Peduli Gempa Cianjur, PMI Kota Padang Serahkan Bantuan Melalui PMI Sumbar

Peduli Gempa Cianjur, PMI Kota Padang Serahkan Bantuan Melalui PMI Sumbar

Info Positif On Monday, February 13, 2023

Ketua PMI Kota Padang Zulhardi Z Latif serahkan bantuan melalui PMI Sumbar untuk korban gempa Cianjur Jawa Barat diterima oleh Suryadi Asmi mewakili Ketua PMI Sumbar didampingi Zaitul Ikhlas Sa'ad Wakil Ketua Bid Hubungan Antar Lembaga, Ka Markas PMI Sumbar Hidayatul Irwan dan Bendahara Todi Ariadi di Markas PMI Sumbar.Senin (13/2/2023).

INFONUSANTARA.NET -- Diketahui melalui Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah terjadi gempa bumi pertama pada 21 November 2022 lalu berkekuatan 5,6 magnitudo telah memporak-porandakan puluhan ribu rumah di Cianjur.

Hingga Minggu (12/2/2023) terjadi gempa bumi berkekuatan magnitudo 2,5 dan total telah terjadi 510 gempa yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Sebanyak 83.747 rumah dan infrastruktur lain seperti sekolah, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, dan 17 gedung atau kantor rusak akibat gempa, serta terdapat 16 kecamatan terdampak.

Ketua PMI Kota Padang,Zulhardi Z. Latif menyampaikan sebenarnya donasi untuk korban bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur,Jawa Barat ini sudah lama kita kumpulkan dari relawan - relawan PMI Kota Padang,seperti PMR yang ada di SMP ,SLTA dan KSR di Perguruan Tinggi di Kota Padang.

Rencananya PMI Kota Padang langsung menyerahkan ke Cianjur, namun karena waktu yang belum sesuai, maka PMI Kota Padang  langsung menyerahkan ke PMI Sumatera Barat,sebesar Rp.8.009.300. untuk korban gempa di Kabupaten Cianjur,Jawa Barat.

Mudah-mudahan donasi ini setelah kita serahkan ke PMI Sumbar, secara global bantuan akan diserahkan berupa bentuk barang ke Cianjur dan ini donasi yang ke 2 dari PMI Sumbar.

Nanti PMI Sumbar akan merealisasikan bantuan tersebut berupa barang.Apa -apa saja kebutuhan yang mendesak bagi korban bencana gempa di Cianjur Jawa Barat, " ujar Ketua PMI Kota Padang Zulhardi Z. Latif.Senin (13/2) sore.

Sementara untuk korban gempa di Turki dan Suriah sendiri, kita dari PMI Kota Padang juga sudah membuka donasi untuk bantuan kemanusiaan. Bagi saudara -saudara kita yang ingin membantu silahkan ke rekening yang sudah ada ke nomor rekening Bank Nagari 1002.0105.00001-2, A.n : Batuan Kemanusiaan PMI Kota Padang.

"Kita juga nanti akan menyurati instansi -instansi yang ada, termasuk nanti relawan - relawan kita dari PMI Kota Padang juga akan kita gerakkan mengumpulkan donasi kemanusiaan untuk bencana gempa di Turki dan Suriah ini," ungkap Zulhardi Z.Latif  yang akrab disapa Buya, yang juga anggota DPRD Kota Padang ini.

Sementara Ketua PMI Sumbar di wakilli oleh Suryadi Asmi mengucapkan terimakasih kepada Ketua PMI Kota Padang yang telah menyampaikan donasinya tahap pertama untuk korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. 

Bantuan ini akan kita berikan ke pada warga kita yang terdampak gempa di Kabupaten Cianjur yang cukup memprihatinkan.Bantuan ini akan kita realisasikan fokus untuk pengadaan air bersih,MCK dan kebutuhan lainnya berupa barang yang betul -betul diperlukan warga disana.

"Selain itu, dalam waktu dekat kita juga akan menghimpun donasi untuk korban bencana gempa di Turki dan Suriah, dimana nanti donasi yang terkumpul akan kita serahkan langsung ke PMI Pusat," ungkap Suryadi Asmi didampingi Zaitul Ikhlas Sa'ad Wakil Ketua Bid Hubungan Antar Lembaga, Ka Markas PMI Sumbar Hidayatul Irwan dan Bendahara Todi Ariadi di Markas PMI Sumbar.

Bupati Cianjur Herman Suherman menyebut korban meninggal dunia akibat gempa Cianjur yang mengguncang pada 21 November lalu mencapai sekitar 602 jiwa. Senin (12/12/2022) di kutip dari berita satu.com.

Angka itu berbeda dengan rilis yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menyebut korban meninggal berdasarkan rilis terakhir berjumlah 334 jiwa serta delapan orang yang dinyatakan hilang dan masih dilakukan pencarian.

Herman menyatakan data 602 orang meninggal dunia tersebut didapatkan berdasarkan laporan dari warga, atau RT/RW, lurah, dan camat. Ternyata banyak warga masyarakat yang saat kejadian meninggal dunia itu tidak dilaporkan.(Inf).

Hobi Bernyanyi, Grand Family Anniversary ke 1 Gelar Golden Momories Competition di Taman Pucuk Merah

Hobi Bernyanyi, Grand Family Anniversary ke 1 Gelar Golden Momories Competition di Taman Pucuk Merah

Info Positif On Friday, February 10, 2023

 

CEO Taman Pucuk Merah H.Wahyu Iramana Putra berikan tambahan hadiah untuk pemenang golden memories competition kepada Hj Nang Baktar selaku Dewan Pembina Grand Family.

INFONUSANTARA.NET -- Ada yang menarik di Taman Pucuk Merah Resto & Cafe Kamis sore, 9 Februari 2023. Kaum hawa yang rata ibu-ibu melantunkan suara emas mereka.

Dihadapan para juri, ibu-ibu yang merupakan finalis Golden Momories Competition membawakan lagu pilihan dengan nada yang sesuai.Lagu pop kenangan yang mereka bawakan, tak kalah pula gaya mereka dengan artis pembawa lagu aslinya.

Golden Momories Competition dihelat oleh Group Grand Family, salah satu group yang berawal dari kesamaan hobi yang juga dibentuk oleh ibu-ibu yang biasanya nongkrong di rumah makan, cafe & resto di Kota Padang.

"Kami menggelar Golden Momories Competition ini dalam rangka Anniversari ke-1 Group Grand Family," ungkap Nuryasmi, SH., Ketua Grand Family, saat jumpa pers dengan wartawan, Kamis sore (9/2).

Hadir pada jumpa pers tersebut Dewan Pembina Grand Family Hj Nang Baktar, dan Wahyu Iramana Putra, CEO Taman Pucuk Merah Cafe & Resto.

Menurut Nuryasmi, kegiatan Golden Momories Competition ini diikuti 45 orang dengan finalis 15 orang. Lomba ini hanya diikuti oleh kaum perempuan.

"Ini suprase bagi kami dari Bang Wahyu selaku CEO Taman Pucuk Merah. Group Grand Family ini awalnya merupakan komunitas ibu-ibu yang memiliki hobi sama, yaitu nyanyi. Tapi berbeda tempat nongkrong," katanya.

Nuryasmi pada kesempatan itu juga membeberkan beberapa kegiatan yang bakal digelar tahun 2023 ini.

"Kami juga menggelar kegiatan bantuan sosial ke panti asuhan. Sumber dananya dari anggota," katanya.

"Di bulan Ramadan, kami melaksanakan kegiatan bagi-bagi takjil," lanjut Nusyasmi yang dikenal sebagai mantan pejabat di salah satu Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di Padang.

"Berbagai kegiatan yang kita gelar, juga sebagai ajang silaturahmi sesama anggota group," tambah Hj Nang Baktar selaku Dewan Pembina Grand Family.

Sementara itu, Wahyu Iramana Putra, selaku CEO Taman Pucuk Merah Cafe & Resto, menyambut baik digelarnya Golden Momories Competition tersebut.

"Kami dari Taman Pucuk Merah selalu mensuport kegiatan yang bersifat positif seperti ini, sesuai dengan visi misi kami yang ingin menjadikan cafe ini ramah untuk semua kalangan," katanya.

Dikatakan Wahyu, di Taman Pucuk Merah dilarang keras kegiatan berbau maksiat, seperti asusila, judi dan lainnya.

"Kalau ini adalah ajang penyaluran bakat. Tentu kami berharap, selain untuk penyaluran bakat, Grand Family juga mampu melahirkan artis profesional. Bisa jadi dengan menggelar kegiatan sejenis untuk yang muda-muda,"pungkasnya.(inf)

Ratusan Guru GTT Dan PTT Tengah Malam Serbu Kantor Disdik Kota Padang Dari Berbagai Sekolah SD dan SMP Negeri, Ada Apa Ya?

Ratusan Guru GTT Dan PTT Tengah Malam Serbu Kantor Disdik Kota Padang Dari Berbagai Sekolah SD dan SMP Negeri, Ada Apa Ya?

Info Positif On Thursday, February 09, 2023

Ratusan guru GTT dan PTT datangi kantor Dinas Pendidikan Kota Padang .

INFONUSANTARA.NET -- Ratusan guru Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)  dari berbagai sekolah SD negeri dan SMP negeri di Padang memadati Kantor Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kota Padang. Kedatangan mereka malam ini di Disdik Kota Padang untuk melakukan tandatangan amprah gaji Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2022 dan amprah gaji Januari 2023 sebagai syarat untuk pencairan gaji Bosda tahun 2023.

Adi salah seorang guru yang turut antri menjelaskan, malam ini dirinya dan guru - guru GTT dan PTT akan melakukan tanda tangan amprah gaji tahun 2022 dan Januari 2023.

"Kami di informasikan dari sekolah untuk datang ke Disdik Kota Padang untuk menandatangani Bosda 2022 dan Bosda Januari 2023," ucapnya. Rabu (8/2)

Jika tidak di tandatangani hari ini, Adi menjelaskan dirinya dan para guru - guru yang lain tidak akan menerima gaji.

"Jika tidak tandatangan malam ini. Kami tidak akan terima gaji," tambahnya.

Adi menambahkan, dirinya menyesalkan harus melakukan tanda tangan malam ini ke Disdik Kota Padang.

"Kasihan kita melihat guru-guru yang datang dari pinggir kota, seperti By pass, dan Bungus. Mereka harus datang malam-malam ke Disdik Kota Padang," jelasnya.

Adi berharap, di tahun 2023 dirinya dan ratusan guru GTT dan PTT mendapat kenaikan gaji seperti yang di janjikan Walikota Padang.

"Kita berharap ada kenaikan gaji di tahun 2023 ini," harapnya.

Di hubungi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kota Padang Yopi Krislova menjelaskan, pihaknya mengundang guru GTT dan pegawai PTT untuk menandatangani amprah gaji BOSDA selama tahun 2022 dan Januari 2023 yang belum di tandatangani.

"Pada saat ini kita meminta para GTT dan PTT datang ke kantor untuk menandatangani amprah gaji BOSDA selama tahun 2022 dan Januari 2023. Hal ini dikarenakan selama tahun 2022 belum di tandatangani oleh guru GTT dan pegawai PTT," ucapnya.

Melihat membludaknya guru GTT dan pegawai PTT di Disdik Kota Padang, Yopi Krislova akan melanjutkan penandatangan esok ,Kamis (9/2).

