Luar Biasa, Terpopuler di Media Sepanjang 2017 Kota Padang Raih PR INDONESIA Award,

Luar Biasa, Terpopuler di Media Sepanjang 2017 Kota Padang Raih PR INDONESIA Award,

Info Positif On Saturday, March 24, 2018

Infonusantara [PADANG]

Pemerintah Kota Padang kembali diakui sebagai yang terpopuler dan terbanyak mendapatkan liputan media di Indonesia sepanjang tahun 2017 lalu. Hal ini dibuktikan dengan mememangkan PR INDONESIA Awards (PRIA) Kategori Terpopuler di Media.

Kepala Bagian Humas Pemko Padang Imral Fauzi mengatakan, pihaknya telah menerima undangan dari PR INDONESIA yang ditujukan kepada Walikota Padang selaku penerima penghargaan. Acara penyerahan penghargaan untuk pemenang akan digelar di Jalan Tunjungan, Surabaya pada Kamis malam, 29 Maret 2018 mendatang.

"Undangan untuk menerima penghargaan tersebut sudah diterima. Pada undangan dinyatakan Pemko Padang memenangkan PR Indonsia Award kategori terpopuler di media," kata Imral di kantornya, Jumat (23/3/2018).

Pihak PR INDONESIA menjelaskan kategori dan indikator yang telah dipenuhi pemenang dalam ajang kompetisi 

kehumasan/public relations (PR) paling komprehensif se-Indonesia ini.

Selama lebih kurang tiga bulan, ratusan Korporasi, Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah berkompetisi di 

ajang PRIA 2018 yang telah tiga kali diselenggarakan PR INDONESIA tersebut.

Ada sembilan kategori yang dipertandingkan. Terentang dari kategori Owned Media, Kanal Digital, Program PR, Program CSR, Penanganan Krisis, Manual (pedoman) Tata Kelola Kehumasan, Departemen PR, Laporan 

Tahunan, hingga Terpopuler di Media.

Khusus kategori Terpopuler di Media, PR INDONESIA bekerja sama dengan PT ISENTIA, melakukan monitoring pemberitaan korporasi/lembaga/kementerian/pemerintah daerah di 20 koran nasional, 40 koran daerah dan 110 majalah mainstream di Indonesia. 

"Kami menghimpun data sepanjang 1 Januari – 31 Desember 2017 untuk mencari korporasi /lembaga /kementerian /pemerintah daerah terpopuler. Maka berdasarkan monitoring dan analisa kualitatif yang dilakukan, kami menetapkan Pemerintah Kota Padang sebagai Pemenang PR INDONESIA Awards Kategori Pemerintah Kota Terpopuler di Media 2017," seperti yang disampaikan dalam undangan yang ditandatangani Founder dan CEO PR INDONESIA Asmono Wikan.(th)

ASN Agen Perubahan Ujung Tombak Reformasi Birokrasi

ASN Agen Perubahan Ujung Tombak Reformasi Birokrasi

Info Positif On Friday, March 23, 2018

"Workshop Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kota Padang Tahun 2018"

Infonusantara {PADANG]

Sebanyak 97 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Padang mengikuti "Workshop Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kota Padang Tahun 2018" di Hotel Grand Inna Muara Padang, Kamis (22 Maret 2018).

Asisten Administrasi Pemko Padang, Didi Aryadi, saat membuka workshop tersebut mengatakan, salah satu agenda reformasi  birokrasi Pemerintah Kota Padang pada area manajemen perubahan yaitu pembangunan agen perubahan reformasi birokrasi secara formal di Pemerintahan Kota Padang.

Sebagai Agent Of Change, ASN di Pemerintah Kota Padang harus mampu memberikan perubahan yang berarti bagi masyarakat. "Tugas kita melayani, dan berikanlah pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat," ungkap Didi.

Didi berharap, workshop tersebut hendaknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam memperoleh bekal untuk mendukung Pemerintah Kota Padang dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, efisien serta birokrasi dengan pelayanan publik yang berkualitas.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota, Sandra mengatakan, workshop ini dalam rangka memberikan pembekalan bagi ASN yang telah terseleksi sesuai kriteria menjadi agen perubahan reformasi birokrasi di lingkungan Pemko Padang.

Dengan tujuan, Agen Perubahan memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan perannya sebagai katalis, penggerak perubahan, pemberi solusi, dan sebagai mediator dalam melaksanakan birokrasi pemerintah.

Workshop Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Pemko Padang yang digelar selama dua hari tersebut menghadirkan pembicara Widyaiswara dari Badan Pengembangan Sumber Daya manusia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yaitu Imam Iskandar dan Aryo Santiko. (th).

