Sekretariat DPRD Kota Padang Laksanakan Bimtek Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN

Sekretariat DPRD Kota Padang Laksanakan Bimtek Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN

Info Positif On Friday, August 24, 2018

Kabag Administrasi Sekretaris DPRD Kota Padang Eka Y Librafortunan Memberikan Materi Bimtek Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN Sekretariat DPRD Kota Padang 

INFO PADANG - Untuk menciptakan pelayanan yang prima serta unsur aparatur yang professional dan memiliki kinerja yang handal,  jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat dilingkungan DPRD Kota Padang, gelar kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas dan Kinerja, di Payakumbuh terhitung 17 - 19 Agustus 2018 

Kabag Administrasi Sekretaris DPRD Kota Padang, Eka Y. Libra Fortuna mengatakan sebagai lembaga yang memfasilitasi berbagai kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD menduduki peran dan fungsi sangat strategis dalam era otonomi daerah dalam membantu jalannya proses pembangunan di daerah khususnya dalam menjembatani hubungan antara eksekutif dan legislative pada saat ini cukup rentan dengan berbagai polemic kepentingan. 

Untuk itu peran serta tupoksi Aparatur Sekretariat DPRD terhadap pelayanan di DPRD baik pada pimpinan dan anggota dewan sangat dituntut pelayanan prima serta kemampuan dan kecakapan manajerial baik di dalam pelayanan/pengaturan persidangan, Humas dan keprotokolan, pengaturan pengelolaan keuangan, penatausahaan, kelengkapan, produk hukum, dan sebagainya dapat diatur sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut untuk menciptakan stabilitas dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD serta kepekaan dalam merespons aspirasi masyarakat yang berkembang khususnya dalam menerapkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (GOOD GOVERNANCE) agar kebijakan yang ditempuh tetap mengacu kepada kepentingan masyarakat, " kata Eka Y. Libra Fortuna , Jum'at (24/8). 

Lebihlanjut kata Eka, dalam penyelenggaraan Bimtek yang telah selesai kita laksanakan beberapa hari lalu tersebut menyajikan materi utama tentang Implementasi Perundang-undangan yaitu Permendagri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tujuan kegiatan ini bagi sekretariat guna menunjang tugas kedewanan.

"Dimana dalam kegiatan tersebut saya diminta sebagai penyampai materi Bimtek menggantikan Sekretaris DPRD Padang Pak Syahrul," ujar Kabag Administrasi Sekretaris DPRD Kota Padang ini.

Selain materi tadi, Bimtek juga diberikan materi tentang Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Juga Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD, RPJMD dan Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, RKPD dan terutama Hasil Revisi Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2014-2019 yang ditetapkan dengan Perwako Nomor 1 Tahun 2017 serta Proses Penyusunan Rancangan Renstra dan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2019 – 2023 berdasarkan Visi, Misi dan 11 Program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.

“Selain itu juga bermuatan program unggulan Kota Padang yang harus disukseskan bersama dan berkaitan dengan tugas ASN Sekretariat DPRD Kota Padang. Program dimaksud antara lain melanjutkan betonisasi jalan lingkungan, pengaspalan dan pelebaran jalan serta perbaikan drainase dan pengendalian banjir terpadu,” katanya. 

Bimtek ini juga menyajikan materi tentang meningkatkan efektifitas reformasi birokrasi, budaya kerja aparatur dan pelayanan publik. Melanjutkan pengembangan kawasan wisata terpadu serta melanjutkan penyelenggaraan pesantren ramadhan. Membangun 500 ruang kelas baru untuk SD dan SMP.

Sementara Sekretaris DPRD Kota Padang, Syahrul pada kesempatan terpisah mengatakan, selama setahun tugasnya sebagai Sekwan, masih dirasakannya belum maksimal melaksanakan tugasnya secara profesional.

“Kegiatan Bimtek  ini, guna menambah wawasan dan cakrawala berpikir dalam menunjang tugas dan fungsi kita masing-masing. Kita harus ambil bagian dalam Sekretariat DPRD Kota Padang,”ujar Syahrul.

