Semua Gugatan Erisman Menang di PTUN, Jabatan Ketua DPRD Padang Harus Dikembalikan

Semua Gugatan Erisman Menang di PTUN, Jabatan Ketua DPRD Padang Harus Dikembalikan

Info Positif On Rabu, November 01, 2017

Erisman Dalam Sidang PTUN Padang

Infonusantara (PADANG) --Ternyata upaya - upaya hukum yang ditempuh H.Erisman Chaniago mantan Ketua DPRD Kota Padang yang digantikan oleh Elly Thrisyanti sisa  masa jabatan 2014- 2019, melalui gugatannya di PTUN Padang di kabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim PTUN Padang, Rabu (1/11).

Dalam putusan PTUN Padang No: 11/PDT/2017 PTUN-PDG, Majelis hakim mengabulkan semua gugatan Erisman dalam perkara tersebut termasuk mengembalikan jabatannya sebagai ketua DPRD Padang.

Erisman didamping dua kuasa hukum, M Joni HS SH dan Rifka Zuwanda SH MH

Sidang pembacaan putusan dan terbuka untuk umum tersebut dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Terlihat,  Erisman didamping dua kuasa hukum, M Joni HS SH dan Rifka Zuwanda SH MH. Dari balik meja tempat duduknya, berkali-kali Erisman menadahkan tangan ke atas, memanjatkan doa syukur atas kemenangannya.

Usai persidangan, Erisman juga beberapa kali mengucapkantakbir. Kepada wartawan Erisman mengatakan, kemenangannya ini merupakan bukti bahwa selama ini apa yang dituduhkan kepadanya tidak benar.

Erisman Dalam Suasana Gembira Usai Sidang PTUN

Dan mudah- mudahan ini di dengar oleh Pimpinan Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto. Bahwa ada di daerah kader- kadarnya yang baik terzolimi. Saya berharap bagaimana nanti pimpinan partai bisa langsung turun melihat kedaerah agar citra partai makin baik, " ungkap Erisman usai sidang di PTUN Padang.

“Tuhan itu maha adil, dan akan selalu mendengarkan doa hambanya yang tak bersalah,” ungkap Erisman.

Erisman mengakui, selama ini dia tidak bisa berbuat banyak menyikapi berbagai macam persoalan yang dituduhkan ke padanya. Bahkan, tanpa rela dia pun terpaksa melepaskan jabatan sebagai ketua DPRD Kota Padang. Sebagai warga negara yang baik, dengan penuh keyakinan bahwa kebenaran itu ada di pihaknya, Erisman melayangkan gugatan pada 4 Juli 2017 lalu ke PTUN Padang.

Erisman didampingi Kuasa Hukum Saat diwawancarai Awak Media 

Rabu (1/11), menjadi akhir pertarungan Erisman di meja persidangan PTUN Padang. Dalam sidang terakhir putusan, Majelis Hakim pun mengabulkan gugatannya dan menolak semua permohonan dari tergugat.

Majelis Hakim PTUN Padang yang diketuai Herisman, menyatakan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumbar No:171-578-2017tentang peresmian, pemberhentian dan pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang masa jabatan 2014-2019, gugur demi hukum.

hakim Ketua PTUN Padang Herisman Membacakan Putusan Gugatan Erisman

Bahwa terbitnya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-578-2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 14 Juni 2017 tanpa di dahului adanya Putusan Mahkamah Partai Gerindra, sehingga bertentangan dengan Anggaran Dasar Partai Gerinda Pasal 17 angka (4) berbunyi setiap anggota mempunyai hak membela diri dihadapan Mahkamah Partai. 

Sehubungan adanya permasalahan internal partai antara penggugat dengan DPC Partai Gerindra Kota Padang jelas telah merugikan penggugat sebagai anggota partai yang sah untuk membela diri. Berdasarkan Pasal 160 huruf e Undang -Undang Tentang Pemerintahan Daerah berbunyi "Anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak membela diri". Ternyata hak konstitusional penggugat untuk membela diri sebagai Ketua DPRD Kota Padang tentang pemberhentian penggugat sebagai Ketua DPRD Kota Padang belum ada dilaksanakan di Internal Mahkamah Partai sampai dengan sekarang.

Kemudian terbitnya objek sengketa SK Gubernur pertama tanggal 14 Juli 2017 bukan tanggal 14 Juni 2017 yang telah dikeluarkan oleh tergugat tersebut terdapat kesalahan ketik dari tergugat yaitu tentang bulan terbitnya objek sengketa tersebut. Dengan adanya kesalahan ketik tentang bulan terbitnya Surat keputusan dari tergugat tersebut tanggal 14 Juli 2017 yang seharusnya tanggal 14 Juni 2017 maka faktanya penggugat tetap diberikan/menerima yang aslinya dari tergugat tanggal 16 Juni 2017.

Dengan adanya putusan PTUN, secara otomatis SK Gubernur tersebut dinyatakan batal secara hukum, dan Erisman masih sah sebagi ketua lembaga DPRD Kota Padang.

Kuasa hukum M Joni HS, SH dan Rifka Zuwanda SH, MH, usai persidangan kepada wartawan mengatakan, beberapa amar putusan PTUN Padang adalah, pertama mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhannya,  menyatakan batal SK Gubernur No 171-578-2017, mewajibkan tergugat untuk mencabut objek perkara SK Gubernur No 171-578-2017, mewajibkan tergugat merehabilitasi atau memulihkan kedudukan penggugat sebagai Ketua DPRD Kota Padang periode 2014-2019.

Suasana Usai Sidang PTUN

Kemudian, mengembalikan hak-hak penggugat sebagai ketua DPRD Padang dengan cara mewajibkan tergugat menerbitkan SK yang baru untuk mengangkat kembali Erisman sebagai ketua DPRD Padang periode 2014-2019.

“Kita berharap tergugat secepatnya melaksankan amar amar putusan ini. Tidak ada alasan untuk tidak menjalankannya.  Sebab ini sudah menjadi putusan hukum yang sah,” ungkap Joni.

Dijelaskan, dalam dasar gugatan, penggugat dalam hal ini Erisman, posisinya sebagai pimpinan DPRD Kota Padang periode 2014-2019. Akibat keluarnya SK Gubernur Sumbar No 171-578-2017 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan pimpinan DPRD Kota Padang sisa masa jabatan 2014-2019, tanggal 14 Juni 2017, telah membuat Erisman teraniaya, bahkan kehilangan jabatan.

“Tuduhan yang disampaikan kepada klien kami selama ini jelas tidak terbukti secara hukum. Karena itu nama baik klien kami mesti dibersihkan kembali dengan menjalankan apa yang menjadi putusan pengadilan oleh tergugat,” tegasnya.

Joni juga menyampaikan kronologis awal gugatan ke PTUN. Gugatan ini berawal dari berbagai permasalahan yang dialami Erisman sebagai pimpinan DPRD Kota Padang saat itu. Bahkan sampai berujung keluarnya SK Gubenur pemberhentian dan pelantikan ketua yang baru.

Awalnya, pada 10 Mei 2016, pimpinan DPC Gerindra Kota Padang mengeluarkan Surat No 02/khusus/DPC-Gerindra/A/V/2016, terkait permohonan pergantian  Ketua DPRD Padang. Surat tersebut dikeluarkan dengan beberapa alasan.

Pertama, Erisman, berdasarkan Putusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Padang yang dibacakan dalam sidang paripurna DPRD, dilarang menggunakan atau mencantumkan gelar kesarjanaan karena dituduh menggunakan ijazah palsu. Kasusnya, sampai saat ini masih sedang ditangani penyidik Polda Sumbar.

Kemudian, Erisman disebut menyalahgunakan jabatan dan wewenang sebagai ketua DPRD Padang dengan meminta bantuan kepada salah satu BUMD di Kota Padang dengan memakai Kop Surat Resmi DPRD Kota Padang tanpa persetujuan anggota dewan lainnya.

Selain itu, Erisman juga disebut  menggelapkan dana bantuan PT Semen Padang untuk acara HUT Partai Gerindra ke-6 tahun 2015. Dimana dana tersebut tidak diserahkan kepada panitia HUT.

Erisman juga disebut melakukan sejumlah pelanggaran etika dan perbuatan asusila yang saat ini masih diproses di Badan Kehormatan. Dan beberapa tuduhan lain.

Meski belum ada putusan pengadilan yang inkrah atas tuduhan itu, persoalan tersebut akhirnya berujung pada pemecetan Erisman dari jabatan ketua DPRD Padang, dengan diperkuat keluarnya SK Gubernur yang menjadi sengketa perkara.

“Dalam putusan yang disampaikan majelis hakim, semua tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada klien kami itu ternyata dalam fakta persidangan di PTUN, pihak tergugat tidak bisa membuktikannya  berdasarkan putusan pengadilan yang inkrah,” terangnya.

Ucap Syukur Erisman Terlihat Usai Hakim Ketua PTUN Menyatakan Semua Gugatan Erisman Dikabulkan 

Dengan kemenangan tersebut, dia berharap Gubernur Sumbar menjalankan amar putusan PTUN Padang tersebut secepatnya, sehingga hak-hak Erisman bisa didapatkannya lagi. Termasuk pengembalian jabatannya sebagai ketua DPRD Padang

Sementara itu, dua kuasa hukum termohon mewakili Gubernur Sumbar tidak bisa memberikan keterangan apakah melakukan banding atau menerima putusan majelis hakim PTUN tersebut.(Im7)

PP 18 Tahun 2017, Baru 10 Unit Mobnas DPRD Padang Dikembalikan

PP 18 Tahun 2017, Baru 10 Unit Mobnas DPRD Padang Dikembalikan

Info Positif On Selasa, Oktober 31, 2017

Mobnas DPRD Padang Yang Dikembalikan

Infonusantara(PADANG) -Sesuai PP 18 tahun 2017 anggota dewan mendapat tunjangan transportasi. Besarannya sesuai dengan keuangan daerah masing-masing. Melalui tunjangan tersebut, anggota dewan tidak lagi memiliki mobil dinas dan mobil dinas yang selama ini mereka gunakan harus dikembalikan ke pemerintah daerah. Hal ini telah berlaku di DPRD Kota Padang. 

Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti mengatakan, memang sesuai PP 18 tahun 2017 dalam aturannya  seluruh anggota dewan yang menggunakan fasilitas mobil dinas harus segera dikembalikan, dan hal ini sudah saya beritahukan melalui Sekwan ke seluruh anggota dewan untuk pengembalian mobnas ini paling lambat  31 Oktober 2017 ini.

Kita telah menyurati seluruh anggota dewan yang mengunakan Mobnas agar bisa mengembalikan sesuai dengan batas akhir waktu yang telah ditentukan, karena ini adalah aturan dari pusat untuk seluruh wakil rakyat se Indonesia diluar unsur pimpinan dewan," ungkap Elly Thrisyanti . 

Sesuai dengan batas waktu yang ditentukan di DPRD Padang terkait pengembalian mobnas tersebut jatuh pada 31 Oktober ini. Namun hingga 31 Oktober 2017, baru 10 anggota dewan yang telah mengembalikan mobnas tersebut.

“Dari 28  Mobnas yang digunakan, baru 10 mobnas yang telah dikembalikan.Hal  ini disampaikan Kasubag Perlengkapan DPRD Padang Nurhayati melalui Pengurus Barang, Adriyanti dari ruang kerjanya, Selasa (31/10). 

Hingga hari ini (Selasa 31 Oktober 2017,red) sekretariat mencatat baru 10 anggota yang mengembalikan mobnas dari 28 mobil dinas yang harus dikembalikan. Mobnas yang telah dikembalikan tersebut selanjutnya  diserahkan kepada pemerintah daerah melalui Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset (BPKA) yang selanjutnya digunakan sebagai kendaraan pemerintah daerah, " pungkasnya.

Berikut 10 unit  mobnas dewan yang telah dikembalikan per 31 Oktober 2017,   mobnas dari Fraksi PKS Toyota Rush (BA 1785 QO), Fraksi Gerindra, Inova (BA 1517 AS),Fraksi Perjuangan Bangsa,Xenia(BA 1414 A), Fraksi NasDem,Avanza(BA1113 AH), dari Komisi I, Suzuki Apivi (BA 1810 B),Komisi II, Toyota Rush (BA 1325 B) dari Bapemperda, Toyota Rush (BA1328 B) dari Badan Kehormatan, Avanza(BA 1560 B), Bapemperda, Avanza(BA 1559 B), dan dari bapak Budiman, Inova ( BA1963 AD) mobnas masa jabatan 2009 -2014 selaku Wakil Ketua DPRD Padang saat itu.

Selanjutnya dari Informasi yang diperoleh juga masih ada anggota dewan masa jabatan 2009 - 2014 yang belum mengembalikan mobil dinas hingga saat ini, yakni Zulherman mantan Ketua DPRD Padang, C-RV(BA 1965 AD), Masrul Rj Intan mantan Wakil Ketua DPRD Padang, Inova (BA1983 AD), Joni Ismed mantan anggota dewan, Toyota Rush(BA 2765 JO),Raflis Agus mantan anggota dewan,Toyota Rush( BA 2779 JO) dan Wardas Tanjung  menggunakan fasilitas mobnas pada saat menjadi Kabag Risalah DPRD Padang, Avanza(BA 1836 AA).(Im7)

Muzni Zen: Kontraktor Bermasalah Pemenang Lelang Banyak Pokir Dewan Tak Terealisasikan.

Muzni Zen: Kontraktor Bermasalah Pemenang Lelang Banyak Pokir Dewan Tak Terealisasikan.

Info Positif On Senin, Oktober 30, 2017

Anggota DPRD Kota Padang Muzni Zen Fraksi Gerindra

Infonusantara(PADANG) - Anggota DPRD Kota Padang Muzni Zen Dapil II Kecamatan Kuranji - Pauh Kota Padang menilai Pemko Padang melalui dinas terkait tidak bisa melaksanakan apa yang telah diprogramkan dan telah dibahas bersama DPRD demi kemajuan pembangunan yang lebih baik untuk kepentingan masyarakat.

Hal ini terbukti dengan adanya pokok pikiran (Pokir) dewan yang di letakkan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Padang yang menjadi program di dinas terkait namun banyak tidak terealisasikan. Dimana melalui pokir tersebut secara langsung juga membantu pembangunan yang mana juga tak terlepas dari program Pemko Padang

Muzni Zen menyampaikan, untuk pokok - pokok pikirannya yang harus direalisasikan di 2017 ini yang berada pada paket No 11 untuk lokasi pengecoran jalan di RT 02 RW 06 Lapau Munggu Kelurahan Kuranji dengan anggaran Rp.150 juta dan di RT 01 RW 06 Guo sebesar Rp 50 juta ternyata tidak dapat dilaksanakan.

Hal itu kata Muzni, karena pengakuan dari dinas terkait sendiri yang setelah melaksanakan lelang tender untuk paket nomor 11 itu pada perusahaan/ pihak ketiga (rekanan, red), namun dari hasil lelang itu ternyata pemenang lelang diketahui ternyata  kontraktor yang sudah black list. Sementara perusahaan atau pihak ketiga lainnya yang ikut dalam lelang saat itu pada urutan ke dua dan selanjutnya mengundurkan diri tidak bisa melaksanakan pengerjaan.

"Kejadian ini tentu sangat kita sayangkan sekali, kenapa perusahaan yang sudah black list masih diikut sertakan juga dalam proses lelang. Ini kan jelas ada permainan sehingga terjadi Silpa yang lumayan besar pada paket No 11 ini," kata Sekretaris Fraksi Gerindra ini, Senin(30/10).

Saya selaku anggota di DPRD Padang di tahun 2017 ini ada dana pokir sebesar Rp.1,5 miliar, inilah yang akan kita perjuangkan di dapil II Kecamatan Kuranji - Pauh melalui kegiatan reses agar bisa terciptanya pembangunan yang merata melalui pokir tersebut.

Muzni juga  mengungkapkan bahwasanya pokir di 2018 nanti meningkat sebesar Rp.2,5 miliar." Untuk itu saya tidak menginginkan lagi kejadian serupa terulang lagi, apalagi di 2018 anggaran cukup besar, " tegas Muzni Zen yang akrab disapa Ajo ini.

"Selain itu disampaikan, untuk 2017 ini apirasi atau pokirnya sudah terealisakan sekitar 85 persen. Namun memang masih ada yang belum terealisasikan. Untuk itu dia berharap kepada masyarakat di Dapil nya khususnya pada warga RT 02 RW 06 Lapau Munggu Kelurahan Kuranji dan di RT 01 RW 06 Guo agar bersabar, karena untuk realisasinya memang ada permasalahan dari dinas terkait akibat hasil lelang tak bisa dilaksanakan. Semoga di 2018 dapat dilaksanakan kembali , " ungkap politisi Gerindra ini.

Sementara Kabid Perumahan, Norman mengakui bahwa untuk paket nomor 11 itu sudah dilaksanakan lelangnya, bukan berarti gagal tender. Sudah didapat pemenang dari rekanan namun rekanan yang menang lelang saat itu ternyata adalah kontraktor yang sudah masuk daftar hitam (Black list,red). 

Setelah hasil lelang itu pihak pemenang yang diketahui Black list tersebut tidak dapat mengerjakan tender di paket nomor 11. Dan sementara rekanan yang masuk dalam daftar cadangan dalam lelang itu mengundurkan diri. "Makanya untuk pelaksanaan paket nomor 11 ini tidak bisa dilaksanakan, dan satu lagi karena waktu yang tinggal sudah sangat singkat dipenghujung tahun, " ungkapnya.(Im7)

Esa: Memiriskan Jalan Sungai Baluik Kelurahan Balai Gadang Koto Tangah Belum Tersentuh Pemko

Esa: Memiriskan Jalan Sungai Baluik Kelurahan Balai Gadang Koto Tangah Belum Tersentuh Pemko

Info Positif On Senin, Oktober 30, 2017

Anggota DPRD Padang H.Maidestal Hari Mahesa Menelusuri Jalan perkampungan Palanta Kanduang Sungai Baluik Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah

Infonusantara(PADANG) - Anggota DPRD Kota Padang H. Maidestal Mahesa menelusuri daerah perkampungan Palanta Kanduang Sungai Baluik Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu, 29 Oktober 2017.

Dengan diboncengi sepeda motor oleh Aziz RB, Ninik Mamak setempat, Haji Maidestal Mahesa melihat langsung kondisi kampung tersebut. Sepanjang perjalanan, Aziz RB menceritakan kondisi jalan di daerah tersebut yang masih perawan alias belum tersentuh aspal beton. 

"Awalnya saya mendapat telepon dari tokoh masyarakat, dan ninik mamak dari Kelurahan Balai Gadang tersebut, Pak Aziz RB dan Pak Tanius Zubir. Mereka ingin bersilaturahmi dan curhat dengan saya," kata Mahesa, anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Padang ini. 

Kepada Haji Maidestal Hari Mahesa, mereka mengaku nagarinya tidak terperhatikan oleh Pemerintah Kota Padang. Terutama kondisi jalan, sarana pendidikan, mulai dari SD, dan SMP yang cukup memprihatinkan. 

"Melihat kondisi yang sangat memiriskan ini H. Maidestal Hari Mahesa minta kepada pemko agar tidak hanya mempercantik dan memulas pusat kota saja, tetapi juga memperhatikan masyarakat kita yang berada dipinggiran kota. Kondisi jalan di sini masih sangat parah, pemko agar melakukan pembangunan merata bukan di pusat kota saja, kawasan wisata saja"  ujarnya.

Dikatakan H. Maidestal Hari Mahesa, panjang jalan di daerah tersebut sekira sepanjang  3,5 KM. Jalan tersebut sudah dibuka sejak tahun 1980, namun ironisnya sampai saat ini belum pernah tersentuh aspal atau cor beton.

"Sepanjang jalan tadi, dengan berboceng sepeda motor, saya mendengarkan keluhan tokoh masyarakat di sini. Kondisi yang sangat memilukan. Misalnya saja jika ada warga yang sakit, maka warga terpaksa putar otak membawanya ke luar daerah tersebut dan mengantarnya ke rumah sakit," ungkap Ketua DPC PPP Kota Padang.

Ikut dalam rombongan Haji Maidestal Hari Mahesa segenap pengurus DPC PPP Kota Padang.(Im7)

Peringati HSP : Wawako Emzalmi dan Wahyu "Isi Kemerdekaan Dengan Kegiatan Positif dan Generasi Muda Berkarya"

Peringati HSP : Wawako Emzalmi dan Wahyu "Isi Kemerdekaan Dengan Kegiatan Positif dan Generasi Muda Berkarya"

Info Positif On Senin, Oktober 30, 2017

Wawako Emzalmi dan Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Irmana Putra Pada Peringatan HSP di Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara

Infonusantara(PADANG) - Wakil Wali Kota Padang H. Emzalmi Zaini dan Wakil Ketua DPRD Kota Padang H.Wahyu Irmana Putra hadiri Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-89 tahun 2017 yang digelar pemuda dan warga Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu (29/10) malam.

Antusias pemuda dan warga setempat terlihat dalam menyambut kehadiran Wakil Walikota Padang Emzalmi dan Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra yang juga Ketua DPD Golkar Kota Padang ini. Karena diketahui kedua tokoh Kota Padang ini memang sangat dikenal merakyat dan disegani di daerah tersebut. Kehadiran kedua tokoh ini sangat dinanti-nanti oleh para pemuda, tokoh masyarakat dan warga. 

"Dalam kesempatan itu Emzalmi menyampaikan, kami dari Pemerintah Kota Padang mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh pemuda dan warga Alai Parak Kopi. Ini kegiatan yang positif dan mendorong kreatifitas generasi muda dalam menyambut Hari Sumpah Pemuda ke-89 tahun ini," sebut Wawako Emzalmi dalam sambutannya.

Pada kesempatan itu, wawako mengingatkan kembali arti Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada 28 Oktober 1928 oleh perwakilan pemuda dari seluruh pelosok Nusantara. Makna pentingya, ujar wawako, adalah pemuda mencetuskan persatuan Indonesia di tengah-tengah kebhinekaan bangsa ini.

"Tugas kita generasi sekarang adalah menjaga kedamaian Indonesia, dan menjaga kemerdekaan republik ini yang sudah susah payah direbut dari tangan penjajah. Jangan rusak negeri ini dengan adu domba sesama anak bangsa," tegas wawako.

Tak lupa dalam kesempatan itu Emzalmi mengajak seluruh generasi muda untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan yang positif. Sebagai generasi penerus mari kita melajutkan cita cita pemuda pemudi yang merintis kemerdekaan  jauhi diri dari pengaruh narkoba dan pergaulan bebas 

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra mengajak generasi muda untuk selalu berkarya untuk negeri dengan hal-hal yang positif. 

"Pemuda adalah harapan bangsa. Jika pemuda rusak, maka rusaklah negeri ini. Maka untuk itu, saya mengajak generasi muda untuk berkarya mengisi kemerdekaan negeri ini. Mari kita berkarya untuk bangsa," tegasnya.

(Im7/by/zul)

Alex Indra Lukman dan Desri Kunjungi Pondok Pesantren MTI Batang Kabung

Alex Indra Lukman dan Desri Kunjungi Pondok Pesantren MTI Batang Kabung

Info Positif On Minggu, Oktober 29, 2017

Kunjungan Alex Indra Lukman dan Desri Ayunda di Pondok Pesantren MTI Batang Kabung Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Sumatera Barat

Infonusantara(PADANG) --Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjungan, Alex Indra Lukman mengunjungi Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Batang Kabung, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 28 Oktober 2017.

Pada kesempatan itu, Alex Indra Lukman didampingi oleh bakal calon Wakil Wali Kota Padang Desri Ayunda, dan Ketua Fraksi Persatuan Bangsa (Gabungan PDIP-PKB) DPRD Kota Padang Wismar Panjaitan.

Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Pimpinan Pesantren MTI Batang Kabung, Buya Idris dan segenap penurus yayasan serta ustad pengajar di pesantren tersebut. 

"Insha Allah di pesantren ini akan dibangun rusunawa untuk asrama para santri. Rencananya akan dibangun dua lantai, sesuai dengan perencanaan pihak pesantren," ungkap Alex Indra Lukman di sela-sela kunjungan. 

Sementara itu, Desari Ayunda sebagai Anak Nagari Koto Tangah mengatakan, rusunawa tersebut sangat penting artinya bagi pondok pesantren tersebut. Pasalnya, asrama yang ada kondisinya sangat memprihatinkan dan dihuni sekitar 200 orang santri.

"Keberadaan pesantren ini sebagai pusat keilmuan Islam sangat penting untuk mendidik anak kemenakan dan generasi muda Islam dalam mengkaji, mempelajari, dan mendalami ilmu agama, sehingga kedepannya di kota ini akan lahir generasi muda yang berpegang teguh pada ajaran agama," ujarnya.

Ia mengatakan, generasi muda yang memahami ajaran agamanya dengan baik, kelak akan menjadi pemimpin di negeri ini. Bekal ilmu agama yang mereka miliki akan menjadikan mereka nantinya pemimpin yang berakhlak dan bermoral.

"Mereka adalah generasi muda harapan bangsa. Mereka tak hanya mempelajari Islam melalui buku-buku agama, tetapi langsung meneguknya dari kitab-kitab klasik di bawah bimbingan para buya dan ustad di pesantren ini," ungkapnya.

(Im7/by/zulpili)

Desri Ayunda: Salawat Dulang Budaya Tradisional Kita Jangan Sampai Tenggelam Dimakan Zaman

Desri Ayunda: Salawat Dulang Budaya Tradisional Kita Jangan Sampai Tenggelam Dimakan Zaman

Info Positif On Minggu, Oktober 29, 2017

Desri Ayunda,Hadiri Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-89 di Sungai Bangek Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Dimeriahkan Dengan Pertunjukan Salawat Dulang

Infonusantara (PADANG)-- Kecintaan kepada Rasulullah SAW dan agama Islam diluapkan oleh generasi muda dan masyarakat Sungai Bangek Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Sumatera Barat dalam setiap momen. Kali ini penampilan Salawat Dulang digelar melalui momen peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-89 tahun 2017.

Salawat Dulang adalah salah satu tradisi kesenian Islam di Ranah Minang. Salawat Dulang merupakan media untuk mensyiarkan agama Islam ke tengah-tengah masyarakat, terutama menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah SAW dan keluarganya. 

Acara kesenian itu dihadiri oleh tokoh masyarakat Koto Tangah, Desri Ayunda yang juga bakal calon Wakil Wali Kota Padang pada Pilkada 2018, berpasangan dengan bakal calon Wali Kota Emzalmi Zaini yang saat ini masih menjabat Wakil Wali Kota Padang. 

"Saya mengapresiasi generasi muda di daerah ini. Momen peringatan Hari Sumpah Pemuda diisi dengan kesenian Islam dan selalu berupaya membangkit budaya leluhur kita di zaman moderenisasi seperti sekarang ini," ujar Desri, Sabtu (28/10) malam.

Desri juga mengatakan saat ini generasi muda tidak begitu peduli dengn tradisi nenek moyangnya. Mereka sibuk dengan HP Android masing-masing, tenggelam di dunia maya, sehinga silaturrahmi dan beradaptasi sudah memudar diantara mereka.

"Mereka duduk satu meja, tetapi mereka tidak saling berkomunikasi. Kalau ini tidak segera kita atasi dengan bijak, bakal berdampak buruk bagi perkembangan generasi muda kita," katanya.

Untuk itu, sekali lagi Desri Ayunda mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada generasi muda dan masyarakat Sungai Bangek yang telah membangkitkan budaya Islam dan budaya leluhur Ranah Minang.

"Membagkit budaya dan tradisi sesuai dengan adat istiadat kita, ini langkah yang tepat sekali dilakukan generasi muda Sungai Bangek. Jangan sampai budaya tradisional kita tenggelam dimakan zaman," ujarnya. 

Salawat Dulang merupakan salah satu budaya Minang yang bernuansa Islam dan perlu dilestarikan dan menurut hemstnya perlu diprogramkan secara rutin, sehingga bisa lebih memasyarakat, khususnya untuk kaum muda dan remaja.

"Kegiatan ini bisa saja digelar dalam berbagai momen, begitu juga dalam rangka menyambut tahun baru Islam dan menyambut atau memperingati Hari Sumpah Pemuda tentu sangat positif, seperti sekarang ini. Mari kita kembangkan di Kota Padang ini, bukan di sini saja. Kedepannya, kita perlu merangkul ninik mamak, dan alim ulama untuk melestarikan budaya leluhur kita ini," ujarnya. 

Pada kesempatan itu, Desri Ayunda juga menghimbau semua pihak untuk memperhatikan pergaulan generasi muda, sehingga mereka tidak terjerumus ke pergaulan bebas yang dapat merusak masa depat mereka.

"Ini perlu perhatian serius semua pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, ninik mamak, alim ulama dan orang tua agar anak kemenakan kita dapat terhindar dari pergaulan bebas. Mereka harus diarahkan kepada pengenalan tradisi dan agamanya, apalagi masyarakat Minang terkenal sebagai masyarakat yang agamis," pungkasnya.

Pada acara tersebut, Panitia Pelaksana menghadirkan group Salawat Dulang Panah Arjuna yang berasal dari Kota Padang Panjang.

(Im7/by/zul)

Wahyu: Peringati HSP "Generasi Muda Harus Ber-SDM Hadapi Kemajuan Zaman"

Wahyu: Peringati HSP "Generasi Muda Harus Ber-SDM Hadapi Kemajuan Zaman"

Info Positif On Sabtu, Oktober 28, 2017

Wakil Ketua DPRD Padang Bersama Generasi Muda Forki Sumbar 

Infonusantara(PADANG)- Indonesia adalah negara Pancasila. Semua agama dan suku yang beragam itu diikat dengan idiologi Pancasila. Jadi, kalau ada pihak-pihak yang ingin mengganti Pancasila, harus dilawan. Disinilah peran generasi muda, merawat kebhinekaan itu dan menjaga Pancasila sebagai idiologi bangsa. Jangan sampai Pancasila diganti oleh paham-paham yang bertentangan dengannya.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, H. Wahyu Iramana Putra mengingatkan agar generasi muda negeri ini, terutama generasi muda Kota Padang untuk menjadi pemersatu bangsa. "Tentu kita sangat prihatin melihat kondisi bangsa kita saat ini. Dengan mudahnya diadu domba oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa ini," ujarnya,Jumat, (27/10).

Padahal, saat para pemuda Indonesia dari berbagai pelosok Nusantara mencetuskan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 lalu, kemajuan teknologi dan informasi tidak sepesat hari ini. Tapi mereka mampu berkumpul dan berkomunikasi dalam merumuskan Sumpah Pemuda sebagai perekat bangsa ini.

"Harusnya pemuda sekarang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk kemajuan bangsa ini. Jangan mudah menyebar informasi hoax yang menyesatkan. Apalagi terhadap kelompok lain yang berbeda akidah atau keyakinan dengan mereka," pungkasnya.

Wahyu mencontohkan, di Ambon, rasa persaudaraan berbeda agama itu justru terajut. Orang Islam yang akan membangun masjid, justru yang mengerjakan semuanya orang kristen. Sebaliknya, orang kristen yang membangun gereja, yang mengerjakan adalah umat Islam.

"Saat ini saya di Ambon, Maluku. Saya melihat kerukunan antara umat Islam dan kristen terjalin dengan baik. Jika ada yang membangun masjid, maka yang mengerjakan semuanya orang kristen, tak boleh orang Islam. Begitu juga sebaliknya, jika ada orang kristen bangun gereja, yang mengerjakan umat Islam, tak boleh orang kristen," terangnya.

Ia menegaskan, Indonesia adalah negara Pancasila. Semua agama dan suku yang beragam itu diikat dengan idiologi Pancasila. Jadi, kalau ada pihak-pihak yang ingin mengganti Pancasila, harus dilawan.

Ia mengharapkan generasi muda kota Padang jangan hanya menguasai bahasa Minang dan bahasa Indonesia, tapi juga harus menguasai bahasa asing.

"Persiapkan SDM generasi muda kita dalam menghadapi kemajuan zaman. Apalagi perdagangan bebas ASEAN sudah dimulai. Apalagi perdagangan bebas ASEAN sudah dimulai, " pungkas Ketua DPD Partai Golkar Kota Padang ini.(Im7)

Esa : Pemuda Harus Bangkit, Tunjukkan Jati Diri Sebagai Bangsa Indonesia.

Esa : Pemuda Harus Bangkit, Tunjukkan Jati Diri Sebagai Bangsa Indonesia.

Info Positif On Sabtu, Oktober 28, 2017

H.Maidestal Hari Mahesa, Ketua DPC PPP Kota Padang dan Anggota DPRD Kota Padang.

Infonusantara (PADANG) - Politisi muda H. Maidestal Hari Mahesa anggota DPRD Kota Padang yang juga selaku Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Padang mengimbau generasi muda agar jangan menjadi corong kelompok yang ingin menghancurkan kedamaian dan kebangsaan Indonesia.

"Pada momentum Sumpah Pemuda ini, saya ingin menghimbau agar generasi muda jangan menjadi "corong" orang atau kelompok tertentu yang ingin menghancurkan kedamaian dan kebangsaan kita," ujar politisi muda dari Fraksi PPP Dprd Padang ini,Sabtu(28/10)

Esa mengatakan, apalagi disaat sekarang ini merupakan zaman atau era informasi teknologi, dimana orang dengan mudah mengakses informasi dari mana saja, termasuk melalui media sosial facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. 

"Di zaman atau era IT ini, jangan mudah terhasut. Kita pemuda harus sebagai penyejuk, disaat sebagian orang tua atau pun pemuda terhasut dan terpengaruh oleh berita kebencian, fitnah apalagi hoax. Kita harus jeli menjaring berita," ujarnya.

Melalui momentum Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-89 tahun 2017 ini, Hesa mengajak pemuda untuk bangkit, menunjukkan jati diri sebagai bangsa Indonesia. 

"Dengan momentum Hari Sumpah Pemuda, Bangkitlah Pemuda..!! Pemuda Bangkit..!! Tunjukkan jati diri, karya, bhakti untuk negeri dan nagari ..!!!" tegas politisi muda ini.

Menurutnya, pemuda jangan hanya menjadi penonton dan berkicau di luar sana. Pemuda jangan disibukan lagi dengan hal yang tidak berguna. Jangan cuma menjadi penonton dan berkicau di luar sana. 

Saatnya pemuda harus bisa tunjukkan hasil karya di semua lini. Apakah itu sosial, kemasyarakatan, pemerintahan, pendidikan, dan karya nyata lainnya untuk bangsa...!!!" ujarnya dengan semangat.

"Alhamdulillah, Esa mengakui sebenarnya saat ini banyak pemuda yang ingin dan telah menampakan jati dirinya. Untuk itu jangan sia-siakan waktu dan momentum yang ada. Banyak tokoh muda yang sudah berkarya, baik dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota, propinsi, bahkan sudah ada di tingkat nasional," ungkapnya mengakhiri. (Im7/by)

''Peringati HSP Ke-89'', Desri Ayunda: Jangan Sampai Kebhinekaan Indonesia Dipecah Belah

''Peringati HSP Ke-89'', Desri Ayunda: Jangan Sampai Kebhinekaan Indonesia Dipecah Belah

Info Positif On Sabtu, Oktober 28, 2017

Desri Ayunda Menyerahkan Bantuan Kepada Panitia Pelaksana Jalan Santai di Indarung Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang

Infonusantara(PADANG) -Desri Ayunda melepas kegiatan gerak jalan santai yang digelar PT Defni di Jalan Raya Indarung Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 28 Oktober 2017.

"Alhamdulillah, kita dapat berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan gerak jalan santai yang digelar PT Defni. Terimakasih kepada Buk Syahraida dan Pak Edi Bahar yang telah mengundang saya membuka acara ini," ungkap Desri Ayunda bakal calon Wakil Wali Kota Padang ini.

Menurut Desri,  gerak jalan santai tersebut memiliki makna penting karena dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-89 tahun 2017.

"Kita harus kembali mengingat pada tanggal 28 Oktober 1928, para perwakilan pemuda Indonesia dari pelosok Nusantara menyatakan tekad bertumpah darah satu, tanah Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia," ujar Desri. 

Tekad itu, kata Desri, merupakan wujud persatuan yang dideklarasikan oleh pemuda Indonesia dari latar belakang yang beragam. Tak hanya beragam secara etnis, dan bahasa, tetapi juga agama. 

"Itulah wujud kebhinekaan yang dicetuskan pemuda kita. Kita harus rawat itu, jangan sampai kebhinekaan yang menjadikan bangsa ini kuat diobok-obok oleh sekelompok orang yang ingin memecah belah negeri ini," tegasnya.

Sementara Edi Bahar selaku panitia mengatakan, gerak jalan santai tersebut diadakan dalam rangka memperingati HSP 89 tahun 2017. Kegiatan tersebut digelar PT Defni, dan diikuti ratusan peserta.

"Gerak jalan santai ini diikuti karyawan dan masyarakat. Semoga melalui acara ini, rasa persatuan antar anak bangsa terus terjalin," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Desri Ayunda juga menyerahkan bantuan kepada panitia pelaksana demi suksesnya acara tersebut.(Im7/by)

Emzalmi Tegaskan Pentingnya Pendidikan Karakter Sejak Usia Dini

Emzalmi Tegaskan Pentingnya Pendidikan Karakter Sejak Usia Dini

Info Positif On Sabtu, Oktober 28, 2017

Wakil Wali Kota Padang, Haji Emzalmi Zaini memberikan kata sambutan pada acara penutupan pelatihan Guru TK dan Paud se Kecamatan Padang Selatan

Infonusantara(PADANG) - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Soal pendidikan karakter sejak usia dini ini merupakan salah satu program yang didorong oleh Presiden RI, Joko Widodo.

Terkait Pendidikan Karakter Sejak Usia Dini ini Wakil Walikota Padang H.Emzalmi Zaini menegaskan, ini adalah tugas yang kita emban semua, bagaimana menciptakan pendidikan karakter kepada anak sejak usia dini. Terutama tugas itu terletak di pundak Guru-guru PAUD," ujar Emzalmi pada acara penutupan pelatihan Guru TK dan Paud se Kecamatan Padang Selatan, baru-baru ini. 

Sebagai Wakil Wali Kota Padang, H.Emzalmi Zaini menegaskan pentingnya pendidikan karakter sejak usia dini. Apa lagi praktik pendidikan karakter dan pendidikan saintifik sukses membangun akhlak, daya pikir kritis, dan kreatifitas anak - anak kita sejak usia dini," ujar Wawako.

Ia mengatakan, kecerdasan anak sangat diperlukan, tapi kalau tak diseimbangkan dengan budi pekerti, nilai-nilai karakter yang baik, kecerdasan itu tidak ada gunanya sama sekali.

"Ini adalah tugas kita bersama dalam menyiapkan generasi bangsa. Kita  bisa saling bekerjasama membangun bangsa ini. Pembentukan sekaligus penguatan karakter yang baik harus benar-benar dilakukan sedini mungkin, seperti di Paud," ungkap putra Pauh IX Kecamatan Kuranji ini.

(Im7/by/dedi)

Pemko Harus Segera Tagih Royalti Dari PT CSR Pengelola SPR Padang

Pemko Harus Segera Tagih Royalti Dari PT CSR Pengelola SPR Padang

Info Positif On Rabu, Oktober 25, 2017

Gedung Sentral Pasar Raya (SPR) Padang

InfoNusantara (PADANG) - Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra mengatakan, penunggakan royalti PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) sebagai pengelola Sentral Pasar Raya (SPR) telah merugikan keuangan daerah. Selama ini dinilai tidak ada etika baik dari pihak pengelola SPR yang sudah bertahun - tahun belum mampu menepati janjinya.

Oleh karena itu, Pemko Padang harus segera menagih hutang PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) berupa royalti atau kontribusi tersebut yang sudah ada kesepakatan dalam perjanjian kerja sama. Hal Ini harus segera di ingatkan karena ini sudah mau memasuki akhir tahun, " kata Wahyu, Rabu (25/10) 

“PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) harus membayar royalti sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama antara Pemko Padang dengan PT Cahaya Sumbar Raya (PT CSR) kepada Pemko Padang. Kewajiban itu harus dilaksanakan. Jika tidak hentikan saja SPR itu kalau tidak ada etika baiknya," tegas Wahyu. 

Lebih jauh ia mengatakan, sesuai dengan temuan BPK RI tentang adanya tunggakan royalti yang tidak dibayarkan oleh PT Cayaha Sumbar Raya (PT CSR) hingga bertahun –tahun, untuk itu Pemko melalui Dinas Perdagangan diminta harus tegas untuk menagih royalti yang harus dibayarkan oleh PT Cahaya Sumbar Raya (CSR) itu. 

PT Cayaha Sumbar Raya (PT CSR) harus segera mungkin membayar royalti tersebut kepada Pemko Padang karena itu sudah menjadi bagian dari PAD Kota Padang. Jika itu tidak dilakukan Pemko Padang, katanya menambahkan, maka ini akan menjadi kerugian besar untuk kota Padang.

Ada sekitar 240 petak toko, yang harusnya royalti diterima Pemko Padang tapi sampai kini tidak jelas. Apa yang dilakukan oleh SPR, adalah melecehkan dan tidak meng­hargai kewibawaan Pemko Padang. Jika tidak ada kejelasannya meminta agar di­putus­kan kontrak dengan SPR karena sudah merugi­kan Pemko Padang,” tegasnya.

"Apalagi saat ini kata Wahyu, pihak PT CSR dalam pengurusan IMB untuk menambah  bangunan SPR tersebut. Jika dalam hal ini tidak ada ketegasan maka saya bisa mengatakan bahwa Kota Padang ini akan dijual oleh investor, sementara apa yang di dapat oleh Pemko sendiri," sebut politisi Golkar ini.

"Pemko Padang harus menagih tunggakan royalti yang belum dibayarkan PT CSR kepada pemko bagaimana pun caranya. Jika PT CSR tetap tidak mempunyai itikad baik untuk membayarnya, Pemko Padang berhak memperkarakan perusahaan tersebut," ungkapnya.

"Sementara Kepala Dinas Perdagangan, Endrizal mengatakan, dari pihak PT Cayaha Sumbar Raya (PT CSR) setiap tahunnya harus membayarkan sebesar USD77,178 atau kurang lebih sekitar Rp 1 miliar setahun, sebagai­mana disepakati dalam perjanjian kerja sama yang pembayarannya paling lambat tiap tanggal 5 Desember setiap tahunnya. Dan pihak SPR sudah ada melakukan pembayaran atau telah melakukan pengangsuran hutangnya," kata Endrizal.

Kemudian terkait pembangunan tahap II bangunan SPR, saat ini memang sedang mengurus IMB nya. Juga katakan dengan dibangunnya bangunan tahap II ini nanti nya akan lebih menguntungkan pemko, karena nantinya disana juga sekaligus akan membangun fasilitas umum yakni terminal angkutan kota (angkot,red) untuk trayek arah Utara dan akan mengakomodir pedang - pedagang yang ada disana, " ungkapnya.(Im7)