"Esok kita lanjutkan untuk penandatanganan ini. Dan kita siapkan 11 tempat per kecamatan untuk guru GTT dan pegawai PTT yang akan menandatangani amprah gaji BOSDA selama tahun 2022 dan Januari 2023," tutupnya. (Inf)

Kuranji-Pauh Pecah Kongsi! Ini Penetapan Dapil Baru Tingkat DPRD Padang Pada Pemilu 2024

Kuranji-Pauh Pecah Kongsi! Ini Penetapan Dapil Baru Tingkat DPRD Padang Pada Pemilu 2024

Info Positif On Wednesday, February 08, 2023

 

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang, Riki Eka Putra.

INFONUSANTARA.NET -- Telah ditetapkan bahwa jumlah daerah pemilihan (Dapil) di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang bertambah menyusul terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun 2023Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun 2023.

Dikutip dari situs kpu.go.id,.Diketahui, dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun 2023.Kota Padang menjadi satu dari sekian banyak daerah di Indonesia yang mengalami pertambahan Dapil.

Sebelumnya, Dapil bagi Caleg DPRD Kota Padang berjumlah lima (5) Dapil yakni, Dapil I (Koto Tangah), Dapil II (Kuranji-Pauh), Dapil III (Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan dan Bungus Teluk Kabung).Kemudian, Dapil I meliputi (Padang Timur-Padang Selatan) serta Dapil V (Padang Barat, Padang Utara dan Kecamatan Nanggalo).

Dengan terbitnya PKPU terbaru Nomor 6 tahun 2023 tersebut, otomatis daerah pemilihan (Dapil) di Kota Padang bertambah,sebelumnya lima (5)sekarang menjadi enam (6) daerah pemilihan. 

Dimana sebelumnya Pauh dan Kuranji merupakan satu Dapil, untuk saat ini dengan terbitnya PKPU Nomor 6 tahun 2023 dipecah menjadi Dapil masing -masing yakni, Dapil Pauh dan Dapil Kuranji.

Selain itu juga terjadi pemecahan pada Dapil III (Lubuk Kilangan yang sebelumnya tergabung dengan Lubuk Begalung dan Bungus Teluk Kabung) saat juga berpisah pasca aturan baru keluar.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang, Riki Eka Putra mengatakan, penetapan daerah pemilihan (Dapil) di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang saat ini bertambah menjadi 6 Dapil.

Penataan daerah pemilihan (DapilKuranji-Pauh Pecah Kongsi! Ini Penetapan Dapil Baru Tingkat DPRD Padang Pada Pemilu 2024) meskipun bertambah dan alokasi kursi anggota DPRD Kota Padang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tetap berjumlah 45 kursi.

"Meski dipecah, alokasi kursi di DPRD Kota Padang tetap berjumlah 45 kursi," kata Riki Eka Putra.

Lebih lanjut disampaikan, hal ini sesuai tahapan, KPU kabupaten/kota menyusun rancangan penataan daerah pemilihan kemudian melakukan uji publik dan setelahnya baru ditetapkan oleh KPU RI.

Untuk jumlah penduduk Kota Padang per Juni 2022 ini sebanyak 919 ribu jiwa, sementara di Pemilu 2017 lalu sebanyak 887 ribu jiwa. Jumlah penduduk ini, tak memengaruhi jumlah kursi DPRD.

"Sesuai undang-undang, jumlah penduduk 500 ribu hingga 1 juta jiwa, jumlah kursi di DPRD 45. Jadi, kursi DPRD Kota Padang pada Pemilu 2024, tetap 45 kursi," ungkap Ketua KPU Kota Padang, Riki Eka Putra.

Berikut penetapan daerah pemilihan (Dapil) pada Pemilu 2024, tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang pada Pemilu 2024:

1. Dapil 1, Koto Tangah (10 kursi).

2. Dapil 2 , Kuranji (7 kursi).

3. Dapil 3, Pauh dan Lubuk Kilangan (6 kursi).

4. Dapil 4, Bungus Teluk Kabung dan Lubuk Begalung (7 kursi).

5. Dapil 5, Padang Selatan dan Padang Timur (7 kursi).

6. Dapil 6, Padang Barat, Padang Utara dan Nanggalo (8 kursi).(Inf)

Surat Tembusan Dari Partai Pengusung Sudah Diterima, Ini Kata Syafrial Kani untuk Mengisi Bangku Kekosongan Wawako Padang

Surat Tembusan Dari Partai Pengusung Sudah Diterima, Ini Kata Syafrial Kani untuk Mengisi Bangku Kekosongan Wawako Padang

Info Positif On Tuesday, February 07, 2023

 

Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani.SH.(Inf)

INFONUSANTARA.NET -- Ketua DPRD Padang Syafrial Kani menjelaskan DPRD Padang hingga saat ini belum menerima surat dari Walikota Padang untuk mengisi kekosongan bangku wakil Walikota Padang yang kosong.

"Kita belum menerima surat permohonan dari Walikota Padang untuk mengisi kekosongan Wakil Walikota Padang," ucapnya. Selasa (7/2)

Syafrial Kani menegaskan DPRD hanya menerima surat tembusan yang dikirimkan partai politik pengusung pasangan Mahyeldi dan Hendri Septa saat menjabat Walikota dan Wakil Walikota Padang.

"Kita hanya menerima surat tembusan yang dikirimkan oleh kedua partai pengusung. Sedangkan untuk melakukan pemilihan wakil walikota, di butuhkan surat dari walikota Padang ke DPRD Kota Padang," jelasnya.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 12 April 2018, juga mengatur tentang tata cara pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

Menurut PP ini, salah satu tugas dan wewenang DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota adalah memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan untuk sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan.

Selain itu, DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota juga berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri, pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Walikota kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud diselenggarakan dalam rapat paripurna, dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD,bunyi Pasal 24 ayat (1,2) PP ini.

Mekanisme pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, menurut PP ini, diatur ke dalam Tata Tertib DPRD, yang paling sedikit memuat: a. tugas dan wewenang panitia pemilihan; b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan; c. persyaratan calon dan penyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. jadwal dan tahapan pemilihan; e. hak anggota DPRD dalam pemilihan; f. penyampaian visi dan misi para calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rapat paripurna; g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi; h. penetapan calon terpilih; i. pemilihan suara ulang; dan j. larangan dan sanksi bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.

Berdasarkan hasil pemilihan, menurut PP ini, dalam rapat paripurna pimpinan DPRD mengumumkan: a. pengangkatan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah; atau b. pengangkatan Wakil Kepala Daerah.

Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri, pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat,bunyi Pasal 25 ayat (1,2) PP ini.

Ditegaskan, pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, bunyi Pasal 137 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 16 April 2018 itu.(Inf)

Dishub Padang Lakukan Penertiban Truk truk yang Pakir Disepanjang Bahu Jalan di Indarung

Dishub Padang Lakukan Penertiban Truk truk yang Pakir Disepanjang Bahu Jalan di Indarung

Info Positif On Monday, February 06, 2023

 

Dishub Padang Lakukan Penertiban Truk truk yang Pakir Disepanjang Bahu Jalan di Indarung.

INFONUSANTARA.NET  -- Anggota DPRD Kota Padang mengapresiasikan kinerja Dishub Kota Padang dalam penertiban truk - truk yang parkir di sepanjang bahu jalan di Indarung, Padang. Hal ini diungkapkan oleh Edmon dari Komisi II DPRD Padang di sela - sela kesibukannya di DPRD Padang,Senin (6/2).

"Kita mengapresiasikan penertiban yang dilakukan oleh Dishub Padang kepada truk - truk yang parkir di sepanjang bahu jalan di Indarung, Padang," ucapnya.

Edmon menambahkan, keberadaan truk - truk yang parkir di bahu jalan itu, menimbulkan kemacetan dan menciptakan terjadinya peluang kecelakaan.

"Saya sangat mendukung penertiban yang dilakukan Dishub Kota Padang. Selain menciptakan ruas jalan di Indarung menjadi kecil, keberadaan truk - truk yang parkir di sembarang tempat ini akan menciptakan peluang kecelakaan. Kita tidak ingin terjadi hal - hal yang tidak di inginkan," tegasnya.

Sebelumnya, Dishub Kota Padang melakukan penertiban truk-truk yang parkir di bahu jalan di sepanjang jalan Indarung. 

Alhasil, Dishub melakukan tindakan dengan cara penggembosan roda truk kepada truk - truk yang parkir di ruas jalan.

Parkir menggunakan badan jalan juga sudah masuk dalam kategori gangguan fungsi jalan. Hal ini tertuang dalam pasal 28 Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 undang-undang lalu lintas. Pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat dikenakan kurungan 1 tahun dan denda sebesar Rp 24 juta.

Penertiban yang dilakukan oleh Dishub Kota Padang untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat karena banyaknya truk yang parkir di badan jalan sehingga memicu terjadinya kecelakaan.(Inf)

Ketua GSSH Kota Padang Deviani Silahturahmi Sambangi Kelompok Senam Baru di Paulasan Air Camar Padang Timur

Ketua GSSH Kota Padang Deviani Silahturahmi Sambangi Kelompok Senam Baru di Paulasan Air Camar Padang Timur

Info Positif On Friday, February 03, 2023

 

Ketua Group Senam Satu Hati (GGSH)Kota Padang,Deviani,S.S.i (tengah) foto bersama kelompok senam Paulasan Air Camar Padang Timur.Kamis (2/1/2023)

INFONUSANTARA.NET -- Ketua Group Senam Satu Hati (GSSH) Kota Padang, Deviani, S.S.i sambangi kelompok senam yang baru saja terbentuk di Paulasan Air Camar Padang Timur, Kota Padang, yang ingin bergabung bersama Group Senam Satu Hati (GSSH) Kota Padang, Kamis (2/1/2023) sore.

Deviani S.S.i mengatakan, visi dari GSSH adalah senam sehat jasmani dan rohani, sedang misinya adalah menciptakan masyarakat yang berbudi,berkarya, berempati, bersosial dan berbudaya.

"Untuk keanggotaan GSSH ini saat ini sudah tiga ribuan (3000) dan sudah meluas di 11 kecamatan di Kota Padang. Alhamdulillah, kali ini saya langsung turun didampingi beberapa anggota GGSH ,untuk meninjau secara langsung kelompok senam baru yang ingin bergabung bersama GSSH Kota Padang yang di prakarsai oleh Silvia Yuliana di Paulasan Tanjung Aur Padang Timur,"kata Deviani.

Lebih lanjut disampaikan Deviani, GGSH Kota Padang merupakan group senam yang selalu melakukan  kegiatan senam, sekaligus bersilahturahmi menambah dunsanak(saudara,red) yang di setiap kelurahan.Kemudian juga melaksanakan senam gabungan yang di ikuti dari seluruh anggota senam dari seluruh kelurahan yang telah tergabung dalam Grup Senam Satu Hati (GGSH)Kota Padang.

"Kali ini kami sedang melakukan senam silahturahmi di Paulasan Air Camar, Alhamdulillah disini bertambah lagi saudara kita yang ingin bergabung menjadi anggota GGSH Kota Padang," sebut Deviani.

Selain olahraga, GSSH juga melaksanakan program berbagi Jum'at barokah setiap bulannya.Juga ada lomba senam sehat GSSH tahunan serta bazar. GSSH juga ada market nya serta kegiatan - kegiatan keagamaan juga ada dilakukan dibawah binaan GSSH ini. "Dan banyak lagi program yang kita lakukan dari GGSH Kota Padang dibawah binaan anggota DPRD Kota Padang bapak Mizwar Jambak," ujarnya.

Terakhir disampaikan Deviani, harapannya masyarakat Kota Padang semakin sehat, semakin kuat dan 

khususnya buat kaum ibu semakin semangat dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Dengan kita sehat tentunya ibu -ibu kita ini bisa melakukan aktivitas seperti berjualan membuka usaha kecil-kecilan melalui UMKM yang akan membantu perekonomian keluarga sendiri."Sehat Jasmani Sehat Rohani, Salam Olahraga," pungkas Deviani, istri dari Mizwar Jambak wakil rakyat di DPRD Kota Padang dari partai Golkar ini.

Sementara Silvia Yuliana beserta anggotanya sangat berbesar hati dan sangat bersyukur atas kehadiran serta kesempatan dari Ketua GGSH Kota Padang,buk Deviani. "Ini suatu kehormatan besar bagi kami yang baru saja membetuk kelompok senam. Walaupun belum ramai sekali yang ikut kelompok ini tapi kami akan komitmen dari semua anggota tetap eksis melaksanakan kegiatan senam ini dibawah naungan GGSH Kota Padang," tegasnya.

"Baru tiga kali kami melaksanakan kegiatan senam, langsung dikunjungi oleh ketua GGSH Kota Padang. Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya pada buk Deviani, secara langsung tadi respon dan meminta segera membuat struktur kepengurusan senam disini. Dan secepatnya akan kami lakukan apa yang disampaikan buk Deviani,"ungkapnya.(bim)

Tingkatkan Pelayanan, Perumda Air Minum Kota Padang Permudah Pembayaran Tagihan Air Bagi Pelanggan

Tingkatkan Pelayanan, Perumda Air Minum Kota Padang Permudah Pembayaran Tagihan Air Bagi Pelanggan

Info Positif On Thursday, February 02, 2023

 

INFONUSANTARA.NET -- Perumda Air Minum Kota Padang terus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Ini untuk memberikan kepuasan dan kemudahan kepada pelanggan baik dalam distribusi air bersih maupun dalam pembayaran tagihan.

Terbaru, operator air minum Kota Padang itu melakukan pengelompokkan data pelanggan berdasarkan domisili.

Direktur Utama (Dirut) Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal mengatakan, upaya ini bertujuan agar pelayanan semakin maksimal dan jika ada kendala saat suplai air bersih bisa diantisipasi sesegera mungkin.

“Kami baru saja melakukan pengelompokan data pelanggan berdasarkan domisili. Jika saat ini pelanggan mengalami kendala dalam membayar tagihan air lewat Bank ataupun E-commerce, silakan klik link https://daftar.pdampadang.co.id/#/beranda,” ujar Hendra Pebrizal dalam siaran persnya, kemarin (2/2).

Hendra mengatakan, pelanggan dapat mengikuti panduan yang ada dalam link tesebut. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor 0811 669 123,” tambahnya.(rel)

#PerumdaAirMinum #Padang #PDAM

KPID Sumbar Bangun Sinergitas Dengan Bawaslu Sumbar Dalam Meningkatkan Koordinasi Dan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Pada Masa Pemilu Tahun 2024

KPID Sumbar Bangun Sinergitas Dengan Bawaslu Sumbar Dalam Meningkatkan Koordinasi Dan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Pada Masa Pemilu Tahun 2024

Info Positif On Wednesday, February 01, 2023

 

INFONUSANTARA.NET -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Sumatera Barat bersama Bawaslu Sumbar akan mewanti-wanti Lembaga Penyiaran dan Peserta Pemilu yang nakal dalam masa pesta Demokrasi Tahun 2024. 

Hal tersebut disampaikan langsung oleh ketua KPID Sumatera Barat Rahmadi Sutrisno bersama Eka Jumiati, Edra Mardi dan Robert Cenedy dalam rangka audiensi bersama Bawaslu Sumbar yang digawangi oleh Alni selaku Ketua dan di dampingi oleh jajaran Sekretariat.Selasa (31/01).

Seperti yang telah diketahui bersama dalam sebuah pesta demokrasi akan banyak terjadi persaingan antar Partai Politik begitupun dengan persaingan industri lembaga penyiaran.

"Dalam persaingan industri lembaga penyiaran kami dari KPID Sumbar berharap Lembaga Penyiaran Telvisi ataupun Radio memiliki porsi yang sama dalam bersiaran pesta demokrasi tentunya tetap bersiaran sesuai dengan aturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dan juga sesuai dengan regulasi Pemilu agar tidak terjerat pasal yang telah ditetapkan," jelas Rahmadi Sutrisno yang akrab di panggil Trisno.

Tidak hanya itu, Robert juga mengatakan perlu adanya persamaan persepsi dan pengawasan partisipatif dari masyarakat agar dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan nantinya, semisal dengan kegiatan Sosialisasi dan Deklarasi yang sebelumnya pernah di lakukan KPID Sumbar pada Tahun 2019 lalu. 

Sementara itu, KPID Sumbar juga mengingatkan agar Masyarakat peduli dengan bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi pada televisi dan radio. Menurut data KPID Sumbar, pelanggaran yang sering terjadi yaitu pada Iklan Layanan Masyarakat yang disisipi Kampanye Parpol, begitupun dengan bergesernya jam primetime untuk berkampanye nantinya. 

Menurut Eka, memang perlu adanya literasi dan edukasi perihal kampanye serta aturannya dan pemahaman masyarakat terhadap kesesuaian P3SPS dengan Isi Siaran. Lanjut, langkah Pencegahan/preventif ini juga harus di upayakan bersama.

Disamping itu, Edra menyampaikan perlu adanya Nota Kesepahaman antara KPI Daerah Sumbar dengan Bawaslu Sumbar terkait poin-poin penting yang akan disepakati kedepannya.

Menyambut aspirasi tersebut Alni secara prinsip setuju dengan nota kesepahaman yang dibuat dalam rangka pengawasan partisipatif kampanye kedepan. 

Alni menyampaikan, saat ini konsep yang boleh di publikasikan yaitu konsep Sosialisasi Kampanye yang sudah berjalan sejak 14 Desember 2022 lalu. 

" Saya berharap kedepannya Bawaslu Sumbar dapat berjalan bersama KPID Sumbar dalam pengawasan pesta demokrasi ini dan saya berharap juga untuk program bersama dapat kita aktualisasikan secepatnya,"jelas Alni.

Sumber : Humas KPID

Walikota Bersama Dirut Perumda Air Minum Kota Padang Kunjungi Dirjen Cipta Karya

Walikota Bersama Dirut Perumda Air Minum Kota Padang Kunjungi Dirjen Cipta Karya

Info Positif On Monday, January 30, 2023

 

INFONUSANTARA.NET -- Walikota Padang Hendri Septa didampingi Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang dan Direktur Teknik mengunjungi Dirjen Cipta Karya PUPR guna membahas pembangunan IPA Taban 3.Disambut langsung Direktur Air Minum Ditjen Cipta Karya Anang Mukhlis di ruang kerjanya pada Senin (30/1/2023).

Dalam paparannya Walikota Padang menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah harus memiliki komitmen yang tinggi terkait penyedia air bersih bagi warga kota, khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah rawan air bersih.

Maka dari itu melalui hal ini kami berharap kepada pemerintah pusat terutama Kementerian PUPR melalui Dirjen Cipta Karya mampu memfasilitasi dan membantu Pemda kota Padang untuk menyediakan air bersih bagi warga kota, ucap Hendri Septa.

Ditambahkan Dirut Perumda Air Minum Kota Padang nantinya rencana pembangunan IPA Taban 3 mampu mendistribusikan air bersih kepada 18 ribu SR.

"Layanan pembangunan SPAM ini diutamakan untuk kebutuhan domestik agar masyarakat dapat menikmati air bersih dengan harga terjangkau dan berkesinambungan selama 24 jam, serta memperbaiki kesehatan masyarakat," pungkas Dirut Perumda Air Minum Kota Padang.(Inf/IG)

#perumdaairminum #PDAM