tertera pada ijazah / STTB Sekolah Teknik (ST) dan Sekolah Teknik Menengah (STM) yang tertera bernama Ali Umar diganti dengan nama Abit yang tertera di Ijazah / STTB SD tersebut. Ditetapkan hakim Ahmad Sumardi.

“Semua sudah terang dan jelas kalau pak NA tidak memalsukan ijazah. Apalagi beliau pernah jadi PNS, wakil bupati, bupati Pessel dua periode dan satu periode wakil gubernur. Kenapa tiba-tiba saja memiliki ijazah palsu. Tentu ini ada yang memainkan, ”katanya.

Tim Kode Etik Gerindra Sumbar Sam Salam mengaku heran dengan kepemimpinan di Sumbar. “Masih sih tak punya data keputusan, bahwa NA sudah berulang-ulang bahwa ijasahnya tidak palsu. Alasan menerima semua aspirasi kecurigaan pendemo adalah tindakan yang tak profesional. Seharusnya langsung dicounter segera bahwa tidak ada yang palsu. Ini dibiarkan berlama lama menjawabnya, ”katanya.

Terpisah, Nasrul Abit mengatakan bahwa ia tidak memakai ijazah palsu. Semua ijazah mulai SD hingga perguruan tinggi adalah dokumen asli dan didapatkan melalui sekolah dan kuliah yang sah secara hukum.

Ia mengungkapkan, tudingan ini juga telah disampaikan pada pilkada sebelumnya dan telah selesai di KPU maupun secara hukum. “Saya memperkirakan hal ini kembali di“ goreng ”untuk kepentingan pilkada saat ini. Semoga oknum-oknum yang diduga mengunakan cara tidak baik dalam pilkada ini, diampuni dosanya dan dituntun ke jalan yang benar, ”harap Nasrul.

Ia mengimbau kepada masyarakat, relawan dan simpatisan serta media dapat menyampaikan informasi yang benar. “Proses demokrasi yang baik di pilkada Sumbar ini merupakan tanggung jawab kita bersama,” tandas Nasrul.
Sumber:posmetropadang.co.id

INFO NUSANTARA PERSADA

Diduga Sudah Keluar Banyak Uang, Pengamat Sebut Cukong Bagian Pendesak Pilkada Jalan Terus

Diduga Sudah Keluar Banyak Uang, Pengamat Sebut Cukong Bagian Pendesak Pilkada Jalan Terus

Info Positif On Wednesday, September 23, 2020

Ilustrasi (istimewa)

INFONUSANTARA.NET
Gelagat pemerintah dan DPR yang ngotot melanjutkan Pilkada 2020 di tengah pandemi virus corona (Covid-19) dinilai berkaitan dengan kehendak para cukong atau pemilik modal yang mengongkosi para pasangan calon.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD juga pernah mengatakan tidak sedikit peserta pilkada yang dimodali oleh cukong.

Pemerhati politik dari Universitas al-Azhar, Ujang Komaruddin menduga pemerintah dan DPR ingin melanjutkan pilkada karena ada tiga kekuatan yang mendesak, yakni partai politik, cukong dan pasangan calon.

"Ini sebenarnya tiga faktor pendesak Jokowi yang membuat pilkada dilanjutkan," imbuhnya dilansir dari CNNIndonesia.com, Selasa (22/9).

Partai politik mendesak pilkada dilanjutkan karena memang berhasrat mendapat kekuasaan di pemerintah daerah. Begitu pun pasangan calon, yang sudah bertekad untuk segera memimpin pemerintah daerah.

Satu pihak lagi, kata Ujang, yakni pengusaha atau cukong yang berada di balik partai politik dan para pasangan calon. Menurutnya, para pengusaha sudah keluar banyak uang untuk memodali pasangan calon yang didukungnya.

Jika pilkada ditunda, maka harus ada pengeluaran baru. Hal itu tidak dikehendaki pengusaha atau cukong.

