PILIHAN REDAKSI

Aksi Peduli Wartawan Sijunjung Lakukan Penggalangan Dana Untuk Korban Terdampak Bencana di Sumbar

Aksi peduli wartawan Sijunjung lakukan penggalangan dana untuk korban  bencana galodo dan lahar dingin merapi serta banjir di Sumatera Barat...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

Anwar Ibrahim Klaim Pemerintahan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin Telah Jatuh
Minggu, September 27, 2020

On Minggu, September 27, 2020

Anwar Ibrahim. (istimewa)
INFONUSANTARA.NET
Pekan ini, pemberitaan internasional diwarnai drama politik negeri Jiran. Pada Rabu (23/9/2020), pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim mengatakan pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin telah jatuh.

 Ia mengklaim suara mayoritas parlemen. Pertemuan juga akan dilakukan dengan Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.

 "Pemerintahan pimpinan (perdana menteri) Muhyiddin Yassin telah jatuh. Maklumat selanjutnya akan saya dapatkan setelah menghadap Baginda Agung (Raja) dalam masa terdekat. Insya-Allah," katanya dikutip dari media lokal, Malaysia Kini.

 Klaim itu muncul kurang dari tujuh bulan setelah Muhyiddin berkuasa. Muhyiddin menjadi PM setelah kekacauan politik yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan Mahathir Mohamad.

 Muhyiddin sendiri menegaskan dirinya masih PM yang sah. Ia menegaskan pernyataan Anwar hanya klaim.

 Klaim tersebut harus dibuktikan melalui proses dan metode yang ditentukan oleh Konstitusi Federal. Tanpa proses itu, pernyataan Datuk Seri Anwar hanyalah klaim, " katanya ditulis The Star Malaysia.

 "Sampai terbukti sebaliknya, pemerintah Perikatan Nasional masih berdiri kokoh dan saya Perdana Menteri yang sah."

 Terbaru, Jumat (25/9/2020), Istana Raja Malaysia akhirnya buka suara. Raja dikatakan tak akan menemui siapapun, baik Anwar maupun Muhyiddin Yassin selama seminggu ini. Ia sedang menjalani perawatan di Institut Jantung Negara (IJN).

 "Yang Mulia telah dinasehati oleh dokternya untuk tetap di (rumah sakit) selama tujuh hari untuk observasi. Jadi sampai saat itu, dia tidak akan ada pertemuan," kata Pengawas Keuangan Istana Ahmad Fadil Shamsuddin kepada Reuters.

 Raja sendiri sudah dirawat di Bangsal Kerajaan di IJN sejak Senin (21/9/2020) setelah ia mengatakan merasa tidak enak badan. Pihak Istana juga mengatakan bahwa Raja telah disarankan untuk diawasi oleh dokter, tetapi tidak ada alasan yang mengkhawatirkan mengenai kondisinya kini.

 Politik Malaysia panas sejak Februari 2020. Mahathir Mohamad mundur sebagai PM dan kemudian ditunjuk sebagai PM sementara.

 Ia mundur persis setelah Anwar Ibrahim mengatakan ada pengkhiatan dalam tubuh koalisinya dengan Mahathir. Mereka saat itu membuat Koalisi Pakatan Harapan.

 Koalisi ini merupakan gabungan partai pendukung Mahathir dan Anwar yang terdiri dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), UMNO, Parti Islam Se-Malaysia (PAS), Gabungan Parti Sarawak (GPS), serta Parti Warisan Sabah (Warisan).

 Sebelumnya mereka berkongsi untuk mengalahkan UMNO pimpinan Najib Razak, Mei 2018 lalu. Saat itu keduanya membuat perjanjian bahwa setelah 2,5 tahun, posisi PM akan diserahkan Mahathir kepada Anwar.

 Namun Pakatan Harapan disebut kehilangan suara saat partai lainnya, di mana ada koalisi baru yang dibuat parlemen tanpa memasukkan politisi Anwar Ibrahim. Kisruh ini kemudian memunculkan Muhyiddin Nasir sebagai PM Baru setelah ditunjuk resmi oleh Raja Malaysia.

 "Raja Malaysia adalah kunci," tulis Bloomberg dalam analisisnya.

 Jika benar Anwar memiliki dukungan mayoritas seperti yang diklaimnya, maka Yang di-Pertuan Agong akan harus memutuskan apakah ia bersedia mengangkat dan menyumpah Anwar sebagai Perdana Menteri kesembilan Malaysia.
Sumber:CNBC Indonesia

Irwan Basir Imbau Anak Nagari Tanamkan “Raso Banagari” di Tapian Lubuk Lintah
Minggu, September 27, 2020

On Minggu, September 27, 2020

Irwan Basir Dt Rajo (kanan) serahkan bantuan pada Ketua Pemuda IPLS Lubuk Lintah Adri Simon(kiri)
INFONUSANTARA.NET
PADANG - Selaku Ketua Majelis Pertimbangan Adat (MPA) KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji, Irwan Basir Dt. Rajo Alam mengimbau agar selalu menanamkan “Raso Banagari” kepada segenap anak nagari Pauh IX di sembilan tapian yang ada. Termasuk di Tapian Malayu Lubuk Lintah.

 “Yang kito jadikan tolak ukur atau momentum adolah suatu peristiwa bahwasonyo kampuangko bapanghuni. Kalau indak, jalan dialih urang lalu cupak dialih urang panggaleh. Awak manjadi tamu di nagari awak kalau tidak hati-hati. Contohnyo Betawi,” ungkap Irwan Basir ketika memberikan sambutan pada acara silaturrahmi dengan Ikatan Pemuda Lubuk Lintah dan Sekitarnya (IPLS) Kecamatan Kuranji, Sabtu (26/9/2020) malam.

 Untuk itu, Irwan Basir mengaku bangga dan mengucapkan terimakasih kepada Ketua IPLS, Adri Simon beserta jajarannya karena mampu menjaga dan mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal meskipun saat ini masyarakat Lubuk Lintah pada khususnya dan Kecamatan Kuranji sudah bercampur dan berbaur dengan masyarakat pendatang. Sehingga suasana kondusif tetap terpelihara sampai saat ini.

 Kemudian kita banggakan, seluruh stake holder yang hadir pada malam hari ini, ada saudara Awang, dedengkotnya Pemuda Pancasila yang sering berkomunikasi dengan saya. Datang dan minta apa inovasi dan kreatifitas yang harus diapungkan di nagari kita Pauh IX. 

