PILIHAN REDAKSI

Pilkada 2024,KPU Sijunjung Buka Seleksi Calon Anggota PPS

    INFONUSANTARA.NET,Sijunjung -- Menghadapi Pilkada 2024, KPU Kabupaten Sijunjung mulai membuka seleksi calon anggota Panitia Pemungutan ...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

 Kominfo Bersama Komisi I DPR RI Mengembangkan Program Diskusi Publik Dalam Rangka Merajut Kebhinekaan Yang Bijak Bermedia Sosial
Saturday, October 12, 2019

On Saturday, October 12, 2019


Infonusantara.net - Kementerian Komunikasi dan Informatika mengajak generasi muda untuk memperteguh semangat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman bangsa Indonesia, antara lain dengan bijak dalam menggunakan media sosial di era digital saat ini. 

Anggota Komisi I DPR RI,  Dapil Sumbar I , Dasrizal Basir menyampaikan bahwa kehadirannya dalam kegiatan diskusi publik yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Padang, Sumatera Barat, Jum'at (11/10 /2019) adalah dalam rangka melaksanakan kerja sama antara Komisi I DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan informasi (Kominfo).

"Yaitu bersama -sama mengembangkan program Diskusi Publik Dalam Rangka Merajut Kebhinekaan Yang Bijak Bermedia Sosial, " ujarnya usai melakukan pembukaan kegiatan diskusi publik tersebut pada sejumlah awak media. 

Dasrizal mengatakan, kita tahu negara kita ini adalah negara yang besar, dimana negaranya termasuk negara yang aktif didalam menggunakan media sosial. Dari 260 juta jumlah penduduk kita, separoh nya adalah pengguna kebutuhan internet. Ini jumlah yang cukup besar sekali. 

Kepala Dinas Kominfo Sumbar Yeflin Luandri bersama Anggota Komisi I DPR RI Dasrizal Basir, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik,Selamatta Sembiring disambut dengan Tari Pasambahan pada pembukaan acara Forum Diskusi Publik, Jum'at (11/10/2019)

Nah untuk itulah kita bersama - sama dengan Kominfo turun kedaerah - daerah pemilihan memberikan arah yang baik melalui diskusi dan metode yang tepat dalam menggunakan media sosial yang tepat untuk persatuan dan kesatuan. "Ini lah program yang sama sama kita jalankan bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)  " paparnya. 

"Harapan kedepannya pada program ini agar frekuensi nya ditambah lagi,juga dalam bentuk yang lebih canggih lagi yang dikembangkan serta dengan jumlah audiens yang lebih banyak. Kemudian untuk wilayah Sumbar I sendiri sesuai Dapil saya ungkap Dasrizal Basir, bersama Kominfo sudah turun langsung dan sebagian besar daerah- daerahnya sudah kita sosialisasi kan program ini, " pungkasnya. 

Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera Barat, Yeflin Luandri mengatakan untuk era digital saat ini sekitar 50 hingga 60 persen pengguna handphone yang menggunakan media sosial dengan level tertinggi adalah melalui Instagram dan kedua di media sosial Facebook. Untuk pengguna media sosial ini yang paling banyak adalah dari kaum milenial, para  pelajar SLTA dan siswa kampus perguruan tinggi.

"Ia mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Kominfo telah mengalokasikan program yang namanya media literasi yang baik, edukasi dan cerdas. Kita menghimbau agar masyarakat cerdas dan bijak dalam menggunakan media sosial untuk berbagai elemen dan level diseluruh Indonesia, " sebutnya. 

Lebihlanjut disampaikan, dari berbagai mediasi, sosialisasi dan edukasi dari program Kementrian Kominfo ini telah menyebar ke seluruh indonesia. Kita sudah melakukan launching sejak tahun 2018 tentang antisipasi Hoaks, mulai Kominfo provinsi hingga kota. Mudah-mudahan ini salah tagar mengantisipasi perpecahan dengan adanya penyebaran berita Hoaks melalui media sosial di Indonesia. Kominfo menghimbau bagaimana bijak dalam menggunakan media sosial. 

Untuk landasan hukum terkait Hoaks di media sosial ada dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017, kemudian UU formalnya melalui UU IT yang  sudah diterapkan oleh kepolisian dan Forkopimda. Cuma kita juga perlu PPNS untuk UU IT, karena ini belum ada, "pungkasnya. 

Dalam forum diskusi kebangsaan yang digagas Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Komisi I DPR RI tersebut, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik,Selamatta Sembiring menegaskan, Kita jangan baper (terbawa perasaan-red), jangan mudah emosi, anda harus kepo sebelum share informasi, ingat jarimu macan tutulmu posting yang penting, bukan yang penting posting, 

Di era post truth ini, Selamatta Sembiring, menghimbau generasi muda agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar di media sosial dan jangan mudah menyebarkan pesan yang belum jelas kebenarannya.