Soal Perda Minol, DPRD Padang Dikunjungi Komisi A DPRD Kab. Ponorogo

Soal Perda Minol, DPRD Padang Dikunjungi Komisi A DPRD Kab. Ponorogo

Info Positif On Friday, March 23, 2018

Kunjungan Komisi A DPRD Kabupaten Ponorogo di DPRD Padang Disambut oleh Sekwan Syahrul 

Infonusantara (PADANG)  - Komisi A DPRD Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur study banding ke DPRD Kota Padang tentang Peraturan Daerah Minuman Beralkohol. Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi  A, Gufron Ridloi dan diterima Sekretaris DPRD Kota Padang, Syahrul di ruang konsultasi DPRD Kota Padang, Jum'at (23/3).

Sejak tanggal 16 April 2015, minuman beralkohol (minol) atau minuman keras (miras) dilarang  dijual pada minimarket-minimarket di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 6 tahun 2015 mengenai Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Menurut Sekwan, pengawasan peredaran miras di Kota Padang sudah dilakukan dengan adanya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2012 tentang pengawasan, pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol. Dengan Perwako, pembentukan badan pengawas juga sudah dilakukan.

"Badan Pengawas yang terbentuk tersebut juga sudah melakukan pengawasan ke beberapa mall dan hotel, serta berkoordinasi dengan pihak Provinsi supaya lebih memaksimalkan pengawasan dan pengendalian dari minuman beralkohol," kata Syahrul pada tamu dari Ponorogo.

Syahrul menambahkan, pengawasan yang dilakukan intensif ini, sekaligus menjadi gerakan untuk pelarangan minuman keras dijual di ritel, apalagi di warung - warung biasa. Sehingga gerakan ini menjadi suatu bentuk implementasi dari Permendag tersebut secara intensif dan masif. 

Kemudian untuk tindak lanjut dari Permendag Nomor 6 tahun 2015, perlu ada penyesuaian karena mengatur tentang larangan penjualan minuman beralkohol golongan A atau dengan kadar alkohol 5 persen di ritel atau minimarket. 

"Perda kita yang sudah dikeluarkan 2012 akan menyesuaikan dengan Permendag yang baru ini, sehingga apa yang menjadi ketentuan darinya akan dapat terakomodir," imbuhnya.

Sekwan mengungkapkan, pengawasan yang dilakukan masih tahapan sosialisasi sambil memberikan waktu 3 bulan kepada minimart dan distributor untuk membersihkan stok - stok yang ada. Setelah itu, akan dilakukan penindakan bagi pihak - pihak yang melanggar. "Kita sudah surati toko - toko, minimarket, mal dan hotel agar mengindahkan peraturan yang sudah dikeluarkan pemerintah. Setelah itu jika masih melanggar, akan diberikan tindakan," ujarnya.

Menurutnya, Kementerian Perdagangan punya kewajiban untuk melindungi konsumen, yaitu menjaga keamanan dan kesehatan konsumen. Sedangkan penjualan miras saat ini masih dinilai terlampau bebas, sehingga menimbulkan kekhawatiran terciderainya hak konsumen karena pemerintah tidak menjalankan kewajiban sesuai amanat undang - undang.

"Sebelumnya, peraturan membatasi penjualan minuman beralkohohol sampai 5 persen dan minuman beralkohol tidak boleh dibeli dibawah umur 21 tahun. Tapi banyak yang melanggar, oleh karena itu, aturan baru, daripada cuma 5 persen lemah, lebih baik ditiadakan sekalian di sektor minimarket," pungkasnya. (baim)

Penuhi Undangan Warga Lambung Bukit , Desri Ayunda di Sodorkan Masalah Kekecewaan Warga Pada Bantuan Baznas

Penuhi Undangan Warga Lambung Bukit , Desri Ayunda di Sodorkan Masalah Kekecewaan Warga Pada Bantuan Baznas

Info Positif On Friday, March 23, 2018

Calon Wakil Wali Kota Padang Desri Ayunda Penuhi Undangan Silahturahmi Warga Kelurahan Lambung Bukit 

Infonusantara (PADANG) - Warga Kelurahan Lambung Bukit Pauh Kota Padang, Sumatera Barat berharap adanya pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pasalnya, mereka merasa belum tersentuh pembangunan.

"Kami berharap adanya pemerataan pembagunan dan bantuan bagi masyarakat miskin.  Bapak silahkan lihat warga saya, mereka hidup di bawah garis kemiskinan, namun tidak mendapatkan bantuan apa-apa," ungkap Darwin, salah seorang ketua Rukun Tetangga di daerah itu ketika mengadakan silaturahmi dengan Desri Ayunda, Kamis, 22 Maret 2018.

Ia mengaku telah berkali-kali mengajukan permohonan bantuan ke Badan Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang. Namun ironisnya, permohonan tersebut tak satu pun direalisasikan. 

"Saya mendengar Baznas juga menyalurkan bantuan, seperti bedah rumah. Saya sudah berkali-kali mengajukan permohonan bantuan ke Baznas, tapi tidak satu pun direalisasikan," cakapnya.

Kedatangan Desri Ayunda ke daerah itu atas undangan warga untuk bersilaturahmi. Kebanyakan warga yang menghadiri silaturahmi tersebut merupakan kaum ibu. Harapan yang disampaikan Darwin merupakan aspirasi mereka kepada Desri Ayunda. 

