PILIHAN REDAKSI

Perkuat Komunikasi, Dandim 0319 Mentawai Sharing Dengan Awak Media

INFO|MENTAWAI - Guna meningkatkan komunikasi dan sinergi yang baik, Dandim 0319/Mentawai, Letkol Inf Restu Petrus Simbolon silahturahmi ber...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

Kementerian PUPR Lakukan Penataan Kawasan Batang Arau, Lokasi Legenda Siti Nurbaya
Kamis, Februari 21, 2019

On Kamis, Februari 21, 2019

Pelaksanaan Program KOTAKU Kementrian PU-PR  Kawasan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan Kota Padang 
INFONasusantara, - Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penataan Kawasan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, Sumatera Barat. Penataan dilakukan berkat perjuangan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Alex Indra Lukman.   

Dalam kurun waktu 4 tahun (2015-2018), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan penataan kawasan kumuh di berbagai lokasi di Indonesia dengan  total seluas 23.407 hektare. Penataan kawasan kumuh salah satunya dilakukan melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dengan melibatkan peran aktif Pemerintah Daerah dan pemberdayaan masyarakat sekitar. 

Batang Arau 
“Kalau Pemerintah Daerah tidak bergerak dan masyarakat tidak terlibat aktif, maka program tidak akan berjalan. Bahkan kawasan yang sudah ditata akan kembali kumuh,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Salah satu kawasan kumuh yang ditangani tahun 2018 adalah Kawasan Batang Arau, Kota Padang, Sumatera Barat. Kawasan yang dilintasi Sungai Batang Arau ini sebelumnya memiliki tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. 

Penataan dilakukan Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya diantaranya berupa pembangunan jalur pejalan kaki, Saluran/Drainase, Taman Siti Nurbaya yang dilengkapi arena skateboard, tempat sampah, WC, Lampu Taman, Gapura, dan jalan lingkungan. Pekerjaan dilakukan sejak bulan April 2018 dan selesai akhir tahun 2018 dengan anggaran sebesar Rp 25,4 miliar. 


Manfaatnya, disamping meningkatkan kualitas lingkungan, Kawasan Batang Arau yang semakin tertata rapi menjadi potensi destinasi wisata yang akan meningkatkan ekonomi lokal. Di kawasan tersebut terdapat Pelabuhan Muaro yang merupakan pelabuhan tertua di Kota Padang serta sebagai lokasi legenda Siti Nurbaya dimana terdapat Makam Siti Nurbaya dan Jembatan Siti Nurbaya.


Beberapa warganet menyambut positif dilakukannya penataan Kawasan Batang Arau. Akun @Andrebinarto memposting “One fine afternoon in Padang, suka banget sama langit dan juga pemandangan Batang Arau, lokasinya di sebelah kota tua, Padang. Dari sini banyak kapal yang bisa di carter buat ke Mentawai…,” yang dilengkapi dengan foto di Jembatan Siti Nurbaya.    

Akun lainnya @antoni.chaniago memposting “Kawasan pinggir Batang Arau terlihat indah dan bersih, semoga warga juga ikut memelihara keindahan dan kebersihannya,” disertai photo jalur pejalan kaki di Jembatan Siti Nurbaya.

Pada tahun 2019, penataan akan dilakukan terhadap 888 hektare kawasan kumuh yang ada diberbagai daerah sehingga hingga 2019 total kawasan yang ditangani menjadi 24.295 hektare. Dalam melakukan penataan, Kementerian PUPR tidak hanya memperbaiki fisik infrastrukturnya, tapi juga mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah dan limbah sembarangan sehingga meningkatkan derajat kesehatan dan mengembangkan potensi ekonomi lokal. 

Anggota DPR RI Alex Indra Lukman 
Sementara Alex Indra Lukman anggota Komisi V DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan mengatakan, dari semua program serupa yang ada diseluruh tanah air, dari Aceh hingga Papua, Kelurahan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan Kota Padang mendapat anggaran paling besar dan akan dijadikan proyek percontohan. 

Kawasan Batang Arau ini memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh kota - kota lain. Pasalnya kawasan ini mempertemukan laut, sungai, gunung dan kota. Nah keunggulan yang dimiliki ini tentunya perlu penataan. Sehingga saya mendorong pelaksanaan program Penataan Kawasan Permukiman Kumuh tahun anggaran 2018 lalu di Kota Padang. 

Disampaikan, program ini bertujuan untuk menata dan mempercantik kawasan Batang Arau mulai dari perbaikan jalan, trotoar, drainase hingga sanitasi. Selain itu, juga dibuat taman-taman tempat bermain berasantai dan areal pedagang UMKM dan kuliner. Juga ada panggung untuk pergelaran seni budaya, areal untuk kegiatan olahraga serta areal parkir yang memadai.

“Dengan menjadikan kawasan ini sebagai tempat wisata, tentu akan berdampak kepada terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujar ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat ini.

