PILIHAN REDAKSI

BNNK Payakumbuh Terus Dorong Kesadaran Korban Penyalhgunaan Untuk di Rehabilitasi

  INFO|Payakumbuh - Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Payakumbuh terus mendorong kesadaran korban penyalahgunaan Narkoba, baik jenis gan...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

Irwan Basir: Lewat Dendang Pauh, Mari Kita Lestarikan Budaya Minangkabau
Sunday, December 29, 2019

On Sunday, December 29, 2019

Irwan Basir, Datuk Rajo Alam,SH,MM (kanan)bersama seniman tradisional Dendang Pauh Sembilan 
Infonusantara.net - Irwan Basir Datuk Rajo Alam, SH, MM Ketua DPD LPM Kota Padang mengatakan, melalui Dendang Nagari Pauh Sembilan merupakan wadah seni dan budaya Minangkabau sebagai salah satu sarana memperkenalkan seni dan budaya Minang kepada wisatawan lokal maupun mancanegara.

"Budaya merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial manusia, karena budayalah yang membuat manusia kreatif, berinovatif dan perlu sekali dalam mengisi kehidupan," sebut Ketua DPD LPM Kota Padang, Sabtu (29/12/2019) Malam.

Selain itu, ada begitu banyak seni budaya Sumatera Barat dari ragam daerah dan spasifik tradisi yang membuat masyarakat Minangkau tidak kalah bagusnya dengan yang lainnya.

"Seni budaya inilah yang menjadikan masyarakat Minangkabau memiliki karakter sendiri dalam menata hidupnya menjadi lebih baik," ujarnya.

Selain itu, Irwan Basir Datuk Rajo Alam juga mengatakan, budaya lokal di Kota Padang sangat beragam mulai dari kesenian seperti Rabab, Saluang, Dendang Pauh dan lain sebagainya. Sementara di bidang kuliner juga tak kalah menarik yang berada pusat kuliner anak nagari (Pukunaga) Kuranji, yaitu mempunyai masakan tradisional yang beragam yang ada di Pukunaga.

"Dengan potensi tersebut, tentu kepada seluruh warga kota diharapkan untuk terus menggiatkan dan melestarikannya melalui berbagai kreatifitas guna kemajuan Padang kota tercinta ini. Apalagi di tengah mulai banyaknya gempuran budaya asing dewasa ini, kita tidak anti budaya luar tetapi budaya lokal harus senantiasa kita pelihara secara baik," imbau Irwan Basir.

Irwan Basir berharap masyarakat Kota Padang khususnya generasi muda untuk senantiasa mewarisi dan melestarikan seni budaya yang penuh dengan kearifan lokal tersebut. Sehingga membawa kemajuan terhadap diri sendiri, masyarakat dan menghindari hal - hal negatif tentunya.(inf/*)

Refleksi Akhir Tahun 2019, Fraksi Demokrat DPRD Padang Berikan Catatan Kritis Terhadap Kinerja Pemko Padang
Friday, December 27, 2019

On Friday, December 27, 2019

Fraksi Demokrat DPRD Kota Padang

 "Refleksi Akhir Tahun 2019, Fraksi Demokrat DPRD Kota Padang Berikan Catatan Kritis Terhadap Kinerja Pemko Padang" 

Infonusantara.net - Fraksi Demokrat DPRD Padang yang terdiri dari sejumlah anggota tergabung dalam beberapa Komisi meminta program kerja para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus di evaluasi Walikota Padang pada 2020 mendatang. Jika perlu evaluasi pimpinan OPD nya, untuk apa dipertahankan sosok yang tak mampu berkreasi dan berinovasi.

Evaluasi itu ditegaskan Fraksi Demokrat DPRD Kota Padang karena program yang telah di susun pada 2019 tak banyak yang terealisasi hingga akhir tahun, seperti parkir meter, menciptakan 10 ribu wirausaha baru, dan lainnya.

Hasilnya Nihil 
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Padang, Surya Jufri mengatakan persoalan parkir meter yang dikelola pihak ke tiga sampai sekarang hasilnya tak nampak. 
Ini perlu Walikota Padang mengkaji kembali dengan Dinas Perhubungan (Dishub) agar pendapatan asli daerah (PAD) bertambah. "Kita sudah bantu anggaran untuk itu, namun realisasinya nihil," sebut kader Demokrat ini kepada awak media dalam  jumpa pers, Kamis (26/12) diruang kerja Fraksi Demokrat.

"Maraknya parkir liar dan pelaku parkir sembarangan yang lokasinya merata membuat ruas - ruas jalan di Padang tambah macet menimbulkan keresahan warga. Kedepan, kita ingin konsep ini harus dibuat ulang supaya hasilnya maksimal dan anggaran yang keluar tak sia-sia," ujar Anggota Komisi II DPRD Padang ini.

KSPPS :Tagih Janji Bantuan Modal Walikota 
Terkesan Pembiaran bagi Pelaku Usaha Nakal 
Sementara, Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Padang, Salisma menyoroti janji Walikota soal Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dulunya bernama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang sudah berkembang dibantu modal oleh Pemko.

Fraksi Demokrat DPRD Kota Padang bersama sejumlah awak wartawan dan pengurus forum wartawan parlemen (FWP) DPRD Padang. 
Janji bantuan modal ini tak terealisasi sampai sekarang, ada empat KSPPS yang dijanjikan bantuan modal sebesar Rp.200 Juta perkelurahan , yakni di kawasan kelurahan Jati, Korong Gadang, Padang Besi dan Batuang Taba. " Kita minta Walikota penuhi janji, agar pengurus KSPPS senang dan usahanya berjalan terus," ujar Salisma yang juga selaku pendiri KJKS Korong Gadang dan juga pengawas KSPPS hingga saat ini.

