Pelaku Penikaman Dua Muslimah Prancis Dijerat Delik Rasialisme

Pelaku Penikaman Dua Muslimah Prancis Dijerat Delik Rasialisme

Info Positif On Sabtu, Oktober 24, 2020

 

Ilustrasi ( ist)

INFONUSANTARA.NET -- Dua wanita Prancis yang dituduh menusuk dua Muslimah dan berusaha merobek kerudung mereka di Paris menjadi tersangka penyerangan dan penghinaan rasial.

Melansir AFP, Jumat (23/10), kedua pelaku yang dituduh melakukan penyerangan itu disebut tengah mabuk ketika mereka bertemu dengan sekelompok Muslimah dan anak-anak mereka di taman Champ de Mars di kaki Menara Eiffel, Paris.

Dua Muslimah itu dilaporkan mengeluh soal anjing yang berkeliaran milik salah satu pelaku. Para wanita di kelompok tersebut merasa risih dengan anjing itu, sebab di dalam ajaran Islam air liur hewan itu termasuk haram jika terkena tubuh.

Pelaku yang memiliki anjing itu justru mencabut pisau yang dibawa dan menikam dua Muslimah itu. Kedua korban masing-masing berusia 19 dan 40 tahun.

Muslimah yang berusia 40 tahun mengalami enam luka tusuk dan sedang dirawat di rumah sakit karena paru-parunya tertembus belati. Sementara yang 19 tahun ditikam tiga kali dan sempat dirawat di rumah sakit, dan telah dipulangkan.

Kedua korban mengklaim bahwa penyerang mereka menyebut mereka "orang Arab kotor" dan mengatakan kepada mereka: "Ini bukan rumah Anda."

Tersangka utama telah ditempatkan dalam tahanan, sementara temannya dibebaskan dengan jaminan.

Kedua wanita yang telah menjadi tersangka tersebut diajukan ke pengadilan pada Rabu (21/10) malam waktu setempat. Mereka dijerat dengan sangkaan penyerangan dengan menggunakan senjata, mabuk, penghinaan rasial dan bertindak bersama-sama.

Sementara itu, pengacara korban, Arie Alimi, meminta para tersangka tersebut dijerat sangkaan yang lebih berat. Ia menuduh mereka melakukan percobaan pembunuhan terkait ras atau agama korban.

Dia mengatakan salah satu wanita secara khusus mempermasalahkan jilbab yang dikenakan oleh beberapa wanita di keluarga Muslim, menyebutnya sebagai "benda yang ada di kepala Anda".

Dia juga menuduh para tersangka mencoba merobek kerudung korban mereka dan mengarahkan pukulan ke kepala. Kedua tersangka membantah melakukan penghinaan rasial.

Pengacara para tersangka, Bernard Solitude, memperingatkan agar tidak "membesar-besarkan cerita ini di luar proporsinya". Ia menyatakan bahwa penting untuk berpegang pada fakta.

Kasus penikaman ini muncul di tengah ketegangan rasial yang meningkat di Prancis. Pekan lalu, seorang guru sejarah di Prancis, Samuel Paty, tewas dipenggal.

Penyebabnya diduga adalah laporan siswa yang menyatakan Paty membahas karikatur Nabi Muhammad S.A.W., di dalam kelas.

Insiden itu kini memicu pertentangan antara umat Muslim dan kelompok sekuler di Prancis semakin tajam.

Sumber: CNN Indonesia

Draf Omnibus Law Terbaru Hilang 1 Pasal, Demokrat Sebut Skandal

Draf Omnibus Law Terbaru Hilang 1 Pasal, Demokrat Sebut Skandal

Info Positif On Kamis, Oktober 22, 2020

 

Anggota DPR Fraksi Demokrat Herman Khaeron menyebut perubahan substansi Omnibus Law UU Cipta Kerja usai disahkan DPR sebagai skandal (M. Arby Rahmat Putratama)

INFONUSANTARA.NET -- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan temuan penghilangan pasal di draf terbaru Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang berjumlah 1.187 halaman merupakan sebuah skandal.

Menurutnya, mengubah substansi regulasi yang telah disahkan dalam Rapat Paripunra DPR RI merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan.

"Ini skandal," kata pemilik sapaan akrab Hero itu seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, Kamis (22/10).

Ia pun mengatakan bahwa hal ini merupakan hal yang selalu diwanti-wanti oleh Demokrat terkait pengesahan UU Ciptaker. Menurutnya, DPR harus mencegah pengesahan sebuah regulasi dengan cek kosong.

"Ini yang selalu saya ingatkan, jangan sampai mengesahkan RUU dengan cek kosong, tidak jelas dan banyak perubahan substansi," tutur Hero.

Untuk diketahui draf UU Ciptaker kembali mengalami perubahan jumlah halaman usai diserahkan DPR ke pemerintah. Jumlah halaman draf final yang diserahkan DPR ke pemerintah sebanyak 812, tetapi kini bertambah 375 menjadi 1.187.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan PP Muhammadiyah mengaku sudah menerima naskah tersebut dari pemerintah. Waketum MUI Muhyiddin Junaidi menerimanya pada 18 Oktober lalu.

Selain jumlah halaman yang bertambah 375, CNNIndonesia.com juga menemukan sejumlah perbedaan di bagian substansi naskah Omnibus Law UU Cipta Kerja yang terbaru dengan jumlah halaman 1.187.

Pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi hilang dari naskah Omnibus Law UU Cipta Kerja yang sudah dipegang pemerintah. Pasal itu tidak lagi tercantum dalam naskah 1.187 halaman.

Pasal berisi 4 ayat itu hilang dan tidak ada keterangan bahwa pasal yang bersangkutan dihapus. Padahal, dalam naskah Omnibus Law UU Cipta Kerja 812 halaman yang diserahkan DPR ke pemerintah, pasal itu masih ada dan terdiri dari 4 ayat. Berikut bunyi Pasal 46 yang hilang.

Selain itu, ditemukan juga perbedaan penempatan Bab tentang Kebijakan Fiskal Nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi.

