PILIHAN REDAKSI

Pilkada Payakumbuh, Supardi Serahkan Berkas Balon Walikota ke Tiga Parpol

INFO|Payakumbuh - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi memperlihatkan keseriusannya untuk maju di pemilihan walikota - wakil walikota...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

Nasional

Menteri Nadiem Tak Hadiri Pengukuhan APPTRI, Rizal Ramli: Betul-betul Tidak Menghargai Stakeholder Pendidikan
Sunday, November 06, 2022

On Sunday, November 06, 2022

 

Mendikbud Nadiem Makarim (ist).

INFONUSANTARA.NET -- Rizal Ramli (RR) mempertanyakan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim tidak berani hadir dalam acara pengukuhan Pengurus Aliansi Penyelenggaran Perguruan Tinggi Indonesia (APPTRI).


"Ini acara yang dihadiri ratusan Rektor dan Profesor, kok menteri Nadiem tidak berani untuk hadir? Hanya diwakili Dirjen Dikti,itupun juga tidak berani hadir langsung hanya lewat Zoom, ini betul-betul tidak menghargai stakeholder pendidikan kita," ujar RR sebagai pembicara dalam acara Seminar APPTRI di The Rinra Hotel, Makasar, Sabtu (5/11/2022).


Tidak hanya Menko Perekonomian era Gusdur ini yang bertanya soal sikap Nadiem, para peserta yang juga Rektor bertanya bahkan kesal dengan sikap Nadiem yang tidak berani hadir dan ketemu langsung.


"Dalam menyusun Undang-undang pendidikan kami tidak dilibatkan, padahal kami adalah stakeholder dari pendidikan. Masa untuk acara membangun peradaban dia juga tidak hadir," ujar seorang peserta yang tidak mau disebutkan namanya.


Dalam seminar yang dihadiri ratusan rektor dan para profesor ini, RR mengungkapkan 95% jumlah universitas perguruan tinggi di Indonesia adalah universitas swasta. 


RR berharap agar Universitas Swasta mengambil peran penting untuk memajukan pendidikan Indonesia.


"Ini waktunya Universitas Swasta ambil inisiatif untuk mengubah Indonesia, apalagi tantangan pendidikan kita semakin kompleks, lupakan Universitas Negeri yang dikelola bagaikan departemen, jadi Universitas yang sangat birokrasi, ini yang menghambat kemajuan pendidikan," tegas RR.


Selain hadir sebagai pembicara dalam seminar, Ekonom Senior Rizal Ramli juga didapuk menjadi salah satu ketua Dewan Penyantun APPTRI untuk periode 2022-2027.

Sumber : Fajar.co.id

Konsisten Tingkatkan Persentase TKDN, Bio Farma Raih Penghargaan Anugerah Cinta Indonesia 2022
Friday, October 28, 2022

On Friday, October 28, 2022

 

(27/10) Head of Corporate Communication Bio Farma, Iwan Setiawan (tengah) menerima Penghargaan “Anugerah Cinta Indonesia (ACI) 2022 yang diserahkan langsung oleh Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury (pertama dari kanan).


INFONUSANTARA.NET -- PT Bio Farma (Persero) mendapatkan apresiasi berupa penghargaan dalam ajang "Anugerah Cinta Indonesia (ACI) 2022". Bio Farma terpilih menjadi yang terbaik di Sektor Kesehatan. 


Penghargaan diserahkan secara langsung di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2022 di Jakarta,  oleh Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury dan diterima Departemen Head of Corporate Communication Department Bio Farma, Iwan Setiawan .

 

Iwan bersyukur atas apresiasi tersebut. Menurutnya, penghargaan ini membuktikan komitmen kuat dan konsistensi perusahaan dalam mengimplementasikan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dalam setiap produk yang dihasilkan, dan hal ini tercermin dalam IndoVac, produk vaksin Covid-19 Bio Farma terbaru, yang beberapa waktu lalu diluncurkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Bandung.

 

"Untuk bibit vaksin IndoVac, Bio Farma berkolaborasi dengan Baylor College of Medicine, namun untuk uji klinis, riset and development (RnD) hingga produksi semuanya dilakukan langsung di Indonesia oleh putra-putri terbaik bangsa, sehingga tingkat komponen dalam negeri (TKDN) nya dapat menembus angka 90%.," ujar Iwan.

 

Ajang penganugerahan yang diselenggarakan oleh Republika ini dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah yang menargetkan nilai TKDN rata-rata 43,3 persen pada 2020 dan naik menjadi 50 persen pada 2024,seperti tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024.

 

Pemimpin Redaksi Republika Irfan Junaidi, menyebut bahwa komitmen terus menambah kadar komponen dalam negeri sangat bermanfaat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan penggunaan kandungan lokal dalam industri nasional makin tinggi. Dengan demikian, diharapkan akan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

 

"Kami percaya jika upaya penggunaan kandungan lokal dalam industri nasional bisa dilakukan secara maksimal, dapat menjadi dewa penyelamat di tengah prediksi resesi ekonomi tahun 2023, dan semoga pemenang ACI 2022 dapat menjadi contoh implementasi serapan TKDN dalam mendukung upaya membangun kemandirian bangsa," tuturnya.

  

Presiden Jokowi: Keberhasilan Bio Farma Memproduksi IndoVac Merupakan Kerja Keras SDM Muda Anak Bangsa
Friday, October 28, 2022

On Friday, October 28, 2022

 

Presiden Jokowi saat peluncuran vaksin IndoVac, 13 Oktober 2022.


INFONUSANTARA.NET -- Presiden Jokowi, saat peluncuran Vaksin IndoVac beberapa waktu lalu mengatakan bahwa selama ini Bio Farma telah memproduksi berbagai jenis vaksin hingga 3 miliar dosis yang telah diekspor ke 153 negara. 


Presiden menyampaikan, Indonesia melalui Bio Farma adalah produsen vaksin yang masuk dalam 5 besar dunia. Bio Farma memproduksi bermacam-macam vaksin, seperti polio, difteri, tetanus, hepatitis B, haemophilus influenzae type B, flu, campak, dan terakhir yang diluncurkan hari ini vaksin Covid-19, yaitu IndoVac. Untuk vaksin polio saja, 2/3 kebutuhan dunia disuplai dari Indonesia.

 

Presiden menyebutkan keberhasilan Bio Farma dalam memproduksi IndoVac merupakan kerja keras sumber daya manusia (SDM) muda. “Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, dorong terus Bio Farma untuk menghasilkan inovasi dan revenue besar bagi negara dan kita memiliki kemandirian.


Kerja Sama Institusi Global

Pada acara peluncuran vaksin IndoVac, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan ia ingin agar Indonesia dapat menjadi hub produksi vaksin dunia. Ia menjelaskan vaksin IndoVac merupakan salah satu hasil kerja sama antara holding BUMN farmasi dengan dengan Baylor College of Medicine (BCM) Amerika Serikat. 