Sekretaris Fraksi Demokrat, Salisma 
Selain itu, persoalan penataan PKL dan izin bagi pengusaha juga harus menjadi perhatian DPMPTSP dan Disbudpar. Kita menilai selama ini pemko tak tegas dan semata-mata terkesan pembiaran bagi pelaku usaha yang nakal.

"Agar pelanggaran tak lagi banyak serta ini tak menajadi sorotan publik. "Jika perlu dinas terkait turun ke lapangan upaya mengetahui kondisi sedetailnya," pungkasnya. 

Fraksi Demokrat Siap Tuntaskan Terkait BDT 
Lalu, Azwar Siry Anggota Fraksi Demokrat lain juga mempertanyakan kinerja Dinas Sosial (Dinsos) Kota Padang, seperti banyak warga yang tak patut menerima bantuan baik PKH, KIP, Rastra dan lain sebagainya. Ia menilai  data yang dipakai Dinsos masih tahun 2013, sehingga kondisi ditengah masyarakat banyak penerima bantuan yang semestinya tak berhak mendapat  malah mereka dapat,begitu juga sebaliknya.

"Fraksi Demokrat siap tuntaskan terkait Basis Data Terpadu (BDT). Untuk itu kita minta evaluasi data itu dan pekerja di tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan harus diganti. Jangan orangnya itu-itu saja. Jika perlu beri SK dan diketahui Walikota Padang," tegasKetua Komisi IV DPRD Padang ini.

Bapenda hanya menerima saja dan tak bergerak dalam mengejar target
Selanjutnya, Mukhlis Anggota Fraksi Demokrat lainnya meminta kepada Badan Pendapatan Asli Daerah (Bapenda) untuk mengoptimalkan capaian pendapatan asli daerah (PAD) pada sektor perdagangan, iklan, restoran dan lainnya yang ada. Jika perlu buat inovasi baru agar PAD maksimal tercapai serta pendapatan naik. Kita menilai Bapenda selama ini hanya menerima saja dan tak bergerak dalam mengejar target, sehingga PAD tak melonjak.

"Kemudian, soal Disdik diharapkan agar meningkatkan kualitas guru dan murid dari sekarang. Demi perubahan pendidikan dan kemajuan karakter anak. Saat ini kualitas pendidikan sudah bagus," ujarnya. 

PUPR Jangan Asalan, Dishub Jangan Cuek 
Kritisi membangun juga disampaikan Nilla Kartika, Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Padang. Kita inginkan Kota Padang bebas banjir. Kepada Dinas PUPR diminta memaksimalkan pembangunan drainase secara merata dan tak asal siap saja. Dia menilai drainase sekarang banyak yang tak sesuai dengan letaknya. "Akibatnya rumah - rumah masyarakat jadi sasaran banjir, selain itu banyak terjadi genangan air di ruas jalan utama yang  menimbulkan kemacetan,"ucap Mantan kader PPP ini.

Selain itu terkait trafight light perlu dirombak dan tata lagi. Supaya lalu lintas lancar dan kesembrautan berkurang. Kedepan kita minta Dishub agar membuat terobosan baru baik soal parkir dan penataan. " Jangan Dishub cuek dan memberikan pembiaran saja," ungkap Anggota Komisi III DPRD Padang.


  • PDAM Lanjutkan MoU dengan IPC Teluk Bayur, Jangan Seremonial Saja 
Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Ilham Maulana meminta kepada PDAM untuk lanjutkan MoU dengan IPC Teluk Bayur soal air. Agar kebutuhan terpenuhi dan pemasok lain tak muncul. Sekarang ini memang sudah saling kerjasama antara kedua belah pihak, namun harus dikuatkan serta ada perubahan hendaknya. Jangan ini seremonial saja.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Ilham Maulana, Ketua DPC Demokrat Padang 
Lalu soal pergantian tahun kita minta Satpol PP patroli terhadap kehadiran kembang api, mercun dan kondom pada apotek yang nanti disalahgunakan generasi muda.

"Kita berharap pergantian tahun tak ternodai oleh prilaku maksiat. Untuk itu semua pihak harus terlibat dalamnya. Kepada wali murid mari jaga anaknya dan jangan beri fasilitas, supaya mereka tak keluyuran dan jalanan tak macet," pungkas Ketua DPC Demokrat Padang ini.(ba1m) 


Korban Longsor di Tanah Runtuh Pampangan Dapat Bantuan
Wednesday, December 25, 2019

On Wednesday, December 25, 2019

Tokoh masyarakat setempat Andi Meirizal membawa bantuan dari dinas terkait untuk korban longsor Tanah Runtuh Pampangan Lubuk Begalung 
Infonusantara.net - Akhirnya korban tertimpa longsor di Tanah Runtuh Rt 01, Rw 12 Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuak Bagaluang terima bantuan. Bantuan diberikan oleh BPBD, Dinas Sosial, Tagana Kota Padang, Rabu 25 Desember 2019 siang.

Seperti diketahui, longsor terjadi sekira pukul 03.00 Wib dini hari. Pasca longsor  Lurah Pampangan diwakili Sekretaris Lurah, Aryanda SH dan Kasi Trantib Kelurahan Afrimen dan Camat diwakili Hermansyah, Kasi Trantib PB Kecamatan mendatangi dan mendata korban yang terkena bencana alam tersebut.