Dalam naskah versi 812 halaman, ketentuan itu diatur dalam Bab VIA. Posisinya disisipkan antara Bab VI dan Bab VII. Namun, dalam naskah versi terbaru dari pemerintah yang berjumlah 1.187 halaman, bab tersebut menjadi Bab VIIA. Disisipkan antara Bab VII dan Bab VIII.

Perbedaan lain juga terlihat pada Bab VIA tentang Kebijakan Fiskal Nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Restribusi. Versi 812 halaman, Bab VIA disisipkan di antara Bab VI dan Bab VII. Sedangkan versi 1.187 halaman, BAB VIA berubah menjadi BAB VIIA yang disisipkan diantara Bab VII dan Bab VIII.

Teriak Allahu Akbar! Pelaku Penggal Guru Pembahas Kartun Nabi Muhammad

Teriak Allahu Akbar! Pelaku Penggal Guru Pembahas Kartun Nabi Muhammad

Info Positif On Minggu, Oktober 18, 2020

 

Ilustrasi (istimewa)

INFONUSANTARA.NET -- Gara-gara memperlihatkan kartun Nabi Muhammad ke anak-anak muridnya, seorang guru sejarah di Prancis ditikam hingga tewas di dekat sekolah.

Tindakan guru tersebut dianggap menghujat umat Islam, kata pejabat Prancis. Penyerang ditembak mati oleh polisi tidak jauh dari lokasi serangan pada Jumat sore, di daerah permukiman di pinggiran barat laut Paris.

"Salah satu warga kami dibunuh hari ini karena dia mengajar, dia mengajar murid-muridnya tentang kebebasan berekspresi," kata Presiden Prancis Emmanuel Macron kepada wartawan di lokasi serangan itu.

"Rekan kami diserang secara mencolok, menjadi korban serangan teroris. Kami akan bertindak. Dengan tegas, dan cepat," kata Macron.

Insiden itu menggemakan serangan lima tahun lalu di kantor majalah satir Charlie Hebdo yang menerbitkan karikatur Nabi Muhammad.

Penerbitan karikatur Nabi Muhammad itu menimbulkan masalah di masyarakat Prancis.

Pembunuhan yang menargetkan seorang guru, ditafsirkan oleh banyak tokoh masyarakat sebagai serangan terhadap esensi kenegaraan Prancis, dengan nilai-nilai yang dianutnya yaitu sekularisme, kebebasan beribadah, dan kebebasan berekspresi.

"Malam ini, Prancis diserang," ujar Menteri Pendidikan Jean-Michel Blanquer dalam cuitannya di Twitter.

Korban serangan menderita beberapa luka di leher, menurut seorang perwakilan polisi mengatakan, bahwa guru tersebut dipenggal dalam serangan itu.

Penyiar Prancis BFMTV melaporkan bahwa tersangka penyerang berusia 18 tahun dan lahir di Moskow. Petugas penegak hukum tidak menyebutkan nama penyerang, atau korbannya.

Sumber polisi mengatakan bahwa saksi mendengar penyerang berteriak "Allahu Akbar" atau "Tuhan Yang Maha Besar".

Serangan terjadi di jalan di depan sekolah menengah tempat korban bekerja, di pinggiran kota Conflans Sainte-Honorine.

Daerah tersebut merupakan lingkungan kelas menengah dengan banyak penduduk yang pulang pergi bekerja di Paris.

Menurut laporan media Prancis, guru yang terbunuh itu awal bulan ini menunjukkan kartun itu kepada siswanya sebagai bagian dari pelajaran kewarganegaraan.

Sebuah rangkaian pesan di Twitter yang dikirim pada 9 Oktober berisi video seorang pria yang mengatakan putrinya, seorang Muslim, adalah salah satu murid di kelas. Dia terkejut dan kesal dengan tindakan guru tersebut.

Pria dalam video tersebut mendesak pengguna Twitter untuk mengadu kepada pihak berwenang.

Prancis selama beberapa tahun terakhir telah mengalami serangkaian serangan kekerasan oleh militan, termasuk pembunuhan Charlie Hebdo 2015, dan pemboman juga penembakan pada November 2015 di teater Bataclan dan beberapa lokasi di sekitar Paris yang menewaskan 130 orang.

Kurang dari sebulan yang lalu, seorang pria asal Pakistan menggunakan pisau daging menyerang dan melukai dua orang yang sedang merokok di luar kantor tempat Charlie Hebdo bermarkas pada saat serangan 2015.

Masalah kartun tersebut dihidupkan kembali bulan lalu ketika Charlie Hebdo memutuskan untuk menerbitkannya kembali bertepatan dengan dimulainya persidangan terkait serangan 2015.

Al-Qaeda, kelompok militan Islam yang mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut, mengancam akan menyerang Charlie Hebdo lagi setelah menerbitkan ulang kartun tersebut.

Majalah itu mengatakan bulan lalu bahwa penerbitan ulang kartun tersebut untuk menegaskan haknya atas kebebasan berekspresi, dan untuk menunjukkan bahwa mereka tidak akan diam oleh serangan kekerasan. Pendirian itu didukung oleh banyak politisi dan tokoh masyarakat Prancis terkemuka.

Menanggapi serangan hari Jumat di luar sekolah, Charlie Hebdo menulis di akun Twitter-nya: "Intoleransi telah melewati ambang batas baru dan tampaknya tidak memberikan dasar apa pun dalam memaksakan terornya ke negara kita."

Source: suara.com

Dubes RI:Rizieq Belum Bisa Pulang!Pengumuman FPI Bisa Singgung Kerajaan Arab

Dubes RI:Rizieq Belum Bisa Pulang!Pengumuman FPI Bisa Singgung Kerajaan Arab

Info Positif On Kamis, Oktober 15, 2020

Habib Rizieq Shihab (istimewa)

Infonusantara.net - Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel buka suara terkait kabar pencekalan terhadap Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang dicabut otoritas Arab Saudi karena telah menjalani proses perundingan yang panjang.

Agus menuturkan dari komunikasi dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, Rizieq masih dalam blinking merah dengan status visa habis.