Lebihlanjut disampaikan, di era digital saat ini, internet bagai pisau bermata dua, di satu sisi bisa mempererat rasa persatuan, namun di sisi lain, internet bisa pula memecah belah kita sebagai satu bangsa, terutama bagi generasi muda jika tidak bijak dalam penggunaannya.

Hoaks, radikalisme, penipuan, pornografi, bullying, prostitusi, pelanggaran HKI, SARA dan ujaran kebencian adalah ancaman bagi generasi muda melalui internet. Ini menjadi tantangan kita di media sosial. Oleh karena itu, Direktur TKKP ini  mengajak semua generasi mudah untuk memperteguh persatuan dan 
kesatuan.

Menurutnya, kemerdekaan Negara Republik Indonesia diperoleh tidak mudah namun melalui perjuangan yang heroik dengan mengorbankan harta, benda, bahkan nyawa, dan darah para pahlawan pejuang kemerdekaan. NKRI tidak lah turun dari langit, bukan pula tumbuh begitu saja dari bumi. 

"Agar kemerdekaan NKRI ini abadi tentu harus dijaga dan dikelola untuk mewujudkan tujuannya, yakni kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Inilah yang mempersatukan kita saat ini, bersatu padu berjuang keras mengejar ketertinggalan dalam mensejahterakan rakyat secara adil, dan ini dilakukan serius oleh pemerintah saat ini, " pungkasnya. (inf)

Hari Batik Nasional,  PLN UIW Sumbar Bagikan Puluhan Canting Elektrik ke Pengrajin Batik di Padang
Wednesday, October 02, 2019

On Wednesday, October 02, 2019

General Manager Bambang Dwiyanto beserta jajaran Management PLN UIW Sumbar bersama Fitri pemilik workshop batik 
"Batik sudah menjadi identitas Nasional Bangsa Indonesia, dari Sabang hingga Merauke pemakaian batik sudah menjadi hal yang lazim". 

Infonusantara.net - PT PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Barat turut berpartisipasi dalam memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober 2019 ini. Selain mewajibkan penggunaan batik untuk seluruh pegawai di hari itu, PLN UIW Sumbar juga membagikan puluhan canting elektrik dan kompor induksi bagi pengrajin batik di Padang dan sekitarnya.

Selain untuk lebih memasyarakatkan Shifting Electricity Lifestyle, pemberian canting elektrik dan kompor induksi kepada para pengrajin batik, juga merupakan bentuk kepedulian dan apresiasi PLN UIW Sumbar terhadap kerajinan batik Tanah Liek sebagai kearifan lokal Ranah Minang.

Kegiatan yang dipusatkan di workshop batik tanah liek di daerah Marapalam Padang ini, dihadiri langsung oleh General Manager, Bambang Dwiyanto dan jajaran Management PLN UIW Sumbar.

“Pemberian canting elektrik ini sebagai wujud apresiasi dan kepedulian PLN UIW Sumbar terhadap keberadaan pengrajin tradisional sekaligus untuk memperkenalkan shifting electricity lifestyle. Dengan canting elektrik dan kompor induksi, diharapkan pengrajin akan lebih terbantu saat proses membatik. Karena selain lebih praktis dan bersih, keamanan dan kenyamanan pembatik akan lebih terjaga, karena tentunya risiko terkena lilin panas juga akan berkurang” papar Bambang.

Pemilik workshop batik, Fitri pun mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan PLN UIW Sumbar. “Saya mengucapkan terima kasih kepada PLN, atas kunjungan dan perhatian yang diberikan kepada kami.
Semoga dengan pemberian canting elektrik dan kompor induksi, proses membatik bisa lebih cepat selesai, karena selama ini untuk membatik 1 kain membutuhkan waktu kurang lebih 2 hari. Selain itu penggunaan kompor dengan minyak tanah juga mengharuskan kami menyediakan bahan bakar minyak tanah lebih dari 2 liter setiap harinya. Dengan kompor induksi ini, tinggal colok saja sudah bisa langsung digunakan, tidak perlu repot beli minyak” jelas Fitri.

General Manager beserta jajaran Management pun terlihat antusias mengajukan pertanyaan seputar proses untuk menghasilkan kain batik, tidak lupa mencoba untuk membatik dengan menggunakan canting tradisional. “Wah ternyata susah juga, apalagi harus hati-hati, kalau tidak bisa terkena lilin panas” ungkap Bambang saat mencoba menuangkan lilin di atas kain yang sudah digambar pola batik.