Tokoh masyarakat setempat, Andi Meirizal menyebutkan, Alhamdulillah kita telah menerima bantuan dari beberapa dinas terkait berupa, Sembako dari Dinas Sosial, 50 lembar karung dari BPBD, 100 lembar karung dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

Karung ini dapat kita gunakan untuk mengisi tanah dan disusun ditempat longsoran tersebut sebagai penyanggah dan penahan agar tidak terjadi longsoran susulan," ujarnya.

Mantan Ketua LPM di Kelurahan Pampangan Nan XX itu mengucapkan terima kasih atas bantuan serta partisipasi dalam rangka tanggap darurat ini. Semua ini berkat kebersamaan kami masyarakat dan unsur Pemerintah Kelurahan serta Kecamatan.

"Bantuan segera mengalir untuk warga kami yang sedang ditimpa musibah bencana longsor ini," katanya. 

Andi Meirizal memberi apresiasi, semoga kedepannya, kekompakan serta rasa kepedulian semakin tertanam dihati masyarakat. Karena tanpa kebersamaan kita tidak akan ada artinya. (Arman)

Elly Thrisyanti: Satpol PP Padang Terkesan Lakukan Pembiaran Pada Pedagang yang Berjualan Jalur di Pendestrian
Monday, December 23, 2019

On Monday, December 23, 2019

Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti 
Infonusantara.net - Jalur pendestrian sejatinya dibangun untuk jalur khusus bagi pejalan kaki, kini berubah fungsi menjadi lokasi berjualan bagi pedagang kaki lima. Namun, pemandangan seperti itu seakan dibiarkan saja oleh Pemerintah Kota (Pemko) Padang, tanpa ada penertiban.

Dari pantauan media ini, beberapa waktu lalu. Tampak di Jalan Sawahan, persisnya di dekat Gedung DPRD Kota Padang. Jalur pendestrian yang ada di seputaran tersebut setiap sore hingga malam hari dijadikan tempat berjualan bagi pedagang kaki lima. Alhasil, pejalan kaki yang melintas di kawasan itu harus berjalan di ruas jalan.Tak ayal, kondisi tersebut menyebabkan ruas jalan di sekitar lokasi kerap menimbulkan kemacetan. Selain itu juga terlihat di kawasan Gantiang Parak Gadang.

Peristiwa serupa juga terlihat di kawasan Khatib Sulaiman, jalur pendestrian yang berada persisnya di depan Transmart Padang masih digunakan sebagai tempat parkir. 

Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti membidangi Hukum dan Pemerintah mengatakan, jangan sampai jalur pendestrian itu dialihfungsikan sebagai tempat berjualan. Karena hal tersebut tidak pernah diterapkan di kota-kota besar di Indonesia. "Masyarakat yang ada di kota Padang perlu memahami akan fungsinya pendestrian tersebut," katanya, Sabtu( 21/12)

Dia menilai, jika pendestrian disalahkan gunakan tentu akan menjadi persoalan bagi Satpol PP selaku petugas penegak perda dan penertiban. Disamping itu OPD terkait pun perlu memberikan sosialisasi dan pendidikan karakter kepada masyarakat. Supaya pendestrian itu sesuai dengan fungsinya.

"Karena telah banyak APBD Kota Padang terpakai untuk pendestrian itu. Kalau disalahkan tentu tidak hanya menjadi persoalan bagi Satpol PP, OPD terkaitpun demikian," tegas Elly Thrisyanti. 

Untuk itu Ketua Komisi I DPRD Padang ini mendesak Pemerintah Kota Padang untuk tegas menertibkan oknum-oknum yang menjadikan jalur pendestrain sebagai lokasi parkir dan tempat berdagang. Lantaran, kondisi tersebut sangat merugikan para pejalan kaki.

Ia menilai, kondisi yang terjadi saat ini dengan makin maraknya penyalahgunaan jalur pendestrian sebagai lahan untuk berjualan, akibat kurangnya tindakan serta pengawasan dari pihak terkait. "Bahkan semacam pembiaran yang menjadikan jalur pendestrain menjamur oleh pedagang kaki lima," sebutnya. 

Elly Thrisyanti menambahkan, bahwa Satpol PP Padang sebagai OPD penegak perda dan penertiban terkesan tidak menjalankan tupoksi nya dalam menertibkan pedagang yang masih berjualan di area jalur pendestrain. Sudah beberapa kali disampaikan terkait kondisi yang terjadi. Namun tidak ada respon untuk melakukan tindakan penertiban. 

Maksudnya, sambung Elly Thrisyanti, dia sudah memberitahu pihak terkait namun hingga kini masih saja pedagang yang menggunakan jalur pendestrain itu  ada ditempat biasanya. Tidak ada perubahan, malah makin hari ada saja jalur pendestrain di titik - titik lain di jadikan lahan untuk berjualan. 

Pada intinya kata Elly, bagaimana Pemerintah Kota Padang, menertibkan dan mensosialisasikan fungsi dari pendestrian itu. Selain itu daerah pendestrian ini seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai sarana jogging track bagi masyarakat, serta didesain untuk kaum disabilitas. Sehingga kota Padang ramah akan disabel. 

"Hal ini juga terkait dengan kemajuan kota Padang menuju kota metropolitan, tentu sarana dan prasana harus ditingkatkan,"ungkapnya. 

