PILIHAN REDAKSI

Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan 50 Kota

  Panwaslu50kota

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

Usai Bendera PDIP Dibakar, Megawati Keluarkan Surat Perintah, Ini Isinya
Friday, June 26, 2020

On Friday, June 26, 2020

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
Megawati Soekarnoputri
Infonusantara.net
Nasional - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat perintah harian kepada kadernya di seluruh Indonesia. Surat ini dikeluarkan Megawati sehari setelah pembakaran bendera PDIP oleh massa demo di depan gedung DPR kemarin.

"Ya benar ibu ketua umum mengeluarkan surat perintah harian," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dilansir dari detik.com, Kamis, 25 Juni 2020.

Surat ini ditandatangani langsung Megawati. Isinya adalah meminta kader PDIP seluruh Indonesia siap siaga, namun mengedepankan proses hukum atas kasus tersebut.

Hasto Kristiyanto menegaskan sejak awal PDI Perjuangan selalu mengedepankan dialog dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa.

"Bung Karno selalu mendambakan dan memperjuangkan persatuan dan kesatuan bangsa, demikian halnya kami. Semua persoalan bisa diselesaikan dengan musyawarah, " kata Hasto.

Untuk diketahui, PDIP akan menempuh jalur hukum terkait pembakaran bendera mereka. DPC PDIP Jakarta Timur bahkan hari ini menggelar long march ke Polres Jaktim untuk menuntut pengusutan pembakaran dalam demo yang digelar PA 212 dan kawan-kawan.

"PDI Perjuangan dengan tegas menempuh jalan hukum," ujar Hasto Kristiyanto sebelumnya.

Sementara itu, PA 212 mengaku akan mengusut pelaku pembakaran. Juru bicara PA 212, Haikal Hassan, mengaku sama sekali tak melihat aksi pembakaran bendera PDIP tersebut.

"Lagi diusut juga. Takutnya ada penyusup yang suka adu domba," ujar Haikal ketika dimintai konfirmasi, Kamis, 25 Juni 2020.

Berikut ini isi lengkap surat perintah Ketua Umum DPP PDIP tersebut:

SURAT PERINTAH HARIAN
KETUA UMUM PDI PERJUANGAN

Merdeka!!!

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah partai yang sah dan dibangun melalui sejarah panjang serta berakar kuat pada sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, melalui Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno pada tanggal 4 Juli 1927.

PDI Perjuangan juga memiliki sejarah panjang di dalam memperjuangkan hak demokrasi rakyat, meskipun membawa konsekuensi dikuyo-kuyo, dipecah belah, dan puncaknya penyerangan kantor partai pada tanggal 27 Juli 1996.

Meskipun demikian dalam perjalanannya, PDI Perjuangan tetap dan selalu akan menempuh jalan hukum. PDI Perjuangan akan terus mengobarkan elan perjuangan bagi dedikasi partai untuk rakyat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas dasar hal tersebut, sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saya tegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak pernah memiliki keinginan untuk memecah belah bangsa sebab kita adalah pengikut Bung Karno yang menempatkan Pancasila sebagai suluh perjuangan bangsa.

Terus rapatkan barisan!
Tempuhlah jalan hukum, perkuat persatuan dengan rakyat,karena rakyatlah cakrawati Partai.

Sekali Merdeka Tetap Merdeka!
Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh!
Bendera selalu tegak!! Seluruh kader siap menjaganya!!!.(*)

INFO NUSANTARA PERSADA




Irwan Basir Dt Rajo Alam Imbau Masyarakat Diranah Maupun Rantau Satukan Tekad Membangun Nagari Pauh IX
Thursday, June 25, 2020

On Thursday, June 25, 2020


Infonusantara.net
PADANG - Telah terbentuknya Badan Musyawarah Pembangunan Nagari (BMPN) Nagari Pauh IX Kuranji tentunya diharapkan bisa dijadikan sebagai wadah untuk menyambung kembali hubungan silaturrahmi antara jajaran Pauh IX Kuranji serta seluruh masyarakat yang ada di Pauh IX Kuranji termasuk tokoh - tokoh Pauh IX Kuranji yang ada di perantauan

Sehingga ke depannya bisa lebih mendorong banyak kemajuan bagi daerah dan masyarakat Pauh IX Kuranji. Hal ini diungkap Ketua Majelis Pertimbangan Adat Kerapatan Adat Nagari (MPA KAN) Pauh IX, Irwan Basir Dt. Rajo Alam, Kamis (25/6)

Irwan Basir Dt. Rajo Alam berharap agar Badan Musyawarah Pembangunan Nagari (BMPN) Nagari Pauh IX Kuranji nantinya juga bisa mendata seluruh potensi yang ada di daerah ini, termasuk diantaranya mendata potensi tokoh – tokoh yang ada di ranah ataupun di perantauan.

Karena bagaimanapun andil dan peran dari tokoh perantauan juga sangat besar perannya dalam memajukan kampung halaman selama ini.

Dia juga berharap kehadiran BMPN Nagari Pauh IX Kuranji bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebagai awal atau titik tolak untuk bisa berkiprah lebih baik lagi guna untuk kemajuan pembangunan nagari.

Disamping itu kata Irwan Basir ,seperti diketahui masih cukup banyak yang harus kita selesaikan melalui BMPN Nagari Pauh IX Kuranji, termasuk diantaranya di daerah kita juga masih ada daerah tertinggal.