"Berdasarkan komunikasi kami dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, bahwa sampai detik ini Nama Mohammad Rizieq Syihab (MRS) dalam sistem portal imigrasi Kerajaan Arab Saudi masih “blinking merah” dengan tulisan ta’syirat mutanahiyah (visa habis) dan dalam kolom lain tertulis: mukhalif (pelanggar UU)," ujar Agus dalam keterangannya, Rabu (14/10/2020) dilansir dari Suara.com.

Agus mengatakan dalam sistem portal imigrasi Kerajaan Arab Saudi, tertulis bentuk pelanggaran overstay visa kunjungan, dan data tentang pelanggar.

Sehingga kata Agus, Rizieq belum bisa keluar dari Arab Saudi.

"Bentuk pelanggaran: mutakhallif ziyarah (overstay dengan visa kunjungan). Ada juga kolom “ma’lumat al-mukhalif” (data tentang pelanggar). Di kolom foto MRS ditulis “Surah al-Mukhalif” foto pelanggar. “Red Blink” adalah sinyal bahwa yang bersangkutan belum bisa keluar dari Arab Saudi," kata dia.

Agus menjelaskan Pemerintah Arab Saudi tidak pernah melakukan diskriminasi kepada pelanggaran keimigrasian termasuk kepada Rizieq. Pasalnya Arab Saudi sudah memiliki sistem yang baku.

"Terkait dengan denda dan sangsi punishment untuk para WNA pelanggar keimigrasian, Arab Saudi tidak pernah melakukan diskriminasi karena semuanya sudah ada sistem yang baku. Mulai punishment denda dan deportasi (tarhil) serta di-backlist tidak bisa masuk Arab Saudi," tutur Agus.

Tak hanya itu, Agus menceritakan pengalaman dirinya lima tahun bertugas sebagai pelayan WNI di Arab Saudi, kebiasaan penyelesaian WNI yang overstay dan pelanggaran keimigrasian harus melalui proses pengambilan “biometrik” di kantor-kantor Tarhil (deportasi) Arab Saudi.

"Setelah itu baru diterbitkan “Exit Permit’ izin keluar dengan status DEPORTAN. Gate kepulangan untuk deportan ini juga tidak melalui gate konvensional," kata Agus.

Agus menegaskan yang bisa menjawab tentang pencekalan Rizieq yakni Pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Indonesia kata Agus juga tidak pernah menghalang-halangi kepulangan Rizieq ke Tanah Air.

"Yang bisa menjawab tentang cekal MRS adalah otoritas Pemerintahan Kerajaan Arab Saudi, karena KSA lah yang paling tahu pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh MRS. Pemerintah Indonesia tidak pernah menghalang-halangi kepulangan MRS," tutur Agus.

Agus mengaku telah melakukan “document forensic” bedah digital terhadap dokumen 3 lembar yang dibacakan dalam demo 13 Oktober 2020 di Jakarta.

Ia pun menyimpulkan dokumen pengumuman dalam aksi massa dengan ekstensi PDF tersebut dibuat pada tanggal 13 Oktober 2020 pada jam 01.55. 54 WIB.

"Dokumen dengan font Times new Roman dan Arial tersebut diconvert dari software Microsoft Word dengan Software/program doPDF versi 7.2 rilis 370 yang sebenarnya software lama untuk windows 7 Ultimate Edition," ucap dia.

Kemudian kata Agus dokumen tiga Bahasa tersebut (Indonesia, Arab dan Inggris) 13 jam berikutnya baru dibaca di hadapan para peserta demo di kawasan patung Kuda.

"Dengan penekanan kalimat: Baru Saja. Padahal sudah 13 jam lebih dokumen tersebut dibuat. Dokumen tersebut dibuat secara terburu-buru sehingga tanda baca (titik) dalam versi Arabnya hampir semuanya," kata dia.

Lebih lanjut, Agus menyayangkan pemakaian diksi " Baru Saja " dari siaran pers FPI tentang "Pengumuman dari Kota Suci Mekkah" yang dapat menyinggung Kerajaan Arab Saudi.

"Kami menyayangkan pemakaian diksi “i’lan min Makkah al-Mukarramah” (pengumuman dari kota suci Makkah) yang bisa menyinggung Kerajaan Arab Saudi karena sangat berpotensi bisa menodai kesucian “Kota Makkah” sebagai kota turunnya wahyu," tutur Agus.

Selanjutnya, Agus juga menjelaskan dokumen 3 halaman dengan ekstensi PDF tersebut adalah merupakan “ Politisasi Kota Makkah " Tasyis Makkah Al Mukarramah".

Makkah kata Agus bukan tempat untuk meneriakkan “Revolusi” untuk menentang pemerintahan yang resmi dan konstitusional atau dalam Bahasa Saudi “Al-Hukumah al-Syar’iyyah” Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kami berharap semua pihak lebih hati-hati dalam memilih diksi dalam Bahasa Arab yang berpotensi menabar masalah. Kata “i’lan” itu biasa diterjemahkan dengan “deklarasi”. Jadi dokumen tersebut bisa dibaca deklarasi revolusi dari Makkah. Coba lihat dalam kamus-kamus istilah diplomatik," katanya.

Sebelumnya, FPI mengumumkan Habib Rizieq Shihab akan pulang ke Indonesia. Klaim kepulangan Habib Rizieq akan dilakukan tanpa campur tangan pemerintah.

Ketua Umum DPP FPI, Ahmad Shabri Lubis mengatakan Rizieq telah melakukan perundingan dengan otoritas Arab Saudi untuk proses kepulangannya ke Indonesia.

"Bahwa setelah melalui proses perundingan panjang antara IB-HRS dan otoritas Saudi Arabia, tanpa bantuan rezim zalim Indonesia, akhirnya terdapat kejelasan dan titik terang mengenai kepulangan IB-HRS," kata Ahmad melalui keterangan tertulis, Selasa (13/10/2020).

Hasil perundingan itu, kata Ahmad, status pencekalan Rizieq pun dicabut berikut dengan denda dari otoritas Arab Saudi.

Presiden Prancis Sebut Islam Sedang Alami Krisis di Seluruh Dunia

Presiden Prancis Sebut Islam Sedang Alami Krisis di Seluruh Dunia

Info Positif On Jumat, Oktober 02, 2020

Emmanuel Macron (AP Photo/Bilal Hussein, File)

Infonusantara.net -- Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengumumkan bahwa Prancis akan berupaya 'membebaskan' Islam di Prancis dari pengaruh asing, dengan meningkatkan pengawasan terhadap pendanaan untuk masjid-masjid. Akan ada juga pengawasan lebih erat terhadap sekolah-sekolah dan asosiasi yang secara eksklusif melayani komunitas keagamaan.

Dia mengungkap rencana untuk mempertahankan nilai-nilai sekuler di negara itu dari radikalisme Islam. 

Dilansir AFP, Jum'at (2/10/2020), Macron dalam pidato terbarunya menegaskan 'tidak ada konsesi' yang akan dibuat dalam upaya baru untuk mendorong agama keluar dari sektor pendidikan dan sektor publik di Prancis.

"Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia saat ini, kita tidak hanya melihat ini di negara kita," ucap Macron.

Dia mengumumkan bahwa pemerintah akan mengajukan sebuah rancangan undang-undang (RUU) pada Desember mendatang, untuk memperkuat undang-undang (UU) tahun 1905 yang secara resmi memisahkan gereja dan negara di Prancis. 

Langkah-langkah tersebut, kata Macron, ditujukan untuk mengatasi persoalan tumbuhnya radikalisasi Islam di Prancis dan meningkatkan 'kemampuan kita untuk hidup bersama'.

"Sekularisme adalah dasar dari Prancis yang bersatu," tegas Macron, namun menambahkan bahwa tidak ada gunanya menstigmatisasi semua Muslim yang beriman.

Disebutkan Macron bahwa UU itu mengizinkan orang-orang untuk menganut agama dan keyakinan apapun yang mereka pilih, namun menampilkan afiliasi agama di luar dalam keadaan apapun tidak diizinkan di sekolah atau layanan publik.

Dalam beberapa tahun terakhir, Prancis dipaksa melihat dengan cermat nilai-nilai inti republiknya, yang dianggap banyak pihak terancam oleh Islam setelah serangkaian serangan teror sejak tahun 2015 menargetkan kebebasan sekuler, termasuk kebebasan berekspresi.

Pidato Macron ini disampaikan sepekan setelah seorang pria melukai dua orang dengan pisau daging di luar bekas kantor majalah satire Charlie Hebdo. Pemerintah Prancis mengecam serangan itu sebagai aksi 'terorisme Islam'.

Pada Januari 2015, beberapa staf majalah Charlie Hebdo diserang oleh sekelompok pria bersenjata yang berupaya membalas penerbitan karikatur Nabi Muhammad.

Pada Januari lalu, perdebatan baru soal kebebasan berekspresi mencuat setelah seorang remaja menerima ancaman pembunuhan karena menyerang Islam dalam postingan Instagram yang penuh sumpah serapah. 

Awal bulan ini, opini publik terbelah saat sejumlah anggota parlemen Prancis melakukan walk-out ketika seorang mahasiswi memasuki gedung parlemen dengan memakai kerudung.
Source:detiknews.

Ratusan Demonstran di Turki Protes Tindakan China terhadap Uighur

Ratusan Demonstran di Turki Protes Tindakan China terhadap Uighur

Info Positif On Jumat, Oktober 02, 2020

Demonstrasi di Istanbul memprotes dugaan kekerasan China kepada Uighur (AFP/OZAN KOSE)/detiknews.

Infonusantara.net -- Ratusan demonstran turun ke jalan-jalan di Istanbul, Turki untuk memprotes perlakuan China terhadap sebagian besar warga Muslim Uighur di Xinjiang. Otoritas China selama ini diduga melakukan pelanggaran HAM di Xinjiang.

Dilansir AFP, Jumat (2/10/2020), sekitar 500 orang berkumpul di alun-alun kota Beyazit pada Kamis (1/10) waktu setempat, memegang foto keluarga mereka yang hilang dan membentangkan spanduk bertuliskan: "Di mana keluargaku?", "Bebaskan keluargaku" dan "Matikan kamp konsentrasi!"

Kelompok itu, termasuk anak-anak, menyerukan diakhirinya tindakan kekerasan di Xinjiang, wilayah barat laut China - di mana lebih dari satu juta orang Uighur dan sebagian besar penduduk Muslim berbahasa Turki lainnya diduga ditahan di kamp-kamp.

Mukerrem Kutar, salah satu pengunjuk rasa yang memegang foto kerabatnya yang hilang, mengatakan: "Saya tidak bisa mendapatkan kabar dari keluarga saya, saya tidak mendapat kabar sama sekali dari saudara laki-laki saya, putranya, dan seluruh keluarga mereka."

Dia mengatakan kepada AFP: "Saya tidak tahu apakah mereka masih hidup, mati, di kamp. Saya ingin mencari tahu di mana mereka."

Demonstran lainnya, Yunus Abduzahir (25) mengatakan dia telah kehilangan kontak dengan keluarganya sejak 2006.

"Terakhir kali saya mendengar dari mereka, ibu saya, ayah saya dan kakak laki-laki saya ditahan dan saudara laki-laki saya dikirim ke kamp kerja paksa," katanya.

Sebelumnya, otoritas China disebut menjalankan ratusan pusat penahanan di Xinjiang, di seluruh jaringan yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Hal ini berdasarkan penelitian yang dipresentasikan bulan lalu oleh thinktank Australian Strategic Policy Institute (ASPI).

Jumlah fasilitas tersebut sekitar 40 persen lebih besar dari perkiraan sebelumnya, menurut penelitian ASPI tersebut, dan terus bertambah meskipun China mengklaim bahwa banyak orang Uighur telah dibebaskan.

Beijing membantah keberadaan kamp-kamp penahanan. Pemerintah China menyebut fasilitas-fasilitas di Xinjiang tersebut sebagai pusat pelatihan kejuruan yang digunakan untuk melawan ekstremisme.