"Sejalan dengan hal tersebut, Srikandi dari Partai Gerindra ini berhadap pada masyarakat agar dapat merawat dan memanfaatkan jalur pendestrain sebagai fungsinya. Jangan malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan," pungkasnya. (inf)




PLN UIW Sumatera Barat Siaga Menyambut Hari Natal & Tahun Baru
Saturday, December 21, 2019

On Saturday, December 21, 2019


Infonusantara.net - PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sumbar menggelar apel siaga gelar pasukan  untuk mengamankan pasokan listrik dalam rangka menyambut Hari Natal dan Tahun Baru 2020. Apel dilaksanakan dengan menyiapkan personil, peralatan hingga kendaraan kerja dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh wilayah kerja Sumatera Barat. 

Apel tersebut berlangsung di seluruh Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3 Padang, Bukittinggi, Solok dan Payakumbuh) pada minggu kedua dan ketiga di Bulan Desember 2019. Bertindak sebagai inspektur apel adalah Manager UP3 masing-masing.

Tak hanya persiapan peralatan, masing-masing unit juga menekankan pada kesigapan petugas dalam mencegah dan menormalkan gangguan yang mungkin saja terjadi akibat faktor cuaca yang akhir-akhir ini sering diwarnai curah hujan yang tinggi.

Para petugas pelayanan teknik (yantek) PT Haleyora Power Region 4-Sumbar turut hadir dalam apel tersebut guna menerima arahan dari inspektur apel terkait pentingnya menjaga keamanan pasokan listrik di Sumatera Barat, khususnya menjelang Natal 2019 dan datangnya tahun baru 2020 serta menjaga kondisi existing tetap prima.

Tidak hanya mendengarkan arahan dari inspektur apel, para petugas yantek juga melakukan gelar peralatan sebagai bentuk kesiapan dan kesiagaan petugas. Peralatan diperiksa satu-persatu dan dipastikan kualitasnya masih bagus dan dapat digunakan untuk menjaga jaringan listrik PLN.

Ditemui pada Jumat (20/12) General Manager PLN UIW Sumbar Bambang Dwiyanto mengatakan bahwa pihaknya menjamin kesiapan personel dan peralatan  untuk menjaga sistem kelistrikan di Sumatera Barat berlangsung aman dan lancar tanpa ada kendala terutama saat perayaan natal dan tahun baru berlangsung.

“PLN sudah jauh-jauh hari menyiapkan segala aspek kelistrikan guna mengamankan pasokan listrik agar seluruh masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman dan lancar pada saat perayaan natal dan tahun baru," ujarnya.

Bambang juga menambahkan terdapat 156 posko dan 1426 petugas tersebar di seluruh wilayah Sumatera Barat yang akan siap siaga 24 jam selama periode libur perayaan Natal dan Tahun Baru, khususnya di beberapa titik keramaian perayaan.

"Bagi warga masyarakat Sumatera Barat, jika ada keluhan hingga gangguan terkait masalah kelistrikan, bisa langsung menghubungi contact center kami di 123 atau kita juga sudah siagakan 156 posko pelayanan kelistrikan yang tersebar dan siap membantu". terangnya.(*) 

Budi Syahrial Minta TPP untuk Lurah Dinaikan, Minimal Rp5 Juta.
Tuesday, December 17, 2019

On Tuesday, December 17, 2019


Infonusantara.net - Sebagai anggota DPRD Kota Padang,  Budi Syahrial meminta Tambahan Penghasilan Pejabat (TPP)  untuk lurah dinaikan. 

Hal itu disampaikannya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kota Padang dengan Pemerintah Kota Padang,  Senin,  16 Desember 2019.

"TTP saat ini untuk lurah Rp3 juta. Kalau menurut saya,  layaknya TPP bagi lurah itu minimal Rp5 juta," ujarnya. 

Mengingat tugas lurah tersebut berat.  Karena semua urusan lurah yang mengurus,  mulai dari urusan kota sampai ke urusan terendah. 

"Bahkan saya lihat,  kelurahan juga mengurus urusan APBN, misalnya kegiatan kementerian. Darimana anggaran akan diambilkan," tugasnya. 

Akibat TPP rendah,  kata Budi,  banyak ASN yang menolak untuk menjadi lurah. 
"Saat ini kekosongan jabatan se Kota Padang sebanyak 41 orang untuk jabatan struktural golongan VA,  VB,  IIIA dan IIID. Itu terbanyak di kecamatan dan kelurahan, seperti Kecamatan Koto Tangah dan Bungus Teluk Kabung," ujarnya. 

Jabatan camat saat ini kosong di Kecamatan Pauh, jelas Budi.  Sedangkan jabatan Sekretaris Kecamatan yang kosong di Kecamatan Padang Barat.  Jabatan lurah yang kosong terdapat di Parupuk Tabing,  Lubuk Buayo,  Koto Pulai,  dan Berok Nipah.

"Belum lagi kasi-kasi di kelurahan,  banyak yang kosong," cakapnya. 

Menurut Budi Syahrial,  jangan hanya melihat ketakutan saja dalam menaikan TPP tersebut.  Harusnya dicarikan celah dan solusinya.  

