Kawasan Wisata "Komplet" Sirukam Jadi Destinasi Baru Unggulan Sumbar

Kawasan Wisata "Komplet" Sirukam Jadi Destinasi Baru Unggulan Sumbar

Info Positif On Selasa, Agustus 24, 2021

 

INFONUSANTARA.NET -- Kawasan Wisata Sirukam yang menggabungkan keindahan alam, pemandian, seni budaya, peternakan dan perkebunan menjadi salah satu destinasi baru unggulan yang siap diluncurkan pada akhir 2021 di Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

"Potensi kawasan wisata ini benar-benar komplet dan layak disebut sebagai salah satu yang terbaik di Sumbar," kata Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi saat meninjau keindahan destinasi tersebut, Selasa (24/8).

Di kawasan wisata itu bisa dinikmati keindahan Danau Singkarak dan pesona empat gunung masing-masing Marapi, Singgalang, Talang dan Gunung Tandikek. 

Lokasi itu juga menyediakan Kopi Sirukam dan Kopi Solok Radjo yang merupakan kopi unggulan dan telah dikenal hingga mancanegara.

"Sensasi kopi sambil menikmati keindahan alam sangat luar biasa. Apalagi di sekitar lokasi juga ada pemandian air panas yang juga berpotensi dikembangkan," ujarnya.

Semua potensi itu masih didukung dengan taman bunga, peternakan sapi perah, ayam kukuak balenggek, penyulingan nilam dan taman buah-buahan.

Kawasan yang terletak di Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sakaki Kabupaten Solok itu dikembangkan oleh investor PT. Sirukam Lumbung Nagari.

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Novrial mengatakan potensi pariwisata di Sumbar sangat luar biasa dan komplet mulai dari wisata dasar laut, pantai, pemandian, keindahan alam, seni budaya hingga kuliner.

Setiap tahun selalu ada destinasi baru yang bermunculan yang memiliki potensi menjadi wisata unggulan daerah karena dikelola dengan baik oleh investor dan masyarakat.

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Hangat Jadi Perbincangan,Fauzi Bahar : Gubernur Sumbar Teledor Tandatangani Surat Minta Sumbangan

Hangat Jadi Perbincangan,Fauzi Bahar : Gubernur Sumbar Teledor Tandatangani Surat Minta Sumbangan

Info Positif On Selasa, Agustus 24, 2021

Mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar

INFONUSANTARA.NET -- Mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar menanggapi terkait surat bertandatangan Gubernur Sumbar yang meminta sumbangan. Ia mengatakan hal tersebut sebuah keteledoran dari seorang Gubernur Sumbar. 

"Keteledoran, banyak kepala daerah tersangkut kasus hukum karena bawahan. Semua bawahan hendaknya menjadi pelindung bagi pimpinan," kata Fauzi Bahar di kediamannya, Selasa (24/8/2021).

Terkait hal itu, kepala daerah harusnya berhati-hati dalam menandatangani surat yang diajukan oleh bawahan. 

"Jangan karena terburu-buru, misalnya mau berangkat asal tandatangan saja, tidak diperiksa apa isinya sama sekali," katanya. 

'Fungsi pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Itulah gunanya disposisi sebuah surat dalam kedinasan. Setiap struktural bisa melihat salah benarnya isi sebuah surat, akhirnya disempurnakan sebelum ditandatangani pimpinan," ucap Fauzi Bahar.

Menurut Fauzi Bahar, hal ini tentu tidak hanya mencoreng nama gubernur. "Tetapi juga mencoreng nama baik Sumatera Barat," ujarnya. 

Kendati demikian, kasus yang saat ini sedang didalami pihak kepolisian harus dipercayakan sepenuhnya. "Kita percayakan kepada polisi, kita hormati itu," kata dia. 

Hingga saat ini, Polresta Padang sudah memeriksa beberapa orang terkait surat minta sumbangan tersebut. 

Diantaranya Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Hansastri pada Minggu (22/8/2021). Kepada penyidik, Hansastri membenarkan adanya surat minta sumbangan untuk membuat buku profil tentang potensi wilayah Sumatera Barat. (*)

10 Desa di Pagai Utara Selatan Terima BST Kemensos

10 Desa di Pagai Utara Selatan Terima BST Kemensos

Info Positif On Selasa, Agustus 24, 2021

INFONUSANTARA.NET - Masyarakat terdampak kembali menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari kementerian sosial dalam rangka membantu pemulihan ekonomi di wilayah pagai utara selatan.

Penerima manfaat BST ini di lakukan pengamanan oleh Babinsa 04/Sikakap di dampingi sejumlah personel dari Bhabinkamtibmas, satu orang Anggota Kamla dan tiga anggota Satpol PP.

Pengambilan BST ini bertempat di kantor Pos Desa Sikakap dengan menerapkan protokol kesehatan, guna mengantisipasi kerumunan agar tidak terjadi penyebaran virus covid-19.