Kegiatan pembagian canting elektrik ini juga dilaksanakan di beberapa tempat di unit kerja PLN UIW sumbar, dengan harapan semakin banyak pengrajin yang mulai beralih ke canting elektrik karena lebih bersih, praktis dan tentunya lebih nyaman.(Inf/hms)

Didenda 350 Ribu Derek Mobil Parkir Sembarangan, Surya Jufri Bitel Minta Dishub Padang Jangan Tebang Pilih
Tuesday, October 01, 2019

On Tuesday, October 01, 2019


Infonusantara.net - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang akan melaksanakan menderek kendaraan yang parkir sembarangan di jalanan. Penerepan derek ini ditetapkan pada 1 oktober 2019. Kendaraan yang kedapatan parkir di pinggir jalan diderek ke Kantor Dishub di Jalan Sutan Syahril Mata Air.

Kendaraan yang parkir sembarangan, pertama kali bannya digembok selama 15 menit, jika dalam 15 menit pemiliknya tidak datang langsung diderek ke Kantor Dishub Kota Padang. Bagi kendaraan yang kena derek ke Kantor Dishub Kota Padang, pemilik akan dikenakan denda Rp350 ribu saat mengambil kendaraanya.

Untuk itu,  Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang, Dian Fakri diminta untuk tidak tebang pilih dalam melakukan penertiban parkir sembarangan dengan gembok dan derek mobil yang direalisasikan oleh Dishub terhitung per 1 Oktober 2019. Penertiban hendaknya dilakukan berdasarkan asas keadilan.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kota Padang, Surya Jufri Bitel saat dihubungi Posmetro, Selasa (1/10). Dia menuturkan, penertiban diharapkan dapat betul-betul dilakukan di semua lini. Sehingga tujuan utama penertiban sampai pada semua lapisan masyarakat.

"Tidak ada tebang pilih, tidak melihat itu mobil siapa-siapa, yang penting kalau ada parkir sembarang Dishub harus segera lakukan tindakan sehingga arus lalu lintas disemua sisi akan segera membaik," kata wakil rakyat yang sapaan akrabnya Bitel ini.

Bitel yang duduk di Komisi II DPRD Kota Padang membidangi perekonomian dan keuangan ini menilai kinerja Dishub untuk menindak parkir liar patut didukung. Sebab, peraturan tersebut tujuannya tentu untuk kenyamanan dan ketertiban bagi semua pengguna jalan raya.

Kendati demikian, penindakan itu seharusnya dibarengi dengan gencar sosialisasi kepada pengguna jalan supaya dapat dimengerti dan tidak terjadi kesalahpahaman. Sehingga jika mobil pengguna jalan yang parkir sembarangan ketika mendapatkan derek dari Dishub bisa dipahami.

"Saya mendukung itu tetapi perlu sosialisasi lebih gencar lagi ke masyarakat harus bisa dimengerti," kata Politisi dari Partai Demokrat ini.

Terkait biaya denda Rp350 ribu saat pengambilan kendaraan yang diderek, menurut Bitel, tindakan tersebut dapat memberikan sanksi kepada pelanggar aturan lalu lintas yang kerap parkir sembarangan. Jika tidak diberi denda, kata dia, maka tidak akan ada bentuk efek jeranya kepada mereka.

"Saya rasa mengenai denda bentuk resiko terhadap yang melanggar aturan. Wajar saja, ini sebagai wujud bentuk dari sanksi terhadap pelanggar. Kita berharap denda itu menjadi efek jera bagi pelanggar lalu lintas," pungkasnya. (inf/mil)

ACT Buka Crisis Center Tragedi Kemanusiaan Wamena di Sumatera Barat
Tuesday, October 01, 2019

On Tuesday, October 01, 2019

ACT Sumatera Barat bersama korban saksi tragedi kemanusiaan di Wamena 
Infonusantara.net -Pembaruan informasi atas dampak tragedi kemanusiaan di Wamena dibutuhkan. Untuk itu, ACT pada Selasa (01/10) membuka crisis center di kantor ACT Sumbar untuk memberikan informasi akurat kepada publik sekaligus menjadi tempat pengaduan orang hilang serta penerimaan donasi.

Menanggapi konflik sosial yang terjadi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sumatera Barat Selasa (01/10) membuka crisis center di Kantor ACT Sumatera Barat dan Bandara Internasional Minangkabau. Crisis center ditujukan menjadi pusat data atas dampak konflik sosial yang terjadi di Wamena.

Kepala Cabang ACT Sumatera Barat Zeng Wellf mengatakan, crisis center yang dibuka di Kantor ACT Sumbar akan memberikan informasi kepada publik tentang data dan situasi terkini dari Papua secara akurat.

Seluruh lapisan masyarakat dapat mengunjungi dan mendapatkan informasi terkini tentang Wamena. Data-data yang crisis center ACT terima berasal dari tim yang berada di Papua saat ini.“Crisis center ini digawangi oleh tim Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) dengan penguasaan bidang tertentu,” jelasnya, Selasa (01/10).

