Gubernur Sumbar Tinjau Kesiapan RSUD dr Rasidin Terkait COVID-19

Gubernur Sumbar Tinjau Kesiapan RSUD dr Rasidin Terkait COVID-19

Info Positif On Tuesday, July 27, 2021

Gubernur Sumbar Tinjau Kesiapan RSUD dr Rasidin Terkait COVID-19

INFONUSANTARA.NET -- Gubernur Sumbar Mahyeldi meninjau kesiapan RSUD dr. Rasidin Padang dalam mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di daerah itu.

"Rumah Sakit di Padang ini menjadi rujukan bagi beberapa kabupaten dan kota. Karena itu kita lihat kesiapannya seperti ketersediaan tempat tidur untuk pasien COVID-19," katanya saat melakukan kunjungan, Selasa (27/7/2021).

Menurutnya pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat termasuk yang terpapar COVID-19.

Dalam beberapa rapat koordinasi, pihak Rumah Sakit di daerah diminta untuk melakukan konversi tempat tidur untuk kebutuhan pasien COVID-19. Hal itu sudah dilakukan beberapa RS sehingga tingkat keterisian tempat tidur atau BOR mulai menurun.

Pemprov Sumbar juga mengupayakan tambahan oksigen untuk keperluan RS yang melonjak karena banyaknya pasien. Salah satunya berkoordinasi dengan provinsi tetangga seperti Riau.

"Kita sudah dapat bantuan dari Riau kemaren dan sudah habis terdistribusi. Kita akan upayakan tambahan dari pihak-pihak lain agar stok mencukupi untuk kebutuhan RS," katanya.

Saat ini Mahyeldi mengatakan pihaknya juga telah meminta dukungan 800 ribu vaksin ke pusat untuk meningkatkan cakupan vaksinasi demi mencapai health immunity.

"Yang disetujui baru 30.900 di tambah 700 dosis. Ini dalam waktu singkat akab habis lagi. Mudah-mudahan secepatnya ada kiriman lagi," katanya.

Sementara itu Direktur RSUD dr. Rasidin Padang, dr. Hj. Herkin Sridiani, M. Kes mengatakan untuk pasien Covid-19 pihaknya menyediakan kamar sebanyak 94 kamar.

Pasokan oksigen hingga saat ini masih aman karena ada kontrak setahun untuk 50 tabung setiap hari. 

Ia mengatakan pasien di RS itu tidak hanya dari Padang tetapi juga dari Dharmasraya dan Pesisir Selatan karena itu tingkat keterisian tempat tidur BOR cukup tinggi.

Kendala yang dihadapi saat ini adalah kurangnya tenaga kesehatan karena ada 10 orang yang positif terpapar COVID-19.

Untuk persoalan itu Gubernur menyarankan agar Dinas Kesehatan bisa memanfaatkan nakes yang ada kelebihan di kabupaten kota lain.****

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Gubernur Ingatkan Penyaluran Bansos Tidak Timbulkan Kerumunan

Gubernur Ingatkan Penyaluran Bansos Tidak Timbulkan Kerumunan

Info Positif On Tuesday, July 27, 2021

 

INFONUSANTARA.NET -- Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengingatkan agar penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial di daerah itu jangan sampai menimbulkan kerumunan yang berpotensi untuk penyebaran covid-19.

"Harus dibagi titik penyaluran dan jam bagi tiap-tiap kelurahan sehingga tetap bisa dilakukan protokol kesehatan terutama dengan menjaga jarak dan menggunakan masker," katanya saat meninjau penyaluran program Bansos Tunai dan Beras PPKM tahun 2021 di Kota Padang, Selasa (27/7/2021)

Gubernur mengatakan untuk bantuan di Kota Padang akan diupayakan dari berbagai pihak termasuk Pemprov Sumbar dan lembaga-lembaga lain yang memungkinkan.

Hal itu karena Kota Padang menjadi satu-satunya daerah yang masih menerapkan PPKM level 4 di Sumatera Barat sehingga masyarakat yang terdampak perlu diberikan stimulus dan bantuan.

"Kita upayakan semua bisa bergerak untuk membantu meringankan beban masyarakat saat pandemi ini mudah-mudahan PPKM level 4 di Kota Padang bisa segera dicabut," ujarnya.

Menurutnya penerapan PPKM di Kota Padang salah satunya karena tingginya tingkat keterisian tempat tidur pasien COVID-19 di Rumah Sakit.

Namun khusus untuk kota Padang, Rumah Sakit tidak hanya diisi oleh masyarakat Padang saja tetapi juga rujukan dari daerah lain bahkan provinsi lain. Karena itu perlu untuk mendapatkan perhatian lebih.

Wali Kota Padang Hendri Septa mengatakan total ada 18.400 penerima manfaat yang akan mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial tersebut.

Pada hari pertama ini ini diserahkan bantuan untuk penerima manfaat di Kecamatan Padang Selatan dengan jumlah 1.300 keluarga.

"Kita berharap bantuan ini bisa sedikit meringankan beban masyarakat yang terdampak di Kota Padang," katanya.

Ia menjelaskan saat ini kota Padang masih menerapkan PPKMN level 4 dengan beberapa pembatasan-pembatasan. Hal itu dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19.

"Kita ikuti aturan ini mudah-mudahan masyarakat Kota Padang tetap sehat dan status PPKM level 4 ini bisa segera dicabut," ujarnya.

Kepala PT Pos Kota Padang Agus Tridian mengatakan pihaknya telah mengatur sistem penyaluran per kelurahan agar tidak terjadi penumpukan masyarakat yang akan mengambil bansos.

"Kita batasi jamnya untuk masing-masing kelurahan sehingga nanti tidak ada ada yang menumpuk. Kita juga tetap minta agar masyarakat yang datang untuk menerapkan protokol kesehatan," ujarnya.

Bantuan yang diberikan itu masing-masing bantuan sosial tunai sebesar Rp600 ribu dan bantuan beras PPKM sebanyak 10 kilogram yang dikemas dalam dua kantong berisi masing-masing 5 kilogram.

Penyaluran akan dilakukan beberapa hari ke depan sesuai jadwal dan waktu yang ditentukan untuk masing-masing kelurahan.

Ikut hadir dalam kegiatan itu Kepala Dinas Sosial Sumbar Jumaidi, Dinas Sosial Padang, Kepala Bulog Sumbar dan sejumlah pihak terkait.

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Gubernur beri dukungan moral pada pasien COVID-19 di RSUP M.Djamil

Gubernur beri dukungan moral pada pasien COVID-19 di RSUP M.Djamil

Info Positif On Monday, July 26, 2021

Gubernur beri dukungan moral pada pasien COVID-19 di RSUP M.Djamil

INFONUSANTARA.NET -- Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi memberikan dukungan moral kepada pasien COVID-19 di RSUP M Djamil Padang untuk meningkatkan semangat agar bisa kembali pulih dan berkumpul dengan keluarga.

"Dekatkan diri terus kepada Yang Maha Menyembuhkan. Jaga pikiran positif agar bisa cepat pulih kembali," katanya melalui pengeras suara sehingga terdengar hingga ke kamar-kamar pasien isolasi COVID-19, Senin (26/7/2021)

Gubernur mengatakan pihak RSUP memberikan segala upaya hingga batas maksimal agar semua pasien yang masuk ruang isolasi bisa kembali pulih.

Dalam kesempatan itu ia juga mengapresiasi keikhlasan dan komitmen tenaga kesehatan yang memberikan usaha terbaik untuk pelayanan kepada pasien.

Apresiasi tinggi juga diberikan kepada seribu lebih relawan di RSUP M Djamil yang membantu tenaga kesehatan untuk menangani pasien COVID-19.

Mahyeldi mengatakan ruangan di rumah sakit rujukan itu masih tersedia, namun ada beberapa kekurangan diantaranya tempat tidur, ventilator dan peralatan lain.

"Ini akan kita komunikasikan dengan pemerintah pusat agar bisa dibantu secepatnya," ujarnya.

Ia juga meminta agar Rumah Sakit lain di Sumbar bisa memilah pasien, tidak mengirimkan semua ke RSUP M Djamil supaya tidak terjadi penumpukan pasien.

"Kita minta dukungan dari semua pihak untuk mengatasi penyebaran COVID-19 di Sumbar," katanya.

Gubernur juga mengingatkan agar masyarakat patuh protokol kesehatan agar jumlah yang terpapar bisa ditekan.

"Tingkatkan imun dan iman kita agar tidak mudah terpapar," pungkasnya.

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Bank Nagari luncurkan program anti rentenir "Marandang"

Bank Nagari luncurkan program anti rentenir "Marandang"

Info Positif On Monday, July 26, 2021

 

INFONUSANTARA.NET - Bank BPD Sumatera Barat atau Bank Nagari meluncurkan program Melawan Rentenir di Ranah Minang (Marandang) dengan Kredit pembiayaan melawan rentenir (KPMR) di auditorium Gubernuran.

"Rentenir ini kadang-kadang menjadi beban bagi usaha super mikro karena bunganya yang mencekik. Ini yang coba diantisipasi Bank Nagari dengan terobosan program Marandang ini," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat peluncuran di Auditorium Gubernuran di Padang, Senin (26/7/2021).

Menurut Gubernur, masyarakat yang terjerat praktik rente hanya akan jadi pencari uang bagi rentenir karena bunganya yang tinggi sehingga lama kelamaan akan makin terjerat.

Dengan hadirnya program marandang akan memudahkan dan memberikan keleluasaan dan menguntungkan masyarakat ekonomi lemah yang memiliki usaha.

"Dalam masa pandemi COVID-19 memang perlu terobosan yang dilakukan untuk bisa membantu usaha mikro kecil agar bisa bertahan bahkan kalau memungkinkan terus berkembang," ujarnya.

Ia menyebut pemerintah daerah juga akan berupaya memberikan keringanan lebih diantaranya dengan "membeli" bunga bank dari pinjaman usaha super mikro.

"Dalam pertemuan dengan bupati/wali kota ada yang berisiatif akan membeli bunga pinjaman di bank sehingga pinjaman di masyarakat akan lebih rendah bunganya," ujarnya.

Ia berharap dengan program Bank Nagari dan bantuan pemerintah tersebut kesejahateraan masyarakat akan bisa tingkatkan.

Dirut Bank Nagari M. Irsyad mengatakan Program KUR Super Mikro yaitu Marandang (Melawan Rentenir di Ranah Minang) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu erekonomian usaha mikro dalam masa sulit akibat pandemi.

"Kita mendorong perekonomian, mendorong usaha mikro dengan program ini," katanya.

Program itu tidak perlu agunan, cukup usaha yang layak. Lama usaha juga bisa kurang dari enam bulan. "Bunganya hanya 6 persen setahun. Bahkan sampai akhir tahun 2021 pemerintah memberikan subsidi bunga 3 persen sehingga masyarakat hanya perlu membayar bunga 3 persen.

Ia melanjutkan karena tujuannya melawan keberadaan rentenir, maka harus bisa menciptakan proses kredit pembiayaan cepat dan syarat yang mudah.

Bank nagari telah didukung aplikasi untuk memberikan segala kemudahan itu dengan proses pencairan cukup cepat 2-3 hari.