Bio Farma sebagai Induk Holding BUMN farmasi Indonesia memang tengah gencar melakukan berbagai kerja sama dengan institusi luar negeri. 


Minggu lalu, Bio Farma mengumumkan empat penandatanganan kerja sama dengan empat perusahaan healthcare tingkat global, di sela-sela kegiatan G20 State-owned-Enterprise (SoE) International Conference & Expo 2022, yang diselenggarakan pada tanggal 17-18 Oktober 2022 di Nusa Dua, Bali.


Kerja sama yang dilakukan adalah, pertama, Bio Farma dengan Suzhou Ronnsi Pharma Co.,Ltd (Ronsi), untuk pengembangan Supply Agreement Active Pharmaceutical Ingredients (API) untuk produk Enoxaparin dari Ronsi, yang akan diformulasi di Bio Farma. Produk ini ditargetkan dijual untuk pasar ekspor. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir dengan President Director Ronsi Yiming Yao.


Penandatanganan kedua adalah Bio Farma dengan ConnectedLife Health Singapore, yakni kerjasama komersialisasi layanan preventif care di Indonesia, ditandatangani oleh Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir, dengan CEO ConnectedLife Health Singapore Daryl Arnold.


Penandatanganan MoU ketiga adalah antara Bio Farma dengan Asuransi Jiwa InHealth Indonesia, yang dilakukan oleh Direktur Transformasi dan Digital Bio Farma Soleh Ayubi., Ph.D dan Direktur Pemasaran Bugy Riagandhy. MoU ini berkaitan dengan pengembangan layanan preventive care system untuk memonitor kesehatan dan aktivitas fisik peserta MANDIRI INHEALTH menggunakan layanan Medwell dan layanan Homecare yang akan terhubung dengan seluruh platform kesehatan digital milik Bio Farma.


Kerja sama keempat adalah antara PT Kimia Farma Tbk sebagai member Holding BUMN Farmasi, yang  meneken MoU dengan Pantai Premier Pathology Sdn Bhd Kimia Farma untuk kerjasama pendampingan dan dukungan pengetahuan teknis untuk pengembangan layanan laboratorium. Melalui kerjasama ini, Kimia Farma dapat meningkatkan kualitas dan layanan laboratoriumnya.(rls/inf)


  

Bio Farma Produksi IndoVac Untuk Memperkuat Infrastruktur Kesehatan Indonesia
Friday, October 28, 2022

On Friday, October 28, 2022

 

Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir



INFONUSANTARA.NET – PT Bio Farma (Persero) sebagai Holding BUMN Farmasi, berkomitmen untuk mendukung langkah dan upaya pemerintah dalam memperkuat infrastruktur kesehatan, salah satunya melalui kemandirian vaksin Covid-19. Langkah konkret ini diwujudkan Bio Farma melalui keberhasilan dalam memproduksi Vaksin IndoVac yang telah diluncurkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo, pada 13 Oktober 2022.


 “WHO menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir. Terutama setelah muncul varian baru virus Covid-19, XBB yang telah terdeteksi di beberapa negara, termasuk Indonesia. Kita semua tetap patut waspada dan berhati-hati, prokes, dan vaksinasi, khususnya vaksin booster yang berdasarkan data Kementerian Kesehatan masih relatif banyak warga belum vaksinasi booster. Kami terus mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat infrastruktur kesehatan, salah satunya melalui produksi vaksin dalam negeri, yaitu IndoVac,” ujar Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir dalam acara Media Gathering, Rabu (26/10/2022) di Jakarta.


Honesti menjelaskan, salah satu langkah yang dilakukan oleh Bio Farma dalam memperkuat infrastruktur kesehatan di Tanah Air melalui kerja sama dengan berbagai universitas di dalam negeri dalam melakukan uji klinis IndoVac. Dalam melakukan riset dan penelitian IndoVac, Bio Farma menggandeng tujuh fakultas kedokteran; yaitu dari Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Andalas, dan Universitas Hasanuddin untuk menjalankan uji klinis dosis primer, serta Universitas Padjadjaran dan Universitas Udayana untuk uji klinis dosis booster. Tiga fakultas kedokteran, yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Universitas Andalas sebagai pusat uji klinis vaksin IndoVac untuk anak usia 12-17 tahun.


Vaksin IndoVac untuk vaksinasi primer (dosis 1 & 2) untuk usia dewasa (18+) telah mendapatkan use emergency authorization (EUA) atau izin penggunaan darurat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) pada 28 September 2022. Saat ini, Bio Farma memulai produksi komersial drug substance (DS) dan drug product (DP). Selain itu, Holding BUMN Farmasi ini sedang mendaftarkan emergency use listing (EUL) ke Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk dapat diekspor ke berbagai negara khususnya lower middle incomes countries.



IndoVac untuk Booster

Selanjutnya, Holding BUMN Farmasi ini telah menyelesaikan uji klinis Vaksin IndoVac untuk vaksinasi lanjutan/penguat (booster) dengan hasil sementara dapat meningkatkan titer antibodi dan netralisasi Omicron, tetapi masih dalam proses pengujian untuk mendapatkan izin penggunaan darurat (emergency use authorization/EUA) dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).


Bio Farma telah submit hasil uji klinis tersebut ke BPOM pada 10 Oktober 2022. Berdasarkan studi booster melalui uji klinis yang dimulai 1 September 2022, untuk data safety dan immunogenicity 14 hari setelah suntikan kedua, booster vaksin IndoVac dapat meningkatkan titer antibodi dan netralisasi varian Omicron. Perseroan menargetkan EUA untuk IndoVac booster dewasa (18+) dapat diterbitkan pada akhir Oktober 2022.


Tak berhenti sampai di situ, Bio Farma terus mengembangkan IndoVac agar dapat diterima sebagai vaksin Covid-19 untuk anak usia 12 - 17 tahun. Bio Farma telah menerima persetujuan pelaksanaan uji klinik (PPUK) dari BPOM pada 30 September 2022.  Studi booster baru bisa diajukan setelah ada laporan interim studi primer. Uji klinis untuk kelompok usia itu telah berlangsung sejak 6 Oktober 2022. Holding BUMN Farmasi ini mengharapkan UEA IndoVac untuk vaksinasi anak (12-17 tahun) akan diterbitkan BPOM pada awal Desember 2022.


Sementara itu, untuk IndoVac primer dan booster anak usia 6 – 11 tahun, uji klinik baru akan dilakukan jika sudah ada komitmen dari Kementerian Kesehatan terhadap kebutuhan vaksinasi pada anak 6 – 11 tahun.


Honesti Basyir menegaskan bahwa portofolio IndoVac semakin luas demi menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam mendapatkan vaksin baik primer dewasa, booster dewasa, usia 12-17 tahun, dan vaksinasi untuk anak-anak usia di bawah 12 tahun.