"Konsultasikam dengan MenpanRB terkait penambahan TPP itu.  Kita harus melihat secara proposianal persoalan ini," terangnya. (inf/by)

Serahkan Bantuan Pada 15 Kelurahan Sekacamatan Lubuk Begalung, Elly Thrisyanti Dorong Pelayanan Maksimal Bagi Masyarakat
Tuesday, December 17, 2019

On Tuesday, December 17, 2019

Camat Padang Barat, Wilman Muchtar bersama Elly Thrisyanti anggota DPRD Kota Padang 
Infonusantara.net -- Dalam rangka menciptakan pelayanan masyarakat dan kinerja aparatur pemerintahan yang baik maksimal (good governance) di lingkup Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Anggota DPRD Kota Padang Dapil III, Elly Thrisyanti Se,Akt melalui Camat Lubuk Begalung Wilman Muchtar, Senin(16/12) menyerahkan sebanyak 16 unit Laptop dilengkapi Printer serta satu unit Sound sytem lengkap.

Penyerahan bantuan operasional itu berupa Laptop lengkap dengan Printer serta satu unit Sound sytem itu dihadiri dan disaksikan langsung oleh seluruh kelurahan ataupun yang mewakili, Sekcam, Kasi,Kasubag serta staf fungsional umum.

Camat Lubuk Begalung, Wilman Muchtar dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti dari Partai Gerindra Dapil III, Kecamatan Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan dan Bungus Teluk Kabung yang telah mendengar, memperjuangkan dan merealisasikan sekarang ini apa yang telah kita usulkan sebelumnya .

Selaku camat kata Wilman Muchtar,  jabatan dan amanah yang diberikan dengan menaungi sebanyak 15 kelurahan di Kecamatan Lubuk Begalung, dirinya sangat berharap sekali bantuan- bantuan melalui pokok-pokok pikiran Elly Thrisyanti selaku anggota dewan di Dapil III, khususnya di Lubeg ini.

" Tentunya kita sangat mengharapkan agar banyak bantuan kedepannya bisa  terkucur untuk seluruh kawasan Lubuk Begalung ini dengan harapan Kecamatan Lubuk Begalung menjadi salah satu Kecamatan terbaik dari segala bidang di Kota Padang, " harapannya.

Wilman sangat berharap agar melalui pokok-pokok pikiran Elly Thrisyanti bisa  merealisasikan lapangan di halaman kantor camat tersebut dapat di bangun dengan pavingblok dan pagar. Kedepan kegiatan juga bisa dilakukan di lapangan tersebut tanpa harus becek becek ketika musim hujan.

Wilman Muchtar juga secara blak - blakan dihadapan Ketua Komisi I DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti, agar dapat menyampaikan persoalan yang sudah cukup lama yang terjadi di bawah naungannya selaku camat, yakni terkait kekurangan ASN untuk beberapa posisi yang terjadi saat ini.

"Seperti kekosongan posisi pada lurah, sekretaris Lurah dan Kasi, hingga saat ini di Kelurahan Tanjung Aur. Kemudian kekosongan posisi untuk Kasitrantib tidak adanya tenaga BKO di kelurahan Pengambiran,"  sebutnya.

Selain itu, Wilman Muchtar juga menyampaikan ucapan selamat pada Kasubag umum Kecamatan Lubuk Begalung yang berhasil meraih juara 3 tentang inovasi pelayanan publik yang bernama (Sibagala) sistem informasi berbasis aplikasi kenaikan gaji berkala.

Suatu kebanggaan bagi kami selaku pimpinan dengan inovasi - inovasi yang menjadi prestasi. Saya berharap kedepan kepada ASN di Kecamatan Lubuk Begalung dapat lebih banyak lagi menciptakan inovasi - inovasi pelayanan publik yang baru diciptakan.

Lebih lanjut disampaikan mengenai Evaluasi DAU tambahan di injurit time ini saya minta semua kelurahan se Kecamatan Lubuk Begalung bisa menyiapkan RAB nya, bukannya saya ingin menyelidiki, karena saya akan turun kelapangan, kita minta sudah ada laporan nya. Kita tidak mau nanti pihak kelurahan bisa bermasalah dengan hukum.


Sementara Elly Thrisyanti, SE,Akt, Ketua Komisi I DPRD Kota Padang ini dalam sambutannya menyampaikan kami bangga dengan lurah - lurah khususnya para lurah sekacamatan Lubeg. Pasalnya setiap lurah merupakan ujung tombak melalui lini terdepan langsung ke masyarakat dalam mensukseskan program  - program pembangunan Kota Padang.

Kita ini adalah pelayanan.Pelayan bagi masyarakat , jadi pelayanan publik kepada masyarakat tolong ditingkat di maksimal oleh seluruh ASN di Kecamatan Lubuk Begalung. "Saya sangat mengharapkan, bagaimana menjadikan Lubuk Begalung ini menjadi salah Kecamatan terbaik, Kecamatan berprestasi, Lurah Lurah berprestasi, ASN yang mempunyai motivasi, inovatif  di Kota ini, " ungkapnya.

Elly Thrisyanti juga mengingatkan terkait Dana Alokasi Umun (DAU) tambahan untuk setiap kelurahan, saya wanti - wanti sekali kepada seluruh lurah - lurah supaya tidak bermasalah dengan pengelolaan keuangan.  Karena selama ini Lurah tidak pernah langsung sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Selain itu juga disampaikan, untuk daerah Pitameh, Tanjung Saba, Tanah Sirah, kalau disana terjadi kebakaran, sangat sulit sekali mobil Damkar masuk dalam areal pemukiman warga daerah ini. Saya berharap tiap kelurahan ini ada hydran. Antisipasi terjadi resiko kebakaran yang besar.