Kepala OJK Perwakilan Sumbar, Yusri mengapresiasi program dari Bank Nagari tersebut dan berharap itu bisa menjadi solusi bagi usaha mikro di Sumbar 

Ia menyebut persoalan bagi masyarakat yang berusaha di sektor mikro bukan suku bunga tetapi ketersediaan akses ke lembaga pembiayaan formal dan proses yang cepat disamping syarat yang mudah.

"Kalau rentenir, kapanpun orang mau, hari itu bisa langsung cair. Ini tantangan bagi perbankan untuk bisa melakukan hal yang sama," katanya.

Ia berharap program itu tidak hanya dilakukan oleh Bank Nagari tetapi juga bisa dilakukan perbankan lain.***

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Sumbar Minta Tambahan 800 Ribu Vaksin Antisipasi COVID-19

Sumbar Minta Tambahan 800 Ribu Vaksin Antisipasi COVID-19

Info Positif On Saturday, July 24, 2021

 

INFONUSANTARA.NET - Gubernur Sumatera Barat mahyeldi meminta dukungan tambahan 800 ribu dosis vaksin kepada pemerintah pusat dalam rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual, Sabtu.

"Sumbar sudah mengusulkan tambahan vaksin sebanyak 800 ribu dosis. Sekarang sudah dipenuhi 30,7 ribu dosis. Kami berharap dukungan untuk sisa kebutuhan vaksin di Sumbar," katanya saat menghadiri rapat terkait penerapan level 4 di luar Jawa dan Bali diikuti secara virtual di Istana Bung Hatta Kota Bukittinggi, Sabtu (24/7/2021).

Gubernur mengatakan antusiasme masyarakat untuk divaksin sudah meningkat signifikan sementara ketersediaan vaksin sudah menipis bahkan sebelumnya sempat kosong.

"Karena itu dibutuhkan dukungan dari pemerintah pusat untuk menambah ketersediaan vaksin di Sumbar agar health immunity bisa tercapai," katanya.

Terkait Kota Padang yang masih masuk dalam daerah penerapan PPKM level 4, Mahyeldi mengatakan pihaknya akan terus berupaya untuk memperbaiki indikator cakupan penanganan COVID-19 agar daerahbitu segera bisa diturunkan level asesmentnya.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menambah jumlah konversi tempat tidur di Rumah Sakit untuk kebutuhan pasien COVID-19 sehingga persentase keterisian tempat tidur pasien atau BOR bisa diturunkan.

Selain rumah sakit dan Pemprov Sumbar juga sudah melakukan tambahan tempat isolasi mandiri bagi pasien dengan gejala ringan, di antaranya di asrama haji Padang.

"Ke depan kita akan terus mengupayakan perbaikan indikator penanganan COVID-19 di daerah Sumatera Barat," ujarnya.

Sementara itu distribusi bantuan sosial yang berasal dari Kementerian Sosial dan Bulog juga mulai dilakukan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesempatan itu mengatakan ada 45 daerah pada 21 provinsi yang akan dilanjutkan penerapan PPKM level 4 pada 26 Juli sampai 8 Agustus 2021.

Daerah itu diantaranya Kota Bengkulu di Bengkulu, Kota Jambi di Jambi, Kalimantan Barat (Kota Pontianak), di Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru dan Banjarmasin kemudian juga beberapa kota di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Di Bangka Belitung Kota Bangka Barat Belitung dan Belitung Timur, Kepulauan Riau naik di Batam dan Tanjungpinang, di Provinsi Lampung Kota Bandar Lampung. 

Pekanbaru di Riau, Padang di Sumbar, Lubuk Linggau, Musi Banyuasin, Musi Rawas di Sumatera Selatan dan beberapa daerah lainnya.

Aturan pada penerapan PPKM level 4 masih relatif sama dengan sebelumnya yaitu sektor non esensial "work from home" 100 persen, belajar secara daring, untuk industri bisa bekerja 50 persen.

Restoran  dan cafe seluruhnya hanya melayani "take away", mal tutup 100 persen kecuali untuk apotek dan toko obat. Beribadah di rumah, kegiatan sosial budaya juga masih dilarang.

Sedikit perbedaan untuk penerapan kali ini pedagang kaki lima dan PKL diberikan keringanan untuk bisa buka dengan penerapan protokol kesehatan dan waktu yang dibatasi. 

Pasar tradisional juga boleh buka dengan beberapa pembatasan-pembatasan.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah mengupayakan memanfaatkan APBN untuk membantu masyarakat terdampak. Ia juga mendorong pemerintah daerah agar secepatnya mencairkan alokasi anggaran penanganan COVID-19 melalui bantuan sosial dan program pendorong perekonomian.

Ia menyebut puluhan juta masyarakat dibantu melalui APBN dalam beberapa skema diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos, Bantuan Sosial Dana Desa, Subsidi listrik bagi rumah tangga 450 dan 900  VA, subsidi kuota belajar hingga bantuan beras Bulog.

Ia berharap berbagai bantuan berasal dari APBN itu bisa membuat masyarakat merasakan bahwa pemerintah hadir untuk meringankan beban saat pemberlakukan PPKM.

Rakor tersebut diikuti oleh di Menteri Keuangan, Menkes, perwakilan Mendagri, Perwakilan Kapolri, Panglima dan Kejaksaan Agung, dan para seluruh Gubernur serta Bupati, Walikota.

BIRO ADPIM SETDA PROV. SUMBAR

RSUD Achmad Darwis Tambah Ruang Operasi Khusus COVID-19

RSUD Achmad Darwis Tambah Ruang Operasi Khusus COVID-19

Info Positif On Friday, July 23, 2021

Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy saat meninjau kesiapan RSUD Achmad Darwis di Suliki, Limapuluh Kota, Jumat (23/7/2021).

INFONUSANTARA.NET -- RSUD Achmad Darwis, Limapuluh Kota menambah satu ruang operasi khusus untuk menangani persalinan pasien yang terpapar COVID-19 sebagai antisipasi jika tidak bisa merujuk ke rumah sakit di Padang.

"Kita apresiasi persiapan RSUD Achmad Darwis untuk mengantisipasi pasien COVID-19, termasuk untuk pasien positif yang akan melahirkan," kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy saat meninjau kesiapan RSUD Achmad Darwis di Suliki, Limapuluh Kota, Jumat (23/7/2021).

Menurutnya lonjakan kasus COVID-19 di Sumatera Barat harus diantisipasi dengan baik, salah satunya dengan kesiapan Rumah Sakit, tidak saja yang menjadi rujukan di Kota Bukittinggi dan Padang tetapi juga RS di daerah.

Kesiapan itu di antaranya ketersediaan tempat tidur untuk pasien COVID-19, peralatan serta tenaga kesehatan sehingga jika terjadi lonjakan kasus di daerah penanganan bisa dilakukan secepatnya.

Ia juga menyoroti tentang ketersediaan oksigen di Rumah Sakit karena sempat terjadi kelangkaan. Hal itu sedapatnya tidak boleh terjadi lagi karena itu perlu dilakukan pemetaan kebutuhan yang jelas.

Dari hasil kunjungan tersebut didapati persentase keterisian tempat tidur (BOR) pasien COVID-19 di RSUD Achmad Darwis sudah mencapai 70 persen. Namun untuk jaga-jaga rumah sakit sudah menyiapkan lima tempat tidur cadangan.

Sementara itu Kepala Bidang Penunjang RSUD Achmad Darwis Dina Juliana mengatakan ada beberapa kasus pasien COVID-19 yang akan melahirkan tetapi tidak sempat untuk dirujuk ke Padang karena itu terpaksa dilakukan persalinan di RSUD Achmad Darwis.

Hingga saat ini pihaknya telah menangani empat pasien positif yang akan melahirkan. Dengan tingginya kasus, maka ditambah satu ruang operasi khusus pasien COVID-19.

Ruang operasi tersebut tengah dipersiapkan karena butuh peralatan penunjang untuk langkah pengamanan bagi tenaga kesehatan agar tidak ikut terpapar oleh COVID-19.***

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Wali Nagari Diminta Maksimalkan 4 Fungsi Posko Penanganan COVID-19

Wali Nagari Diminta Maksimalkan 4 Fungsi Posko Penanganan COVID-19

Info Positif On Friday, July 23, 2021

 

Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy di Ruang Rapat Kantor Bupati Sijunjung, Kamis (22/7/2021).

INFONUSANTARA.NET --Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy meminta kepada Wali Nagari, Lurah dan Kepala Desa di provinsi itu untuk memaksimalkan 4 fungsi posko penanganan COVID-19 di daerahnya masing-masing.

"Empat fungsi itu masing-masing fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan dan fungsi pendukung," katanya saat melaksanakan zoom meeting dengan Wali Nagari se-Sumatera Barat dalam rangka kebijakan PPKM mikro darurat untuk penanganan Covid-19 tingkat Nagari/Desi dan kelurahan, di Ruang Rapat Kantor Bupati Sijunjung, Kamis (22/7/2021).

Ia menerangkan fungsi pencegahan erat kaitannya dengan sosialisasi bahaya covid-19, sosialisasi tentang pelaksanaan PPKM hingga memberikan fasilitasi pengadaan masker handsanitizer dan mendorong masyarakat agar taat protokol kesehatan.

Fungsi penanganan adalah bermuara pada penyediaan fasilitas-fasilitas untuk penanganan COVID-19 seperti ruang isolasi mandiri bagi warga di Nagari.

Kemudian fungsi pembinaan diantaranya memberikan pemahaman bahwa pelanggar protokol kesehatan bisa dikenai sanksi denda, kerja sosial, bahkan pidana sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada.

Sedangkan fungsi pendukung adalah penyediaan data tentang masyarakat yang terpapar covid serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal penanganan penyebaran virus tersebut.

Intinya kata wakil gubernur adalah penanganan di hulu yaitu itu pada masyarakatnya yang harus taat kepada protokol kesehatan agar penyebaran virus bisa dikendalikan.

"Di hilir sudah kita upayakan seperti penambahan tempat tidur untuk pasien COVID-19, penyediaan oksigen hingga sanksi. Sekarang kita harus memperketat di hulunya yaitu masyarakat agar didorong  untuk terus taat pada protokol kesehatan," ujarnya.

Iya juga mengingatkan agar Wali Nagari Lurah dan kepala desa untuk waspada jika terjadi lonjakan kematian yang tidak biasa di daerah masing-masing.

Kondisi itu bisa jadi indikasi bahwa penyebaran COVID-19 sedang meningkat di daerah itu tetapi pasien tidak dibawa ke rumah sakit dan hanya dirawat di rumah sendiri.

Kondisi seperti itu menurutnya terjadi di Jawa dan Bali. Banyak yang meninggal di rumah saat isolasi secara mandiri. Sedapat-dapatnya hal itu tidak terjadi di Sumatera Barat, karena itu perlu deteksi dini di tingkat nagari/desa atau kelurahan.

Dalam kegiatan itu Wakil Gubernur didampingi oleh Bupati Sijunjung, Wakil Bupati Sijunjung, Kepala Dinas PMD Provinsi Sumbar, serta diikuti oleh Walinagari Se Sumbar di tempat masing-masing.*

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Wagub Apresiasi Pesantren Kelola Pertashop di Sijunjung

Wagub Apresiasi Pesantren Kelola Pertashop di Sijunjung

Info Positif On Thursday, July 22, 2021

Wagub Apresiasi Pesantren Kelola Pertashop di Sijunjung

INFONUSANTARA.NET - Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy mengapresiasi dibukanya Pertashop sebagai salah satu unit usaha pesantren dalam upaya pengembangan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) di Sijunjung.