Mereka berharap, jika Emzalmi-Desri Ayunda terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Padang periode 2018-2023 di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang 27 Juni 2018, maka pemerataan pembangunan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin akan terwujud.

"Tadi kami juga memenuhi undangan warga di Lubuak Bagaluang. Mereka juga menyampaikan harapan yang sama. Insya Allah, jika masyarakat mempercayai kami, harapan tersebut akan terlaksana, karena kami memang bertekad untuk mengentaskan kemiskinan di daerah ini," urai Desri Ayunda.

Pengentasan kemiskinan tersebut, jelas Desri Ayunda, akan dapat dilakukan dengan pemerataan pembangunan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan, sesuai ketentuan Undang-undang. 

"Sesuai dengn niat kami untuk maju, yaitu membenahi daerah ini dan kami hadir untuk semua lapisan masyarakat. Kita akan luruskan ketimpangan-ketimpangan yang ada seperti bedah rumah oleh Baznas. Kita akan kembalikan bantuan zakat ini sesuai dengan ketentuan agama," tukuknya.

Tak lupa, Desri mengajak warga yang hadir untuk mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang 27 Juni 2018 dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing. 

"Mari kita sukseskan Pilkada ini, kita datang ke TPS untuk memberikan hak suara kita. Ajak dunsanak dan warga lainnya untuk melakukan perubahan di kota ini. Nasib kota ini terletak di tangan kita semua," cakapnya.(rel)

Roh Perjuangan Emzalmi-Desri : "Salurkan Bantuan dan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Secara Berkeadilan".

Roh Perjuangan Emzalmi-Desri : "Salurkan Bantuan dan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Secara Berkeadilan".

Info Positif On Friday, March 23, 2018

Calon Wakil Wali Kota Padang Desri Ayunda Penuhi Undangan Silahturahmi warga di Kelurahan Tanjung Saba Kecamatan Lubuak Bagaluang Kota Padang

Infonusantara (PADANG) - Sebagai Calon Wakil Walikota Padang nomor urut 1 di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 27 Juni 2018, Desri Ayunda menegaskan, memberikan bantuan bagi masyarakat miskin secara berkeadilan merupakan roh perjuangan Emzalmi-Desri Ayunda.

Hal itu dingkapkan Desri Ayunda ketika memenuhi undangan warga di Kelurahan Tanjung Saba Kecamatan Lubuak Bagaluang Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis, 22 Maret 2018. 

Pada silaturahmi tersebut, Rico, salah seorang warga mengadukan kepada Desri Ayunda terkait bantuan bedah rumah yang diterima warga. 

Pasalnya, bantuan bedah rumah yang diterima dikerjakan kontraktor pelaksana. Akibatnya, dari maksimal bantuan Rp15 juta per unit rumah, warga yang mendapat bantuan hanya menerima Rp8 juta. Ironisnya, dalam pelaksanaan bedah rumah, Ketua RT setempat tidak diberitahu sama sekali.

"Harapan kami kedepannya, jika Bapak diizinkan Allah SWT memimpin Kota Padang, kami minta bantuan yang disalurkan harus berkeadilan dan masyarakat miskin jangan dipersulit dalam mendapatkan bantuan," cakapnya.

Sementara itu Desy, warga lainnya berharap Desri Ayunda memberikan solusi bagi warga terkait jaminan kesehatan. Warga meminta, jika Emzalmi-Desri Ayunda terpilih nantinya, bantuan jaminan kesehatan dapat disalurkan secara merata bagi warga kurang mampu.  

Menanggapi permintaan warga, Desri Ayunda menegaskan, pasangan calon Emzalmi-Desri Ayunda memang bertekad mengentaskan kemiskinan yang masih cukup besar di kota ini. 

Ia mengatakan, angka kemiskinan di Kota Padang mencapai 26 persen dari keseluruhan penduduk Kota Padang dan terbesar berada di Kecamatan Kuranji, Koto Tangah dan Lubuak Bagaluang. 

Menurut Desri Ayunda, salah satu cara mengentaskan kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan kepada mereka, baik bantuan modal usaha, pelatihan, bedah rumah dan lain sebagainya. 

"Saya baru mendengar soal bantuan bedah rumah realisasinya seperti itu. Kalau itu benar, ini sangat merugikan masyarakat  penerima bantuan. Kontraktor tidak salah, karena mereka memang mencari keuntungan di setiap proyek yang mereka kerjakan," cakapnya.

Dikatakan Desri, kekeliruan terdapat pada kebijakan yang menentukan dan menetapkan bantuan bagi masyarakat miskin dijadikan proyek. Sebab, kalau dikerjakan melalui rekanan akan ada pemasukan untuk pemerintah berupa pajak.

"Namun ini bantuan bagi masyarakat miskin, seharusnya tidak kita pungut pajak. Semestinya, buat kelompok masyarakat penerima bantuan dan libatkan RT/RW. Kedepannya, kita akan meningkatkan peran RT/RW untuk mengetaskan kemiskinan di Kota Padang," ungkapnya.