"Makanya hal inilah yang perlu kita entaskan secara bersama-sama ke depannya, termasuk tentunya melalui dukungan penuh dari jajaran Pauh IX dan Pemerintah Daerah nantinya,” ujar Irwan Basir.

"Kita berharap dukungan semua pihak, baik masyarakat yang ada di ranah ataupun di rantau. Bagaimanapun kepercayaan yang diberikan ini jelas sangat berat sekali, untuk itu kita tentunya perlu saciok bak ayam sadanciang bak basi. Sehingga apapun yang akan kita rencanakan ke depannya akan bisa terlaksana dengan baik,” pungkasnya.

Kehadiran wadah BMPN Nagari Pauh IX Kuranji ungkap Irwan Basir ,bisa dijadikan sebagai solusi bersama untuk mencarikan berbagai permasalahan yang terjadi. Demikian pula halnya untuk menggali berbagai Ide – ide dan gagasan yang bertujuan untuk kemajuan masyarakat dan nagari yang ada di Pauh IX Kuranji.(Inf)

INFO NUSANTARA PERSADA

Berikan Banyak Manfaat, Wako Mahyeldi Apresiasi Aksi Tebar 20 Ribu Bibit Ikan Garing di Pagambiran
Thursday, June 25, 2020

On Thursday, June 25, 2020

Infonusantara.net
PADANG - Wali Kota Padang Mahyeldi menyambut baik dan memberikan apresiasi atas dilakukannya pelepasan bibit ikan garing sebanyak 20.000 ekor yang dipusatkan di Bandar Ikan Larangan aliran Sungai Batang Jirek di Komplek Pagambiran Permai, Kelurahan Pagambiran Ampalu, Kecamatan Lubuk Begalung (Lubeg).

Pelepasan bibit ikan garing bantuan dari DKP Padang tersebut, dilakukan  wali kota didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Guswardi, Camat Lubeg Wilman Muchtar serta Ketua RW/RT dan tokoh masyarakat setempat, Kamis (25/6/2020) pagi.

"Alhamdulillah, ini juga bahagian program kita di Pemerintah Kota Padang bagaimana sungai-sungai yang ada di Kota Padang termanfaatkan dan dikembangkan secara baik.   Apalagi saat ini beberapa titik sungai juga dikembangkan  menjadi cek dam seperti yang ada di Koto Pulai, Kuranji dan lainnya," sebutnya.

 Maka itu ungkap wako, atas nama Pemerintah Kota Padang sangat menyambut baik dilakukannya penebaran bibit ikan garing di Kelurahan Pagambiran Ampalu kali ini.

"Banyak manfaat didapat. Di samping pembudidayaan ikan garing, juga bisa menjadi objek wisata baru bagi masyarakat setempat. Ini tentu juga bisa membantu ketersediaan kebutuhan ikan garing di Kota Padang. Sehingga juga meningkatkan perekonomian kita," ungkap Mahyeldi mengapresiasi.

Lebih lanjut orang nomor satu di Kota Padang tersebut mengatakan, pihaknya melalui DKP akan terus melakukan pembudidayaan ikan garing di beberapa titik sungai di Kota Padang. Sebagaimana lebih kurang terdapat 117 titik sungai di Kota Padang. 

"Kita berharap, Kota Padang bisa menjadi daerah penghasil ikan garing terbesar nantinya. Karena setiap pekannya juga akan ada para pembeli ikan garing," tukasnya.

Oleh karena itu imbuh Mahyeldi lagi, dengan adanya pemanfaatan sungai-sungai melalui masyarakat setempat yang juga didukung Komunitas Peduli Sungai (KPS), lurah dan camat setempat, maka tentu sungai menjadi terawat dan termanfaatkan secara baik.

" Saya rasa kegiatan budidaya ikan garing ini bisa menjadi objek wisata yang juga dapat mendorong perekonomian masyarakat setempat. Jadi ini sangat positif dan patut ditiru menurut hemat saya," ujar Mahyeldi bersemangat.(David)

Pemko Padang dan Bank Nagari Tandatangani PKS E-Retribusi
Thursday, June 25, 2020

On Thursday, June 25, 2020

Infonusantara.net
PADANG - Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perdagangan Kota Padang menjalin sebuah perjanjian kerjasama (PKS) tentang elektronik Retribusi (e-Retribusi) dengan Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang. PKS  terkait pengunaan aplikasi e-retribusi tersebut dilaksanakan di Lantai IV Kantor Pusat Bank Nagari, Jalan Pemuda No. 21 Padang, Kamis (25/6/2020).

PKS ini ditandatangani oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Andree Al Gamar dan Kepala Cabang Bank Nagari Pasar Raya Eka Andria Putra, yang disaksikan langsung Wali Kota Padang Mahyeldi, Direktur Keuangan Bank Nagari M Irsyad, Perwakilan OJK Sumbar Mendi Rahmadi, Perwakilan BI Padang Imam Suryansyah, Komisaris Utama Bank Nagari Hamdani.

Wali Kota Padang Mahyeldi dalam sambutanya menjelaskan, perjanjian kerjasama ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan transparasi dalam pengelolaan pendapatan daerah sekaligus memudahkan pedagang dalam membayar retribusi. 

“Kerjasama ini juga untuk menyukseskan program pemerintah pusat untuk menggalakkan gerakan non tunai, sekaligus mendukung nawacita Presiden Joko Widodo membentuk eko-sistem digital di Indonesia,” tambahnya. 