"Unit usaha seperti Pertashop ini bisa menjadi salah satu penunjang pengembangan pesantren dan MES di daerah. Jika memungkinkan harus ditambah usaha-usaha baru seperti di bidang pertanian atau peternakan," katanya saat meresmikan pembukaan Pertashop di Nagari Palangki, Kabupaten Sijunjung, Kamis (22/7/2021).

Ia mengatakan saat ini PT. Pertamina memang sedang membangun Pertashop untuk mempermudah masyarakat mendapatkan bahan bakar minyak sehingga bisa memacu pergerakan ekonomi di berbagai bidang termasuk pertanian.

Menurutnya kehadiran Pertashop akan menciptakan pusat keramaian baru. Titik ekonomi baru yang juga bisa dimanfaatkan untuk membuka usaha sampingan.

"Namun perlu sosialisasi kepada masyarakat bahwa Pertashop fungsinya sama seperti SPBU untuk mengisi bahan bakar," katanya.

Ia mengatakan pertashop adalah bukti nyata pemerintah hadir untuk menciptakan percepatan pergerakan ekonomi di daerah termasuk di masa pandemi COVID-19.

Sementara itu pengelola Pertashop, Hidayatullah mengatakan Pertashop yang didirikan idenya memang untuk menopang pesantren. 

Program Pertashop itu bekerjasama dengan MES Sijunjung dan beberapa pihak yang punya perhatian terhadap pesantren.

"Program ini kita sandingkan dengan program membantu masyarakat," katanya.

Turut hadir dalam kegiatan itu Wakil Bupati Sijunjung Iraddatillah, Ketua Panitia Gran Opening Pertashop Hidayatullah, Kepala Dinas PMD Provinsi Sumbar Safrizal Ucok, Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Sumbar Maswar Dedi, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Novrial, Kepala Balitbang Sumbar Reti Wafda, dan Kabid produksi dan teknologi Prov Sumbar, serta perwakilan OPD di lingkup Pemprov Sumbar lainnya.***

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Sumbar Terima Penghargaan Anugrah KPAI 2021

Sumbar Terima Penghargaan Anugrah KPAI 2021

Info Positif On Thursday, July 22, 2021

 

Sumbar Terima Penghargaan Anugrah KPAI 2021

INFONUSANTARA.NET --Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan Anugerah Peduli Anak berbasis SIMEP (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan) 2021 dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Anugrah itu diberikan sebagai bentuk pengakuan atas komitmen terhadap capaian penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak berbasis SIMEP di Sumbar.

"Pemprov Sumbar mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KPAI yang telah memilih Sumbar sebagai salah satu provinsi penerima penghargaan ini," kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy saat menghadiri Anugrah Penghargaan KPAI secara virtual dari Sijunjung, Kamis.

Wagub menyebut penghargaan yang diberikan itu akan menjadi pelecut untuk upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak di Sumbar ke depan.

Ia mengatakan keberadaan KPAI di Sumbar selama ini telah memberikan kontribusi positif dalam upaya pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah itu. Karenanya, patut untuk diberikan apresiasi tinggi.

Selain Pemprov Sumbar, tiga kabupaten/kota juga mendapatkat penghargaan Anugrah KPAI 2021. Daerah itu masing-masing Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi dan Kota Pariaman mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten/kota terbaik penyelenggaraan SIMEP.

Audy berharap ke depan, Sumbar dengan dukungan KPAI bisa melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak secara optimal demi menuju Indonesia maju.

Sementara itu Ketua KPAI Dr Susanto,MA mengatakan saat ini indeks perlindungan anak di Indonesia belum sesuai harapan. Berdasarkan data BPS angkanya baru mencapai 63,67persen sementara indeks perlindungan khusus 70,03 persen. Jika dirata-rata capaian Perlindungan Anak Indonesia baru mencapai 62,26 persen.

Ia menyebutkan untuk menghadapi banyak tantangan dan hambatan serta kendala dalam upaya memberikan perlindungan anak di Indonesia itu KPAI terus melakukan banyak inovasi dalam melaksanakan tugas sesuai UU Nomor 35 tahun 2014.

Salah satu inovasi itu adalah Sistem Informasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (SIMEP) Perlindungan Anak berbasis digital sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan zaman. 

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Perlindungan Anak agar semakin maksimal, KPAI setiap tahun rutin melakukan Anugerah KPI sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dan inovasi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Organisasi Masyarakat serta individu yang telah memiliki kepedulian dan komitmen yang besar terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.***

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Bukittinggi Tambah 100 Tempat Tidur untuk Pasien COVID-19

Bukittinggi Tambah 100 Tempat Tidur untuk Pasien COVID-19

Info Positif On Wednesday, July 21, 2021

 

INFONUSANTARA.NET -- Dua Rumah Sakit di Kota Bukittinggi Sumatera Barat, masing-masing Rumah Sakit Ahmad Muchtar (RSAM) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menambah kapasitas tempat tidur untuk pasien COVID-19 dengan total sekitar 100 unit.

"RSAM Bukittinggi menambah 55 tempat tidur sementara RSUD Bukittinggi menambah 40-50 tempat tidur untuk pasien COVID-19," kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy saat mengunjungi dua RS tersebut, Rabu (21/7/2021).

Audy mengatakan penambahan tempat tidur itu untuk menarik persentase keterisian tempat tidur di RS atau BOR di Bukittinggi agar tidak terlalu tinggi.