Ia menegaskan, bantuan tersebut harus diberikan secara berkeadilan, tanpa memandang kelompok dan golongan politik tertentu, termasuk bantuan jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu.

"Bantuan bagi masyarakat miskin secara berkeadilan adalah roh perjuangan kami. Emzalmi-Desri Ayunda didesak maju di Pilkada Kota Padang untuk mengenyahkan pemberian bantuan tidak berkeadilan tersebut. Bagi kami tidak ada kelompok, tidak ada kepentingan politik, asal dia warga Kota Padang dan memenuhi syarat menurut ketentuan Undang-undang, wajib diberikan bantuan," pungkasnya.(rel)

M. Syahrir: Warga Kota Padang Harus Cerdas Menentukan Pilihan

M. Syahrir: Warga Kota Padang Harus Cerdas Menentukan Pilihan

Info Positif On Thursday, March 22, 2018

M.Syahrir 

Infonusantara (PADANG) - Pemilik “Warung Teh Telur” M. Syahrir mengatakan, yang tepat untuk menjadi pemimpin di Kota Padang ini adalah sosok yang memahami seluk beluk Kota Padang.”Walikota Padang itu tidak hanya sekedar menjadi pemimpin untuk 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan, namun fungsi utamanya adalah mengatur pembangunan itu agar seimbang,” ujar M. Syahrir, Kamis, (22/03/2018)

M. Syahrir yang juga ketua RW 05 Kelurahan Pampangan Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung ini memahami bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih. Namun, dalam rangka membangun Kota Padang agar seimbang dan menyentuh kesegala lini, dibutuhkan figur yang memahami karater masyarakatnya bukan pemimpin yang hanya patuh terhadap kebijakan partainya.

“Kita tidak memilih petugas partai, atau pemimpin yang hanya memiliki kebijakan yang menguntungkan bagi kelompoknya saja. Parahnya, apabila partai sangat dominan mempengaruhi sistim birokrasi, maka tidak heran untuk menjadi lurahpun seseorang harus melakukan pendekatan dulu ke partai apalagi untuk menjadi kepala OPD,”ungkap M. Syahrir.

Menurut Syahrir, bukan berarti seorang politisi itu tidak pantas untuk  menjadi seorang pemimpin, namun apabila figur yang tepat itu belum ditemukan di tubuh partai. Maka partai tidak harus memaksakan kadernya untuk maju sebagai calon Kepala Daerah. 

“Memaksakan seseorang untuk memikul jabatan yang belum pantas untuk disandangnya berakibat munculnya kebijakan-kebijakan yang salah arah, dan cenderung menutupi kekurangannya dengan cara memanfaatkan media sebagai ajang publikasi dan pencitraan,” ujarnya.

Syahrir mengatakan, ekspos besar-besaran terhadap keberhasilan pembangunan yang hanya terjadi di beberapa titik saja membuat hampir sebagian masyarakat terkesima dan memuji-muji keberhasilan pemerintah, lalu masyarakatpun mendaulat bahwa kepala daerahnya adalah sosok yang paling berjasa dan paling berhasil. Padahal klaim yang dilakukan kepala daerah itu hanya bagian dari pencitraan dirinya.

Mirisnya, kata Syahrir, pada saat yang sama di beberapa wilayah di Kota Padang yang posisinya berada di pinggiran, tengah terjadi Gizi Buruk, beberapa warga terkapar sakit di rumahnya tanpa biaya untuk berobat, fasilitas dan kualitas pendidikan yang jauh di bawah standar, akses jalan di perkampungan tidak kunjung tersentuh oleh pembangunan, dan berbagai persoalan lain yang telah menjadi karut marut Kota padang saat ini.

Syahrir berharap, agar masyarakat memilih dengan berbagai pertimbangan, bukan memilih berdasarkan opini yang selama ini sudah diciptakan.”Pilihlah Walikota Padang yang punya hati, punya ikatan batin dengan kota ini, yang lahir dan dibesarkan di kota ini. Bukan Walikota yang ditugaskan oleh partainya, dan hanya untuk kepentingan kelompoknya,” ujar Syahrir.

“Orang yang lahir dan dibesarkan di sini pasti punya tanggungjawab yang besar terhadap pembangunan di sini, kita pun bisa meminta pertanggungjawabannya apabila pemimpin itu tidak sesuai dengan amanah yang telah diberikan terhadapnya. Tapi kalau orang lain bagaimana kita meminta pertanggungjawabannya,” tegasnya.

Syahrir mengingatkan, agar warga Kota Padang jangan terpedaya dengan iming-iming, cukuplah pengalaman selama ini jadi pelajaran.”Jangan menjadi korban politik, satu menit di bilik suara sangat menentukan bagai warga Kota Padang lima tahun yang akan datang.