 "Pertama sekali di daerah Lubuk Lintah ini, secara komunitas bapak-bapak dan saudara-saudara kita sudah maju dibanding daerah pinggiran yang ada di Kecamatan Kuranji. Contoh kesenian grup musik akuistik ini, mungkin satu-satunya di Kecamatan Kuranji. Ini perlu kita berikan apresiasi,” ucap Ketua DPD LPM Kota Padang itu sembari disambut applus hadirin.

 Irwan Basir juga menyinggung soal peranan pemuda dan tokoh masyarakat bagaimana bisa bersinergi dan bersama-sama memajukan kampung halaman tercinta. Ketika Toad (panggilan akrab Adri Simon, red) menjadi Ketua Pemuda Lubuk Lintah misalnya, harus ada terobosan, ide dan gagasan yang dibuatnya demi memajukan nagari. Begitu pula peranan ketua RT dan RW serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya harus saling mendukung demi kemajuan bersama.

 Inilah dinamika yang harus kita presentasikan dalam suatu instusi pemikiran kita bersama-sama. Kita boleh saja berbeda pendapat dalam satu hal tapi ketika berada dalam suatu sistim tentu kita memberikan kontribusi pemikiran positif energinya untuk kepentingan orang banyak. 

 Oleh sebab itu, embrio kebersamaan ini tidak hanya retorika tapi kita jadikan momentum."Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Kenapa? Adat mengatakan, sasek diujuang kembali ka pangka. Dan itulah rumusan kebersamaan itu sendiri,” paparnya menjelaskan.

 Ia pun tidak ingin ada anak nagari Pauh IX yang menjadi pecundang dalam kampung dan suka membuat keonaran. Sehingga membuat masyarakat menjadi tidak nyaman dengan ulah dan prilaku buruknya tersebut.

 “Bak istilah pepatah urang saisuak, dari Tiku ka Lubuk Basuang, singgah sabanta di Manggopoh. Iko diadu, iko diasuang, supayo urang jadi heboh. Sifat devide et impera seperti ini harus kita buang jauh-jauh karena bisa merusak tatanan kehidupan masyarakat,” sebutnya mengingatkan.

 Berbicara dalam konteks banagari dalam sistem pemerintahan kota, khususnya di Nagari Pauh IX Kecamatan Kuranji, tidak ada istilah “Kacak langan bak langan dan kacak batiah bak batiah”. Semua harus menyatu dalam persamaan yakni sama-sama anak nagari Pauh IX.

 “Jadi tidak ada istilah saya orang Lubuk Lintah, saya orang Anduring, saya orang Kuranji, saya orang Gunung Sarik dan lain sebagainya. Yang jelas, kita sama-sama anak nagari Pauh IX. Ini yang harus kita utamakan karena adat dan asal-usul kita sama. Di sinilah letak raso banagari tersebut,” pungkas Irwan Basir Dt Rajo Alam.

 Ditambahkannya, jika setiap anak nagari Pauh IX sudah menyadari tupoksinya masing-masing maka tidak akan pernah terjadi benturan antara satu dengan yang lain. Maka akan terjadilah kehidupan yang harmonis, “Sadanciang bak basi, saciok bak ayam”, alam takambang dijadikan guru.
Pada kesempatan itu, Irwan Basir juga memberikan bantuan spontanitas sebesar Rp2 juta sebagai bentuk apresiasi atas kegiatan positif yang dilakukan segenap pemuda Lubuk Lintah bersama tokoh-tokoh masyarakat setempat.

 Sebelumnya, Ketua Pemuda IPLS, Adri Simon alias Toad dalam sambutannya juga mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga atas kehadiran Dt. Irwan Basir beserta rombongan dalam memenuhi undangan mereka.

 “Terus-terang, kami agak cemburu juga melihat kegiatan bapak Datuk Irwan Basir yang tidak pernah habis-habisnya membantu masyarakat di mana-mana. Makanya, kami coba pula menghubungi beliau agar bisa pula hadir bersama kami di Lubuk Lintah. Alhamdulillah, sekarang keinginan tersebut terkabul. Untuk itu, kita ucapkan terimakasih kepada beliau dan semoga sukses selalu,” ujar Toad sembari memberikan pujian.

 Hal senada juga disampaikan Andi, salah seorang tokoh masyarakat dan senior pemuda Lubuk Lintah. Diakuinya, dari dulu sosok Irwan Basir memang selalu aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Sehingga tidak heran kalau Dt. Irwan Basir menjadi salah satu tokoh panutan di Nagari Pauh IX Kecamatan Kuranji.

 “Insya Allah, kalau nanti pak Datuk Irwan Basir maju menjadi pemimpin di Kota Padang atau di mana saja, kami masyarakat Lubuk Lintah sudah siap memberikan dukungan penuh kepada beliau,” tegasnya ketika dimintai komentarnya usai acara. (noa)

Dunia dan Asia Tenggara Tertinggi Kasus Kematian Covid-19!Indonesia Peringkat Berapa?
Minggu, September 27, 2020

On Minggu, September 27, 2020

Ilustrasi (istimewa)
INFONUSANTARA.NET
Indonesia kembali membuat rekor jumlah kasus kematian akibat  Covid-19. Angka kematian pasien virus corona di Indonesia masih memprihatinkan karena terus meningkat.

 Menurut data covid19.go.id, per 24 September 2020, total pasien Covid-19 di Indonesia yang meninggal mencapai lebih dari 10.000 orang, tepatnya 10.105 orang.

 Sementara itu, dilansir Kompas.com Kamis (24/9/2020) untuk total jumlah kasus Covid-19 di Indonesia, adalah sebanyak 262.022 kasus. Dari jumlah itu sebanyak 191.853 orang pasien di antaranya sembuh dari Covid-19.

 Indonesia melaporkan kematian pertama karena Covid-19 pada 10 Maret 2020 dengan korban seorang Warga Negara Asing (WNA).

 Lalu, pada 12 Mei kasus kematian di Indonesia tembus 1.000 orang. Kemudian pada 30 Juli tembus 5.000 orang.

 Dilansir laman Worldometers, Jumat (25/9/2020) siang, total kasus virus corona yang dilaporkan dari seluruh dunia adalah 32.420.147 kasus.

 Dari jumlah itu sebanyak 987.815 orang meninggal dunia dan 23.934.098 orang dilaporkan sembuh.

 Dengan lebih dari 10.000 kasus kematian, berada di urutan berapakah Indonesia?