Tidak banyak pemimpin Muslim yang secara terbuka mengkritik perlakuan China terhadap warga Uighur, kecuali Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang memiliki hubungan linguistik dan budaya dengan orang Uighur.
Sumber:detiknews

Anwar Ibrahim Klaim Pemerintahan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin Telah Jatuh

Anwar Ibrahim Klaim Pemerintahan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin Telah Jatuh

Info Positif On Minggu, September 27, 2020

Anwar Ibrahim. (istimewa)

INFONUSANTARA.NET
Pekan ini, pemberitaan internasional diwarnai drama politik negeri Jiran. Pada Rabu (23/9/2020), pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim mengatakan pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin telah jatuh.

Ia mengklaim suara mayoritas parlemen. Pertemuan juga akan dilakukan dengan Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.

"Pemerintahan pimpinan (perdana menteri) Muhyiddin Yassin telah jatuh. Maklumat selanjutnya akan saya dapatkan setelah menghadap Baginda Agung (Raja) dalam masa terdekat. Insya-Allah," katanya dikutip dari media lokal, Malaysia Kini.

Klaim itu muncul kurang dari tujuh bulan setelah Muhyiddin berkuasa. Muhyiddin menjadi PM setelah kekacauan politik yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan Mahathir Mohamad.

Muhyiddin sendiri menegaskan dirinya masih PM yang sah. Ia menegaskan pernyataan Anwar hanya klaim.

Klaim tersebut harus dibuktikan melalui proses dan metode yang ditentukan oleh Konstitusi Federal. Tanpa proses itu, pernyataan Datuk Seri Anwar hanyalah klaim, " katanya ditulis The Star Malaysia.

"Sampai terbukti sebaliknya, pemerintah Perikatan Nasional masih berdiri kokoh dan saya Perdana Menteri yang sah."

Terbaru, Jumat (25/9/2020), Istana Raja Malaysia akhirnya buka suara. Raja dikatakan tak akan menemui siapapun, baik Anwar maupun Muhyiddin Yassin selama seminggu ini. Ia sedang menjalani perawatan di Institut Jantung Negara (IJN).

"Yang Mulia telah dinasehati oleh dokternya untuk tetap di (rumah sakit) selama tujuh hari untuk observasi. Jadi sampai saat itu, dia tidak akan ada pertemuan," kata Pengawas Keuangan Istana Ahmad Fadil Shamsuddin kepada Reuters.

Raja sendiri sudah dirawat di Bangsal Kerajaan di IJN sejak Senin (21/9/2020) setelah ia mengatakan merasa tidak enak badan. Pihak Istana juga mengatakan bahwa Raja telah disarankan untuk diawasi oleh dokter, tetapi tidak ada alasan yang mengkhawatirkan mengenai kondisinya kini.

Politik Malaysia panas sejak Februari 2020. Mahathir Mohamad mundur sebagai PM dan kemudian ditunjuk sebagai PM sementara.

Ia mundur persis setelah Anwar Ibrahim mengatakan ada pengkhiatan dalam tubuh koalisinya dengan Mahathir. Mereka saat itu membuat Koalisi Pakatan Harapan.

Koalisi ini merupakan gabungan partai pendukung Mahathir dan Anwar yang terdiri dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), UMNO, Parti Islam Se-Malaysia (PAS), Gabungan Parti Sarawak (GPS), serta Parti Warisan Sabah (Warisan).

Sebelumnya mereka berkongsi untuk mengalahkan UMNO pimpinan Najib Razak, Mei 2018 lalu. Saat itu keduanya membuat perjanjian bahwa setelah 2,5 tahun, posisi PM akan diserahkan Mahathir kepada Anwar.

Namun Pakatan Harapan disebut kehilangan suara saat partai lainnya, di mana ada koalisi baru yang dibuat parlemen tanpa memasukkan politisi Anwar Ibrahim. Kisruh ini kemudian memunculkan Muhyiddin Nasir sebagai PM Baru setelah ditunjuk resmi oleh Raja Malaysia.

"Raja Malaysia adalah kunci," tulis Bloomberg dalam analisisnya.

Jika benar Anwar memiliki dukungan mayoritas seperti yang diklaimnya, maka Yang di-Pertuan Agong akan harus memutuskan apakah ia bersedia mengangkat dan menyumpah Anwar sebagai Perdana Menteri kesembilan Malaysia.
Sumber:CNBC Indonesia

Dunia dan Asia Tenggara Tertinggi Kasus Kematian Covid-19!Indonesia Peringkat Berapa?

Dunia dan Asia Tenggara Tertinggi Kasus Kematian Covid-19!Indonesia Peringkat Berapa?

Info Positif On Minggu, September 27, 2020

Ilustrasi (istimewa)

INFONUSANTARA.NET
Indonesia kembali membuat rekor jumlah kasus kematian akibat  Covid-19. Angka kematian pasien virus corona di Indonesia masih memprihatinkan karena terus meningkat.

Menurut data covid19.go.id, per 24 September 2020, total pasien Covid-19 di Indonesia yang meninggal mencapai lebih dari 10.000 orang, tepatnya 10.105 orang.

Sementara itu, dilansir Kompas.com Kamis (24/9/2020) untuk total jumlah kasus Covid-19 di Indonesia, adalah sebanyak 262.022 kasus. Dari jumlah itu sebanyak 191.853 orang pasien di antaranya sembuh dari Covid-19.

Indonesia melaporkan kematian pertama karena Covid-19 pada 10 Maret 2020 dengan korban seorang Warga Negara Asing (WNA).

Lalu, pada 12 Mei kasus kematian di Indonesia tembus 1.000 orang. Kemudian pada 30 Juli tembus 5.000 orang.

Dilansir laman Worldometers, Jumat (25/9/2020) siang, total kasus virus corona yang dilaporkan dari seluruh dunia adalah 32.420.147 kasus.

Dari jumlah itu sebanyak 987.815 orang meninggal dunia dan 23.934.098 orang dilaporkan sembuh.

Dengan lebih dari 10.000 kasus kematian, berada di urutan berapakah Indonesia?

Peringkat di dunia

Menurut data Worldometers, Jumat (25/9/2020) siang, Indonesia berada di peringkat ke-17 di dunia terkait kasus kematian akibat virus corona.