"Kita tahu pilkada seperti yang banyak dikatakan oleh orang, oleh Mahfud MD, bahwa para cukong itu kan bermain. Para pengusaha bermain, itu kan sudah banyak keluar uang. Kalau diundur maka akan semakin banyak keluar uang lagi. Kalau Desember kan putus sampai Desember. Jadi desakan pengusaha juga," kata dia.

Pada 11 September lalu, dalam sebuah diskusi yang digelar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa mayoritas calon kepala daerah didukung cukong sejak mekanisme pilkada dipilih langsung oleh masyarakat.Tak main-main, dia menyebut 92 persen peserta pilkada didukung cukong.

"Di mana-mana, calon-calon itu 92 persen dibiayai oleh cukong dan sesudah terpilih, itu melahirkan korupsi kebijakan," kata Mahfud dalam diskusi yang disiarkan akun Youtube resmi Pusako FH Unand, pada 11 September lalu.

Mahfud tak menyebut para calon yang dibiayai para cukong ini juga ada di Pilkada Serentak 2020 yang telah memulai masa tahapan. Dia hanya mengatakan kerja sama antara calon kepala daerah dengan para cukong ini sudah pasti terjadi.

Hubungan timbal balik ini biasanya berupa kebijakan yang diberikan para calon kepala daerah yang telah resmi terpilih kepada para cukong tersebut. Apa yang terjadi kemudian, kata Mahfud, dampak kerja sama dengan para cukong ini lebih berbahaya dari korupsi uang.

Keterlibatan cukong dalam pilkada ini juga diungkap oleh salah satu Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron. Dalam kajian yang pernah dilakukan KPK, sebanyak 82 persen calon Kepala Daerah didanai oleh sponsor.

Akibatnya, tak sedikit calon kepala daerah yang memudahkan para pengusaha mendapat izin ketika sudah memenangkan pilkada.

Lewat DPRD

Pemerhati politik dari Universitas Paramadina, Hendri Budi Satrio melemparkan opsi agar pelaksanaan pilkada dapat dilakukan lewat DPRD. Kendati tak dapat memuaskan semua pihak, namun menurut Hendri, opsi tersebut dapat menjadi alternatif agar sejumlah aspek lain terpenuhi.

Misalnya, terkait gelaran kampanye yang setidaknya bisa dihilangkan. Pemilihan lewat DPRD dengan demikian dapat meminimalisasi kerumunan massa yang berpotensi muncul lewat gelaran-gelaran kampanye para calon peserta pilkada.

Sebab, para bakal pasangan calon hanya cukup menyampaikan visi misi di hadapan anggota dewan tanpa perlu menarik perhatian masyarakat di ruang publik. Keuntungan lain yang didapat lewat pemilihan lewat DPRD adalah meminimalisasi jatuhnya nyawa akibat pandemi yang berpotensi terus meluas.

"Apakah ini kembali orba? Bukan masalah orde baru atau tidak, karena ini kondisinya pandemi Covid. Nyawa masyarakat lebih penting. Kesehatan masyarakat lebih penting," kata dia.

Namun, untuk mengambil opsi ini, Presiden kata Hendri terlebih dulu harus menggelar forum dialog negara dengan sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara lain, seperti MPR, DPR, KPU, maupun Bawaslu. Presiden nantinya juga perlu mengeluarkan produk hukum baru berupa Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu).

Andri menilai opsi pemilihan lewat DPRD boleh jadi perlu dipikirkan pemerintah sebagai alternatif di tengah desakan masyarakat yang meminta pilkada ditunda karena alasan kesehatan. Pasalnya, baik urusan kesehatan maupun peralihan kepala daerah, keduanya merupakan amanat UU.

Di satu sisi, Andri mengamini alasan pemerintah bawah penundaan pilkada juga dapat memunculkan masalah baru. Sebab, hingga saat ini, tak ada yang bisa memastikan kapan pandemi bakal berakhir.