 Peringkat di dunia

 Menurut data Worldometers, Jumat (25/9/2020) siang, Indonesia berada di peringkat ke-17 di dunia terkait kasus kematian akibat virus corona.

 Berikut ini daftar 20 negara dengan kematian terbanyak di dunia karena Covid-19:

 1.Amerika: 207.538
2.Brasil: 139.883
3.India: 92.317
4.Meksiko: 75.439
5.Inggris: 41.902
6.Italia: 35.781
7.Peru: 31.938
8.Perancis: 31.511
9.Spanyol: 31.118
10.Iran: 25.015
11.Kolombia: 24.924
12.Rusia: 19.948
13.Afrika Selatan: 16.283
14.Argentina: 14.766
15.Chili: 12.469
16.Ekuador: 11.213
17.Indonesia: 10.105
18.Belgia: 9.965
19.Jerman: 9.519
20.Kanada: 9.249

 Peringkat di Asia.Posisinya juga tidak kalah memprihatikan.Indonesia menempati urutan ke 3 terkait jumlah kematian akibat virus corona.

 Berikut daftar 5 negara di Asia dengan tingkat kematian tertinggi:
1.India: 92.317
2.Iran: 25.015
3.Indonesia: 10.105
4.Irak: 8.799
5.Turki: 7.785

 Sementara itu, di Asia Tenggara Indonesia menempati peringkat  pertama (1) dengan jumlah kasus kematian terbanyak akibat Covid-19.
Jumlahnya dua kali lipat negara tetangga yang jadi episentrum Covid-19 Asia Tenggara, Filipina.

 Berikut datanya:
1.Indonesia: 10.105
2.Filipina: 5.127
3.Myanmar: 155
4.Malaysia: 133
5.Thailand: 59
6.Vietnam: 35
7.Singapura: 27
8.Brunei Darussalam: 3
9.Timor Leste: 0
10.Laos: 0
11.Kamboja: 0

 INFO NUSANTARA PERSADA

Bantah Hancurkan 16.000 Masjid, Beijing Klaim Masjidnya Jauh Lebih Banyak dari AS
Sabtu, September 26, 2020

On Sabtu, September 26, 2020

Muslim di Xinjiang Beijing (ist)
INFONUSANTARA.NET 
Beijing -- Pemerintah Cina merespons tudingan lembaga Australia yang menyebut lebih dari 16.000 masjid dihancurkan di provinsi Xinjiang Beijing mengklaim laporan itu berbeda jauh dari fakta di lapangan.

 Lembaga think-tank Australia, The Australian Strategic Policy Institute (ASPI) menerbitkan laporan pada Kamis, 24 September 2020 kemarin yang menyatakan lebih dari 16.000 masjid di Xinjiang dihancurkan atau dirusak sebagai dampak dari kebijakan pemerintah sejak 2017 lalu.

 Perkiraan tersebut diperoleh dari citra satelit serta berdasarkan sample 900 situs keagamaan di tahun 2017, termasuk masjid, kuil dan tempat pemujaan lainnya.

 Menanggapi laporan tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Wenbin, menyanggah tudingan tersebut dan menyebutnya sebagai fitnah. Dilansir dari Ruters dalam konferensi pers, Jumat, 25 September 2020,Wang balik menuding ASPI menerima dana asing untuk meramu kebohongan terhadap Cina.

 Faktanya, Wang mengatakan di Provinsi Xinjiang saat ini terdapat lebih dari 20.000 masjid, jumlah tersebut diklaim lebih banyak dari keseluruhan masjid yang terdapat di seluruh Amerika Serikat.

 "Jika kami melihat jumlahnya, ada lebih dari 24.000 masjid di Xinjiang, sepuluh kali lebih banyak daripada di AS," kata Wang.

 "Artinya, ada masjid untuk setiap 530 muslim di Xinjiang, lebih banyak masjid per kapita dari pada banyak negara muslim," lanjutnya.

 Cina berada di bawah pengawasan komunitas internasional atas perlakuannya terhadap muslim Uyghur dan klaim pelanggaran kerja paksa di Xinjiang.

 PBB telah menerima laporan dari lembaga kredibel yang mengatakan satu juta muslim yang ditahan di kamp-kamp vokasi telah dipekerjakan secara paksa.

 Namun, Beijing berulang kali membantah telah memperlakukan muslim Uyghur dengan buruk, serta mengatakan kamp-kamp vokasi itu merupakan pusat pelatihan kejuruan yang diperlukan untuk mengatasi ekstremisme.

INFO NUSANTARA PERSADA

BNN Amankan Anggota DPRD Terlibat Jaringan Narkoba
Sabtu, September 26, 2020

On Sabtu, September 26, 2020

BNN bersama barang bukti 87.415,4 gram Sabu dan 70.227 butir Ekstasi (foto bnn)
INFONUSANTARA.NET  
Jakarta - Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) RI melakukan penyelidikan dan menangkap pengedar narkoba jenis sabu, Pelaku berinisial R ditangkap di Kampung Jawa I di Rayuek Kab. Aceh Timur, Prov. Aceh pada Rabu, 16 September 2020, sekira pukul 12.00 WIB .

 Sebagaimana dilansir laman resmi BNN, penangkapan berdasarkan Informasi dari masyarakat dari hasil penggeledahan di dapatkan 17 Kg sabu yang terbungkus di dalam 17 bungkus teh cina, 1 unit kendaraan Roda 4, 2 buah alat komunikasi.

 Berdasarkan hasil interogasi dari tersangka di dapatkan informasi bahwa narkotika tersebut diperoleh dari F yang kemudian ditangkap di rumah kontrakan di Dusun Murni, desa Seuneubok Teupin Panah, Idi Tunong, Aceh Timur.

 Dari tangan pelaku berhasil disita 12 Kg sabu di dalam ransel dan bungkus plastik yang di lakban coklat juga 1 buah alat komunikasi.

 Dari kedua tersangka di dapatkan keterangan bahwa F di perintahkan oleh M untuk menyimpan sabu yang di ambil oleh R. Pengejaran di lakukan tehadap M namun belum berhasil. Seluruh tersangka dan barang bukti telah di bawa ke BNN RI untuk penyidikan lebih lanjut.

 Sementara, di Palembang Tim gabungan yang terdiri dari BNN, BNN Provinsi Sumsel dan Polda Sumsel berhasil mengamankan 5 kilogram sabu dan 30.000 butir pil ekstasi yang melibatkan orang yang diduga wakil rakyat di Palembang berinisial D.