"Dari uji klinis hasil kerja sama para ilmuwan Bio Farma yang bekerja dengan peneliti dari berbagai universitas di Indonesia, terlihat data ilmiah IndoVac memiliki keamanan yang baik, memiliki efektivitas yang lebih bagus dari vaksin pembanding dengan efikasi di atas 80%, serta halal. Bahkan yang paling penting, seperti yang telah disampaikan Bapak Presiden Jokowi saat peluncuran IndoVac, ini adalah produksi dalam negeri karya putra-putri terbaik bangsa, khususnya kaum muda. Selanjutnya, kalau memang diperlukan, kami siap melakukan uji klinis vaksinasi untuk anak usia 11 tahun ke bawah," tuturnya.

 

IndoVac merupakan Vaksin COVID-19 berbasis teknologi subunit rekombinan protein yang digunakan sebagai imunisasi aktif terhadap COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. IndoVac juga telah memperoleh fatwa halal dan MUI dan sertifikat halal dari BPJPH, Kementerian Agama dan merupakan produk dalam negeri hasil karya anak bangsa dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) mencapai sekitar 90%.(rls/Inf)

Kapolres Mentawai Ikuti FGD Penanggulangan Kejahatan Transnasional Wilayah Perbatasan
Tuesday, October 25, 2022

On Tuesday, October 25, 2022




INFO|JAKARTA - Dalam rangka optimalisasi Sinergitas Kementrian atau Lembaga, Divisi Hubungan Internasional Polri (Divhubinter) gelar rakor kejahatan lintas negara dan Focus Group Discussion (FGD) terkait kerma dan penanggulangan kejahatan transnasional di wilayah perbatasan.


Kegiatan rakor dan FGD ini bertempat di Hotel Santika Tangerang selatan, Senin 24 Oktober 2022 di ikuti Kpaolres kepulauan Mentawai, AKBP, Mu'at,SH,MM.


Kegiatan ini dipimpin Kabaglotas Set NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri Kombes Pol. Dodied Prasetyo Aji didampingi Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsultan Jenderal Republik Indonesia (KJRI), Calon Atase Polri, Staff Teknis Polri, Perwakilan negara dan Kapolres perbatasan.


"FGD yang di selenggarakan ini bahas terkait penanggulangan kejahatan transnasional yang berkembang pasca pandemi Covid-19 pada wilayah perbatasan NKRI dalam rangka terwujudnya Harkamtibmas" ucap Kapolres kepada media, Selasa (25/10/2022).


Dia menyebut kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari dengan kegiatan Focus Group Discussion dan Rakor Kejahatan Batas Lintas Negara.


"Kita berharap hari ini hasil FGD dan rakor yang diselengarakan menghasilkan satu produk" sebutnya.


Menurut Kapolres Mentawai saat mengikuti kegiatan menyebut, bahwa masalah perbatasan saat ini masalah yang cukup di soroti 


Nah, masalah perbatasan ini merupakan masalah yang sangat riskan, sehingga negara membentuk Badan Nasional Pengolah Perbatasan di bawah kendali Kemendagri, dan kemungkinan menjadi Badan Independen dibawa Presiden, ujarnya.


"Dalam kegiatan ini terdapat beberapa program yang akan dijalankan antara lain Penyegaran Brigadir Perbatasan dan kita di mentawai juga perlu di lakukan, meski sudah ada personel yang di tugaskan sebagai daerah pulau terluar mentawai' inbuhnya.


Dengan adanya kegiatan tersebut di harapkan masalah keutuhan daerah di perbatasan dan Penaggulangan Kejahatan Transnasional yang berkembang di perbatasan bisa teratasi dengan baik,” tutupnya.


Editor : Heri Suprianto


Irjen Teddy Minahasa Jual Barang Bukti 5 Kg Sabu ke "Mami", Seorang Pengusaha Diskotik di Jakarta
Friday, October 14, 2022

On Friday, October 14, 2022

 

Irjen Pol Teddy Minahasa P,SH.S.Ik.MH
Foto Dok:Tribrata News Sumbar

INFONUSANTARA.NET - Sumber tvOnenews.com yang ada di Mabes Polri mengatakan bahwa Irjen Pol Teddy Minahasa menjual barang bukti 5 Kg sabu kepada seorang mami bernama Linda, dengan bantuan seorang perwira menengah yang berpangkat AKBP dan alumni AKPOL 2003.  


Diketahui juga bahwa Linda adalah salah satu pengusaha diskotik yang ada di Jakarta.  


Menurut sumber tvOnenews.com di Mabes Polri mengatakan bahwa tes urine Irjen Pol Teddy Minahasa positif. 


Irjen Pol Teddy Minahasa ditangkap oleh Tim Gabungan Propam, Direktorat Narkoba Polda Metro dan Mabes Polri. 


Sumber tvOnenews di Mabes Polri mengatakan penangkapan tidak sekedar pemakai narkoba tetapi lebih dari itu. Namun tidak dijelaskan maksud dari apa yang lebih dari itu.

Sumber:tvOnenews.com


Kabar Baik Buat Honorer! Kebijakan Penghapusan Honorer 2023 Dibatalkan
Friday, September 30, 2022

On Friday, September 30, 2022

Ilustrasi 


INFONUSANTARA.NET -- Rencana pemerintah menerapkan kebijakan penghapusan honorer mulai 28 November 2023 dibatalkan.


Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyebutkan butuh waktu 3-4 tahun untuk menuntaskan masalah honorer.


Dia mengakui pemerintah mengalami kesulitan untuk menyelesaikan masalah honorer sampai November 2023.


"Sangat tidak mungkin menuntaskan masalah honorer pada November 2023, waktunya sangat mepet," ujar Bima Haria dicuplik dari JPNN, Jumat, 30 September 2022.


Tidak ada pilihan lain, tenggat waktu penghapusan honorer harus diperpanjang. Bima menyebut butuh waktu-2-4 tahun ke depan, yang artinya penghapusan honorer berpeluang baru diterapkan pada 2026.


Penghapusan honorer merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK terhitung mulai 28 November 2023.


Maka, tidak ada pilihan lain, Bima mengatakan BKN mengusulkan melakukan revisi atau penyesuaian PP Manajemen PPPK, terkait batasan waktu 28 November 2023.


Tindak lanjut PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang hanya mengenal dua jenis ASN yaitu PNS dan PPPK terhitung mulai 28 November 2023, dilakukan pendataan non-ASN.


Pendataan non-ASN di instansi pemerintah pusat dan pemda yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih berproses.


Pendataan non-ASN ini dilakukan setelah terbit Surat Edaran Pelaksana Tugas (Plt) MenPAN-RB Mahfud MD bernomor B/ISII IM SM.01.OO/2022 tertanggal 22 Juli 2022.


Pendataan non-ASN atau honorer ini bukan dalam rangka pengangkatan mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Namun, dalam rangka pemetaan tenaga honorer.


Mahfud MD dalam SE tersebut meminta agar penyampaian data honorer harus disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK.