Dalam Bimtek tersebut seluruh peserta juga di isi dengan materi lainnya oleh Siti D. Jauharoh, perempuan kelahiran Tuban, Jawa Timur ini merupakan seorang trainer yang memfokuskan diri dibidang psikologi dan human transformatin/re-education mind.(Inf/S)

Paripurna DPRD Padang :Ranperda APBD Perubahan Kota Padang 2018 Naik Menjadi Rp2,38 Triliun

Paripurna DPRD Padang :Ranperda APBD Perubahan Kota Padang 2018 Naik Menjadi Rp2,38 Triliun

Info Positif On Thursday, August 23, 2018

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah Menyerahkan Nota Ranperda APBD Perubahan Tahun 2018 pada Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti didampingi Wakil-wakil Ketua DPRD Padang Asrizal dan Muhidi

INFO PADANG - Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah menyampaikan secara resmi tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 dalam Rapat Paripurna yang dilangsungkan di Gedung Bundar Sawahan Padang, Kamis, 23 Agustus 2018.

Walikota Mahyeldi mengatakan, dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2018 ini pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp2,35 triliun. Jumlah ini naik sebesar Rp25,76 miliar atau 1,11 persen dari target pendapatan daerah pada APBD awal tahun 2018 yakni sebesar Rp2,32 triliun.

“Guna mendukung tercapainya sasaran strategis sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam Perubahan KUA PPAS-P Tahun 2018, belanja daerah direncanakan naik sebesar Rp91,84 miliar menjadi Rp2,47 triliun atau naik 3,85 persen dari pagu belanja daerah pada APBD awal Tahun 2018 yang sebesar Rp2,38 triliun.

Kenaikan belanja daerah tersebut kata Mahyeldi, berada pada belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dimana alokasi anggaran belanja langsung akan terus ditingkatkan agar peningkatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat lebih maksimal sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Baik itu anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan maupun peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dan sebagainya.

“Dasar perubahan tahun ini akan diformulasikan dalam perubahan APBD terkait berbagai kondisi yang berkembang selama perjalanan APBD Tahun 2018,” sebutnya.

Diantaranya yaitu wako memaparkan, karena terjadinya penyesuaian terhadap RAPBD, penyesuaian terhadap bagi hasil pajak dari provinsi dan penerimaan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya yang harus dialokasikan pada belanja langsung. Selanjutnya adanya penyesuaian terhadap belanja gaji dan tunjangan pegawai tahun 2018 perihal pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji 13 yang bersumber dari APBD.

“Kemudian juga adanya penyesuaian terhadap belanja bunga dari pinjaman daerah kepada PT. SMI, perubahan pada belanja hibah, bansos dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kota/kabupaten dan partai politik serta lainnya,” tukuknya.

Mahyeldi pun juga menjelaskan secara keseluruhan posisi rancangan APBD Kota Padang setelah perubahan. Dimana rencana pendapatan daerah sebesar Rp2,35 triliun dan belanja sebesar Rp2,47 triliun, sehingga defisit sebesar Rp125,74 miliar. Defisit sesuai dengan ketentuan ditutupi dari anggaran pembiayaan daerah.

Sementara itu terkait penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp171,59 miliar dan pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp45,85 miliar sehingga pembiayaan netto sebesar Rp125,74 miliar.

“Dengan demikian sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) pada Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2018 ditetapkan nihil. Demikianlah penjelasan mengenai kebijakan yang akan diambil dalam Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2018 beserta rencana anggarannya. Kita berharap, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Padang tentang Perubahan APBD Kota Padang tahun 2018 beserta nota keuangannya dapat kita jadikan prioritas. Sebagaimana dilandasi dengan semangat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tukasnya.

Seperti diketahui, untuk proses selanjutnya akan disempurnakan melalui konsultasi Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta OPD sebelum ditetapkan menjadi Perda. 

Sebagaimana nota yang disampaikan Walikota Padang tersebut pun ditanggapi oleh Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti yang akan melaksanakan Paripurna Internal dengan membentuk panitia khusus guna membahasnya. Dalam Rapat Paripurna ini diikuti Wakil Ketua DPRD Muhidi dan Asrizal, Sekretaris DPRD Syahrul, para Anggota DPRD, Unsur Forkopimda dan seluruh pimpinan OPD di lingkup Pemko Padang.(Inf) 

Bantuan Modal Usaha WRSE dari Pokir Albert Hendra Lukman Akan Dicairkan

Bantuan Modal Usaha WRSE dari Pokir Albert Hendra Lukman Akan Dicairkan

Info Positif On Thursday, August 23, 2018

Anggota DPRD Padang Aprianto 

INFO PADANG - Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat didampingi Wakil Ketua  DPC PDI-P Padang, Delikson Munte dan Anggota DPRD Padang, Aprianto meninjau Wanita Rentan Sosial  Ekonomi (WRSE) penerima bantuan modal usaha dana pokok-pokok pikiran (pokir) Anggota DPRD Sumbar, Albert Hendra Lukman pada, Kamis (23/8) di salah satu warung penerima bantuan.