 Berawal dari diamankannya dua orang kurir berinisial W dan A saat menerima paket berisi 30.000 butir pil ekstasi dari seorang wanita berinisial Y di kawasan Pasar Macan Lindung Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang pada hari Selasa, 22 September 2020.

 Sementara Y mengaku diperintah oleh J, yang tak lain merupakan suaminya sendiri. Petugas melakukan penangkapan terhadap J, saat berada di rumahnya di Jalan Buyut Tampah, Bukit Baru, Palembang. Dari dalam rumah J, BNN menemukan 1 kg sabu yang disimpan didalam anak tangga rumah miliknya. Pasangan suami istri ini mengaku diperintah oleh D, untuk menyimpan narkotika tersebut.

 Pengembangan dilakukan, hingga akhirnya D dapat diamankan di tempat usaha jasa laundry miliknya di Jalan Riau, Kecamatan Kemuning. Didalam ruko tersebut, Penyidik menemukan 4 kg sabu yang disimpan diatas lemari kerja D. Dalam jaringan ini, peran D adalah mengendalikan para kurir sebagai kaki tangannya. Sementara D bekerja sama seorang pemodal yang dinggal di Medan berinisial M.

 Penangkapan terhadap M dilakukan di Jalan Raya Batu Bara, Kab. Batu Bara, Sumatera Utara. Selanjutnya para tersangka dibawa ke kantor BNN Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

 Atas perbuatannya mereka dikenakan pasal 114 ayat (2), pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan hukuman maksimal hukuman mati atau seumur hidup.

INFO NUSANTARA PERSADA

Puluhan Pegawai KPK Mengundurkan Diri Sejak Dipimpin Firli Bahuri
Sabtu, September 26, 2020

On Sabtu, September 26, 2020

Ilustrasi ( istimewa)
INFONUSANTARA.NET
Puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundurkan diri sejak Firli Bahuri memimpin lembaga antirasuah tersebut. Tercatat, sejak Januari-September 2020, 31 pegawai mengundurkan diri, termasuk mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

 Pelaksana tugas (Plt) Jubir KPK Ali Fikri mengatakan mundurnya puluhan pegawai dari KPK merupakan hal wajar. KPK juga tidak bisa menahan para pegawai tersebut untuk tetap bekerja di institusinya.

 "Sebagai sebuah organisasi, pegawai yang mengundurkan diri adalah hal yang wajar terjadi di banyak organisasi/lembaga, termasuk tentu juga di KPK," kata Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/9).

 Ia merinci, 31 pegawai yang mundur di tahun 2020, sebanyak 24 di antaranya merupakan pegawai tetap, dan 7 pegawai tidak tetap.

 Sementara itu, berdasarkan catatan KPK, ratusan pegawai juga mengundurkan diri pada periode 2016-2020. Pada 2016, tercatat sebanyak 46 pegawai mengundurkan diri.

 Kemudian, tahun 2017 sebanyak 26 pegawai, 2018 sebanyak 31 pegawai, dan 2019 sebanyak 23 pegawai. Total, 157 pegawai mengundurkan diri selama periode 2016-2020.

 Ali menjelaskan, alasan pengunduran diri tersebut beragam. Namun, lebih banyak karena ingin mengembangkan karier di luar instansi KPK.

 "KPK mendukung pegawai yang ingin mengembangkan diri di luar organisasi dan bahkan mendorong para alumni KPK menjadi agen antikorupsi berbekal pengalaman di KPK," ujarnya.

 "Keputusan untuk keluar dari lembaga atau bertahan di lembaga untuk tetap berjuang dari dalam menjaga KPK sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di tengah kondisi yang tidak lagi sama, adalah pilihan yang kami semua pahami sama-sama tidak mudah. Oleh karenanya kedua pilihan tersebut harus kita hormati," kata dia menambahkan.

 Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah telah memutuskan untuk mundur dari KPK. Febri telah mengirimkan surat pengunduran diri ke Sekretaris Jendral KPK pada 18 September 2020.

 Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyampaikan sebanyak 37 pegawai mengundurkan diri dari KPK sepanjang Januari-September 2020. Kebanyakan dari pegawai yang pamit dari KPK karena ingin mencari tantangan baru di tempat lain dan alasan keluarga.

 "Terhitung sejak Januari sampai awal September yang saya catat 29 Pegawai Tetap dan delapan orang Pegawai Tidak Tetap, pada umumnya alasan pengunduran dirinya mencari tantangan kerja lain ataupun alasan keluarga," kata Nawawi dalam keterangan tertulis, Jumat (25/9).
Sumber:CNN Indonesia

INFO NUSANTARA PERSADA

2 Kali Bayar! Keberadaan Plang Parkir PSM Jadi Kontroversi di Pasar Raya Padang
Sabtu, September 26, 2020

On Sabtu, September 26, 2020

 Anggota DPRD Padang, Amran Tono meninjau langsung plang parkir yang dikeluhkan sejumlah pedagang Pasar Raya.(tin)
INFONUSANTARA.NET
Plang parkir yang dipasang di gerbang Blok II, III dan IV Pasar Raya Padang oleh Perumda Padang Sejahtera Mandiri (PSM) terus dikeluhkan pedagang.

 Sejumlah pedagang meminta agar plang parkir itu segera dipindahkan sebab membuat pedagang rugi karena pembeli sepi.

 “Saya terus terang saja, sejak plang ini dipasang di gerbang ini, pembeli kami menjadi berkurang. Pembeli mengeluh karena pada saat berbelanja di tempat kami, mereka kena pungut dua kali,” sebut Awal (45) yang merupakan ketua pedagang ikan Blok 4 Pasar Raya Padang, Jumat (25/9).

 Ia meminta Perumda PSM agar segera memindahkan plang masuk tersebut karena dinilai tak mampu memberikan pelayanan yang baik. Buktinya pembeli dan dipungut dua kali selama berada di Pasar Raya. “Ini kan bikin rugi kami. Makanya pindahkan saja ke tempat lain. Kembalikan saja pengelolaan parkir seperti biasa ke Dishub,” pintanya.

 Keluhan yang sama juga dilontarkan perwakilan pedagang Blok II, Nasrul. Menurutnya, plang parkir itu tidak memberikan rasa keadilan karena posisinya hanya ada di gerbang menuju Blok II, III dan IV. Sementara bagian Pasar Raya lainnya tak ada.