Diketahui, syarat pendataan tenaga non-ASN berdasar Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) nomor B/1511/M.SM.01.00/2022, yakni:


Pertama, masih aktif bekerja di instansi pendaftar non-ASN. Kedua, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat, dan APDB untuk instansi daerah. Dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga.


Ketiga, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Keempat, berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021.


Nah, rupanya masih banyak masalah terkait pendataan honorer. Antara lain honorer tidak bisa masuk dalam pendataan non-ASN disebabkan terganjal dokumen yang belum lengkap.


Pelaksana tugas (Plt) Kepala BKN Bima Haria Wibisana bahkan blak-blakan mengungkap adanya kejanggalan, yakni hingga 19 September 2022, baru 74.832 orang honorer K2 yang datanya masuk ke aplikasi pendataan non-ASN BKN.


Padahal, terdapat 366.220 honorer K2 yang tersisa (masuk database BKN). Hal ini mengejutkan Bima Haria. Artinya, masih ada selisih 291.388 honorer K2 belum masuk pendataan non-ASN.


"Ini sangat janggal. Honorer K2 yang seharusnya masuk 366.220, tetapi yang tercatat baru 74 ribuan. Sementara, tenaga non-ASN (bukan K2) angkanya 963.699," kata Bima Haria di Jakarta, Kamis (22/9).


Jika pada tahap pendataan non-ASN saja sudah muncul kejanggalan, bagaimana bisa dilakukan penghapusan honorer? Data mengenai siapa saja honorer yang akan dihapus saja belum beres.


Belum lagi sikap sejumlah kepala daerah yang teriak keberatan soal kebijakan penghapusan honorer, lantaran faktanya tenaga mereka masih sangat dibutuhkan.


Sedangkan untuk mengangkat honorer menjadi PPPK, pemda tidak kuat menanggung gaji mereka. Pasalnya, hanya Sebagian saja anggaran gaji PPPK yang ditanggung pemerintah pusat.


Ketum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) Heti Kustrianingsih kepada JPNN.com, Kamis (29/9) mengatakan, sejumlah daerah sudah menyampaikan bahwa gaji PPPK yang ditanggung pusat hanya sekitar Rp 1,9 juta.


Sementara, jika ditotal gaji dan tunjangan guru PPPK itu sekitar Rp 5 juta. Problem keuangan pemda itu juga menjadi alasan sejumlah daerah hanya mengusulkan sedikit saja formasi PPPK 2022.


Bahkan, ada daerah yang tidak mengusulkan formasi PPPK 2022 lantaran duit cekak. Sudah pasti hal ini juga menjadi penyebab kebijakan penghapusan honorer tidak bisa diterapkan pada November 2023.


Sumber: Suara.com


Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar AS Terus Tergerus
Thursday, September 29, 2022

On Thursday, September 29, 2022

 



INFONUSANTARA.NET -- Dua indikator kunci yang berperan aktif menentukan perekonomian republik ini, yakni belanja subsidi dan inflasi, Lantas apa dampak pelemahan mata uang lokal ini terhadap APBN?


Dikutip dari CNBC, nilai mata uang garuda pada pukul 13.50 WIB 28 September 2022 terjerembab pada level Rp15,137 per dollar AS, terendah dalam kurun waktu lebih dari dua tahun.


Kekhawatiran terhadap kesehatan APBN bukannya tanpa alasan, sebab semua perhitungan baik penerimaan maupun pendapatan menggunakan tolak ukur asumsi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.


Bahkan, Presiden Joko Widodo bulan lalu sudah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk melakukan uji ketahanan atau stress test terhadap APBN jika kondisi ekonomi global tak kunjung membaik.


Sampai saat ini, belum ada hasil yang dirilis, namun belajar dari stress test APBN tahun 2018, dampak pelemahan rupiah terhadap APBN dapat diintip.


Pada stress test APBN 2018, analisis sensitivitas menunjukkan setiap rupiah melemah 100 poin dari asumsi makro, maka pendapatan negara bertambah Rp 3,8 triliun-Rp 5,1 triliun. Dari sisi belanja negara, anggaran belanja hanya bertambah Rp 2,2 triliun-Rp 3,4 triliun jika rupiah melemah 100 poin dari asumsi.


Sebanyak Rp 1,6 triliun-Rp 2,1 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat (termasuk subsidi dan belanja utang) dan Rp 0,5 triliun-Rp 1,3 triliun dari belanja daerah. Plus, anggaran negara surplus Rp 1,7 triliun jika rupiah turun 100 poin.


Saat ini, asumsi rupiah terhadap dollar AS di APBN sebesar Rp13,350, jauh di bawah level hari ini Rp15,137. Namun perlu berhati-hati dalam membuat perbandingan karena perhitungan rupiah dihitung berdasarkan harga rata rata.


Mengacu hal ini, sepanjang semester I rerata realisasi rupiah pada APBN sebesar Rp14,446 per dollar AS, lebih lemah dari asumsi. Namun angka tersebut, dan bahkan pelemahan rupiah hari ini, masih dalam range asumsi outlook pemerintah yang amat lebar, yaitu Rp14.300 - Rp14.700.


Dengan kata lain, pelemahan rupiah sejauh ini masih dapat ditolerir oleh postur APBN yang sudah mengantisipasi pelemahan hingga level Rp14.700 per dollar AS. Pelemahan rupiah juga menguntungkan negara karena bila memakai parameter stress test 2018, akan ada winfall profit hingga Rp5 triliun.


Ini diperkuat oleh moncernya neraca perdagangan yang terus mempertahankan surplus ke 28 bulan. Adanya catatan surplus dagang, merefleksikan hadirnya aliran masuk dollar dari sektor riil ke dalam negeri atau Dana Hasil Ekspor (DHE), ditengah tren capital outflow di pasar keuangan.


Hal yang justru mengkhawatirkan dari pembengkakan subsidi BBM adalah tingkat konsumsi dan kenaikan harga minyak mentah dunia.


Dua indikator ini lebih berbahaya ketimbang pelemahan rupiah, setidaknya sekarang. Untuk konsumsi, pemerintah sudah menaikkan harga BBM bersubsidi, sekaligus membatasi pemakaian agar dampak terhadap belanja subsidi minimal. Sementara untuk kenaikan harga minyak mentah dunia, sudah terbukti membuat pemerintah kelimpungan pada realisasi APBN pada Juli.


Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Juli 2022 mencapai Rp116,21 triliun atau sudah 40,97% dari pagu, melompat 16,73% dibandingkan tahun lalu. Realisasi belanja ini meliputi subsidi energi sebesar Rp88,72 triliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp27,49 triliun.(*)

Rotasi di Tubuh Polri Kembali Bergulir, 30 Pati di Mutasi
Monday, September 26, 2022

On Monday, September 26, 2022



INFO|JAKARTAKepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap sejumlah jajaran perwira tinggi (pati) di lingkungan institusi Korps Bhayangkara.


