PILIHAN REDAKSI

Sharing Bersama Kadus, Babinramil 01 Sikabaluan Bahas Peningkatan Ekonomi Warga

INFO|MENTAWAI - Aktivitas pemberdayaan kepada masyarakat menjadi sebuah kegiatan rutinitas yang di lakukan aparat teritorial yang berada di...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

Pelayanan Publik Makin Tinggi, Wawako Motivasi Peningkatan Kerja ASN
Selasa, Februari 14, 2017

On Selasa, Februari 14, 2017



Infonusantara.PADANG - Di Kota Padang setelah Kecamatan Padang Timur, Lubuak Begalung (Lubeg) adalah kecamatan ketiga dikunjungi Wakil Walikota Padang Ir.H.Emzalmi, MS.i memberikan arahan dalam rangka pelayanan publik serta memotivasi dan peningkatan kinerja ASN. Kegiatan arahan dari pemimpin kota tercinta ini dilaksanakan di aula Kecamatan Lubeg, diikuti 15 Lurah, para staf, kepala UPTD Pendidikan dan Kepala Sekolah, Selasa (14/2).

Wakil Walikota Padang Ir.H. Emzalmi memberikan motivasi, pencerahan dalam rangka peningkatan kinerja ASN, sebagai pelayan dari kepentingan publik. Kenapa hal ini penting, karena tuntutan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan semakin tinggi. Pemko Padang telah berupaya mengakomodir dari berbagai kebutuhan masyarakat, paling tidak program lima tahun ini yang telah dimulai semenjak tahun 2014 lalu hingga 2019 mendatang, kesemua itu tertuang dalam RPJMD yang dikenal dengan 10 Program Unggulan (Progul).

Selain itu sambungnya, juga yang  berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan dibidang ekonomi kerakyatan, Sosial kemasyarakatan dan budaya. Dan yang tak kalah penting adalah pelayanan dibidang publik.

Wawako H. Emzalmi juga menjelaskan bahwa dalam 10 Progul itu hanya empat kelompoknya, pertama infrastruktur fisik dan lingkungan, kedua budaya dan sosial kemasyarakatan,ketiga ekonomi kerakyatan, termasuk investasinya. Ke empat adalah pelayanan publik. Kemudian juga telah direalisasikan program dan kegiatan betonisasi jalan lingkungan, keagamaan, dibidang sosial budaya dan kemasyarakatan, termasuk penggulangan kemiskinan, pengangguran, mendorong swadaya masyarakat, peran serta dunia usaha, pengembangan dunia pariwisata, pendidikan dan kesehatan.

Kemudian ada inovasi terhadap upaya memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dan prilaku serta sikap mental, apakah "lamak dek awak katuju dek urang, tau raso jo pareso, tagang bajelo kandua badantiang, manuruik alua patuik jo mungkin, indak patuik dialua. Alua itu garis (aturan/perda) patuik jo mungkin itu adalah pertimbangan". Sepanjang semua itu telah menurut aturan, kemudian dipertimbangan kebijakan yang didasari aturan yang jelas, maka tanyalah pada hati nurani. Apakah yang dilakukan sudah sesuai dengan kata hati nurani. Kalau kata hati sudah benar, itulah yang benar, sebut Emzalmi.

Maka kita harus mentaati peraturan yang ada, jangan lagi lakukan pungli, korupsi, penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Jauhi peraturan yang melanggar aturan . Dan jadikan hal ini persepsi yang sama di Kecamatan Lubeg hingga pada 15 kelurahannya.

Masalah pelayanan publik, tak perlu lagi dibahas, karena telah dilakukan ASN di lingkungan Kecamatan Lubeg, jika masih terasa kurang baik diperbaiki sehingga dirasakan masyarakat kesenangan pelayanan yang disuguhkan kepada mereka. Kini yang perlu disampaikan dan diulangi kembali tentang strategi pimpinan dalam perbaikan kinerja pelayanan publik. Sebenarnya semua ASN, paling tidak memiliki potensi pimpinan, hanya tidak dikembangkan.

Sebenarnya, kata Wawako H. Emzalmi kepemimpinan adalah faktor penentu utama untuk mempertahankan hasil kinerja organisasi yang unggul.Memfokuskan organisasi ke arah pemberian kepuasan publik/pelanggan. Dan menerapkan konsep kepemimpinan strategis untuk memperkuat kinerja, serta bisa melahirkan peyanan yang baik dirtasakan masyarakat.

Sedangkan kunci peningkatan kualitas pelayanan (hospitality) itu memiliki pengetahuan, kebanggaan, kemampuan, penampilan, komitmen dan usaha keras. Pelayanan publik dalam pemerintahan yang baik harus memenuhi standarisasi kualitasnya. Pelayanan publik harus berfungsi untuk mengurangi (bahkan menghilangkan) kesenjangan, dan menemui sasarannya. Dan pelayanan yang diberikan juga harus mendekatkan birokrasi dengan masyarakat.