“Alhamdulillah, kita semua bersyukur apa yang telah kita perjuangkan bersama dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saya berharap pada masyarakat agar bisa merawat dan menjaga serta memanfaatkan kawasan ini semaksimal mungkin, serta meminta pada pemerintah daerah untuk mengawasi secara ketat pemanfaatan kawasan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ungkap anggota DPR RI asal Sumatera Barat ini.(*)

IKM Jayawijaya Papua Salurkan Bantuan Buat Gito Bocah Penderita Penyakit Kulit di Sutera Pessel
Kamis, Februari 21, 2019

On Kamis, Februari 21, 2019

SANTUNAN : Mewakili IKM Kabupaten Jayawijaya, Debi Virnando menyerahkan bantuan RP 20.512.000 pada Ibunda Algito Nanda Windra di rumahnya, Kamis (21/2).

INFO (PAINAN) -Uluran tangan untuk bocah penderita penyakit kulit di Nagari Taratak, Sutera, Pesisir Selatan, mengalir. Santunan bantuan berasal dari Ikatan Keluarga Minang (IKM), Jayawijaya, Papua. Bantuan itu terkumpul untuk biaya perobatan Algito Nanda Widra dan diserahkan Kamis (21/2) langsung ke keluarga.

Santunan dari DPD IKM Jayawijaya sebesar Rp19.012.000 dan IKM Provinsi Papua sebesar Rp1.500.000. Sehingga totalnya Rp20.512.000. Berharap kondisi Gito segera ditangani, karena usianya masih kecil dan perlu mendapatkan perawatan medis, sehingga dapat berkembang dengan teman sebayanya.

Sekum DPD IKM Jayawijaya, Nofri Zendra menyampaikan, santunan tersebut digalang tiga hari. Para dunsanak dari rantau yang ada di Papua, tergerak hati menolong dan ikhlas. Ini semata agar Gito segera sembuh. 

"Kita mendapat kabar dari rantau langsung kita galang santunan, dan alhamdulillah terkumpul dan kita kirimkan. Semoga bisa mengurangi beban Gito," ujar Nofri Zendra.

Santunan tersebut dikirimkan melalui tokoh pemuda, Debi Virnando. Ia dipercaya karena memiliki hubungan dan komunikasi nan erat dengan saudara-saudara di Ranah Minang. Persaudaraan kuat ini pun mengalir bantuan dan bergerak membantu.

Informasi tentang kabar Gito, setelah tersebar kabar di media sosial. "Kami berkomunikasi dengan Debi Virnando, dan setelah memastikan, para dunsanak di sini bergerak dan menghimpun bantuan untuk Gito," imbuhnya.

Sekaitan dengan hal itu, Debi Virnando saat dihubungi mengatakan, ia prihatin dengan kondisi Gito, lalu berinisatif dengan rekan lainnya dengan mengomunikasikan hal ini ke IKM Jawawijaya.

"Kami menyadari bantuan ini sangat dibutuhkan untuk pengobatan Gito. Mudah-mudahan dapat memantik rasa simpati pihak lain baik di rantau maupun di kampung halaman, " harap Debi Virnando.

Santunan langsung diterima Uwin (49) dan Asrita (41), orangtua kandung Gito. Keluarga Gito sangat terharu, begitu banyak para dermawan yang memperhatikan kondisi Gito, karena yang selama ini terkendala biaya akhirnya sedikit mulai terbantukan.

"Kami sangat berterimakasih banyak, atas bantuan bapak-bapak dan ibu-ibu yang jauh di rantau. Kami terima bantuan ini, dengan kerendahan hati, dan berdoa dusanak yang dirantau selalu di curahkan rezki yang banyak," sebut Asrita.

Asrita mengaku, tidak punya biaya yang banyak untuk pengobatan Gito, karena selain terkendala biaya, saat ini dirinya tengah diserang kanker otak yang belum lama usai operasi. 

"Kami selalu fokus untuk pengobatan Gito, tapi karena butuh biaya yang banyak. Kami kesulitan untuk membawanya," jelas Asrita, yang saat ini meski sudah memiliki BPJS, sebab untuk berobat mereka tentu harus butuh Operasional yang memadai selama pengobatan Gito.


SANTUNAN : Mewakili IKM Kabupaten Jayawijaya, Debi Virnando menyerahkan bantuan RP 20.512.000 pada Ibunda Algito Nanda Windra di rumahnya, Kamis (21/2).

Mahyeldi Tandatangani MoU Informasi Geospasial
Kamis, Februari 21, 2019

On Kamis, Februari 21, 2019


INFO (CIBINONG) – Wali Kota Padang Mahyeldi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Padang dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) di aula utama BIG, Cibinong Kabupaten Bogor (21/02/2019). 