Dalam surat telegram nomor: ST/2046/IX/KEP./2022 per tanggal 24 September 2022, Kapolri menunjuk Kombes Ade Ary Syam Indradi mengisi posisi Kapolres Metro Jakarta Selatan (Jaksel).

Surat itu ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Wahyu Widada atas nama Kapolri.

Sebelum diangkat menjadi Kapolres Jaksel, Kombes Ade Ary Syam Indradi menjabat sebagai Kabag Anev Robinopsnal Bareskrim Polri.

Secara terpisah, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo membenarkan soal informasi telegram tersebut.

“Iya betul,” kata Dedi saat dikonfirmasi soal surat telegram itu, Senin, (26/9/2022).

Dalam surat telegram yang sama, Kapolri juga memutasi sejumlah personel dalam rangka pensiun dan menunjuk sejumlah pati dalam jabatan baru.

Berikut daftar 30 pati Polri yang dimutasi dalam surat telegram nomor: ST/2046/IX/KEP./2022 per tanggal 24 September 2022:

1. Irjen Budi Siswanto selaku Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri dimutasikan sebagai Pati Lemdiklat Polri (dalam rangka pensiun).

2. Brigjen Pol Rudi Pranoto selaku Wakapolda Kepulauan Riau (Kepri) diangkat dalam jabatan baru sebagai Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri.

3. Brigjen Pol Agus Suharnoko selaku Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolda Kepri.

4. Irjen Triwarno Atmojo selaku Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri dimutasikan sebagai Pati Lemdiklat Polri (dalam rangka pensiun).

5. Brigjen Pol Darmawan selaku Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

6. Irjen Anang Syarif Hidayat selaku Sahlisosbud Kapolri dimutasikan sebagai Pati Sahli Kapolri (dalam rangka pensiun).

7. Irjen Juansih selaku Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri dimutasikan sebagai Pati Lemdiklat Polri (dalam rangka pensiun).

8. Brigjen Pol Hariyanto selaku Wakapolda Kalimantan Timur (Kaltim) dimutasikan sebagai Pati Polda Kaltim (dalam rangka pensiun).

9. Brigjen Pol Mujiyono selaku Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolda Kaltim.

10. Brigjen Pol Agus Kurniady Sutisna selaku Wakapolda Aceh dimutasikan sebagai Pati Polda Aceh (dalam rangka pensiun).

11. Brigjen Pol Syamsul Bahri selaku Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolda Aceh.

12. Kombes Tubagus Ami Prindani selaku PS Dircegah Densus 88 Antiteror (AT) Polri dikukuhkan sebagai Dircegah Densus 88 AT Polri.

13. Kombes Rosmita selaku Kabagrengarta Rojemengar Srena Polri dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Jemengar Srena Polri.

14. Kombes Haryadi selaku Analis Kebijakan Madya Bidang Lemtala Srena Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagrengarta Rojemengar Srena Polri.

15. Kombes Giri Purwanto selaku Kabidstra Sespim Lemdiklat Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Karotekkom Div TIK Polri.

16. Kombes Sakeus Ginting selaku Kabagstandar Rowabprof Divpropam Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Sesrowabprof Divpropam Polri.

17. Kombes Yudo Hermanto selaku Kabidpropam Polda Banten diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagbinpam Ropaminal Divpropam Polri.

18. Kombes Riko Junaldy selaku Pemeriksa Utama Divpropam Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabidpropam Polda Banten.

19. Kombes I Putu Yuni Setiawan selaku Penyidik Tindak Pidana Madya Tingkat III Bareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Pemeriksa Utama Divpropam Polri.

20. Kombes Daddy Hartadi selaku Kalemkonprofpol Waketbidkermadianmas STIK Lemdiklat Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagyanduan Divpropam Polri.

21. Kombes Dwi Samayo Satiady selaku Penyidik Tindak Pidana Madya Tingkat III Bareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kaden A Ropaminal Divpropam Polri.

22. Kombes Roy Hutton Marulamrata Sihombing selaku Penyidik Tindak Pidana Madya Tingkat II Bareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirreskrimsus Polda Bali.

23. Kombes Didik Sugiarto selaku Kabagjemenmut Puslabfor Bareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Penyidik Tindak Pidana Madya Tingkat II Bareskrim Polri.

24. Kombes Muhammad Nuh Al-Azhar selaku Pemeriksa Utama Puslabfor Bareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagjemenmut Puslabfor Bareskrim Polri.

25. AKBP Mochammad Hassan selaku Kapolres Batang Hari Polda Jambi dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polri.

26. AKBBP Bambang Purwanto selaku Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Jambi diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Batang Hari Polda Jambi.

27. Kombes Ade Ary Syam Indradi selaku Kabaganev Robinopsnal Bareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Metro Jaksel Polda Metro Jaya.

28. Kombes Ade Safri Simanjuntak selaku Kapolresta Surakarta Polda Jawa Tengah (Jateng) dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Pideksus Bareskrim Polri (dalam rangka Dik Reg L Sesko TNI TA 2022).

29. Kombes Iwan Saktiadi selaku Dirlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolresta Surakarta Polda Jateng.

30. Kombes Alfian Nurrizal selaku Kabid TIK Polda Jateng diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirlantas Polda DIY.

Bahas Keamanan Siber Data Pemilu, BIN Bersama Komisi I DPR Gelar Rapat Secara Tertutup
Monday, September 26, 2022

On Monday, September 26, 2022




INFO|JAKARTA - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan melaksanakan rapat kerja dengan Komisi I DPR RI. Rapat tersebut digelar secara tertutup.


Budi awalnya mengaku hanya membahas mengenai anggaran Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dalam rapat tersebut.


"Masalah anggaran RKA-K/L tahun 2023," ujar Budi saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/9/2022).


Akan tetapi, saat ditanya lebih lanjut apakah ada hal krusial lain yang dibahas, Budi membeberkan mereka juga membahas keamanan siber.


Keamanan siber yang menjadi sorotan dalam rapat kali ini adalah dalam rangka menyambut Pemilu 2024.


"Masalah keamanan siber, sistem keamanan siber persiapan untuk keamanan Pemilu 2024,: kata Budi Gunawan.


Sementara itu, Budi memilih tidak merespons dan langsung pergi saat ditanya mengenai perkembangan hacker (peretas) Bjorka yang sempat membobol data pejabat negara.


Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Nurul Arifin mengatakan rapat membahas soal penanganan kejahatan siber.


“Kami tanya karena BIN memiliki tugas dan program mengatasi kejahatan siber di samping BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dan Kominfo. Dan di sini BIN kerja sama dengan Bais (TNI) untuk tangani kejahatan siber,” kata Nurul seusai rapat.


Waketum Golkar itu menuturkan Budi menyampaikan program-program terkait penguatan perlindungan data selain dari yang dikerjakan oleh Kominfo dan BSSN. BIN, lanjut Nurul, juga memberi atensi terhadap kerentanan kebocoran data menjelang pemilu yang ada di Kemendagri dan KPU.