 “Akibatnya, pembeli sepi berbelanja karena parkir dipungut dua kali. Sudah dipungut di gerbang, di dalam ada lagi tukang parkir yang memungut. Itu sama saja menzalimi kami sebagai pedagang,” tukasnya.

 Anggota DPRD Kota Padang, Amran Tono meminta agar Perumda PSM segera mencarikan solusi agar plang parkir itu tidak bikin gaduh. Sebab pada kenyataanya, sejak keberadaan plang itu, pedagang jadi ribut karena pembeli mereka sepi. Mereka juga dipungut dua kali masuk pasar.

 “Ini namanya tak benar. Berarti PSM tak becus mengurus masalah parkir di pasar ini. Buktinya sejak ke beradaanya dia, pedagang jadi susah. Pembeli dipungut dua kali. Kalau tak becus masalah parkir pasar ini, angka kaki saja dari pasar ini,” sebut Amran.
Idealnya, kata Amran, kehadiran perusahaan daerah tidak merugikan masyarakat karena milik pemerintah. “Sudah ada Perumda PSM pula pedagang teraniaya. Buat apa,” tandasnya.

 Sampai saat ini, kata Amran, anggota Pansus Perumda PSM sudah turun ke lapangan. Dalam waktu dekat akan didiskusikan lagi bersama pihak terkait. Nantinya DPRD akan mengeluarkan rekomendasi terkait permasalahan tersebut. (tin)
Sumber:posmetropadang.co.id

INFO NUSANTARA PERSADA

ACT Sumbar Luncurkan Program Wakaf Modal Usaha Mikro
Sabtu, September 26, 2020

On Sabtu, September 26, 2020

Dokumen ACT
INFONUSANTARA.NET --Jum’at (25/09) Kemarin, Global Wakaf-Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sumatera Barat kembali meluncurkan program Wakaf Modal Usaha Mikro di Masjid Nurul Ikhlas Andalas. 

 Tujuan program ini adalah agar mampu meringankan problematika perekonomina masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan umat melalui pemberdayaan usaha mikro dari hulu hingga ke hilir. 

 Dan Insya Allah, Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap melalui program Wakaf Modal Usaha Mikro berikhtiar untuk meluaskan keberkahan dan kebermanfaatan wakaf dengan membersamai para petani dan pedagang kecil, terlepas dari jerat hutang riba rentenir.

 "Melalui program Wakaf Modal Usaha Mikro kita berupaya membangun kembali fungsi masjid sebagai penguat ekonomi umat, tidak hanya sebagai tempat ibadah saja seperti saat ini. Program ini memiliki tujuan untuk memutus riba atau menghindarkan bunga dari masyarakat ekonomi lemah yang membutuhkan dukungan modal usaha.” Terang Zeng Wellf, Branch Manager Aksi Cepat Tanggap Sumatera Barat.

 Lanjutnya, Pada tahap awal ini ada 10 penerima manfaat. Seiring peningkatan dana wakaf tentu akan lebih banyak lagi warga yang dapat dibantu melalui program ini. Para penerima akan dibimbing dalam menjalankan usaha dan pengangsuran dana dengan menyediakan tiga celengan yakni satu celengan sebagai tabungan penyimpan angsuran, satu celengan untuk berinfaq dan satu celengan untuk tabungan pribadi.

 “Kami sangat mengapresiasi sekali apa yang telah dilakukan ACT ini, ini akan menjadi contoh bagi kami dalam menuju Masjid Mandiri 2025. Kami juga mengucapkan terimakasih sekali kepada ACT telah menunjuk masjid kami sebagai  tempat pemberdayaan Wakaf Modal Usaha Mikro ini dan ini tentunya sangat memberdayakan jema’ah Masjid yang mempunyai usaha kecil dan menengah mampu dibangkitkan kembali akibat pandemi yang melanda akhir-akhir ini”. Ungkap dr. Heksan, Sp M (K), selaku ketua Masjid dan sekaligus membuka Launching Wakaf Modal Usaha Mikro ini.

 Di sela-sela acara Launching juga diakan mini talkshow yang dihadiri langsung oleh Ustadz Dr. Sudarman, M.A, Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang yaitu Rina Melati.

 “Wakaf adalah merupakan aset umat Islam terbesar seperti yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan pada Zaman Rasulullah. Bahwasanya beliau membeli sumur dari seorang Yahudi dan diwakafkanlah sumur itu dimanfaatkan untuk umat menjadi wakaf produktif. Begitu juga yang telah dilakukan ACT bahwasanya dengan adanya Wakaf uang atau biasa disebut Wakaf Tunai makag Wakaf itu akan dikelola menjadi wakaf produktif yang sangat diperlukan oleh umat pada saat ini. Kalau Wakaf ini dikelola dengan baik maka akan sejah teralah umat ini," kata Ustadz Dr. Sudarman, M.A

 “Peluncuran program Wakaf Modal Usaha Mikro sangat membantu para pelaku UMKM saat ini. Hal ini dapat menghindari para pelaku UMKM ini dari jeratan Riba. Namun bagi penerima manfaat yang telah ditetapkan oleh tim ACT jangan lupa mengembalikan Uang tersebut secara angsuran dengan sistem tanpa bunga, ini sudah sangat membantu kita dengan sistem peminjaman tanpa bunga, karena ini adalah dana umat yang terus diputar terus menerus agar menjadi wakaf yang produktif," jelas Rina Melati selaku Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang

 “Harapan kami yang telah menerima dana wakaf ini tidak terus menerus menjadi penerima manfaat saja namun harus berkembang menjadi donatur atau menjadi pewakif juga,"ungkapnya.

INFO NUSANTARA PERSADA

Di Indonesia!Sumbar Termasuk Kasus Positif Covid Tiga Hari Berurutan Pecah Rekor
Jumat, September 25, 2020

On Jumat, September 25, 2020

Ilustrasi (istimewa)
INFONUSANTARA.NET
Kasus konfirmasi positif covid-19 pecah rekor dalam tiga hari berturut-turut. Selama rentang waktu 23-25 September 2020, tambahan kasus positif mengalami peningkatan.

 Berdasarkan grafik pada laman https://covid19.go.id/peta-sebaran, kasus covid-19 menembus angka 4.000 kasus pertama kali pada 19 September yakni 4.168 kasus, kemudian sempat turun keesokan harinya 3.989 kasus.