Adapun MoU yang ditandatangani tentang pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi geospasial. Sedangkan perjanjian kerja sama yang ditandatangani terkait penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial serta penyelenggaraan simpul jaringan informasi geospasial di Kota Padang.

Dikesempatan itu, Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin mengatakan bahwa pembangunan berbasis informasi geospasial saat ini sudah menjadi suatu hal yang dibutuhkan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Maka dari itu, dibutuhkan integrasi dan sinergi terkait data informasi geospasial dengan baik.

“Tantangan di dalam percepatan pembangunan nasional dan pembangunan daerah saat ini ialah belum tersebarnya secara merata SDM ahli di bidang informasi geospasial, serta jaringan informasi geospasial daerah yang harus terus dioptimalkan”, ujar Hasanuddin

Sementara itu, Wali Kota Padang Mahyeldi mengatakan, MoU dan perjanjian kerjamasa dengan BIG sangat diperlukan dalam pembangunan Kota Padang. Terutama pembangunan basis data dan metadata geospasial, penyelenggaraan dan pemanfaatan jaring kontrol geodesi, dan penyelenggaraan informasi geospasial terkait tata ruang.

“Dengan kerjasama ini, nantinya kita akan memiliki SDM yang mumpuni di bidang informasi geospasial. Serta, pengembangan teknologi dan penelitian di bidang informasi geospasial di Kota Padang bisa dilakukan”, kata Mahyeldi yang didampingi Kepala Diskominfo Suardi dan Kabag Hukum Suhandra. 

Penandatangan Mou dan perjanjian kerja sama tersebut juga diikuti 24 instasi pemerintah yang terdiri dari 18 pemerintah kabupaten, 5 pemerintah kota dan 1 K/L.

Seperti diketahui, BIG menjadi tulang punggung dalam mewujudkan undang-undang tentang Informasi Geospasial untuk menjamin ketersedian akses terhadap informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan, mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial yang berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) melalui kerjasama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, dan mendorong penggunaan informasi geospasial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. (LL)

Pelindo II Bangun Kawasan Pelabuhan Muara Dan Maritim Center
Rabu, Februari 20, 2019

On Rabu, Februari 20, 2019


INFO (JAKARTA) – Di tahun 2019 ini, PT. Pelindo II (IPC Teluk Bayur) akan menata kawasan pelabuhan Muara Padang dengan investasi sebesar 40 miliar rupiah. Selain itu, PT. Pelindo II juga mengucurkan dana sebanyak 10,8 miliar rupiah untuk pembangunan Maritim Center (Pusat Informasi Maritim) di kawasan Muara Padang, tepatnya di eks AW Café.

Wali Kota Padang Mahyeldi menyambut baik rencana PT. Pelindo II tersebut dan akan memberikan dukungan dalam bentuk percepatan proses perizinan sesuai dengan ketentuan yang ada. “Dalam waktu dekat ini, pembangun kawasan Pelabuhan Muara Padang dan Maritim Center akan segera dimulai setelah dokumen Amdal dan izin lainnya selesai”, ujar Mahyeldi yang didampingi Kepala Bappeda Medi Iswandi dan Kabag Kerjasama Erwin saat bertemu Dirut PT. Pelindo II, Elvyn G Masassya di Jakarta, Rabu (20/02/2019).

Dikesempatan itu, Mahyeldi juga mengatakan, keberadaan Pelabuhan Teluk Bayur sangat penting artinya bagi kemajuan Kota Padang ke depan. Mengingat, posisi strategis Pelabuhan Teluk Bayur dalam mewujudkan kerjasama “Sister City” di bidang perdagangan yang telah dijalin Kota Padang dengan Kota Fremantle Australia, Madinah Arab Saudi dan juga Chennai India.

Mendegarkan antusiasme Wali Kota Padang untuk bersinergi dengan PT. Pelindo II tersebut,  Dirut PT. Pelindo II, Elvyn G Masassya menawarkan untuk segera dibuatkan naskah kerjasama (MOU) antara Pemerintah Kota Padang dengan PT. Pelindo II agar lebih terarah dan bisa ditingkatkan lagi.

“Kita akan segera ke Kota Padang untuk mendiskusikan kerjasama ini lebih lanjut. Disamping membicarakan pembangunan kawasan pelabuhan Muara Padang dan Maritim Center” ujar Elvyn yang didampingi Direktur Komersial, Saptono R Irianto. 

Seperti diketahui, melalui program Teluk Bayur Bangkit di bawah kepemimpinan GM IPC Teluk Bayur Armen Amir, IPC Teluk Bayur saat ini terus berbenah dan telah banyak memiliki kemajuan. Armen Amir merupakan putra asli Kota Padang yang baru berdinas selama 1 tahun sebagi GM IPC Teluk Bayur. (LL)

Tingkatkan Mitigasi Bencana Tsunami, BNPB Siapkan 4 Ribu Pohon
Rabu, Februari 20, 2019

On Rabu, Februari 20, 2019


INFO (JAKARTA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sedang menyiapkan 4000 pohon jenis cemara udang dan pulai untuk ditanam di sepanjang pesisir pantai di Kota Padang sebagai salah satu upaya mitigasi bencana tsunami. Termasuk juga di daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota/Kab Pariaman.