Tetapi dengan ditambahkannya tempat tidur untuk pasien tersebut, maka terjadi kekurangan tenaga kesehatan pada RSAM dan RSUD Bukittinggi.

Solusi yang mungkin bisa dilakukan adalah menarik tenaga kesehatan dari beberapa Rumah Sakit di daerah yang yang angka penyebaran COVID-19 nya tidak terlalu tinggi seperti Sijunjung atau Solok Selatan.

"Kita akan segera koordinasi kan hal ini dengan Bupati dan dan Rumah Sakit di daerah tersebut. Mudah-mudahan bisa terealisasi dalam waktu dekat," ujar Audy.

Bagi tenaga kesehatan yang diperbantukan di Rumah Sakit di Bukittinggi tersebut akan diberikan fasilitas untuk penginapan agar bisa bekerja maksimal tanpa memikirkan hal-hal yang lain.

Penambahan alokasi tempat tidur untuk pasien COVID-19 dengan sistem konversi di daerah dengan penyebaran tinggi menjadi salah satu rekomendasi dari Menteri Kesehatan untuk menurunkan angka BOR.

Kota Padang Panjang sudah mulai melakukan konversi tempat tidur Rumah Sakit untuk keperluan pasien COVID-19 tersebut sehingga bor-nya sudah turun dan masuk ke zona aman.

Meski demikian Audy mengatakan pencegahan di hulu dengan penerapan disiplin protokol kesehatan yang ketat adalah hal yang penting dan tidak boleh dilupakan.

"Kita harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jangan ada kerumunan dulu karen varian delta terindikasi sudah masuk Sumbar dan varian ini memang sangat berbahaya," pungkasnya.

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

ICMI Sumbar dukung konversi Bank Nagari ke sistem Syariah

ICMI Sumbar dukung konversi Bank Nagari ke sistem Syariah

Info Positif On Monday, July 19, 2021

 

ICMI Sumbar dukung konversi Bank Nagari ke sistem Syariah.

INFONUSANTARA.NET -- Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Sumatera Barat mendukung penuh konversi Bank Nagari dari sistem konvensional menjadi sistem syariah yang dinilai lebih sesuai untuk masyarakat yang religius.

"ICMI Sumbar sudah beberapa kali melaksanakan diskusi internal bahkan seminar tentang hal ini. Kami mendukung penuh upaya konversi ini," kata Ketua ICMI Sumbar, Musliar Kasim saat bersilaturahmi dengan Gubernur Mahyeldi di istana gubernuran, Senin (19/7/2021).

Ia menyebut ICMO siap memberikan dukungan dalam bentuk apapun. Tinjauan akademik dari berbagai keilmuan karena ICMI memiliki SDM yang lebih dari cukup untuk memberikan itu.

Senada Anggota DPR RI dan anggota ICMI Guspardi Gaus mengatakan menjadikan Bank Nagari sebagai Bank Nagari Syariah menjadi beban moral bagi ICMI karena itu dukungan terhadap Pemprov Sumbar diberikan sepenuhnya.

Ia menilai beberapa waktu belakangan ada beberapa orang yang berusaha mempengaruhi pemikiran bupati dan wali kota untuk tidak menyetujui konversi Bank Nagari dengan beragam narasi, termasuk di media massa.

"Tapi ini hanya beberapa orang saja, jadi Gubernur tidak perlu terlalu memperhatikannya. Tetap fokus untuk upaya konversi ini," ujarnya.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi menilai penolakan yang terjadi sebenarnya beranjak dari asumsi bahwa sejumlah deposan besar akan menarik dana jika Bank Nagari konversi ke sistem syariah.

"Kita minta daftar deposan yang dimaksud dan kita datangi semua. Ternyata asumsi itu tidak benar karena dari lima deposan besar yang kita temui tidak ada yang menyatakan akan menarik dana dari Bank Nagari jika dikonversi ke sistem syariah," katanya.

Bahkan, beberapa deposan yang ditemui malah bersedia menambah jumlah dana yang disimpan di Bank Nagari Syariah. Beberapa menawarkan bantuan dalam bentuk lain.

"Intinya asumsi itu terbukti salah," katanya.

Mahyeldi mengatakan konversi Bank Nagari ke sistem syariah itu mendapatkan dukungan dari banyak pihak termasuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ketua  Masyarakat Ekonomis Syariah (MES) Erick Tohir.

Menurutnya Pemprov Sumbar sudah membuat draft Ranperda dan disampaikan ke DPRD namun hingga saat ini belum dibahas karena DPRD minta Bank Nagari memaparkan kesiapan untuk 16 syarat konversi.

"Kita sudah minta Bank Nagari menyiapkan jawaban atas permintaan DPRD itu agar tidak ada alasan lagi untuk tidak membahasnya," katanya.

Gubernur juga menyampaikan terima kasih atas dukungan ICMI terhadap proses konversi Bank Nagari menjadi sistem syariah itu.

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

KLHK Apresiasi Upaya Pemprov Sumbar Selesaikan Persoalan Okupasi Hutan di Pasaman

KLHK Apresiasi Upaya Pemprov Sumbar Selesaikan Persoalan Okupasi Hutan di Pasaman

Info Positif On Monday, July 19, 2021

KLHK Apresiasi Upaya Pemprov Sumbar Selesaikan Persoalan Okupasi Hutan di Pasaman.

INFONUSANTARA.NET -- Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan RI mengapresiasi langkah yang diambil Pemprov bersama Polda Sumbar dalam penyelesaian persoalan okupasi hutan secara ilegal oleh masyarakat di Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat.

