PILIHAN REDAKSI

Jalin Silahturahmi, Babinsa Serda Muskhandar Komsos Dengan Pedagang Bakso

INFO|MENTAWAI - Komunikasi Sosial (Komsos) yang biasa di lakukan aparat teritorial sudah menjadi hal bisa di tengah masyarakat, pasalnya se...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

Laksanakan di Bandung, RAT 2017 KPRI Infokom Padang Peroleh Laba Bersih Rp 66,4 Juta
Sabtu, Januari 27, 2018

On Sabtu, Januari 27, 2018


Ketua Koperasi KPRI Infokom Padang, Suardi Dalam RAT 2017 bersama anggota KPRI Infokom Padang di Bandung 

Infonusantara -- Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi KPRI Infokom Kota Padang Tahun 2017 dilaksanakan di Kota Bandung di ikuti sebanyak 28 orang anggota dari 56 orang semua peserta anggota Koperasi KPRI Infokom Kota Padang.

Ketua Koperasi KPRI Infokom Kota Padang Suardi Junir mengatakan,  dari 28 anggota yang hadir mengikuti RAT 2017 ini, berarti sudah mencukupi dan memenuhi syarat untuk di lakukan Rapat Anggota Tahunan 2017 yang kita laksanakan di Bandung, Jum'at malam (26/1).

Dalam laporanya Suardi menyampaikan bahwa kondisi keuangan KPRI Infokom Kota Padang sampai sekarang sangat baik dan jelas sama sekali arah perputaran keuangannya. Kegiatan simpan pinjam tahun 2017 yang di jalankan tahun buku 2017 KPRI Infokom memperoleh sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp. 66.408.096.- .Laporan keuangan ini di terima dengan baik oleh seluruh anggota yang hadir dalam RAT 2017 di Bandung.


"Dikatakan, Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi  dalam tantangan kehidupan perkoperasian dan merupakan forum dialog, memberikan tanggapan, evaluasi dan penyampaian saran guna kelancaran roda organisasi suatu usaha koperasi," sebut Suardi.

Pada Rapat  Anggota Tahunan 2017, agenda rapat yang di bicarakan antara lain sebagai berikut 1. Laporan pengurus Suardi.  2. Laporan Badan Pengawas Richardi Akbar 3. Pengesahan laporan tahunan pengurus dari anggota. 4. Penyusunan program kerja tahun 2018.

Disamping itu, Suardi mengingatkan bila ada nantinya ada kekurangan jangan ada di bumbui dengan hal tak baik sehingga bernilai negatif tentu jelas merugikan organisasi yang kita miliki ini. "Kita harus bangga karena pandangan orang terhadap koperasi infokom sampai sekarang sungguh baik dan bahkan banyak ingin bergabung, tapi karena RAT melarang cukup anggota sekitar 60 orang tidak boleh lebih,"  kata Suardi.

Dalam kesempatan Suardi juga agak mengeluh, sebab sebagian dari anggota koperasi ada yang sering terlambat membayar kewajibannya yaitu mencicil angsuran hutang terhadap pinjamannya. Padahal koperasi telah menolong dan meringankannya yang bersangkutan saat dia membutuhkan dana segar.

Suardi juga menyampaikan saat menghadapi Sekda dan Sekda Asnel bertanya kenapa Koperasi Infokom RATnya kok sampai ke Kota Bandung dan jawabannya bahwa pelaksanaan RAT 2017 ini sudah kesempatan RAT tahun 2016 lalu. Hal ini juga sambil penyegaran anggota sekaligus kunjungi objek wisata di Kota Bandung.

"Dalam kesempatan itu juga  disampaikan bahwa kemajuan keuangan koperasi KPRI Infokom yang di kelola secara profesional tiap tahun hasilnya selalu bertambah besar, saat ini setiap anggota dapat meminjam dana segar sebesar Rp. 45 juta, " ungkap Suardi, Ketua Koperasi yang juga menjabat Kepala Badan kominfo Kota Padang ini.

Semantara Richardi Akbar selaku Badan Pengawas Koperasi KPRI Infokom Padang dalam kesempatan itu memohon kerja sama yang terjalin dengan baik dan saling memahami  tentang tanggung jawab anggota. "Sebab maju mundurnya sebuah organisasi terletak di tangan semua anggota. koperasi, "ujar Richardi.

Diharapkan seluruh anggota tentu taat dan patuh terhadap kesepakatan yang telah di buat bersama seperti membayaran pinjaman di bayar tepat waktunya. Pasalnya untuk membayar  dana pinjaman bisa lewat rekening bank pada KPRI Infokom secara non tunai  nantinya, tahap demi tahap kita akan mengikuti kemajuan dunia IT" katanya.

Richardi Akbar sampaikan, kekompakan ini harus terus di jaga, sehingga terjalin  keharmonisan di antara sesama anggota lewat Koperasi KPRI Infokom seperti dalam RAT kali ini.

Jadi hidup itu seperti ombak di lautan bebas, kadang kala ombak tenang dan bersahabat dengan nelayan, kadangkala ombak mengganas dan para nelayan tak bisa mencari nafkah tangkap ikan, jadi kehidupan kita tak obah seperti ombak di laut bebas. Dan kita nilai anggota koperasi Infokom Kota Padang, dapat di katakan koperasi keluarga seiya sekata dalam menghadapi berbagai persoalan demi kemajuan koperasi secara bersama kedepannya.

"Modal pertama sekali yakni sehati, saciok ba ayam sadancing ba basi, jadi persoalan dalam satu keluarga KPRI Infokom  dapat di tuntaskan secepatnya. Kekuatan koperasi ini kekuatannya terletak pada anggota koperasi," ungkap Richardi Akbar. (In7/ tf).


Berbagai Program Masjid Al -Quwait Banuaran Nan XX Akan Dilaunching Walikota
Sabtu, Januari 27, 2018

On Sabtu, Januari 27, 2018

Saribulih, Ketua Masjid Al -Quwait Banuaran Nan XX Kecamatan Lubeg 
Infonusantara (PADANG) - Walikota Padang, H. Mahyeldi Ansharullah akan melakukan launching berbagai program di Masjid Al Quwait, Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Sabtu (27/1/2018) Ba'da Isya malam ini.

Beberapa program yang akan diperkenalkan itu diantaranya Tahfidz Quran, Gerakkan Sahur dan Buka Bersama, Puasa Senin Kamis, Badan Amil Zakat (BAZ), Gerakkan Literasi Masjid dan beberapa program lainnya.

Menariknya, launching dalam rangka pelantikan Pengurus Masjid yang baru saja terpilih itu, Mahyeldi juga didaulat sebagai penceramah Tabligh Akbar.

“Berbagai program ini diharapkan mampu menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Mudah-mudahan program ini akan menjauhkan generasi muda dari berbagai penyimpangan sosial dan penyakit masyarakat,” ujar Ketua Masjid Al Quwait, Saribulih

Lebih dari itu, berbagai program yang dikemas tersebut bertujuan untuk lebih mendekatkan masyarakat dengan masjid. Seperti Gerakkan Sahur dan Buka Bersama Puasa Senin Kamis diharapkan tidak hanya untuk mendekatkan diri pada Sang Khaliq tapi juga makin membangun silaturrahim sesama muslim. Begitu juga dengan Gerakkan Literasi Masjid tidak hanya sekedar menjadikan masyarakat dan generasi untuk gemar membaca, tapi juga mereka lebih menyenangi berdiam di masjid sambil menambah pengetahuan melalui buku.

“Tidak bisa kita pungkiri, keberadaan smartphone telah menjadikan masyarakat muslim dan generasi muda khususnya bersifat individualistis. Walau mereka duduk berdampingan namun tidak pernah bertegur sapa, lantaran sibuk dengan gadget masing-masing. Namun dengan membaca, mereka juga akan berdiskusi dan bertukar pikiran,” ujar Saribulih yang juga Ketua RT 04 RW 11 Kel. Banuaran Nan XX ini.

Terkait ide keberadaan BAZ di masjid, Saribulih berharap akan mampu mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat. Apalagi saat ini kemiskinan di sekitar lingkungan Masjid Al Quwait termasuk cukup tinggi. Karena itu, zakat yang dibayar oleh mereka mampu akan disalurkan pada masyarakat, digunakan untuk kegiatan produktif.

 “Di sekitar masjid, masih banyak masyarakat yang kurang beruntung dari segi keuangan. Mereka ini akan dibantu melalui BAZ dan diupayakan membuka usaha sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Apalagi saat ini, ada yang sudah punya usaha, namun terkendala keuangan. Mereka ini kita prioritaskan dalam penyaluran zakat agar mereka, pada akhirnya bisa mandiri. Langkah selanjutnya, kita juga akan dirikan Koperasi Syariah, demi peningkatan taraf ekonomi masyarakat,” ujarnya.

"Saat ini, masyarakat miskin sudah butuh perhatian. Mereka ini para buruh, pegawai lepas dan para janda. Belum lagi yang akan jadi miskin lantaran usahanya tidak bisa berkembang lantaran kekurangan modal. Ini yang perlu jadi perhatian agar mereka tidak terjebak oleh para lintah darat dengan memberi pinjaman bunga tinggi," ujarnya.

Saribulih mengaku juga akan menghadirkan Ketua BAZNAS Padang, Kabag Kesra Kota Padang dan beberapa pejabat lainnya. "Insya Allah Ketua UPI YPTK, Bapak H. Herman Nawas juga akan hadir. Sekaligus menyerahkan Al Qur'an dan buku buku agama untuk Pustaka Masjid. Alhamdulillah, melalui WAG, juga sudah ada yang menyumbang untuk Pustaka Masjid kemarin. Baik dalam bentuk uang tunai maupun buku. Malahan mereka yang menyumbang, berasal dari  Pekanbaru, Jakarta dan beberapa daerah lain," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Padang, Drs. H. Muhidi MM sangat mendukung program yang akan digulirkan oleh Pengurus Masjid Al Quwait. Menurutnya, berbagai program tersebut tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Namun lebih dari itu, hal ini juga membentingi generasi muda dari pengaruh negatif globalisasi.

“Mudah-mudahan program ini berjalan secara maksimal, demi mengembalikan marwah Minangkabau. Ini merupakan suatu upaya untuk menciptakan program pemerintah Sumbar yang telah didengungkan, yakni Gerakkan Kembali ke Surau,” ujarnya.

Sementara Camat Lubuk Begalung, Rosail Akhyari sangat mengapresiasi berbagai program yang akan ditelurkan ini. Menurutnya, ini merupakan program yang mesti ditindaklanjuti karena sangat selaras dengan visi dan misi serta program pembangunan Kota Padang.

Kegiatan ini juga akan dihadiri Wakil Ketua DPRD Padang, Asrizal, Anggota DPRD Masrul dan Budiman. (Rel)

Maidestal Hari Mahesa, Bergerak Bersama Rakyat Maju Bacaleg DPRD Provinsi Sumbar di Pileg 2019
Sabtu, Januari 27, 2018

On Sabtu, Januari 27, 2018


Maidestal Hari Mahesa Ketua DPC PPP Padang
Infonusantara -- Siapa yang tidak kenal sosok muda seorang anggota DPRD Kota Padang tiga periode (2004-2009, 2009-2014, 2014-2019) ini, dan saat ini dia menjabat sebagai Ketua DPC PPP Kota Padang. Ya dia adalah H.Maidestal Hari Mahesa, dia adalah seorang wakil rakyat yang cukup vokal di DPRD Padang dalam mengkritik setiap  kebijakan pemerintah jika melenceng dari aturan.

Untuk menjalankan mesin pengakaderan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa yang akrab disapa Esa ini akan maju pada pemilihan legislatif 2019 untuk Bacaleg DPRD Provinsi Sumbar.


Saya maju ke Pileg Sumbar untuk pengakaderan PPP, kalau saya masih ikut Pileg Padang, sistem pengakaderan PPP tidak berjalan di Padang. Melihat pergerakan semua pengurus PPP Padang disemua tingkatan, kader, serta makin banyak simpatisan, masyarakat, serta anak muda yang mulai melirik, masuk dan bergabung dengan PPP, Insha allah PPP bisa meraih kursi Pimpinan DPRD Padang.  Akan tetapi saya tidak akan maju lagi untuk Pileg Padang karena lebih mementingkan sistem pengakaderan PPP. 

"Jika masih tetap maju ke Pileg Padang Dapil 5, Padang Utara, Padang Barat dan  Nanggalo, para kader akan manja, tidak mandiri dan hanya berharap saya yang akan lolos ke DPRD Padang. Akibatnya pengakaderan PPP tidak berjalan,"  kata Ketua DPC PPP Padang ini pada Infonusantara. net.

Ia juga mengatakan, alasan lainnya maju ke Pileg Sumbar karena banyaknya masyarakat di 11 kecamatan di Kota Padang mendorongnya menjadi anggota DPRD Sumbar agar bisa berbuat lebih banyak dan memperhatikan masyarakat di 11 kecamatan tersebut. 

Selain itu kata Esa, setelah melihat di beberapa kecamatan di Kota Padang, masih dalam keadaan " Jauh" dari sarana dan prasarana, bahkan banyak kelurahan yang tidak terperhatikan oleh Pemko Padang karena keterbatasan anggaran serta perjuangan yang konsisten dari anggota DPRD yang ada, dari hal ini lah saya berniat ikut pada Pileg Sumbar nanti.

Baik pada Pileg Padang maupun pada Pileg Sumbar, Maidestal Hari Mahesa yakin akan terpilih sebagai wakil rakyat. Ia yakin terpilih karena masyarakat sudah melihat apa yang sudah ia perbuat selama menjadi anggota DPRD Padang tiga periode berturut-turut dan makin dikenal masyarakat.

"Ia menjelaskan, suara pribadi dia saja pada Pileg Padang yang lalu merupakan suara terbanyak anggota DPRD Kabupaten /Kota se Sumbar, walaupun saat itu saya berada dalam penjara karena kasus yang dipolitisasi," sebutnya.

Menurut Esa, saat ini masyarakat sudah bisa belajar melihat dan membandingkan, serta menilai kinerja anggota DPRD maupun tokoh yang akan maju pada Pileg. Ia yakin menjadi tokoh yang dinilai berkinerja baik oleh masyarakat. 

Juga disampaikan mengenai batalnya maju pada Pilkada Padang, Maidestal Hari Mahesa mengungkapkan, dia mengambil keputusan itu setelah melihat kondisi serta situasi perpolitikan di Padang saat ini. Hal ini demi untuk kepentingan dan kemaslahatan yang lebih besar untuk umat. Dan karena batal maju pada Pilkada Padang, ia menyerahkan dukungan partainya untuk pasangan Emzalmi-Desri Ayunda. 

Terakhir Maidestal Hari Mahesa  menyampaikan, ia mohon doa dan dukungan dari sahabat, masyarakat, dunsanak semua untuk dipercayakan duduk di legislatif Sumbar.  "Insya allah kami siap mengemban amanah menjadi wakil rakyat," BERGERAK BERSAMA RAKYAT", untuk pembagunan dan kesejahteraan yang lebih baik lagi kedepannya,"  ungkapnya.(Red/In7)

Seniman Senior Padang Ikrar Bersama PPP Nyatakan Tekad Siap Menangkan Emzalmi -Desri Ayunda
Sabtu, Januari 27, 2018

On Sabtu, Januari 27, 2018





H.Maidestal Hari Mahesa, Ketua DPC PPP Kota Padang 
Infonusantara (PADANG)- Sejumlah seniman tradisional di Kota Padang menyatakan diri bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pasalnya, selama ini mereka merasa tidak terwakili dalam penyampaian aspirasi mereka di Kota Padang.


"Awalnya mereka melihat aspirasi mereka tak tersampaikan. Mereka tidak pernah dilibatkan dalam pembangunan kota. Bahkan, karya mereka yang sudah mendunia pun tak ada penghargaan dari pemerintah kota," ujar Haji Maidestal Hari Mahesa, Ketua DPC PPP Kota Padang yang langsung menerima pernyataan sikap dan ikrar mereka bergabung bersama PPP, bertempat di salah satu komplek perumahan di Sungai Sapih Kuranji, Jumat(26/1)

Bahkan, kata politisi yang akrab disapa Esa ini, seniman yang hadir di acara tersebut menghibahkan salah seorang anggota mereka,  Defi Hardi untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Padang melalui PPP.

"Tak hanya itu, pada kesempatan itu mereka langsung mengisi formulir untuk pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) PPP kepada kami," ujar Esa haru.

Defi Hardi Bacaleg DPRD Padang 

Defi Hardi sendiri mengaku, dirinya diminta sejumlah seniman untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Padang. Ia meminta waktu dua hari untuk berfikir.

"Selama ini komunitas kami memang jauh dari yang diharapkan, seperti perhatian dari Pemko. Setelah dua hari saya berfikir dan melihat kesungguhan teman-teman, saya akan mengabdikan sisa umur saya wakil dari rekan-rekan seniman semua," ujarnya.

Dikatakannya, dengan amanah yang diberikan rekan-rekan sesama seniman, dirinya siap mengabdi untuk membangun daerah ini, khususnya Kuranji dan komunitas seniman.

"Saya sudah minta izin istri saya, dan dia mengatakan, "Kalau itu untuk kebaikan daerah dan komunitas seni, saya mengizinkan." Begitu juga teman-teman saya, mereka juga suport, termasuk orang tua saya. Makanya saya ambil momen ini, saya akan bertarung di Pileg 2019," cerita Defi Hardi dihadapan pengurus DPC PPP Kota Padang.

Suasana Pertemuan Bersama Seniman Tradisional Kota Padang 

Seniman Asben yang hadir pada kesempatan itu mengatakan, sudah saatnya komunitas seni punya perwakilan di DPRD Kota Padang. Dengan bahasa berpantun dia mengungkapkan dukungan kepada Defi Hardi untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Padang di Pileg nanti.

Pada kesempatan itu, sejumlah seniman yang hadir tak hanya menyatakan bergabung dengan PPP, tetapi mereka juga menyatakan tekad memenangkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang di Pilkada 27 Juni 2018, Emzalmi-Desri Ayunda.

"Kami juga bertekad memenangkan pasangan calon Emzalmi-Desri Ayunda di Pilkada Padang 2018 yang diusung oleh PPP," ujar mereka.


#Pernyataan Seniman Tradisional Kota Padang ini dapat dilihat di live video akun Facebook H.Maidestal Hari Mahesa III #
(In7/by)



Jalur Dua By Pass KM14 Kembali Diblokir, Jangan Semena - mena Masyarakat Nagari Tigo Sandiang Butuh Kepastian Hukum
Sabtu, Januari 27, 2018

On Sabtu, Januari 27, 2018


Wakil Walikota Padang Emzalmi Zaini bersama Kapolresta Padang Chairul Aziz Turun Kelapangan Menenangkan Aksi Pemblokiran Jalan Bypass KM14 oleh Masyarakat Tigo Sandiang.

Infonusantara (PADANG)-- Warga yang berasal dari enam kelurahan di Kota Padang yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Nagari Tigo Sandiang kembali memblokir Jalan Bypass KM 14 Kelurahan Aia Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (26 /1)
Pemblokiran jalan ini, akibat adanya surat perintah pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diberikan kepada Lurah Aia Pacah pada Jumat 26 Januari 2018 pagi dan langsung turun kelapangan. 

Evi Yandri Rajo Budiman, Sekretaris Forum Nagari Tigo Sandiang. 
“Tadi pagi kami mendapatkan surat pengukuran dari BPN yang diberikan kepada Lurah. Masa surat perintah pengukuran baru turun pagi, lantas langsung ke lapangan,” ujar Evi Yandri Rajo Budiman, Sekretaris Forum Nagari Tigo Sandiang.

Jalur Dua By Pass KM14 
Evi mengatakan, pemblokiran tersebut dilakukan untuk meminta kepastian hukum dan kenyamanan masyarakat. "Kami hanya meminta kepastian saja, kalau pemerintah berlaku semena-mena,kami juga bisa,” pungkasnya. 

Merutnya, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) semena-mena dalam melakukan pengukuran terkait perkara tersebut. Dulu juga sering BPN melakukan pengukuran dan tunjuk batas, tadi pagi mereka memberikan surat pengukuran dan langsung ke lapangan." Padahal proses hukum perkara tersebut masih belum selesai,” tegas Evi.

Dia mengatakan bahwa pihaknya ingin bertemu dengan pihak BPN serta Pengadilan untuk memperjelas hal tersebut. "Kami ingin bertemu dengan pihak BPN dan Pengadilan untuk memperjelas status perkara ini dan jangan sampai ada hal yang membuat masyarakat resah, " ungkapnya.

Adanya kejadian pemblokiran jalan itu langsung di datangi Wakil Wali Kota Padang Emzalmi ke lokasi untuk menenangkan warga. Selain itu, Kapolres Padang Kombes Pol Chairul Aziz juga turun ke lokasi.

Pada kesempatan itu, Kapolresta Padang, Kombes Pol Chairul Aziz telah berjanji akan mempertemukan pihaknya dan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Tadi kami sudah melakukan pertemuan dengan beberapa orang perwakilan Forum Masyarakat Nagari Tigo Sandiang. Memang betul belum ada kesepakatan-kesepakatan terkait hal yang akan dilakukan BPN atau oleh Pengadilan Negeri,”ujarnya.

Namun demikian, kata Kapolres lagi, pihaknya berjanji akan memfasilitasi pertemuan antara BPN dan perwakilan Forum Nagari Tigo Sadiang untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kapolresta Padang Kombes Pol Chairul Aziz Berjanji Akan Memfasilitasi Pertemuan antara BPN dan Perwakilan Forum Nagari Tigo Sandiang 

“Tapi perlu dingat, jalan yang saat ini rekan-rekan tutup, itu adalah urat nadi perekonomian, bukan hanya untuk Kota Padang saja, tetapi Sumatera Barat. Mohon setelah ini dibuka (pemblokiran, red). Saya minta dalam waktu yang tidak terlalu lama, segera dibuka, karena ini merugikan masyarakat banyak,” kata Kapolres. 

Evi Yandri mengatakan, aksi yang sama kemungkinan akan kembali mereka lakukan jika pihak BPN tetap tidak mau menemui Forum Masyarakat Tigo Sandiang. “Saya tidak menjamin apa yang akan terjadi jika pihak BPN tidak mau menemui kami,” ungkap Evi Yandri. (In7/by)

LHE-AKIP 2017, Pemko Padang Sukses Raih Predikat Sangat Baik
Jumat, Januari 26, 2018

On Jumat, Januari 26, 2018

Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) atas Kesuksesan Meraih Prestasi Dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017
Infonusantara [BATAM] – Pemerintah Kota Padang menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) atas kesuksesan meraih prestasi dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 dengan predikat nilai "BB" atau kategori sangat baik.
Penghargaan penting tersebut diserahkan Menpan-RB Asman Abnur yang diterima Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dalam kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE-AKIP) bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota Wilayah I di Hotel Radisson Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (25/1/2018). Wilayah I diketahui, meliputi seluruh kabupaten/kota di wilayah Pulau Sumatra termasuk Provinsi Jawa Barat dan Banten.
Asman Abnur mengatakan, LHE-AKIP ini diberikan menyusul evaluasi yang telah dilakukan pada 2017. Evaluasi tersebut berdasarkan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan PP No 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
"Kami pasang target kenaikan nilai SAKIP dari tahun 2015 sampai 2017 mulai dominan di C dan bahkan ada yang D, maka pada 2017 minimal harus C dan harus terus ditingkatkan menjadi B dan terus menjadi A. Karena jiikalau ada daerah yang mendapatkan nilai C, saya katakan kepala daerahnya sudah gagal," kata menteri.
Asman menekankan, memang begitu pentingnya perbaikan pelayanan birokrasi agar bisa memberikan manfaat yang maksimal. Sebab pelayanan birokrasi tolak ukurnya adalah capaian kinerja yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan capaian birokrasi itu bisa diraih jika aparatur pemerintah telah menerapkan SAKIP dengan baik.
“Meski AKIP menjadi tolak ukur utama, keberhasilan lain yang sangat menentukan kesuksesan penyelenggaraan pemerintah adalah kinerja aparatur birokrasi. Karena sebagai penyelenggara negara, aparatur wajib mengedepankan kinerja yang maksimal. Untuk itu selamat bagi provinsi, kabupaten/kota yang mengalami peningkatan nilai SAKIP di 2017. Semoga 2018 semakin meningkat lagi," ujarnya.
Sementara itu, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah sendiri mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih khususnya kepada jajarannya atas capaian LHE-AKIP bagi Kota Padang di 2017 yang mengalami peningkatan penilaian. Dimana tahun sebelumnya mendapati predikat B sekarang naik menjadi BB atau satu tingkat lagi menembus predikat A.
"Alhamdulillah, Itu artinya komitmen kita bersama telah terbukti dengan adanya perubahan dan perbaikan pada LHE-AKIP. Sebenarnya kita punya keinginan mendapat predikat A pada kesempatan ini.Namun semoga di tahun 2018 Kota Padang akan mendapatkan predikat AA paling kurang A,” tutur Mahyeldi yang juga didaulat menyampaikan presentasi terkait LHE-AKIP, juga visi dan misi dan perkembangan Kota Padang di kesempatan itu.
Selanjutnya katanya lagi, pihaknya perlu melakukan evaluasi-evaluasi khususnya dari para pimpinan OPD terkait untuk meningkatkan AKIP. Di samping itu juga terus berkonsultasi dengan Kemenpan-RB terkait apa saja hal yang mesti ditingkatkan lagi ke depan.
“Untuk itu, terimakasih kepada seluruh ASN di OPD terkait yang senantiasa bekerja dengan baik dalam hal ini. Karena memang, kita di Kota Padang berkomitmen untuk terus melakukan perubahan dan memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan yang semakin baik lagi ke depannya,” tukasnya didampingi Sekda Asnel serta beberapa pimpinan OPD terkait.
Dalam kegiatan ini juga dihadiri Deputi Reformasi dan Birokrasi Kemenpan-RB Muhammad Yusuf Ateh bersama para gubernur, walikota dan bupati yang tergabung di wilayah I. (In7/David / Imral / DU)

Terima Penghargaan Nasional, Walikota Padang Pembina Umum Terbaik Karang Taruna
Jumat, Januari 26, 2018

On Jumat, Januari 26, 2018


Infonusantara [DENPASAR] - Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menerima penghargaan nasional "Adhitya Karya Mahatva Yodha Award 2017" kategori Pembina Umum Terbaik Karang Taruna Tingkat Kabupaten/Kota. Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Sosial Idrus Marham pada puncak acara Rapat Kerja Nasional dan Bulan Bhakti Karang Taruna di Prime Plaza Hotel Sanur - Bali, Kamis (25/1/2018).
Menurut Mensos Idrus Marham, penghargaan yang diraih hakikatnya adalah keberhasilan membangun sinergi antara pemerintah dengan unsur Karang Taruna dalam pemberdayaan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.
"Ini (penghargaan) hanyalah simbolik pesan moralnya adalah terbangunnya sinergi antara Pemda dengan Karang Taruna, " kata Mensos.
Idrus Marham mengistilahkan kerjasama antara pejabat dengan Karang Taruna tersebut sebagai "persekongkolan batin" karena sama-sama bekerja untuk rakyat.
"Adanya persengkongkolan batin antara Karang Taruna dengan pejabat selaku pembina dengan sendirinya sama-sama bekerja untuk rakyat. Ketika Karang Taruna bekerja untuk rakyat, pejabat harus memberikan bantuan untuk mendorongnya," kata Mensos.
Sementara itu, Walikota Mahyeldi mengatakan penghargaan yang diperoleh merupakan apresiasi terhadap Karang Taruna Kota Padang dan Sumatera Barat umumnya. Sebab, peran aktif Karang Taruna dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Padang cukup dirasakan.
"Peran Karang Taruna Kota Padang memang dibuktikan dengan inovasi usaha bersama berupa pengembangan peternakan lele yang berhasil menjadi yang terbaik di tingkat nasional," kata Mahyeldi.
Selain itu, kata Walikota, secara organisasi Karang Taruna Kota Padang terus menata diri. Semua kader di kelurahan bergerak aktif dalam aksi sosial dan peningkatan ekonomi serta turut mendukung program keagamaan.
Mahyeldi menambahkan, sejalan dengan peran Karang Taruna yang merupakan reprentasi generasi muda, Pemko Padang memiliki keseriusan memberikan pembinaan melalui program-program seperti kewirausahaan, keagamaan, serta yang lebih penting adalah pendidikan.
"Anggaran untuk Karang Taruna dan Organisasi Kepemudaan juga terus diupayakan meningkat guna mendukung kegiatan-kegiatan kepemudaan, " imbuh Mahyeldi.
Pada acara yang dihadiri seribuan peserta dari seluruh Indonesia ini didahului dengan sambutan dari Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna Didik Mukhrianto dilanjutkan dengan sambutan sekaligus selaku 'keynote speaker' Gubernur Bali Made Mangku Pastika.
Hanya dua kepala daerah dari Provinsi Sumatera Barat yang menerima penghargaan ini, selain Walikota Padang ialah Bupati Padang Pariaman Ali Mukni.
Pada kesempatan ini, Walikota Padang didampingi Kadispora Azwin, Kabag Humas Imral Fauzi serta Ketua Karang Taruna Sumbar Mahdianur. (In7/DU/Dv/Joim)

Kadis Perdagangan: Kita Sudah Lakukan Upaya Maksimal Untuk Pencapaian PAD di Dinas Perdagangan
Kamis, Januari 25, 2018

On Kamis, Januari 25, 2018

Pasar Raya Padang Pusat Perdagangan di Sumbar  

Infonusantara (PADANG) -  Memang tak dipungkiri saat ini melalui pimpinan Dinas Perdagangan Padang, pasar raya padang maupun pasar satelit lainnya sudah sangat jauh berbeda, baik penataan, pembenahan sudah terlihat perubahan yang signifikan. 

Saat ini PKL yang berada dibawah sudah mulai naik ke Bok II, III dan IV,  Pasar Raya Padang, jika ini sudah maksimal tentunya Blok I pasti mengikuti. Begitu juga hal nya pedagang di Pasar Lubuk Buaya, Bandar Buat, Siteba sudah dapat kita tata dan tertibkan," sebut Endrizal, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Kamis (25/1) 

Dikatakan, tujuan kita adalah ingin  menjadikan Pasar Raya Padang sebagai pusat perdagangan dan seni di Sumbar.  Untuk itu dinas perdagangan kerjasama dengan Kadin Sumbar untuk memsukkan semua  komoditi unggulan yang ada di semua kabupaten kota di Sumbar ke Pasar Raya Padang. 

Kita membuatkan galeri - galeri untuk komodi unggulan ini,  dimana semua komodi unggulan yang ada di Kabupaten Kota di Sumbar, ada nantinya di Pasar Raya Padang dilantai III Blok III. Hal ini tujuannya, agar pengunjung yang datang ke kota Padang bisa mendapatkan komoditi unggulan yang ada di Sumatera Barat.

Namun jika konsumen ingin membeli dalam partai banyak, konsumen bisa langsung kontak dengan Kabupaten Kota yang bersangkutan.  "Dan dalam hal ini nanti Kadin Sumbar akan koordinasi ke semua Kadin Kabupaten kota se Sumatera Barat, " jelasnya.

Ada dua titik yang kita fokus kan untuk ini, yakni di Blok III lantai III dan Blok II lantai III. Untuk Blok II lantai III akan ada asosiasi sepatu dan tas, langsung produksi nya di Blok II dan galerinya di Blok III,  juga ada kerjasama kita dengan Indojati untuk kesenian. Sementara untuk lantai IV akan ada UKM - UKM dan permainan anak -anak.  

Lebihlanjut disampaikan, berkaitan dengan PAD tentunya sudah ada kenaikan. Sudah ada peningkatan dari tahun - tahun sebelumnya, dari Rp 2,3 miliar naik jadi Rp5 miliar lebih.

Namun Endirizal mengakui bahwa target PAD untuk Dinas perdagangan terlalu besar, untuk 2017 target Rp 15 miliar dan 2018 naik Rp 18 miliar. Sementara hasil survei kita dilapangan maksimal hanya Rp 5,6 miliar melalui dinas perdangan. Dan aturannya retribusi bulanan adalah kios yang aktif, yang tidak aktif tidak.

"Kita bisa maksimal untuk pencapaian PAD ini kurang lebih sekitar Rp 7 miliar, ini sudah dari survei maksimal yang dilakukan. Sementara SPR sudah mengangsur hutangnya, jadi maksimal kita bisa sekitar Rp8,2 miliar. Ini sudah hitungan maksimal kita, setelah dilakukan survei dilapangan, mana- mana potensi yang membayar retribusi pasar, "ungkapnya.(In7)

Mahyeldi Paparkan Visi Memimpin Kota Padang Dalam Indonesia Visionary Leader
Rabu, Januari 24, 2018

On Rabu, Januari 24, 2018

Walikota Padang Menyampaikan Presentasi Dalam Program Kegiatan Indonesia Visionary Leader di Jakarta 
Infonusantara [JAKARTA]  - Dari sekian banyak kepala daerah se-Indonesia, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah ikut termasuk didaulat bersama 11 kepala daerah lainnya dalam program kegiatan Indonesia Visionary Leader (IVL). Kegiatan ini difasilitasi “Koran SINDO”, sebagai bentuk komitmen koran nasional tersebut dalam upaya mencetak pemimpin-pemimpin yang berkualitas di Indonesia.
Oleh karena itu, Walikota Mahyeldi dimintai mempresentasikan terkait visi kepemimpinannya dan pencapaian program pembangunan kota yang ia pimpin sejauh ini. Sebagaimana, ia mulai memimpin Kota Padang terhitung sejak dilantik semenjak 13 Mei 2014 lalu.
“Alhamdulillah, berkat dukungan semua pihak terutama masyarakat, kita terus berupaya meningkatkan pembangunan Kota Padang melalui visi dan misi disertai program unggulan sekaligus upaya-upaya lainnya,” ungkapnya di hadapan dewan juri dalam kegiatan yang dilangsungkan di Auditorium Gedung SINDO, Jakarta, Rabu (24/1/2017) itu.
Adapun 4 orang dewan juri profesional di bidangnya tersebut diantaranya Gunawan (Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Penyelenggaraan Daerah Kemendagri), Firmanzah (RektorUniversitas Paramadina), Andi Ilham Said (Ketua Indonesia Institute For Corporate Directorship) dan Gun Gun Heryanto (Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute).
Dalam presentasinya, Mahyeldi memaparkan mulai dari visi dan misi, realisasi 10 program unggulan yang diusung bersama Wakil Walikota Emzalmi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Padang. Tak hanya itu, pola kepemimpinan dan pelayanan yang diberikan pun juga dimintai untuk disampaikan. Seperti diketahui walikota yang juga seorang da'i tersebut memiliki motto “Memimpin Adalah Melayani”.
“Kita bersyukur sekali, Padang terus berbenah. Semuanya tentu berkat dukungan seluruh pihak khususnya melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam menjadikan Kota Padang sebagai kota terdepan. Diantaranya dengan membenahi pasar raya beserta pasar satelit lainnya, objek wisata serta meningkatkan pelayanan bagi warga, penguatan generasi muda dan upaya pembangunan lainnya,” tuturnya.
Terkait program IVL tersebut, Mahyeldi menganggap program ini sangat tepat dan berkualitas. Pasalnya, kepala daerah yang dipilih dihadapkan dan diuji oleh para panelis yang hebat-hebat dan profesional di bidangnya. Sehingga akan mendapatkan masukan-masukan untuk semakin menguatkan visi kepemimpinan sekaligus memenuhi ekspektasi dalam mewujudkan harapan yang diinginkan bagi daerah yang dipimpin.
“Jadi program ini sangat penting dilakukan. Alhamdulillah, saya termasuk ikut ambil bagian di dalamnya. Dan Insyaallah, masukan-masukan dari panelis dalam kegiatan ini, kita tampung untuk ditindaklanjuti ke depan demi Kota Padang yang lebih maju lagi,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi ditanyai berbagai pertanyaan dari segi kepemimpinannya oleh masing-masing panelis. Diantaranya menanyakan upayanya sebagai walikota baik dalam mewujudkan visi dan misi, 10 program unggulan, pola pelayanan, peningkatan investasi dan keterbukaan informasi bagi masyarakat.
“Dalam mewujudkan visi dan misi serta 10 program unggulan, masing-masing OPD terkait terus mengupayakannya di samping dukungan stakeholder serta pemerintah provinsi dan pusat. Sementara untuk menampung aspirasi masyarakat, kita melakukan kegiatan Jumat keliling (Jumling) disertai ‘Singgah Sahur’ setiap bulan Ramadan. Sehingga dengan itu, kita bisa melihat kondisi warga dan daerah sekaligus mendengar langsung masukan dan harapan masyarakat,” tukasnya mengakhiri.
Seperti diketahui, penjurian IVL oleh Koran SINDO ini dilakukan terhadap persoalan yang substantif, yakni berupa gagasan besar, track record dan upaya langkah maju bagi kepala daerah. Bagi kepala daerah yang dipilih sebagai peserta kegiatan ini melalui pertimbangan. Yakni berdasarkan kapasitas, kapabilitas dan integritas dalam kepemimpinannya. Sementara hasil penjurian direncakan bakal diumumkan awal Februari nanti. (In7/David / Imral)

Maidestal Hari Mahesa, Minta Dinkes Serius Tekan Kasus Gizi Buruk di Kota Padang.
Rabu, Januari 24, 2018

On Rabu, Januari 24, 2018

Habil Daud (7) di Kelurahan Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang diduga menderita gizi buruk, buah hati dari pasangan Afrijon (38) dan Mira Susanti (32).
     
Infonusantara (PADANG) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang sangat menyanyangkan dan meminta dinas kesehatan setempat untuk serius dalam menekan kasus gizi buruk. Dan salah satunya terjadi pada Seorang bocah Habil Daud (7) di Kelurahan Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang diduga menderita gizi buruk, buah hati dari pasangan Afrijon (38) dan Mira Susanti (32).
     
Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa menyayangkan masih terdapatnya kasus gizi buruk di Kota Padang, Sumatera Barat.Padahal gizi buruk merupakan hal sensitif bagi suatu daerah, jika penderita gizi buruk masih banyak maka hal itu menggambarkan bagaimana perhatian pemerintah kota kepada penderita gizi buruk tersebut,  " ujarnya, Rabu(24/1)

"Untuk melihat bagaimana persoalan tersebut di lapangan, dalam waktu dekat Komisi  IV berencana akan memanggil dan meminta penjelasan dari dinas terkait, " tegas Esa. 

Sementara, anggota DPRD Padang lainnya Zulhardi Z Latif mengatakan penanganan kasus gizi buruk tidak terlepas dari perhatian pemerintah. Padahal telah banyak bantuan dari pemerintah seperti beras sejahtera dan lainnya. "Hal itu patut dipertanyakan kenapa masih adanya kasus gizi buruk," pungkasnya.
     
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Padang, Feri Mulyani mengatakan dari 61 kasus tersebut, sekitar 22 orang diantaranya sudah berubah dari status gizi buruk menjadi gizi normal.
     
Kemudian 28 orang menjadi gizi kurang, sedangkan 11 orang masih dalam status gizi buruk. 
Dan 11 orang tersebut masih tetap dipantau oleh dinas kesehatan dan puskesmas, hingga statusnya berubah ke gizi kurang dan menjadi gizi normal," katanya.

Ia mengatakan, dinas kesehatan memiliki program pemberian makanan tambahan, program pemantauan tumbuh kembang, deteksi dini tumbuh kembang, serta penyuluhan pada orang tua. Hal ini dilakukan dalam rangka menekan angka kasus gizi buruk khususnya di Kota Padang.

Ia mengatakan, Habil selama dua bulan terakhir terbaring lemas ditempat tidur dengan kondisi badan yang sangat memprihatinkan. Bahkan tampak hanya kulit pembalut tulang. Ia menderita gizi buruk sejak sejak dua bulan terakhir.

"Kita langsung menangani pasien ini dengan mendampinginya ke Rumah M.Jamil Padang bahkan Dinkes juga membayarkan uang tunggakan BPJS-nya satu keluarga selama 10 bulan senilai Rp1.200.000," katanya.

"Habil Daud derita gizi buruk akibat gangguan pertumbuhan atau Cerebral Palsy yang merupakan penyakit tumbuh kembang yang lebih mengarah pada gangguan tubuh, dimana anak menjadi tidak progresif dan cenderung kaku. Penyakit ini disebabkan karena adanya kerusakan pada sel-sel motorik, terutama pada susunan saraf pusat yang sedang berkembang.

Berdasarkan Data Dinkes Kota Padang selama tahun 2017 menemukan 61 kasus gizi buruk, dari 61 pasien 22 pasien berobah jadi gizi sedang, sedangkan 11 kasus gizi buruk dengan melakukan upaya monitoring dan 28 pasien sudah sembuh.

"Kasus gizi buruk murni hanya 5 persen selebihnya karena komplikasi penyakit. Dan upaya yang dilakukan Dinkes terhadap pasien gizi buruk antara lain dengan memberikan makanan tambahan khusus yang bisa didapatkan di puskesmas. Untuk itu kita mengingatkan kepada orang tua untuk lebih selektif menjaga buah hatinya dengan memberikan makanan sesuai dengan umur yang sudah dimasak, dan tidak memberikan makanan instan kepada anak, " pungkasnya.(In7)

Rapat Kerja Komisi II, Penyamaan Presepsi dan Evaluasi Pendapatan Dinas Perdagangan Padang
Selasa, Januari 23, 2018

On Selasa, Januari 23, 2018

Rapat Kerja Komisi II DPRD Padang Bersama Dinas Perdagangan Kota Padang 
Infonusantara (PADANG) - Komisi II DPRD Kota Padang membidangi Pendapatan dan Perekonomian, laksanakan rapat kerja perdananya bersama Dinas Perdagangan Kota Padang dalam rangka menyamakan presepsi dan memulai melihat evaluasi target pendapatan di 2017 dengan target pendapat di 2018, Selasa (23/1) dilantai II gedung DPRD Padang. 

Ketua Komisi II, Gustin  Pramona mengatakan,  rapat kerja komisi II  bukan hanya sekedar membahas tentang pendapatan retribusi saja, namun dalam hal ini juga untuk menyamakan presepsi baik itu dengan Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan serta dinas lainnya yang merupakan mitra kerja komis II. 

"Tentunya kita ingin mengetahui bagaimana kinerja atau program OPD, apa - apa saja persoalan yang ada dilapangan, untuk mengevaluasi serta menyelesaikan persoalan yang ada, " ujar Gustin Pramona , usai rapat kerja dengan Dinas Perdagangan Kota Padang. 

Ia juga mengatakan, komisi II tentu mendorong apa - apa program yang ditawarkan dinas terkait, selama itu positif untuk kemajuan perekonomian  kota padang,  ya pasti kita support. Seperti program yang disampaikan DInas Perdagangan menjadikan Pasar Raya Padang sebagai pusat perdagangan dan seni di Sumatera Barat. 

Kita juga mengharapkan Dinas Perdagangan dapat menggenjot pendapatan yang diperoleh dari retribusi dengan banyaknya titik - titik pasar yang ada di Kota Padang selain di pasar raya padang saja. Dinas terkait juga harus bisa menciptakan kondisi pasar yang aman, nyaman dari tuan takur, premanisme (mafia pasar,red) bagi pedagang maupun konsumen yang akan melakukan transaksi dikawasan pasar " ungkapnya.

Koordinator Komisi II, Wahyu Iramana Putra menyampaikan,  rapat kerja ini untuk evaluasi target pendapatan di 2017 dengan target pendapat 2018. Hal ini melihat bahwa Dinas Perdagangan mengarah pada potensi sumber pendapatan yang jika betul - betul dikerjakan dengan baik tentu akan bisa mencapai target pendapat yang disepakati, setidaknya mendekati dari target. 

Makanya kata Wahyu, untuk Dinas Perdagangan sendiri, kita menginginkan rincian pendapatan yang diperoleh bukan dari pendapatan retribusi pasar raya padang saja. Kita ketahui kan banyak titik - titik pasar lainnya,seperti pasar Lubuk Buaya,  pasar Bandar Buat, pasar Setiba Naggalo dan pasar - pasar satelit lainnya, dan ini harus kita ketahui sampai seberapa pencapaian pendapatan retribusinya. Tapi saat ini dari Dinas Perdagangan belum bisa memberikan rincian tersebut. 

"Hal ini kita tegaskan, karena target pendapatan untuk Dinas Perdagangan di 2018 sebesar Rp18 milyar, sementara di 2017 saja hanya tercapai sebesar Rp 5,2 milyar dengan target Rp15 milyar, kan masih jauh pencapaian targetnya," ujar Wahyu.

"Kita ingin Komisi II punya program, kapan perlu dilakukan evaluasi sekali tiga bulan dan dilaksanakan uji petik, sebagai salah satu tugas dan fungsi pengawasan di DPRD. Kita tentu mendukung program- program dari Dinas Perdagangan selama itu menghasilkan pendapatan tentu kita berikan apresiasi," ungkap Wahyu.

Sementara anggota Komisi II, Faisal Nasir mengatakan, kita akui semenjak pasar dibawah pimpinan Kadis Endrizal, tidak kita pungkuri sudah jauh banyak perubahan, kita apresiasi untuk itu. Namun kita masih menyayangkan masih banyak pedagang yang berjualan dibawah sementara fasilitas sudah ada. Jika ditegaskan tidak ada satupun pedagang lagi yang berada dibawah, maka konsumen pasti mencari keatas, namun ini perlu keseriusan pengawasan dari petugas. 

Kemudian  informasi yang di peroleh bahwa tempat yang disediakan yakni los atau kios yang ada saat ini  dikeluhkan pedagang. Dibuat kok ukuran kecil - kecil sekali dan ada juga satu orang yang bisa memiliki hingga 6  petak los, ini kan ada permainan namanya, " pungkasnya.(In7)

Faisal, Pansus I DPRD Padang Akan Segera Bahas Ranperda Retribusi Jasa Umum
Selasa, Januari 23, 2018

On Selasa, Januari 23, 2018

Ketua Komisi I DPRD Padang, Faisal Nasir 

Infonusantara (PADANG) - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemko Padang tentang retribusi jasa umum No 11 tahun 2011 saat ini sedang dalam pembahasan oleh panitia khusus I DPRD Kota Padang dan ranperda ini sudah kali ke tiga dilakukan perubahan.

Ketua Pansus I DPRD Kota Padang, Faisal Nasir menyampaikan saat ini kita bersama anggota pansus I lainnya baru akan memulai pembahasan bersama OPD terkait pada Rabu, (24/01) ini dikarenakan kita masih menunggu informasi atas dasar apa ranperda ini dirubah yang koordinator OPD ialah Bagian Hukum Pemko Padang.

"Jika ini telah didapat, pihaknya siap menerima perubahan ranperda ini untuk dijadikan peraturan daerah. Pansus I DPRD siap memfasilitasi perubahan ini bersama berbagai OPD yang ada,"  kata Faisal, Selasa, (23/1).

Terkait organisasi perangkat daerah yang mencakup hal ini masing-masingnya ialah Bapenda, Dinas Perdagangan, Dinas Kominfo dan Dinas Perhubungan.

Jika data dari bagian hukum telah didapat, maka masing-masing OPD yang ada diminta memaparkan perubahan retribusi yang akan dilaksanakan, ini demi menemui titik terang serta ranperda ini dapat dijadikan peraturan daerah.

"Kemudian, ia meminta kepada pimpinan OPD yang tergabung pada pansus I, untuk serius dan teliti dalam menyusun ini, supaya ini terealisasi dengan baik serta kejanggalan tidak ditemui nantinya, "ujar kader PAN ini.

"Pihaknya bersama anggota pansus I lainnya siap mengawal dan membahas persoalan ini hingga tuntas, tujuannya agar ini tidak keliru nantinya serta perda ini siap diterapkan ditengah-tengah masyarakat," ungkapnya.(In7)