Mahyeldi mengungkapkan, dengan diluncurkan sistem pembayaran retribusi berbasis elektronik atau e-retribusi untuk para pedagang pasar raya dan pasar-pasar pembantu di Kota Padang diharapkan akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang. 

“Akibat pandemi covid-19 pendapatan daerah Kota Padang mengalami penurunan. Oleh sebab itu, dengan adanya kerjasama ini diharapakan akan mendorong tercapainya kembali PAD di Kota Padang,” ungkapnya.  

Mahyeldi berharap, program e-retribusi ini dapat diimplementasikan diseluruh sektor perdagangan di Kota Padang. "Sehingga kedepan kegiatan perekonomian masyarakat Kota Padang dapat berjalan lebih efisien, transparan dan terukur, sehingga terwujudnya masyarakat yang sukses dan sejahtera,” tukuknya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Andree Al Gamar mengatakan, sistem pembayaran retribusi berbasis elektronik atau e-retribusi akan diterapkan bagi para pedagang Pasar Raya Padang dan pasar-pasar pembantu, diantaranya, Pasar Tanah Kongsi, Pasar Alai, Pasar Simpang Haru, Pasar Ulak Karang, Pasar Nanggalo, Pasar Banda Buek, Pasar Lubuk Buaya dan Pasar Belimbing.

“Melalui sistem e-retribusi, kita berharap administrasi retribusi sektor pasar akan semakin baik. Disamping itu juga akan menambah pendapatan asli daerah Kota Padang,” terangnya. 

Dikesempatan yang sama, Direktur Keuangan Bank Nagari M Irsyad mengucapkan terimakasih atas kepercayaan dari Pemerintah Kota Padang dalam penerapan e-retribusi ini. “Bank Nagari siap mendukung program pemerintah dalam menghimpun dan meningkatkan penerimaan retribusi melalui online. Penerapan e-retribusi ini akan mulai kita terapkan pada 1 Juli 2020,” ujarnya. 

Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Endrizal, Asisten Administrasi Umum Didi Aryadi, Kepala BPKAD Budi Payan dan pimpinan OPD dilingkup Kota Padang. (Muliadi)

Wismar Minta Disdik Padang Lakukan Pembinaan Pada Kepala Sekolah SDN yang Lakukan Pungutan
Thursday, June 25, 2020

On Thursday, June 25, 2020


Foto: Drs. Wismar Panjaitan, M.Pd.

SD Negeri Tak Boleh Lakukan Pungutan, Apalagi Sampai Menahan Lapor Siswa.
Infonusantara.net 
PADANG - Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Wismar Panjaitan menegaskan, Sekolah Dasar Negeri (SDN) tak boleh melakukan pungutan.

Hal itu disampaikannya menanggapi pengaduan warga soal pungutan di SDN, bahkan berujung pada penahanan lapor siswa.

Berbagai alasan dijadikan pihak sekolah melakukan pungutan. Misalnya saja untuk perbaikan toilet sekolah.

"SD Negeri tak boleh melakukan pungutan. Apalagi itu sampai menahan lapor siswa, ini kan sudah menyalahi aturan yang ada," katanya dilansir dari BentengSumbar.com, Rabu, 24 Juni 2020.

Sebab, kata Wismar, SDN sudah ada dana BOS dan ketentuannya tak boleh ada pungutan yang memberatkan siswa dan orang tua murid, apalagi mereka berasal dari keluarga tak mampu.

Wismar pun meminta pihak Dinas Pendidikan Kota Padang memberikan pembinaan kepada kepala SDN yang melakukan pungutan.

"Kalau kepala sekolahnya salah langkah, tentu dilakukan pembinaan. Kalau tak mau dibina, baru dikasih sanksi sesuai tingkat kesalahan," ujarnya.

Berbeda dengan sekolah swasta, jelas Wismar, mereka dibolehkan melakukan pungutan.

"Berbeda ya dengan sekolah swasta, mereka boleh melakukan pungutan," ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Padang ini.(by)

INFO NUSANTARA PERSADA

Nasrul Abit - Indra Catri Resmi Diusung Gerindra di Pilgub Sumbar Periode 2020 -2021
Thursday, June 25, 2020

On Thursday, June 25, 2020

Nasrul Abit - Indra Catri memperlihatkan Surat Keputusan tersebut tertanggal 26 Februari 2020 dengan nomor 02-718/Rekom/DPP-GERINDRA/2020.(ist)
Infonusantara.net
PADANG - Calon gubernur Sumbar petahana Nasrul Abit Datuk Malintang Panai resmi berpasangan dengan Indra Catri Datuk Malako Nan Putih, pada konsestasi Pilkada untuk pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 2020 – 2025.

Keduanya dipastikan akan berduet dan bertarung bersama merebut hati dan kepercayaan masyarakat Ranah Minang, setelah pada Senin 22 Juni 2020. Kepastian itu setelah sepucuk surat sakti dari Dewan Pengurus Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra tentang rekomendasi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2020 – 2025 dibawa pulang dari Jakarta.

Surat Keputusan tersebut tertanggal 26 Februari 2020 dengan nomor 02-718/Rekom/DPP-GERINDRA/2020. Surat tersebut ditandatangani langsung Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto dan Sekretaris Jendral, Ahmad Muzani.