Aprianto menyampaikan, peninjauan dilakukan untuk mencocokkan data yang masuk ke partai dan benar pemohon memiliki usaha kecil menengah dalam kehidupan sehari-hari.

" Ya, Dinas Sosial Sumbar turun melihat apa usaha yang digeluti pemohon yang memasukkan surat ke partai PDI-P, yang dananya dari pokir pak Albert, ujar kader PDI-P.

Lalu, usai pengecakan, pemohon yang ada harus mengisi surat yang telah disediakan oleh instansi terkait. Bahkan bagi penerima bantuan modal usaha juga ada pelatihannya nanti yang harus diikuti pada, Sabtu (25/8) di GOR  Himpunan Tjinta Teman ( HTT ) Pondok, Kota Padang.

Menurutnya, jumlah penerima modal usaha di 9 Kab/Kota di wilayah Sumatera Barat ada 3.800 orang dari pokir Anggota DPRD Sumatera Barat, Albert Hendra Lukman. Jenis bantuan yang diterima berupa barang jadi dan hanya 7 item saja seperti rokok, indomie, gula dan lain sebagainya. Total dana dari barang yang diminta senilai Rp3 juta rupiah.

" Anggarannya tidak boleh lebih dari Rp3 juta, ucap Aprianto didampingi Munte selaku Wakil DPC PDI-P Padang.

Ia berharap, penerima bantuan dapat mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh partai dan Dinas Sosial Sumbar, agar penerima yang ada tidak gugur nantinya dan apa yang menjadi hak mereka dapat diambilnya.

"Disamping itu, kepada penerima bantuan diminta menerima dengan baik dan tidak mempermasalahkan berapa besarnya dan apa jenisnya,"pungkasnya (Inf)

HUT RI ke-73, Wahyu Iramana Putra Dibanjiri Undangan Masyarakat

HUT RI ke-73, Wahyu Iramana Putra Dibanjiri Undangan Masyarakat

Info Positif On Monday, August 20, 2018

Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra didampingi Anggota DPRD Padang Zulhardi Z.Latif Menghadiri Acara HUT RI ke 73 

INFO PADANG - Dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-73, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra dalam beberapa hari ini dibanjiri undangan dari tokoh masyarakat. Hal tersebut bukti bahwa masyarakat pada Dapil-nya sangat tahu dan menghargai sosok  pejuang aspirasi masyarakat yang telah terbukti mampu berbuat di Dapilnya.

Seperti menghadiri undangan tokoh masyarakat Banda Gadang RT 02 RW 01 Kelurahan Gunung Pangilun dan Kelurahan Berok Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara dalam rangka memeriahkan HUT RI ke 73 yang dilakukan dalam semalam. Pun malam-malam sebelumnya dia juga datang ke berbagai tempat. 

Dia mengatakan selaku wakil rakyat yang sudah diambil sumpah jabatan wajib memperjuangkan aspirasi daerah pemilihan. "Itu tugas anggota DPRD untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik. Makanya ketika masyarakat mengundang, jika berkesempatan, saya akan hadiri," katanya, 

Dalam salah satu kesempatan Wahyu berharap agar masyarakat dapat membentuk kelompok usaha bersama (KUB) yang bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, bisa mendapatkan dana bergilir. 

APBD Kota Padang membolehkan bantuan sosial kepada warga tidak mampu dengan syarat terdaftar di Dinas Sosial. "Namun sayangnya masih ada warga kita yang tidak mampu sampai saat ini tidak pernah mendapatkan KIS, KIP dan PKH, ini kan sangat disayangkan sekali," tandasnya. 

"Untuk itu sangat diharapkan kepada tokoh-tokoh masyarakat setempat baik itu RT dan RW harus bisa mengakomodir warga miskin di lingkungan masing-masing. Tolong betul-betul di data warga miskin kita yang patut butuh bantuan," tegasnya 

Kemudian juga adanya bantuan beasiswa dari pemerintah bagi anak anak kita pelajari tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Hal ini karena kurangnya sosialisasi juga banyak masyarakat kita yang tidak mengetahuinya, padahal boleh mendapat beasiswa dari pemerintah. "Untuk itu kita upayakan anak anak kita mendapatkan beasiswa ini," ujarnya. 