Namun, jika toh pemerintah harus mengikuti keinginan masyarakat dengan menunda pilkada, Perppu harus dikeluarkan pemerintah. Perppu tersebut nantinya berisi dua opsi ketetapan, perpanjangan kepala daerah atau penunjukan plt.

"Tapi masalahnya mau berapa lama ini plt, kan kita nggak tahu ditunda sampe berapa lama nanti. Kan kita nggak tahu kapan selesainya ini pandemi. Biasanya kalau ditunda atau diperpanjang kita paham, diperpanjang dua bulan, tiga bulan. Ini kan kita nggak ketahuan," katanya.
Sumber:CNNIndonesia

INFO NUSANTARA PERSADA

Nasrul Abit: Doakan Oknum oknum yang Memfinahnya Dituntun Kejalan yang Benar

Nasrul Abit: Doakan Oknum oknum yang Memfinahnya Dituntun Kejalan yang Benar

Info Positif On Wednesday, September 23, 2020

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit
Bakal Calon Gubernur Sumbar Pilgub 2020 (istimewa)

INFONUSANTARA.NET
Tudingan terhadap bakal calon (Balon) Gubernur Sumbar Nasrul Abit yang menyebutkan dirinya gunakan ijazah palsu dalam pencalonan di Pilgub Pilkada Sumbar 2020 dibalasnya dengan ucapan doa.

“Semoga oknum-oknum yang diduga menggunakan cara yang tidak baik dalam Pilkada ini, diampuni dosanya dan dituntun ke jalan yang benar. Aamiin,” tulis Nasrul Abit di Instagram resminya @nasrulabit, Selasa (22/9).

Kemudian Nasrul Abit yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumbar ini, membantah mengggunakan ijazah palsu.

“Saya tidak memakai ijazah palsu. Semua ijazah mulai dari SD s/d PerguruanTinggi adalah dokumen asli. didapat melalui sekolah dan kuliah yang sah secara hukum,” tegasnya.

Dilanjutkan Cagub dari Partai Gerindra (Pemenangan Pemilu 2019 Sumbar), tudingan ini juga telah disampaikan pada Pilkada sebelumnya dan telah selesai di KPU maupun secara hukum.

“Saya menduga, hal ini kembali di ‘goreng’ untuk kepentingan Pilkada saat ini,” ujarnya.

Mantan Bupati Pessel dua periode ini juga mengimbau kepada masyarakat , relawan, simpatisan serta media untuk menyampaikan informasi yang benar.

“Proses demokrasi yang baik di Pilkada Sumatera Barat ini merupakan tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.(Inf*)

INFO NUSANTARA PERSADA

KAMI Kritik Pemerintah, PA 212 Serukan Boikot Pilkada 'Maut'

KAMI Kritik Pemerintah, PA 212 Serukan Boikot Pilkada 'Maut'

Info Positif On Tuesday, September 22, 2020

Ilustrasi (istimewa)

INFONUSANTARA.NET
Pemerintah dan DPR disebut keras kepala karena tetap menggelar Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19. Warga pun disarankan tak ikut tahapan pesta demokrasi.

Hal itu terungkap dalam pernyataan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dan PA 212.

Sebelumnya, Komisi II DPR dan Pemerintah sepakat tetap menggelar Pilkada 2020 pada 9 Desember. Padahal, masyarakat sipil, termasuk PBNU, Muhammadiyah, dan LSM, mendesak penundaannya karena pandemi Covid-19 dan riwayat pelanggaran protokol kesehatan lewat arak-arakan massa para kandidat.

DPR dan Pemerintah pun memilih merevisi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi dibandingkan meminta Jokowi menerbitkan perppu.

"Sikap 'keras kepala' Pemerintah dan DPR tersebut jelas menunjukkan pengabaian dan pengingkaran terhadap aspirasi rakyat. Pada saat yg sama sikap demikian dapat dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap aspirasi dan amanat rakyat," cetus Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin, dalam keterangannya, Selasa (22/9).