Saat ini, tim ACT juga sudah berada di Sentani dan sebagian lagi akan menuju Wamena. Tim tanggap darurat tersebut akan mengirimkan informasi terkini ke crisis center di Padang. Tiap pagi dan sore akan ada pembaruan informasi.
Crisis center ACT di Padang juga menjadi pusat pengaduan orang hilang atau yang menjadi korban krisis kemanusiaan di Wamena. Pihak-pihak yang nantinya merasa kehilangan keluarga di Wamena dapat menghubungi crisis center ACT.

Tak hanya itu, data dari crisis center juga dapat menjadi rujukan berbagai pihak. Tiap harinya akan ada pembaruan informasi tentang pengungsi, korban, hingga eksodus yang terjadi di Papua.

Selain itu, crisis center juga menjadi tempat bagi masyarakat yang ingin berdonasi bagi warga terdampak konflik sosial. Nantinya ACT akan menyalurkan bantuan itu. “ACT juga akan memberikan santunan bagi korban konflik yang meninggal dunia.,” tambah Zeng Wellf.

Lanjutnya, Untuk tahap pertama ini Insya Allah kita kita memulangkan 97 orang Perantau Minang dari Sentani, Papua hari Kamis (3/10) dan 3 orang tim ACT yang akan mendampingi Perantau Minang ini menuju Padang. Kita akan memulangkan Perantau Minang ini melalui pesawat Batik Air dari Bandara Sentani, Papua 08.45 WIT menuju Bandara Internasional Minangkabau, Padang.


Santunan untuk korban jiwa
Ahad (29/9) lalu, ACT menyerahkan santunan kepada korban meninggal dunia akibat konflik sosial di Wamena. keluarga Muhammad Iswan dan keluarga Linda yang tinggal di Pesisir Selatan, Sumatra Barat mendapatkan santunan.Santuanan ini diserahterimakan oleh ACT Sumbar.

Aan Saputra dari tim Program ACT Sumbar mengatakan, ada sembilan korban meninggal dunia akibat konflik sosial di Wamena yang berasal dari Pesisir Selatan. Mereka merantau ke Papua untuk bekerja. “Duka yang sangat mendalam bagi keluarga ketika mendapatkan kabar keluarganya menjadi salah satu korban konflik sosial,” ungkap Aan.(*)

ACT Sumbar Sambangi Rumah Duka Korban Tragedi Kemanusiaan Wamena-Papua
Monday, September 30, 2019

On Monday, September 30, 2019


Infonusantara.net -Tragedi Kemanusiaan yang terjadi Wamena - Papua pada 23 september 2019 lalu menyisakan luka yang sangat mendalam. Terutama bagi Masyarakat di Ranah Minang tentunya. Dari 33 orang yang meninggal dunia terdapat 9 orang diantaranya merupakan perantau minang yang  berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan. Mereka datang ke Wamena untuk berdagang mencari hidup dan menafkahi keluarga di kampung. Kini mereka pulang tanpa nyawa dan tinggal luka bagi keluarga di kampung.

Hari ini (29/9), tim Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sumatera Barat (Sumbar) berangkat menuju ke rumah duka untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada keluarga korban. Stelah sampai disana tim ACT Sumbar menemui Keluarga Bapak Zal (35) di Sungai Rampan, koto Nan Tigo IV koto Hilie, Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Bapak Zal merupakan korban yang selamat dari tragedy kemanusian di Wamena-Papua ini namun Istri dan Anak Beliau tidak dapat selamat.

Menurut keterangan dari Bapak Zal, “Kami ketika itu melihat orang berkerumunan beramai-ramai mendatangi kios-kios, termasuk ke kios kami. Kami dikepung di di dalam rumah yang ada dibelakang kios, jumlahnya sekitar 30-an. Dan Kami sudah pasrah untuk mati semua. Ada Keponakan kami yang bernama Yoga menahan pintu. Namun kerumunan diluar memaksa untuk membuka pintu. Kami dilempari dan ditembaki dengan panah.

Lanutnya, Yoga ini sudah berdarah-darah dan dia lalu pergi keluar namun pada akhirnya Yoga ini kena bunuh. Mereka itupun masuk di dalam lalu ditikamnya lah kami. Setelah itu mereka keluar ambil bensin lalu dibakarnya lah kami. Saya, tiba-tibangun bangun dengan setengah tersadar dan meminta bantuan kepada teman-teman yang ada di Kodim sana. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan mobil tidak bisa lewat. Dua jam setelah itu barulah bantuan datang. Saya mengalami luka bakar di beberapa badan saya. Anak dan Istrisaya sudah terbakar. Saya langsung dibawa ke Rumah Sakit untuk langsung diobati pihak medis.