"Sayangnya sosialisasi itu kurang berjalan dengan baik. Untuk itu hal ini mari kita perjuangkan bersama sama agar tidak ada lagi kesenjangan sosial ditengah masyarakat kita antara si kaya dan si miskin dalam hal pendidikan," katanya Minggu malam (19/8) 

Wahyu memberikan contoh seperti Kampung KB di Gunung Pangilun yang menjadi daerah percontohan Kampung KB terbaik tingkat nasional. "Kita cukup bangga dengan hal tersebut," katanya.

Daerah ini akan bisa maju sepanjang hubungan komunikasi berjalan baik. Jangan nantinya di daerah atau kelurahan lain mendapatkan bantuan tapi di kelurahan kita sendiri tidak dapat

Selain itu Wahyu juga mengatakan Pilkada Kota Padang sudah selesai, pemilihan kepala daerah sudah berlalu untuk itu dia mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung program pemerintah kedepan. 

Tanpa partisipasi masyarakat semua program Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2019-2024 yakni Mahyeldi dan Hendri Septa tidak akan berjalan dengan baik. 

Begitu juga dari kami di DPRD Padang selaku wakil rakyat yang juga diberi amanah oleh masyarakat tentunya sangat mendukung program pemerintah kedepan untuk percepatan pembangunan. 

Cita cita kita sama sebagai wakil rakyat yaitu bagaimana memperjuangkan aspirasi masyarakat kita.Tanpa partisipasi dan motivasi dari masyarakat pembangunan itu tidak bisa berjalan dengan baik. Pemerintah itu tidak bisa bekerja sendiri 

Untuk para pemuda harus bisa berperan aktif menciptakan kegiatan positif untuk pembangunan. Dan saya cukup bangga pada ikatan pemuda gunung Pangilun yang kompak. Kedepan harus lebih kompak lagi dan bisa menciptakan kegiatan kreatif yang juga bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah," katanya.(Inf)

DPRD dan Pemko Sepakati KUPA dan PPAS Perubahan APBD Kota Padang Tahun 2018

DPRD dan Pemko Sepakati KUPA dan PPAS Perubahan APBD Kota Padang Tahun 2018

Info Positif On Friday, August 17, 2018

Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti dan Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah

INFO PADANG, - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kota Padang dan Pemko  menyepakati Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota Padang Tahun 2018.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatangan nota kesepakatan oleh Walikota Padang Mahyeldi dan Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti disaksikan oleh  Wakil Ketua Muhidi, Asrizal, Sekwan Syahrul beserta seluruh tamu undangan yang hadir dalam Agenda Paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap KUPA dan PPAS Perubahan APBD Kota Padang Tahun 2018 di Gedung Bundar DPRD Kota Padang  Kamis malam (16/8)

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dalam kesempatan itu menjelaskan, pada PPAS Perubahan 2018 ditetapkan anggaran belanja sebesar 2,47 triliun dari total APBD. Untuk belanja tidak langsung sebesar 1,21triliun atau 49,07% dan 1,26 miliar atau 50,93% untuk belanja langsung.

"Belanja daerah Kota Padang perlu diselaraskan dengan sumber-sumber penerimaan, seperti penerimaan dana bagi hasil yang berasal dari pajak dan non pajak, DAU dan DAK," jelas Mahyeldi.

Sedangkan, alokasi belanja pada setiap OPD berdasarkan kebutuhan dan usulan dengan memperhatikan kecukupan anggaran untuk menunjang kebijakan yang telah dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan.

Ditambahkannya, KUPA dan PPAS Perubahan 2018 ini merupakan pagu indikatif yang masih akan dibahas lagi antara Pemko Padang bersama DPRD Kota Padang dalam penyusunan perubahan APBD 2018.

"Untuk mempercepat prosesnya, kami berharap dukungan dan kerjasama dari anggota dewan, sehingga perubahan APBD 2018 bisa dibahas dan ditetapkan dalam waktu yang tidak lama," pungkas Mahyeldi.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti mengatakan, pengesahan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Kota Padang Tahun 2018 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Kemendagri, dimana harus dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua pada Agustus 2018 ini.

"Alhamdulillah untuk KUPA dan PPAS Perubahan APBD Kota Padang Tahun 2018 semua fraksi DPRD Padang telah menyetujui secara kolektif kolegial,"  ujar Elly. 

Memang tadi dalam agenda paripurna  penyampaian pandangan akhir fraksi fraksi terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota Padang Tahun 2018 ini agak sedikit alot. 

Tadi ada sedikit dinamika, hanya mis komunikasi saja, dimana tadi dilakukan beberapa kali skorsing waktu karena ada beberapa fraksi menunda pembacaan penyampaian pandangan akhir fraksi mereka. Dan alhamdulillah semua fraksi menyepakatinya. 