Untuk realisasi pembangunan ruas jalan di Kecamatan Lubuk Begalung, alhamdulillah sudah selesai. Dalam waktu dekat kita 
juga akan menyerahkan bantuan 10 unit mesin potong rumput, 3 unit mesin sinso, 6 unit Betor melalui anggaran pokir tahun 2019, " ungkap Elly Thrisyanti yang juga merupakan mantan Ketua DPRD Kota Padang periode 2014-2019 lalu itu. (inf)


Lebih Besar Mudaratnya, Mastilizal Aye, Kritik Dan Desak Wako Padang Cabut Surat Edaran Siswa Ikuti Kemah Akhir Tahun di Sekolah
Sunday, December 15, 2019

On Sunday, December 15, 2019

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang,
Mastilizal Aye 
Infonusantara.net - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye menyayangkan keluarnya Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Padang yang menginstruksikan sekolah-sekolah di Kota Padang agar mengadakan kemah akhir tahun di sekolah masing-masing. 

Surat Ederan yang dimaksud Aye adalah Surat Edaran Sekdako nomor: 421.623/kesra/2019 tentang perkemahan akhir tahun. Di SE itu, sekolah diminta mengirim muridnya 20 orang untuk mengikuti pelaksanaan kemah akhir tahun yang dipusatkan di bumi perkemahan tingkat Kota Padang.  

Sementara itu, SMA/SMK/MA  dan pondok pesantren pada malam tahun baru melakukan perkemahan di masing-masing sekolah. Instruksi walikota tersebut juga berlaku untuk SMP/MTsN, bahkan juga anak-anak SD Murid kelas IV, V dan kelas VI

"Saya sangat menyayangkan keluarnya Surat Edaran tersebut. Saya mendesak Walikota Padang meninjau ulang instruksi tersebut, kalau perlu dibatalkan. Sebab, lebih besar mudarat ketimbang manfaatnya," tegas Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang ini, Sabtu, (14/12) 

Bayangkan, kata pria yang akrab disapa Aye ini, di malam pergantian tahun, seluruh anak-anak terlepas dari pengawasan orang tuanya. Aye pun tak yakin para guru dapat mengawasi para siswa yang banyak saat kegiatan tersebut.

Saya heran, siapa yang memberikan ide gila itu ke Walikota. Terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, siapa yang bertanggungjawab. Apalagi, tidak mungkin para guru bisa mengawasi siswa secara maksimal saat acara itu, karena banyaknya siswa yang mengikuti. Apalagi kegiatan itu pada malam hari dan berada diluar sekolah.

"Kita khawatir lepas kontrol dan tidak terawasi oleh guru atau pembina Pramuka, maka akan terjadi hal-hal yang merugikan generasi muda kota ini kedepannya," ujarnya.

Belajar dari "Tuah Ka Nan Manang, Contoh Ka Nan Sudah", kata Aye, kegiatan kemah semacam itu justru membuka peluang kepada perbuatan yang dilarang adat dan agama. Dan alangkah baiknya, perkemahan akhir tahun di sekolah masing-masing itu ditiadakan untuk menutup peluang ke arah itu.

“Bukankah agama kita memerintahkan, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk", sebagaimana tercantum dalam al Quran surah al-Isra’ ayat 32. Dan saya rasa, perkemahan semacam itu akan membuka peluang ke arah itu, jika tak terkontrol atau terawasi dengan baik," katanya.

Untuk itu, Aye mengimbau Walikota Padang untuk mengeluarkan instruksi penyambutan Tahun Baru 2020 Masehi tak perlu diadakan di luar rumah, apalagi dengan berkemah di sekolah. Cukup dilaksanakan secara sederhana dan bermakna, saat momen pergantian tahun itu datang. 

Beberapa hal yang bisa dilakukan, yakni introspeksi diri mengukur kekurangan dan kesalahan selama setahun kebelakang dan memikirkan upaya perbaikan di masa depan. Misalnya, melalui kegiatan ceramah, tausiah yang dibarengi salat berjamaah dan berdoa menjadi bukti rasa syukur manusia kepada Allah SWT. Sekaligus juga menjadi harapan serta motivasi dalam beribadah dan bekerja di masa depan. Setelah pukul 00.00 WIB, generasi muda pulang ke rumahnya masing-masing dalam pengawasan orang tuanya," pungkas Aye.(inf)

Promo Produk Dan Layanan, PLN UIW Sumbar Tawarkan Diskon 75 Persen Tambah Daya
Thursday, December 12, 2019

On Thursday, December 12, 2019


Pasar Raya Blok A Padang 

Infonusantara.net - Pasar Raya Blok A diserbu oleh pegawai PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Barat. Kedatangan puluhan pegawai, Minggu pagi (12/12) tersebut untuk mempromosikan produk dan layanan PLN saat ini. Acara yang dikemas dalam event bertajuk "Gerebek Pasar" ini mampu menarik perhatian pengunjung dan penjual di Blok A Pasar Raya Padang. 

Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Padang, Jeffri Husni menjelaskan bahwa acara ini bertujuan untuk lebih memperkenalkan produk dan layanan PLN saat ini."Kami datang untuk memperkenalkan lagi promo diskon tambah daya ke pengunjung dan pedagang. Di hari ini ada diskon tambah daya 75% bagi pelanggan Tarif Rumah Tangga yang membeli alat elektronik di toko-toko yang sudah bekerjasama dengan PLN," papar Jeffri Husni.