"Untuk melindungi masyarakat dari hantaman tsunami, penanaman pohon ini perlu dilakukan terutama di daerah padat penduduk di pinggir pantai", ungkap Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo saat bertemu Wali Kota Padang Mahyeldi di Jakarta, Rabu (20/02/2019).

Lebih lanjut dikatakan, berbagai upaya mitigasi bencana gempa dan tsunami juga perlu dilakukan terutama menyiapkan generasi yang memiliki budaya kesiapsiagaan bencana. Serta infrastruktur mitigasi lainnya.

"Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo saat Rakornas BNPB dan BPBD se-Indonesia beberapa waktu lalu di Surabaya, koordinasi dan konsolidasi semua pihak harus dibangun sejak dini untuk memperkuat kesiapsigaan terhadap bencana", ujar Doni.

Di kesempatan yang sama, Wali Kota Padang Mahyeldi menyampaikan kepada Kepala BNPB bahwa saat ini Kota Padang juga membutuhkan dukungan BNPB untuk membangun dan memperbanyak shelter di Kota Padang karena ada beberapa daerah padat penduduk di pinggir pantai yang belum memiliki shelter sama sekali.

Lebih lanjut dijelaskan, upaya Pemkot Padang dalam mitigasi bencana terus digalakkan melalui program Padang Cerdas Bencana. Termasuk sekolah sebagai tempat untuk menyiapkan generasi cerdas bencana. Begitu juga dengan program Keluarga Cerdas Bencana yang menitikberatkan pemahaman dan pengetahuan anggota keluarga tentang kesiapsiagaan bencana.

"Kita mengucapkan terimakasih atas dukungan BNPB dalam program mitigasi bencana dengan penanaman phon di pinggir pantai. Dan kita juga berharap dukungan BNPB dalam penambahan shelter di Kota Padang", tambah Mahyeldi yang didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Edi Hasymi dan Kepala Bappeda Medi Iswandi. (LL)

Bapenda Padang Optimalkan Potensi Pajak
Rabu, Februari 20, 2019

On Rabu, Februari 20, 2019


PADANG - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang terus berupaya memaksimalkan segala potensi pajak daerah yang ada. Hal itu karena target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibebankan tahun ini meningkat signifikan. 

Kepala Bapenda Kota Padang Alfiadi mengungkapkan, tahun ini target PAD Padang mencapai Rp 824.377.700.000. Jumlah tersebut meningkat sekitar Rp 200 miliar dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 603 miliar lebih. Target tersebut merupakan gabungan target PAD dari 16 OPD lainnya di Kota Padang. Untuk Bapenda sendiri targetnya Rp 580.835.239.045. 

"Banyak potensi-potensi pendapatan dari pajak dan retribusi yang selama ini belum tergarap maksimal. Target itu tidak mustahil dicapai bila seluruh jajarannya efektif bergerak menyasar semua potensi pajak dan retribusi," ungkapnya di Media Center Pemko Padang, Rabu (20/2).

Ia mengatakan, pajak restoran/rumah makan misalnya, masih banyak restoran yang masih enggan menyetorkan pajaknya. Padahal pajak yang mereka setor bukan dari uang mereka, namun dari uang konsumen yang membayar. Begitu pun PBB-P2, juga belum tergarap maksimal. Menurutnya, saat ini nilai PBB di beberapa daerah masih sama di setiap rumah. Padahal jika dihitung, nilainya lebih dari itu.

"Masa iya rumah satu lantai, sama PBB-nya dengan rumah tiga lantai. Jadi ini yang akan kita validkan datanya. Sehingga PBB yang mereka bayar sesuai dengan kondisi riil," jelasnya menegaskan.

Selanjutnya Alfiadi mengulas, lalu ada beberapa potensi lain yang selama ini dilupakan. 

"Seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) belum kita sentuh. Rumah kos-kosan, air tanah, transaksi berbasis online dan lain sebagainya."

"Selain itu Bapenda Padang akan membangun sinergi dengan OPD-OPD di lingkungan Pemko Padang serta penguatan relasi kerja dan perusahaan-perusahaan penyetor pajak, guna mewujudkan kepatuhan dalam menunaikan kewajibannya," tutupnya. (rel)

Kendalikan Gratifikasi, Inspektorat Kota Padang Gelar Sosialisasi
Senin, Februari 18, 2019

On Senin, Februari 18, 2019


INFO(PADANG) - Dalam upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan  Pemerintah Kota Padang, Inspektorat Kota Padang melaksanakan kegiatan Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi oleh Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tema Bersama Kendalikan Gratifikasi di Ruang Bagindo Aziz Chan Balaikota Padang Aie Pacah, Senin (18/2/2019). 