"Intinya DPRD Kota Padang tetap mengedepankan pembangunan untuk kesejahteraan warga Kota Padang," ujar Srikandi dari Partai Gerindra ini. 

Lebih lanjut disampaikan, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, penyampaian rancangan APBD Perubahan 2018 oleh Pemko Padang dilaksanakan pada 23 Agustus 2018 ini. "Semoga semuanya bisa kita laksanakan sesuai dengan jadwal Bamus yang telah ada," pungkasnya. (inf)

Silahturahmi Tim Karate Dua Negara, NSKA Malaysia Latihan Bersama di Sumbar

Silahturahmi Tim Karate Dua Negara, NSKA Malaysia Latihan Bersama di Sumbar

Info Positif On Sunday, August 12, 2018

Temu Ramah Inkado Sumbar ,Ketua Inkado Sumbar Wahyu Iramana Putra Bersama Tim Karate NSKA Malaysia 

INFO PADANG - Untuk mempererat tali silaturahmi, Inkado Sumatera Barat gelar pertemuan dengan tim Karate NSKA Malaysia pada, Sabtu (11/8) di rumah makan Sederhana Padang.

Ketua Inkado Sumbar, Wahyu Iramana Putra mengatakan pertemuan tersebut digelar usai tim Karate NSKA Malaysia mengunjungi Sumbar untuk melakukan latihan bersama karateka yang ada di Sumbar.

" Dengan Inkado mereka sudah latihan bersama, juga dengan Inkanas, dan atlet Forki Sumbar," ujar Wahyu.

Menurutnya, kedatangan tim karate NSKA tersebut tentunya akan berdampak baik bagi karateka di Sumbar khususnya Kota Padang. Kita sedang mempersiapkan atlet untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang digelar September mendatang. 

" Dengan latihan bersama ini tentunya sesama atlet bisa saling berbagi pengalaman dan berbagi teknik, " ujar Wakil Ketua DPRD Padang ini.

Selain itu, pertemuan ini untuk menjaga hubungan baik antar sesama karateka di dua negara. "Hubungan yang telah baik ini tentunya diharapkan dilanjutkan dan pertahankan, agar keakraban terus ditemui dan antara para atlet saling kenal," pungkasnya. (Inf)

Bermanfaat Bagi Kesehatan Sendiri ,Anggota Dewan Iswandi Muchtar Ajak Masyarakat Ikut Donor Darah untuk Menolong Sesama

Bermanfaat Bagi Kesehatan Sendiri ,Anggota Dewan Iswandi Muchtar Ajak Masyarakat Ikut Donor Darah untuk Menolong Sesama

Info Positif On Saturday, August 11, 2018

Anggota DPRD Padang Iswandi Muchtar 

INFO PADANG - ''Setes Darah Anda Nyawa Bagi Sesama'', begitulah slogan dari Palang Merah Indonesia [PMI]. Tak hanya sekedar rasa kemanusiaan untuk menolong sesama yang membutuhkan darah, donor darah juga bermanfaat bagi kesehatan diri sendiri.

Anggota DPRD Kota Padang, Iswandi Muchtar mengatakan banyak manfaatnya donor darah itu bagi kita, tak hanya sekedar kemanusiaan saja akan tetapi sangat bermanfaat bagi kesehatan si pendonor itu sendiri.

Beberapa manfaat yang didapat kata Iswandi ,ketika kita rutin ikut donor darah diantaranya mengurangi penyakit jantung, membakar kalori, menurunkan risiko kanker, meningkatkan produksi darah, pikiran lebih stabil, bagian dari periksa kesehatan, menjadi lansia yang sehat bagi lansia, dan menurunkan kolesterol.

Ia mengaku rutin melakukan donor darah secara berkala sekali dalam tiga bulan.Alhamdulillah manfaat dari donor darah ini sudah saya rasakan sendiri,disamping ibadah dapat membantu sesama juga donor darah tersebut bermanfaat bagi diri sendiri.

Selaku anggota dewan Isawandi pun mengajak masyarakat agar dapat berpatisipasi dan rutin melakukan donor darah. Ajakan itu disampaikannya ketika mendatangi PMI Kota Padang, Jumat, [10/8] 

"Alhamdulilah setelah tiga bulan berlalu, saat ini saya sendiri sudah beberapa kali rutin donor darah di gedung PMI ini.Ya hari ini saya kembali mendatangi PMI Padang untuk mendonorkan darah. Insya Allah bermanfat bagi yang membutuhkan," tutur politisi PKB ini mengakhiri dengan senyuman khasnya .[Inf/By]  .