Setelah dari tempat Zul, tim ACT Sumbar bersama Dinas Sosial Kabupaten Pensisir Selatan mendatangi Keluarga Bapak Darwin, yang mana anaknya yang bernama Muhammad Iswan (24) menjadi korban tragedi kemanusiaan di Wamena-Papua.

Menurut Keterangan Bapak Darwin yang merupakan orang tuanya mengatakan,” Muhammad Iswan atau panggilan keseharian Iwan sudah merantau selama 3 tahun di Wamena-Papua. Iwan  dua hari sebelum kejadian sempat mengontak kami dan menginformasikan bahwa keadaan disini semakin tegang dan chaos. Saya mendapat kabar Iwan sudah meninggal yakni pukul 22.00 WIB”.

Lanjutnya, Iwan ke Papua untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga. Dia merantau 3 tahun yang lalu pamit untuk bekerja di Papua. Namun, kami tidak menyangka dengan adanya kejadian ini anak kami Iwan meninggal Dunia akibat Tragedi Kemanusiaan di Wamena-Papua ini, tutupnya sambil mengusap air matanya yang mengalir saat beliau bercerita kepada Tim ACT Sumbar.

Zeng Wellf selaku Kepala Cabang ACT Sumbar menyatakan, “InsyaAllah kami akan terus berkomitmen untuk membantu keluarga korban yang menjadi tragedi kemanusiaan di Wamena-Papua. Saat ini tim ACT juga sudah berada di Posko Kemanusiaan Jayapura, Papua. Disana kami telah membuka layanan kesehatan dan memberikan bantuan logistik untuk para pengungsi tentunya. Dan kami akan terus menguapayakan untuk memenuhi kebutuhan dari para pengungsi termasuk mencoba memfasilitasi yang ingin balik ke kampong halamannya.”ungkapnya (*)

Arnedi Yarmen Minta Wako Sikapi Catatan Fraksi di DPRD Padang Secara Konkret
Saturday, September 28, 2019

On Saturday, September 28, 2019

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Arnedi Yarmen 
Infonusantara.net - Dalam paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi seluruh fraksi DPRD Kota Padang menyetujui RAPBD No 29 Tahun 2019. Namun ada raport merah dari penyampaian pandangan fraksi fraksi dengan catatan dan masukan guna membangun dan memperbaiki kinerja OPD dilingkungan Pemko Padang.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Arnedi Yarmen meminta Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah menyikapi pandangan fraksi-fraksi di DPRD Kota Padang terkait APBD perubahan 2019 secara konkret.

"Kita lihat dari catatan atau pandangan akhir fraksi terhadap APBD perubahan, itu kan tuntutan yang harus disikapi oleh wali kota dan jajarannya, terutama terkait pendapatan," ungkap Arnedi Yarmen usai rapat paripurna pengesahan APBD Perubahan 2019, Jumat (27 /9).

Ia mengatakan, pendapatan tersebut disamping penambahan, dikhawatirkan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Dampaknya nanti, kata Arnedi, akan berpengaruh kepada belanja. Terutama belanja langsung jelas akan terpengaruh.

"Tentu ini harus disikapi dan dipola, bagaimana pencapaian PAD ini secara konkret. Artinya, harus dibuatkan progres capaian dari target tadi. Kita meminta wali kota menyikapi ini secara konkret," ujarnya.

Terkait permintaan sebagian fraksi agar wali kota mengganti beberapa orang kepala OPD terkait capaian kinerja, Arnedi menegaskan semuanya terpulang kepada wali kota.

"Kalau kawan-kawan menyorot pergantian kepala OPD terkait target yang tidak tercapai, ya itu sah-sah saja. Tapi secara keseluruhan, kata Arnedi Yarmen, pihaknya optimis terkait pencapaian target PAD tersebut,"katanya.

"Sebenarnya kegagalan itu diakhir nanti. Kita tunggalah waktu 4 bulan ini untuk mereka mencapainya. Sebenarnya kegagalan itu diakhir nanti. Apalagi lagi TAPD sudah memiliki pola untuk itu. Saya masih optimis target itu tercapai," pungkas Wakil Ketua DPRD Kota Padang ini.(Inf/by)

ACT Sumbar Kirim Bantuan Darurat Asap Menuju Riau
Friday, September 27, 2019

On Friday, September 27, 2019


Infonusantara.net- Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap Sumatera Barat (ACT Sumbar) mengirim truk Kemanusian untuk membantu korban bencana kabut asap di Riau. Pelepasan truk Kemanusian dilakukan di kantor ACT Sumbar, Jln. S.Parman No. 170 C Ulak Karang Selatan, Kota Padang, Jumat (27/9).

Kepala ACT Cabang Sumbar Zeng Wellf mengatakan pengiriman truk Kemanusian ini bentuk kepedulian terhadap korban kabut asap di Sumatera, yakni Riau dan Jambi.

“ACT Sumbar hari ini mengirim bantuan logistik untuk saudara kita di Riau. Untuk tahap pertama ini sebanyak tujuh ton beras yang kita himpun dari masyarakat” ungkapnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, selain bantuan logistik pihaknya juga telah mengirim sejumlah relawan.

“Sebelumnya kita telah mengirim sepuluh relawan ke Riau yang terdiri dari tim rescue dan tim kesehatan. Selain itu kemarin juga relawan ke Jambi untuk membantu pemadaman, karena disana masih banyak titik api,” ungkapnya.

Dirinya menambahkan, selain ACT Sumbar, besok ACT Aceh juga akan menyalurkan bantuan, “Bantuan akan terus mengalir, hari minggu ACT Medan akan mengirimkan bantuan juga untuk suport saudara kita di Riau dan Jambi, mohon doa agar lancar,” tutupnya.(*)

Minta Dimutasikan, Pandangan Akhir Fraksi DPRD Sejumlah OPD Pemko Padang Dapat Raport Merah
Friday, September 27, 2019

On Friday, September 27, 2019

Suasana Paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi fraksi DPRD Padang tentang APBD Perubahan 2019 
Infonusantara.net -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang gelar paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi fraksi tentang APBD Perubahan Tahun 2019, Jum'at(27/9) di ruang sidang utama gedung DPRD Kota Padang, Jalan Sawahan Timur No.50 Kecamatan Padang Timur,Kota Padang. 

Dalam paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi tersebut seluruh fraksi DPRD Kota Padang menyetujui RAPBD No 29 Tahun 2019. Namun  dengan catatan dan masukan guna membangun dan memperbaiki kinerja OPD dilingkungan Pemko Padang. 

Penyampaian pandangan akhir fraksi dari partai Gerindra didapati untuk sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapat raport merah dan disarankan untuk dimutasikan. 

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra, Mastizal Aye pada rapat paripurna  penyampaian pandangan akhirnya fraksi-fraksi DPRD Kota Padang.

Dalam paripurna tersebut Walikota Padang mengapresiasi pendapat anggota dewan. Selaku pimpinan kota, Mahyeldi mengucapkan terima kasih atas harmonisnya sinergis kedua lembaga tersebut.(Inf)

Ugal -ugalan, Helmi Moesim: Sudah Saatnya Dishub Tertibkan Angkutan Kota Sesuai Aturan
Thursday, September 26, 2019

On Thursday, September 26, 2019

 Anggota Komisi III DPRD Kota Padang,
 Helmi Moesim dari Partai Bekarya
"Guna memberikan rasa nyaman pada masyarakat dalam berkendaraan. Sudah saatnya Dishub Padang tertibkan angkutan kota sesuai aturan "

Infonusantara.net- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Helmi Moesim mendukung rencana Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang dalam melakukan razia terhadap mobil angkutan kota (Angkot). 

Menurutnya, sudah saatnya angkutan kota ditertibkan. Melihat selama ini, angkutan kota banyak yang ugal - ugalan, "kita minta Dinas Perhubungan Kota Padang bisa menertibkan sesuai aturan," kata anggota Komisi III tersebut, Kamis (26/9).

"Selaku anggota DPRD Padang kita sangat mendukung program yang telah direncanakan oleh Dinas Perhubungan dalam rangka menertibkan angkutan kota. Karena salah-satu tujuannya adalah menertibkan, membuat rasa nyaman masyarakat lain dalam berkendaraan," tambahnya Helmi Moesim.

Kesempatan itu, Ketua Fraksi Persatuan Berkarya Nasdem ini mengingatkan, agar para sopir angkutan tidak ugal ugalan dalam berkendara. Karena keamanan dan kenyamanan penumpang ada dalam kendali sopir angkutan tersebut.

Kita saling menjaga sajalah, jangan hanya untuk mengejar setoran keselamatan orang lain diindahkan. Sopir angkutan harus menghormati pengendara lainnya dan saling menjaga keselamatan," pungkas Helmi Moesim. (Arman)

Bantu Korban Kabut Asap, ACT – MRI Memberangkat Sepuluh Orang Relawan Menuju Pekanbaru
Monday, September 23, 2019

On Monday, September 23, 2019

Relawan ACT -MRI berangkat ke Pekanbaru Riau bantu masyarakat korban kabut asap 
Infonusantara.net - Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) Sumatera Barat terus berkomitmen memberikan bantuan untuk masyarakat yang terkena dampak kabut asap. 

Saat ini tim dari ACT-MRI Sumatera Barat telah memberikan ribuan masker ke daerah-daerah di Sumatera Barat yang terkena dampak kabut asap. Dan ACT-MRI Sumatera Barat terus berkomitmen untuk membantu korban kabut asap ini baik masker maupun berupa logistik nantinya akan langsung kita kirim dari Padang menuju Jambi dan Riau yang merupakan titik api kebakaran hutan dank abut asap terparah.

Kita dari tim ACT-MRI Sumatera Barat terus berkomitmen untuk memberikan bantuan terbaik kita. ACT sendiri akan kembali melayarkan Kapal Kemanusiaan Kabut Asap ini dengan bantuan 1000 Ton logistik untuk Sumatera dan Kalimantan.

Tidak hanya itu saja, Senin (23/9) ACT Sumatera Barat kembali mengirimkan 10 relawan yang tergabung dalam Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) Sumatera Barat. Hal ini diungkapkan Zeng Wellf selaku Branch Manager ACT Sumatera Barat.

“Pemerintah Riau sudah mengeluarkan status darurat pencemaran udara karena Kabut Asap ini. Melihat situasi yang demikian hari ini kita mengirimkan 10 relawan menuju Riau. 10 relawan inilah yang nantinya akan membantu Tim ACT dan MRI Pekanbaru dalam memberikan bantuan terhadap masyarakat nantinya " ungkap Zeng Wellf.

“10 relawan ini adalah relawan terlatih dibidangnya, dan telah melalui seleksi baik dibidang kesehatan maupun dibidang rescue yang siap diturunkan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak kabut asap di Riau, "tutur Bandi selaku Koordinator relawan yang turun langsung menuju Riau.

Berbekal dengan Hutang, Sanggar Asal Garegeh Bukittinggi Mentas di Paris
Friday, September 20, 2019

On Friday, September 20, 2019

Foto:(ist)
Infonusantara.net -- Salah satu sanggar yang berasal dari kelurahan Garegeh kota Bukittinggi, yaitu Sanggar Tari Nusantara Minangkabau (Gastarana) diundang oleh KBRI Prancis dan KWRI UNESCO untuk tampil pada acara Bulan Indonesia pada Kamis (19/09) di Paris Prancis.

Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap RI UNESCO, Surya Rosa Putra menyebutkan bahwa acara Bulan Indonesia ini adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk mempromosikan keragaman warisan budaya alam Indonesia.


"Kegiatan Bulan Indonesia ini diselenggarakan, selain untuk mempromosikan berbagai warisan budaya alam Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO, juga menjadi kampanye tak langsung beberapa nominasi budaya tak benda (intangibale cultural heritage) Indonesia oleh UNESCO", terang Surya Rosa Putra secara tertulis dalam surat undangan yang dilayang ke Sanggar Gastarana tertanggal 22 Juli 2019 lalu.


Ia menambahkan pada acara Bulan Indonesia ini, juga ada pertunjukan seni seperti pementasan seni tari, pameran seni rupa, seni music, pantun serta festival kuliner nusantara. Dan, salah satu pengisi acara ini adalah sanggar yang berasal dari kota Bukittinggi Sumatera Barat yaitu sanggar Gastarana.

Sementara itu, pimpinan sanggar Gastarana, Zami Sofa yang dihubungi via chat WhatsApp mengucapkan banyak terimakasih kepada Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap RI UNESCO, Surya Rosa Putra yang telah mengundang dan menjamu anggota sanggar Gastarana selama di Paris Prancis.

"Dapat undangan dan berkesempatan untuk mengisi acara kesenian bertaraf internasional di Paris Prancis, merupakan kebanggaan dan kehormatan besar bagi kami. Bahkan, setiba kami di Paris, kami langsung dijamu dan diundang nginap di rumah Pak Dubes", kata Alumni ASKI Padang Panjang angkatan 93 ini.

Sanggar Gastarana, kata Da Oz adalah sanggar kecil dari kelurahan Garegeh kota Bukittinggi yang diundang untuk menampilkan kesenian tradisonal Minangkabau di pentas internasional. Tujuan sanggar Gastarana tampil di Paris adalah untuk memperkenalkan dan mengembangkan budaya Sumatera Barat atau budaya Minangkabau di pentas internasional.

"Pada pementasan di Paris, sanggar Gastarana menampilkan Tari Rantak yang berkalaborasi dengan Ibu Dubes, dan penampilan kedua adalah Tari Piring Tigo Sapilin. Dan, Insya Allah pada tahun 2020 nanti, Sanggar Gastaran akan dinundang lagi dengan karya-karya tarian yang baru. Dan, semoga tahun depan, kita bisa didampingi oleh Pemda Sumbar ataupun Pemko Bukittinggi", harap Da Oz, Jumat (20/09) via chat WhatsApp

Sebagai warga kelurahan Garegeh kota Bukittinggi, Da Oz mengatakan, mereka sangat bangga sekali bisa tampil dan membawa nama kelurahan Garegeh di pentas internasional.