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wali Kota Padang tersebut diikuti oleh 350 orang peserta yang berasal dari Kepala SKPD di lingkungan Pemko Padang, Kepala BPN Kota Padang, Kepala BPS Kota Padang, Direktur PDAM Kota Padang, Direktur PSM, Camat, Lurah, Kepala Puskesmas dan Kepala UPTD SD/SMP di Kota Padang. 

Bertindak sebagai narasumber, Direktur Gratifikasi KPK Syarif Hidayat beserta tim dan moderator Inspektur Kota Padang Corri Saidan. 

Corri mengatakan, tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh jajaran Pemko Padang khususnya peserta sosialisasi tentang program pengendalian gratifikasi dan berbagai peraturan yang berkaitan dengan gratifikasi, dalam rangka membangun sinergitas upaya pencegahan tindakan/perilaku korupsi. 

Sementara itu, Wali Kota Padang Mahyeldi mengharapkan, agar seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemko Padang memiliki semangat yang sama dalam pengendalian gratifikasi. 

"Karena Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri, maka melalui sosialisasi ini diharapkan Kota Padang dapat bersih lingkungan, bersih diri,  bersih dari maksiat dan bersih dari perilaku korupsi", ujar Mahyeldi. 

Selaku narasumber Syarif Hidayat menjelaskan, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan (fee), hadiah uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pemberian tersebut diberikan oleh suatu pihak kepada pejabat negara atau penyelenggara negara. 

"Selaku pejabat negara dan penyelenggara negara hendaknya selalu berhati-hati dan sama-sama menjaga diri agar jangan sampai orang lain menanam budi kepada kita", ingatnya. 

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan deklarasi anti gratifikasi oleh Wali Kota Padang dan Kepala-Kepala SKPD di Lingkungan Pemko Padang.  (BT/Ady)

Wali Kota Apresiasi PPDB Online SMAK Padang Menggunakan QR Code
Senin, Februari 18, 2019

On Senin, Februari 18, 2019


INFO (PADANG) - Sekolah Menengah Analis Kimia (SMAK) Padang selalu mengikuti kemajuan yang berorientasi pada revolusi industri 4.0. Salah satunya dibuktikan dengan sistem aplikasi online untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan akses mudah, semudah mengakses media sosial.

Bersamaan dengan memulai PPDB tahun ajaran 2019/2020, SMAK Padang juga meluncurkan QR Code sebagai inovasi mempermudah akses aplikasi penerimaan siswa baru. Peluncuran QR Code tersebut dilakukan oleh Wali Kota Padang Mahyeldi didampingi Kepala SMAK Padang Nasir di pelataran kampus setempat, Senin (18/2/2019).

Walikota Padang mengapresiasi sistem yang diterapkan SMAK Padang dalam PPDB merupakan suatu kemajuan sekaligus memberikan kemudahan. Dengan sistem tersebut, calon siswa yang  berminat cukup terhubung dengan internet dan menggunakan QR Code untuk mengakses website SMAK Padang.

"Ini suatu bentuk kemajuan sekaligus memberikan kemudahan. Calon siswa tidak perlu capek - capek datang dari jauh tapi cukup mengakses internet," kata Mahyeldi.

Pada kesempatan ini, Mahyeldi juga memotivasi siswa untuk terus bersemangat mengejar cita - cita. Menurutnya, siswa SMAK merupakan calon analis kimia yang akan mengisi dunia industri sehingga mereka memegang kunci kemajuan bangsa ke depannya.

"Kalian adalah orang-orang hebat yang akan menjadi penentu masa depan bangsa. Kalian calon pemimpin, calon teknokrat dan penerus cita - cita bangsa ini", ujar Mahyeldi disambut antusiasme ratusan siswa SMK di bawah Kementerian Perindustrian tersebut.

Sementara itu, Kepala SMAK Padang, Nasir menyebut, dari tiga sekolah serupa (SMAK) di Indonesia, SMAK Padang merupakan sekolah yang sudah banyak mengukir prestasi dan melahirkan inovasi-inovasi. 

"Prestasi yang dicapai akan terus dipertahankan sembari terus melahirkan inovasi-inovasi guna memasuki era revolusi industri 4.0 yang sudah di depan mata", kata Nasir.

Dalam kesempatan yang sama, SMAK Padang juga menggelar kegiatan Art, Sport and Science Competition (Artoscope). Kegiatan ini merupakan yang ketiga  setelah yang pertama dan kedua dilaksanakan pada 2017/2018 lalu.

Nasir menjelaskan, pada Artoscope III  ini bersamaan dengan penerimaam siswa baru SMAK Padang. 