KPU Padang Coret Lima Bacaleg dan Tetapkan 715 DCS Untuk Pileg 2019

KPU Padang Coret Lima Bacaleg dan Tetapkan 715 DCS Untuk Pileg 2019

Info Positif On Friday, August 10, 2018

KPU PADANG

INFO PADANG – Lima bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) dari tiga partai politik tidak memenuhi syarat (TMS) sehingga tidak dapat mengikuti Pileg 2019.

Hal ini dikatakan Koordinator Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umim (KPU) Padang Chandra Eka Putra, Kamis (9/8).

Dia mengatakan kelima caleg tersebut terdiri dari dua Bacaleg dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dua Bacaleg dari Partai Garuda dan seorang Bacaleg dari Partai Berkarya.

“Ada kelengkapan berkas yang tidak dapat mereka penuhi, persoalan perpindahan daerah pemilihan dan perpindahan partai,” katanya.

Menurut dia dari 720 orang yang didaftarkan 16 partai hanya 715 orang yang akan ditetapkan sebagai daftar calon sementara untuk Pileg 2019. (bbg)

Ketua DPRD Padang :Pembangunan Sektor Pariwisata Perlu Pemerataan Jangan Tersentralisasi

Ketua DPRD Padang :Pembangunan Sektor Pariwisata Perlu Pemerataan Jangan Tersentralisasi

Info Positif On Thursday, August 09, 2018

Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti 

INFO PADANG- Sebagai Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti menegaskan, pembangunan di bidang kepariwisataan perlu pemerataan, tidak hanya fokus membenahi dan membangun satu objek wisata saja.

Ia mengatakan, Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan, 104 kelurahan dengan luas daratan 694,96 KM, 700 KM laut. Berdasarkan topografi, Kota Padang memiliki objek wisata yang lengkap. 

"Semuanya kita ada, ada dataran, ada gunung, ada laut, ada sungai, ada air terjun dan segala macam. Jadi, yang saya maksud optimalisasi pariwisata itu jangan tersentralisasi. Sekarang hanya tersentralisasi di Padang Barat," pungkas politisi Partai Gerindra ini,Kamis (9/8).

Disisi lain di Pauh, Limau Manih, Kuranji dengan datarannya, kemudian daerah Koto Tangah juga ada pantainya dan pasar ikannya, ungkap Elly, juga perlu dikelola dengan baik. 

"11 kecamatan yang juga punya potensi pariwisata, mohon juga dibangun. Membangun dalam hal memotivasi masyarakat, menata, karena di visi kita adalah menjadikan Kota Padang sebagai kota pariwisata, perdagangan dan pendidikan," cakapnya.

Di bidang perdagangan, kata Elly, keberhasilan sudah tampak dengan pembangunan Pasar Raya dan secara bertahap merevitalisasi pasar satelit. Di bidang pendidikan, anggaran APBD sudah pro kepada pendidikan. 

"Nah, sekarang di bidang pariwisata, secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, tentu juga harus dilakukan pemerataan di semua wilayah. Sekarang tertumpuk di sana (Padang Barat, red) saja sepertinya," ujar Elly.

Alangkah baiknya, kata Elly, jika ada tamu-tamu dari luar negeri, juga dibawa ke daerah selatan. Tak hanya menikmati tugu IORA saja. "Apa salahnya nanti di daerah sana juga dibangun monumen jika ada kegiatan," ujarnya.

Namun Elly membantah pemko membangun daerah ini setengah-setengah hati. Tetapi katanya, hanya perlu dilakukan pemerataan semata.

"Sekarang masa kepemimpinan Pak Mahyeldi-Emzalmi sudah akan berakhir. Kita melihat kurang penyebaran, hanya satu Air Manis. Seperti Bungus itu kan bagus kalau ditata, " sebutnya. 

Disamping menyesuaikan dengan kemampuan daerah, Pemko Padang harus mampu mengait investor. Apalagi ada program kota kembar. "Harusnya Pak Wali bisa menggait dana APBN, menggait dana dari provinsi dan dengan sister citynya mampu mengait investor," pungkasnya. (bim)

1. 
   