Sedangkan Camat Lubeg Rosail Akhyar menyampaikan, bahwa kecamatan yang dipimpinnya, memiliki luas wilayahsekitar 30,91 km 2 terdiri dari 15 kelurahan, Gurun Laweh/lawas, Lubuk Begalung, Banuaran, Tanjung Aur/tanjuang Aua, Batang Taba Nan Xx, Parak Laweh Pulau Air Nan Xx, Pitameh Tanjung Saba Nan Xx, Tanah Sirah Piai Nan Xx, Cengkeh/cangkeh Nan Xx, Kampung Baru Nan Xx, Kampung Jua Nan Xx, Pagambiran Ampulu (pangambiran Ampalu) Nan Xx, Gates Nan Xx, Koto Baru, Pampangan Nan Xx. Untuk diharapkan kepada seluruh ASN dapat mengikuti dengan abaik arahan dari Wakil Walikota Padang H. Emzalmi. Jika kurang faham dan belum mengerti bisa ditanyakan dalam pertemuan ini.(im7/Bustam).

Pemko Padang Cari Alternatif Sementara Untuk Segera Perbaiki Bendungan Irigasi Koto Tuo.
Selasa, Februari 14, 2017

On Selasa, Februari 14, 2017



Infonusantara.PADANG – Bendungan irigasi Koto Tuo di Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto (KPIK), Kecamatan Koto Tangah yang sempat jebol beberapa bulan lalu rencananya segera diperbaiki. Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah terlihat bersama pihak Dinas PU Sumbar, tim Balai Wilayah Sungai Sumatera V tengah meninjau bendungan setinggi 3,5 meter itu, Selasa (14/2) siang.

Walikota mengatakan, pemko sangat menyambut adanya rencana pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera V dan Dinas PU Sumbar yang akan merehabilitasi bendungan Koto Tuo dalam waktu dekat. Apalagi baru-baru ini sudah dimulainya penanaman padi serentak dalam rangka untuk ketahanan pangan, maka itu untuk sementara waktu perlu upaya-upaya alternatif agar tidak terancamnya masa tanam yang telah dimulai.

“Untuk pengatasan sementara, kita akan melakukan upaya alternatif seperti mengoptimalkan sumber aliran air dari atas sungai Aia Dingin, Kelurahan Balai Gadang. Di samping itu Dinas Pertanian juga akan menyediakan mesin pompa air untuk menambah ketersediaan debit airnya nanti,” terang Mahyeldi di sela peninjauan.

Disebutkannya, untuk pengerjaan rehabilitasi bendungan tersebut, diketahui akan dimulai oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera V pada Maret ini yang sekarang sedang proses tender.

"Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Karena ketersediaan air sangat diperlukan bagi beberapa hektare persawahan dan peternakan warga di sini," imbuhnya.

Sementara itu Ketua LPM KPIK Hafardi yang juga mewakili Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Koto Tuo jalur kiri menyebutkan, mewakili masyarakat setempat sangat menyambut rencana perbaikan Bendungan Irigasi Koto Tuo dalam waktu dekat.

“Bendungan ini terakhir jebol pada pertengahan 2016 lalu. Setelah itu setidaknya seluruh daerah yang memanfaatkan irigasi bendungan tersebut kekurangan air untuk keperluan sehari-hari. Terutama sekali berdampak terhadap 1.034 hektare lahan persawahan dan peternakan warga," tuturnya. (im7/David)

Berikut Tanggapan Emnu Azamri Terkait Postingan di WA Grop DPRD Padang.
Senin, Februari 13, 2017

On Senin, Februari 13, 2017


Emnu Azamri Anggota DPRD Padang Fraksi Gerindra
Infonusantara.PADANG -Terkait postingan gambar yang diunggah politisi Partai Gerindra DPRD Padang ke WA Group DPRD Padang, Senin(13/2) pagi, yang telah dilaporkan ke Mapolresta Padang. Berikut tanggapan Ketua DP PDI Perjuangan

Anggota DPRD Padang, Emnu Azamri ketika dikonfirmasi dari Padang mengatakan dirinya mengaku tidak tahu siapa yang mengirim foto tersebut untuk pertama kali. Mendapat foto tersebut dirinya langsung mengirimkan ke grup whatsapp DPRD Padang

"Dikatakan, dirinya kaget mendapatkan gambar tersebut lalu mengirimkan hal tersebut ke grup dengan harapan agar tindakan ini tidak terjadi," kata Emnu.

Ia menyebutkan dirinya tidak memiliki niat buruk ketika mengirim gambar tersebut, mungkin mereka salah paham dengan gambar yang dirinya kirim.

"Kalau saya berniat menjelekkan partai tersebut tentu bukan ke grup whatsapp saya kirimkan tapi ke facebook yang lebih luas jangkauannya," jelasnya.

Dia mengatakan menyayangkan pelaporan tersebut, kalau memang hal ini merupakan sebuah tindakan pencemaran, sebaiknya di proses secara internal dulu melalui badan kehormatan.

"Namun kalau sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, saya hanya bisa menunggu panggilan dan memberikan keterangan nantinya," ujar anggota fraksi Gerindra DPRD Padang.

Kapolresta Padang Kombes Pol Chairul Aziz membenarkan adanya pelaporan dari PDI Perjuangan melalui Iswanto Kwara. Laporan tersebut berupa adanya dugaan pencemaran nama baik partai yang menggunakan logo dari organisasi terlarang.

"Hal ini merupakan hak pelapor dalam melaporkan ini, kami akan lakukan penyelidikan apakah hal ini masuk ke dalam ranah pidana atau tidak," kata dia.

Saat ini pihaknya langsung meminta laporan dari pelapor, kemudian para saksi yang meliat langsung postingan tersebut nantinya juga akan dipanggil untuk memberikan keterangan.

"Selain  itu kami juga akan memanggil ahli dalam menyelidiki gambar ini dan perbuatan terlapor," kata dia.

Apabila memang benar terjadi pencemaran nama baik maka pelaku akan diancam dengan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman kurungan penjara diatas lima tahun.(im7/MRnst)

Albert : Sangat Sayangkan Apa Motif Kader Gerindra Berbuat Demikian.
Senin, Februari 13, 2017

On Senin, Februari 13, 2017


Albert Hendra Lukman Ketua DPC PDIP Padang
Infonusantara.PADANG - Terkait postingan gambar yang diunggah politisi Partai Gerindra DPRD Padang ke WA Group DPRD Padang, Senin(13/2) pagi, Alber Hendra Lukman Ketua DPC PDI-P Padang ini pun memerintahkan pengurus serta anggota DPRD tingkat kota untuk membuat laporan ke Mapolresta Padang, Jalan M. Yamin, Senin 13 Februari 2017.

Albert mengatakan, pelaporan tersebut untuk mengatahui secara pasti apa motif dibalik terlapor Emnu Azamri menyebarkan foto tersebut. Hal ini juga sebagai tindakan partai dalam mengawal dan menjaga kondisi situasi politik serta menghargai sesama partai politik (parpol).

"Kami melaporkan pada pihak yang berwewenang untuk mencek dan mengklarifikasi motif saudara Emnu ini. Karena, kami ingin menjaga suasana kondusif di Padang, dan saling harga menghargai sesama partai politik," ungkap Albert, Senin(13/2) siang melalui selulernya.

Albert menambahkan, apabila terlapor hendak mengklarifikasi hal ini. PDIP mengharapkan dan mempersilahkan klasrifikasi tersebut ke pihak berwajib. Permintaan tersebut bukan klarifikasi atas partai.

"Dia juga menyampaikan, pihaknya akan melaporkan kader Partai Gerindra Padang itu ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Padang. Sebab, terlapor merupakan seorang legislator di gedung bundar, Sawahan, Padang Timur, " ujarnya.

Secara prinsip, Albert sangat menyayangkan sikap Emnu Azamri. Seakan tidak mengetahui bahwa tiap partai itu berazaskan pada Pancasila. Demikian halnya dengan partai PDI-P berazaskan Pancasila 1 Juni 1945. Tindakan Emnu tersebut seakan merendahkan parpol.

"Apa yang dia unggah Emnu Azamri itu sama halnya mendiskreditkan partai kami (PDI-P). Sedangkan kami telah bertegas-tegas dan bahkan berulang kali menyampaikan bahwa PDI-P bukan partai PKI. Kenapa saudara Emnu Azamri tidak menyadarinya. Untuk itu kami perintahkan untuk dilaporkan kepenegak hukum untuk diusut apa motif dibalik semua itu, " tegas Albert.(im7)

Iswanto : Dugaan Pencemaran Nama Baik Partai,Kader Gerindra Padang Telah Dilaporkan
Senin, Februari 13, 2017

On Senin, Februari 13, 2017

Iswanto Kwara Anggota DPRD Fraksi PDIP
Infonusantara.PADANG - Menindak Lanjuti postingan gambar yang diunggah politisi Partai Gerindra DPRD Padang ke WA Group DPRD Padang, Senin(13/2) pagi, salah seorang anggota DPRD Padang Iswanto Kwara dari PDI Perjuangan langsung melaporkan hal itu ke Mapolresta Padang.

Benar, kami sudah mengambil tindakkan dengan melaporkan hal tersebut karena ini sudah mencemarkan nama baik PDIP. Untuk diketahui pelaporan ini atas instruksi pimpinan PDIP Pusat maupun Provinsi. Saya atas perintah ketua fraksi PDIP DPRD Padang yang saat ini lagi ada perjalanan dinas, menunjuk saya segera melaporkan hal ini, " ujar Iswanto dari Polresta Padang kepada wartawan,Senin(13/2) siang.

Kami tak terima karena telah dianggap melakukan pencemaran nama partai dengan menyebar foto acara ulang tahun PDIP 2017 yang ditambahi dengan bendera palu arit berwarna merah di grup whatsapp anggota DPRD Padang. Padahal dalam gambar tersebut adalah acara ulang tahun PDIP tiga tahun lalu(2014), ini sudah merupakan pencemaran nama baik partai kami.

Laporan polisi untuk pelaporan tersebut,Nomor : LP/ 256/K/II/2017-SPKD Unit III tanggal 13 Februari 2017 pelapor an: Iswanto,
waktu kejadian, Senin pagi 07.34.
Terlapor an: Emnu Azamri (50) suku minang, anggota DPRD Padang Partai Gerindra.

Pelapor dan Partai PDIP .Telah melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik dan UU IT.
Penerima laporan Aipda Adi Chandra, Kanit I SPKT Bamin OPS Polresta Padang.

Sementara Emnu Azamri ketika dihubungi via telpon, ia mengaku tidak tahu siapa yang mengirim pertama foto tersebut, tapi saya hanya memberitahukan dan mengirimkan lagi ke WA Group DPRD Padang.

Saat ditanyakan keberadaannya, Emnu menyampaikan bahwa sedang berada di Jakarta dalam rangka kunjungan kerja Bapemperda DPRD Padang, berakhir pada Kamis 16 Februari. Kalau masalah dirinya dilaporkan, saya belum tahu dan baru tahu ketika awak media dari Padang  menelpon saat ini, " katanya.(im7)

Berikut Karir Serta Penghargaan Almarhum Muslim Kasim Mantan Wagub Sumbar Periode 2010-2015
Minggu, Februari 12, 2017

On Minggu, Februari 12, 2017


Mantan Wakil Gubernur Sumatera Barat Muslim Kasim periode 2010-2015
Infonusantara.PADANG - Mantan Wakil Gubernur Sumatera Barat Muslim periode 2010-2015 meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto Jakarta, Sabtu (11/2) sekitar pukul 21.45 WIB.

Pria kelahiran Pakandangan, Enam Lingkung, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada 28 Mei 1942 Padang Pariaman atau dikenal sebagai rang piaman ini dikenal sebagai tokoh di Sumatera Barat.

Almarhum merintis karier sebagai birokrat sejak 1976 dan pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 15 Agustus 2010 sampai 15 Agustus 2015.

Sejumlah penghargaan dan tanda jasa pernah diterima selama karirnya, diantaranya : Satyalancana Karya Satya 20 Tahun berdasarkan Keputusan Presiden RI (2 Mei 2000). Piagam Widyakrama dari Presiden RI (2 Mei 2004). Penghargaan Manggala Karya Kencana (29 Juni 2006). Penghargaan Tokoh Peduli Kemiskinan dari Tim Independen Universitas Andalas (2006).

Almarhum menjejaki bangku pendidikan, SD Negeri tahun 1955 Pakandangan SMP Tahun 1962 di Padang Panjang SMA/ C Tahun 1963, di Padang Sarjana Akuntansi tahun 1976 Fakultas Ekonomi, UNPAD Bandung Pasca Sarjana, Magister Manajemen Universitas Negeri Padang Tahun 2004 di Padang

Sebelumnya, Almarhum banyak mengabdikan dirinya pada lembaga negara Bulog dan pernah menjadi Bupati Padangpariaman dua periode pada 2000-2010.

Pada tahun 2010, Muslim memenangkan pemilihan kepala daerah sebagai Wakil Gubernur, dengan pasangannya Irwan Prayitno sebagai Gubernur Sumatera Barat. Muslim Kasim adalah Wakil Gubernur Sumatera Barat tertua saat menjabat.

Kemudian pada Pilkada Gubernur 2015 Muslim memutuskan maju sebagai calon gubernur berpasangan dengan Fauzi Bahar yang mendaftar ke KPU setempat pada 28 Juli 2015. Beliau berpasangan dengan Fauzi Bahar yang juga memiliki kesamaan yaitu sama-sama menjabat sebagai kepala daerah selama dua periode.

Ditutup usianya, Almarhum Muslim Kasim meninggalkan satu orang istri Nasrida Muslim, dan lima orang anak yakni Harry Husnan Kurniawan, Ricky M. Barkah, Kemal Bahren Pasha, Kamil Bahren Pasha dan A. H. Zuchri.(im7)

Inalillahi Wainailahiraji'un, Mantan Wagub Sumbar Muslim Kasim Tutup Mata Diusia ke 74 Tahun.
Minggu, Februari 12, 2017

On Minggu, Februari 12, 2017


Muslim Kasim, Mantan Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 2010-2015
Infonusantara.PADANG -  Masyarakat Sumatera Barat berduka salah seorang tokoh masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) Muslim Kasim, Mantan Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 2010-2015, meninggal dunia pada Sabtu pukul 21.45 WIB, di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta.

Mantan Bupati Padangpariaman dua periode tersebut mengembuskan napas terakhir, setelah mengalami kritis dan koma selama 15 hari di RS tersebut. Muslim Kasim menutup mata terakhirnya di usia 75 tahun.

Berdasarkan Informasi dari salah seorang anggota keluarga bahwasanya ia membenarkan hal tersebut.

 "Ya benar, bapak sudah meninggal dunia di Jakarta," kata Ilham (25) keponakan Muslim Kasim , saat dihubungi dari Padangpariaman, Sabtu malam.

Katanya lagi, pihak keluarga di Padangpariaman bakal berangkat ke Jakarta. Saat ini tengah menunggu informasi dari keluarga yang berada di Jakarta. Sebab, jenazah bakal dibawa ke kampung halaman, untuk disemayamkan dan dimakamkan di tanah kelahiran almarhum. Saat ini memang tengah menunggu informasi tersebut.

"Belum pasti, kemungkinan besar besok pagi. Kami tunggu dulu informasi dari Jakarta," pungkasnya.(im7)


Waktu Dekat Drainase Dirumah Warga Kampung Pondok Pasar Tanah Kongsi Segera Dikerjakan.
Jumat, Februari 10, 2017

On Jumat, Februari 10, 2017


Infonusantara.PADANG - Dalam waktu dekat Dinas Pekerjaan Umum (PU) Padang rencanakan perbaikan saluran drainase di Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat, khususnya saluran drainase yang berada di dalam rumah warga pasar tanah kongsi

Hal itu terungkap ketika Kepala Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Air (PSDA) PU Padang Fadel melakukan tinjauan ke Pasar Tanah Kongsi yang langsung didampingi anggota DPRD Kota Padang Iswanto Kwara beserta Hingky Victor Ketua RT01/RW04 Tanah Kongsi Kelurahan Kampung  Pondok.

"Kabid PSDA PU Padang Fadel, mengatakan, kita dari Dinas Pekerjaan Umum(PU) Padang memang salah satu program yang menjadi prioritas adalah penanganan drainase. Saat ini kita prioritaskan untuk kawasan Padang Barat, Padang Utara, "ujarnya, Jum'at( 10/2) siang disela peninjuan dikawasan pasar tanah kongsi Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat.

Fadel menyampaikan, dalam waktu dekat aliran drainase dibawah rumah warga dan saluran tersier di belakang pasar tanah kongsi Kelurahan Kampung Pondok akan segera kita benahi. Kita sudah melihat kelokasi langsung, memang untuk saluran drainase di Tanah Kongsi ini agak unik karena termasuk kawasan kota tua. Ada aliran drainase yang berada dalam rumah masyarakat dan itu sudah ada sejak zaman Belanda. Hal ini mungkin berbeda dari tempat  lainnya, namun secara teknis pengerjaannya tetap sama nantinya.

Kita akan lakukan secepatnya pada bulan depan (Maret,red) akan dilakukan perbaikan saluran drainase yang berada di dalam rumah warga tersebut. Perbaikan nantinya ada sekitar 140 meter yang anggarannya diambil dari dana aspirasi salah seorang anggota DPRD Padang Bapak Iswanto Kwara, " ungkap Fadel.

Iswanto Kwara anggota DPRD Kota Padang dari fraksi PDIP mengatakan, masalah banjir di kota Padang memang masalah klasik sudah terjadi sejak sekian lama. Saat ini Pemko Padang prioritaskan untuk untuk drainase, untuk itu kita harapkan normalisasi drainase menjadi sesuatu yang harus secepatnya dilakukan.

Lebihlanjut disampaikan, mengenai masalah banjir ini, semenjak awal menjadi anggota DPRD Padang 2014 lalu saya sudah memperjuangkannya untuk perbaikan drainase kawasan Pondok ini. Melalui dana aspirasi dewan, saya fokuskan di tiga kelurahan yakni Kelurahan Kampung Pondok, Kelurahan Berok Nipah dan Kelurahan Belakang Tangsi. Untuk anggarannya karena tahun lalu program drainase tidak tekerjakan, maka untuk tahun ini melalui anggaran aspirasi dihibahkan sebesar 1 miliar, " sebut Iswanto.

Untuk kegiatan yang lainnya juga ada kita lakukan seperti betonisasi jalan, namun saat ini lebih fokus dulu untuk drainase disini dan di 2018 kita akan lakukan normalisasi drainase. Saya berharap dengan cepat tanggapnya melalui Kabid PSDA PU Padang yang baru sekarang ini, semoga permasalahan di tanah kongsi Kelurahan Kampung Pondok ini bisa segera direalisasikan, "ungkapnya.

Sementara Ketua RT 01/RW 04 Tanah kongsi Kelurahan Pondok, Hongky Victor mengatakan, permasalahan banjir didaerah ini memang sudah cukup lama.”Sebelumnya kita sudah menyampaikan permasalahan ini melalui Musrembang tingkat Kelurahan dan Kecamatan, namun tidak ada realisasi dari sana.  Kemudian kita melanjutkannya ke Musrembang tingkat Kota dan disana ada titik terangnya, namun kita sayangkan hasilnya belum juga terealisasikan hingga kini,”katanya.

Ada sekitar 60KK di kawasan ini, semuanya  betul-betul sudah sepakat agar pengerjaan perbaikan drainase segera dilaksanakan. “Tidak ada warga saya yang menolak, kami sudah terlalu lama dan jenuh dengan keadaan banjir yang sudah jadi langganan setiap kali hujan menguyur kota Padang. Semoga dengan dilakukannya peninjauan oleh anggota DPRD Padang serta Kabid PSDA PU Padang kali ini, harapan kami dari warga tanah kongsi Kelurahan Pondok dapat segera terwujud, " ungkapnya(im7)

Pasokan Garam Menipis, Komisi II DPRD Padang Minta Dinas Perdagangan Kawal Pendistribusian
Kamis, Februari 09, 2017

On Kamis, Februari 09, 2017



Infonusantara.PADANG - Menipisnya pasokan garam makan yang terjadi di Kota Padang Sumatera Barat (Sumbar) penyebab utamanya pasokan garam tidak merata, cuaca ekstrim disertai kabut. Komisi II menekankan kepada Dinas Perdagangan untuk segera melakukan sidak ke sejumlah pasar untuk menetapkan standar harga. Hal ini untuk mengantisipasi permainan Distributor, agen dan peredaran garam tidak beryodium.

Diketahui Awal Maret mendatang komoditi strategis untuk garam bakal menipis. Persoalan itu diketahui ketika Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Padang melasanakan investigasi mendadak (sidak,red) ke gudang CV. Garam Tani Makmur Sejahtera Bersama, Kuranji, Kamis (9/2) siang.

Sekretaris Komisi II Rafli, mengatakan bila keadaan ini tidak disegera diantisipasi. Besar kemungkinan garam meja beryodium sulit didapatkan. Mencegah pasokan garam yang bakal menipis itu ia meminta Pemko melalui Dinas Perdagangan untuk mengambil langkah konkrit sehingga tidak terjadi peredaran garam tak beryodium di Sumbar, khususnya di Kota Padang.

Langkah seperti ini patut dilaksanakan sesegera mungkin, jangan menunggu pasokan menipis baru diantisipasi. "Kami berharap pihak Distributor agar bisa membatasi permintaan ke agen agar tidak terjadi kecurangan dalam pendistribusian yang akan berdampak pada kenaikan harga yang seenaknya saja nantinya, harus diutamakan terlebih dahulu untuk kepentingan pasar agar masyarakat kita tidak bertambah susah apalagi dalam keadaan ekonomi seperti saat ini, " tegas Rafli, saat berada CV. Garam Tani Makmur Sejahtera Bersama, Kuranji.

Hal senadapun disampaikan Azirwan, anggota Komisi II DPRD Padang, ia mengingatkan tentang harga standar penjualan garam rumah tangga dipasaran.Memang setelah kita melihat gudang secara langsung, tidak ada penimbunan. Bahkan, sejumlah data pendistribusian juga telah dikantongi sebagai bahan pembahasan di DPRD. Namun untuk kebutuhan garam itu perlu dari awal untuk diantisipasi.

"Menurutnya, menipisnya pasokan garam dikarenakan permintaan tinggi di pasar-pasar. Ia juga meminta kepada pengusaha distributor garam di kawasan  Kuranji itu untuk membatasi permintaan agen-agen yang berlebihan. Sebab, akan muncul kekhawatiran penimbunan stok garam di gudang agen yang akan menimbulkan spekulan/ kenaikan harga yang tak menentu. Dan hal ini sudah kami sampaikan secara langsung ke Distributor agar tidak melepas secara bebas garam pada agen dalam jumlah banyak," ujar Azirwan usai sidak tersebut.

Sementara Lukmanulhakim, pemilik sekaligus distributor Garam Tani Makmur Sejahtera Bersama di Sumbar mengatakan, garam yang mereka edarkan itu merupakan garam berkualitas, garam makan kualitas nomor satu. Bahkan, mengatisipasi hal ini pun, pihak telah menghubungi sejumlah perusahaan atau produksi garam di sejumlah daerah. Baik Medan, Bengkulu dan Sibolga. Hanya saja, kebutuhan itu tidak mencukupi. Oleh karenanya, pendistribusian ini akan dilakukan secara bertahap. Permintaan agen akan dibatasi.

Dikatakan, kami fokus peredaran ke pasar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Untuk agen kami akan sedikit beri batasan, guna menghindari hal tidak diinginkan. Ia juga sempat memikirkan untuk melakukan impor dari luar negeri, namun kelangkaan bahan baku garam industri merupakan dampak dari keputusan pemerintah menunda penerbitan aturan impor garam.

"Ia menjelaskan, saat ini lagi urus izin impor, jika memang tidak ada lagi pasokan dari Indonesia. Tapi, belum ada respon dari kementerian untuk melakukan impor," ungkapnya.

Sisa pasokan garam untuk Sumbar tinggal 1287 ton ditambah pasokan dari PT Garam 200 ton. Kebutuhan komoditi itu memang sudah sangat tipis. Maka, perlu antisipasi sejak dini. Pasalnya, secara keseluruhan komoditi strategis ini buat daerah sebesar 2500 ton/bulan. Dari total sisa jumlah itu, dibutuhkan pasokan garam 1013 ton lagi untuk memenuhi pangsa pasar. Walau di Kota Padang rata-rata perbulan peredaran di pasar sebanyak 1900 ton/bulan.

Sekretaris Dinas Perdagangan Jasman mengaku, memang terjadi sedikit pergeseran harga. Dulunya penjualan garam itu Rp1200/kg, hanya saja saat ini tidak merata penjualannya. Penjualan itu beragam, mulai dari Rp2000-3000/kg. Dengan menipisnya stok serta pasokan garam di daerah. Dinas Perdangan Kota Padang akan mengonsultasikan hal ini ke Disperindagtamben Sumbar. Salah satunya untuk menekan harga serta mengantisipasi peredaran garam tak beryodium.

Pekan depan Dinas Perdagangan akan merapatkan persoalan ini bersama perusahaan garam, distrubutor, agen serta legislator. Diharap komoditi itu dapat terkontrol dengan baik, masyarakat tidak kesulitan mendapatkan kebutuhan penting itu.

Mulai awal Maret ini kami akan mengendalikan pendisitribusian, pengontrolan, mulai dari distributor, penyalur, pengecer. Ini akan menjadi tugas berat dan tanggung jawab dinas dalam memperkecil peluang bagi agen-agen bermain curang pada mekanisme pasar . Bentuk kontrol itu akan dilakukan secara berkala dan akan menjamah pasar-pasar dan dimulai dari gudang sampai akhir pendistribusian yakni pasar. Pantauan itu sampai lancar kita lakukan untuk pendistribusian  garam di Kota Padang agar tidak terputus, " sebut Jasman.(im7).

Harus Ada Surat Ederan Larangan Pelajar SMP Membawa Sepeda Motor ke Sekolah
Rabu, Februari 08, 2017

On Rabu, Februari 08, 2017


Infonusantara.PADANG -- Makin bertambah pesatnya kendaraan bermotor roda dua yang beroperasional saat ini, berakibat makin banyak pula terjadi kasus kecelakaan lalu lintas. Apalagi yang membawa kendaraan masih dibawah umur tingkat pelajar SMP Sederajat yang masih ugal - ugalan.

Anggota DPRD Kota Padang Faisal Nasir, Fraksi PAN mengharapkan agar Pemko Padang melalui dinas pendidikan membuat surat edaran terkait larangan membawa sepeda motor bagi pelajar SMP sederajat, demi mengurangi foktor kecelakaan berlalu lintas khususnya di Kota Padang.

"Jika edaran sudah ada pihak sekolah di minta menginformasikan kepada para  wali murid, agar mereka paham dan tahu dengan aturan yang telah terbit, " sebut Faisal, Rabu(8/2)

Seperti yang kita ketahui, bahwa diusia seperti ditingkat pelajar SMP pastinya mereka banyak yang ugal - ugalan serta dalam hal ini memangnya mereka sudah miliki SIM ?, umurnya kan belum cukup, ini harus menjadi acuan bagi dinas serta pihak sekolah, agar melarang siswa membawa kendaraan.

"Selain itu juga dinas pendidikan melalui sekolah di minta pro aktif melakukan pengawasan terkait hal ini, agar edaran berjalan dan tidak kaku dalam penerapannya. Disamping itu juga kepada para wali murid juga diharapkan konsisten dengan aturan dari dinas dan sekolah yang ada, agar keselamatan pada anak dapat terwujud," ungkap Sekretaris Komisi IV ini.

Kepala Sekolah SMPN 1 Padang, Drs. Hakim , membenarkan bahwa peraturan tidak dibolehkan pelajar membawa kendaraan ini dalam rangka keselamatan untuk diri para siswa tersebut dari kecelakaan yang tidak dapat diduga terjadi serta demi mengurangi keresahan para guru dan wali murid dari hal yang negatif terjadi di jalan raya.

Demi menciptakan kondisi yang aman dan nyaman serta menjaga nama baik sekolah dari tingkah laku kriminalitas dan lain sebagainya yang diperbuat oleh siswa atau pun terkena imbas, para pelajar yang bersekolah di SMP N 1 Padang tidak dibenarkan membawa sepeda motor ke sekolah.

"Pihaknya selaku penanggung jawab dalam persoalan apapun yang terjadi di jam sekolah, telah memberitahukan larangan membawa kendaraan ini kepada para orang tua, alhamdulillah orang tua merasa bangga serta merespon aturan yang telah ditetapkan itu. Para pelajar yang ada bisa diantarkan oleh orang tua serta bisa naik angkot ke sekolah, agar keselamatan para siswa terjamin" ujarnya beberapa waktu lalu.(im7)

Walikota Padang : Maret 2017, Pejabat Tak Mampu Akan Diganti
Rabu, Februari 08, 2017

On Rabu, Februari 08, 2017


Infonusantara.PADANG - Setelah melantik seluruh pejabat di jajaran kerjanya pada akhir tahun kemarin, Walikota Padang terus memantau kinerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Padang. Pejabat yang dianggap kurang mampu bekerja baik akan diganti.

"Kita terus menilai selama tiga bulan ini, jika tak mampu laksanakan pekerjaan dengan baik, kita cari yang mampu," terang Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo, Selasa (7/2).

Mahyeldi menyebut, pihaknya akan melakukan pergantian pejabat pada Maret depan. Karena itu walikota mengimbau kepada seluruh pejabat untuk bekerja dengan baik. Menunjukkan integritas dan loyalitas."Semuanya kita nilai hingga Maret nanti," sebutnya.

Cukup banyak yang menjadi acuan peniliaian kinerja masing-masing OPD. Diantaranya melalui kedisiplinan, laporan keuangan, dan lainnya.

"Jika saya memberikan pekerjaan kepada orang yang tidak mampu berarti saya sudah menzalimi, karena itu berikan kepada yang mampu," tegas Mahyeldi.

Sisi lain Walikota Padang terus mengingatkan seluruh pegawainya untuk bekerja dengan baik dan didukung suasana kondusif. Karena itu sebelum berangkat ke kantor, pegawai membiasakan menjalin komunikasi yang baik dengan pasangannya.

"Bersalaman lah dengan suami atau istri di saat akan bertugas, supaya berangkat kerja terasa tenang. Minta doa kepada istri maupun suami agar bisa melaksanakan kerja sebaik-baiknya," ajak Mahyeldi.(im7/Ch)

Korban Kecelakaan Crane Arab Saudi Asal Sumbar Masih Menunggu Keadilan
Rabu, Februari 08, 2017

On Rabu, Februari 08, 2017


Infonusantara.PADANG - PADANG - Hingga kini, Pemerintah Arab Saudi belum juga memberikan santunan bagi korban musibah jatuhnya crane di Mekkah, Arab Saudi, pada 11 September 2015 lalu. Hal tersebut juga dialami salah satu jama'ah haji asal Kabupaten Solok, (Sumbar) Sumatera Barat.


LBH Padang menerima Pengaduan dari Zulfitri Zaini (58) yang merupakan korban kecelakaan Crane yang terjadi saat melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi tanggal 11 September 2015. Zulfitri Zaini adalah seorang Guru SMA di SMA N 1 Talang Kabupaten Solok. Ia kehilangan kaki kanannya dan saat ini menunggu pertanggungjawaban dari Pauh pemerintahan Arab Saudi.

Atas pengaduan tersebut LBH Padang sudah menyurati Kementrian Agama, Kementrian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia tertanggal 13 Januari 2017, akan tetapi sampai saat ini pihak-pihak tersebut tidak memberikan respon.

LBH Padang menuntut pemerintah Indonesia untuk pro aktif mendesak Pemerintahan Arab Saudi memberikan santunan, asuransi dan ganti kerugian terhadap korban sesegera mungkin demi pemenuhan dan perlindungan hak-hak korban. Ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Indonesia terhadap warga negaranya, apalagi Pemerintah Indonesia dalam melakukan pengelolaan ibadah haji berkewajiban melayani, melindungi dan memastikan keamanan jemaah haji. Ini sejalan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji.

Dalam hal ini sudah seharusnya pemerintah Indonesia mendesak pemerintahan Arab Saudi untuk memenuhi janji dan tanggungjawab pemerintah Arab Saudi. Dan harus diingat salah satu jama'ah haji terbesar berasal dari Indonesia, ini harusnya menjadi suatu tanggungjawab besar bagi Kementrian Agama, Kementrian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia.

Kronologi yang dialami korban, berawal korban berangkat menunaikan ibadah haji ada 20 Agustus 2015 dari Padang. Korban menuturkan bahwa peristiwa kecelakaan terjadi sekitar pukul 5 sore setelah korban menyelesaikan Shalat Ashar. Tiba-tiba jatuh Crane di Masjidil Haram, pecahan besi terbang ke segala arah dan mengenai tangan serta  kaki korban. Besi-besi tersebut melukai  pergelangan tangan sebelah kiri, pangkal lengan sebelah kiri mengalami luka sobek cukup dalam dan  kaki sebelah kanan korban. Korban dilarikan ke Rumah Sakit dan langsung dilakukan operasi pemasangan pen di pergelangan tangan sebelah kiri. Pangkal lengan sebelah kiri di jahit dan korban terpaksa kehilangan kaki kanan sebatas lutut karna harus diamputasi.

Ketika dirawat di Rumah Sakit korban didata oleh anggota Kedubes Indonesia. Orang kedubes Indonesia menyampaikan, korban akan mendapatkan asuransi dan santunan dari Pemerintah Arab Saudi  sebesar 1 juta Riyal sekitar 3,8 Miliar rupiah. Namun setelah korban kembali ketanah air tanggal 2 Oktober 2015 hingga saat ini korban tidak menerima bantuan, santunan ataupun asuransi apapun dari Pemerintahan Arab Saudi.

Setidaknya ditahun 2016, korban telah melakukan dua kali operasi. Pertama, operasi  pengeluaran pen yang di pasang pada pergelangan tangan sebelah kiri korban dan operasi akibat tumbuhnya benjolan di pada bekas luka pada bagian lengan korban. Selain itu, korban  melakukan pemeriksaan rutin terhadap kaki dan membuat kaki palsu sebesar Rp. 28.500.000,-

Sudah seharusnya pemerintah Indonesia mendesak pemerintahan Arab Saudi untuk memenuhi janji dan tanggungjawab pemerintah Arab Saudi.

Sekali lagi ditegaskan, LBH Padang menuntut pemerintah Indonesia untuk pro aktif mendesak Pemerintahan Arab Saudi memberikan santunan, asuransi dan ganti kerugian terhadap korban sesegera mungkin demi pemenuhan dan perlindungan hak-hak korban. Ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Indonesia terhadap warga negaranya.(im7/SIARAN PERS
Nomor : 02/S.Pers/LBH-PDG/II/2017)