"Tujuannya adalah untuk meningkatkan kreatifitas siswa, baik terkait di bidang seni, olah raga dan ilmu pengetahuan", ujarnya. (Z)

Gelar Bimtek, Pemko Padang Tingkatkan Manajemen Pelaksanaan Pembangunan
Rabu, Januari 30, 2019

On Rabu, Januari 30, 2019

Walikota Padang Buka Bimtek Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan TA 2019
INFO (PADANG) - Pemerintah Kota Padang melalui Bagian Pembangunan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran (TA) 2019.

Bimtek tersebut diikuti bagi para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di setiap OPD di lingkup pemko setempat serta utusan anggota kelompok kerja (Pokja) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Kota Padang di Hotel Pangeran Beach, Rabu (30/1) itu. 

Sementara kegiatan ini dilatarbelakangi oleh keinginan Pemko Padang untuk melakukan akselerasi percepatan pembangunan baik fisik maupun penerapan anggaran di TA 2019 dengan berpedoman kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Terlebih, hal ini tentunya untuk mensukseskan program kegiatan pemerintah, mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembangunan serta upaya meminimalkan permasalahan yang bisa muncul di kemudian hari. 

Wali Kota Padang H. Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa program kegiatan yang telah disusun di masing-masing SKPD TA 2019 harus segera dilaksanakan secara tepat, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Sebagaimana pelaksanaannya dimulai dengan persiapan penganggaran sebagai bentuk wujud nyata untuk penyediaan fasilitas dan pelayanan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur maupun peningkatan kapasitas masyarakat. Dimana kegiatan ini secara rutin dilakukan setiap tahunnya, baik yang bersumber dari dana APBD, APBN ataupun hibah lainnya. 

“PPK dan PPTK memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan kegiatan. Karena menjadi ujung tombak berhasil atau tidaknya sudah kegiatan yang telah ditetapkan,” sebut wako sewaktu membuka Bimtek.

Seperti diketahui, juga tak dipungkiri masih banyak pejabat yang kurang paham dan mengerti dengan aturan yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa. Sehingga itu menjadi takut atau ragu-ragu dalam melaksanakan kegiatan dan masih terdapat keterlambatan dalam penyelesaian kegiatan.  

Sebagaimana, untuk menjawab keragu-raguan dan kegamangan dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan pemerintah telah menetapkan regulasi. Antara lain berdasarkan Undang-undang, Kepres, Inpres, Instruksi Presiden dan Peraturan Pemerintah. 

“Selanjutnya saya harapkan lagi, melalui Bimtek ini masing-masing PPK atau PPTK dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, menguasai regulasi yang ada, memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Sehingga tidak ada lagi kegiatan kegiatan yang putus kontrak dan berakibat tertundanya masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan serta juga menghindari indikasi tindak pidana korupsi,” cetus Mahyeldi. 

penyamaan persepsi antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan penegak hukum. Itu makanya kita hadirkan pihak kepolisian dan unsur terkait lainnya apalagi sudah ada MoU antara Kejaksaan Agung, Kapolri dan mendagri dalam hal ini. Sehingga,  mulai dari tahap perencanaan pembangunan sampai pelaksanaan kegiatan. Sebagaimana ada PPK, PPTK dan KPA yang diharapkan melakukannya dengan baik.

yaitunya memiliki kejelasan, kepastian sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada keragu-raguan termasuk proses tender. Apalagi sekarang ini sudah ada BPBJ. 
Di samping itu kata wako, sesuai pengalaman sebelumnya, selama ini kita selalu mempersalahkan iklim atau cuaca atau curah hujan yang mengganggu tidak maksimalnya pengerjaan. Itulah makanya, dengan kita tetapkan APBD 2019 pada bulan November lalu berarti tender itu sudah bisa mulai. Sehingga pada Februari 2019 sudah bisa dilaksanakan pengerjaan.

Kabag Pembangunan Hermansyah selaku Ketua Pelaksana kegiatan menyebutkan, tujuan Bimtek ini sebenarnya untuk menyamakan persepsi antar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan utusan anggota kelompok kerja (Pokja) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Kota Padang dalam manajemen pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa yang cenderung mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan. 

"Diharapkan melalui Bimtek ini akan menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman dari PPK atau utusan dari anggota Pokja Pemilihan dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan," tukasnya.

Diterangkannya lagi, kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari (30-31/1) dengan menghadirkan narasumber antara lain dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Sumatera Barat (Sumbar), Kejari Padang dan Polresta Padang. (David)

Heboh, Sate Daging Babi Ditemukan di Padang
Rabu, Januari 30, 2019

On Rabu, Januari 30, 2019


INFO PADANG - Sate daging babi ditemukan di Padang, Selasa (29/1/2019) sore. Sate tersebut dijual seorang pedagang di kawasan Simpang Haru. Seluruh daging sate diamankan di Makko Satpol PP Kota Padang.  