“Saya kira dari penjelasan tadi baik sekali programnya. Jadi kita tidak mengandalkan di Kominfo atau BSSN saja tapi BIN juga punya program yang sangat komprehensif menurut saya. Juga ini untuk peretasan data menjelang Pemilu 2024 di Kemendagri atau pun di KPU itu biasanya itu adalah institusi yang strategis yang biasanya terjadi kebocoran data menjelang pesta demokrasi tersebut,” ujar Nurul.


Nurul menuturkan, perihal kemunculan hacker Bjorka yang belakangan santer jadi perbincangan pun juga dibahas di rapat. Menurutnya, saat ini masih banyak hacker serupa Bjorka.


Dia mendorong generasi muda Tanah Air yang berkompeten di bidang teknologi agar diberdayakan dan dilibatkan dalam mengatasi problem kebocoran data.


“Iya tadi Bjorka diomongin. Kita nggak tahu Bjorka itu ada di mana tapi orang-orang seperti Bjorka itu banyak bukan cuma Bjorka aja dan untuk menghadapinya juga ya dipasang juga anak-anak yang jago di bidang IT jadi mereka dididik untuk kerjasama dan juga dalam mendapatkan pelatihan-pelatihan dari negara lain, supaya update terus ilmunya,” tutur Nurul.


Lebih lanjut, Nurul menyampaikan total anggaran pengamanan data di BIN mencapai Rp 3 triliun.


“Pengamanan siber itu saya foto tadi kurang lebih Rp 3 T, tapi itu keseluruhan ya, karena tadi banyak program anakannya di situ. Jadi untuk, banyak tadi programnya sub-sub programnya, banyak sekali,” katanya, (*).


Dikukuhkan Sebagai Warga Kehormatan Kostrad, Kapolri : Kita Bersama TNI Terus Bersinergi Jaga Kedaulatan NKRI
Tuesday, September 13, 2022

On Tuesday, September 13, 2022



INFO|JABAR -  Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen Maruli Simanjuntak mengukuhkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai warga kehormatan keluarga besar Kostrad.


Penyematan baret dan brevet warga kehormatan Kostrad terhadap Kapolri tersebut dilaksanakan usai Upacara penutupan latihan standardisasi prajurit Kostrad di Pantai Palangpang Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa, 13 September 2022.

“Hari ini adalah hari istimewa. Karena pada saat pelantikan penutupan latihan ini Bapak Kapolri berkenan untuk menjadi keluarga besar Kostrad. Beliau juga akan kita sematkan kualifikasi cakra,” kata Maruli.

Maruli menjelaskan, pengukuhan warga kehormatan tersebut lantaran, Kapolri Jenderal Listyo Sigit merupakan sosok yang memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi dalam memberikan pengabdian terbaik kepada Bangsa dan Negara Indonesia.

“Kebetulan saya mengenal beliau, saya yakin dengan integritas dan dedikasi beliau untuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu saya atas nama keluarga besar Kostrad mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Kapolri untuk menjadi keluarga besar Kostrad,” ujar Maruli.

Menurut Maruli, Kostrad dan Polri merupakan ujung tombak dalam rangka menjunjung dan mempertahankan persatuan dan kesatuan Negara Indonesia. Mengingat, TNI dan Polri terus bersinergi dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mempertahankan kedaulatan bangsa.

“Saya ingatkan lagi, TNI-Polri ujung tombak persatuan dan kesatuan. Maka hal ini, terus kita pelihara. Bukan hal baru kita bekerjasama dengan kepolisian baik di perkotaan, maupun kita hadapi separatisme. Kita kerja sama, berjalan bertahun-tahun dan berjalan dengan baik,” tegas Maruli.

Usai dikukuhkan menjadi warga kehormatan keluarga besar Kostrad, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya lantaran mendapatkan penyematan tersebut.

“Hari ini saya selaku Kapolri, sangat bangga bisa menyaksikan langsung latihan standardisasi yang hari ini ditutup. Dan Alhamdulillah hari ini saya selaku Kapolri mendapatkan kehormatan luar biasa, dimana pak Pangkostrad dan seluruh jajaran Kostrad memberikan penghargaan untuk saya selaku Kapolri menjadi warga kehormatan Kostrad,” kata Sigit dalam kesempatan yang sama.

Menurut eks Kabareskrim Polri itu, dengan adanya pengukuhan tersebut merupakan wujud nyata dari terbentuk dan terjaganya sinergitas serta soliditas antara TNI-Polri, yang selama ini sudah berjalan dengan baik.

Selama ini, kata Sigit, TNI khususnya Kostrad dan Polri terus bersinergi dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman terhadap seluruh rakyat, bangsa dan negara Indonesia, dari segala bentuk gangguan maupun ancaman yang ada.

“Selama ini kami telah bertugas bersama-sama TNI khususnya Kostrad banyak membantu di dalam melaksanakan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh kepolisian. Kita bersama-sama menghadapi musuh-musuh negara, gangguan kamtibmas yang akan mengancam masyarakat baik di kota, gunung-gunung, di perbatasan dan daerah-daerah terpencil,” ujar Sigit.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini, Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian di seluruh Indonesia untuk terus menjaga dan meningkatkan kekompakan, sinergitas serta soliditas terhadap TNI maupun Kostrad.

“Saya perintahkan kepada seluruh jajaran Polri di manapun bertugas yang selama ini bersama dengan rekan-rekan Kostrad, untuk terus menjaga kekompakan, tingkatkan sinergitas dan soliditas sebagai keluarga besar. Sakitnya Polri adalah sakitnya Kostrad. Demikian pula senangnya Polri adalah senangnya Kostrad. Siapa yang menjadi musuh Polri adalah musuh Kostrad. Dan siapa yang menjadi teman, dan sahabat Polri adalah teman dan sahabat Kostrad. Cakra,” ucap Sigit dengan dibalas teriakan cakra oleh keluarga besar Kostrad.

Lebih dalam, Sigit memastikan, TNI dan Polri akan terus berjuang bersama-sama dalam menjaga kewibawaan negara serta melindungi dari segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

Menurut Sigit, sinergitas, soliditas dan berjalan beriringan bersama dengan TNI harus selalu ditanamkan dalam sanubari prajurit kepolisian Indonesia dalam menjalankan tugasnya.

“Itu tolong tanamkan dalam sanubari seluruh rekan-rekan. TNI-Polri, Kostrad dan Polri selalu menjaga kewibawaan negara dari ancaman kedaulatan dan siapapun yang merongrong. Yang akan menjadi musuh negara, siapapun yang akan mengganggu kamtibmas itu adalah musuh-musuh kami. Sahabat kami adalah, rakyat, masyarakat yang harus selalu kita lindungi, bangsa, negara dan kedaulatan negara yang harus selalu kita kawal dan kita jaga,” tutup Sigit.


Langgar Kode Etik Polri, Eks Kapolres Bandara Soetta di Sanksi PTDH
Wednesday, August 31, 2022

On Wednesday, August 31, 2022



JAKARTA|INFO - Komitmen Kapolri untuk berbenah memerangi narkoba dan judi terus berlanjut. Teranyar, eks mantan Kapolres Bandara Soekarno Hatta (Soetta) Kombes Edwin Hatorangan Hariandja dilakukan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) lantaran tidak profesional dan menyalahgunakan wewenang.


Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, saat menjabat sebagai Kapolres Bandara Soetta, Kombes Edwin selaku atasan penyidik tidak mengawasi dan mengendalikan terkait penanganan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/103/K/VI/2021/RESTA BSH tanggal 30 Juni 2021 yang ditangani oleh Penyidik Satresnarkoba Polresta Bandara Soetta, sehingga proses penyidikan yang dilakukan oleh anggotanya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu, Kombes Edwin juga diduga menerima uang dari Kasat Reserse Narkoba yang berasal dari barang bukti yang disita dari penanganan kasus sebesar USD 225 ribu dan SGD 376 ribu yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Atas hal tersebut, Kombes Edwin bersama 10 anggotanya menjalani sidang kode etik yang berlangsung pada Selasa, 30 Agustus 2022 di ruang Sidang Divpropam Polri Gedung TNCC lt 1 Mabes Polri.

“Berdasarkan hasil sidang KKEP terduga pelanggar terbukti telah melakukan ketidakprofesionalan dan penyalahgunaan wewenang sehingga komisi memutuskan sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, dan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Rabu 31 Agustus 2022.

Atas putusan tersebut, Kombes Edwin menyatakan banding. Selain Kombes Edwin, komisi sidang KKEP juga memutuskan sebanyak dua anggota yakni mantan Kasat Reserse Narkoba Polres Bandara Soetta, AKP Nasrandi dan Kasubnit Satresnarkoba Polres Bandara Soetta Iptu Triono A untuk diberikan sanksi PTDH.

Adapun putusan demosi lima tahun diberikan kepada Kanit Satresnarkoba Polres Bandara Soetta Iptu Pius Sinaga dan demosi dua tahun diberikan kepada 7 personel Bintara yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Bandara Soetta.

“Langkah ini sebagai wujud komitmen Kapolri dengan menindak tegas anggota yang bermain-main dengan tindak kejahatan terutama narkoba dan judi,” katanya.

Bantah Tudingan Senator Australia, Wamentan Harvick: Indonesia Sudah Lama Bebas PMK
Monday, August 08, 2022

On Monday, August 08, 2022

 


INFONUSANTARA.NET - Senator Australia Pauline Hanson mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan Indonesia, terkait dengan asal wabah Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) pada hewan.

Menurut Pauline wabah PMK berasal dari Bali, karena sapi bisa bebas berjalan di mana saja sehingga kotorannya bertebaran.


Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolby membantah keras pernyataan Pauline tersebut, menurutnya wabah Penyakit PMK yang saat ini melanda beberapa negara bukan berasal dari Indonesia.

Indonesia sudah bebas dari Penyakit PMK sejak lama, bahkan juga ada pengakuan dari internasional.


"Itu pernyataan yang tidak berdasar, hanya berdasarkan persepsi semata. Kita ini ketularan juga dari luar, jadi bukan berasal dari Indonesia atau Bali," ujarnya melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (8/8/2022).


Menurut Wamen Harvick, Penyakit PMK merupakan wabah lama yang kemudian kembali mewabah beberapa waktu terakhir.

Sampai saat ini Kementan bersama pihak-pihak terkait sedang menelusuri penyebab dan asal dari wabah ini.


"Dulu di awal tahun 80-an, banyak negara termasuk negara-negara ASEAN sempat dilanda wabah ini. Tapi Indonesia berhasil mengatasinya, bahkan pada sekitar tahun 1990 wabah ini berhasil hilang dari Indonesia. Dan ini juga mendapat pengakuan dari dunia internasional melalui Resolusi OIE Nomor IX Tahun 1990," terangnya.


Kementan menduga kembalinya wabah Penyakit PMK pada hewan ternak ini, kemungkinan besar berasal dari daging import atau produk susu ilegal yang masuk dari luar negeri.


Guna mengatasi semakin merebaknya wabah ini, Kementan juga sudah menyiapkan program vaksinasi massal terhadap hewan-hewan ternak.


"Saya hanya meminta kepada seluruh pihak untuk tidak saling tuding, termasuk kepada Australia. Kita sedang bekerja keras untuk mengatasi ini. Bahkan sudah ada dalam bentuk kebijakan dan aturan serta pembentukan gugus tugas khusus sampai pada level kabupaten dan kota," lanjutnya.


Guna mempercepat pengentasan masalah wabah PMK ini, Kementan juga menjalin koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak lain seperti TNI, POLRI dan Kejaksaan.


"Untuk vaksinasi, Kementan juga mendatangkan sekitar 3 juta dosis vaksin dari luar. Ada juga vaksin lokal. Vaksinasi itu sudah berjalan dengan baik dan cepat. Yang pasti kita sangat serius dalam mengatasi ini semua," pungkas Wamen Harvick.(Inf)

Uji Klinis Fase 3 Vaksin Covid-19 BUMN,Bio Farma Optimis Rampung Sesuai Jadwal
Monday, August 01, 2022

On Monday, August 01, 2022

 



INFONUSANTARA.NET, JAKARTA --Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir mengatakan, saat ini Bio Farma sudah mendaftarkan hasil Uji klinis fase 3 tersebut sebagai rangkaian proses untuk mendapatkan Izin Edar Dalam Keadaan Darurat (Emergency Use Authorization/EUA) dari Badan POM.


Parerel dengan hal tersebut, Bio Farma juga telah menyelesaikan audit Vaksin Covid-19 oleh LPPOM MUI dan dalam waktu dekat akan tersertifikasi untuk aspek kehalalannya.


"Presiden sudah menyiapkan nama khusus untuk Vaksin Covid-19 BUMN dan Bio Farma sedang berproses untuk mendaftarkan nama tersebut ke Ditjen HKI Kemenkumham, mudah-mudahan di tanggal 17 Agustus 2022 Indonesia akan memiliki vaksin buatan Indonesia, persembahan untuk Indonesia guna memutus mata rantai Covid-19," ungkap Honesti.


Medical Advisor Tim Uji Klinis Vaksin Covid-19 BUMN, Prof Soedjatmiko memastikan, uji klinis tahap III yang tengah dilaksanakan ini, bertujuan untuk membuktikan bahwa vaksin Covid-19 buatan Bio Farma ini aman, dapat meningkatkan kadar antibodi secara bermakna untuk melawan virus Covid.


"Sehingga diharapkan berkhasiat (effikasi) melindungi subjek dari sakit berat dan kematian karena Covid sesuai standar Badan POM," ungkap Prof Sudjatmiko dalam siaran pers yang diterima, Senin (1/8/2022).