 Sejak itu, kasus terus berada di angka 4.000-an kasus, pecah rekor berturut-turut terjadi pada 23 September (4.465 kasus), 24 September (4.634), dan hari ini 25 September (4.823).

 Dalam tiga hari saja kasus positif bertambah 13.922 kasus. Secara nasional, akumulasi kasus positif per hari ini mencapai 266.845 kasus, 196.196 sembuh, dan 10.218 meninggal dunia.

 Data harian Satgas Covid-19 juga mencatat lima provinsi yang konsisten menjadi daerah dengan sebaran positif terbanyak selama tiga hari berturut-turut, di antaranya adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatra Barat.

 Di Provinsi DKI Jakarta tambahan kasus positif 3 hari berturut-turut yakni 1.133 (23/9), 1.044 (24/9), 1.171 (25/9). Selama tiga hari, total kasus di ibu kota tercatat 3.348 kasus.

 Lalu di Jabar total kasus selama tiga hari adalah 2.054 kasus, dengan rincian 516 kasus (23/9), 804 kasus (24/9), dan 734 kasus (25/9).

 Tambahan 1.022 kasus di Jateng dengan rincian 257 (23/9), 434 (24/9), 331 (25/9). Kemudian 974 kasus di Jatim dalam tiga hari yakni 338 (23/9), 343 (24/9), dan 293 (25/9).

 Sementara di Sumbar akumulasi kasus selama tiga hari adalah 714 kasus dengan rincian 204 (23/9), 302 (24/9), 208 (25/9).

 Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito sebelumnya pernah menyinggung soal kenaikan kasus positif covid-19 di Indonesia. Menurutnya kenaikan kasus positif disebabkan oleh perilaku masyarakat yang masih abai protokol kesehatan.

 Ia bahkan menyebut masyarakat seolah-olah tidak memiliki empati meskipun telah mengetahui banyak korban akibat pandemi covid-19.

 "Seiring dengan berjalannya waktu, kami melihat masyarakat semakin lengah, mengabaikan protokol kesehatan. Masyarakat seolah tidak memiliki empati meski telah menyaksikan begitu banyak korban yang muncul setiap hari karena positif covid-19," kata Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (24/9).

 Lebih lanjut, kasus kematian covid-19 tembus angka 10 ribu kasus pada 24 September ini tepatnya 10.015 kasus kematian. Kasus kematian tertinggi terjadi pada 22 September yakni 160 kasus kematian dalam sehari.

 Selain itu, kasus sembuh terus fluktuatif hingga menunjukan tren peningkatan sejak 21 September. Kasus sembuh terus 3.000-4000 kasus. Rekor kasus sembuh tercatat pada hari ini yaitu 4.343 kasus dalam sehari. Sebelumnya rekor sembuh terjadi pada 18 September 4.088 kasus.
Sumber:CNNIndonesia

 INFO NUSANTARA PERSADA

Sangkot Manurung: Kita Tak Akan Berhenti Sampai PT PN IV Selesaikan Sengketanya di Simalungun
Jumat, September 25, 2020

On Jumat, September 25, 2020

Sangkot Manurung kuasa masyarakat Desa Mariah Jambi Kabupaten Simalungun Sumatera Utara sekaligus salah satu Ahli waris(INF)
INFONUSANTARA.NET
Pejuangan masyarakat adalah sebuah amanah yang dituangkan dalam SK. Bupati terdahulu yaitu No. 1/II/10/LR/68 tgl. 14/09/2020 yang dilengkapi Peta persawahan disahkan oleh Bupati Simalungun bernama Letkol Rajimin PURBA pada tahun 1966, tetapi hal ini tidak pernah diindahkan oleh Bupati Simalungun berikutnya hingga sekarang.

Presiden RI menyatakan kepada perusahaan perkebunan Negara maupun swasta segera kembalikan tanah hak masyarakat Yang ber Hak , Dan jika perkebunan tdk mengembalikan ,
Maka dicabut konsesinya..!

Bahwa dalam SK Bupati sudah jelas dikatakan, bahwa petani 147 kepala keluarga (KK), mereka bukanlah petani penggarap tanah perkebunan, tetapi petani persawahan yang berasal dari tanah kampung, seharusnya pihak perkebunan memberi tanah pengganti dengan fasilitas yang sama, untuk menghindari persengketaan antara penduduk dengan pihak perkebunan sebaiknya pihak perkebunan mengembalikan tanah semula.
SK Bupati th 1968
Bahwa dengan keberadaan SK Bupati No. 1 tahun 1968 pihak perkebunan tidak pernah mengakuinya dan selalu mengatakan tidak berlaku sebagai alas Hak atas tanah dimaksud kecuali HGU.

Dan yang menjadi pertanyaan kapan masyarakat sempat membuat sertifikat tanah pada masa waktu thn 1966-1968 yang pada saat itu kena imbas dari kejadian G.30S PKI,inilah awal perkebunan mempertahan dan cara inilah yang di ikuti sampai sekarang.

PTPN IV memerintahkan kepolisian resort Simalungun bersama kekuatan oknum TNI serta ormas OKP dan massa dari luar dan lingkungan perkebunan untuk melakukan penanaman kelapa sawit dan merusak tanaman masyarakat 147 KK.

Maka masyarakat 147 KK melalui Sangkot Manurung sebagai kuasa dan sekaligus sebagai ahli Waris dari 147 KK memohon agar pimpinan dan pejabat yang dapat mengambil keputusan berkenan membuat kebijaksanaan berdasarkan kebenaran fakta sebagaimana sesuai dengan temuan dan hasil pemeriksaan Lembaga OMBUDSMAN RI yang sudah berjalan dalam waktu cukup lama.

Kuasa hukum membuat Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan pada tanggal 04/02/2019 dan telah disampaikan kepada PT.PN IV dan KEMENTERIAN ATR/ Kepala BPN-RI secara khusus kepada Bapak Menteri BUMN Erik Tohir Menteri ATR/BPN-RI Sofian jallil Bupati Simalungun JR.saragih, Dirut PT.PN IV Sucipto.

"Sebagaimana amanah Rapat Terbatas ( RATAS) Presiden RI pada tanggal (3/5/2019) lalu.Yang pada intinya menyatakan “kepada perusahaan perkebunan Negara maupun swasta segera kembalikan tanah hak masyarakat Yang ber Hak . Dan jika perkebunan tdk mengembalikan ,
Maka dicabut konsesinya, tegas Presiden Bapak Jokowi sebagai Presiden RI, "terang Sangkot Manurung

Besar harapan masyarakat 147 KK, atas pernyataan presiden tersebut , maka tanah persawahan seluas 200 Ha dapat segera kembali agar masyarakat mendapatkan hidup dan penghidupan demi kelangsungan generasinya.
Sangkot Manurung
Pada Jum'at 25 September 2020 digelar Zoom meeting dengan Menteri BUMN, ATR/BPN RI, Bupati Simalungun-di Sumut ,Dirut PT.PN. IV dan saya sendiri yang difasilitasi Ombudsman RI.

Sangkot Manurung mengatakan,dari hasil pertemuan melalui meeting Zoom terhitung (25/9/2020) Ombudsan RI dalam 2 minggu kedepan akan  menindak lanjuti, dimana akan menindak lanjuti hasil dari pertemuan meeting zoom hari ini.

Kita menghargai proses  yang berlaku berharap tidak ada riak nanti.Dan berharap persoalan tanah persawahan milik masyarakat 147 KK sesuai SK BUPATI No. 1/II/10/LR/68, tgl. 14/09/1968, di Desa Mariah Jambi , Kabupaten Simalungun , Prov. Sumatera Utara cepat selesai dengan hasil yang jelas dan tidak ada lagi permasalahan dikemudian harinya.

"Kita tidak berhenti hingga disini ,kita sudah mengawal ini sejak puluhan tahun yang lalu,"tegas Sangkot Manurung.(inf)

INFO NUSANTARA PERSADA

ORI Desak PT PN IV Menyelesaikan Sengketa Tanah Puluhan Tahun dengan Masyarakat Desa Mariah Jambi Kab.Simalungun Sumut
Jumat, September 25, 2020

On Jumat, September 25, 2020

Sangkot Manurung kuasa masyarakat Desa Mariah Jambi Kabupaten Simalungun Sumatera Utara (Inf)
INFONUSANTARA.NET
Permasalahan sengketa tanah puluhan tahun antara masyarakat Desa Mariah Jambi, Kabupaten Simalungun , Prov. Sumatera Utara dengan PT PN IV kembali di angkat untuk di carikan titik temu dan penyelesaiannya dijembatani oleh Ombudsman RI.

Sangkot Manurung selaku kuasa masyarakat Desa Mariah Jambi Kabupaten Simalungun Sumatera Utara kepada media ini menyampaikan ,pada Jum'at 25 September 2020 digelar Zoom meeting dengan Menteri BUMN, ATR/BPN RI, Bupati Simalungun-di Sumut ,Dirut PT.PN. IV dan saya sendiri yang difasilitasi Ombudsman RI.

Sangkot Manurung mengatakan ,dalam pertemuan itu Bupati Simalungun yang menjabat saat ini menegaskan supaya ada hasil dari pertemuan ini. Sebaiknya dilakukan pendataan siapa - siapa masyarakat yang berhak mendapatkan kembali hak tanah mereka supaya tidak terjadi bunuh - bunuhan dikemudian hari.

Sedangkan dari pihak PT PN IV mengatakan sudah pernah melakukan ganti rugi dan sering sudah melakukan ganti rugi.Pihak PT PN selalu berpijak dengan alasan ganti rugi, namun PT PN tidak bisa membuktikan kepada siapa diberikan ganti rugi tersebut dan mana objek yang telah dilakukan ganti rugi.

Sementara dari Kementrian BUMN mengatakan,sebaiknya ganti rugi ini dibuktikan dengan jelas dari pada nanti timbul lagi pihak lain yang mengklaim, seperti kasus PT PN II di Medan dulu.

Kemudian dari Kementrian Badan Pertanahan dalam pertemuan itu mengatakan apakah nama 147 KK ada tercantum dalam SK bupati, jangan -jangan masyarakat hanya mengklaim saja, sebaiknya dalam pertemuan lanjutan kata pihak kementerian harus disertakan Kakanwil ATR/ BPN Sumatera Utara supaya lebih jelas dan rinci penjelasannya.

Maka saya selaku kuasa masyarakat Sangkot Manurung sekaligus hak waris masyarakat menyatakan benar bahwasanya PT PN IV itu melakukan ganti rugi melalui Pemkab Simalungun Sumatera Utara. Tetapi itu objek yang berbeda dengan objek yang persawahan punya masyarakat.

"Dijelaskannya, yang dilakukan ganti rugi oleh pihak PT PN IV adalah warga masyarakat 222 KK sebagai petani penggarap tanah - tanah perkebunan, dengan ketentuan ganti rugi sebanyak 115 KK diganti dengan lahan pengganti diberikan lahan tanah,sedangkan sisanya 107 KK lagi dengan ganti rugi uang sebesar Rp1juta per KK. Nah dari 107 KK ini ada ditemukan 9 KK yang tak ditemukan hak warisnya sehingga uang ganti ruginya kembali ke Kas Pemkab Tingkat II Simalungun," papar Sangkot Manurung.

Sangkot Manurung mengakatan, selaku kuasa hukum dari masyarakat bahwa untuk administrasi dari Pemkab Simalungun cukup jelas. Dan admistrasi dari Pihak PT PN IV juga jelas. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ganti rugi telah dilakukan kepada patani penggarap lahan - lahan perkebunan. Jadi untuk apalagi dipertanyakan ganti rugi objek yang mana?.Kan sudah jelas objek nya mana ,yang menerima siapa.

Namun dalam hal ini kami selaku dari masyarakat dan salah satu pemegang hak waris perlu menjelaskan. Yang jadi persoalannya adalah
PERSAWAHAN MILIK MASYARAKAT 147 KK yang deDesa Mariah Jambi , kabupaten Simalungun , Prov. Sumatera Utara.Ini yang harus sama - sama di pahami.


Diketahui bahwa masyarakat sudah tinggal di lahan 200 Ha sejak tahun 1942 yang disebut Desa Mariah Jambi. Dan diketahui juga ada Alas Hak Masyarakat pada tahun 1960. Pada tahun 1960, SK pembukaan tali air untuk menjadikan persawahan , dan tahun 1966 dinas pengairan membuat PETA PERSAWAHAN masyarakat 147 KK.

Dimana sebelum Kemerdekaan RI disana ada perkampungan masyarakat. Disana hingga saat ini juga ada saluran irigasi, tempat tempat ibadah,kuburan dan lainnya yang sudah ada dari zaman dulu itu. Nah itu yang belum dilakukan oleh pihak PT PN IV, "tegasnya.