Tidak hanya menawarkan promo dan layanan PLN, pegawai-pegawai PLN Sumbar pun turut mengajak pengunjung di Blok A untuk mencoba menaiki motor listrik. Puluhan pedagang dan pembeli pun beramai-ramai mendekati motor listrik karena penasaran dan ingin mencoba. Salah satu pengunjung menuturkan sangat tertarik dengan demo masak kompor induksi serta sepeda motor listrik yang dicobanya.

"Dengan Gerebek Pasar ini harapannya PLN bisa langsung menjangkau pelanggan yang sehari-harinya sibuk beraktivitas di pasar dan mungkin belum paham dengan promo diskon dari PLN ini. Sekarang setelah beli alat elektronik pelanggan bisa langsung memproses permohonan naik daya nya di tenda yang sudah kami sediakan di depan" tambah Jeffri Husni.

Antusiasme penjual dan pengunjung tampak dari banyaknya pembeli alat elektronik yang akhirnya memproses tambah daya listrik di rumahnya.

Ditemui di lokasi lain, General Manager PLN UIW Sumbar, Bambang Dwiyanto menegaskan kecukupan listrik di Sumatera Barat. "Listrik di Sumbar ini cukup, jadi sayang kalo momentum ini kita lewatkan. Mari bersama-sama kita ubah gaya hidup kita untuk lebih ramah lingkungan dengan menggunakan alat-alat rumah tangga yang berlistrik," pungkasnya.

Pelanggan yang berminat untuk tambah daya tapi masih terhalang kesibukan pun tidak perlu khawatir. Contact Center PLN 123 dan akun Instagram @pln123_official. Petugas akan siap menerima permintaan pelanggan untuk proses tambah daya dan lainnya.(*/Inf)

Yuk!!. Meriahkan Tahun Baru Anda di Pulau Melihat Lumba-Lumba dan Penyu
Thursday, December 12, 2019

On Thursday, December 12, 2019

dolphin watching
Infonusantara.net - PADANG-Jelang libur akhir tahun 2019 dan mengawali Januari 2020, Nat Dive Sumatra bersama Arsaloka Tours mengajak Anda untuk menghabiskan malam pergantian tahun di pulau. Berbagai rencana telah disiapkan untuk Anda termasuk keluarga, dan kerabat untuk menikmati serta merayakan malam pergantian tahun dengan hal berbeda di Sumatera Barat (Sumbar).

Turtle watching 
Salah satu agen tours di Sumbar mempersembahkan paket hemat khusus untuk meramaikan libur Anda secara bersama-sama, dengan tema Experience of the Marine. Harga paket dimulai harga Rp995.000/orang untuk dua hari satu malam (2H1M). Paket hemat khusus itu, para tamu akan diajak menikmati keindahan bahari di Pulau Pandan atau Kawasan Taman Wisata Perairan Pulau (TWP) Pieh, Sumbar. Bagikan Experience of The Marine kepada keluarga, dan lakukan pemesanan segera sebelum kuota habis, di 0751-8951516, hotline 0813-7622-5434 / 0811-660-1203. Bila lebih lanjut kunjungi kantor kita di Jalan Bundo Kandung No20-28, Padang, Sumbar.

"Tawaran spesial buat tamu Nat Dive Sumatra dan Arsaloka Tours, telah meliputi fasilitas, termasuk agenda untuk memeriahkan pergantian tahun dengan gembira dan bahagia di alam terbuka," kata Erick Smile didampingi Tanhar, Rabu (11/12).

Mulai dari mengenal hewan dilindungi seperti Penyu (Turtle Watching), Historical Island, menjejaki bangunan bekas peninggalan Belanda di tengah pulau. Mengunjungi lokasi sarang semi alami penetasan penyu, melakukan pelepasan tukik (anak penyu). Diajak menikmati keindahan pantai Pulau Pandan (TWP Pieh) hingga sunset menjelang. Kemudian ada Dolphin Watching (monitoring Cetacea/ Mamalia Laut), api unggun, BBQ Jagung dan ikan bakar, hingga pelepasan lampion secara bersama-sama dengan pasangan, keluarga dan atau rekan komunitas di mana pun.

"Kami membuat tamu bahagia, sedalam keinginannya dari lubuk hati untuk mengharapkan yang terbaik, dan sebagai jalan menyelami hidup. Selain itu, para tamu tidak perlu pusing akan fasilitas," kata Tanhar menambahkan.

Pasalnya, manajemen mengutamakan pelayanan, kepuasaan, serta fasilitas bagi setiap tamu atau pelanggan salah satu agen tour di Padang, Sumbar. Katanya, telah meliputi kapal, tiket, makan, tenda, P3K, asuransi jiwa, underwater foto, snorkel, asuransi. Tidak termasuk fasilitas transportasi darat dari lokasi penjemputan ke titik kumpul di Dermaga Muara (Sungai Batang Arau), konsumsi tambahan di luar paket. 