"Mereka (masyarakat sipil) semata-mata ingin menyelamatkan rakyat dari wabah dan marabahaya. Namun sayang suara moral dan kemanusiaan tersebut diabaikan dan tidak didengar oleh Pemerintah dan DPR," lanjutnya.

Bagi Din, keputusan tersebut juga bertentangan dengan peraturan yang dibuat pemerintah sendiri, yakni Perppu Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 Tahun 2015 tentang Pilkada Serentak.

Dalam Pasal 201A, Ayat 3 Perppu tersebut, Din menyebutkan, Pilkada serentak dapat ditunda karena musibah nasional Pandemi Covid-19.

"Hal ini mengandung arti bahwa Pemerintah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang ada," ujar Din, "Sungguh menunjukkan apa yang disebut dengan Kediktatoran Konstitusional."

Sementara, Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, dan Persaudaraan Alumni 212 menyerukan aksi boikot atau menolak terlibat dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

"Menyerukan kepada segenap pengurus, simpatisan pada khususnya dan seluruh umat Islam Indonesia pada umumnya untuk tidak terlibat dalam seluruh rangkaian atau proses pilkada maut 2020," demikian bunyi petikan dalam rilis yang diterima dilansir dari CNNIndonesia.com, Selasa (22/9).

Rilis tersebut ditandatangani Imam Besar FPI, Rizieq Shihab; Ketua GNPF-U, Yusuf Martak; dan Ketua PA 212, Slamet Ma'arif dikeluarkan pada Selasa (22/9).

"Menyerukan untuk dilakukan penundaan dan menghentikan seluruh rangkaian/tahapan proses Pilkada Maut 2020 yang telah terbukti menjadi sebab mobilisasi massa dan menjadi klaster penyebaran Covid-19," lanjut pernyataan itu.

Perppu Jokowi

Terpisah, Ketua Tim Covid-19 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR Netty Prasetiyani mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) baru untuk penyelenggaraan Pilkada 2020.

"Jika pilkada tidak bisa ditunda, maka penerbitan perppu pilkada di masa pandemi sangat mendesak. Peraturan yang ada tidak mencukupi untuk memastikan gelaran pilkada menjamin keselamatan rakyat. Kita tidak ingin pilkada jadi horor," kata dia.

Dia menyatakan, pemerintah harus menjadikan insiden yang terjadi dalam proses pendaftaran pasangan calon Pilkada 2020, 4 hingga 6 September, sebagai pelajaran penting.

Pasalnya, lanjutnya, kegiatan tersebut banyak melanggar protokol kesehatan dan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

"Kerumunan massa, berdesakan, tidak menggunakan masker, dan pelanggaran protokol kesehatan lainnya saat pendaftaran paslon menunjukkan bahwa kita tidak bisa menertibkan massa tanpa payung hukum yang kuat. Bahkan, sejumlah calon kepala daerah positif Covid-19," ujarnya.

"Harus ada perppu yang tegas mengatur pelaksanaan pilkada. Buat sanksi pembubaran kegiatan bahkan diskualifikasi bagi paslon yang melanggar," lanjutnya.

Meski begitu, Netty meminta Pemerintah juga memastikan Perppu itu nantinya bukan sekadar ada, tapi juga bisa diterapkan.

"Perppu ini tidak boleh menjadi macan ompong, dibuat untuk tidak dipatuhi, atau dibuat tapi ada dispensasi. Jika pemerintah tidak siap menjamin pilkada aman, lebih baik pilkada ditunda, karena keselamatan rakyat lebih penting dari segalanya," tutur Netty.

Menko Polhukam Mahfud MD sendiri menyebut pihaknya tetap melanjutkan tahapan Pilkada 2020 karena pertimbangan potensi kekosongan jabatan kepala daerah definitif jika pilkada ditunda.

Pasalnya, daerah yang dipimpin pelaksana tugas (Plt) kurang menguntungkan dalam pengambilan keputusan strategis terutama di masa pandemi Covid-19.
Sumber: CNN Indonesia

INFO NUSANTARA PERSADA