Sumber :IndeksNews

DPRD Padang Kedatangan Tamu DPRD Kabupaten OKU Selatan Terkait Penanganan Pengemis dan Anak Jalanan

DPRD Padang Kedatangan Tamu DPRD Kabupaten OKU Selatan Terkait Penanganan Pengemis dan Anak Jalanan

Info Positif On Thursday, March 22, 2018

Infonusantara (PADANG) - DPRD Kota Padang tempat belajar wakil rakyat berbagai daerah di Indonesia, hari ini kedatangan tamu dari Komisi IV DPRD Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan digawangi Charles Minarko dari Fraksi PPP. Tema kunjungan kali ini tentang peran dan upaya pemerintah daerah dalam menangani pengemis dan anak jalanan. 

Rombongan diterima Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa  bersama Iswandi di Ruang Konsultasi DPRD Kota Padang, Rabu (21/3).

Dijelaskan Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang telah ada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan PP Nomor 31 tahun 1980. Keberadaan gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia, karena itu perlu usaha-usaha pembinaan. 

"Usaha pembinaan tersebut bertujuan untuk memberikan rehabilitasi kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis , pengamen dan pedagang asongan agar mereka menjadi warga Kota yang bermanfaat," ujarnya

Mengingat keberadaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan cendrung membahayakan dirinya sendiri dan orang lain serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi, tindak kekerasan dan kesewenang-wenangan sehingga perlu dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan

berkesinambungan.

Maidestal Hari Mahesa menjelaskan perda ini bertujuan agar berkembangnya anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan di Kota Padang bisa mengubah mereka menjadi manusia yang bermanfaat. Selain itu juga mengubah mindset mereka dalam melakukan mencari penghidupan tidak harus di jalanan.

"Anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan di Lampu merah banyak ditemui di perempatan jalan, mal-mal dan dinilai sangat berbahaya bagi dirinya dan orang lain, "jelas wakil rakyat yang dipanggil Esa ini.

Perda ini juga bermanfaat untuk mengmbangkan pembinaan pencegahan, pembinaan lanjut dan rehabilitasi sosial agar tidak terjadi anak yang berada di jalan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan baik yang dilakukan orang dewasa maupun anak-anak. Serkaligus mencegah meluasnya pengaruh negatif karena keberadaa mereka di jalan seperti pengaruh narkoba dan tindak ekspolitasi.

Dalam konteks yuridiksi Perda Nomor 1 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan, untuk menguatkan Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Sementara Iswandi mengatakan bahwa Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, pengamen dan Pedagang Asongan tidak dibenarkan melakukan aktivitas di lampu merah karena membahayakan dirinya dan pengguna jalan sekaligus menjaga mereka dari aktivitas eksploitasi anak dan gelandangan. 

Bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan yang berada di jalanan akan dilakukan pembinaan di panti rehabilitasi yang direncanakan akan dibangun di Aie Dingin Kota Padang.

Dengan telah diterbitkannya Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan anak jalanan,

gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan pada tanggal 16 Januari 2012 diharapkan dapat memberikan dasar kebijakan yang kuat bagi Pemerintah Kota Padang membina dan melindungi anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan, "imbuh Iswandi.

Lebih jauh Iswandi menjelaskan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan tidak hanya menghambat pertumbuhan mereka, namun juga mengembalikan mereka dalam kehidupan yang layak.

Sementara Pemko Padang akan mengupayakan pembangunan panti pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan yang permanen sebagai tempat mengembalikan harga dan kepercayaan diri serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dirinya maupun sebagai anggota masyarakat," pungkasnya. (Inf)

Sekian Lama Nanda Talambanua Bersabar, Atas Instruksi Pjs Walikota Padang Alwis Akhirnya Pagar Itu di Bongkar Juga

Sekian Lama Nanda Talambanua Bersabar, Atas Instruksi Pjs Walikota Padang Alwis Akhirnya Pagar Itu di Bongkar Juga

Info Positif On Wednesday, March 21, 2018

Eksekusi Pagar yang Menghalangi Akses Jalan Masuk Menuju Rumah Nanda Talambanua Mantan Atlet Berprestasi Legenda Angkat Berat Indonesia Lifter Dunia 

Infonusantara (PADANG) - Akhirnya permasalahan pemagaran dimulut jalan menuju akses kerumah Nanda Talambanua mantan atlet berprestasi legenda angkat berat Indonesia lifter dunia, di Jalan Kali Kecil II Nomor 1A RT02/04 Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Rabu (21/3) di eksekusi juga.

Eksekusi atau pembongkaran pagar tersebut sempat memanas.Terjadi perdebatan antara kuasa hukum dari pihak Nanda yakni AM. Mendrova, SH.MH dengan pihak Sovia, sehingga eksekusi yang harusnya dilakukan oleh petugas Satpol PP Padang sempat tertunda sebentar.

Dimana saat itu pihak Sovia mengakui memang tidak ada sertifikat tanahnya, yang ada memang pihak Nanda. Namun pihak Sovia bersikukuh jalan yang dilalui ke rumah Nanda adalah tanah ulayat, pusako tinggi keluarga mereka. Jangan dibongkar dulu dinding seng ini. Dinding ini berada di tanah kami.

"Kenapa dinding ini dibongkar juga. Sedangkan pagar sudah dibongkar. Buka dulu pagar dalam dirumah Nanda, baru bongkar ini," kata Sovia dihadapan Pjs Wako Padang.

Namun Pjs Walikota Padang Alwis yang langsung turun kelokasi saat itu, dimana juga sempat berdebat dengan pihak Sovia, dengan tegas memerintahkan puluhan personil Satpol PP yang ada saat itu untuk membongkar pagar dan dinding seng dari rumah Sovia. Dimana diketahui dinding seng tersebut baru saja ditambah oleh pihak Sovia.

"Buka semua yang mengganggu atau menghambat akses jalan, termasuk dinding yang ada dibelakang. Kita berjalan sesuai aturan saja, dan jika ada yang keberatan antara kedua belah pihak silahkan saja ajukan laporan. "Ibu Sovia apabila merasa keberatan, bisa mengajukan protes ke Pemko Padang dan bawa bukti yang ada. Yang jelas ini dibongkar dulu," tegas Alwis.

Sementara Mendrova, SH.MH, kuasa hukum pihak Nanda Telambanua mengatakan, permasalahan pemagaran ini kan cukup lama sekali. Klien nya Nanda Talambanua bersabar menghadapi masalah ini, mengikuti semua proses dan aturan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Mulai dari pengurusan di Dinas PUPR Padang, BPN Padang, sampai pada mediasi di Satpol PP juga sudah dilakukan.

"Kita bersyukur Pemko Padang tegas dalam menyikapi masalah ini, sehingga pembongkaran selesai dilaksanakan. Proses pembongkaran ini sudah sangat lama dinantikan klien saya," ujarnya

Lebihlanjut disampaikan, sesuai batas ukur tanah yang telah dilakukan pihak BPN, tentunya kami juga akan memperjuangkan hak klien sesuai bukti resmi yang ada pada klien saya. "Kita akan mengambil kembali hak klien dan akan mengajukan gugatan Perdata pada pihak Sovia, "tegas Mendrova.

Kasatpol PP Kota Padang Yadrison mengatakan sudah melakukan pembongkaran pagar dan dinding seng  yamg menghalangi jalan umum, yang sempat dipasang pihak keluarga Sovia.

Untuk pagar yang menghalangi jalan di tempat Nanda Talambanua, Yadrison mengatakan akan dibongkar sendiri olehnya dengan jangka waktu satu bulan. Karena ada surat pernyataan yang dibuat dan di tanda tangani pihak Nanda Talambanua diatas materai.

"Pak Nanda kita tidak bisa bongkar karena dia janji bakal buka sendiri. Kita lihat dulu perkembangannya. Apabila dalam waktu sesuai pernyataan tidak dibongkar sendiri, kita yang bongkar," pungkas Yadrison.

Menyikapi eksekusi atau pembongkaran pagar yang telah dilakukan pihak Pemko, Iswanto Kwara menyampaikan semoga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Dimana dalam hidup bermasyarakat, bertetangga tentu yang diharapkan harus bisa saling menghargai satu sama lainnya, sehingga tidak terjadi permasalahan.

Ya, kalau proses pembongkaran pagar itu sudah sesuai aturan yang ada tentunya harus dilakukan.Apalagi ini persoalannya sudah lama sekali. Selaku anggota DPRD Padang, kita juga sudah pernah turun untuk mencarikan solusinya.  Namun itu kembali pada kebijakan dari Pemko Padang dalam mengambil tindakan dan dilaksanakan sekarang ini,  " pungkasnya anggota Komisi I DPRD Padang ini.(Inf)

Gandeng BNNP, PPWI Riau Selenggarakan Penyuluhan Narkoba bagi Mahasiswa dan OKP

Gandeng BNNP, PPWI Riau Selenggarakan Penyuluhan Narkoba bagi Mahasiswa dan OKP

Info Positif On Wednesday, March 21, 2018

Infonusantara (KOPI, Pekanbaru) - Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Riau melaksanakan kegiatan Penyuluhan Narkoba di Gedung PGRI Riau Jalan Jenderal Soedirman Pekanbaru, Selasa (20/03/2018). Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 200 Orang peserta, yang berasal dari kalangan mahasiswa, para akademisi, OKP dan LSM se- Kota Pekanbaru. 

Ketua DPD PPWI Riau, Julian Caisar,  menyebutkan tujuan kegiatan penyuluhan dampak narkotika ini dalam rangka menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih, dan bebas dari penyalahgunaan Narkoba.

"Kegiatan ini dapat terlaksana melalui kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau. Penyuluhan narkoba ini dilaksanakan dalam rangka sosialisasi dampak narkotika dalam kehidupan masyarakat," jelas Julian.

Bertindak sebagai narasumber, lanjut Julian, adalah penyuluh dari BNN Provinsi Riau, Dian Lubis.

Dari pantauan media, acara yang merupakan kegiatan perdana setelah kepengurusan baru DPD PPWI Riau terbentuk itu dihadiri oleh Mahasiswi dari STIKES Payung Negeri, OKP Pemuda Pancasila, dan Laskar Melayu Riau,  serta mahasiswa dari Universitas Riau.

Sedangkan materi yang disampaikan berkisar tentang kondisi terkini penyalahgunaan narkoba di Indonesia khususnya Riau,  pengertian narkotika, jenisnya serta dampaknya terhadap tubuh. "Termasuk alur proses rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap dan cara melindungi keluarga dari ancaman penyalahgunaan narkoba," tutup Julian Caesar, yang merupakan alumni dari Universitas Riau, Pekanbaru.

Kegiatan ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para peserta. Hal itu terlihat dengan banyaknya yang mengacungkan tangan untuk bertanya, namun pertanyaan dibatasi dengan satu sesi dan tiga pertanyaan.

Salah seorang peserta yang mengikuti acara berharap program ini dapat berkelanjutan serta adanya peran serius dari pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai pengetahuan tentang bahaya narkoba bagi generasi muda. (JLN/Red)

Pasangan Emdes Maju Bertekad Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Pasangan Emdes Maju Bertekad Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Info Positif On Wednesday, March 21, 2018

Calon Wakil Walikota Padang Desri Ayunda 

Infonusantara (PADANG) - Dukungan terus mengalir kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang nomor urut 1 di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 Juni 2018, Emzalmi-Desri Ayunda.

Kali ini sejumlah Ibu-ibu di Kelurahan Batuang Taba Kecamatan Lubuak Bagaluang Kota Padang, Sumatera Barat mengundang Desri Ayunda. Undangan hanya melalui telepon usai Desri Ayunda menghadiri acara di Kelurahan Kampuang Baru.

"Pak, bisa ke sini ndak. Ini Ibu-ibu meminta saya menelpon bapak, mereka ingin bertemu bapak. Mereka sudah berkumpul di rumah saya. Mohon kehadirannya pak, " pinta Dedi dibalik gagang telepon selularnya, Rabu, 21 Maret 2018 siang. 

Desri Ayunda menyanggupi permintaan Dedi. Ia bersama rombongan langsung meluncur ke rumah Dedi yang terletak di Kelurahan Batung Taba. Di rumah Dedi, sebanyak 50 orang ibu-ibu sudah menunggu kehadiran Desri Ayunda. Apa lagi Dedi, dia terlihat tersenyum sumbringah dan menyonsong kedatangan Desri Ayunda. 

"Pak, ibu-ibu ini pingin ketemu bapak. Mereka ingin menyatakan sikap. Kami di sini sudah bertekad, di Pilkada 27 Juni 2018 nanti, kami akan mengganti walikota, kami butuh pemimpin untuk semua lapisan masyarakat," cakapnya.

Desri Ayunda berterimakasih kepada atas undangan via telepon selular untuk menghadiri pertemuan dan silaturahmi dengan ibu-ibu. Ia kembali menegaskan, pasangan calon Emzalmi-Desri Ayunda maju di Pilkada Padang atas permintaan tokoh masyarakat, ninik mamak, dan anak nagari.

"Tokoh masyarakat, ninik mamak, dan anak nagari menghendaki kami menjadi pemimpin untuk semua lapisan masyarakat Kota Padang. Dan itu menjadi roh perjuangan kami dan sesuai pula dengan permintaan bapak ibu," ungkapnya.

Ditegaskannya, pasangan Emzalmi-Desri Ayunda bertekad untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat Lubuak Bagaluang merupakan salah satu kecamatan, berdasarkan data dari Kementerian Sosial yang paling banyak warga miskin. 

"Untuk itu, dukung perjuangan kami ini dengan cara datang beramai-ramai ke TPS pada tanggal 27 Juni 2018 dan gunakan hak suara bapak ibu. Ajak sanak tetangga, dan keluarga kita untuk datang ke TPS. Satu suara sangat menentukan kemenangan kita, kalau memang ingin mengganti walikota," cakapnya.

(rel)

Pjs Wako Padang Ikuti Kolaborasi Nasional Tunas Integritas I 2018 di Kabumen

Pjs Wako Padang Ikuti Kolaborasi Nasional Tunas Integritas I 2018 di Kabumen

Info Positif On Wednesday, March 21, 2018

Pjs Walikota Padang, Alwis mengikuti rangkaian kegiatan Kolaborasi Nasional Tunas Integritas (KNTI) I Tahun 2018 di Hotel Mexolie, Panjer Kabupaten Kebumen.

Infonusantara [PADANG]

Pjs Walikota Padang, Alwis mengikuti rangkaian kegiatan Kolaborasi Nasional Tunas Integritas (KNTI) I Tahun 2018 di Hotel Mexolie, Panjer Kabupaten Kebumen. 

Acara tersebut diselenggarakan Sekretariat Bersama Integritas Nasional dengan tuan rumah Pemerintah Kabupaten Kebumen yang  dibuka langsung Pjs Gubenur Jawa Tengah yang diwakili Inspektur Provinsi Jawa Tengah Siswo Laksono, Selasa (20/3).

Untuk memperkuat integritas Pemko Padang dalam pembangunan nasional, pada kesempatan itu, Pjs Walikota Padang Alwis mengikutsertakan Staf Ahli Pemko Padang Dian Fakri dan Inspektorat Pembantu Pemkot Padang Jasrizal. 

KNTI pertama 2018 mengusung tema “Integritas Nasional Semakin Kuat Dengan Kejelasan Struktur, Gotong Royong Pendanaan dan Dukungan Digitalisasi”. KNTI I ini dilatarbelakangi oleh pembangunan budaya integritas nasional sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia yang berintegritas dengan melibatkan semua pilar penting bangsa

Sampai akhir 2017, sudah tergabung 150 Kementerian, Lembaga, Organisasi, dan Pemerinah Daerah (KLOP). Sebanyak  60 KLOP sudah melakukan workshop dan 25 KLOP sudah menyusun panduan pembangunan budaya integritas, serta 3 KLOP yang membuat pemetaan risiko KKN.

Dengan demikian, KNTI memiliki peran strategis untuk dapat menutupi kesenjangan antar KLOP melalui saling sharing dan saling bantu agar budaya integritas dapat meningkat secara signifikan. 

KNTI  satu 2018 diselenggarakan pada 20-22 Maret 2018, dengan materi  diskusi panel tentang dukungan positif stakeholder aparat penegak hukum dalam mewujudkan visium dan budaya Integritas KLOP, serta Kolaborasi untuk Knowledge ManagementPembangunan Budaya Integritas dan Penguatan Peran Core Integrity Pembangunan Budaya Integritas Nasional.

Selanjutnya, materi kolaborasi tentang pemetaan, monitoring dan penghargaan grade progress pembangunan budaya integritas, tindaklanjut dari quick wins hasil Rembuk Integritas Nasional III, penguatan struktur dan legalitas pembangunan budaya integritas, Pusat kajian dan piloting pembangunan budaya integritas di perguruan tinggi serta perannya dalam pembuatan regulasi dan pengukuran dampak pembangunan budaya integritas, penguatan peran core integrity dalam sectoral integritypanel, penjabaran kegiatan nyata 7 komponen komite integritas. (th)

Desri: Apresiasi Relawan KPB Kota Padang Bantu Korban Kebakaran di Gunung Pangilun

Desri: Apresiasi Relawan KPB Kota Padang Bantu Korban Kebakaran di Gunung Pangilun

Info Positif On Wednesday, March 21, 2018

Relawan KPB Serahkan Bantuan Untuk Warga Korban Kebakaran 

Infonusantara (PADANG) - Calon Wakil Walikota Padang nomor urut 1 di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 Juni 2018, Desri Ayunda bersama Komite Peduli Bencana (KPB) Kota Padang mengunjungi korban kebakaran di Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang, Sumatera Barat, Senin, 19 Maret 2018.

Kebakaran yang terjadi pada Minggu, 18 Maret 2018 di jalan Gajah Mada Kampung Olo RT. 001/RW. 002 Kelurahan Gunung Pangilun tersebut menghanguskan tiga unit rumah dan empat petak ruko. Untuk meringankan beban korban kebakaran, KPB telah menyalurkan bantuan berupa beras, mie instan dan uang tunai.

"Kami turut berduka dan perhatin melihat kondisi korban kebakaran. Kami datang ke sini untuk menghibur korban kebakaran agar tabah atas bencana yang menimpa. Sebab, dibalik musibah pasti ada hikmahnya. Kami berharap, kedepan kebakaran di Kota Padang dapat diminimalisir," ungkap Desri di sela-sela kunjungan.

Desri mengatakan, kebakaran dominan disebabkan korsleting listrik dan ini perlu dipikirkan kedepan  untuk melahirkan kebijakan bersama dengan PLN, seperti asuransi kebakaran. Dimana semua pelagan PLN diasuransikan dengan memasukan biaya asuransi melalui regkening pelaganan perbulan, sehingga rumah yang terbakar akibat korsleting lisrik bisa dibangun kembali oleh pihak asuransi

"Ini perlu kebijakan bersama antara pemerintah daerah dengan pihak PLN,  seperti retribusi sampah yang mencantol ke regening PDAM," ujarnya.

Desri Ayunda tak lupa mengapresiasi relawan KPB Kota Padang yang terjun langsung membantu korban kebakaran. Menurutnya, walau terbilang baru berdiri, KPB sudah dirasakan manfaatnya bagi warga yang terkena musibah.

"Saya hanya bisa menyampaikan rasa duka dan keprihatinan, sebab kalau saya memberikan bantuan, takut dikatakan pelanggaran, karena posisi saya sebagai calon Wakil Walikota Padang. Biar KPB saja yang memberikan bantuan," ujarnya. (rel)