Disebutkan, uji klinis fase 3 vaksin Covid-19 BUMN ini dilaksanakan di empat Center Studi yakni Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Indonesia di Jakarta, FK Universitas Diponegoro di Semarang, FK Universitas Andalas di Padang dan FK Universitas Hasanuddin di Makassar.


"Ada 4.050 subyek relawan secara nasional. Uji klinis ini masih berjalan dan optimistis akan selesai sesuai jadwal," ungkap Prof Sudjatmiko.


Vaksin Covid 19 BUMN merupakan hasil kerjasama BUMN Farmasi yakni Bio Farma dengan Baylor College of Medicine, USA, yang sudah terdaftar di tahap pengembangan kandidat vaksin WHO Covid-19 sejak Juni 2021 lalu.


Ditegaskan Prof Soedjatmiko, sesuai standard uji klinis vaksin WHO dan BPOM, semua jenis vaksin baru, harus melalui 3 tahapan uji klinis.


"Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang paling umum dilaporkan yaitu nyeri lokal di sekitar area suntik dan nyeri otot dengan intensitas ringan, demam pasca penyuntikan yang akan hilang dengan sendirinya dalam kurun waktu 1 hingga 2 hari kedepan," ungkapnya.


Vaksin Covid-19 BUMN yang menggunakan teknologi Subunit Protein Rekombinan (protein receptor binding domain/RBD), harus melalui perjalanan yang panjang, sampai nantinya bisa digunakan.


Bermula di Uji Klinis Fase I untuk mengevaluasi keamanan dan preliminary imunogenisitas vaksin, yang melibatkan 175 subjek berusia mulai dari 18 tahun, dimulai sejak 16 Februari 2022 dengan hasil baik.


Pada Uji Klinis Fase II, bertujuan mengevaluasi dan memilih dosis vaksin terbaik untuk berlanjut ke fase 3, dengan dua kandidat formula dan melibatkan 360 subjek relawan berusia 18 tahun ke atas, dimulai pada 13 April 2022.


Terakhir merupakan Uji Klinis fase 3 yang melibatkan 4.050 subjek usia 18 tahun ke atas.


"Sejak Uji klinis tahap 1 hingga tahap 3, membutuhkan kerja keras tim sekitar 8 bulan. Jika lancar uji klinis tahap tiga ini, akan selesai sebelum Agustus 2022. Kemudian, akan dilanjutkan dengan evaluasi 6 bulan hingga 1 tahun kedepan," tambah anggota tim uji klinis, dr Yetty Movieta Nency.


Dalam kondisi darurat seperti saat ini, penelitian semua vaksin Covid-19 bisa dilakukan akselerasi, dengan tetap memperhatikan standar keamanan, khasiat, atau efikasi, dan mutu yang dikeluarkan oleh Badan POM serta memenuhi standar tinggi dari WHO seperti vaksin Covid-19 lain yang saat ini sudah dipakai dalam program vaksinasi COVID di Indonesia.


Prof Soedjatmiko mengharapkan, dengan adanya vaksin COVID yang diproduksi oleh Bio Farma nantinya, Indonesia tidak perlu mengimpor dari negara lain, harganya lebih murah, menghemat cadangan devisa, bahkan bisa di eksport ke negara lain.


Sementara itu, Ketua Tim Peneliti Uji Klinis Fase 3 FK Universitas Andalas Padang, Asrawati mengatakan, bahwa uji klinis fase tiga di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman mencatatkan jumlah 1.725 relawan.


Dimana, untuk menjadi relawan uji klinis, harus melalui serangkaian tes untuk memastikan kesehatan calon relawan dengan, pada rentang usia antara 18-70 tahun dan belum pernah terpapar virus Covid-19.


Setiap relawan akan mendapatkan dua kali suntikan dengan rentang waktu 28 hari. Sampai dengan hari ini, hasil uji klinis fase 3, menunjukan hasil yang baik dan tidak ada relawan yang mengalami Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang serius.


Para relawan akan dipantau selama satu tahun kedepan guna memastikan keamanan serta keefektifan vaksin dalam memunculkan kekebalan dalam tubuh.


Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir mengatakan, saat ini Bio Farma sudah mendaftarkan hasil Uji klinis fase 3 tersebut sebagai rangkaian proses untuk mendapatkam Izin Edar Dalam Keadaan Darurat (Emergency Use Authorization/EUA) dari Badan POM.


Parerel dengan hal tersebut, Bio Farma juga telah menyelesaikan audit Vaksin Covid19 oleh LPPOM MUI dan dalam waktu dekat akan tersertifkasi untuk aspek kehalalannya.


"Presiden sudah menyiapkan nama khusus untuk Vaksin Covid-19 BUMN dan Bio Farma sedang berproses untuk mendaftarkan nama tersebut ke Ditjen HKI Kemenkumham, mudah-mudahan di tanggal 17 Agustus 2022 Indonesia akan memiliki vaksin buatan Indonesia, persembahan untuk Indonesia guna memutus mata rantai Covid-19," ungkap Honesti.(inf)


AKBP Raden Brotoseno di Jatuhi Sanksi PTDH Sebagai Anggota Polri
Friday, July 15, 2022

On Friday, July 15, 2022



INFO|JAKARTASidang Komisi Kode Etik Peninjauan Kembali (KKEP PK) telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap AKBP Raden Brotoseno.


Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah mengungkapkan, putusan itu berdasarkan sidang KKEP PK yang dilaksanakan pada Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WIB.

“Memutuskan untuk memberatkan putusan sidang komisi kode etik Polri nomor PIT/72/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 menjadi sanksi administratif berupa PTDH. Saya ulangi sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri,” kata Nurul dalam jumpa pers di Gedung Humas Polri, Jakarta, Kamis (14/7).

Nurul memaparkan, nomor putusan KKEP PK tersebut adalah PUT/KKEP PK/1/VII/2022. Nantinya, putusan tersebut akan diserahkan kepada SSDM Polri untuk ditindaklanjuti.

“Akan dikirimkan putusan KKEP PK ke SDM untuk ditindaklanjuti dengan terbitkan KEP PTDH. Jadi saat ini untuk KEP PTDH-nya masih berproses,” ujar Nurul.

Sidang KKEP itu sendiri berlandaskan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah resmi diundangkan.

Komisi Kode Etik Polri Peninjauan Kembali AKBP Raden Brotoseno dipimpin oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.

Jauh sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan telah menyerap dan menampung seluruh aspirasi terkait dengan munculnya masalah status dari Brotoseno. Ia menekankan, Polri terus mencari solusi demi menyelesaikan polemik.

Penyerapan aspirasi masyarakat dan mencari solusi tersebut, ditegaskan Sigit bahwa hal itu merupakan wujud dari komitmen Polri dalam pemberantasan praktik korupsi di Indonesia.


Editor : Heri Suprianto