Harus diketahui tegas,bahwa pada tahun 1967-1968 masyarakat unjuk rasa secara terus menerus dan tanpa kenal lelah ke kantor Bupati Simalungun , sehingga sebagai jaminan dan kepastian hak masyarakat 147 kk, maka Bipati Sebagai Panitia Landree form menerbitkan SK. BUPATI No. 1/II/10/LR/68, tgl. 14/09/1968. Ini jelaskan sudah ada SK dari bupati saat itu.
Lebih lanjut di paparkan Sangkot Manurung, bahwa berdasarkan temuan dan hasil pemeriksaan Ombudsman RI, ternyata HGU No. 2 tahun 2003 an. PT.PN.IV mengandung Mal Administrasi karena PT.PN.IV tidak dapat menunjukkan bukti surat ganti rugi lahan masyarakat 200ha dan tidak dapat menunjukkan bukti surat penyerahan tanah dari masyarakat kepada PT.PN.IV dan atau kepada pihak lain.

Dikatakan bahwa Ombudsman RI sudah berulang kali menyurati kementerian BUMN , ternyata tdk ada respons sebagai bentuk pertanggung jawaban antar lembaga dan demikian juga suray kami yg telah berulang kali sampai saat ini tidak ada tanggapan dan bahkan saat ini mulai tgl 14 September 2020 sampai saat ini masyarakat resah tinggal di desa, dan secara khusus saat ini saat mengolah lahan miliknya karena selalu didatangi preman , ormas , TNI dan Polri dan mengatakan ini bukan lahan masyarakat karena PT. PN. IV memiliki HGU sampai thn 2026. Dan yg menjadi pertanyaan:
 A. Dimana areal HGU yg dimaksud dalam HGU. NO. 2 thn 2003.,
B. Apa dasar PT.PN. IV Menyatakan SK BUPATI  thn 1968 tidak berlaku?
C. Dimana tapal batas dan titik koordinat HGU ?
D. Mengapa PT.PN IV menyatakan, silahkan PTUN kan HGU kami supaya jelas.

Sangkot Manurung menambahkan,dari hasil pertemuan melalui meeting Zoom terhitung (25/9/2020) Ombudsan RI dalam 2 minggu kedepan akan  menindak lanjuti, dimana akan menindak lanjuti hasil dari pertemuan meeting zoom hari ini.
Kita menghargai proses  yang berlaku berharap tidak ada riak nanti.Dan berharap persoalan tanah persawahan milik masyarakat 147 KK sesuai SK BUPATI No. 1/II/10/LR/68, tgl. 14/09/1968, di Desa Mariah Jambi , Kabupaten Simalungun , Prov. Sumatera Utara cepat selesai dengan hasil yang jelas dan tidak ada lagi permasalahan dikemudian harinya.

"Kita tidak berhenti hingga disini ,kita sudah mengawal ini sejak puluhan tahun yang lalu,"tegas Sangkot Manurung.(Inf)

INFO NUSANTARA PERSADA

Jum'at Ini 209 Orang Positif Covid-19 di Sumbar,Padang Terbanyak
Jumat, September 25, 2020

On Jumat, September 25, 2020

Ilustrasi (ist)
INFONUSANTARA.NET
Peningkatan kasus positif Covid-19 terus menggila.

Berdasarkan Laporan Sementara Hasil Pemeriksaan Sample Spesimen Covid-19 yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Barat, pada hari ini saja, Jumat, 25 September 2020, terjadi penambahan pasien positif Covid-19 sebanyak 209 orang di Sumbar.

Laporan itu merujuk pada hasil pemeriksaan spesimen yang dikirim oleh penanggungjawab Laboratorium Dr. dr. Andani Eka Putra, M.Sc, dimana 3.831 spesimen diperiksa pada Jumat 25 September 2020.

Dikatakannya, dari 3.831 spesimen itu, sebanyak 3.683 spesimen diperiksa di laboratorium Fakultas Kedokteran Unand dan 148 spesimen di Lab veteriner Baso.

"Didapat  hasil sementara  209  orang terkonfirmasi positif dan sementara sembuh 54 orang," kata Jasman Rizal, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Jumat, 25 September 2020.

Hasil Positif

1. Pemeriksaan di Bandara BIM 2 orang
2. Kota Padang 119 orang
3. Kota Bukittinggi 26 orang
4. Kabupaten Agam 21 orang
5. Kota Padang Panjang 15 orang
6. Kabupaten Pasaman Barat 7 orang
7. Kabupaten Pesisir Selatan 7 orang
8. Kabupaten Solok 4 orang
9. Kota Pariaman 3 orang
10. Kabupaten Padang Pariaman 2 orang
11. Kota Payokumbuah 2 orang
12. Kabupaten Sijunjuang 1 orang

Dikatakan Jasman, berdasarkan evaluasi dan perhitungan dari 15 indikator Kesmas, terjadi perobahan zonasi daerah. Zonasi daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 20 September 2020 sampai tanggal  26 September 2020.

Pada tanggal 27 September 2020 akan diumumkan lagi status zona daerah berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Zonasi daerah pada minggu ke-28 (20 September 2020 sd 26 September 2020) adalah:

A. ZONA MERAH (RESIKO TINGGI, 2 DAERAH)

1. Kota Padang
2. Kabupaten Agam

B. ZONA ORANYE (RESIKO SEDANG, 9 DAERAH)

1. Kota Bukittinggi
2. Kota Payokumbuah
3. Kota Sawahlunto
4. Kabupaten Padang Pariaman
5. Kabupaten Tanah Datar
6. Kabupaten Pesisir Selatan
7. Kota Pariaman
8. Kabupaten Pasaman Barat
9. Kabupaten Dharmasraya

C. ZONA KUNING (RESIKO RENDAH, 8 DAERAH)

1. Kota Padang Panjang
2. Kota Solok
3. Kabupaten Pasaman
4. Kabupaten 50 Kota
5. Kabupaten Solok
6. Kabupaten Sijunjuang
7. Kabupaten Kepulauan Mentawai
8. Kabupaten Solok Selatan

"Dengan telah ditetapkannya status zonasi daerah pada minggu ke-28 ini, kita berharap Kabupaten Kota dapat menyesuaikan segala aktivitas di daerahnya menyesuaikan dengan protokol masing-masing zona. Hal ini bertujuan agar penyebaran Covid-19 dapat lebih bisa dikendalikan," tegasnya.


INFO NUSANTARA PERSADA