“Ini adalah amanah dari masyarakat yang diberikan kepada kami melalui partai Gerindra. Alhamdulillah, langkah dan niat baik kita semua akan diridhoi Allah. Terima kasih kepada DPP, DPD Gerindra Sumatera Barat, seluruh kader dan partisipan,”kata Nasrul Abit, Selasa (23/6).

Nasrul Abit menegaskan, Sumatera Barat unggul untuk semua, adalah visi dirinya dan Indra Catri usung. Untuk mewujudkan hal tersebut beberapa misi program unggulan pun sudah disiapkan. Sumatera Barat saat ini, membutuhkan pemimpin yang berpengalaman, selalu hadir bersama masyarakat dan, paham terhadap dinamika daerah.

“Melihat Sumatera Barat secara luas, baik dalam skala kedaerahaan, nasional maupun internasional. Kami yakin, berbekal kemampuan, pengalaman selama ini memimpin daerah serta didukung kepercayaan masyarakat. Semua yang kita inginkan akan segera kita wujudkan,”ujar Nasrul Abit.

Lebih lanjut Nasrul Abit, perjuangan telah direstui oleh partai Gerindra. Dukungan partai, sangat diperlukan untuk syarat ikut dalam Pilkada. Hal ini sesuai dengan visi partai gerindra untuk menciptakan mensejahterakan masyarakat dalam keadilan sosial.

Maka dari itu, Nasrul dan Indra Catri mengajak semua kader dan simpatisan Partai Gerindra di Sumatera Barat semakin merapatkan barisan. Agar bisa bekerja sesuai arahan DPP Partai Gerindra. Pun kepada seluruh pendukung, Nasrul berpesan agar tetap menjaga tindakan di lapangan. Setiap Langkah dan gerakan pendukung, akan menjadi perhatian semua pihak. Sehingga kepercayaan terhadap kita makin meningkat.

“Kami mengajak untuk bersama-sama membangun Sumatera Barat unggul untuk semua. Untuk itu, sangat diperlukan persatuan dan kebersamaan. Selain kader dan simpatisan, kami juga mengajak partai dan ormas bergabung dan berjalan bersama kami. Mari kita wujudkan Pilkada Badunsanak, pesta demokrasi tertib dan menjadi contoh yang baik di Indonesia. Doakan yang terbaik untuk kami,”tutup Nasrul Abit.

Diketahui, Nasrul Abit dan Indra Catri adalah merupakan dua dari banyak kader terbaik yang dimiliki oleh Partai Gerindra Sumatera Barat saat ini. Punya pengalaman menjadi birokrat dan teruji memimpin daerah serta, didukung kepercayaan masyarakat, menjadi salah satu dari sekian banyak faktor pertimbangan kenapa kemudian DPP Gerindra mengusung kedua tokoh ini.

Sepak terjang keduanya di kancah perpoilitikan Sumatera Barat, sudah tidak diragukan lagi. Memimpin dua periode menjadi Bupati Pesisir Selatan dan saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatera Barat, menjadikan Nasrul Abit sebagai salah satu tokoh birokrat yang tak perlu lagi diragukan kredibilitasnya.

Pun dengan Indra Catri, malang melintang di birokrasi pemerintahan serta masak di dunia perpolitikan khususnya di Sumbar, membuat kenapa ia terpilih dan diberikan amanah oleh masyarakat untuk menjabat sebagai Bupati dua Periode di Kabupaten Agam.(Bdr)

Sumber: metrokini.com

INFO NUSANTARA PERSADA

Terapkan Protokol Kesehatan, Rustam Effendi Imbau Pengelola Hiburan Malam Juga Lakukan Tes Swab Bagi Karyawan dan Pengunjung
Wednesday, June 24, 2020

On Wednesday, June 24, 2020

Anggota Komisi I DPRD Kota Padang
Rustam Efendi
Infonusantara.net
PADANG - Anggota Komisi I DPRD Kota Padang Rustam Efendi mengimbau pengelola kafe karaoke dan tempat hiburan untuk melakukan tes swab bagi karyawan dan para pengunjung untuk memutus mata rantai penularan virus corona.

"Kita mengimbau pengelola kafe karaoke dan tempat hiburan malam melakukan itu, sehingga pengunjung merasa aman," ungkapnya, dilansir BentengSumbar.com, Rabu, 24 Juni 2020.

Dikatakannya, memutus mata rantai penyebaran Covid-19 membutuhkan kerjasama semua pihak, termasuk pengelola kafa karaoke dan tempat hiburan malam.

"Tak mungkin hanya pemerintah memutus mata rantai Covid-19, tetapi dibutuhkan kerjasama semua pihak, termasuk pengusaha dan pengelola tempat hiburan," ujarnya.

Rustam Efendi juga mengimbau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) Kota Padang untuk melakukan pengawasan di kafe karaoke dan tempat hiburan malam dalam penerapan protokol Covid-19.

Meski demikian, ia berharap Satpol PP tak hanya melakukan pengawasan, tapi juga memberikan edukasi kepada pengelola kafe karaoke dan tempat hiburan malam.

"Penindakan secara tegas baru dilakukan jika pengelola kafe karaoke dan tempat hiburan malam membandel, tak mau menerapkan protokol kesehatan Covid-19," ujarnya.

Rustam menilai, penindakan sangat mudah dilakukan bagi yang membandel, sebab soal perizinan pasti berkaitan dengan Pemerintah Kota Padang.

"Bagi yang bandel dan nakal, kan bisa disanksi, bahkan bisa saja dicabut izinnya," tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.(by/Inf)

INFO NUSANTARA PERSADA

Wacana Perubahan Nama Kec.Kuranji Jadi Pauh IX Mencuat, Zulhardi Z.Latif:Pelru Sekali Kajian Matang dan Mendalam
Wednesday, June 24, 2020

On Wednesday, June 24, 2020

Anggota DPRD Kota Padang
 Zulhardi Z.Latif 
Infonusantara.net
PADANG - Wacana dan rumor warung ke warung oleh tokoh Kuranji Pauh IX atas rencana perubahan nama Kecamatan Kuranji menjadi Kecamatan Pauh IX terus menggelinding umpama bola salju. Ada yang pro juga banyak yang kontra, itu hal wajar dalam tatanan hidup sosial bermasyarakat.

Menyikapi wacana tersebut, salah seorang tokoh Kuranji yang juga anggota DPRD Kota Padang ,Dapil Kuranji- Pauh, Zulhardi Z Latif mempunyai pandangan sendiri. Kami menilai itu hal yang wajar. Kemudian itupun kan baru hanya sekedar wacana, dan wacana kan sah- sah saja tentang perubahan Kecamatan Kuranji menjadi Kecamatan Pauh IX. 

"Menurut hemat saya ini semua tentunya sangat perlu sekali dilakukan kajian matang dan mendalam. Jika memang itu mendasar, pelajari dulu apa plus minusnya,” saran Zulhardi Z. Latif yang akrab di sapa Buya ini, Rabu (24/6) ketika ditemui diruang kerjanya.

"Jika mengkaji nilai historisnya, Pauh IX ini sejarah baru sedangkan yang tersohor itu Kuranji atau lebih dikenal Pauh Si Ampek Baleh. Kemudian ditelusuri dari zaman dahulunya (Belanda,red) yang terkenal tersebut, ya Kuranji. Sebut saja Harimau Kuranji atau Three Tiger of Kuranji yang ditakuti oleh penjajahan Belanda dahulunya dan bukan Pauh IX. Kemudian nama Pauh IX lahir karena adanya perpecahan Pauh Si Ampek Baleh (antara Pauh IX dan Pauh V), yang kini ada namanya Pauh V, " papar Zulhardi yang juga Ketua IPSI Kota Padang ini.

Jadi menurut hemat saya,perlunya kajian yang matang dan mendalam sebelum melangkah lebih jauh. Namun pada prinsipnya saya sepakat adanya perubahan dengan catatan perlunya kajian yang matang, jangan asalan saja. Sementara administratif semuanya juga perlu dirubah. 

” Secara administrasi negara kita sudah memakai nama Kuranji, baik itu KK, Surat akte tanah bahkan KTP. Bayangkan, sebanyak 130 ribu lebih akan ada nantinya perubahan data kependudukan,” tutur Putra Kuranji ini.

Coba kita lihat, Pauh V saja sampai saat ini tidak ada memakai nama Kecamatan Pauh V, mereka hanya memakai nama Pauh saja. Jadi, beranjak dari itu semua kenapa kita mesti ngotot akan merubahnya menjadi Pauh IX? Sebut Buya Zulhardi sembari bertanya balik.

”Jangan kita latah atas pergantian dan penukaran sebuah nama. Kajilah lebih jauh terlebih dahulu sebelum melangkah. Jangan hanya cerita warung, senda gurau kemudian di angkat jadi isu politik,” ujarnya.

Dia mengajak, mari duduk bersama, ninik mamak, para orang tua-tua nagari, tokoh masyarakat mengkaji dari zaman penjajahan. Sebab, para pejuang Kuranji sudah berkorban, bahkan banyak yang meninggal demi Kuranji. Jangan kita hanya menghabiskan energi untuk berpolemik mengganti nama Kecamatan Kuranji. Sementara, pembangunan tertinggal, cukup kita berfikiran positif untuk kemajuan.

”Marilah kita sama-sama seayun selangkah, saciok bak ayam sadanciang bak basi, saiyo satido untuk membangun Kuranji lebih maju, bukan untuk berpolemik,” pintanya.

Terakhir harapan saya, ungkap Zulhardi Z.Latif , jangan gara-gara persoalan perubahan nama tersebut kita terpecah, mari kita tunjukkan kekompakan 11 kecamatan dan saling mengisi untuk pembangunan kedepannya.

Disisi lain ,menurut Zulhardi Z.Latif ,seandainya ada usulan atau wacana untuk pemekaran, dan khususnya kecamatan Kuranji. "Saya setuju hal itu jikalau dilakukan pemekaran, karena Kecamatan Kuranji memiliki wilayah yang cukup luas dan jumlah penduduknya juga cukup banyak, itu menurut saya," pungkasnya.(Inf)

INFO NUSANTARA PERSADA

Insiden Zoombombing, Webinar Sosialisasi Peraturan KPU No 5 Tahun 2020 Disusupi, Ini Kata Alex Indra Lukman
Monday, June 22, 2020

On Monday, June 22, 2020


Infonusantara.net
PADANG - Insiden zoombombing saat sosialisasi Peraturan KPU No 5 Tahun 2020 yang digelar KPU Sumbar melalui aplikasi zoom meeting, Senin (22/6/2020) menyiratkan minusnya kesadaran pimpinan lembaga negara, terhadap pentingnya keamanan siber. 