Presiden Beberkan Perjuangan RI Ambil Alih Pengelolaan Blok Tambang dari Asing

Presiden Beberkan Perjuangan RI Ambil Alih Pengelolaan Blok Tambang dari Asing

Info Positif On Wednesday, August 08, 2018

INFO NASIONAL, -Pemerintah mengambil langkah serius terhadap upaya penguasaan negara terhadap sumber daya alam minyak dan gas. Beberapa aset yang berhasil diambil alih pengelolaannya oleh Indonesia antara lain Blok Minyak dan Gas Bumi (Migas) Mahakam di Kalimantan Timur dan yang terbaru Blok Migas Rokan di Riau.

"Blok Mahakam dulu dimiliki Prancis dan Jepang, 100 persen sekarang kita berikan pada Pertamina. Blok Rokan dulu dikelola Chevron, Amerika, sekarang sudah diambil oleh Pertamina 100 persen juga," kata Presiden saat meresmikan Pembukaan Pendidikan Kader Ulama (PKU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor, pada Rabu, 8 Agustus 2018.

Selain itu, Kepala Negara juga mengabarkan upaya yang masih ditempuh pemerintah untuk dapat mendapatkan bagi hasil yang lebih adil dan menguntungkan Indonesia dari Freeport.

"Freeport, wah ini memang sulit banget," ucapnya.

Menurut Presiden, selama 40 tahun rakyat Indonesia hanya menikmati bagi hasil pengolahan sebesar 9,3 persen dari Freeport Indonesia. Karena itu, pihaknya dalam 3,5 tahun belakangan ini masih terus mengupayakan negosiasi soal divestasi saham Freeport ini.

"Saya negosiasi 3,5 tahun, alot sekali. Jangan dipikir itu mudah. Saya sampaikan, jangan mundur! Minta mayoritas 51 persen. Ditawar 30 persen tidak boleh, 51 persen mayoritas!" tuturnya.

Upaya panjang tersebut pada akhirnya membuahkan sebuah kesepakatan awal di mana Indonesia nantinya dapat meningkatkan kepemilikan saham Freeport Indonesia menjadi 51 persen.

Meski demikian, kesepakatan awal tersebut justru sempat menuai nada sumbang dari sejumlah pihak dari dalam negeri. Menurut Presiden, langkah penting ini seharusnya didukung penuh sebagai bagian dari mengupayakan kedaulatan negara atas sumber daya alam yang dimilikinya.

"Mestinya seluruh rakyat mendukung penuh agar itu betul-betul bisa dikelola oleh bangsa ini," tandasnya.


Jakarta, 8 Agustus 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Presiden Berharap Kader Ulama Beri Kesejukan pada Umat

Presiden Berharap Kader Ulama Beri Kesejukan pada Umat

Info Positif On Wednesday, August 08, 2018

INFO NASIONAL, -Menjelang pesta demokrasi lima tahunan yang akan kembali digelar pada tahun depan, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Saat meresmikan Pembukaan Pendidikan Kader Ulama (PKU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor Angkatan XII Tahun 2018, Kepala Negara berharap agar para kader ulama dalam kesehariannya mampu mendakwahkan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga persaudaraan dan menghentikan penyebaran ujaran kebencian dan kabar bohong.

"Seperti ini yang terjadi di masyarakat kita, saling melempar isu dan saling fitnah. Ini menjadi tugas kader-kader ulama untuk menyampaikan kepada masyarakat jangan sampai kita berburuk sangka apalagi menyebarkan fitnah," ujar Presiden di Gedung Tegar Beriman, Bogor, pada Rabu, 8 Agustus 2018.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya sekaligus meluruskan sejumlah fitnah yang ditujukan kepada dirinya. Salah satunya seputar kabar yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo adalah seorang pengikut gerakan PKI.

"Gambarnya coba lihat di medsos. Ada yang namanya Ketua PKI, Aidit, tahun 55 pidato, saya (disebut) ada di dekatnya coba. Saya lahir tahun 1961, pidato tahun 1955. Gambar-gambar seperti ini ada di media sosial dan ada yang percaya," ucapnya sambil memperlihatkan sebuah foto yang beredar di media sosial.

Presiden juga menggunakan kesempatan bertemu dengan para kader ulama hari ini untuk mengklarifikasi tuduhan bahwa dirinya memberi kesempatan luas bagi tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia, utamanya dari Tiongkok. Faktanya, kata Presiden, saat ini hanya ada kurang lebih 23 ribu tenaga kerja sementara asal Tiongkok.

"Mereka ada di sini, tapi tidak terus menerus. Mereka pasang turbin dan _smelter_ yang kita belum siap untuk melakukan itu sehingga mereka harus di sini 4-6 bulan untuk memasang," ucapnya.