“Hari ini ada 10 Desa yang sudah terdaftar yang melakukan pengambilan BST di kantor Pos Sikakap” kata Danramil 04/Sikakap, Kapten.Inf.Putra Irawan Damanik, Selasa (24/8/2021).

BST untuk 10 Desa itu adalah Desa Sikakap, Desa Matobe, Desa Taikako, Desa Silabu, Desa Betumonga, Desa Saumanganya, Desa Makalo, Desa Bulasat, Desa Malakopa dan Desa Sinaka.

Dia menyebut, bantuan dari Kemensos ini di berikan kepada masyarakat yang berada di 10 desa yang ada di kecamatan Sikakap, Pagai Utara dan Selatan.

“Masing-masing penerima manfaat mendapatkan 10 Kg beras dan uang tunai Rp.600 ribu” ucap Danramil.

Bantuan yang di salurkan kementerian melalui kantor pos sikakap ini, di harapkan dapat membantu dan meringankan beban masyarakat yang terdampak, tukasnya.

Editor : Heri Suprianto

Sekda Nonaktif Amasrul Dilantik Gubernur Jadi Kadis di Pemprov Sumbar, Ini Respon Walikota Hendri Septa

Sekda Nonaktif Amasrul Dilantik Gubernur Jadi Kadis di Pemprov Sumbar, Ini Respon Walikota Hendri Septa

Info Positif On Selasa, Agustus 24, 2021

Walikota Padang Hendri Septa.(ist)

INFONUSANTARA.NET -- Diketahui bahwa Amasrul merupakan Sekda Padang nonaktif yang saat ini masih menjalani proses pemeriksaan pasca dinonaktifkan oleh Walikota Padang' Hendri Septa. 

Namun, Amasrul malah dilantik Gubernur Sumbar, Mahyeldi menjadi kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumbar.

Merespon dilantiknya Sekda nonaktif Amasrul, Walikota Padang Hendri Septa mengaku bingung dengan kebijakan Gubernur Sumbar, Mahyeldi yang mengangkat salah satu jajarannya di salah satu instansi provinsi.

Politisi dari PAN ini mengaku aneh dengan kebijakan Gubernur Sumbar yang melantik Amasrul menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumbar.

“Saya juga bingung, saya juga heran, aneh bin ajaib. Ini saya tidak mau berpolemik, sebenarnya beliau harus tahu diri, kan beliau masih menjabat sekda,” kata Hendri Septa, Selasa (24/8/2021).

Amasrul masih menjabat sebagai sekda meskipun statusnya nonaktif atau dibebastugaskan. Artinya sekarang Amasrul rangkap jabatan yaitu menjadi sekda nonaktif dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumbar.

“Ini bagaimana, dan satu lagi beliau masih dalam pemeriksaan, masih belum selesai pemeriksaan atas dugaan pelanggaran PP Nomor 53 tahun 2010,” kata Hendri Septa.

Harusnya Amasrul menelaah dengan lebih baik terkait proses yang masih berlangsung terhadap dirinya. Bagaimanapun Amasrul masih sekda meskipun dibebastugaskan.

Pejabat nomor satu di Kota Padang ini mengungkapkan bahwa Amasrul juga belum meminta izin kepada dirinya sebagai pimpinan. "Beliau tidak ada minta izin kepada saya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, begitulah yang terjadi,” ungkap Walikota Padang Hendri Septa.

Sebagaimana diketahui Gubernur Sumbar Mahyeldi melakukan mutasi berdasarkan surat keputusan Senin (23/8/2021) dengan Nomor 821/4421/BKD-2021.

Mutasi pejabat sudah melalui persetujuan atau rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tanggal 9 Agustus lalu dengan Nomor B-2682/KASN08/2021 dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 23 Agustus dengan Nomor 821/4533/SJ.

Mahyeldi mengatakan, dirinya melakukan penyegaran terhadap jajarannya dengan melantik sembilan orang pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov Sumbar.

Beberapa orang pejabat dipromosikan, beberapa orang dimutasi, tetapi tidak ada satupun pejabat yang nonjob.

“Ini sudah sesuai dengan aturan dan rekomendasi KASN. Jadi tidak ada yang dinonjobkan,” katanya saat pelantikan.

Amasrul yang sebelumnya menjabat Sekda Padang nonaktif, dilantik menjadi kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumbar.

Polres Mentawai Terima Penghargaan Sebagai Polres Terbaik di Jajaran Polda Sumbar

Polres Mentawai Terima Penghargaan Sebagai Polres Terbaik di Jajaran Polda Sumbar

Info Positif On Selasa, Agustus 24, 2021

INFONUSANTARA.NET - Menuju transformasi Polri yang presisi, prediktif, responsbilitas, transparansi berkeadilan dalam pelaksanaan tugas, Kapolres kepulauan mentawai di dapuk sebagai Kapolres terbaik.