Berikut ini daftar 20 negara dengan kematian terbanyak di dunia karena Covid-19:

1.Amerika: 207.538
2.Brasil: 139.883
3.India: 92.317
4.Meksiko: 75.439
5.Inggris: 41.902
6.Italia: 35.781
7.Peru: 31.938
8.Perancis: 31.511
9.Spanyol: 31.118
10.Iran: 25.015
11.Kolombia: 24.924
12.Rusia: 19.948
13.Afrika Selatan: 16.283
14.Argentina: 14.766
15.Chili: 12.469
16.Ekuador: 11.213
17.Indonesia: 10.105
18.Belgia: 9.965
19.Jerman: 9.519
20.Kanada: 9.249

Peringkat di Asia.Posisinya juga tidak kalah memprihatikan.Indonesia menempati urutan ke 3 terkait jumlah kematian akibat virus corona.

Berikut daftar 5 negara di Asia dengan tingkat kematian tertinggi:
1.India: 92.317
2.Iran: 25.015
3.Indonesia: 10.105
4.Irak: 8.799
5.Turki: 7.785

Sementara itu, di Asia Tenggara Indonesia menempati peringkat  pertama (1) dengan jumlah kasus kematian terbanyak akibat Covid-19.
Jumlahnya dua kali lipat negara tetangga yang jadi episentrum Covid-19 Asia Tenggara, Filipina.

Berikut datanya:
1.Indonesia: 10.105
2.Filipina: 5.127
3.Myanmar: 155
4.Malaysia: 133
5.Thailand: 59
6.Vietnam: 35
7.Singapura: 27
8.Brunei Darussalam: 3
9.Timor Leste: 0
10.Laos: 0
11.Kamboja: 0

INFO NUSANTARA PERSADA

Bantah Hancurkan 16.000 Masjid, Beijing Klaim Masjidnya Jauh Lebih Banyak dari AS

Bantah Hancurkan 16.000 Masjid, Beijing Klaim Masjidnya Jauh Lebih Banyak dari AS

Info Positif On Sabtu, September 26, 2020

Muslim di Xinjiang Beijing (ist)

INFONUSANTARA.NET 
Beijing -- Pemerintah Cina merespons tudingan lembaga Australia yang menyebut lebih dari 16.000 masjid dihancurkan di provinsi Xinjiang Beijing mengklaim laporan itu berbeda jauh dari fakta di lapangan.

Lembaga think-tank Australia, The Australian Strategic Policy Institute (ASPI) menerbitkan laporan pada Kamis, 24 September 2020 kemarin yang menyatakan lebih dari 16.000 masjid di Xinjiang dihancurkan atau dirusak sebagai dampak dari kebijakan pemerintah sejak 2017 lalu.

Perkiraan tersebut diperoleh dari citra satelit serta berdasarkan sample 900 situs keagamaan di tahun 2017, termasuk masjid, kuil dan tempat pemujaan lainnya.

Menanggapi laporan tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Wenbin, menyanggah tudingan tersebut dan menyebutnya sebagai fitnah. Dilansir dari Ruters dalam konferensi pers, Jumat, 25 September 2020,Wang balik menuding ASPI menerima dana asing untuk meramu kebohongan terhadap Cina.

Faktanya, Wang mengatakan di Provinsi Xinjiang saat ini terdapat lebih dari 20.000 masjid, jumlah tersebut diklaim lebih banyak dari keseluruhan masjid yang terdapat di seluruh Amerika Serikat.

"Jika kami melihat jumlahnya, ada lebih dari 24.000 masjid di Xinjiang, sepuluh kali lebih banyak daripada di AS," kata Wang.

"Artinya, ada masjid untuk setiap 530 muslim di Xinjiang, lebih banyak masjid per kapita dari pada banyak negara muslim," lanjutnya.

Cina berada di bawah pengawasan komunitas internasional atas perlakuannya terhadap muslim Uyghur dan klaim pelanggaran kerja paksa di Xinjiang.

PBB telah menerima laporan dari lembaga kredibel yang mengatakan satu juta muslim yang ditahan di kamp-kamp vokasi telah dipekerjakan secara paksa.

Namun, Beijing berulang kali membantah telah memperlakukan muslim Uyghur dengan buruk, serta mengatakan kamp-kamp vokasi itu merupakan pusat pelatihan kejuruan yang diperlukan untuk mengatasi ekstremisme.

INFO NUSANTARA PERSADA

Ricuh! Demo Tolak Lockdown di Australia 74 Orang Ditangkap

Ricuh! Demo Tolak Lockdown di Australia 74 Orang Ditangkap

Info Positif On Senin, September 14, 2020

Ilustrasi (dok: google.com)

INFONUSANTARA.NET

Kepolisian Negara Bagian Victoria, Australia, menangkap 74 orang yang melakukan unjuk rasa menolak pemberlakuan penguncian wilayah (lockdown) untuk menekan kasus virus corona (Covid-19).

Seperti dilansir CNN, Minggu (14/9), aksi unjuk rasa menolak lockdown sudah berlangsung selama dua hari di Melbourne.

Kepolisian setempat sudah menerbitkan peringatan bagi 176 orang yang melanggar protokol kesehatan yang ditetapkan kepala dinas setempat.

"Kepolisian sangat kecewa bahwa banyak pengunjuk rasa yang bersikap agresif dan mengancam tidak segan menggunakan kekerasan melawan petugas," demikian isi pernyataan Kepolisian Victoria.

Mereka menyatakan menangkap seorang lelaki berusia 44 tahun yang diduga menjadi provokator dalam demonstrasi. Aparat juga menggeledah rumah lelaki itu untuk mencari bukti-bukti lain yang bisa memberatkan.

Para demonstran berhadapan dengan polisi antihuru-hara berpakaian lengkap sambil meneriakkan slogan menuntut pencabutan lockdown. Penerapan lockdown di Victoria rencananya akan dilonggarkan mulai malam hari ini waktu setempat.

Sampai saat ini tercatat ada 19.835 kasus Covid-19 di Victoria. Sebanyak 723 pasien di antaranya meninggal.

Sumber: CNN Indonesia

INFO NUSANTARA PERSADA

Lonjakan Kasus Corona, Israel Lockdown Nasional Tiga Pekan

Lonjakan Kasus Corona, Israel Lockdown Nasional Tiga Pekan

Info Positif On Senin, September 14, 2020

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu umumkan lockdown nasional tiga pekan (Jack GUEZ / AFP)

INFONUSANTARA.NET

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan akan melakukan lockdown (penguncian) nasional selama tiga pekan untuk mengurangi lonjakan kasus penularan virus corona SARS-CoV-2 penyebab penyakit Covid-19.

Saat ini penambahan kasus baru Covid-19 di Israel telah melewati ambang 4.000 sehari.

"Hari ini dalam rapat pemerintah kami memutuskan untuk melakukan lockdown (penguncian) nasional yang ketat selama tiga minggu, dan kemungkinan (kebijakan) ini akan diperpanjang," katanya dalam pernyataan yang disiarkan televisi, seperti dilaporkan AFP, Minggu (13/9).

Penguncian akan dimulai Jumat (18/9) mendatang pukul 1100 GMT, beberapa jam sebelum dimulainya Tahun Baru Yahudi dan hari besar umat Yahudi, Hari Tinggi.

Netanyahu menjelaskan, "tujuan kami adalah menghentikan peningkatan, untuk mengurangi penularan."

"Saya tahu langkah-langkah ini akan memberikan harga yang mahal bagi kita semua," kata Netanyahu.

"Ini bukan waktu liburan yang biasa kita lakukan, kita pasti tidak akan bisa merayakannya dengan keluarga besar kita."

Pemerintah Israel akan menyelesaikan pedoman lockdown dalam beberapa hari mendatang.

Aturan itu akan membatasi pertemuan di dalam ruangan hingga 10 orang. Sementara pertemuan di luar ruangan dibatasi hingga 20 orang.

Dengan demikian, acara berdoa di sinagog pun akan sangat terpengaruh. Restoran juga tidak diperbolehkan menyediakan layanan makan di tempat.

Selain itu, mobilitas warga pun hanya boleh dilakukan hingga 500 meter dari rumah mereka.

Sumber: CNN Indonesia

INFO NUSANTARA PERSADA

Kim Jong-Un Atasi Penyebaran Covid-19,Tembak Mati Para Penyeludup dari China

Kim Jong-Un Atasi Penyebaran Covid-19,Tembak Mati Para Penyeludup dari China

Info Positif On Minggu, September 13, 2020

Foto :Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengunjungi Pos Pertahanan Changrindo di front barat, dalam gambar tak bertanggal yang dirilis oleh KCNA pada 25 November 2019. (Sumber: KCNA via REUTERS)

INFONUSANTARA.NET

PYONGYANG -- Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un dikabarkan telah menemukan cara untuk membatasi masifnya penyebaran Covid-19.

Cara yang dimaksud adalah menembak mati para penyelundup yang datang dari China di tempat.

Korea Utara sebelumnya telah menutup perbatasan dengan China sejak Januari lalu untuk mencegah mewabahnya virus Corona tersebut.

Namun, pada Juli lalu pihak otoritas Korea Utara mengungkapkan mulai terjadinya penyebaran Covid -19.

Mereka pun melakukan lockdown di beberapa tempat yang berbatasan dengan China, salah satunya adalah Kaesong.

Salah satunya penyebabnya adalah penyelundup yang datang dari China. Mereka diyakini telah membawa virus Corona.

Apalagi, sebelumnya seorang datang secara ilegal dari China dikabarkan memiliki gejala Covid-19.

Kebijakan menembak mati penyelundup dari China diungkapkan oleh Komandan Tentara Amerika Serikat untuk Korea (USFK), Robert Abrams.

Seperti dikutip dari Times of India, Abrams mengatakan ditutupnya perbatasan membuat pergerakan penyelundup untuk masuk Korea Selatan kian besar.

“Korea Utara telah memberlakukan zona penyangga, sekitar satu atau dua kilometer di depan perbatasan dengan China,” ujar Abrams.

“Mereka menempatkan Pasukan Khusus Operasi (SOF) Korea Utara disana, Pasukan penyerang, mereka memiliki perintah menembak di tempat,” tambahnya.

Penutupan perbatasan mempercepat efek dari sanksi ekonomi yang diberikan kepada Korea Utara karena program nuklir. Pasalnya import dari China menurun hingga 85 persen.

Apalagi, selain Covid-19, Korea Utara juga tengah mengalami masalah akibat bencana angin topan dan banjir.

Abrams pun memperkirakan tak akan ada provokasi dari Korea Utara dalam waktu dekat karena kondisi yang sedang menerpa mereka.

“Rezim saat ini, para militer, secara prinsip fokus memperbaiki negara mereka dan berusaha mengurangi risiko dari Covi-19. Kami tak melihat indikasi hal itu akan terjadi saat ini,” tambahnya.

Sumber: KOMPAS.TV

INFO NUSANTARA PERSADA

Kritik Kebijakan Kim Jong Un, Lima Pejabat Kementerian Korut Ditembak Mati

Kritik Kebijakan Kim Jong Un, Lima Pejabat Kementerian Korut Ditembak Mati

Info Positif On Minggu, September 13, 2020

Kim Jong Un (dok: istimewa)

Infonusantara.net - Lima pejabat Korea Utara dilaporkan ditembak mati setelah mereka mengkritik kebijakan Pemimpin Tertinggi Kim Jong Un.

Lima ofisial dari kementerian ekonomi itu dieksekusi pada 30 Juli setelah pembicaraan mereka saat makan malam terungkap dan dilaporkan.

Semua berawal ketika kelima pejabat itu mendiskusikan perlunya reformasi industri, karena hanya sedikit barang kebutuhan pokok bagi rakyat miskin.

Daily NK melaporkan, mereka diketahui juga membahas apakah mereka perlu melakukan kerja sama asing guna memutus sanksi ekonomi.

Dalam pembahasan itu, tebersit ke khawatiran mereka bakal berakhir semakin buruk jika tidak dilakukan pembenahan dalam skala besar.

Sialnya, diskusi mereka ternyata terdengar sehingga ada yang melaporkan ke kementerian ekonomi, dan mereka pun dipanggil guna diselidiki.

Para pejabat yang tergolong penting kedudukannya di kementerian tersebut lantas ditangkap oleh kepolisian rahasia, di mana mereka disuruh mengakui perbuatannya.

Dilansir Daily Mirror Jumat (11/9/2020), mereka kemudian didakwa telah merendahkan rezim Kim Jong Un sehingga ditembak mati.

Sementara keluarga mereka disebutkan dibawa ke penjara politik di Todeok, Hamgyeongnam-do (Stasiun 15), salah satu tempat paling ditakuti bagi tahanan politik.

Pyongyang resah dengan eksekusi tersebut. Sebab, ingatan mereka seakan terbawa kembali ketika Kim melakukan pembersihan setelah ayahnya, Kim Jong Il, meninggal pada 2011.

Belum lama ini, Presiden AS Donald Trump mengungkapkan bagaimana Kim memberitahunya detil eksekusi terhadap sang paman, Jang Song Thaek.

Kepada jurnalis The Washington Post Bob Woodward, Trump mengatakan dia diberi tahu Kim bagaimana jenazah sang paman dipamerkan dalam kadaan tak berkepala.

Dalam pemberitaan yang ada, Jang Song Thaek yang merupakan suami dari Kim Kyong Hui, bibi Kim Jong Un, ditembak dengan senjata anti-pesawat.

Sumber:Kompas.com

INFO NUSANTARA PERSADA

Warning Level 3!!, CDC Minta Warga AS Hindari Perjalanan ke Indonesia

Warning Level 3!!, CDC Minta Warga AS Hindari Perjalanan ke Indonesia

Info Positif On Kamis, September 10, 2020

Ilustrasi (istimewa)

INFONUSANTARA.NET

Nasional - Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) telah mengeluarkan peringatan perjalanan tingkat 3 ke Indonesia. Warga Amerika Serikat (AS) diimbau sebisa mungkin menghindari atau menunda perjalanan ke Indonesia karena dinilai ada risiko tinggi penularan virus Corona COVID-19.

Dalam halaman resmi CDC, disebutkan bahwa warga AS yang tertular Corona di Indonesia kemungkinan akan sulit mendapat pelayanan yang dibutuhkan.

"Risiko COVID-19 di Indonesia tinggi. CDC merekomendasikan hindari perjalanan internasional yang tidak penting ke Indonesia. Contohnya perjalanan penting yang bisa dikecualikan, seperti upaya bantuan kemanusiaan, alasan medis, hingga urusan keluarga darurat," tulis CDC seperti dikutip pada Selasa (8/9/2020).

"Bila Anda sampai jatuh sakit di Indonesia, sumber daya yang ada mungkin terbatas. Buat rencana dengan matang dan pelajari bagaimana cara mendapat layanan kesehatan di luar negeri," lanjutnya.

Disebutkan bahwa warga AS yang tertular atau jatuh sakit di Indonesia tidak bisa langsung kembali dan harus menjalani masa isolasi selama 14 hari atau sampai sembuh.

Sementara bila seseorang tidak jatuh sakit, maka begitu kembali ke AS tetap diharuskan untuk menjalani isolasi mandiri di rumah selama 14 hari dan direkomendasikan menjalani tes COVID-19.

"Anda mungkin merasa baik-baik saja, tapi bisa jadi Anda memiliki virus tanpa gejala yang dapat menyebar ke orang lain," tulis CDC.

Sumber:detikHealth

INFO NUSANTARA PERSADA

Tekan Penyebaran Corana Israel Segera Lockdown 30 Daerah

Tekan Penyebaran Corana Israel Segera Lockdown 30 Daerah

Info Positif On Minggu, September 06, 2020

Israel mengumumkan segera lockdown 30 daerah untuk menekan penyebaran virus corona. (Jack GUEZ / AFP).

Jakarta,Infonusantara.net--Israel mengumumkan segera lockdown 30 daerah karena negara tersebut 'bergulat' dengan tingkat infeksi per kapita tertinggi di dunia.

Saat ini angka yang terdeteksi dan jumlah kematian mendekati 1.000. Mulai Senin, perjalanan dari 30 area yang diklasifikasikan sebagai tanda "merah" akan dibatasi.

Selain itu, bisnis yang tidak penting ditutup. Hal ini diungkap oleh Profesor Ronni Gamzu, yang mengoordinasikan pertempuran Israel melawan Covid-19.

Pihak berwenang telah meluncurkan kategorisasi distrik, meningkat dari hijau, di mana virus corona dianggap terkendali, melalui kuning, oranye, dan akhirnya merah untuk area berisiko tertinggi.

"Kami telah memutuskan untuk bertindak segera untuk menghentikan peningkatan morbiditas penyakit tersebut," ujar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dikutip dari AFP.

Negara Yahudi itu mendeteksi lebih dari 3.000 infeksi baru pada Rabu saja, jumlah tertinggi dari infeksi yang dikonfirmasi dalam satu hari.

30 area dalam kategori merah akan diumumkan pada Minggu, menurut pihak berwenang.

"Kami telah mengambil keputusan untuk mengunci kota-kota 'merah', dari mana infeksi menyebar," kata Netanyahu.

Kementerian Pertahanan mengatakan sekitar 100 tentara akan dikerahkan untuk mendukung polisi saat mereka menegakkan tindakan di zona merah.

Sekitar 7.000 cadangan juga akan dimobilisasi di seluruh Israel, tambahnya.

Keputusan cepat Israel pada bulan Maret untuk mengekang perjalanan dan memberlakukan penguncian membuat jumlah kasus harian terhenti pada awal Mei.

Tapi pembukaan kembali ekonomi sejak akhir April telah menyebabkan ledakan transmisi di negara itu.

Israel telah mendeteksi 123.903 kasus Covid-19 dan mencatat 985 kematian, dari populasi sembilan juta orang.

Sumber: CNNIndonesia.com

INFO NUSANTARA PERSADA