Demikian dikatakan Ketua PDI Perjuangan Sumbar, Alex Indra Lukman terkait tampilan layar gawai peserta sosialisasi yang terdiri dari perwakilan partai politik, Pemprov dan Forkopimda Sumbar serta jurnalis cetak, siber dan elektronik, berganti gambar porno saat sosialisasi tengah berlangsung. Juga sempat terdengar kata-kata jorok. 

“Mau jatuh kedalam lubang yang sama berapa kali lagi, baru kita mau sadar, bahwa keamanan itu sangat penting dalam dunia digital yang mesti kita jalani di masa pandemi Virus Corona ini,” tegas Alex mengomentari kejadian zoombombing di KPU Sumbar itu. 

Menurut Alex, zoombombing ini juga pernah terjadi saat Wapres RI, KH Ma’ruf Amin saat jadi keynote speaker dalam Webinar Nasional tentang Ekonomi Syariah di Indonesia: Kebijakan Strategis Pemerintah menuju New Normal Life yang diselenggarakan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang, 4 Juni 2020 lalu. Juga banyak kejadian lainnya jika mau direkap satu per satu. 

Menurut Alex, lanjutan pelaksanaan tahapan pemilihan di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid19) ini, seharusnya dimanfaatkan KPU untuk merumuskan langkah-langkah strategis menuju pelaksanaan pemilihan secara digital (e-voting) di masa depan. 

“Bagaimana kita mau beranjak menggunakan e-voting, kalau hanya untuk sosialisasi saja, begitu mudahnya kita diserang peretas seperti kejadian di KPU Sumbar ini,” tegasnya. 

Selain itu, Alex mengatakan, Indonesia telah memiliki perangkat hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan siber yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 

“Meski tidak mudah mengatasi kejahatan siber, tapi bisa dilakukan asal ada konsistensi dalam penerapan PP 71/2019 tersebut,” ungkap Alex. 

Diberitakan, saat KPU Sumbar menggelar sosialisasi Peraturan KPU No 5 Tahun 2020, sekitar pukul 12.27 WIB terjadi insiden zoombombing. Saat sesi tanya jawab dengan peserta sosialisasi yang digelar menggunakan aplikasi zoom cloud meeting itu, tampilan layar tiba-tiba berganti gambar porno. Juga sempat terdengar kata-kata jorok. 

Sontak, sosialisasi yang dihadiri perwakilan partai politik, perwakilan Pemprov dan Forkopimda Sumbar serta jurnalis cetak, siber dan elektronik itu, jadi gaduh. Sekitar 5 menit lebih, peretas sempat menguasai forum sosialisasi virtual itu.  Peretas mengirimkan sejumlah file video dan suara dalam meeting, sehingga mengganggu proses sosialiasi online itu. (rls/Inf)

INFO NUSANTARA PERSADA

Dr Feri Arlius :Gagasan Pendirian Kampus Nagari Menyikapi Pembelajaran Mahasiswa dan Dosen Dari Rumah
Monday, June 22, 2020

On Monday, June 22, 2020

Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas (Fateta Unand) ,Dr Feri Arlius .

Infonusantara.net
PADANG- Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas (Fateta Unand), Dr Feri Arlius mengajak pemerintahan daerah dan pimpinan perguruan tinggi se-Sumbar, menggagas pendirian 'Kampus Nagari,' menyikapi metode belajar dari rumah pada masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid19).

'Kampus Nagari' itu, terang Feri, nantinya disediakan fasilitas internet gratis. Lokasinya, di aula atau ruang rapat yang ada di kantor 928 wali nagari (desa) dan 230 kelurahan yang tersebar di 179 kecamatan pada 12 kabupaten dan 7 kota yang ada di Sumbar.

"Kampus Nagari ini, merupakan salah satu solusi dalam meringankan biaya yang dikeluarkan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran secara daring yang dikenal dengan istilah online learning, mobile learning, web-based learning atau e-learning," ungkap Feri Arlius dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (21/6/2020).

Sejak pandemi Covid19 merebak di Indonesia pada Maret 2020 lalu, terang dia, masing-masing kampus di Sumbar, telah menerapkan berbagai konsep stimulan demi meringankan beban mahasiswa dalam mengikuti e-larning.

Bantuan untuk mahasiswa itu, ternyata masih belum terintegrasi satu sama lain. Padahal, jika dikolaborasikan, potensinya sangat besar sekaligus mampu menyelesaikan berbagai persoalan mahasiswa yang tengah berada di kampungnya, dalam mengikuti proses e-learning.

Ilustrasinya, terang Feri yang juga wakil ketua umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Unversitas Andalas (DPP IKA Unand), program Kampus Nagari ini digagas pada 1.000 nagari (kelurahan) di Sumbar. Di Provinsi Sumbar, jumlah mahasiswa diperkirakan ada sebanyak 160 ribu orang lebih.

Jika masing-masing nagari itu dibantu paket internet senilai Rp250.000 per bulan, maka diperlukan dana sebesar Rp250 juta. Artinya, dalam satu semester (6 bulan), dibutuhkan biaya Rp1,5 miliar.

Jika biaya sebesar itu dikompromikan oleh 10 perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa terbanyak saja, terang Feri, maka biaya paket internet ini akan jauh lebih murah. Jadi Rp150 juta saja dalam 1 semester atau setara Rp25 juta per bulan.

"Selain murah, mahasiswa juga mendapatkan koneksi internet secara gratis, di seluruh kantor wali nagari (kelurahan) di Sumbar," terangnya.