Selain itu, perbandingan jumlah seluruh tenaga kerja asing yang ada di Indonesia dengan penduduk Indonesia tidak sampai 1 persen, tepatnya 0,03 persen. Adapun tenaga kerja asal Indonesia di negara lain sebenarnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan tenaga kerja negara-negara tersebut yang bekerja di Indonesia. 

Di Tiongkok, Presiden menyebut ada kurang lebih 80 ribu orang Indonesia yang bekerja di sana. Sementara di Malaysia, jumlah TKI yang tercatat secara resmi untuk bekerja di sana mencapai 1,2 juta orang.

"Coba dilihat tenaga kerja asing yang ada di Indonesia dibandingkan dengan jumlah penduduk itu hanya 0,03 persen. Satu persen aja enggak ada. Bandingkan tenaga kerja asing yang ada di Uni Emirat Arab 80 persen asing semua," kata Presiden.

Sebagai gambaran di negara lain tentang perbandingan jumlah seluruh tenaga kerja asing dengan jumlah penduduk negara tersebut, di Saudi Arabia misalnya perbandingan itu mencapai 33,78 persen, di Brunei adalah 32,45 persen dan di Singapura mencapai 24,38 persen serta di Malaysia sebesar 5,44 persen.

Upaya yang dilakukan Presiden Joko Widodo sebenarnya adalah mengupayakan lapangan kerja yang lebih banyak bagi tenaga-tenaga lokal melalui investasi yang masuk ke Indonesia.

"Kenapa investasi kita datangkan? Untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk rakyat. Bukan yang lain," ucap Presiden.

Jakarta, 8 Agustus 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Presiden Buka Pendidikan Kader Ulama MUI Kabupaten Bogor di Cibinong

Presiden Buka Pendidikan Kader Ulama MUI Kabupaten Bogor di Cibinong

Info Positif On Wednesday, August 08, 2018

INFO NASIONAL, -Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Pendidikan Kader Ulama (PKU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor Angkatan XII Tahun 2018 di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 8 Agustus 2018.

Tiba pukul 09.00 WIB, Presiden yang mengenakan kemeja batik lengan panjang dan peci hitam tampak disambut meriah oleh seluruh peserta PKU MUI.

Dalam sambutannya di acara yang bertema "Mencetak Kader Pemimpin Muslim Berparadigma Wasathiyah" ini, Presiden menyampaikan kembali hasil pertemuan Konsultasi Tingkat Tinggi ulama besar seluruh dunia yang mendorong lahirnya poros Wasathiyah Islam dunia. Konsep ini, kata Presiden, merupakan konsep Islam jalan tengah, moderat, toleran, dan penuh kesejukan.

"Hadir saat itu Grand Syeikh Al-Azhar, Grand Syeikh Masjidil Haram dan ulama-ulama besar lainnya. Beliau-beliau ini sangat mengagumi Indonesia setelah kita bercerita mengenai keragaman Indonesia yang berbeda-beda suku, agama, adat, dan tradisi. Para ulama menyampaikan betapa sulitnya mengelola bangsa bermacam-macam seperti ini. Kekaguman itu yang beliau sampaikan tapi kita sendiri sering tak sadari itu," kata Presiden.

Presiden juga menuturkan, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia sering dipakai sebagai rujukan dunia Islam. Keberadaan dan peran Indonesia di dunia internasional terutama di negara-negara Islam, kini mulai dilihat dan diakui.

"Sekarang ini kalau ada masalah-masalah pasti telepon pertama adalah kita. Masalah Palestina, Presiden Mahmud Abbas menelepon Indonesia. Presiden Turki juga menyampaikan, ini konferensinya di Turki saja Pak Jokowi, jangan di tempat lain. Kita datang hadir di sana. Ada masalah kemarin misalnya Arab Saudi dengan Iran kita juga ditelepon untuk ikut mendinginkan suasana," lanjutnya.

Oleh sebab itu, Presiden mengatakan, sudah sepatutnya kita terus menjaga persatuan, kerukuran, dan persaudaraan. Tiga hal itu yang menurut Presiden adalah aset terbesar bangsa Indonesia.

"Saya selalu berpesan jaga ukhuwah, karena ini aset terbesar kita," ucap Presiden.

Dalam acara ini turut mendampingi Presiden, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Ketua MUI Provinsi Jawa Barat K H. Rahmat Syafei, Ketua MUI Kabupaten Bogor K. H. Ahmad Mukri Aji, dan Bupati Bogor Hj. Nurhayanti. Tampak pula hadir Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

Bogor, 8 Agustus 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin