Ketua Fraksi Demokrat Desak Wako Hendri Septa Segera Kirimkan Nama Calon Wawako ke DPRD Kota Padang

Ketua Fraksi Demokrat Desak Wako Hendri Septa Segera Kirimkan Nama Calon Wawako ke DPRD Kota Padang

Info Positif On Sabtu, Februari 18, 2023

 

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Padang, Surya Jufri Bitel.

INFONUSANTARA.NET -- Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Padang, Surya Jufri Bitel mendesak Walikota Padang Hendri Septa untuk segera mengirimkan nama-nama calon Wakil Walikota Padang ke DPRD Kota Padang.

"Kami terus mendorong agar kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang segera terisi. Untuk itu, kami mendesak Walikota Padang segera mengirimkan nama calon Wakil Walikota Padang," kata Surya Jufri Bitel, Sabtu (18/2).

Banyak persoalan di Kota Padang yang harus segera diatasi, sehingga dengan adanya Wawako, fungsi pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan maksimal.

"Misalnya persoalan pencapaian program unggulan, pengentasan pengangguran, perekonomian kota, kesejahteraan rakyat, pendidikan dan lain sebagainya," kata Surya Jufri.

Ia mendesak partai pengusung, yaitu PAN dan PKS agar segera mendesak Walikota Padang Hendri Septa untuk segera mengirimkan mana calon Wawako ke DPRD Kota Padang.

"Ketua DPRD Kota Padang memang sudah menerima surat tembusan calon Wawako, tapi yang dibutuhkan itu surat dari Walikota Padang terkait nama calon Wawako. Ingat ya, surat dari Walikota Padang," tegasnya.

Dikatakan, Gubernur Provinsi Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah telah pula mengirim surat kepada Walikota Padang terkait hal ini."Apalagi alasan Walikota Padang Hendri Septa menunda pengiriman nama calon Wawako itu. Mestinya partai pengusung juga mendesak Walikota. Apalagi waktu terus berjalan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Padang Syahrial Kani menegaskan hingga saat ini belum surat resmi dari Walikota Padang untuk pengajuan nama-nama calon untuk mengisi kekosongan bangku Wakil Walikota Padang.

"Kita belum menerima surat resmi dari Walikota Padang untuk mengisi kekosongan wakil walikota Padang," ucapnya, Selasa (7/2).

Syahrial Kani mengatakan DPRD hanya menerima surat tembusan yang dikirimkan partai politik pengusung pasangan Mahyeldi dan Hendri Septa saat menjabat Walikota dan Wakil Walikota Padang.

"Kita hanya menerima surat tembusan yang dikirimkan oleh kedua partai pengusung. Sedangkan untuk melakukan pemilihan wakil walikota, dibutuhkan surat dari walikota Padang ke DPRD Kota Padang," jelasnya.

Hal itu, katanya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 12 April 2018, juga mengatur tentang tata cara pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

Menurut PP ini, salah satu tugas dan wewenang DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota adalah memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan untuk sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan.

Dijelaskan, untuk dapat melakukan pemilihan Pengganti Antar Waktu Wakil Walikota tentu haus ada permintaan dari Walikota setelah diusulkan partai pengusung. 

“Walikota mengirim surat berisi nama dua calon untuk selanjutnya DPRD melakukan pemilihan sesuai dengan mekanisme yang ada,” katanya.

Menurut Syafrial Kani pihaknya mendorong Walikota Padang Hendri Septa untuk segera mengajukan surat resmi ke DPRD, sebab surat dari partai pengusung nyatanya sudah dilayangkan ke walikota.

“Untuk kepentingan masyarakat, kita tentu ingin posisi wakil walikota ini bisa segera diisi. Kita dorong walikota untuk segera memasukkan surat ke DPRD,” pungkasnya.(inf)

Ketua DPRD Padang Serahkan Bantuan Bidan Kit Pada Lima Pustu di Gedung Baru Puskesmas Pengambiran Kecamatan Lubeg

Ketua DPRD Padang Serahkan Bantuan Bidan Kit Pada Lima Pustu di Gedung Baru Puskesmas Pengambiran Kecamatan Lubeg

Info Positif On Sabtu, Desember 29, 2018

Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti Menyerahkan Bantuan Bidan Kit Pada Perwakilan Pustu ,Didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang dr.Feri Mulyani di Puskesmas Pengambiran Kecamatan Lubuk Bagaluang Kota Padang ,Sabtu (29/12)

INFO PADANG - Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti, SE,Akt, Sabtu pagi (29/12) menyerahkan bantuan peralatan kesehatan untuk Bidan Kit melalui pokok pokok pikiran (Pokir) selaku wakil rakyat pada anggaran APBD-P 2018 untuk lima Puskesmas pembantu (Pustu) di Aula gedung baru Puskesmas Pengambiran Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Bagaluang Kota Padang. 

Penerima Bidan Kit tersebut adalah Puskesmas Pembantu (Pustu) Pampangan diterima oleh Yusmarhaini,A.Md, Keb, Puskesmas Pembantu (Pustu) Kampuang Jua diterima Nila Trisna ,Amd,Keb dibawah unit kerja Puskemas Pengambiran,

Pustu Banuaran Nan XX diterima oleh Mairiza, Amd,Keb unit Kerja Puskesmas Lubuk Begalung, kemudian Pustu Sungai Pisang diterima oleh Yeni Lastri, SSIT (klinik Bungus) dan Rola Azari Amd,Keb (sungai Pisang) unit kerja Puskemas Bungus.

Foto Bersama Ketua DPRD Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang ,Kepala Puskesmas Pengambiran dan Bidan Pustu dari Tiga Puskesmas 

Kepala Puskemas Pengambiran, dr. Nurhayati H, dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Padang, ibu Elly Thrisyanti, SE,Akt yang telah menyerahkan bantuan kepada lima Pustu dibawah unit kerja dari tiga Puskesmas yang salah satu Puskesmas Pengambiran ini. "Mudah - mudahan dengan bantuan ini kita akan memberikan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat banyak", ujarnya. 

Selain itu kami juga patut berterima kasih atas dukungan dari lintas sektoral, terutama dari Dinas Kesehatan Kota Padang sendiri dalam memperjuangkan pembangunan gedung baru Puskesmas Pengambiran ini." Alhamdulillah saat ini untuk Puskesmas Pengambiran ini sendiri sudah mendapatkan Akreditasi Madya", jelasnya. 

Dihadapan Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang dr.Feri Mulyani juga disampaikan bahwa pada Januari 2019, di gedung baru Puskesmas Pengambiran ini sudah dapat beroperasi ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), ruang rawat dan bersalin serta ruang rawat umum.  Kedepan melalui fasilitas yang ada di gedung baru ini untuk pelayanan kesehatan pada masyarakat bisa lebih baik lagi", pungkasnya. 

Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, dr. Ferimulyani, mengatakan dengan adanya bantuan lima unit Bidan Kit melalui anggaran aspirasi atau pokok-pokok pikiran (Pokir) ibuk Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti, SE,Akt,  tentunya sangat bermanfaat sekali bagi kami dijajaran kesehatan.

Saat ini di Kota Padang Sumatera Barat kasus angka kematian pada ibu dan angka kematian bayi kita masih dikatakan tinggi walaupun secara angka jumlah penduduk yang cukup banyak. Namun demikian jika adanya banyak bantuan dari legislatif untuk alat kesehatan Bidan Kit ini berharap kepada Pustu, Faskel  supaya bisa memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik –baiknya", pungkasnya. 

Sementara Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti, SE,Akt mengatakan ini adalah usaha kita bersama dengan didorong niat kita bersama untuk menjawab tantangan kita di kota Padang khususnya terhadap kesehatan masyarakat terutama bagi kesehatan Ibu dan anak. 

Apa yang disampaikan oleh kepala dinas tadi bahwa Kota Padang termasuk angka kematian ibu dan anak sangat tinggi sekali dan ini sangat miris.  Sementara kota Padang sebentar lagi siap tingal landas untuk menuju kota Metropolitan. Namun fakta nya pada tingkat kesehatan masih memerlukan perhatian khusus pada kasus kematian ibu dan anak yang harus bisa diminimalisir sehingga kota Padang berhasil untuk bisa menekan angka kematian Ibu dan Anak.

Selain itu mnurut Elly Thrisyanti, bidan maupun perawat merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Melalui tangan - tangan para ibu bidan maupun perawat, kita berharap dapat menekan angka kematian ibu dan anak, dimana  saat ini menjadi tingkat kematian tertinggi di Sumatera Barat. Angka kematian ibu dan anak ini menjadi perhatian serius. 

"Kita berharap kedepannya generasi - generasi penerus yang prima akan lahir diselamatkan melalui ibu - ibu bidan persalinan. Saya percaya bahwa bidan - bidan yang ada di Kota Padang dibawah kepemimpinan Kepala Dinas adalah yang terbaik" ujar Srikandi DPRD Padang ini. 

Sebagai ujung tombak terdepan garda kesehatan, saya selaku Ketua DPRD Padang menekankan perlu sekali servise pelayanan yang prima dalam melayani masyarakat. Kesembuhan pada pasien itu bukan melalui pengobatan saja, tapi melalui pelayanan yang prima, ramah senyum, melalui sapa juga bisa salah satu cara untuk mengobati pasien cepat sembuh. 

"Berharap bantuan ini dapat bermanfaat sebaik mungkin sesuai peruntukannya,  sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku" pungkasnya. (bim)

Sekretariat dan Forum Wartawan Parlemen DPRD Padang Kunjungi Kota Bandung

Sekretariat dan Forum Wartawan Parlemen DPRD Padang Kunjungi Kota Bandung

Info Positif On Jumat, November 17, 2017

Rombongan Sekretariat dan FWP DPRD Padang Didampingi Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra di DPRD Kota Bandung

Infonusantara PADANG –Sekretariat dan Forum Wartawan Parlemen (FWP) DPRD Kota Padang melaksanakan studi banding ke Kota Bandung terhitung 13 - 17 November 2017. Studi banding ini merupakan lanjutan dari workshop yang telah digelar sebelumnya di Kota Padang.

Studi banding ke kota kembang ini mendatangi DPRD Kota Bandung, Pemko Bandung serta PWI Bandung Jawa Barat, dalam rangka meningkatkan serta penguatan kualitas publikasi serta menjalin kemitraan DPRD bersama Forum Wartawan Parlemen (FWP) Padang.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra juga selaku pembina FWP didampingi anggota Komisi I Ilham Maulina, dan Sekretaris DPRD Kota Padang yang diwakili Kepala Bagian Humas Hermanto, diterima langsung oleh jajaran pengurus PWI Jabar.

Tujuan utama dalam kunjungan sekretariat dan forum wartawan untuk mengetahui bagaimana Kota Bandung bermitra dengan media lokal maupun nasional. Bukan itu saja, forum wartawan juga bisa mengetahui strategi pemerintah Kota Bandung dalam mengelola media sebagai alat promosi dan publikasi.

Diskusi FWP Bersama  Jaja Nurjaman, Kasubag Umum Sekretariat DPRD Kota Bandung.

Dalam kunjungan itu rombongan diterima oleh Jaja Nurjaman, Kasubag Umum Sekretariat DPRD Kota Bandung. Dijelaskannya bahwa DPRD Kota Bandung beranggotakan 50 orang dengan 7 fraksi. Kota sejuk ini berpenduduk 2,490,622 jiwa.

Bandung tercatat sebagai kota sejarah, di antaranya sebagai tempat berdirinya sebuah perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia (ITB), lokasi ajang pertempuran pada masa kemerdekaan, serta pernah menjadi tempat berlangsungnya Konferensi Asia-Afrika 1955, suatu pertemuan yang menyuarakan semangat anti kolonialisme, bahkan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru dalam pidatonya mengatakan bahwa Bandung adalah ibu kotanya Asia-Afrika.

Selain itu, Jaja juga menjelaskan bahwa Bandung merupakan kota Industri. Seperti sentra industri tekstil cigondewah, sentra industri sepatu cibaduyut, sentra industri jean cihampelas, sentra industri rajut binongjati, sentra industri tahu dan tempe cibuntu, sentra industri boneka sukamulya, sentra industri tas kebonlega, sentra industri boneka warung muncang, sentra industri sparepart kiara condong, sentra industri keramik sukapura dan kebonjayanti, sentra industri las letok dan perbengkelan parakansaat. 

Meiwan Kartiwa, Kabag humas peliputan dan dokumentasi Pemerintah Kota Bandung menjelaskan, Bandung tidak pernah lepas dari pemberitaan media. Hal ini disebabkan Walikota Bandung, Ridwan Kamil gemar bermedia sosial seperti twiter, instagram, facebook, dan media sosial lainnya. Inilah yang mencuri perhatian media untuk mempublikasikan kinerja Ridwan Kamil.

Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra Serahkan Plakat ke Meiwan Kartiwa, Kabag Humas Peliputan dan Dokumentasi Pemerintah Kota Bandung 

“Walikota Bandung itu jiwanya muda, pandai menggunakan media sosial. Setiap OPD diperintahkan membuat twiter dan website. Adminya dilatih untuk bekerjasama menginformasikan pembangunan infrastruktur di Kota Bandung,” katanya.

Sementara Ketua PWI Jawa Barat yang diwakili Ketua Bidang Advokasi, Haji Agusdinar mengatakan, persoalan utama di Kota Bandung hampir sama dengan DKI Jakarta, yaitu banjir dan kemacetan. Menurutnya, baik PWI maupun media yang ada di Jawa Barat terus memberikan masukan kepada Wali Kota Ridwan Kamil dalam pengetasan banjir dan macet tersebut. 

"Tak hanya masukan, kadang kita juga melakukan kritik. Dan biasanya pemko cepat mengambil tindakan," ungkapnya. 

Rombongan Sekretariat dan FWP DPRD Padang Foto Bersama di PWI Jawa Barat.

Pada kesempatan itu, terjadi diskusi yang hangat namun penuh keakraban antara rombongan FWP dan PWI Jabar, terutama terkait verifikasi yang dilakukan Dewan Pers terhadap media, dan advokasi yang diberikan PWI Jabar terhabat wartawan yang terkena masalah hukum.

"Soal verifikasi tersebut, PWI tentu memberikan masukan kepada Dewan Pers. Pada HPN kemaren, tidak jadinya diserahkan hasil verifikasi media kepada Presiden Jokowi juga atas protes PWI. Demikian juga jika ada wartawan yang terkena kasus hukum terkait pemberitaan, kita advokasi, kita bela mati-matian," cakapnya.

Diskusi Seru Bersama Pengurus PWI Jawa Barat

Namun, kata Haji Agusdinar, jika persoalan hukum itu terkait di luar produk pers, maka PWI tidak bisa membantu maksimal. Tapi, jika wartawan yang bersangkutan membutuhkan advokasi, maka tetap diberikan. "Misalnya, jika ada pemerasan, ya kita tak bisa bantu. Tapi kalau dia mau, ya kita siapkan advokasi," cakapnya.

Juga hadir pada kesempatan itu, Sekretaris Umum PWI Jabar Wawan Iswana,  Wakil Ketua Bidang Organisasi,  Safrin,  Wakil Ketua Bidang Wawan Januarna, dan Anggota PWI Jabar  lain-lainnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra menyampaikan, bahwa Forum Wartawan Parlemen DPRD Kota Padang terbentuk pada tahun 2002, masa awal reformasi sebagai wadah yang menaungi wartawan yang bertugas di Gedung Bundar Sawahan Padang. Program DPRD tersosialisasikan lewat tulisan wartawan FWP pada masyarakat Kota Padang.

Ketua FWP DPRD Kota Padang, Dasrul menjelaskan maksud dan tujuan study banding ini, mencari data atau regulasi bagaimana DPRD dan Pemko Bandung mengemas program kegiatannya dirancang humas DPRD dan Pemko untuk mempromosikan Bandung untuk promosi wisata dengan ikonnya. Dan saat ini Bandung dikenal dengan kawasan wisatanya yang sangat memikat para pendatang baik dalam maupun dari luar daerah bahkan manca negara. (FWP)

Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara, KPU Padang :Gerindra Dipastikan Kembali Mendominasi Kursi DPRD Padang

Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara, KPU Padang :Gerindra Dipastikan Kembali Mendominasi Kursi DPRD Padang

Info Positif On Rabu, Mei 08, 2019

Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Kota Padang (ist)

Infonusantara.net, PADANG  - Komisi Pemilihan Umum Kota Padang telah menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kota Padang. Dari hasil rekapitulasi perolehan suara direkapitulasi KPU Kota Padang yang berakhir kemarin malam, partai Gerindra kembali dipastikan akan menduduki kursi DPRD Kota Padang.

Hal itu dibenarkan oleh Komisioner KPU Padang, Yusrin Trinanda. "Ya rekapitulasi perolehan suara tingkat Kota Padang sudah selesai, Selasa (8/5/2019)kemarin,” katanya.

Dari rekapitulasi itu, diperoleh data, Partai Gerindra meraih 11 kursi, disusul, PKS dengan 9 kursi, PAN merebut 7 kursi dan Demokrat menyegel 6 kursi. Diyakini keempat partai itu akan menduduki posisi pimpinan DPRD Padang, dengan Gerindra sebagai ketua.

Sementara partai lain yang berhasil mendudukkan kader terbaiknya di DPRD Padang adalah Golkar (3 kursi), PDIP (3 kursi), PPP (3 kursi), Berkarya (2 kursi) dan Nasdem (1 kursi)

Dari data tersebut, Partai Berkarya merupakan satu-satunya partai baru yang berhasil “mencuri” dua kursi di DPRD Padang periode 2019- 2014.

Untuk suara pribadi, Muharlion dari PKS Dapil Koto Tangah tercatat meraih suara terbanyak dengan 8.958 suara, disusul Syahrial Kani (Gerindra) Dapil Kuranji, Pauh dengan 7.091 suara.

Sumber data yang jadi rujukan  adalah hasil pleno rekapitulasi perolehan suara 16 partai peserta pemilu 2019 yang dilakukan KPU Padang.

Namun untuk memastikan perolehan kursi ini, semua pihak diharapkan menunggu keputusan KPU Padang dengan agenda penetapan perolehan kursi dan caleg terpilih. Penetapan Perolehan Kursi dan Calon terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Paling ini dijadwalkan paling lama tiga hari setelah penetapan, putusan dismisal atau putusan makamah konstitusi yang jadwal dalam rentang waktu 18 April 2019 – 22 Mei 2019.

Pada pemilu 2019 ini, Kota Padang terdiri dari lima Dapil yakni Dapil Padang I yang meliputi Kecamatan Koto Tangah (10 kursi), Dapil Padang II yang berlokasikan kecamatan Kuranji-Pauh (10 kursi), Dapil Padang III yang berada di kecamatan Luki-Lubeg-Bungtekab (10 kursi), Dapil Padang IV yang ada di kecamatan Padang Selatan-Padang Timur (7 kursi) serta Dapil Padang V yang melingkupi Padang Barat-Padang Utara-Nanggalo (8 kursi).

Berikut perkiraan caleg terpilih DPRD Kota Padang dari Dapil IV yang meliputi Padang Selatan dan Padang Timur (No. urut perolehan kursi, caleg terpilih, peroleh suara pribadi dan total suara partai):

Dapil 1 (Koto Tangah)

1. Muharlion / PKS (8.598) / 21.553

2. Delma Putra / Gerindra (4.186) / 20.397

3. Mukhlis / Demokrat (2.990) / 11.230

4. Rustam Efendi / PAN (1.946) / 8.063

5. Pun Ardi / PKS (3.110)

6. Manufer Putra Firdaus / Gerindra (1.786)

7. Jumadi / Golkar (1.280) / 4.877

8. Yuhilda Darwis / PPP (1.945) / 4.615

9. Andi Wijaya Kusuma / PKS (1.636)

10. Wismar Panjaitan / PDIP (1.654) / 4.303

Dapil 2 (Kuranji, Pauh)

1. Syafrial Kani / Gerindra (7.091) / 24.211

2. Jafar / PKS (2.283) / 17.885

3. Yandri / PAN (3.046) / 11.250

4. Salisma / Demokrat (1.492) / 9.418

5. Donal Ardi / Gerindra (4.218)

6. Dasman / PPP (1.755) / 7.995)

7. Rafdi / PKS (2.215)

8. Zulhardi Z. Latif / Golkar (1.909) / 5.152

9. Muzni Zen / Gerindra (2.338)

10. Zalmadi / Berkarya (1.681) / 4.250

Dapil 3 (Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Bungus Teluk Kabung)

1. Elly Thrisyanti / Gerindra (4.162) / 24.982

2. Jufri / PAN (2.960) / 16.625

3. Surya Jufri / Demokrat (2.955) / 12.623

4. Edmon / PKS (2.376) / 10.722

5. Dewi Susanti / Gerindra (3.602)

6. Miswar Jambak / Golkar (1.553) / 6.931

7. Asrizal / PAN (2.689)

8. Amran Tono / Gerindra (3.564)

9. Muhkriwan / PPP (1.136) / 4.513

10. Nila Kartika /Demokrat (2.045)

Dapil 4 (Padang Selatan, Padang Timur)

1. Amril Amin / PAN (5.825) / 12.417

2. Muhidi / PKS (4.589) / 11.626

3. Boby Rustam / Gerindra (2.057) / 11.312

4. Ilham Mulana / Demokrat (3.634) / 6.880

5. Meilisa Waruwu / PDIP (1.318) / 5.941

6. Helmi Moesim / Berkarya (2.934) / 4.824

7. Irawati Meuraksa / PAN (3.664)

Dapil 5 (Padang Barat, padang Utara, Nanggalo)

1. Arnedi Yarmen / PKS (3.523) / 15.851

2. Mastilizal Aye / Gerindra (4.964) / 15.846

3. Faisal Nasir / PAN (5.096) / 11.764

4. Iswanto Kwara / PDIP (2.724) / 5.394

5. Azwar Siry / Demokrat (1.319) / 5.323

6. Djunaidy Hendry / PKS (3.162)

7. Budi S. / Gerindra (1.811)

8. Osman Ayub / Nasdem (1.501) / 4.419.(Inf/mbb)

Tegas! Pimpinan Partai Politik di Padang Mendorong Anggotanya di DPRD Padang Lakukan Hak Interpelasi Kepada Walikota

Tegas! Pimpinan Partai Politik di Padang Mendorong Anggotanya di DPRD Padang Lakukan Hak Interpelasi Kepada Walikota

Info Positif On Kamis, Desember 29, 2022

Foto bersama pimpinan partai politik di Kota Padang.

INFONUSANTARA.NET --Para pimpinan partai politik atau yang mewakili memutuskan akan mendorong anggota partainya yang berada di DPRD Kota Padang untuk menggunakan hak interpelasi kepada Walikota Padang yang hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan menjadi wakil walikota Padang.

Selain itu, jika hak interpelasi tidak berhasil, maka partai politik yang ada di Kota Padang akan mengerahkan “massa” untuk mendorong Walikota Padang segera mengisi kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Ketua DPC PPP Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa saat temui setelah melakukan pertemuan dengan sejumlah petinggi partai politik disebuah restoran di Kota Padang,Rabu (28/12).

“Surat dari Gubernur Sumatera Barat yang meminta Walikota Padang segera mengisi kekosongan Wakil Walikota Padang sudah ada, surat dari Ketua DPRD Kota Padang sudah ada, surat nama calon wakil walikota dari Partai PAN sudah ada, surat pengusulan calon wakil walikota dari Partai PKS sudah ada. Jadi apalagi yang ditunggu oleh Walikota di sisa masa jabatannya ini,” tanyanya.

Dalam pertemuan tersebut, cuma Ketua PAN dan PKS yang tidak diundang. "Kami sengaja tidak mengundang kedua petinggi partai pengusung Walikota dan wakil Walikota periode 2019 - 2024. Hal ini dilakukan karena kedua partai tersebut adalah partai pengusung," tambahnya.

Perwakilan dari DPC Golkar Jumadi menjelaskan juga, kekosongan posisi wawako Kota Padang sudah sering dibicarakan di DPRD Kota Padang. “Hal ini telah sering kita bicarakan di DPRD Kota Padang. Partai Golkar melihat, kedua partai pengusung walikota dan wakil walikota PAN dan PKS pada saat ini tidak harmonis lagi. Oleh karena itu kita menuntut kedua partai ini untuk segera memutuskan bakal calon wawako di sisa jabatan 2019-2024,” tegasnya.

Perwakilan Partai Berkarya Helmi Moesim memandang akibat tidak akurnya dua partai pengusung walikota dan wakil walikota periode 2019 – 2024, partai-partai lain teraniaya oleh ketidak harmonisan mereka. “Walau PAD Kota Padang pada saat ini terjadi peningkatan, tetapi aspek-aspek lain kita terkendala dengan tidak hadirnya sosok Wakil Walikota. DPRD Padang pun tidak tinggal diam. Tetapi, hingga saat ini, Walikota Padang belum memutuskan siapa yang akan menjadi calon wakil walikota Padang,” tegasnya.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Nursyam Saleh yang turut hadir dalam kesempatan tersebut, memandang kekosongan wakil walikota Padang saat ini merupakan bagian dari permainan politik yang dilakukan dua partai pengusung. “Semua surat rekomendasi sudah ada. Walikota Padang pada saat ini tidak menjalankan aturan yang telah diberikan, selain itu, walikota juga tidak menjalankan  fungsinya sebagai Pembina partai politik di Kota Padang. Saya menduga, kekosongan ini sebagai bentuk permainan politik kedua partai pengusung,” jelasnya.

Ketua DPD Partai NasDem Kota Padang Osman Ayub pada pertemuan itu menegaskan Walikota Padang telah mengangkangi surat-surat untuk mengisi kekosongan Wakil walikota Padang ke dirinya.  “Ini jelas, Walikota Padang mengangkangi surat-surat yang telah masuk. Ini sebuah bentuk pembangkangan. Seharusnya Walikota Padang berfikir, apalagi pada saat ini beliau merupakan ketua Partai PAN Kota Padang,” ungkapnya.

Ketua DPC Gerindra Kota Padang Verry Mulyadi menjelaskan juga, pada saat ini telah terjadi perosotan ekonomi di Kota Padang. Oleh karena itu, Kota Padang butuh sosok Wakil Walikota yang membantu walikota menjalankan roda pemerintahan di Kota Padang.

“Pasca pandemi, ekonomi di Kota Padang tertinggal. Kita lihat sendiri, banyak UMKM terdampak. Tanpa kehadiran Wakil Walikota, tentu Walikota Padang tidak maksimal menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu, kita mendukung jika DPRD Kota Padang menjalankan hak interpelasinya,” tutupnya. (bim)

Elly Thrisyanti : JPT ASN Pimpin 2 OPD dan Banyak OPD di Pimpin Plh, Ini Tidak Bagus

Elly Thrisyanti : JPT ASN Pimpin 2 OPD dan Banyak OPD di Pimpin Plh, Ini Tidak Bagus

Info Positif On Jumat, September 03, 2021

 

INFONUSANTARA.NET -- Hearing Komisi I DPRD Kota Padang bersama sejumlah perangkat daerah Kota Padang yang telah diagendakan pada Kamis (2/9/2021) diruang konsultasi lantai II DPRD Padang harus ditunda karena kehadiran pejabat yang bisa mengambil keputusan hasil rapat tidak hadir.

Agenda hearing komisi 1 DPRD Padang  tersebut melalui surat undangan resmi DPRD Padang meminta walikota menugaskan kepada yakni Asisten Pemerintah dan Kesra Kota Padang, Kepala BKPSDM Kota Padang,Inspektur Kota Padang,Kabag Hukum Setda Kota Padang dan Kabag Organisasi Setda Kota Padang untuk hadir rapat di DPRD Padang, diketahui bahwa pejabat terkait hanya mengirim utusan mereka.

Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti menjelaskan, rapat harus ditunda sampai esok, karena tidak ada pejabat pemerintah yang tidak berwenang dalam membuat keputusan, sehingga rapat tidak dapat dilanjutkan.

“Kepala BKSDM Kota Padang tidak ada, diwakilkan dengan sekretaris BKSDM nya. Oleh sebab itu,menurut pimpinan DPRD rapat di tunda karena perlu tambahan dari para ahli.” jelas Elly Thrisyanti.

Agenda dalam rapat tersebut, Komisi I DPRD Padang akan mempertanyakan tentang banyaknya kekosongan pelaksana kegiatan di beberapa OPD di Kota Padang.

Dikatakan Elly Thrisyanti, yang kita lihat sekarang ini, Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) ASN mengurus dua OPD sekaligus. Ini tidak bagus, mereka bukan Super Hero.

Sebagai contoh Dinas Pariwisata, yang dijabat oleh Plt. Dengan adanya kepala dinas saja tidak mencapai target PAD, apalagi hanya di isi oleh Plt,” tegas srikandi politisi Gerindra Kota Padang ini.

Oleh karena itu, Elly Thrisyanti meminta Pemko Padang harus membuat panitia seleksi (pansel) untuk menentukan siapa yang akan diangkat sebagai pejabat defenitif di OPD yang kosong tersebut.

“Pemko harus membuat pansel untuk menentukan siapa yang akan diangkat sebagai pejabat defenitif di OPD yang kosong. Pansel tersebut adalah kewenangan walikota. Untuk apa berlalai-lalai juga. Jika telah ada, tentu kinerjanya OPD tersebut akan sangat obtimal dalam menggerakan roda pemerintahan di Pemko Padang,” tegasnya.

Saat ini beberapa OPD tidak hanya di pimpin oleh Plt. Beberapa diantaranya adalah, Dinas Pariwisata Kota Padang, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Padang, Disdukcapil Kota Padang, kepala inspektorat. Selain itu posisi Sekda Kota Padang dijabat oleh seorang Plh dan tentu posisi Wawako yang tetap kosong hingga saat ini. (Inf)

Selisih Data Pemilihan Untuk Pilkada 2018 Belum Juga Ada Titik Temu

Selisih Data Pemilihan Untuk Pilkada 2018 Belum Juga Ada Titik Temu

Info Positif On Selasa, April 17, 2018

Rapat Koordinasi Komisi I DPRD Padang Bersama Instansi Terkait 

Infonusantara (PADANG) - Selisih jauh data Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan KPU Kota Padang dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) kembali menjadi perbincangan hangat di DPRD Padang. Kemarin (16/4), DPRD Padang melalui Komisi I menggelar rapat koordinasi dengan penyelenggara dan stakeholder terkait Pilkada Padang 2018 di kantor DPRD Padang.

Ketua Komisi I DPRD Padang, Azirwan mengatakan, pihaknya menginginkan kejelasan selisih yang signifikan dari dua data tersebut. Jangan sampai muncul persoalan di kemudian hari, setelah atau saat pilkada digelar. "Salah dalam penetapan daftar pemilih, akan memicu persoalan di kemudian hari. Bagaimana kita bisa menyatukan pendapat terhadap hampir 100 ribu orang yang tidak terakomodir ini," tambah Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra di hadapan para undangan.

Mengawali rapat koordinasi, pihak DPRD pun meminta perwakilan Disdukcapil Padang memaparkan jumlah DP4 yang diserahkan ke Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan Disdukcapil Padang, Maiyulnita menyebutkan, DP4 yang dikirim berjumlah 634.197 orang. Kemudian dilakukan pencocokan, sebanyak 589.850 orang telah melakukan perekaman e-KTP.

Nah  dari data itu saja, terdapat selisih sekitar 50 ribu lebih dengan DPS yang ditetapkan KPU. Dibandingkan dengan DP4, selisihnya mencapai 98 ribu. "Kalau seribu atau dua ribu mungkin tidak jadi masalah, ini 98 ribu," kata Komisi I DPRD Padang.

KPU Padang menyebutkan, setelah dilakukan pemutakhiran terakhir, tercatat ada 536.045 warga Padang yang masuk DPS. Angka tersebut berkurang dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilgub Sumbar 2015 yang mencapai 548.213 orang. Hasil penetapan DPS Pilkada Padang telah disampaikan dalam rapat pleno yang digelar pada Jumat lalu. Dari total DPS, 262.242 adalah pemilih laki-laki dan 273.803 pemilih perempuan. Jumlah tersebut tersebar pada 104 kelurahan dari 11 kecamatan di kota Padang.

Komisioner KPU Padang, Yusrin menyebutkan, hasil pecocokan dan penelitian (coklit) beberapa waktu lalu, jumlah pemilih tercatat sebanyak 584.695 orang. Namun, ada masyarakat yang sudah memiliki hak pilih tapi tidak memenuhi syarat. Seperti belum ada e-KTP, tidak melaporkan pindah ke RW atau RT setempat. Ada juga pemilih yang sudah meninggal maupun pemilih yang diterima sebagai anggota TNI/Polri. "Jumlah DPS 536.045. Hasil ini mungkin bertambah atau berkurang hingga penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap,red)," jelas komisioner lain, Riki Eka Putra sembari menyebut penetapan dilaksanakan Rabu malam.

Tenaga ahli yang diundang pada rapat koordinasi tersebut, M Ali Syahbana mengatakan, proses yang dijalankan KPU sudah berjalan dengan baik. Namun, ada persoalan dalam penyandingan DP4 dan DPT pemilihan sebelumnya (Pilgub Sumbar). Angka berbeda mencapai 98 ribu. Menurutnya, jumlah DPT menjadi isu krusial dalam setiap pemilu. Bahkan, lanjutnya, pintu masuk bagi sangketa pemilu. "Supaya tidak saling tuding, KPU perlu menjelaskan fariabel-fariabel pemutakhiran data," kata M Ali Syahbana.

Bisa jadi, penurunan dan penambahan pemilih karena adanya data ganda, meninggal dunia, tidak memiliki hak suara secara sah, berubah status dan sebagainya. KPU perlu menjelaskan hal tersebut agar semua peserta rapat mengetahui dengan jelas alasan perbedaan setelah dilakukan pemutakhiran data dengan 10 fariabel yang telah diatur.

KPU sendiri tidak menjelaskan secara rinci angka-angka yang menyebabkan berselisihnya jumlah pemilih. Namun, Ketua KPU Padang, M Sawati menegaskan, hasil DPS merupakan hasil lapangan. Pihaknya, dalam hal ini KPU Pusat sudah menggandengkan DP4 dengan DPT Pemilu sebelumnya. DP4 yang diambil KPU per 30 Juni 2017, bukan per Desember 2017.

 "Data yang kami tetapkan sudah sesuai dengan hasil lapangan, kalau dibandingkan dengan DP4 sekarang, per 30 Desember, jelas tak sama," ungkapnya.

KPU menambahkan, pihaknya sudah membuka ruang seluas-luasnya bagi warga yang belum terdaftar sebagai DPS.untuk mendaftarkan diri. Bahkan, juga telah disampaikan ke pengurus masjid untuk disampaikan informasi ke jamaah masing-masing.(Inf)

Walikota Padang Sampai LKPJ TA 2018 dan LKPJ Masa Akhir Jabatan 2014-2019

Walikota Padang Sampai LKPJ TA 2018 dan LKPJ Masa Akhir Jabatan 2014-2019

Info Positif On Senin, Maret 04, 2019

Foto :Walikota Padang Mahyeldi menyerahkan LKPJ Akhir Masa Jabatan kepada Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti, Senin (4/3).

INFO PADANG- Walikota Padang Mahyeldi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Padang Tahun Anggaran 2018 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan (AMJ) Walikota Padang periode jabatan 2014-2019 dalam rapat paripurna DPRD Padang, dipimpin Ketua DPRD Elly Thrisyanti, Senin (4/3). 

Menurut Mahyeldi, penyampaian dua LKPJ ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan pemerintah daerah sekaitan tentang pelaksanaan pemerintahan di Kota Padang. Tentu banyak hal yang perlu dievaluasi dan disinkronkan dengan harapan-harapan masyarakat Kota Padang ke depan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang sudah disusun untuk 2019-2024. 

“Nanti mana yang mesti dilengkapi dan disempurnakan akan kita lakukan ke depan. Selanjutnya dalam penyelenggaraan pemerintahan apa yang mesti kita sempurnakan begitu juga di DPRD Kota Padang, sehingga ke depan, pemerintahan di Kota Padang tentunya betul-betul bisa mengakomodasi harapan-harapan masyarakat, yaitunya sesuai dengan unsur-unsur keadilan dan pemerataan,” ujarnya.

Kemudian, terkait capaian-capaian yang dilakukan terhadap RPJM yang sudah dituangkan, penting disikapi untuk penyempurnaan ke depan. Selanjutnya evaluasi dari lembaga-lembaga atau badan-badan yang melakukan evaluasi untuk Kota Padang diantaranya oleh KPK, BPK, Inspektorat Kota, Provinsi dan Pusat serta BPKP dan stakeholder lainnya. 

"Termasuk juga hubungan sinergi kita dengan lembaga vertikal yang ada di Kota Padang. Sehingga dari capaian itu semuanya inilah yang menjadi masukan bagi kita untuk penyempurnaan ke depan. Insya Allah, kita di Kota Padang ke depan akan melakukan penyempurnaan anggaran dengan sebaik-baiknya serta meningkatkan respon dari persoalan masyarakat secara lebih dekat lagi,” ucapnya

Ia mengharapkan masing-masing OPD di lingkup Pemko Padang untuk dapat menyiapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, SDM serta variabel-variabel kelembagaan-kelembagaan. Sehingga kita akan lebih bisa melakukan 'quick respons' terhadap permasalahan masyarakat dan keberadaan Pemko Padang ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat dikarenakan permasalahan-permasalahan yang ada terselesaikan secara baik. " Kita tidak mau adanya pemerintah ini sama dengan tidak adanya pemerintah bagi masyarakat,” sebut Wako.

Sementara itu. Ketua DPRD Padang, Elly Thrisyanti menyampaikan, penyerahan dua LKPJ kepada DPRD Padang kali ini, pertama berkaitan tentang LKPJ Walikota Padang Tahun Anggaran 2018 dan kedua penyampaian LKPJ menyusul dengan akan berakhirnya jabatan Wali Kota Padang periode 2014-2019. 

Elly menjelaskan, sekaitan penyusunan dan penyampaian LKPJ AMJ Walikota Padang periode jabatan 2014-2019 berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah disertai LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

"Berdasarkan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Padang pada 25 Februari 2019, maka salah satu agenda rapatnya adalah menjadwalkan Rapat Paripurna Istimewa DPRD hari ini. Insya Allah setelah rapat ini kita akan membentuk Pansus LKPJ,” sebutnya.(Inf)

Lama Mengendap, 4 Anggota DPRD Padang Diduga Belum Kembalikan Anggaran

Lama Mengendap, 4 Anggota DPRD Padang Diduga Belum Kembalikan Anggaran

Info Positif On Rabu, November 14, 2018

INFO PADANG - 4 anggota DPRD Padang, digemparkan tentang pemberitaan adanya empat anggota dewan yang diduga belum mengembalikan dana negara. Bahkan, informasi tersebut meluas dikalangan publik lewat postingan resmi akun fanpage facebook DPRD Kota Padang, yang diunggah 10 November 2018.

Informasi dihimpun media ini, 4 anggota DPRD Padang itu antara lain, Yulisman, fraksi Demokrat, Amril Amin, fraksi PAN, Erisman, fraksi Gerindra, dan Osman Ayub, fraksi Hanura. Berdasarkan perkembangan informasi lewat akun tersebut, tertulis adanya dugaan tunjangan transportasi dan penginapan periode 2017 dan 2018, yang belum dikembalikan anggota DPRD setempat. Dana kelebihan itu seharusnya telah diserakan ke kas negara dalam tempo 60 hari, terhitung 28 Mei hingga 26 Juli tahun ini.

Disebutkan didalam akun tersebut, Jumlah anggaran per masing anggota dewan sebagai terduga, yakni Yulisman mesti mengembalikan kelebihan dana tersebut Rp161.800 juta. (realisasi anggaran perjalanan dinas dana tunjangan transportasi sebesar Rp73.400 juta di 2017 dan Rp88.400 juta di 2018). Amril Amin, sebesar Rp45.304 juta (realisasi anggaran belanja perjalanan dinas [penginapan] Rp44.200 juta dan Rp1.104 juta). Erisman, sebesar Rp88.400 juta (tunjangan transportasi di 2017 dan 2018, sebesar Rp44.200 juta). Osman Ayub, sebesar Rp88.400 juta (tunjangan transportasi tahun 2017 dan 2018 Rp44.200 juta)

Terkait hal ini, anggota DPRD Padang Yulisman mengaku memang telah mengetahui informasi yang beredar tersebut. Namun, perihal tuduhan tersebut ia melihat seolah-olah terjebak. Sebab, menurutnya tidak ada aturan yang menegaskan terkait persoalan tersebut kala itu.

" Setelah keluarnya PP 18 disahkan tidak ada yang menegaskan dikembalikan, ” kata Yulisman, usai rapat paripurna istimewa pelantikan anggota DPRD Padang PAW sisa masa jabatan 2014-2019 di DPRD Padang, kemarin (13/11).

Katanya, Sekwan DPRD Padang beserta jajaran pada saat itu hanya menginformasikan dan tidak menerangkan jikalau hal itu mesti dikembalikan. 

" Memang surat disampaikan hanya saja dasar surat itu lho. Kami tidak ada niat menguasai aset daerah, ” katanya.

Yulisman mengatakan, jika mesti dikembalikan, ia akan mengikuti aturan. Hanya saja, terkait nilai sebesar itu, ia merasa keberatan.

 “Kalau memang itu dianggap suatu yang harus dikembalikan, saya tidak ada alasan untuk tidak mengembalikan. Cuma dengan nilai yang cukup fantastis itu tentu saya mengembalikan sesuai dengan kemampuan sampai tahun anggaran ini, karena saya tidak ingin bermasalah,” katanya.

Ia sangat menyayangkan kalimat yang tertera “tilep”, sebab menurutnya, kalimat tersebut seakan-akan mengambil sesuatu dan dengan melawan hukum. Sementara, itu tidak melawan hukum.

Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra mengatakan, dirinya tidak mengetahui siapa oknum keempat anggota DPRD Padang itu. Walau desas-desusnya jadi perbincangan.

“Saya tidak tahu kenapa bisa terjadi, dan tiba-tiba keluar dalam pemberitaan,” kata Wahyu.

Katanya, Sekwan DPRD Padang yang memiliki wewenang atas hal ini. Sebab, ia yang mengeluarkan anggaran. Mungkin saja, ini telah lama mengendap dan kemudian terjadi pemberitaan. 

" Beliau kan yang mengetahui karena di sana segala administrasi, dan pimpinan agar diketahui tidak memiliki tunjangan transportasi,” kata Wahyu.

Ketika dimintai keterangan terkait proses pemeriksaan anggaran, ia menerangkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertugas melakukan pemeriksaan bagi siapa pun yang menggunakan anggaran negara, baik itu APBD dan APBN. Sebelum pemeriksaan dilakukan BPK, Inspektorat melakukan pengecekan awal.

Lanjutnya, BPK melakukan pemeriksaan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan sesuai standar akuntasi pemerintahan. Sebelum terbit LHP, maka ada LHS. Pada proses itulah diberikan masa tenggat kepada siapa pun yang menggunakan anggaran sebelum adanya LHP. 

" Ketika terbitnya LHP diberikan masa rentang waktu lagi. Disamping akan ada penyerahan WTP kepada eksekutif didampingi legislatif, "pungkasnya. (Inf)

Perebutan Kursi Wawako Padang Mulai Memanas, Gerindra - PKS Adakan Pertemuan

Perebutan Kursi Wawako Padang Mulai Memanas, Gerindra - PKS Adakan Pertemuan

Info Positif On Selasa, Juni 08, 2021

 

Petinggi DPC Gerindra dan DPTD PKS adakan pertemuan di salahsatu restoran di Kota Padang, Selasa(8/6/2021).

INFONUSANTARA.NET - Peta politik di Padang nampaknya mulai bergejolak. Jelang perebutan posisi Wakil Walikota Padang, dua partai pemilik suara terbesar di DPRD Padang, Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jalin pertemuan di salah satu restoran di Kota Padang, Selasa (8/6).

Ketua DPC Gerindra Kota Padang Syafrial Kani, membenarkan pertemuan itu. Dikatakan, pihaknya secara resmi diundang DPTD PKS Padang untuk bersilaturahmi.

“Dengan adanya undangan itu, Kami pun merespon dengan baik dan bersilaturahmi dengan PKS,” katanya.

Dalam pertemuan itu, hadir petinggi kedua partai, Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPC Gerindra serta sejumlah anggota fraksi Gerindra di DPRD Padang. Demikian pula dengan Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPTD PKS dan sejumlah anggota Fraksi PKS.

Dia menjelaskan dalam pertemuan itu kedua pihak membicarakan isu-isu strategis di Kota Padang hari ini dan kedepan.

“Kita ingin menyamakan persepsi, bagaimana Kota Padang ini lebih baik kedepan. Banyak hal yang kami bicarakan,” kata Ketua DPRD Padang itu.

Saat disinggung apakah pertemuan itu membahas pemilihan Wakil Walikota, Syafrial Kani menjawab diplomatis.“Ini baru pertemuan tahap awal,” katanya.

Pun demikian terkait koalisi jangka panjang menyongsong Pilkada 2024. “Kemungkinan itu bisa saja terjadi. Sepanjang itu untuk kebaikan Kota Padang, kenapa tidak kita respon,” katanya.

Senada dengan itu, Ketua DPTD PKS Kota Padang Muharlion pun tak menampik pertemuan itu terkait penyamaan persepsi bagaimana arah pembangunan dan kebaikan Kota Padang kedepan.

“Banyak hal yang kami bicarakan soal isu-isu strategis bagaimana arah Kota Padang kedepan,” katanya.

Terkait koalisi jangka panjang menyongsong Pilkada 2024 maupun pemilihan Wakil Walikota yang kosong, Ketua Fraksi PKS DPRD Padang itu pun menyatakan hal itu salah satu yang akan dijajaki.

“Dari sekian pembicaraan, hal itu salah satu yang akan kita jajaki. Yang penting kita samakan persepsi terlebih dahulu. Semoga kerjasama ini bisa berlanjut kedepan,” pungkasnya.

Diketahui, untuk pengisian jabatan Wakil Walikota Padang sisa masa jabatan 2019-2024, PAN dan PKS sama-sama telah mengapung calon yang akan mereka usung. PKS mengajukan Muharlion dan Mulyadi Muslim. Sementara PAN mengajukan Amril Amin dan Ekos Albar. Sementara Gerindra merupakan pemilik kursi terbanyak di DPRD Padang dengan 11 kursi, sedangkan PKS dengan 9 kursi.

Jika koalisi ini terbentuk, maka mereka sudah punya 20 kursi di DPRD Padang. Untuk merebut kursi Wakil Walikota, hanya dibutuhkan tiga kursi lagi. Bukan tak mungkin, tiga kursi itu dirangkul bahkan bisa jadi lebih, karena persepsi yang dibangun bukan untuk kekuasaan, tapi bagaimana Padang lebih baik ke depan. Ini layak ditunggu. (mbb/inf)

Tutup Masa Sidang Tiga 2017, DPRD Padang Hasilkan Tujuh Perda

Tutup Masa Sidang Tiga 2017, DPRD Padang Hasilkan Tujuh Perda

Info Positif On Jumat, Desember 29, 2017

Paripurna DPRD Kota Padang 

Infonusantara (PADANG) - DPRD Kota Padang Sumatera Barat, laksanakan Paripurna penutupan masa sidang ketiga (September - Desember) tahun 2017 sekaligus pembukaan masa sidang pertama (Januari-April) 2018, Jum'at (29/12) di Gedung DPRD Kota Padang Jalan Sawahan No.50. Padang.

Paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Padang, Elly Thrisyanti didampingi Wakil Ketua DPRD Padang, H.Wahyu Iramana Putra, H.Muhidi, MM dan Walikota Padang H.Mahyeldi Ansharullah.

Dalam paripurna penutupan masa sidang ketiga itu diketahui di DPRD Kota Padang selama empat bulan terakhir telah menghasilkan tujuh Peraturan Daerah (Perda). Tujuh Perda yang dihasilkan itu adalah KUA PPAS APBDP 2017, KUA PPAS APBD 2018, APBDP 2017, Penyertaan Modal PSM, RPJMD 2014- 2019, Badan Milik Daerah (BMD), Lembaga Ketahanan Kelurahan (LKK).

Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti mengatakan, semua alat kelengkapan dewan, khususnya komisi-komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, serta Panitia Khusus telah bekerja efektif sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Disamping penutupan dan pembukaan masa sidang, dalam kesempatan itu sekaligus diserahkan laporan reses anggota DPRD Padang pada masa sidang III kepada Walikota Padang. "Laporan reses yang diserahkan merupakan aspirasi yang ditampung anggota dewan dari masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing. Kami harap pemko dapat menindaklanjutnya," jelas Elly.

Lebihlanjut kata Elly, ke tujuh Ranperda yang telah menjadi Perda itu diharapkan menjadi acuan di tengah-tengah masyarakat dan pemerintah kota dalam menjalan tupoksinya. Namun memang ada Ranperda yang belum tuntas, nanti akan kembali kita komunikasikan kembali ke pemko.

Disamping tujuh Perda yang telah dihasilkan di penutupan masa sidang ketiga tahun 2017,  ada 8 Ranperda Inisiatif DPRD dan 18 Ranperda dari Pemko Padang untuk di selesaikan di 2018. Pada Februari 2018, kita sudah mulai melakukan pembahasan dan berharap tiap bulannya bisa membahas Ranperda - ranperda tersebut.

"Disamping membahas yang baru, kita juga akan selesaikan Ranperda yang masih belum di bahas dan di Paripurnakan serta juga ada yang ditunda seperti Perda KTR. Nanti kita agendakan di Bamus agar dapat mencapai hasil yang terbaik," ujarnya.

Kita meminta pemko untuk segera mensosialisasikan Perda yang telah dihasilkan bersama antara DPRD dan Pemko tersebut ke tengah masyarakat. "Apa yang telah kita buat agar disosialisasikan sehingga bisa menjadi acuan dan aturan di tengah masyarakat untuk dilaksanakan dan dipatuhi," katanya.

Dalam hal ini tentunya berharap apa-apa yang dihasilkan selama masa sidang ketiga diharapkan dapat diaplikasikan dengan baik. Terutama APBD 2018 agar dapat dipergunakan sesuai dengan aturan dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

"Pekerjaan pembangunan agar dipercepat begitu memasuki 2018, baik proses tender maupun pengerjaannya. Sehingga dengan mempercepat, maka masyarakat juga akan langsung bisa merasakan manfaatnya," katanya.

Dalam kesempatan itu Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi kinerja DPRD selama masa sidang III tersebut yang telah mengesahkan enam Ranperda menjadi Perda. "Ketujuh Perda itu tentunya akan menjadi acuan Pemko dalam menjalankan tupoksi.

Pemko kedepannya tentu akan memperhatikan aspirasi - aspirasi masyarakat Kota Padang yang telah disampaikan kepada anggota dewan pada Dapil masing- masing melalui reses dewan. Semoga hubungan harmonis kerjasama legislatif dan eksekutif yang baik akan lebih cepat membangun Kota Padang dalam segala bidang, " tutup Mahyeldi.(Im7).

Wahyu IP: Selaku Wakil Rakyat Wajib Memperjuangkan Aspirasi Masyarakatnya

Wahyu IP: Selaku Wakil Rakyat Wajib Memperjuangkan Aspirasi Masyarakatnya

Info Positif On Senin, Mei 28, 2018

Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra didampingi Pengurus Masjid Al Ikhlas diwawancarai Awak Media 

INFO (PADANG) - Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra didampingi sekretariat DPRD Padang laksanakan kunjungan safari ramadhan yang keduanya di Masjid Al Ikhlas Kelurahan Kampung Olo Kecamatan Nanggalo dan sekaligus menyerahkan bantuan untuk keperluan pembangunan Masjid sebesar Rp.15 juta, Minggu (27/5) malam. 

Sehari sebelumnya safari ramadhan Wakil Ketua DPRD Padang ini mengunjungi Mushalla Nurul Hadi, di Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, sekaligus juga menyerahkan bantuan sebesar Rp 10 juta secara simbolis. Dimana pencarian dana bantuan safari ramadhan ini beda dari tahun sebelumnya dan sesuai aturan saat ini melalui sistem non tunai akan di transfer ke rekening pengurus baik itu Masjid maupun Mushalla yang dikunjungi unsur pimpinan maupun anggota dewan dalam kunjungan Safari Ramadhan 1439 H /2018 M ini.

Hadir dalam kesempatan tersebut tokoh masyarakat setempat yakni mantan Wakil Walikota Padang periode 2004-2009, Yusman Kasim, Babinkanthibmas Polsek Nanggalo, Lurah Kampung Olo Nanggalo, LPM, RW dan RT setempat, Majelis Taklim serta jamaah Masjid Al Ikhlas. 

Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra dalam kesempatan itu menyampaikan, kewajiban saya selaku anggota DPRD Padang yang telah diambil sumpah jabatannya adalah wajib memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Padang dan khususnya di dapil masing masing, kebetulan dapil saya di Kecamatan Padang Utara, Padang Barat dan Nanggalo ini, " kata Wahyu. 

Wahyu juga mengungkapkan untuk bantuan hibah dan Bansos selama ini memang tidak dibatasi apalagi dari pokir anggota dewan. Namun untuk realisasi di 2019 dengan keluarnya Perwako Nomor 11 Tahun 2018, maka bantuan tidak lagi bisa kita menganggarkannya seperti bantuan untuk kelanjutan penyelesaian pembangunan rumah ibadah yang membutuhkan biaya hingga Rp 100 juta, begitu juga bantuan mobil ambulance gratis, karena besaran bantuan maksimal hanya bisa di realisasikan Rp.50 juta saja. 

Tentunya dengan besaran anggaran yang telah ditentukan Perwako ini tidak dapat menuntaskan permasalahan yang ada dengan cepat, apa yang dikerjakan akan terkatung - katung. Padahal untuk daerah lain seperti di Bali, itu bantuan untuk pembangunan rumah ibadah bisa dianggarkan hingga Rp.1,5 miliar. 

Namun untuk tahun ini kita inginkan setiap RW harus dapat Betor, tahun ini ada 8 betor  direalisasikan. Dan untuk pak lurah nya, apa apa aspirasi dari masyarakat kita segera masukkan, juga  daftar nama masyarakat miskin kita ke Dinsos. " Daftar terbaru warga miskin agar bantuan bantuan untuk masyarakat kurang mampu ini benar benar yang berhak menerima," tegas Wahyu. 

Selain itu kata Wahyu,  untuk kegiatan pesantren ramadhan tahun depan tidak ada lagi pembayaran yang dipungut pada anak, karena itu dananya sudah ada dari APBD Padang. "Jika pungutan diminta pada anak, maka akan menjadi beban bagi para orangtua lagi. Saya juga menginginkan agar anak anak kita bisa jadi Hafiz dan Hafizah Qur'an," kata Wahyu.

Dia juga mengatakan dalam Pilkada serentak 27 Juni 2018 mendatang, saat ini masih ada perselisihan DPT. Namun pesan saya mari kita jaga Pilkada damai di Kota Padang ini.Hanya tinggal sebulan lagi silahkan tentukan pilihan kita masing-masing untuk  pembangunan yang lebih baik lagi untuk lima tahun kedepan, silahkan tentukan pilihan yang terbaik untuk pemimpin kota ini , " ungkap Ketua DPD Partai Golkar Padang ini.

Sementara Ketua pengurus Masjid Al Ikhlas, H. Sunardi mengucapkan terimakasih atas kunjungan dari tim safari ramadhan DPRD Padang dalam hal ini yakin oleh Wakil Ketua DPRD Padang bapak Wahyu Iramana Putra.

Bantuan ini akan kita gunakan untuk pembangunan atap Kanofi terlebih dahulu. Juga nanti kita akan perluasan pembangunan masjid Al Ikhlas untuk samping kiri dan kanan nya dikarenakan jamaah yang makin bertambah tiap tahunnya, " ungkapnya. (INF7)

Pelantikan Dewan Padang Periode 2019-2024: Syafrial Kani Pimpinan DPRD Kota Padang Sementara

Pelantikan Dewan Padang Periode 2019-2024: Syafrial Kani Pimpinan DPRD Kota Padang Sementara

Info Positif On Rabu, Agustus 14, 2019

Syafrial Kani Pimpinan DPRD Kota Padang Sementara (kiri) bersama Elly Thrisyanti mantan Ketua DPRD Kota Padang dan Wakil Ketua Asrizal (kanan)

Infonusantara.net - Sebanyak 45 anggota DPRD Kota Padang  periode 2019-2024 resmi dilantik, Kamis (14/8). Pelantikan dilaksanakan di Gedung DPRD Kota Padang. Pada kesempatan tersebut, ke-45 anggota dewan terpilih membacakan sumpah jabatan dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Padang.

Dalam acara pengambilan sumpah janji tersebut, Wakil Ketua PN Padang mengucapkan sumpah janji yang kemudian diulangi oleh seluruh anggota DPRD terpilih, "Bahwa Saya akan memenuhi kewajiban saya, sebagai anggota DPRD Padang, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Selain itu Wakil Ketua PN Padang mengatakan bahwa agar seluruh anggota DPRD terpilih dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan menjalankan amanat rakyat. Setelah acara pengambilan sumpah janji DPRD Kota Padang, pelantikan tersebut diiringi dengan Penyerahan Pin dan Surat Keputusan (SK) DPRD Kota Padang secara simbolis oleh Wakil Ketua PN Padang.

Walikota Padang Mahyeldi Ansyarullah mengapresiasi pelantikan tersebut. “'Terpilihnya wakil rakyat ini mencerminkan dinamika politik masyarakat. Proses pelantikan akhirnya rampung sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Saya memberikan apresiasi kepada semua pihak, sehingga tidak terjadi stagnasi kepemimpinan dewan,” katanya.

Pihaknya berharap, seluruh anggota dewan yang terpilih dapat mewakili suara rakyat dan memperjuangkan aspirasinya. “Saya berharap  semua pihak, terutama bapak ibu anggota DPRD dapat memaknai proses ini sebagai hal sakral karena rakyat sudah mewakilkan suaranya ke bapak ibu, bukan hanya diwakili tapi perjuangkan juga aspirasinya,” ungkapnya.

Syafrial Kani Pimpinan DPRD Kota Padang Sementara menyampaikan sambutan di paripurna pelantikan anggota DPRD Kota Padang periode 2019-2024 

Pimpinan Sementara DPRD Kota Padang Syafrial Kani mengajak,  para anggota dewan untuk berkomitmen dalam mengemban amanat rakyat dengan menyerap dan meneruskan aspirasi rakyat untuk pembangunan di segala bidang. “'Mari berkomitmen untuk jadikan rumah rakyat ini sebagai tempat yang aman, nyaman dan penuh pengabdian dalam melaksanakan amanat rakyat,” katanya.

Ia  menyampaikan,  terima kasih kepada anggota dewan masa bhakti 2014 -2019 yang telah mengakhiri masa pengabdiannya. “'Kami harus selalu belajar dari apa yang telah dihasilkan pada masa sebelumnya segala hasil yang telah tercapai, tentunya akan kami jadikan cermin dan tuntunan dalam melangkah pada masa pengabdian berikutnya,” terangnya.

Berikut nama-nama Anggota DPRD Kota Padang Periode 2019-2024 :

Dapil 1 (Koto Tangah)

1. Muharlion (PKS)

2. Delma Putra (Gerindra)

3. Mukhlis (Demokrat)

4. Rustam Efendi (PAN)

5. Pun Ardi (PKS)

6. Manufer Putra Firdaus (Gerindra)

7. Jumadi (Golkar)

8. Yuhilda Darwis (PPP)

9. Andi Wijaya Kusuma (PKS)

10. Wismar Panjaitan (PDIP) 

Dapil 2 (Kuranji, Pauh)

1. Syafrial Kani Gerindra 

2. Jafar (PKS) 

3. Yandri (PAN)

4. Salisma (Demokrat) 

5. Donal Ardi (Gerindra) 

6. Dasman (PPP) 

7. Rafdi (PKS) 

8. Zulhardi Z. Latif (Golkar) 

9. Muzni Zen (Gerindra) 

10. Zalmadi (Berkarya) 

Dapil 3 (Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Bungus Teluk Kabung)

1. Elly Thrisyanti (Gerindra) 

2. Jufri (PAN)

3. Surya Jufri (Demokrat)

4. Edmon (PKS) (2.376) 

5. Dewi Susanti (Gerindra) 

6. Miswar Jambak (Golkar) 

7. Asrizal (PAN)

8. Amran Tono (Gerindra) 

9. Muhkriwan (PPP)

10. Nila Kartika (Demokrat) 

Dapil 4 (Padang Selatan, Padang Timur)

1. Amril Amin (PAN) 

2. Muhidi (PKS) 

3. Boby Rustam (Gerindra) 

4. Ilham Mulana (Demokrat) 

5. Meilasa Waruwu (PDIP) 

6. Helmi Moesim (Berkarya) 

7. Irawati Meuraksa (PAN) 

Dapil 5 (Padang Barat, padang Utara, Nanggalo)

1. Arnedi Yarmen (PKS) 

2. Mastilizal Aye (Gerindra) 

3. Faisal Nasir (PAN)

4. Iswanto Kwara (PDIP) 

5. Azwar Siry (Demokrat) 

6. Djunaidy Hendry (PKS) 

7. Budi S. (Gerindra) 

8. Osman Ayub (Nasdem)

Pengukuhan dan Pelantikan IPKT Batang Arau Dihadiri Ketua DPRD Padang

Pengukuhan dan Pelantikan IPKT Batang Arau Dihadiri Ketua DPRD Padang

Info Positif On Minggu, Januari 14, 2018

Jajaran Pengurus IPKT Foto Bersama dengan Ketua DPRD Padang EllyThrisyanti, anggota DPRD Padang, Emnu Azamri, Calon Wakil Wali Kota Padang, Desri Ayunda dan tokoh masyarakat Usai Pelantikan  

Infonusantara (PADANG)- Ikatan Pemuda - pemudi Kampung Teleng (IPKT), Kelurahan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan sepakat dan bertekad memajukan Kelurahan Batang Arau. "IPKT Maju Batang Arau Bangkit, Pemuda Berinovasi Pemuda Berkarya" demikian slogan pemuda - pemudi Kampung Teleng dalam Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus IPKT Periode 2017 - 2020, Sabtu (13/1) di lapangan Olahraga pemuda RW I Kelurahan Batang Arau.

Ketua Umum IPKT,Aulia Rahman saat diwawancarai Wartawan

Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus IPKT Periode 2017 -2020 dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti, anggota DPRD Padang, Emnu Azamri dari Fraksi Gerindra, tokoh masyarakat sekaligus Calon Wakil Wali Kota Padang Desri Ayunda, Lurah Barang Arau, Khairul , Ninik mamak setempat, Bundo kanduang, Ketua LPM, RW, RT,  pemuda serta ratusan warga setempat.

Suasana Pelantikan IPKT Batang Arau Dihadiri ratusan warga 

Kepengurusan IPKT periode 2017 - 2020 yang dilantik adalah Aulia Rahman sebagai ketua umum, ketua harian Indra Tovanta, dan bendahara dipercayakan kepada Fitra Wahyuni serta seluruh jajaran pengurus seksi - seksi bidang.

Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti dalam sambutannya menyampaikan, pemuda adalah pagar nagari, dipundak anda dititipkan kemajuan bangsa dan negeri ini. "Pemuda merupakan pemegang estafet kepemimpinan bangsa ini ke depannya, ditangan para pemuda nasib negeri ini ditentukan,"  ujarnya.

Ia berharap, IPKT dapat mengambil peranan di tengah-tengah masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Padang. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan pemuda ke arah yang positif. Kita tak ingin generasi muda negeri ini terjerumus ke pergaulan bebas dan narkoba. "Untuk itu harapan kita melalui wadah kepemudaan ini, IPKT dapat berkarya positif, berinovasi di tengah-tengah masyarakat. "Selamat menjalankan amanah bagi kepengurusan yang baru untuk IPKT Batang Arau, " ungkap Elly.

Anggata DPRD Padang Emnu Azamri dari Fraksi Gerindra dalam sambutannya menyampaikan, kita sangat mendukung sekali kegiatan positif kepemudaan. Pemuda adalah titik sentral untuk pembangunan yang lebih baik kedepan. Semoga cikal bakal inisiatior yang diciptakan pemuda dapat berbuat untuk nagari. "Kita sangat mendorong kegiatan positif dari pemuda seperti edukasi, keagamaan, olahraga dan lainnya yang positif," ujarnya.

Selain itu kata Emnu, ia berterimakasih pada masyarakat telah mempercayainya duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Padang. Insha allah memalui kepercayaan yang telah diberikan pada saya, kedepan bisa melalukan dan berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Begitu juga untuk warga Kampung Teleng, Kelurahan Batang Arau ini. "Saya hanya menjadi polong asok, menyampaikan aspirasi warga ke pemerintah kota untuk pembagunan yang lebih baik kedepan,"  kata Emnu.

Dalam kesempatan itu Desri Ayunda juga menyampaikan, semoga pemuda pemudi Kampung Teleng bisa berbuat untuk Kota Padang minimal untuk Kampung Teleng, Kelurahan Batang Arau. Kegiatan dan aktifitas pemuda yang aktif dapat membawa nuansa tersendiri di kampung itu sendiri." Dan melalui wadah kepemudaan di Kampung Teleng ini, kita menantang Kampung Teleng bebas narkoba dan perilaku menyimpang lainnya, " kata Desri.

Lurah Batang Arau, Khairul,  mengatakan, terbentuknya kepengurusan baru IPKT ini merupakan motivasi bagi pemuda Batang Arau kedepan. Semangat buat pemuda -  pemudi Kampung Teleng, kedepan bisa berbuat, berkarya, untuk Batang Arau.

Sementara Ketua Umum IPKT dilantik, Aulia Rahman menyampikan, IPKT akan terus berbuat di tengah-tengah masyarakat Batang Arau. Untuk itu, beberapa program kegiatan sudah kita siapkan, seperti program kampung hidro ponik, di 2018 ini berharap sudah bisa terlaksana. Kemudian program Senam Minggu Sehat (SMS), pasar sore khusus jualan muda, seperti sayur- sayuran, cabe, kentang dan lainnya untuk warga yang rumahnya berada di pinggir jalan Batang Arau, kapan perlu kita buatkan tenda seragam biar tertata rapi.

"Selain itu kita juga akan menghidupkan kembali dayung tradisional disini. Dayung sampan enam yang sudah tiga puluh tahun fakum akan kita hidupkan kembali. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terimakasih pada seluruh warga Kampung Teleng, RT, RW,Lurah, Ketua DPRD Padang,buk Elly Thrisyanti,, bapak Emnu Azamri dan bapak Desri Ayunda yang telah ikut mensukseskan pelantikan IPKT ini," ungkap Aulia usai pelantikan pada wartawan.

Acara Pengukuhan dan Pelantikan Ikatan Pemuda-Pemudi Kampung Teleng ( IPKT) Kelurahan Batang Arau Padang Selatan ini juga dimeriahkan dengan permainan Kim dan malam hiburan.(baim)