"Jika nagari (desa) tersebut berada pada area blank spot (daerah yang tidak ada sinyal-red), perguruan tinggi, pemerintah dan provider, berusaha untuk menyediakan sarana dan prasarananya. Jika nagari (desa) itu sudah punya akses free wi fi, tentu bisa digunakan untuk meningkatkan quota, sehingga akses internet jadi lebih cepat," tambah Feri.

Selain itu, terang Feri, dengan berkumpulnya mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi pada satu titik dalam satu kesempatan, tentunya akan tercipta kelompok belajar yang akan saling membantu memecahkan persoalan dalam mata kuliah yang dihadapi.

Gagasan 'Kampus Nagari' ini, dilontarkan Feri, menyikapi pembelajaran dari rumah yang dilakukan mahasiswa maupun dosen, sejak Maret hingga akhir semester genap tahun 2019/2020 ini. Sebanyak 100-an lebih perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Sumbar, telah menerapkan sistem pembelajaran daring.

Secara finansial, sistem ini ternyata sangat membebani 160 ribu mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan tinggi, terutama untuk membeli quota internet. Karena, mayoritas mahasiswa itu telah pulang ke kampung mereka masing-masing. Sementara, setiap hari mereka harus terus mengikuti perkuliahan melalui aneka platform digital seperti zoom meeting, google class room, microsoft tix dan aplikasi lainnya.

"Jika 100-an perguruan tinggi yang ada di Sumbar, saling berkolaborasi sesuai porsi mahasiswanya menyediakan internet gratis di seluruh kantor wali nagari, tentu ini akan memudahkan proses pembelajaran di masa kenormalan baru (new normal) ini," terangnya.

Pandemi Covid19, telah memaksa hampir seluruh perguruan tinggi di dunia mengubah proses belajar mengajar mereka ke sistem e-learning. Sistem ini didefinisikan sebagai suatu pembelajaran yang inovatif berbasis daring dengan materi berbentuk digital atau bentuk lainnya. (relis/inf)

INFO NUSANTARA PERSADA

Tak Benar Walikota Padang Positif Terinfeksi Covid-19
Friday, June 19, 2020

On Friday, June 19, 2020

Infonusantara.net
PADANG – Kabar yang kurang sedap beredar di media Sumatera Barat bahwa Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah  dinyatakan positif Coviod-19, ternyata adalah isapan jempol biasa.

“Tidak benar itu, dari mana sumbernya? Pak Wali justru sehat wal afiat saja,” kata jurubicara Pemko Padang, Amrizal Rengganis dalam siaran persnya hari ini, Jumat (19/6/2020).

Amrizal mengatakan bahwa hasil Rapid Test kemarin justru menyatakan Wali Kota Padang  Mahyeldi Ansharullah sehat-sehat saja, tidak ada indikasi apapun terinfeksi virus Corona seperti yang diberitakan itu.

Walikota, kata Amrizal pada Senin siang lalu ke Jakarta. Senin paginya, sesuai protokol Covid-19, dilakukan rapid test dan hasilnya negatif. “Lalu dari mana dan siapa yang menerangkan bahwa Pak Wali positif Covid-19? Maka dari itu saya perlu meluruskan berita-berita tersebut yang bisa disalahtafsirkan oleh masyarakat,” kata Amrizal.

Bahkan, sepulang dari Jakarta, Walikota juga melakukan test swab di Puskesmas Padang Pasir Padang. Pada hari Jumat hasilnya sudah diperoleh, bahwa hasil test swab tersebut negatif Covid-19.

Menurut Amrizal, Walikota senantiasa memperhatikan masalah yang berkaitan dengan kesehatan terutama pada era PSBB ini. Bagaimana mungkin seorang Walikota abai dengan hal yang menyangkut Covid-19 yang sedang menjadi perhatian masyarakat.

 “Pak Wali senantiasa menyampaikan pengarahan kepada masyarakat agar taat dan patuh pada protokol Covid-19. Antara lain anjuran menggunakan masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan senantiasa memeriksakan kesehatan apabila hendak berpergian dari satu kota ke kota lain.

Kalau tiba-tiba yang memberitakan bahwa Walikota positif Covid-19 tentu berlawanan dengan komitmen Walikota untuk mengajak masyarakat menjaga kesehatan, lagi pula kalaupun positif Covid-19 buat apa pula disembunyikan. Positif Covid-19 bukanlah sebuah aib, siapa saja bisa terkena. Tapi kalau tidak positif lalu dikatakan positif, tentunya menjadi kabar bohong, ” kata Amrizal Rengganis.

Ia meminta kepada rekan-rekan media, agar menginformasikan setiap berita yang menyangkut Walikota kepadanya, agar berita-berita bisa tampil dengan komprehensif, berimbang dan memenuhi syarat-syarat check and balanced sebagaimana dituntun oleh kode etik jurnalistik.

“ Saya tidak pernah menghambat kawan-kawan media memberitakan atau melakukan kritik yang konstruktif untuk Pemko Padang, silahkan saja asal untuk kebaikan. Tetapi yang terpenting adalah adanya keberimbangan dalam berita dan setiap kali ada yang belum pasti, agar dikonfirmasi terlebih dulu,” ujar pria yang masih menjabat sebagai salah satu pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera barat itu.

Sementara itu menyangkut perkembangan pengendalian wabah Covid-19 di Padang, Amrizal mengatakan sampai hari ini (Jumat 19/6) prosentase kesembuhan warga yang tadinya dinyatakan positif Covid-19 sudah mencapai 60,67 persen.

 “Kita melalui Gugus Tugas Pengendalian Covid-19 Kota Padang terus berusaha melandaikan angka-angka persebaran Covid-19 ini. Selain malakukan pengandalian warga yang terjangkit, kita juga melakukan pembersihan tempat-tempat umum melalui penyemprotan dengan disinfektan dengan melibatkan unsur-unsur Dinas Kesehatan, BPBD, PMI dan berbagai relawan yang ada di Kota Padang,” katanya.

Saat ini Padang masih dinyatakan sebagai wilayah dengan angka Covid-19 terbilang tinggi di Sumatera barat. “Namun kita tetap berjuang keras agar masyarakat kembali pada suasana kenyamanan sebagaimana adanya sebelum era Covid-19. Pak Walikota mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama, bahu membahu melandaikan kurva Covid-19 ini dengan cara menaati protokol kesehatan. Termasuk juga mengajak rekan-rekan media meluruskan hal-hal yang tidak lurus tentang informasi Covid-19 serta tentu saja tidak lupa ada fungsi mencerdaskan masyarakat dengan cara terus menerus memberitakan hal-hal yang membangun rasa optimisme masyarakat, bukannya menyiarkan kabar-kabar yang tidak terverifikasi kebenarannya,” kata Amrizal Rengganis yang separuh umurnya dihabiskan di dunia wartawan ini. (rel)

Wacana Perubahan Nama Kecamatan Kuranji ke Pauh IX Kembali Mencuat
Friday, June 19, 2020

On Friday, June 19, 2020

Acara Balanjuang" sejumlah anak nagari di Durian Tarung Kelurahan Pasa Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, Kamis (18/6/2020).

Infonusantara.net
PADANG - Berawal dari cerita lapau ke lapau, akhirnya wacana perubahan nama Kecamatan Kuranji ke nama asal Kecamatan Pauh IX kembali mencuat.

Ketua MPA KAN Pauh IX, Irwan Basir
Dt. Rajo Alam bersama Sekda Kota Padang Amasrul hadiri acara balanjuang anak nagari Durian Taruang 
Alasannya, dari sembilan kenagarian yang ada di Kota Padang saat ini (kecuali Kenagarian Delapan Suku), hanya Kecamatan Kuranji yang tidak ada embel-embel kenagariannya. Selebihnya langsung melekat pada nama kecamatannya.

Seperti Kecamatan Koto Tangah (Kenagarian Koto Tangah), Kecamatan Nanggalo (Kenagarian Nanggalo), Kecamatan Pauh (Kenagarian Pauh V dan Kenagarian Limau Manis), Kecamatan Lubuk Kilangan (Kenagarian Lubuk Kilangan), Kecamatan Lubeg Nan XX (Kenagarian Nan XX) dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung (Kenagarian Bungus dan Teluk Kabung).

"Dengan dasar itu, kita ingin mengembalikan nama Kecamatan Kuranji ini menjadi ke nama asal Kecamatan Pauh IX sesuai nama Kenagariannya," ungkap Ketua Majelis Pertimbangan Adat Kerapatan Adat Nagari (MPA KAN) Pauh IX, Irwan Basir Dt. Rajo Alam usai menghadiri acara "Balanjuang" sejumlah anak nagari di Durian Tarung Kelurahan Pasa Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, Kamis (18/6/2020).

Menurutnya, permintaan untuk kembali memakai nama Pauh IX tersebut wajar-wajar saja dalam rangka menjaga sejarah serta melestarikan adat dan budaya yang ada di Kenagarian Pauh IX Kecamatan Kuranji pada khususnya dan Kota Padang pada umumnya.

"Ini salah satu bentuk upaya menjaga kearifan lokal sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kota Padang ke depan. Insya Allah, dalam waktu dekat akan kita musyawarahkan dengan seluruh komponen yang ada di Kenagarian Pauh IX ini," ucapnya serius.

Irwan Basir juga menjelaskan, bahwa seluruh kecamatan yang ada kenagariannya itu merupakan bekas wilayah Kabupaten Padang Pariaman dulunya dan tahun 1981 resmi bergabung ke Kota Padang.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Kota Padang, Amasrul yang kebetulan juga hadir pada kesempatan itu, menilai tidak ada masalah. Tentunya harus mengikuti mekanisme yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Silahkan saja, nggak apa-apa. Sejauh tujuannya positif, pemerintah pasti akan mendukung. Apalagi, prosedur perubahan nama itu tidaklah serumit kalau kita minta pemekaran wilayah kecamatan atau kelurahan misalnya. Kalau sekedar perubahan, saya rasa cukup kita di Pemko Padang dan tidak mesti harus melapor ke pusat," kata Sekda seperti memberikan sinyal lampu hijau.

Ditambahkannya, jika memang ada keinginan tokoh dan masyarakat Kuranji untuk meminta perubahan nama kecamatannya menjadi Kecamatan Pauh IX, silahkan dimusyawarahkan terlebih dulu di bawah. 

Setelah sepakat, baru disampaikan ke DPRD Kota Padang untuk dibahas bersama Pemko Padang. Setelah dinyatakan beres, barulah dibuatkan Perda penetapan perubahan nama kecamatan tersebut. (noa)

INFO NUSANTARA PERSADA