Kepala Dinas Perdagangan, Endrizal mengatakan beberapa waktu lalu pihaknya mendapat laporan dari warga bahwa ada pedagang sate yang diduga menjual daging babi. Begitu mendapat laporan, kemudian petugas secara diam-diam melakukan pengecekan ke pedagang sate dengan merek gerobak "KMS B" di bundaran Simpang Haru. Daging sate diambil untuk dijadikan sampel uji labor.  Setelah dinyatakan positif mengandung babi oleh Balai Veteriner Regional 2 Bukittinggi, Dinas Perdagangan kemudian mengamankan daging tersebut.  

Saat mengamankan barang bukti, pedagang sate mengakui bahwa dirinya tidak menjual sate dengan menggunakan daging babi. Tak percaya dengan pengakuan si pedagang, tim Pemko Padang kemudian menelusuri tempat memasak sate di kawasan Asrama Tentara AD yang letaknya tak jauh dari tempat berdagang.  

"Kita langsung menelusuri ke tempat memasaknya," ujar Endrizal.  

Di tempat memasak,  tim Pemko Padang menyusuri tiap sudut rumah. Hingga akhirnya puluhan tusuk sate ditemukan di dalam got yang sengaja dibenamkan oleh pedagang.  

"Kita menemukan puluhan tusuk sate dibenamkan di got di belakang rumah, " kata Endrizal.  

Kepala Dinas Pangan, Syahrial mengatakan menjual daging babi secara terang-terangan telah melanggar Undang-undang Pangan. Pedagang dapat dikenakan sanksi berupa kurungan dua sampai lima tahun atau denda sebesar Rp6miliar.(*)

Wali Kota Padang Apresiasi Bantuan Bedah Rumah Bagi Purnawirawan TNI AL
Selasa, Januari 29, 2019

On Selasa, Januari 29, 2019


INFO (PADANG) – Wali Kota Padang H. Mahyeldi Ansharullah menyambut baik dan mengapresiasi dilakukannya kegiatan peresmian bedah rumah tidak layak huni bagi 4 keluarga Purnawirawan TNI AL oleh Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) Lantamal II Padang dan Yayasan Sosial Bhumyamca (Yasbhum). 

Bantuan rehab rumah tidak layak huni itu diresmikan oleh Ketua PPAL Lantamal II Padang Kolonel Mar (Purn) Tasnimi Raza yang dipusatkan di salah satu rumah yang dibedah jl. Air Camar No.51 Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Selasa (29/1). 

Dikesempatan itu juga hadir Wadanlantamal II Padang Kolonel Marinir Lasmono, Pengurus Bidang Kesejahteraan Sosial Yasbhum serta pengurus PPAL dan keluarga penerima bedah rumah.

“Atas nama Pemko Padang, kita tentu berterima kasih dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya bantuan rehab rumah tidak layak huni bagi para keluarga purnawirawan TNI AL ini. Program ini juga sejalan dengan program kita di Pemko Padang yang menargetkan rehab 1000 rumah tidak layak huni bagi warga Kota Padang per tahunnya,” ucap Mahyeldi. 

Ia melanjutkan, menurutnya program dari PPAL Lantamal II Padang yang didukung Yasbhum memang tepat dilakukan dan diselaraskan dengan program Pemko Padang. Diharapkan tidak saja menyasar bagi warga keluarga purnawirawan TNI, namun juga bagi siapa saja warga masyarakat Kota Padang yang membutuhkan. 

“Semoga program ini terus berlanjut dan berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga terus membantu rehab rumah-rumah warga yang tak layak huni di kota ini,” harap wako didampingi Kepala DPRKPP Yenni Yuliza.

Ketua PPAL Lantamal II Padang Kolonel Mar Purnawirawan Tasnimi Raza menyampaikan, program bedah rumah untuk purnawirawan ini merupakan bantuan Yasbhum. Sebagaimana Yasbhum bertugas membantu pemimpin Angkatan Laut khususnya di bidang sosial dan kemanusiaan guna meningkatkan kesejahteraan prajurit dan pegawai negeri sipil  maupun keluarga baik yang masih aktif maupun yang sudah memasuki masa pensiun.

”Oleh karena itu Yasbhum di awal 2019 ini melaksanakan bedah rumah sebanyak 4 unit bagi keluarga purnawirawan di Padang. Sebagaimana kita pusatkan di jalan Air Camar ini,” ucapnya

Sementara itu Wadanlantamal II Padang Kolonel Marinir Lasmono mengaku bersyukur dan memberikan apresiasi kepada Yayasan Bhumyamca yang telah membantu dan hal ini sejalan dengan program Lantamal II.