Meski demikian, pihak manajemen menyarankan agar tamu berkeadaan sehat, membawa peralatan obat sendiri selain disediakan manajemen. Ini tentunya agar memeriahkan pergantian tahun gembira dan menjadi pengalaman baru untuk dibagikan kepada relasi, keluarga dan dinding media sosial pribadi, "Semoga Anda Puas dengan pelayanan kami dan sampai jumpa pada kegiatan menarik lainnya," tutup Erick Smile. (*)


PLN Peduli Pendidikan, Bantu MAN Insan Cendekia Padang Pariaman
Wednesday, December 11, 2019

On Wednesday, December 11, 2019


Infonusantara.net-Pendidikan merupakan kunci untuk memutus rantai ketidakmampuan dan kemiskinan di masyarakat, karena itulah kita sebagai bagian dari masyarakat punya tanggung jawab yang sama untuk memajukan pendidikan di Indonesia, demikian diungkapkan General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Barat, Bambang Dwiyanto saat acara penyerahan bantuan PLN Peduli ke MAN Insan Cendekia, Toboh, Kabupaten Padang Pariaman, Rabu (11/12/2019)

Meski diguyur hujan siang itu, acara penyerahan bantuan PLN Peduli ini tetap berlangsung meriah, yang turut dihadiri oleh Wakil Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur dan Kepala Kankemenag kabupaten Padang Pariaman.  

“ Alhamdulillah PLN UIW Sumbar mendapatkan kesempatan untuk memberikan bantuan berupa tempat wudhu dan toilet untuk masjid di dalam lingkungan sekolah MAN Insan Cendekia ini. Kami berharap, bantuan ini berguna dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh murid, keluarga besar MAN Insan Cendekia dengan sebaik-baiknya” tambah Bambang Dwiyanto.

Bambang Dwiyanto juga berharap seluruh warga sekolah dan di sekitarnya turut serta berperan aktif dan peduli terhadap asset PLN. Harapannya, agar warga sekitar dan anak-anak kami turut serta menjaga asset PLN demi keamanan dan keselamatan warga. "Jangan sungkan untuk melapor jika ada kondisi asset PLN yang dianggap membahayakan keselamatan warga, langsung lapor,"ungkapnya. 

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur mengucapkan terima kasih kepada PLN yang telah menyalurkan bantuan untuk MAN Insan Cendekia ini, semoga kedepannya masih akan ada bantuan lain yang disalurkan. 

"Melalui kesempatan ini, saya juga menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk membayar listrik tepat waktu, jangan terlambat, itu juga untuk kebaikan dan kenyamanan Bapak Ibu sekalian," ungkap Suhatri Bur.

PLN Peduli hadir sebagai perwujudan tanggung jawab PLN terhadap kondisi masyarakat sekitar. Tidak hanya bidang pendidikan, bantuan untuk pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat pun kerap diberikan PLN kepada komunitas masyarakat di Sumatera Barat.(hm)

Besaran Bantuan Hibah Bansos, Andri Yulika: Hanya Dua Poin yang Direvisi Walikota Padang Dari Perwako Nomor 11 Tahun 2018
Wednesday, December 11, 2019

On Wednesday, December 11, 2019


Infonusantara.net - Anggota DPRD Kota Padang periode  2019-2024 berhasil mendesak Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah untuk merevisi Peraturan Walikota ( Perwako) Padang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Besaran Hibah dan Bansos.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, membenarkan hal tersebut. Atas inisiatif DPRD Kota Padang, tambah Aye, Walikota Padang setuju Perwako Nomor 11 Tahun 2018 tersebut direvisi dengan besaran hibah per masjid nya dari Rp.50 juta menjadi Rp100 juta dan per mushalla dari Rp.25 juta menjadi Rp.50 juta. 

Termasuk bantuan hibah kepada ormas, organisasi kepemudaan, LSM dan makjelis taklim dinaikan menjadi 100 persen dari sebelumnya, sesuai Perwako Nomor 11 tahun 2018 tersebut. 

"Namun demikian sambung Aye, kita masih menunggu hasil revisi Perwako tersebut. Pada prinsipnya pemko sudah setuju untuk merevisinya," ungkap Mastilizal Aye, ketika dikonfirmasi media ini, Rabu (11/12)

Lebihlanjut menurut Aye, plafon sebesar Rp.50 juta untuk masjid dan Rp.25 juta untuk mushalla dinilainya terlalu kecil. Termasuk hibah kepada organisasi masyarakat dan ormas-ormas lainnya. Padahal, keberadaan mereka sangat dibutuhkan di Kota Padang, sebab mereka bagian dari penunjang keberhasilan program pemerintah selama ini.

“Dana sebesar itu tak memadai untuk mendukung program walikota di bidang keagamaan maupun di bidang pemberdayaan masyarakat yang akan diinisiasi masyarakat seperti mendukung Padang jadi kota penghafal Quran dan program keagamaan lainnya," pungkasnya. 

Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Padang, Andri Yulika melalui selulernya saat dikonfirmasi mengakui memang benar dan baru saja telah dilakukan revisi atau perubahan dari Perwako Nomor 11 Tahun 2018 tentang Besaran Hibah dan Bansos. 

Dikatakannya, dalam revisi Perwako Nomor 11 Tahun 2018 ini, hanya dua poin yang direvisi atau dirubah,yakni dengan merubah besaran bantuan hibah kepada masjid - masjid dan mushalla. Dimana sebelumnya bantuan per masjid nya Rp.50juta, bisa maksimal menjadi Rp.100juta dan mushalla sebelumnya Rp.25juta, bisa maksimal menjadi Rp.50juta.

Hanya untuk dua poin itu saja yang dirubah dengan merubah besaran bantuan hibah untuk masjid dan mushalla. Sementara untuk poin - poin lainnya, tegas Andri Yulika, seperti bantuan hibah kepada ormas, organisasi kepemudaan, LSM, makjelis taklim dan lain sebagainya  dalam Perwako ini tidak ada perubahan sama sekali. 

"Perubahan ini berlaku nantinya pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2020," pungkasnya. (inf)