"Kami juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sanggar Gastarana baik bantuan secara moril maupun materil, sehingga pada akhirnya kami bisa memenuhi undangan untuk mengisi acara Bulan Indonesia di kantor Pusat UNESCO Paris Prancis", ungkap pria yanh akrab disapa dengan Da Oz ini.

Rombongan sanggar Gastarana berangkat dari Bukittinggi ke Paris sebanyak 9 (sembilan) orang, dan untuk biaya keberangkatan menuju Paris, Da Oz mengaku mereka bahkan sampai berhutang kepada seseorang. 

"Untuk berangkat ke sini, kami harus berhutang pada seseorang", terang Da Oz.

Da Oz berharap, setiba mereka nanti di Indonesia, bakalan ada pihak-pihak dermawan baik itu pejabat pemerintah maupun swasta yang mau membatu dalam membayar utang biaya perjalanan mereka ke Paris.

Sementara itu, salah satu tokoh pemerhati budaya Bukittinggi, Ramdalel 
sangat apresiasi sekali dan ikut berbanngga hati atas diundang serta tampilnya Sanggar Gastarana di Paris.

"Kami, dari sekumpulan pemerhati budaya, tentunya amat berbangga akan prestasi (invatitation) yang didapatkan oleh sanggar Gastarana ini. Karena memang amat bersejarah dan sangat fantastis dalam dunia seni pementasan. Apalagi, ini murni sebuah undangan dari dunia international", ungkap Pendiri Dewan Kesenian Tanah Datar ini.

"Sekali lagi, kami sangat bersyukur dan mendoakan pementasan disana itu, akan berlangsung dengan baik, apik dan menarik.  Dengan begitu, kepada adik-adik Gastarana, untuk juga dapat menjaga diri serta menata waktu, agar semua berlangsung sebagaimana harapan juga tantangan yang akan ditampilkan", tukasnya.

Sementara tokoh generasi muda Bukittinggi, Yofialdi M Jufri mengaku selaku warga Bukittinggi juga turut bangga atas prestasi yang diraih oleh sanggar Gastarana di pentas internasional.

"Keberhasilan Sanggar Gastarana mentas di panggung internasional ini merupakan sebuah kebanggaan bagi Saya sebagai masyarakat Bukittinggi, dan sanggar Gastarana ini merupakan aset yang sangat berharga bagi kita semua", ujar Yofialdi

Yofialdi melanjutkan, bahwa sanggar Gastarana patut dilestrikan dan diberi perhatian lebih oleh setiap stakeholder, termasuk oleh Pemko Bukittinggi, karena dengan adanya perhatian lebih dari setiap stakeholder, maka bisa membantu kemajuan serta perkembangan terhadap sanggar Gastarana dan sanggar-sanggar lain yang ada di kota Bukittinggi.(*)

DPR Sahkan Revisi UU KPK, Muharlion: Kami Setuju Revisi Untuk Penguatan Kearah yang Lebih Baik
Thursday, September 19, 2019

On Thursday, September 19, 2019

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS),Muharlion. 
Infonusantara.net Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau revisi UU KPK resmi disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-9 DPR pada Selasa,17 September 2019 kemaren. 

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Padang, Muharlion mengatakan, pihaknya setuju dengan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tujuan ke arah yang lebih baik.

"Kan sudah disahkan kemaren. Kami setuju revisi UU KPK sebagaimana sikap Fraksi PKS di DPR RI, yaitu untuk arah yang lebih baik," katanya, Kamis (19/9) di ruang kerjanya di DPRD Padang. 

Namun, kata Muharlion, revisi tersebut tidak boleh melemahkan KPK, tapi justru harus menguatkan keberadaan KPK tersebut, sehingga cita-cita pemberantasan korupsi itu bisa diwujudkan. 

"Intinya kami setuju revisi untuk penguatan KPK, sebagaimana sikap Fraksi PKS DPR RI," ungkap Muharlion Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Padang ini.

Sebagaimana diketahui, meski setuju revisi UU KPK, namun dari Fraksi PKS di DPR RI menolak sejumlah poin terkait Dewan Pengawas yang kini diatur dalam UU KPK tersebut. 

Fraksi PKS menganggap pembentukan Dewan Pengawas yang disebut menjadi bagian dari KPK menyebabkan dewan pengawas tidak bekerja independen dan kredibel. 

Tak hanya soal pemilihan dewan pengawas, PKS juga memberikan catatan tentang keharusan KPK meminta izin melakukan penyadapan ke Dewan Pengawas.(Inf/By)