Roh Perjuangan Emzalmi-Desri : "Salurkan Bantuan dan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Secara Berkeadilan".

Roh Perjuangan Emzalmi-Desri : "Salurkan Bantuan dan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Secara Berkeadilan".

Info Positif On Friday, March 23, 2018

Calon Wakil Wali Kota Padang Desri Ayunda Penuhi Undangan Silahturahmi warga di Kelurahan Tanjung Saba Kecamatan Lubuak Bagaluang Kota Padang

Infonusantara (PADANG) - Sebagai Calon Wakil Walikota Padang nomor urut 1 di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 27 Juni 2018, Desri Ayunda menegaskan, memberikan bantuan bagi masyarakat miskin secara berkeadilan merupakan roh perjuangan Emzalmi-Desri Ayunda.

Hal itu dingkapkan Desri Ayunda ketika memenuhi undangan warga di Kelurahan Tanjung Saba Kecamatan Lubuak Bagaluang Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis, 22 Maret 2018. 

Pada silaturahmi tersebut, Rico, salah seorang warga mengadukan kepada Desri Ayunda terkait bantuan bedah rumah yang diterima warga. 

Pasalnya, bantuan bedah rumah yang diterima dikerjakan kontraktor pelaksana. Akibatnya, dari maksimal bantuan Rp15 juta per unit rumah, warga yang mendapat bantuan hanya menerima Rp8 juta. Ironisnya, dalam pelaksanaan bedah rumah, Ketua RT setempat tidak diberitahu sama sekali.

"Harapan kami kedepannya, jika Bapak diizinkan Allah SWT memimpin Kota Padang, kami minta bantuan yang disalurkan harus berkeadilan dan masyarakat miskin jangan dipersulit dalam mendapatkan bantuan," cakapnya.

Sementara itu Desy, warga lainnya berharap Desri Ayunda memberikan solusi bagi warga terkait jaminan kesehatan. Warga meminta, jika Emzalmi-Desri Ayunda terpilih nantinya, bantuan jaminan kesehatan dapat disalurkan secara merata bagi warga kurang mampu.  

Menanggapi permintaan warga, Desri Ayunda menegaskan, pasangan calon Emzalmi-Desri Ayunda memang bertekad mengentaskan kemiskinan yang masih cukup besar di kota ini. 

Ia mengatakan, angka kemiskinan di Kota Padang mencapai 26 persen dari keseluruhan penduduk Kota Padang dan terbesar berada di Kecamatan Kuranji, Koto Tangah dan Lubuak Bagaluang. 

Menurut Desri Ayunda, salah satu cara mengentaskan kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan kepada mereka, baik bantuan modal usaha, pelatihan, bedah rumah dan lain sebagainya. 

"Saya baru mendengar soal bantuan bedah rumah realisasinya seperti itu. Kalau itu benar, ini sangat merugikan masyarakat  penerima bantuan. Kontraktor tidak salah, karena mereka memang mencari keuntungan di setiap proyek yang mereka kerjakan," cakapnya.

Dikatakan Desri, kekeliruan terdapat pada kebijakan yang menentukan dan menetapkan bantuan bagi masyarakat miskin dijadikan proyek. Sebab, kalau dikerjakan melalui rekanan akan ada pemasukan untuk pemerintah berupa pajak.

"Namun ini bantuan bagi masyarakat miskin, seharusnya tidak kita pungut pajak. Semestinya, buat kelompok masyarakat penerima bantuan dan libatkan RT/RW. Kedepannya, kita akan meningkatkan peran RT/RW untuk mengetaskan kemiskinan di Kota Padang," ungkapnya.

Ia menegaskan, bantuan tersebut harus diberikan secara berkeadilan, tanpa memandang kelompok dan golongan politik tertentu, termasuk bantuan jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu.

"Bantuan bagi masyarakat miskin secara berkeadilan adalah roh perjuangan kami. Emzalmi-Desri Ayunda didesak maju di Pilkada Kota Padang untuk mengenyahkan pemberian bantuan tidak berkeadilan tersebut. Bagi kami tidak ada kelompok, tidak ada kepentingan politik, asal dia warga Kota Padang dan memenuhi syarat menurut ketentuan Undang-undang, wajib diberikan bantuan," pungkasnya.(rel)

M. Syahrir: Warga Kota Padang Harus Cerdas Menentukan Pilihan

M. Syahrir: Warga Kota Padang Harus Cerdas Menentukan Pilihan

Info Positif On Thursday, March 22, 2018

M.Syahrir 

Infonusantara (PADANG) - Pemilik “Warung Teh Telur” M. Syahrir mengatakan, yang tepat untuk menjadi pemimpin di Kota Padang ini adalah sosok yang memahami seluk beluk Kota Padang.”Walikota Padang itu tidak hanya sekedar menjadi pemimpin untuk 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan, namun fungsi utamanya adalah mengatur pembangunan itu agar seimbang,” ujar M. Syahrir, Kamis, (22/03/2018)

M. Syahrir yang juga ketua RW 05 Kelurahan Pampangan Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung ini memahami bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih. Namun, dalam rangka membangun Kota Padang agar seimbang dan menyentuh kesegala lini, dibutuhkan figur yang memahami karater masyarakatnya bukan pemimpin yang hanya patuh terhadap kebijakan partainya.

“Kita tidak memilih petugas partai, atau pemimpin yang hanya memiliki kebijakan yang menguntungkan bagi kelompoknya saja. Parahnya, apabila partai sangat dominan mempengaruhi sistim birokrasi, maka tidak heran untuk menjadi lurahpun seseorang harus melakukan pendekatan dulu ke partai apalagi untuk menjadi kepala OPD,”ungkap M. Syahrir.

Menurut Syahrir, bukan berarti seorang politisi itu tidak pantas untuk  menjadi seorang pemimpin, namun apabila figur yang tepat itu belum ditemukan di tubuh partai. Maka partai tidak harus memaksakan kadernya untuk maju sebagai calon Kepala Daerah. 

“Memaksakan seseorang untuk memikul jabatan yang belum pantas untuk disandangnya berakibat munculnya kebijakan-kebijakan yang salah arah, dan cenderung menutupi kekurangannya dengan cara memanfaatkan media sebagai ajang publikasi dan pencitraan,” ujarnya.

Syahrir mengatakan, ekspos besar-besaran terhadap keberhasilan pembangunan yang hanya terjadi di beberapa titik saja membuat hampir sebagian masyarakat terkesima dan memuji-muji keberhasilan pemerintah, lalu masyarakatpun mendaulat bahwa kepala daerahnya adalah sosok yang paling berjasa dan paling berhasil. Padahal klaim yang dilakukan kepala daerah itu hanya bagian dari pencitraan dirinya.

Mirisnya, kata Syahrir, pada saat yang sama di beberapa wilayah di Kota Padang yang posisinya berada di pinggiran, tengah terjadi Gizi Buruk, beberapa warga terkapar sakit di rumahnya tanpa biaya untuk berobat, fasilitas dan kualitas pendidikan yang jauh di bawah standar, akses jalan di perkampungan tidak kunjung tersentuh oleh pembangunan, dan berbagai persoalan lain yang telah menjadi karut marut Kota padang saat ini.

Syahrir berharap, agar masyarakat memilih dengan berbagai pertimbangan, bukan memilih berdasarkan opini yang selama ini sudah diciptakan.”Pilihlah Walikota Padang yang punya hati, punya ikatan batin dengan kota ini, yang lahir dan dibesarkan di kota ini. Bukan Walikota yang ditugaskan oleh partainya, dan hanya untuk kepentingan kelompoknya,” ujar Syahrir.

“Orang yang lahir dan dibesarkan di sini pasti punya tanggungjawab yang besar terhadap pembangunan di sini, kita pun bisa meminta pertanggungjawabannya apabila pemimpin itu tidak sesuai dengan amanah yang telah diberikan terhadapnya. Tapi kalau orang lain bagaimana kita meminta pertanggungjawabannya,” tegasnya.

Syahrir mengingatkan, agar warga Kota Padang jangan terpedaya dengan iming-iming, cukuplah pengalaman selama ini jadi pelajaran.”Jangan menjadi korban politik, satu menit di bilik suara sangat menentukan bagai warga Kota Padang lima tahun yang akan datang.

Sumber :IndeksNews

DPRD Padang Kedatangan Tamu DPRD Kabupaten OKU Selatan Terkait Penanganan Pengemis dan Anak Jalanan

DPRD Padang Kedatangan Tamu DPRD Kabupaten OKU Selatan Terkait Penanganan Pengemis dan Anak Jalanan

Info Positif On Thursday, March 22, 2018

Infonusantara (PADANG) - DPRD Kota Padang tempat belajar wakil rakyat berbagai daerah di Indonesia, hari ini kedatangan tamu dari Komisi IV DPRD Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan digawangi Charles Minarko dari Fraksi PPP. Tema kunjungan kali ini tentang peran dan upaya pemerintah daerah dalam menangani pengemis dan anak jalanan. 

Rombongan diterima Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa  bersama Iswandi di Ruang Konsultasi DPRD Kota Padang, Rabu (21/3).

Dijelaskan Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang telah ada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan PP Nomor 31 tahun 1980. Keberadaan gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia, karena itu perlu usaha-usaha pembinaan. 

"Usaha pembinaan tersebut bertujuan untuk memberikan rehabilitasi kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis , pengamen dan pedagang asongan agar mereka menjadi warga Kota yang bermanfaat," ujarnya

Mengingat keberadaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan cendrung membahayakan dirinya sendiri dan orang lain serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi, tindak kekerasan dan kesewenang-wenangan sehingga perlu dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan

berkesinambungan.

Maidestal Hari Mahesa menjelaskan perda ini bertujuan agar berkembangnya anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan di Kota Padang bisa mengubah mereka menjadi manusia yang bermanfaat. Selain itu juga mengubah mindset mereka dalam melakukan mencari penghidupan tidak harus di jalanan.

"Anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan di Lampu merah banyak ditemui di perempatan jalan, mal-mal dan dinilai sangat berbahaya bagi dirinya dan orang lain, "jelas wakil rakyat yang dipanggil Esa ini.

Perda ini juga bermanfaat untuk mengmbangkan pembinaan pencegahan, pembinaan lanjut dan rehabilitasi sosial agar tidak terjadi anak yang berada di jalan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan baik yang dilakukan orang dewasa maupun anak-anak. Serkaligus mencegah meluasnya pengaruh negatif karena keberadaa mereka di jalan seperti pengaruh narkoba dan tindak ekspolitasi.

Dalam konteks yuridiksi Perda Nomor 1 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan, untuk menguatkan Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Sementara Iswandi mengatakan bahwa Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, pengamen dan Pedagang Asongan tidak dibenarkan melakukan aktivitas di lampu merah karena membahayakan dirinya dan pengguna jalan sekaligus menjaga mereka dari aktivitas eksploitasi anak dan gelandangan. 

Bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan yang berada di jalanan akan dilakukan pembinaan di panti rehabilitasi yang direncanakan akan dibangun di Aie Dingin Kota Padang.

Dengan telah diterbitkannya Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan anak jalanan,

gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan pada tanggal 16 Januari 2012 diharapkan dapat memberikan dasar kebijakan yang kuat bagi Pemerintah Kota Padang membina dan melindungi anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan, "imbuh Iswandi.

Lebih jauh Iswandi menjelaskan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan tidak hanya menghambat pertumbuhan mereka, namun juga mengembalikan mereka dalam kehidupan yang layak.

Sementara Pemko Padang akan mengupayakan pembangunan panti pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan yang permanen sebagai tempat mengembalikan harga dan kepercayaan diri serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dirinya maupun sebagai anggota masyarakat," pungkasnya. (Inf)

Sekian Lama Nanda Talambanua Bersabar, Atas Instruksi Pjs Walikota Padang Alwis Akhirnya Pagar Itu di Bongkar Juga

Sekian Lama Nanda Talambanua Bersabar, Atas Instruksi Pjs Walikota Padang Alwis Akhirnya Pagar Itu di Bongkar Juga

Info Positif On Wednesday, March 21, 2018

Eksekusi Pagar yang Menghalangi Akses Jalan Masuk Menuju Rumah Nanda Talambanua Mantan Atlet Berprestasi Legenda Angkat Berat Indonesia Lifter Dunia 

Infonusantara (PADANG) - Akhirnya permasalahan pemagaran dimulut jalan menuju akses kerumah Nanda Talambanua mantan atlet berprestasi legenda angkat berat Indonesia lifter dunia, di Jalan Kali Kecil II Nomor 1A RT02/04 Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Rabu (21/3) di eksekusi juga.

Eksekusi atau pembongkaran pagar tersebut sempat memanas.Terjadi perdebatan antara kuasa hukum dari pihak Nanda yakni AM. Mendrova, SH.MH dengan pihak Sovia, sehingga eksekusi yang harusnya dilakukan oleh petugas Satpol PP Padang sempat tertunda sebentar.

Dimana saat itu pihak Sovia mengakui memang tidak ada sertifikat tanahnya, yang ada memang pihak Nanda. Namun pihak Sovia bersikukuh jalan yang dilalui ke rumah Nanda adalah tanah ulayat, pusako tinggi keluarga mereka. Jangan dibongkar dulu dinding seng ini. Dinding ini berada di tanah kami.

"Kenapa dinding ini dibongkar juga. Sedangkan pagar sudah dibongkar. Buka dulu pagar dalam dirumah Nanda, baru bongkar ini," kata Sovia dihadapan Pjs Wako Padang.

Namun Pjs Walikota Padang Alwis yang langsung turun kelokasi saat itu, dimana juga sempat berdebat dengan pihak Sovia, dengan tegas memerintahkan puluhan personil Satpol PP yang ada saat itu untuk membongkar pagar dan dinding seng dari rumah Sovia. Dimana diketahui dinding seng tersebut baru saja ditambah oleh pihak Sovia.

"Buka semua yang mengganggu atau menghambat akses jalan, termasuk dinding yang ada dibelakang. Kita berjalan sesuai aturan saja, dan jika ada yang keberatan antara kedua belah pihak silahkan saja ajukan laporan. "Ibu Sovia apabila merasa keberatan, bisa mengajukan protes ke Pemko Padang dan bawa bukti yang ada. Yang jelas ini dibongkar dulu," tegas Alwis.

Sementara Mendrova, SH.MH, kuasa hukum pihak Nanda Telambanua mengatakan, permasalahan pemagaran ini kan cukup lama sekali. Klien nya Nanda Talambanua bersabar menghadapi masalah ini, mengikuti semua proses dan aturan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Mulai dari pengurusan di Dinas PUPR Padang, BPN Padang, sampai pada mediasi di Satpol PP juga sudah dilakukan.

"Kita bersyukur Pemko Padang tegas dalam menyikapi masalah ini, sehingga pembongkaran selesai dilaksanakan. Proses pembongkaran ini sudah sangat lama dinantikan klien saya," ujarnya

Lebihlanjut disampaikan, sesuai batas ukur tanah yang telah dilakukan pihak BPN, tentunya kami juga akan memperjuangkan hak klien sesuai bukti resmi yang ada pada klien saya. "Kita akan mengambil kembali hak klien dan akan mengajukan gugatan Perdata pada pihak Sovia, "tegas Mendrova.

Kasatpol PP Kota Padang Yadrison mengatakan sudah melakukan pembongkaran pagar dan dinding seng  yamg menghalangi jalan umum, yang sempat dipasang pihak keluarga Sovia.

Untuk pagar yang menghalangi jalan di tempat Nanda Talambanua, Yadrison mengatakan akan dibongkar sendiri olehnya dengan jangka waktu satu bulan. Karena ada surat pernyataan yang dibuat dan di tanda tangani pihak Nanda Talambanua diatas materai.

"Pak Nanda kita tidak bisa bongkar karena dia janji bakal buka sendiri. Kita lihat dulu perkembangannya. Apabila dalam waktu sesuai pernyataan tidak dibongkar sendiri, kita yang bongkar," pungkas Yadrison.

Menyikapi eksekusi atau pembongkaran pagar yang telah dilakukan pihak Pemko, Iswanto Kwara menyampaikan semoga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Dimana dalam hidup bermasyarakat, bertetangga tentu yang diharapkan harus bisa saling menghargai satu sama lainnya, sehingga tidak terjadi permasalahan.

Ya, kalau proses pembongkaran pagar itu sudah sesuai aturan yang ada tentunya harus dilakukan.Apalagi ini persoalannya sudah lama sekali. Selaku anggota DPRD Padang, kita juga sudah pernah turun untuk mencarikan solusinya.  Namun itu kembali pada kebijakan dari Pemko Padang dalam mengambil tindakan dan dilaksanakan sekarang ini,  " pungkasnya anggota Komisi I DPRD Padang ini.(Inf)

Gandeng BNNP, PPWI Riau Selenggarakan Penyuluhan Narkoba bagi Mahasiswa dan OKP

Gandeng BNNP, PPWI Riau Selenggarakan Penyuluhan Narkoba bagi Mahasiswa dan OKP

Info Positif On Wednesday, March 21, 2018

Infonusantara (KOPI, Pekanbaru) - Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Riau melaksanakan kegiatan Penyuluhan Narkoba di Gedung PGRI Riau Jalan Jenderal Soedirman Pekanbaru, Selasa (20/03/2018). Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 200 Orang peserta, yang berasal dari kalangan mahasiswa, para akademisi, OKP dan LSM se- Kota Pekanbaru. 

Ketua DPD PPWI Riau, Julian Caisar,  menyebutkan tujuan kegiatan penyuluhan dampak narkotika ini dalam rangka menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih, dan bebas dari penyalahgunaan Narkoba.

"Kegiatan ini dapat terlaksana melalui kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau. Penyuluhan narkoba ini dilaksanakan dalam rangka sosialisasi dampak narkotika dalam kehidupan masyarakat," jelas Julian.

Bertindak sebagai narasumber, lanjut Julian, adalah penyuluh dari BNN Provinsi Riau, Dian Lubis.

Dari pantauan media, acara yang merupakan kegiatan perdana setelah kepengurusan baru DPD PPWI Riau terbentuk itu dihadiri oleh Mahasiswi dari STIKES Payung Negeri, OKP Pemuda Pancasila, dan Laskar Melayu Riau,  serta mahasiswa dari Universitas Riau.

Sedangkan materi yang disampaikan berkisar tentang kondisi terkini penyalahgunaan narkoba di Indonesia khususnya Riau,  pengertian narkotika, jenisnya serta dampaknya terhadap tubuh. "Termasuk alur proses rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap dan cara melindungi keluarga dari ancaman penyalahgunaan narkoba," tutup Julian Caesar, yang merupakan alumni dari Universitas Riau, Pekanbaru.

Kegiatan ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para peserta. Hal itu terlihat dengan banyaknya yang mengacungkan tangan untuk bertanya, namun pertanyaan dibatasi dengan satu sesi dan tiga pertanyaan.

Salah seorang peserta yang mengikuti acara berharap program ini dapat berkelanjutan serta adanya peran serius dari pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai pengetahuan tentang bahaya narkoba bagi generasi muda. (JLN/Red)

Pasangan Emdes Maju Bertekad Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Pasangan Emdes Maju Bertekad Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Info Positif On Wednesday, March 21, 2018

Calon Wakil Walikota Padang Desri Ayunda 

Infonusantara (PADANG) - Dukungan terus mengalir kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang nomor urut 1 di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 Juni 2018, Emzalmi-Desri Ayunda.

Kali ini sejumlah Ibu-ibu di Kelurahan Batuang Taba Kecamatan Lubuak Bagaluang Kota Padang, Sumatera Barat mengundang Desri Ayunda. Undangan hanya melalui telepon usai Desri Ayunda menghadiri acara di Kelurahan Kampuang Baru.

"Pak, bisa ke sini ndak. Ini Ibu-ibu meminta saya menelpon bapak, mereka ingin bertemu bapak. Mereka sudah berkumpul di rumah saya. Mohon kehadirannya pak, " pinta Dedi dibalik gagang telepon selularnya, Rabu, 21 Maret 2018 siang. 

Desri Ayunda menyanggupi permintaan Dedi. Ia bersama rombongan langsung meluncur ke rumah Dedi yang terletak di Kelurahan Batung Taba. Di rumah Dedi, sebanyak 50 orang ibu-ibu sudah menunggu kehadiran Desri Ayunda. Apa lagi Dedi, dia terlihat tersenyum sumbringah dan menyonsong kedatangan Desri Ayunda. 

"Pak, ibu-ibu ini pingin ketemu bapak. Mereka ingin menyatakan sikap. Kami di sini sudah bertekad, di Pilkada 27 Juni 2018 nanti, kami akan mengganti walikota, kami butuh pemimpin untuk semua lapisan masyarakat," cakapnya.

Desri Ayunda berterimakasih kepada atas undangan via telepon selular untuk menghadiri pertemuan dan silaturahmi dengan ibu-ibu. Ia kembali menegaskan, pasangan calon Emzalmi-Desri Ayunda maju di Pilkada Padang atas permintaan tokoh masyarakat, ninik mamak, dan anak nagari.

"Tokoh masyarakat, ninik mamak, dan anak nagari menghendaki kami menjadi pemimpin untuk semua lapisan masyarakat Kota Padang. Dan itu menjadi roh perjuangan kami dan sesuai pula dengan permintaan bapak ibu," ungkapnya.

Ditegaskannya, pasangan Emzalmi-Desri Ayunda bertekad untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat Lubuak Bagaluang merupakan salah satu kecamatan, berdasarkan data dari Kementerian Sosial yang paling banyak warga miskin. 

"Untuk itu, dukung perjuangan kami ini dengan cara datang beramai-ramai ke TPS pada tanggal 27 Juni 2018 dan gunakan hak suara bapak ibu. Ajak sanak tetangga, dan keluarga kita untuk datang ke TPS. Satu suara sangat menentukan kemenangan kita, kalau memang ingin mengganti walikota," cakapnya.

(rel)

Pjs Wako Padang Ikuti Kolaborasi Nasional Tunas Integritas I 2018 di Kabumen

Pjs Wako Padang Ikuti Kolaborasi Nasional Tunas Integritas I 2018 di Kabumen

Info Positif On Wednesday, March 21, 2018

Pjs Walikota Padang, Alwis mengikuti rangkaian kegiatan Kolaborasi Nasional Tunas Integritas (KNTI) I Tahun 2018 di Hotel Mexolie, Panjer Kabupaten Kebumen.

Infonusantara [PADANG]

Pjs Walikota Padang, Alwis mengikuti rangkaian kegiatan Kolaborasi Nasional Tunas Integritas (KNTI) I Tahun 2018 di Hotel Mexolie, Panjer Kabupaten Kebumen. 

Acara tersebut diselenggarakan Sekretariat Bersama Integritas Nasional dengan tuan rumah Pemerintah Kabupaten Kebumen yang  dibuka langsung Pjs Gubenur Jawa Tengah yang diwakili Inspektur Provinsi Jawa Tengah Siswo Laksono, Selasa (20/3).

Untuk memperkuat integritas Pemko Padang dalam pembangunan nasional, pada kesempatan itu, Pjs Walikota Padang Alwis mengikutsertakan Staf Ahli Pemko Padang Dian Fakri dan Inspektorat Pembantu Pemkot Padang Jasrizal. 

KNTI pertama 2018 mengusung tema “Integritas Nasional Semakin Kuat Dengan Kejelasan Struktur, Gotong Royong Pendanaan dan Dukungan Digitalisasi”. KNTI I ini dilatarbelakangi oleh pembangunan budaya integritas nasional sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia yang berintegritas dengan melibatkan semua pilar penting bangsa

Sampai akhir 2017, sudah tergabung 150 Kementerian, Lembaga, Organisasi, dan Pemerinah Daerah (KLOP). Sebanyak  60 KLOP sudah melakukan workshop dan 25 KLOP sudah menyusun panduan pembangunan budaya integritas, serta 3 KLOP yang membuat pemetaan risiko KKN.

Dengan demikian, KNTI memiliki peran strategis untuk dapat menutupi kesenjangan antar KLOP melalui saling sharing dan saling bantu agar budaya integritas dapat meningkat secara signifikan. 

KNTI  satu 2018 diselenggarakan pada 20-22 Maret 2018, dengan materi  diskusi panel tentang dukungan positif stakeholder aparat penegak hukum dalam mewujudkan visium dan budaya Integritas KLOP, serta Kolaborasi untuk Knowledge ManagementPembangunan Budaya Integritas dan Penguatan Peran Core Integrity Pembangunan Budaya Integritas Nasional.

Selanjutnya, materi kolaborasi tentang pemetaan, monitoring dan penghargaan grade progress pembangunan budaya integritas, tindaklanjut dari quick wins hasil Rembuk Integritas Nasional III, penguatan struktur dan legalitas pembangunan budaya integritas, Pusat kajian dan piloting pembangunan budaya integritas di perguruan tinggi serta perannya dalam pembuatan regulasi dan pengukuran dampak pembangunan budaya integritas, penguatan peran core integrity dalam sectoral integritypanel, penjabaran kegiatan nyata 7 komponen komite integritas. (th)

Desri: Apresiasi Relawan KPB Kota Padang Bantu Korban Kebakaran di Gunung Pangilun

Desri: Apresiasi Relawan KPB Kota Padang Bantu Korban Kebakaran di Gunung Pangilun

Info Positif On Wednesday, March 21, 2018

Relawan KPB Serahkan Bantuan Untuk Warga Korban Kebakaran 

Infonusantara (PADANG) - Calon Wakil Walikota Padang nomor urut 1 di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 Juni 2018, Desri Ayunda bersama Komite Peduli Bencana (KPB) Kota Padang mengunjungi korban kebakaran di Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang, Sumatera Barat, Senin, 19 Maret 2018.

Kebakaran yang terjadi pada Minggu, 18 Maret 2018 di jalan Gajah Mada Kampung Olo RT. 001/RW. 002 Kelurahan Gunung Pangilun tersebut menghanguskan tiga unit rumah dan empat petak ruko. Untuk meringankan beban korban kebakaran, KPB telah menyalurkan bantuan berupa beras, mie instan dan uang tunai.

"Kami turut berduka dan perhatin melihat kondisi korban kebakaran. Kami datang ke sini untuk menghibur korban kebakaran agar tabah atas bencana yang menimpa. Sebab, dibalik musibah pasti ada hikmahnya. Kami berharap, kedepan kebakaran di Kota Padang dapat diminimalisir," ungkap Desri di sela-sela kunjungan.

Desri mengatakan, kebakaran dominan disebabkan korsleting listrik dan ini perlu dipikirkan kedepan  untuk melahirkan kebijakan bersama dengan PLN, seperti asuransi kebakaran. Dimana semua pelagan PLN diasuransikan dengan memasukan biaya asuransi melalui regkening pelaganan perbulan, sehingga rumah yang terbakar akibat korsleting lisrik bisa dibangun kembali oleh pihak asuransi

"Ini perlu kebijakan bersama antara pemerintah daerah dengan pihak PLN,  seperti retribusi sampah yang mencantol ke regening PDAM," ujarnya.

Desri Ayunda tak lupa mengapresiasi relawan KPB Kota Padang yang terjun langsung membantu korban kebakaran. Menurutnya, walau terbilang baru berdiri, KPB sudah dirasakan manfaatnya bagi warga yang terkena musibah.

"Saya hanya bisa menyampaikan rasa duka dan keprihatinan, sebab kalau saya memberikan bantuan, takut dikatakan pelanggaran, karena posisi saya sebagai calon Wakil Walikota Padang. Biar KPB saja yang memberikan bantuan," ujarnya. (rel)

Marzuki Onmar: Jangan Terlibat Politik Praktis, ASN Harus Tetap Sebagai Pegawai Profesional Saja.

Marzuki Onmar: Jangan Terlibat Politik Praktis, ASN Harus Tetap Sebagai Pegawai Profesional Saja.

Info Positif On Wednesday, March 21, 2018

Marzuki Onmar (Kanan) 

Infonusantara (PADANG) - Aturan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam menghadapi pemilihan kepada daerah tahun ini semakin ketat.‎ Unggahan-unggahan konten yang menyangkut pilkada seperti foto, memberi komentar, bahkan menyukai unggahan berbau pilkada pun bakal menjadi sasaran sanksi untuk ASN. 

PNS pun dilarang foto bersama, selfie. Termasuk dengan ASN yang pasangannya (istri atau suami) yang menyalonkan pada Pilkada, apalagi dengan gerakan simbol tangan. PNS juga dilarang menjadi narasumber parpol, dan dilarang terlibat dalam pertemuan partai politik‎. PNS dilarang pendekatan ke parpol terkait dirinya maupun orang lain.

Hal itu ditandai dengan terbitnya surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 hal Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27  Desember 2017 hal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Mantan Pejabat Bupati Solok Selatan, Marzuki Onmar mengatakan, ketatnya peraturan tak kunjung membuat jera beberapa ASN, bahkan ada diantara mereka adalah pimpinan OPD yang secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi mendukung salah satu pasangan calon pada Pilkada 2018 mendatang.

“Ini budaya lama yang tak seharusnya di lakukan oleh ASN. Tujuannya jelas hanya untuk melanggengkan jabatannya, atau takut kehilangan kekuasaan,” ujar mantan Komisaris PT. Dinamika (BUMD) yang akrab dipanggil Maron ini.

Untuk menduduki suatu jabatan di OPD tidak seharusnya ditempuh dengan cara-cara yang kurang elegan tersebut. Ketua Tim Relawan Pasangan Emzalmi Desri ini menuturkan sikapnya ketika masih menjadi ASN dalam menghadapi kondisi yang terjadi ketika Pemilihan Kepala Daerah.

“Ketika saya ditugaskan sebagai pejabat Bupati Solok Selatan oleh Gubernur Sumatera Barat (ketika itu Zainal Bakar), sementara mantan Bupati Solok, Gamawan Fauzi juga ikut berjibaku dalam pemilihan Gubernur Sumatera Barat. Orang pasti berpikir saya ikut bermain dalam politik praktis dan menjadi tim sukses salah satu calon, namun itu tidak saya lakukan,” ujar Maron

Ia justeru tetap berkonsentrasi pada amanah yang sudah diberikan oleh Gubernur Sumatera Barat sebagai pejabat Bupati. Namun Maron mengakui bahwa terkadang ada kegamangan sebagian ASN akibat intervensi politik masih sangat besar dalam manajemen pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pegawai. 

Hal ini kadang terjadi pada saat usai pemilihan Kepala Daerah. Banyak pejabat-pejabat yang dinilai memiliki etos kerja yang bagus justeru terdepak ketika dilakukan pengangkatan kepala OPD yang baru. Tapi Maron mengatakan hal ini sering terjadi akibat ulah dari ASN itu sendiri, karena latah masuk ke ranah politik praktis dan terlibat mendukung salah satu calon yang kalah.

“Karena dinilai tidak sejalan maka tidak diberi jabatan. Lain halnya kalau netral dan hanya kosentrasi menjalankan tugas sesuai dengan aturan, saya rasa tidak akan berdampak terhadap jabatan. Dan itu saya alami sendiri,” ujar ketua Forum Tigo Sandiang ini.

Ia justeru diberi jabatan sebagai Komisaris Utama PT. Dinamika (BUMD) oleh Gubernur Sumatera Barat terpilih Gamawan Fauzi. Padahal dirinya bukanlah ASN yang menjadi bagian dari tim yang menyukseskan Gamawan Fauzi hingga berhasil menduduki kursi Gubernur Sumatera Barat pada Pilgub 2005.

“Seharusnya ASN hati-hati dan tidak terlibat politik praktis. ASN harus tetap sebagai pegawai profesional saja. Saya yakin, ASN yang ada di Pemerintah Kota Padang ini akan memahami aturan yang sudah ada, jangan libatkan diri dalam kegiatan calon atau pasangan calon kepala daerah,” kata Maron.

Bahkan Maron memberi contoh, Emzalmi sebagai birokrat senior. Sosok yang dinilai tidak pernah berpihak pada setiap penyelenggaraan Pilkada. Justeru ketidak berpihakkan itulah yang membuat Emzalmi diberi tugas menduduki jabatan tertinggi di birokrasi yaitu sebagai seorang Sekretaris Daerah Kota Padang.

“Emzalmi merupakan sosok ASN yang tidak mau berseberangan, apalagi dalam sikap politiknya. Karena dia benar-benar tekun menghadapi tugas-tugasnya dibirokrasi ketimbang ikut-ikutan dalam politik praktis, karena dia menyadari bahwa jabatan itu adalah amanah,” kata Maron.

Semenjak Emzalmi diberi amanah sebagai Kepala Dinas Tata Kota Solok, kemudian diangkat sebagai Kepala Dinas PU Kota Bukittinggi, dan sampai menduduki jabatan sebagai kepala Bappeda dan kemudian diangkat sebagai Sekretaris daerah Kota Padang. Maron menuturkan tidak sekalipun Emzalmi melibatkan diri sebagai salah satu tim sukses salah satu calon Kepala Daerah.

“Bagi seorang Emzalmi kerja secara profesional itu lebih penting, ketimbang mengemis jabatan kepada pimpinan,” ujar Maron.

Marzuki Onmar berharap, pada Pilkada 2018 ini hendaknya ASN menyadari bahwa aturan itu makin ketat, jangan korbankan diri karena mengejar jabatan yang belum tentu hasilnya seperti yang dipikirkan. Karena situasi politik itu setiap saat bisa saja berubah.”Bagaimana kalau kandidat yang didukung kalah? Apa yang akan terjadi?,” pungkas Maron.

Hadapi Pilkada, Tokoh Masyarakat Kuranji Imbau Anak Nagari Kembali ke Rumah Gadang

Hadapi Pilkada, Tokoh Masyarakat Kuranji Imbau Anak Nagari Kembali ke Rumah Gadang

Info Positif On Wednesday, March 21, 2018

Silaturahmi pasangan Emdes dengan anak nagari Kuranji 

Infonusantara (PADANG) - Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 Juni 2018, tokoh masyarakat Kuranji mengimbau anak nagari untuk kembali ke rumah gadang. Tujuannya, agar anak nagari Pauh IX Kuranji kompak untuk menghadapi Pilkada ini. 

Apalagi, pada Pilkada kali ini, anak nagari Kuranji juga maju sebagai calon Walikota Padang, yaitu Emzalmi. Emzalmi berpasangan dengan Desri Ayunda, anak nagari Koto Tangah. Maka, sudah seharusnya anak nagari Kuranji dan Koto Tangah dan nagari-nagari lainnya di Kota Padang bahu membahu untuk memenangkan pasangan "Duet Ideal" ini. 

"Sekarang fase kita sama kita diadu untuk perpecahan untuk kepentingan kepentingan politik sesaat. Kita jangan mau terpecah belah, setelah Allah mempersatukan kita. Saya mengajak masyarakat Kuranji, mari kita buktikan bahwa Kuranji selalu berkomitmen menjaga persatuan," ujar salah seorang tokoh ketika silaturahmi dengan pasangan calon nomor urut 1 Emzalmi dan Desri Ayunda, bertempat di salah satu rumah gadang di Kuranji, Selasa, 20 Maret 2018 malam.

Sementara itu, Marzuki Onmar selaku Ketua Tim Pemenangan Emzalmi-Desri Ayunda menegaskan, pasangan nomor urut 1, Emzalmi-Desri Ayunda merupakan putra terbaik Kota Padang. Mereka memiliki pengalaman dalam memimpin di bidangnya masing-masing. Rekam jejak mereka dengan jelas menunjukan bahwa mereka adalah figur yang layak dan pas memimpin Kota Padang.  

"Kami hadir di sini bersama pasangan calon Walikota  dan Wakil Walikota Padang, Emzalmi dan Desri Ayunda untuk kembali ke rumah gadang sebagai anak nagari Kota Padang. Rekam jejak anak nagari kita menunjukan mereka orang-orang pilihan, sehingga menjadi penentu di bidang masing-masing. Maka, sudah sepentasnya anak nagari kita, Emzalmi dan Desri Ayunda kita persembahkan untuk kota ini," tegasnya.

Calon Walikota Padang nomor urut 1, Emzalmi pada kesempatan itu mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Kuranji yang telah memberikan kepercayaan kepadanya maju berlaga di Pilkada Kota Padang, berpasangan dengan Desri Ayunda. Apa lagi, lahirnya "Duet Idel Emzalmi-Desri" atas dorongan tokoh masyarakat, ninik mamak, bundo kanduang dan anak nagari, termasuk anak nagari Pauh IX Kecamatan Kuranji.

"Kami berterimakasih kepada dunsanak di Kuranji yang telah menyambut kami. Pulang ke rumah gadang sebagai sesama anak nagari, kita punya raso dan pareso. Kuranji memiliki banyak tokoh yang produktif untuk membangun nagari ini, tetapi sesuai dengan kesepakatan tokoh-tokoh nagari yang meminta kami kembali untuk maju sebagai Walikota dan Wakil Walikota Padang periode 2018-2023. Tentu, suksesnya kita merebut kepemimpinan peroede sekarang itu akan membuka ruang untuk anak nagari berikutnya untuk menjadi pemimpin kota ini kedepannya," urai Emzalmi.  

Menurut Emzalmi, jika ada sedikit perpecahan di tubuh anak nagari, dalam sudut pandang demokrasi merupakan hal yang biasa. Namun ia yakin, pada pada titik akhir menjelang Pilkada, anak nagari kembali masuk kerumah gadang, bersatu bahu membahu, kembali kepada kesepakatan awal tokoh masyarakat dan ninik mamak yang meminta ia dan Desri Ayunda maju di Pilkada Kota Padang.

Sedengkan Desri Ayunda selaku calon Wakil Walikota Padang nomor urut 1 mengucapkan terimakasih kepada ninik mamak yang telah membuka pintu rumah gadang kepada Emzalmi-Desri Ayunda untuk baiyo batido jo ninik mamak dan mohon restu kepada tokoh masyarakat, dan ninik mamak untuk maju memimpin daerah ini.

"Kami meminta kepada ninik mamak dan RT/RW untuk mengajak anak kemenakan serta masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing. Sebab, akan percuma memberikan dukungan, tanpa datang ke TPS memberikan hak suara. Sesuai arahan tokoh masyarakat dan ninik mamak, kami hadir untuk semua masyarakat Kota Padang yang heterogen ini," tukuknya.

Setelah Emzalmi dan Desri Ayunda berdiskusi panjang lebar dengan ninik mamak, tokoh masyarakat, urang sumando, anak nagari dan bundo kanduang, dilanjutkan dengan acara balanjuang, yaitu tradisi makan bersama di daun pisang. Acara itu juga dihadiri oleh beberapa orang Ketua LPM se Kecamatan Kuranji.

(rel)

Desri Ayunda Kunjungi Korban Kebakaran di Gunung Pangilun

Desri Ayunda Kunjungi Korban Kebakaran di Gunung Pangilun

Info Positif On Wednesday, March 21, 2018

Desri Ayunda Kunjungi Korban Kebakaran di Gunung Pangilun 

Infonusantara (PADANG) - Calon Wakil Walikota Padang nomor urut 1 di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 Juni 2018, Desri Ayunda bersama Komite Peduli Bencana (KPB) Kota Padang mengunjungi korban kebakaran di Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang, Sumatera Barat, Senin, 19 Maret 2018. 

Kebakaran yang terjadi pada Minggu, 18 Maret 2018 di jalan Gajah Mada Kampung Olo RT. 001/RW. 002 Kelurahan Gunung Pangilun tersebut menghanguskan tiga unit rumah dan empat petak ruko. Untuk meringankan beban korban kebakaran, KPB telah menyalurkan bantuan berupa beras, mie instan dan uang tunai. 

"Kami turut berduka dan perhatin melihat kondisi korban kebakaran. Kami datang ke sini untuk menghibur korban kebakaran agar tabah atas bencana yang menimpa. Sebab, dibalik musibah pasti ada hikmahnya. Kami berharap, kedepan kebakaran di Kota Padang dapat diminimalisir," ungkap Desri di sela-sela kunjungan. 

Desri mengatakan, kebakaran dominan disebabkan korsleting listrik dan ini perlu dipikirkan kedepan  untuk melahirkan kebijakan bersama dengan PLN, seperti asuransi kebakaran. Dimana semua pelagan PLN diasuransikan dengan memasukan biaya asuransi melalui regkening pelaganan perbulan, sehingga rumah yang terbakar akibat korsleting lisrik bisa dibangun kembali oleh pihak asuransi 

"Ini perlu kebijakan bersama antara pemerintah daerah dengan pihak PLN,  seperti retribusi sampah yang mencantol ke regening PDAM," ujarnya.

Desri Ayunda tak lupa mengapresiasi relawan KPB Kota Padang yang terjun langsung membantu korban kebakaran. Menurutnya, walau terbilang baru berdiri, KPB sudah dirasakan manfaatnya bagi warga yang terkena musibah.

"Saya hanya bisa menyampaikan rasa duka dan keprihatinan, sebab kalau saya memberikan bantuan, takut dikatakan pelanggaran, karena posisi saya sebagai calon Wakil Walikota Padang. Biar KPB saja yang memberikan bantuan," ujarnya. 

(rel)

DPC Gerindra Kota Padang Beri Bantuan Pada Warga Korban Angin Puting Beliung

DPC Gerindra Kota Padang Beri Bantuan Pada Warga Korban Angin Puting Beliung

Info Positif On Tuesday, March 20, 2018

Jajaran DPC Gerindra Kota Padang dan Sekretaris Komisi IV DPRD Kunjungi Warga Korban Angin Puting Beliung di Jalan Gunung Merapi Gunung Pangilun, Selasa (20/3)

Infonusantara (PADANG) - Musibah angin puting beliung yang menimpa 16 KK/rumah  di Jalan Gunung Merapi RT 02 RW 08 Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara  pada Senin (19/3) sekitar pukul 24.00 WIB, langsung direspon oleh pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kota Padang.

DPC Gerindra Kota Padang Serahkan Sejumlah Bantuan Berupa Sembako Pada Warga Korban Angin Puting Beliung 

DPC Gerindra Padang bersama sejumlah pengurus PAC Gerindra Padang Utara dan Nanggalo langsung turun kelokasi menunjukkan kepedulian terhadap sejumlah warga yang tertimpa musibah angin puting beliung tersebut Selasa (20/3).

Ketua DPC Gerindra Padang Syafrial Kani bersama jajaran turun langsung meninjau ke lokasi. Selain itu, dia juga menyerahkan bantuan berupa sembako kepada 16 KK korban angin puting beliung yang terjadi Senin malam itu.

"Kami cukup prihatin dengan derita masyarakat yang menjadi korban. Makanya kami begitu mendapat kabar, langsung turun ke lokasi untuk meninjau dan memberikan sejumlah bantuan," katanya.

Dia berharap bantuan yang diberikan dapat sedikit meringankan beban masyarakat yang menjadi korban. "Banyak sedikitnya bantuan yang kita berikan mudah-mudahan dapat sebagai pelerai tangis dan meringankan beban masyarakat yang kena musibah," kata Syafrial Kani didampingi Sekretaris DPC Gerindra Erizal Syaf, anggota DPRD Padang Muzni Zen serta pengurus lainnya.

"Ketua RT 02 Jamaluddin mengatakan jumlah korban yang terkena musibah sebanyak 16 KK. Rata-rata rumah yang terkena angin puting beliung itu hampir sebagian besar atapnya berterbangan. Sebanyak empat rumah rusak berat, selebihnya rusak sedang. Kerugian yang diderita antara Rp10 sampai Rp20 juta," katanya.

Dia mengatakan saat ini yang sangat dibutuhkan warga adalah material bangunan berupa atap seng dan kayu untuk memperbaiki atap yang berterbangan tersebut. "Sebab atap seng yang diterbangkan angin itu kebanyakan sudah rusak sehingga meskipun dipasang lagi banyak yang sudah bocor," pungkasnya.

"Kami juga menyampaikan terima kasih banyak atas kedatangan dan kepedulian dari jajaran pengurus DPC Gerindra Kota Padang serta bantuan yang telah  diberikan,"  ungkapnya.

Sementara Muzni Zen Anggota DPRD Kota Padang yang juga merupakan Sekretaris Komisi IV DPRD Padang membidangi pendidikan dan sosial menyampaikan, mendengar terjadi musibah angin puting beliung yang menimpa sejumlah rumah warga di Padang Utara ini, kami langsung bergerak cepat turun kelokasi.

"Selaku anggota dewan tentunya kita mengharapkan pada pemerintah kota padang agar bisa sesegera mungkin membantu warga yang ditimpa musibah, kan ada dana - dana bantuan dari dinas sosial. Dimana saat ini yang paling dibutuhkan adalah material untuk membangun kembali rumah yang rusak akibat musibah ini, sesuai data yang disampaikan pak RT tadi ," ungkap Muzni yang juga Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Padang ini.(Inf)