"Langkah yang diambil Pemprov dan Polda Sumbar yang berupaya menjalin komunikasi yang baik dengan pemilik lahan patut untuk dihargai. Ke depan penyelesaian persoalan ini diupayakan meneruskan kebijakan yang telah diambil oleh daerah yaitu tetap mengikutsertakan masyarakat dalam mengolah lahan tersebut," kata Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Hendroyoso secara virtual di pantau di Padang Senin (19/7/2021).

Ia mengatakan itu saat melaksanakan rapat koordinasi dengan Pemprov dan Polda Sumbar terkait tindak lanjut serta langkah langkah penyelesaian permasalahan penggunaan kawasan hutan Air Bangis, Pasaman Barat.

Bambang mengatakan ada beberapa alernatif yang bisa diambil dalam kasus itu, tetapi intinya ke depan tidak boleh lagi ada penggunaan kawasan hutan tanpa izin yang dilakukan.

Bagi masyarakat yang terlanjur memanfaatkan kawasan hutan tanpa izin untuk kebun sawit, arahnya bisa kepada Perhutanan Sosial. Syaratnya betul-betul masyarakat, bukan perusahaan dengan luasan maksimal 5 hektare dan sudah mengelola lahan itu minimal 5 tahun. Bagi masyarakat ini diupayakan tidak akan dikenai sanksi administrasi adau denda administrasi. 

Bisa juga nanti untuk lahan itu akan dikelola oleh koperasi dengan tetap melibatkan masyarakat yang selama ini terlanjur mengolah lahan tanpa izin.

Namun untuk swasta atau perusahaan, kemungkinan akan dikenai sanksi atau denda administrasi. Namun setelah itu bisa pula dicarikan solusi pengelolaannya agar bisa memiliki izin.

Diantaranya bisa dengan pemanfaatan kawasan hutan atau perubahan fungsi atau bisa pula pelepasan dari kawasan hutan.

Bagi bangunan atau perkantoran milik pemerintah daerah yang terlanjur dibangun tanpa izin, sekalian bisa diusulkan untuk pelepasan dari kawasan hutan berdasarkan permintaan dari gubernur kepada menteri sehingga nanti bisa langsung jadi aset daerah.

"Intinya pemerintah pusat akan membantu untuk memberikan legalisasi terhadap keterlanjuran pengelolaan kawasan hutan itu sehingga nanti tidak ada lagi kegiatan tanpa izin di kawasan hutan," katanya.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan pihaknya berupaya agar dalam penyelesaian persoalan itu, masyarakat yang selama ini telah mengelola bisa tetap diikutsertakan ke depannya.

"Rencananya nanti akan dibuatkan lembaga seperti koperasi untuk mengelola sehingga bisa dikeluarkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," katanya.

"Kami berterima kasih pada dukungan dari Kementerian LHK," katanya.

Kawasan tersebut nantinya juga akan diproyeksikan menjadi kawasan strategis nasional. "Kita sedang mempersiapkan surat kepada menteri untuk memberikan dukungan menjadi kawasan strategis nasional," ujarnya. 

Sementara Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto menyebut dalam proses penegakan hukum pihaknya mendukung upaya Pemprov Sumbar yang tidak meninggalkan masyarakat dalam pengelolaan ke depan.

Saat ini, katanya dari hasil tim di lapangansudah ada sekitar 50 orang yang bersedia menyerahkan lahan kembali kepada pemerintah dengan luasan lahan 1112 hektare.

"Kita berharap betul cara yang digunakan yang tidak meninggalkan masyarakat itu bisa merangsang para perambah yang lain untuk menyerahkan lahan pada pemerintah," katanya.***

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Gubernur Mahyeldi serahkan sapi kurban Presiden ke Masjid Raya Sumbar

Gubernur Mahyeldi serahkan sapi kurban Presiden ke Masjid Raya Sumbar

Info Positif On Monday, July 19, 2021

Gubernur Mahyeldi serahkan sapi kurban Presiden ke Masjid Raya Sumbar

INFONUSANTARA.NET -- Gubernur Sumatera Barat mahyeldi menyerahkan secara simbolis sapi kurban dari presiden Joko Widodo kepada pengurus Masjid Raya Sumatera Barat.

"Sapi kurban seberat 1,2 ton ini akan disembelih di Masjid Raya Sumatera Barat, dibagi ke dalam 1000 kantong, dan diantarkan kepada masyarakat yang membutuhkan," katanya di Padang, Senin (19/7/2021).

Gubernur mengatakan, meskipun sapi itu akan disemblih di Masjid Raya Sumbar pada momentum Idul Adha 1442 hijriah bertepatan dengan 20 Juli 2021, namun untuk mengantisipasi kerumunan pada masa pandemi, daging akan diantar ke alamat penerima.

"Panitia akan menyiapkan tim untuk mengantarkan daging kurban ke rumah penerima. Jadi tidak perlu dijemput," katanya.

Sapi yang terpilih sebagai sapi kurban presiden di Sumatera Barat merupakan sapi milik peternak asal Pulai Sungai Talah Bukit Lurah, Nagari Gadut, Kecamatan Tilatangkamang, Kabupaten Agam yang dibandrol sekitar Rp85 juta.

Sapi itu berkelamin jantan dengan jenis simental, berusia sekitar empat tahun dengan berat mencapai 1,2 ton. 

Sapi itu terpilih setelah menyisihkan lima sapi simental, PO dan limousin milik peternak dari Kota Payakumbuh, Pariaman, Kabupaten Tanahdatar dan Pesisir Selatan dengan berat 900 kilogram sampai satu ton.

Mahyeldi mengatakan kebijakan mengantarkan daging qurban ke rumah penerima itu diambil sebagai langkah antisipasi karena kota Padang saat ini sedang melaksanakan PPKM darurat yang menuntut tidak diperbolehkannya terjadi kerumunan.