“Kegiatan ini,  merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan secara berkala dan suatu bukti kepedulian terhadap purnawiraan TNI AL.Kita tentu berharap, rumah ini dirawat dan dijaga kebersihannya, sehingga merasa nyaman untuk di tempati," imbaunya. (David)

Rakorbang Kelurahan Kampung Pondok Mencuat Usulan Drainase dan Keamanan Lingkungan
Selasa, Januari 29, 2019

On Selasa, Januari 29, 2019


Anggota DPRD Padang Iswanto Kwara Menyampaikan Sambutan Dalam Musyawarah Rakorbang Tingkat Kelurahan di Kampung Pondok 
INFO PADANG- Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat laksanakan kegiatan Rakorbang ( rencana koordinasi pembangunan) tahun 2019 untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2020, Senin (28/1) 

Lurah Kampung Pondok Chandra Eka Putra mengatakan selaku aparat pemerintah di tingkat kelurahan kita ini selaku fasilitator dan mediator terhadap semua persoalan maupun usulan yang ada dari warga.  

Lurah Kampung Pondok Chandra Eka Putra 
"Perlu komunikasi yang sinergitas dari seluruh elemen masyarakat dalam mengawal pembangunan. Sebelumnya, apa yang telah diusulkan warga maupun keluhan warga sudah kami sampaikan kepada dinas terkait, semua sudah dilakukan sesuai jalurnya. Dan kami menghimbau agar warga janga bosan menyampaikan persoalan yang ada di lingkungan masing-masing, " katanya. 

Usulan yang disampaikan tentunya adalah usulan skala prioritas yang ada di kelurahan selanjutnya diteruskan ke tingkat Kecamatan dan Kota. Kegiatan yang diusulkan pada Rakorbang saat ini tentunya ditampung dan dalam pelaksanaanya untuk tahun depan. 

Disamping kegiatan - kegiatan fisik yakni masalah drainase yang masih urgent, ada persoalan lainnya yang sama - sama perlu untuk disikapi seperti persoalan kepemudaan, marak tindak kriminal, maraknya narkoba yang sudah merajalela juga masalah parkir kendaraan yang masih sembarangan. 

"Persoalan ini yang perlu sama sama kita waspadai dan perlu evaluasi mental untuk membenahi masalah pekat ini.Jika warga tak peduli maka di lingkungan masing-masing tak akan tercapai kebaikan untuk bersama. Kedepan berharap agar lebih baik lagi," ujarnya. 

Camat Padang Barat Eri Sendjaya mengatakan warga bisa memanfaatkan kesempatan ini sebagai wadah untuk peningkatan pembangunan. Identifikasi permasalahan - permasalahan ditingkat RT dan RW setempat, perlu inovasi,sehingga tidak terjadi tarik ulur usulan dari kelurahan ke Kecamatan. 

Anggota DPRD Kota Padang Iswanto Kwara dalam kesempatan itu menyampaikan kita ketahui bahwa Kampung Pondok ini lebih banyak aktifitas pembangunan dan ekonomi, dimana banyaknya pelaku pelaku usaha serta tak kalah pentingnya juga merupakan Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Kota Tua , juga wisata Kuliner.

"Ya, tidak bisa dipungkiri untuk kawasan Kampung Pondok ini masalah banjir masih sangat urgent. Masalah banjir  masih menjadi perhatian serius bagi kita bersama. Walau kita sudah berusaha melalukan pengerukan dan perbaikan saluran drainase tetapi ketika kurangnya tingkat kesadaran warga yang seenaknya membuang limbah tentu ini sangat kita sayangkan sekali, "kata kader PDI Perjuangan ini.

Iswanto Kwara berharap permasalahan yang ada di Kampung Pondok ini dapat kita kawal secara bersama sama. Tampa kerjasama yang baik dari semua unsur masyarakat dikawasan Kampung Pondok,saya selaku anggota dewan bukanlah siapa - siapa. 

"Kepercayaan yang diberikan adalah  amanah bagi saya dan jika amanah selaku wakil rakyat kembali dipercaya kan masyarakat, target di 2021 seluruh drainase harus bisa kita selesaikan. Juga untuk masalah keamanan, saya ingin kan dikampung Pondok ini kita gunakan teknologi Cctv, dimana hal ini tentunya akan lebih memudahkan dalam mengidentifikasi kejadian di tengah warga jika terjadi tindak kriminal atau apapun juga aktifitas yang mencurigakan,"  ujarnya. 

"Semoga kampung etnis yang direncanakan pemerintah bisa berjalan ditata secara bertahap sehingga kota  Padang yang sudah dikenal sebagai masyarakat yang multi kultur, multi etnis dan budaya dapat kita buktikan lebih baik lagi kedepannya, " pungkas Iswanto Kwara. 

Hadir dalam musyawarah Rakorbang Tingkat Kelurahan Kampung Pondok tersebut, seluruh Ketua RT dan RW sekampung Pondok, Ketua LPM Erry Gusman, Bapenda, Bhabintakantibmas, Bhabinsa, Kepala Puskesmas, serta turut memberikan semangat dan motivasi dalam kesempatan itu anggota DPRD Sumbar Albert Hendra Lukman dari Partai PDI Perjuangan. (Inf)