Penyerahan penghargaan langsung di serahkan Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Irjen.Pol.Drs Toni Harmanto, MH di berikan kepada Kapolres Mentawai,AKBP.Mu’at,SH,MM di Aula Mako Polres Pesisir Selatan, Selasa (24/8/2021).

“Ada dua penghargaan yang kita terima dari Kapolda Sumbar dan ini berkat kerjasama personel serta lapisan masyarakat” ucap Mu’at usai mengikuti kegiatan GO Bulanan Polda Sumbar di Polres Pessel.

Ketiga penghargaan yang di raih polres mentawai itu meliputi, sebagai polres terbaik dalam penyelesaian penanganan perkara dan Gakkum lainnya dan polres terbaik dalam penanganan Covid-19.

Penghargaan yang diterima ini berkaitan dengan atas prestasi polres kepulauan mentawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga terwujud harkamtibmas di wilayah hukumnya.

Tak hanya itu di masa pandemi yang sedang berlangsung saat ini, jajaran polres mentawai juga sukses dalam pengendalian dan penanganan covid-19, sehingga menjadi satuan kewilayahan terbaik di bumi sikerei.

Terkait penanganan kasus yang terjadi di wilayah polres mentawai, juga mampu memberikan terbaik dalam menyelesaikan perkara dan gakkum lainnya.

Keberhasilan ini, kata Kapolres merupakan berkat kerjasama semua pihak dalam mendukung tugas kepolisian, sehingga tercipta ketertiban dan keamanan masyarakat di bumi sikerei.

Disamping itu, Kapolres Mentawai juga tak bosan-bosan mengajak seluruh masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah di tetapkan pemerintah.

“Kita selalu berikan edukasi kepada masyarakat melalui polsek yang ada di empat pulau besar mentawai terkait penanganan covid-19 serta mengajak warga ikut vaksin” ujarnya.

Penghargaan ini tidak hanya sampai disini saja, akan tetapi terus berupaya untuk meningkatkan kinerja, meski polres mentawai berada di kepulauan harus optimis menjadi terbaik, pungkasnya.

Editor : Heri Suprianto

Pemprov Sumbar Carikan Solusi Praktek SMK di masa Pandemi

Pemprov Sumbar Carikan Solusi Praktek SMK di masa Pandemi

Info Positif On Selasa, Agustus 24, 2021

INFONUSANTARA.NET -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mencarikan solusi bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang kesulitan melaksanakan kerja praktek secara daring di masa pandemi COVID-19.

"Di SMK selain teori, juga harus diiringi praktek untuk meningkatkan skill atau keahlian karena orientasinya adalah dunia kerja. Di masa pandemi praktek menjadi kendala dan sangat tidak efektif bila dilakukan secara daring. Ini yang akan kita carikan solusi," kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy di Padang, Selasa (24/8/2021).

Ia mengatakan itu saat meninjau proses belajar mengajar pada beberapa SMK di Kota Padang di masa pandemi diantaranya SMKN 6, SMKN 9, SMKN 7, SMKN 8, SMKN 4 dan SMK Pertanian Padang.

Menurut Wagub jika penyebaran COVID-19 di daerah itu bisa dikendalikan, maka pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan. Saat ini secara umum penyebaran COVID-19 di Sumbar sudah mulai melandai. Penanganan bisa lebih tepat dan cepat dengan peningkatan testing dan tracing yang terus dilakukan. 

"Untuk testing kita peringkat empat di Indonesia sementara untuk tracing kita hanya kalan dari DKI Jakarta. Hasilnya penanganan bisa lebih maksimal hingga kasus aktif mulai melandai. Namun belum semua yang bisa melakukan pembelajaran tatap muka terutama untuk Padang yang masih PPKM level 4," ujarnya.

Penerapan PPKM level 4 di Padang karena tingkat keterisian tempat tidur bagi pasien COVID-19 di RS (BOR) masih tinggi meski hal tersebut disebabkan RS di Kota Padang menampung pasien dari seluruh daerah di Sumbar bahkan provinsi tetangga.

"Masalah BOR ini juga menjadi salah satu fokus kita. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa teratasi," katanya.

Wagub meminta Dinas Pendidikan Sumbar untuk menjajaki solusi untuk pembelajaran tatap muka di Padang diantaranya dengan pembagian jam sekolah atau sistem shift. Kemudian dengan memaksimalkan vaksinasi bagi siswa.  

Ia menyebut vaksinasi untuk siswa sebenarnya sudah dimulai namun belum merata karena kekurangan stok vaksin. "Terakhir kita mendapatkan tambahan sekitar 100 ribu dosis vaksin namun prioritasnya adalah suntikan kedua. Kalau tidak diberikan sekarang, jarak antara vaksin pertama dan kedua terlalu jauh," ujarnya.

Sementara kiriman vaksin Moderna yang diterima difokuskan untuk booster atau suntikan ketiga bagi tenaga kesehatan.

"Siswa sebenarnya antusias untu vaksin agar bisa secepatnya sekolah tatap muka. Namun stok vaksin kita yang tidak ada. Kita akan terus ajukan ke pusat agar bisa secepatnya melakukan vaksinasi bagi siswa," ujarnya.

Sementara itu Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Padang, Dra. Sriwirdani, M.Pd menjelaskan, saat ini sekolahnya mengalami kesulitan pembelajaran daring oleh guru dan siswa terutama untuk pembelajaran praktek.

Menurutnya, siswa SMK sangat membutuhkan proses belajar secara tatap muka, pembelajaran secara pratikum juga sangat dibutuhkan. Karena itu ia berharap ada solusi agar lulusan SMK tetap memiliki kualitas dan kapasitas skill yang bisa diterima di dunia kerja.

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Gubernur Sumbar tinjau vaksinasi ketiga untuk tenaga kesehatan di RSUD M.Natsir

Gubernur Sumbar tinjau vaksinasi ketiga untuk tenaga kesehatan di RSUD M.Natsir

Info Positif On Selasa, Agustus 24, 2021

Gubernur Sumbar tinjau vaksinasi ketiga untuk tenaga kesehatan di RSUD M.Natsir

INFONUSANTARA.NET -- Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi meninjau pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga bagi tenaga kesehatan di RSUD M. Natsir di Kota Solok agar lebih imun terhadap COVID-19 sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga dengan baik.

"Tenaga kesehatan adalah ujung tombak dalam penanganan COVID-19 karena itu sangat penting diperhatikan keselamatannya saat memberikan pelayanan kesehatan sehingga diberikan vaksinasi dosis ketiga," katanya di RSUD M.Natsir Solok, Selasa, (24/8/2021). 

Gubernur mengatakan tanpa peran dari tenaga kesehatan mustahil badai pandemi bisa dilalui karena itu pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan vaksinasi dosis ketiga khusus untuk tenaga kesehatan.

"Apabila banyak tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 maka otomatis pelayanan kepada masyarakat akan terganggu kita tentu tidak ingin hal seperti ini terjadi," ujarnya.

Pada saat yang sama Gubernur Sumbar juga membuka secara resmi Bakti Sosial Vaksinasi untuk siswa oleh IASMA 1 Bukittinggi secara Virtual dari Solok.

"Kita mengapresiasi vaksinasi bagi siswa yang diinisiasi oleh kelompok masyarakat, organisasi hingga alumni karena akan mempercepat peningkatan cakupan vaksinasi di Sumbar," katanya.

Dengan kegiatan dan upaya yang dilakukan setiap hari diharapkan dukungan vaksin dari Kementerian Kesehatan juga berjalan lancar sehingga proses yang berjalan terus dimaksimalkan.

"Kita sudah diperintahkan oleh Presiden untuk segera menghabiskan vaksin yang dikirim ke daerah. Jika kurang, bisa ditambah lagi. Dukungan ini diharapkan bisa mempercepat tercapainya kekebalan komunal di Sumbar," kata Mahyeldi.

Meski demikian ia mengingatkan gencarnya vaksinasi bukan alasan untuk menurunkan disiplin penerapan protokol kesehatan karena dengan penanganan yang lebih baik di hulu dengan prokes, akan lebih memudahkan penanganan di hilir yaitu dalam hal pengobatan.

Ikut dalam acara itu perwakilan Dinas Kesehatan, Dirut RS. M. Natsir serta jajaran

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga serta Sekretaris Dinas Perhubungan Sumatera Barat.

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Polres Dharmasraya Musnahkan Barang Bukti 4 Kg Sabu, Pelaku Masih Berstatus DPO

Polres Dharmasraya Musnahkan Barang Bukti 4 Kg Sabu, Pelaku Masih Berstatus DPO

Info Positif On Selasa, Agustus 24, 2021

 

INFONUSANTARA.NET -- Empat Kilogram narkotika jenis sabu di temukan dalam jok sepeda motor jenis N Max di jalan Lintas Sumatera, depan SPBU Gunung Medan Kecamtan Sitiung Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat oleh anggota Satuan lalu lintas Polres Dharmasraya, sedang melaksanakan Commander Wish (pengaturan lalu lintas).

Karena pengendara kendaraan sepeda motor jenis N Max melanggar Peraturan lalu lintas,tidak memiliki SIM dan STNK.Sepeda motor tersebut di amankan anggota Satuan lalu lintas Polres Dharmasraya pada hari 31 Juli 2021 lalu.

Pada hari Senin (23/08/2021) Barang Bukti 4 kliogram sabu itu dilakukan pemusnahan oleh pihak Polres Dharmasraya dengan melakukan jumpa Pres tentang penemuan barang bukti sabu tersebut yang dihadiri oleh Ketua DPRD Dharmasraya Pariyanto, Bupati Dharmasraya diwakili Sekda H Adlisman Dandim 0310/SSD Letkol Inf Endik Hendra Sandi, Ketua DPRD Pariyanto, serta Forkopimda lainnya. 

Kapolres Dharmasraya AKBP Anggun Cahyono dalam jumpa pres itu mengatakan, anggota Polres Dharmasraya khusus anggota Satuan Lalu Lintas telah menemukan 4 Klirogram narkotika jenis sabu dalam jok sepeda motor jenis N Max nomor polisi BH 4512 FWE.

Kronologis singkat kejadian ; pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2021 lalu sekira pukul 07.00 WIB, anggota Satlantas Polres Dharmasraya Aipda Suharino Ersyad,SH dan  Bripka Teguh Yona Permana sedang melaksanakan Commander Wish (pengaturan lalu lintas) di Jalan Lintas Sumatera depan SPBU Gunung Medan Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya.

Pada saat tersebut melintas sepeda motor merk Yamaha N MAX dengan nopol terpasang BH 4512 FWE,langsung petugas Satlantas Polres Dharmasraya tersebut menghentikan kendaraan tersebut. Dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan kendaraan, karena pengendera kendaraan tersebut tidak memiliki SIM dan STNK kemudian anggota kami tersebut melakukan seperti biasa,bagi pengendara kendaraan tidak memilki SIM dan STNK,kendaraannya di amankan di Polres Dharmasraya.

Kemudian pengendara langsung meninggalkan petugas Satlantas Polres Dharmasraya. Kemudian anggota Satlantas melanjutkan kegiatannya dan membawa Barang Bukti Sepeda Motor merk Yamaha N MAX dengan nopol terpasang BH 4512 FWE, tersebut ke Mapolres Dharmasraya untuk di amankan seperti biasa.

Pada malam hari sekitar jam 20:00 WIB pada hari Kamis malam tanggal 30 Juli 2021 lalu,dimana saat itu anggota kami mendapat informasi dengan adanya satu unit kendaraan sepeda motor ada memiliki narkoba dengan jenis kendaraan dan nomor polisi yang sama. 

"Dengan informasi tersebut anggota Satlantas dan Satnorkoba Polres Dharmasraya dan Satnarkoba Polres Sijunjung melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap kendaraan tersebut. Ternyata memang benar dalam jok kendaraan tersebut terdapat tas ransel yang berisikan 4 kilogram narkotika golongan 1 jenis Sabu," ungkap Kapolres Anggun Cahyono .

Dengan ditemukan Barang Bukti tersebut anggota kami dari Satnarkoba melakukan penyilidikan atas temuan narkoba tersebut. Kemudian dari hasil surat tilang tersebut, identitas pengendara mengaku berinisial RY yang beralamat Kabupaten Muaro Bungo Jambi.

Selanjutnya kami berkerja sama dengan anggota Satnarkoba Polres Bungo untuk mencari pelaku dam hingga saat ini pelaku atau pengendara Sepeda Motor merk Yamaha N MAX tersebut masih dalam pencarian. 

"Sedangkan kendaraan Sepeda Motor merk Yamaha N MAX ini dari hasil rangka mesinya berasal dari Kabupaten  Bekasi Polda Metro Jaya dan kami hingga saat ini masih kordinasi dengan Anggota Sat Polres Metro Bekasi, " jelasnya.

"Hingga saat ini kasusnya masih dalam pengembangan kasus dan pelaku atau pengendara Sepeda Motor merk Yamaha N MAX tersebut yang membawa 4 kilogaram sabu saat ini dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO). Kasus narkoba dan pada hari ini barang bukti 4 Kilogram sabu kita musnakan, "tegas Kapolres Dharmasraya AKBP Anggun Cahyono.

Laporan: MsX

Gubernur Mahyeldi Kukuhkan Kepala BPKP Sumbar

Gubernur Mahyeldi Kukuhkan Kepala BPKP Sumbar

Info Positif On Senin, Agustus 23, 2021

 

INFONUSANTARA.NET -- Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengukuhkan Dra. Dessy Adin, CA, MM , MSi sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  (BPKP)  Provinsi Sumbar menggantikan pejabat lama Ihsan Fuadi di Auditorium Gubernuran, Senin, (23/8/2021).

"Kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian Kepala BPKP sebelumnya Ihsan Fuadi dan mengucapkan selamat datang kepada pejabat yang baru," katanya saat memberikan sambutan.

Gubernur menilai pergeseran dalam sebuah lembaga adalan  hal yang lumrah untuk memperluas wawasan dan pengetahuan keterampilan di bidang kepemimpinan manajemen maupun pengembangan karir. 

Ia mengajak jajaran Pemprov Sumbar dan kabupaten/kota di provinsi itu tetap bisa bersinergi dengan BPKP untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. 

Gubernur mengatakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumbar sebagai aparat pengawasan internal pemerintah dapat membantu dalam memperbaiki pengelolaan keuangan dan peningkatan akuntabilitas BUMD dan BUMNag, peningkatan peran dan kinerja BUMD, penyelesaian permasalahan aset daerah, pengembangan kapabilitas APIM bagi bagi inspektorat daerah dan berbagai isu strategis lainnya.

Saat pandemi COVID-19, pemerintah daerah dituntut agar bertindak cepat untuk mengatasi persoalan dan kekurangan dalam penanganan. Untuk itu perlu didukung dengan akuntabilitas yang baik sehingga dibutuhkan pula dukungan BPKP.

Sementara itu Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari berharap pemerintah daerah bisa terus menjalin komunikasi yang intens dengan Kepala BPKP Sumbar yang baru.

Ia mengatakan BPKP sesuai PP Nomor 60 tahun 2008 tenang Sistem Pengendalian Intern dan Perpres Nomor 192 tahun 2014 tentang BPKP bertujuan untuk menfasilitasi pemerintah daerah dalam membangun sistem tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan tata peraturan yang berlaku serta efisien efektif dan transparan.

BPKP juga memiliki banyak peran dalam mewujudkan good governance dan clean government seperti dengan meningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah yang bertujuan untuk membangun sistem peringatan dini, meningkatkan keekonomisan, efisiensi dan efektivitas dan memberikan solusi atas permasalahan di setiap lingkungan pemerintahan.

BPKP juga memberikan "insurance" dan "consulting" di berbagai bidang salah satunya dalam optimalisasi pendapatan daerah.

"Kami berharap sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP bisa terjalin semakin erat," ujarnya.

Ikut hadir dalam acara itu Forkopimda Sumbar, organisasi vertikal, Rektor UNP dan UIN Imam Bonjol dan Kepala Biro Adpim Sumbar.

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

KSPI Klaim Akan Unjuk Rasa Serentak Rabu Depan di 1.000 Pabrik Kawal UU Ciptaker

KSPI Klaim Akan Unjuk Rasa Serentak Rabu Depan di 1.000 Pabrik Kawal UU Ciptaker

Info Positif On Senin, Agustus 23, 2021

 

Presiden KSPI Said Iqbal.(ist)

INFONUSANTARA.NET - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan bakal menggelar unjuk rasa serentak di 1.000 pabrik untuk mengawal lanjutan sidang uji formil Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan aksi akan melibatkan puluhan ribu buruh di 24 provinsi, pada Rabu (25/8) mendatang. Aksi di halaman pabrik mulai pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WIB, bersamaan dengan lanjutan sidang uji formil UU Ciptaker di Mahkamah Konstitusi.

"Dalam aksi ini para buruh akan mengibarkan bendera merah putih beserta spanduk tuntutan di halaman pabrik masing-masing," ujar Said dalam konferensi pers, sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia, Senin (23/8).

Unjuk rasa pada Rabu nanti mengusung empat tuntutan. Pertama, menuntut MK untuk mengabulkan uji formil terhadap Omnibus Law Cipta Kerja.

Kedua, serikat buruh meminta agar pemerintah segera menurunkan angka penularan Covid-19 serta meningkatkan program vaksinasi kepada kelompok pekerja. Ketiga, meminta pemerintah mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

"Terakhir, buruh minta pemerintah menerapkan kembali upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 2021," kata Said.

KSPI, lanjut Said, tak akan menggelar unjuk rasa di gedung pemerintahan seperti Istana Negara, gedung DPR RI, kantor Mahkamah Konstitusi, maupun kantor gubernur, wali kota atau bupati.

Ia menyatakan aksi hanya dilakukan di lingkungan perusahaan dan di depan kantor-kantor serikat pekerja dengan jumlah massa yang terbatas.

"Di tiap-tiap perusahaan hanya diikuti 30-50 orang buruh dengan menerapkan protokol kesehatan. Menjaga jarak, menggunakan masker, dan hand sanitizer," tuturnya.

Kendati demikian, Said mengatakan tidak menutup kemungkinan aksi ini akan berubah menjadi mogok nasional jika keputusan keputusan MK terkait judicial review UU Ciptaker tak sesuai harapan.

"Instruksi mogok nasional kedua ini akan dikeluarkan dengan mengikuti standar protokol kesehatan dan UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Termasuk sesuai dengan UU No 21 Tahun 2000 menyebutkan bahwa serikat pekerja berfungsi sebagai pelaksana dan penanggung jawab pemogokan," jelasnya

"Sebelum mencapai itu kami akan terus menempuh jalur hukum yaitu uji formil dan nanti uji materiil UU Ciptaker. Aksi pada tanggal 25 Agustus nanti sebagai pemanasan menjelang mogok nasional," katanya.

Undhari Laksanakan Tradisi Kegiatan Penyambutan Sekaligus Penyerahan Mahasiswa Baru

Undhari Laksanakan Tradisi Kegiatan Penyambutan Sekaligus Penyerahan Mahasiswa Baru

Info Positif On Senin, Agustus 23, 2021

INFONUSANTARA.NET - Universitas Dharmasraya Indonesia (Undhari) melaksanakan kegiatan penyambutan mahasiswa baru beserta orang tua dan atau wali mahasiswa dari berbagai daerah.

Penyambutan mahasiswa baru tahun akademik 2021/2022 ini adalah kegiatan khusus dan menjadi tradisi di kampus Undhari. Di awali dengan makan siang yang disediakan pihak kampus, penyambutan sekaligus penyerahan mahasiswa baru dari orang tua kepada pembina asrama kampus ini dilaksanakan di Masjid Amanah kampus Undhari, pada Sabtu (21/8/2021) lalu.

Wakil Rektor II Undhari Dr. Amar Salahuddin, M.Pd.saat di temui awak media pada senin (23/08) di kampus Undhari Dharmasraya mengatakan, penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan secara bertahap pada 18-19 Agustus 2021 untuk mahasiswa domisili Dharmasraya, dan pada tanggal 21 Agustus 2021 untuk mahasiswa dari luar Dharmasraya.

"Kegiatan penyambutan juga dibagi di empat titik yang terpencar, guna menghindari terjadinya kerumunan dan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat," kata Amar Salahuddin.

Penyambutan dan serah terima mahasiswa baru tersebut dihadiri secara langsung oleh Pembina Yayasan Amanah Ampang Kuranji Dra. Hj. Elviana, M.Si., Rektor Universitas Dharmas Indonesia, Dr. Gunawan Ali, M.Kom., Wakil Rektor II Dr. Amar Salahuddin, M.Pd., Wakil Rektor III Bapak Moh. Rosyid Mahmudi, M.Si., para Dekan, Kaprodi, dosen,  Presiden Mahasiswa Undhari, Zulfadli, pengurus BEM, UKM, Hima, pengurus Asrama, dan orang tua dan wali mahasiswa.

Hal senada juga di sampaikan oleh,Rektor Undhari Dr. Gunawan Ali, M.Kom.mengatakan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyukseskan kegiatan tersebut. "Terima kasih kepada BEM dan seluruh Ormawa Undhari yang telah membantu menyukseskan kegiatan penyambutan sekaligus penyerahan mahasiswa baru Undhari.

Saya juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru Undhari tahun akademik 2021/2022, tak lupa pula ucapan terima kasih kami kepada bapak ibu orang tua dan wali mahasiswa yang telah mempercayakan pendidikan putra putrinya kepada Undhari," tutur Gunawan.

Sementara itu di tempat yang sama Pembina Yayasan Amanah Ampang Kuranji Dra. Hj. Elviana,M.Si. juga mengungkapkan bagaimana komitmen Undhari dalam memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswanya.

"Undhari kampus yang mampu memadukan antara kuliah daring dengan tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan sejak Juli 2020 dengan adanya asrama dan pemberlakuan sig kegiatan perkuliahan. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu merasa was-was selama mahasiswa melakukan perkuliahan. Perkuliahan tetap dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan. Dengan jumlah mahasiswa yang 2 kali lebih banyak dari tahun sebelumnya, kami berharap semoga mahasiswa baru ini bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan dengan baik dan bisa lulus tepat waktu,"ungkap Elviana. 

Ditambahkan Pembina Yayasan Amanah Ampang Kuranji Dra. Hj. Elviana,M.Si.juga mengungkapkan harapannya untuk mahasiswa baru Undhari."Undhari adalah kampus yang peduli dengan mahasiswanya, dengan adanya asrama mahasiswa, mahasiswa akan mencoba untuk keluar dari zona nyaman dan belajar bagaimana berdapatasi dengan lingkungan sekitar, penanaman dan pembinaan karakter, menghadapi tantangan kehidupan, sehingga dengan cara tersebut mahasiswa Undhari bisa menjadi lulusan yang tangguh dan memiliki semangat dan daya juang yang tinggi," tambah Elviana.

Setelah acara penyambutan sekaligus penyerahan mahasiswa baru dari orang tua kepada pihak kampus ini, kegiatan selanjutnya adalah Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Undhari. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 23 - 24 Agustus 2021. PKKMB akan dilaksanakan dengan cara terpisah dan dibagi berdasarkan fakultas masing-masing, tanpa adanya ospek yang memberatkan mahasiswa baru.

Laporan: MsX

Melanggar Norma Toleransi,Menteri Agama Yaqut Minta Polisi Segera Menindak Muhammad Kace

Melanggar Norma Toleransi,Menteri Agama Yaqut Minta Polisi Segera Menindak Muhammad Kace

Info Positif On Senin, Agustus 23, 2021

 

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Quomas

INFONUSANTARA.NET -- Dugaan penistaan agama dilakukan oleh YouTuber Muhammad Kace. Desakan kencang agar Kace ditangkap pun mengemuka lantaran dianggap aksinya tidak bisa ditolerir lagi. 

Dugaan penistaan agama yang dilakukan Muhammad Kace sempat datang dari Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Abdul Muiz Ali. Ia mengecam isi video YouTube milik kace yang dinilai masuk unsur penistaan agama.

"Beredarnya video M Kace melalui kanal YouTube telah nyata-nyata menistakan agama Islam. Selain M Kace, ada beberapa orang teman obrolannya juga menistakan agama Islam," kata pengurus Lembaga Dakwah PBNU yang juga Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Abdul Muiz Ali dalam keterangannya, seperti dikutip dari batamnews.co.id.

Di antara ucapan Muhammad Kace yang dipersoalkan adalah dia menyebut kitab kuning yang diajarkan di pondok pesantren menyesatkan dan menimbulkan paham radikal. Selain itu, dia menyebut ajaran Islam dan Nabi Muhammad SAW tidak benar sehingga harus ditinggalkan.

"Karena memang Muhammad Bin Abdullah ini pengikut jin," ujarnya dalam tayangan di akun YouTube Muhammad Kace berjudul 'Kitab Kuning Membingungkan' yang diunggah pada 19 Agustus 2021.

Kace juga menyebut "Muhammad ini dekat dengan jin, Muhammad ini dikerumuni jin, Muhammad ini tidak ada ayatnya dekat dengan Allah."

Setelah mendapat kecaman, Muhammad Kace pun muncul membela diri. Dia menyampaikan pembelaannya itu melalui live YouTube. Namun desakan agar M Kace ditangkap pun terus berembus.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Quomas menyebut penyataan YouTuber Muhammad Kace melanggar norma-norma toleransi dan keyakinan agama Islam. Yaqut meminta pihak kepolisian segera menindak Muhammad Kace.

"Ini sudah berlebihan dan melanggar norma-norma toleransi. Pihak Kepolisian baiknya melakukan tindakan. Bukan hanya toleransi (yang dilanggar), tapi juga keyakinan agama (Islam)," kata Yaqut kepada wartawan, Sabtu (21/8/2021).

Yaqut mengatakan ujaran Muhammad Kace itu membuat banyak pihak tersinggung. Salah satunya penyataan mengenai perintah salat.

"Ada ujaran yang bisa membuat banyak pihak tersinggung, antara lain, salat dalam Islam itu bukan perintah Tuhan, tapi ajarannya Syekh Nawawi Albantani," jelasnya.

Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai isi ceramah YouTuber Muhammad Kace memenuhi unsur ujaran kebencian (hate speech). Oleh sebab itu, PBNU mendesak polisi menindak Muhammad Kace.

"Sehubungan dengan beredarnya pernyataan dari seorang yang bernama Muhammad Kace yang dalam pandangan kami pernyataannya ini telah memenuhi unsur hate speech ataupun ujaran kebencian terhadap suatu agama, maka kami menyampaikan kami mengecam keras pernyataan keras dari Muhammad Kace karena ini dapat memanggung kerukunan umat beragama yang telah dibangun selama ini yang luar biasa indahnya," kata Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini kepada wartawan, Sabtu (21/8).

Helmy mendesak agar polisi melakukan tindakan hukum kepada Muhammad Kace. Dia juga meminta agar Muhammad Kace dikenai hukuman yang adil atas perkataannya.

"Yang kedua mendesak kepada aparat keamanan, kepada kepolisian untuk mengusut tuntas penegakan hukum dan perundang-undangan secara adil atas kasus saudara Muhammad Kace ini," jelasnya.

Adapun PP Muhammadiyah menyebut konten YouTube Muhammad Kace sangat kacau dan menyesatkan. Muhammadiyah mendorong pihak kepolisian menangkap dan meminta klarifikasi kepada Muhammad Kace.

"Pandangan dan isi ceramah Muhammad Kace sangat kacau, tidak sesuai logika, dan menyesatkan. Terkesan yang bersangkutan nampaknya hanya sekedar mencari sensasi dan popularitas untuk sekadar mengais materi," kata Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti kepada wartawan, Sabtu (21/8/2021).

Abdul Mu'ti mendorong polisi agar menangkap Muhammad Kace untuk meminta klarifikasi. Dia juga mendorong agar kondisi kejiwaan Muhammad Kace diperiksa.

"Masyarakat tidak usah terpengaruh dengan pandangan dan isi ceramahnya. Aparatur keamanan dapat menangkap dan memeriksa yang bersangkutan. Pemeriksaan dilakukan terkait motivasi dan kondisi kejiwaannya," sebut Mu'ti.

Source: Suara