Karena itu selain penyembelihan di Masjid Raya Sumbar, penyembelihan di masjid-masjid lain di provinsi itu, terutama untuk daerah yang menerapkan PPKM darurat diharapkan juga mengambil kebijakan untuk mengantarkan langsung daging qurban ke rumah masyarakat.

"Jangan sampai terjadi penumpukan masyarakat atau kerumunan di masjid saat antre mengambil daging Kurban," ujarnya.

(*)

Dapat bantuan oksigen 30 ton, Mahyeldi : Terima Kasih Riau

Dapat bantuan oksigen 30 ton, Mahyeldi : Terima Kasih Riau

Info Positif On Saturday, July 17, 2021

 

INFONUSANTARA..NET --Sumatera Barat menerima bantuan oksigen medis sebanyak 30 ton dari Provinsi Riau untuk kebutuhan Rumah Sakit yang merawat pasien COVID-19. 

“Terimkasih kami ucapkan pada Gubernur Riau, Syamsuar. Ini menambah stok Sumbar untuk dalam penanganan COVID-19,”sebut Gubernur Mahyeldi Ansharullah, Sabtu (17/7/2021) di Istana Gubernuran Sumbar.

Dijelaskannya, adanya bantuan tersebut setelah dirinya menghubungi langsung Gubernur Riau, Syamsuar dan mendapatkan tanggapan positif dengan bantuan 30 ton oksigen.

"Saya hubungi Gubernur Riau, hasil kita dibantu. Pak Wagub juga menghubungi sejumlah instansi agar dapat membantu Sumbar. Seperti Pangdam,”ungkapnya.

Dikatakannya, khusus oksigen dari Riau, berasal dari bantuan PT Indah Kiat.

Dijelaskannya, dengan adanya bantuan oksigen dari Riau maka persediaan oksigen Sumbar cukup memadai.

Bantuan oksigen itu nantinya disalurkan sesuai kebutuhan. Maka untuk distribusi dilakukan oleh Dinas Kesehatan Sumbar.

Selain bantuan oksigen, Sumbar juga mendapatkan bantuan melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) berupa bantuan untuk Program Keluarga Harapan (PKH).

Bantuan itu nantinya disalurkan berupa beras sebanyak 10 kg, pada keluarga tidak mampu di daerah yang diterapkan PPKM Darurat. Yakni, Kota Padang, Kota Padang Panjang dan Kota Bukittinggi.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Arry Yowandi mengatakan selama pelaksanaan PPKM di Sumbar, sudah ada perbaikan indikator.

"Rumah Sakit di Padang Panjang yang sebelumnya kena sorot, sekarang sudah hijau. Cuma RS di Padang dan Bukittinggi masih kuning karena itu BOR akan coba kita turunkan terus," katanya.

Pemprov Sumbar juga sudah mengajukan tambahan vaksin ke pusat karena 900 ribu vaksin yang sebelumnya telah dikirim pusat, sudah habis terdistribusikan semua.

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Gubernur Sumbar tegaskan belum ada keputusan PPKM Darurat di daerah itu diperpanjang

Gubernur Sumbar tegaskan belum ada keputusan PPKM Darurat di daerah itu diperpanjang

Info Positif On Saturday, July 17, 2021

Gubernur Sumbar tegaskan belum ada keputusan PPKM Darurat di daerah itu diperpanjang

INFONUSANTARA.NET -- Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan untuk memperpanjang PPKM darurat di daerah itu karena pelaksanaannya masih dalam tahap evaluasi.

"Kita baru saja rapat melalui zoom meeting dengan Menko Perekonomian, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur dan Forkopimda se-Indonesia, belum ada keputusan untuk perpanjangan PPKM di Sumbar," katanya usai Rakor Tentang Evaluasi dan Pembahasan Perpanjangan PPKM Micro Di Perketat Dan Micro Darurat secara Virtual di Istana Gubernur, Minggu (17/7/2021).

Ia mengatakan dalam beberapa waktu terakhir pemerintah kota yang terkena kebijakan PPKM darurat di Sumbar telah melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki indikator penilaian atau assessment diantaranya menambah jumlah tempat tidur untuk pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Dengan penambahan jumlah tempat tidur untuk pasien COVID-19 tersebut diharapkan persentase tingkat keterisian tempat tidur atau BOR bisa diturunkan. Saat ini secara umum bor di Sumbar adalah 67 persen.

"Kita berharap dengan upaya-upaya yang telah dilakukan ini tingkat assessment Sumbar bisa diturunkan dari level 4 sehingga tidak perlu kebijakan PPKM darurat," katanya.

Selain bor sumber juga sedang berupaya untuk menjaga ketersediaan stok oksigen untuk memasok kebutuhan rumah sakit di daerah itu.

Kemarin kita mendapatkan bantuan dari Gubernur Riau, Syamsuar berupa oksigen sebanyak 30 ton yang merupakan CSR dari PT. Indah Kiat.

Bantuan tersebut menambah jumlah stok oksigen di Sumbar sehingga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan Rumah Sakit yang melayani pasien COVID-19.

"Nanti Dinas Kesehatan Provinsi yang mengatur alokasi oksigen untuk Rumah Sakit yang membutuhkan," katanya.

Sementara itu Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono menyinggung tentang rumah sakit di kota Bukittinggi yang belum maksimal melakukan konversi tempat tidur untuk pasien COVID-19.

Dia menyebutkan berdasarkan data BOR Rumah Sakit di Bukittinggi sudah mencapai 75 persen sementara konversi tempat tidur baru sekitar 15 persen dari target maksimal 40 persen.

Ia mendorong agar konversi tempat tidur untuk pasien COVID-19 itu bisa ditingkatkan sehingga persentase BOR bisa diturunkan.***

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR