Bebek untuk Jokowi Gagal Diserahakan Dalam Demo Buruh di Depan Istana

Bebek untuk Jokowi Gagal Diserahakan Dalam Demo Buruh di Depan Istana

Info Positif On Kamis, Oktober 15, 2020

Massa buruh gagal menyerahkan bebek kepada Presiden Joko Widodo dalam aksi tolak Omnibus Law Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Rabu (14/10). (CNN Indonesia/Yogi Anugrah)

Infonisantara.net -- Dua serikat buruh, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) dan Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (FSPASI) yang melakukan aksi menolak Omnibus Law Cipta Kerja di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, membubarkan diri. Mereka tak diizinkan aparat kepolisian menuju depan Istana Negara, Jakarta.

Dilansir dari pantauan CNNIndonesia.com, Rabu (14/10), massa beberapa kali meminta kepada aparat keamanan untuk mengizinkan melakukan aksi di depan Istana. Mereka ingin menyerahkan langsung tiga ekor bebek yang mereka bawa kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bebek tersebut merupakan sindiran terhadap Jokowi yang justru melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah saat demo digelar elemen buruh, mahasiswa, dan pelajar pada 8 Oktober lalu.

Jokowi saat itu meninjau food estate atau lumbung pangan di Kabupaten Pulang Pisau. Di lokasi food estate, Jokowi meninjau penanaman padi, keramba ikan, dan peternakan bebek di Kecamatan Pandhi Batu.

Setelah melakukan orasi terkait penolakan Omnibus Law Cipta Kerja, massa membubarkan diri perlahan. Mereka berjalan meninggalkan lokasi menuju Jalan Medan Merdeka Selatan.

Massa buruh kembali berjalan kaki dan beberapa lainnya menaiki dua mobil komando saat meninggalkan lokasi. Belasan anggota polisi mengawal kepulangan massa dengan memakai sepeda motor.

Usai massa bubar, petugas kebersihan langsung mendatangi lokasi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda. Petugas membersihkan sampah yang ditinggalkan pedemo.

Sementara itu, lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan terpantau lancar ketika massa bubar. Tidak terlihat ada kemacetan seperti awal ketika massa melakukan longmarch menuju kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat.

Aksi dua elemen buruh hari ini melanjutkan gelombang protes masyarakat yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja sejak 6 Oktober lalu. Aksi turun ke jalan dilakukan di sejumlah daerah, mulai Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Makassar.

Aksi Nyata Kucurkan BLT ke Sumbar, Andre: Kami Tak Ingin Hanya Ngoceh di Medsos

Aksi Nyata Kucurkan BLT ke Sumbar, Andre: Kami Tak Ingin Hanya Ngoceh di Medsos

Info Positif On Rabu, Oktober 14, 2020

Anggota DPR RI Dapil Sumbar 1
Andre Rosiade(ist)

"Kami tidak ingin hanya ngoceh di twitter, tapi tak mampu menunjukkan aksi nyata. Kami ingin kerja di Senayan, dan juga di Dapil," kata Andre Rosiade

Infonusantara.net -- Tim DPD Partai Gerindra Sumatera Barat memberikan bantuan berupa sembako dan uang tunai. Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade punya pesan khusus.

Tim Gerindra Sumbar pada pekan ini, memberikan bantuan untuk warga di Pauh, Kota Padang. Di sana, ada seorang nenek yang harus menanggung beban empat cucunya, setelah anak dan menantunya meninggal beberapa waktu lalu.

Masih di Kota Padang, tepatnya di Pegambiran, Lubukbegalung, Andre meminta tim menyerahkan bantuan untuk Historis (42), seorang pedagang jengkol di Pasar Raya Padang yang kesulitan. Bahkan, dia kerap tak makan sehari sampai dua hari bersama istri dan satu anak mereka. Dua anak lainnya sudah dirawat oleh adik iparnya di Kupang, NTT.

Di Padang Sarai, Kototangah, Padang, tim menyerahkan bantuan untuk istri buruh yang pendarahan hebat setelah melahirkan. Sang suami, Riski (29), harus menanggung utang belasan juta karena tidak punya BPJS. Anak kedua mereka lahir selamat melalui operasi, sang istri juga sudah mulai pulih.

"Kami melihat dan menerima banyak laporan keluarga-keluarga yang terdampak Covid-19 di Kota Padang dan Kabupaten/Kota lain di Sumbar. Karena itu, tim ini terus diminta berjalan tiada henti sejak tujuh bulan terakhir. Alhamdulillah, bisa bermanfaat untuk masyarakat," kata Andre dalam keterangan tertulisnya.

Pria yang juta merupakan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ini menyebutkan, saat ini, masyarakat membutuhkan aksi nyata dari para wakilnya di legislatif dan eksekutif. Aksi ini, lanjut Andre, adalah bagian dari cara Partai Gerindra membalas budi kepada masyarakat yang memberikan kepercayaan penuh pada Pileg 2019 lalu.

"Kami bersama tim akan terus bergerak, sesuai instruksi dari Ketua Umum Gerindra Pak Prabowo Subianto. Para wakil rakyat harus hadir di tengah-tengah masyarakat yang kesulitan dalam masa pandemi ini. Mohon doa dan dukungan masyarakat semua, terutama Sumbar agar kami bisa terus bekerja menjalankan amanah ini," kata ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.

Andre menyebut, sebagai anggota DPR dia telah bekerja keras sebaik mungkin di ruang rapat komisi sampai sidang paripurna. "Selain itu, kami juga turun ke masyarakat langsung saat reses atau kunjungan biasa. Tim terus bergerak di daerah pemilihan (Dapil) untuk membantu masyarakat," kata Andre Rosiade.

Andre tidak ingin menjadi anggota DPR yang dianggap malas, atau diam di kursi dewan. Namun malah banyak bicara di media sosial (medsos), seolah-olah bekerja untuk rakyat. "Kami tidak ingin hanya ngoceh di twitter, tapi tak mampu menunjukkan aksi nyata. Kami ingin kerja di Senayan, dan juga di Dapil," kata Andre Rosiade.

(detikNews)

SBY Minta Negara Sebut Dalang Kerusuhan Demo Omnibus Law

SBY Minta Negara Sebut Dalang Kerusuhan Demo Omnibus Law

Info Positif On Rabu, Oktober 14, 2020

 

Susilo Bambang Yudhoyono (ist)

"Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan negara bisa dianggap menebar hoaks jika tak mengungkap siapa dalang kerusuhan demo omnibus law.

Infonusantara.net -- Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta negara menyebut dalang yang menggerakkan, menunggangi, hingga membiayai aksi unjuk rasa tolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang berakhir ricuh di sejumlah daerah, termasuk Jakarta.

Menurut SBY, jika tidak mengungkap siapa dalang kerusuhan, nanti negara dianggap menyebar berita bohong alias hoaks.

"Lebih bagus kalau memang menggerakkan, menunggangi, membiayai itu oleh negara dianggap kejahatan, melanggar hukum, dan hukum harus ditegakkan lebih baik disebutkan. Kalau tidak, nanti dikira negaranya dianggap melakukan hoaks," kata SBY lewat akun Youtube pribadinya, Senin (12/10).

SBY mengaku tak yakin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Badan Intelijen Negara (BIN) menuduh dirinya sebagai dalang yang menggerakan, menunggangi, dan membiayai aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Ciptaker tersebut.

"Hubungan saya dengan Airlangga selama ini baik, dengan Luhut juga baik, dengan BIN juga enggak ada masalah. Saya enggak yakin BIN anggap saya sebagai musuh negara," ujarnya.

Presiden ke-6 RI itu lantas meminta dalang yang diklaim menggerakkan, menunggangi, dan membiayai demonstrasi UU Ciptaker ditanya langsung kepada Airlangga, Luhut, dan BIN. Ia meyakini, Airlangga, Luhut, dan BIN mau mengungkap pihak yang disebut menunggangi aksi pada 8 Oktober lalu tersebut.

"Saya yakin beliau kalau ditanya pers, oleh rakyat mesti mau menjelaskan. Begitulah etika yang harus dimiliki siapapun yang sedang mengemban amanah memimpin negeri ini," katanya.

Mantan ketua umum Demokrat itu mengatakan dirinya tak pernah berpikir untuk menggerakkan, menunggangi, ataupun membiayai demonstrasi Omnibus Law Ciptaker andai kata dirinya memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Ia mengaku tak pernah berpikir untuk melakukan langkah yang tidak tepat seperti itu.

"Andai kata saya ini punya kemampuan menggerakkan massa begitu luas di Tanah Air kemarin, andai kata saya punya uang dan uangnya banyak dan menggerakkan aksi seperti itu, saya juga tidak punya niat. Tidak terpikir untuk lakukan sesuatu yang menurut saya tidak tepat saya lakukan," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menuding ada elite politik yang mendanai dan menjadi aktor intelektual di balik aksi demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja di sejumlah daerah Tanah Air. Pernyataan tersebut dilontarkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Sebetulnya, pemerintah tahu siapa yang demo itu, kami tahu siapa yang menggerakkan, siapa sponsornya, siapa yang membiayai. Pemerintah sudah tahu siapa tokoh-tokoh intelek dibalik penggerak demo," kata Airlangga di program Squawk Box CNBC Indonesia TV, Kamis (8/10)

(CNN Indonesia)

Polri Cek Unsur Pidana Klaim FPI soal Rizieq Pimpin Revolusi

Polri Cek Unsur Pidana Klaim FPI soal Rizieq Pimpin Revolusi

Info Positif On Rabu, Oktober 14, 2020

Imam besar FPI Rizieq Shihab. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Infonusantara.net -- Mabes Polri menyatakan bakal mempelajari pernyataan dari Front Pembela Islam (FPI) yang mengklaim Rizieq Shihab akan kembali ke Indonesia untuk memimpin revolusi.

Tindak lanjut oleh kepolisian dilakukan guna mencari tahu unsur pelanggaran pidana dalam pernyataan tersebut.

"Iya, nanti akan kami pelajari," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (14/10).

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan menyerahkan sepenuhnya kepada polisi untuk memeriksa pernyataan FPI soal Rizieq memimpin revolusi.

Menurut dia, penegak hukum memiliki kewenangan untuk menafsirkan upaya yang diwacanakan itu.

"Apakah memenuhi unsur delik dalam pidana kan, kita serahkan kepada aparat penegak hukum saja," kata mantan Direktur Bidang Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf itu.

Pernyataan Rizieq bakal memimpin revolusi di Indonesia, dikeluarkan FPI dalam keterangan resmi, Selasa (13/10). 

"Insya Allah, IB-HRS akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi selamatkan NKRI. Allahu Akbar !!!" demikian tertulis dalam rilis.

Dalam klaimnya, FPI menyatakan bahwa Imam besar organisasi tersebut telah diperbolehkan pulang ke Indonesia setelah Pemerintah Arab Saudi mencabut cekalnya. 

Di sisi lain Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel membantah klaim FPI. Dia mengatakan bahwa Rizieq belum dapat keluar dari Saudi.

"Di portal imigrasi (status Rizieq) masih blink merah. Jadi kalo WNA (Warga Negara Asing) di Saudi masih blink merah (artinya) belum bisa keluar," kata dia dilansir dari CNNIndonesia.com.

KAMI: Polri Tak Mencerminkan Fungsi sebagai Pelindung Rakyat

KAMI: Polri Tak Mencerminkan Fungsi sebagai Pelindung Rakyat

Info Positif On Rabu, Oktober 14, 2020

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo bersama simpatisan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (7/9). (CNN Indonesia/Huyogo)

Infonusantara.net -- Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyesalkan penangkapan sejumlah tokoh oleh kepolisian di tengah gelombang penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

 

KAMI menilai aksi penangkapan tokoh-tokoh itu sebagai bentuk tindakan represif institusi Polri. Hal tersebut disampaikan KAMI dalam pernyataan tertulis, Rabu (14/10). 

Pernyataan resmi itu ditandatangani Presidium KAMI Gatot Nurmantyo, Rochmat Wahab, dan Din Syamsuddin.

"KAMI menyesalkan dan memprotes penangkapan tersebut sebagai tindakan represif dan tidak mencerminkan fungsi Polri sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat," bunyi pernyataan tertulis KAMI yang diterima CNNIndonesia.com. 

Untuk diketahui, setidaknya delapan aktivis KAMI di Jakarta dan Medan ditangkap seiring demonstrasi penolakan omnibus law UU Cipta Kerja di sejumlah daerah. Empat orang ditangkap di Medan, Sumatera Utara, dan empat lainnya ditangkap di Jakarta. 

Mereka yang ditangkap di Medan yakni Juliana, Devi, Wahyu Rasari Putri, dan Khairi Amri. Nama terakhir merupakan Ketua KAMI Medan.

Kemudian, empat orang yang ditangkap di Jakarta antara lain, Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Kingkin Anida. Anton, Syahganda dan Jumhur merupakan petinggi KAMI. 

Anton adalah deklarator, sementara Syahganda dan Jumhur merupakan Komite Eksekutif. 

KAMI menyatakan penangkapan mereka, khususnya Syahganda dinilai tidak lazim dan menyalahi prosedur. Mereka menganggap penangkapan tokoh-tokoh KAMI patut diyakini mengandung tujuan politis, dengan menggunakan instrumen hukum. 

Tidak hanya itu, KAMI juga menilai keterangan pers yang disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono kemarin tidak sesuai fakta.

KAMI menilai, konferensi pers tersebut mengandung nuansa pembentukan opini publik. Selain itu, konferensi pers tersebut juga menggeneralisasi dengan mengaitkan lembaga secara tendensius, serta bersifat prematur, yaitu mengungkapkan kesimpulan dari proses pemeriksaan yang masih berlangsung. 

KAMI juga menduga ponsel beberapa tokoh KAMI diretas atau dikendalikan oleh pihak tertentu, sehingga besar kemungkinan disadap atau dikloning. 

Menurut KAMI, hal tersebut sering dialami oleh para aktivis yang kritis terhadap penguasa. "Termasuk oleh beberapa Tokoh KAMI. Sebagai akibatnya, bukti percakapan yang ada sering bersifat artifisial dan absurd," demikian kutipan paparan dari rilis KAMI. 

 

Atas dasar itu, KAMI pun meminta agar Polri untuk segera membebaskan para tokohnya dari tuduhan yang dikaitkan dengan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). KAMI menilai banyak pasal karet dalam undang-undang tersebut. 

"KAMI meminta Polri membebaskan para tokoh KAMI dari tuduhan dikaitkan dengan penerapan UU ITE yang banyak mengandung 'pasal-pasal karet' dan patut dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi dan konstitusi yang memberi kebebasan berbicara dan berpendapat kepada rakyat warga negara," bunyi pernyataan tersebut. 

Sebelumnya, Polri menyebut delapan orang yang juga diketahui aktivis KAMI itu ditangkap di Medan dan Jakarta terkait unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja.Lima orang di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka penghasutan dan hoaks serta ditahan. 

Lima orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan itu dijerat dengan Pasal 45 A ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait penyebaran informasi yang memicu kebencian dan permusuhan terhadap kelompok tertentu. Ancamannya 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. 

 (CNN Indonesia)

Sepak Terjang Syahganda, Petinggi KAMI Sebelum Dibekuk Polisi

Sepak Terjang Syahganda, Petinggi KAMI Sebelum Dibekuk Polisi

Info Positif On Rabu, Oktober 14, 2020

 

Anggota Komite Eksekutif KAMI Syahganda Nainggolan. (Detikcom/Ari Saputra)

Infonusantara.net - Anggota Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan ditangkap penyidik Direktorat Siber Bareskrim Polri, Selasa (13/10) pukul 04.00 WIB kemarin.

Mabes Polri menyatakan penangkapan terkait dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dilakukan Syahganda.

Polisi juga telah meringkus setidaknya delapan orang yang terafiliasi dengan KAMI. Penangkapan itu pun ditengarai terkait protes keras atas pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang juga digencarkan aktivis KAMI.

Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, sebelum jadi petinggi KAMI, Syahganda bukanlah sosok asing dengan dunia pergerakan hingga perpolitikan di Indonesia.

Mengutip dari berbagai sumber, Menilik awal petualangan politiknya, ia tercatat sebagai aktivis mahasiswa sejak mengenyam pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada dekade 1980-an.

Semasa kuliahnya ia pernah divonis bui selama 10 bulan karena turut menjadi demonstran yang vokal menentang pemerintahan Orde Baru kala itu.

Pihak kampus pun akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan Syahganda. Dia lalu melanjutkan pendidikan di FISIP Universitas Indonesia.

Di dunia politik, karier Syahganda diketahui berawal dari pembentukan organisasi kemasyarakatan (ormas) Daulat Rakyat yang lalu berubah jadi partai politik pascareformasi 1998.

Parpol peserta pemilu legislatif 1999 tersebut kala itu tersebut menyokong Adi Sasono sebagai bakal calon presiden. Adi adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah era Presiden kedua RI, BJ Habibie.

Lepas dari Daulat Rakyat, Syahganda terekam membentuk Partai Merdeka bersama Adi Sasono. Partai itu menjadi salah satu peserta dalam pemilu 2004, di mana kala itu Syahganda pun menjadi calon legislatif untuk dapil Tangerang. Kala itu, ia tak berhasil masuk DPR.

Syahganda diketahui kembali maju dalam pemilu legislatif 2009 sebagai kader Golkar, namun gagal terpilih dari Dapil Bogor. Pada 2010 lalu, Syahganda diketahui membentuk lembaga konsultan politik bernama Sabang Merauke Circle (SMC).

Tahun 2010, Syahganda bersama eks aktivis ITB era '80-an mendirikan lembaga kajian kebijakan publik dengan tajuk Sabang Merauke Circle (SMC), ia pun didapuk sebagai pimpinan SMC.

Dalam masa kepemimpinan Presiden Jokowi pun Syahganda turut hadir memberikan berbagai kritik. Di tengah pandemi ini, Syahganda mengkritik penanganan pandemi virus corona di tangan Jokowi.

Saat itu Jokowi dengan tegas meminta pemerintah daerah untuk berkoordinasi kepada pusat dalam memutuskan lockdown wilayah, namun menurut Syahganda langkah itu tak perlu dilakukan sebab Indonesia tengah berada dalam situasi darurat.

Selain itu, Syahganda juga vokal menyuarakan penolakan terhadap rencana pemerintah Jokowi dalam mengesahkan omnibus law.

Kuasa hukum anggota KAMI yang telah ditangkapi polisi, Ahmad Yani, mengungkapkan Syahganda diringkus oleh aparat terkait dengan kicauan di media sosial.

Diketahui, Syahganda bersama dua petinggi KAMI yang lain, Anton Permana dan Jumhur Hidayat ditangkap oleh penyidik Direktorat Siber Bareskrim Polri.

"Kalau Pak Syahganda ditunjukkan waktu pemeriksaan awal itu ada Tweet-tweet-nya Pak Syahganda di akun Twitter-nya," kata Ahmad yang juga anggota Komite Eksekutif KAMI, di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (13/10).

Polri setidaknya telah meringkus delapan orang yang terafiliasi dengan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Mereka diduga melakukan penghasutan demi membuat kericuhan dalam demo penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Dari delapan orang itu, empat di antaranya ditangkap di Medan, Sumatera Utara. Sementara empat lainnya diringkus di Jakarta.

Mereka yang ditangkap di Medan yakni Juliana, Devi, Wahyu Rasari Putri dan Khairi Amri. Nama terakhir merupakan Ketua KAMI Medan.

Kemudian empat orang yang ditangkap di Jakarta antara lain, Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan Kingkin Anida.

Anton, Syahganda dan Jumhur merupakan petinggi Kami. Anton adalah deklarator, sementara Syahganda dan Jumhur merupakan Komite Eksekutif.

Hingga Selasa (13/10), penyidik sudah menetapkan lima tersangka berinisial KA, JG, NZ, WRP, dan KA. Semuanya ditahan oleh penyidik.

Kemudian untuk Syahganda, Jumhur, dan Anton hingga kemarin sore penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif. Nantinya, penyidik akan menentukan status hukum dari ketiga orang tersebut.

(CNN Indonesia)

Mahfud Md Jawab Andi Arief: Kami Tak Pernah Bilang SBY-AHY Dalang Unjuk Rasa

Mahfud Md Jawab Andi Arief: Kami Tak Pernah Bilang SBY-AHY Dalang Unjuk Rasa

Info Positif On Rabu, Oktober 14, 2020

Menko Polhukam Mahfud MD (CNN Indonesia)

Infonusantara.net -- Menko Polhukam, Mahfud Md, menegaskan pemerintah tidak pernah menuduh presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebagai dalang demo penolakan omnibus law yang berujung ricuh. Penegasan Mahfud ini untuk menjawab politikus Partai Demokrat, Andi Arief.

Awalnya, Andi Arief menulis cuitan yang ditujukan untuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Menko Polhukam Mahfud Md, dan BIN. Dia meminta penjelasan soal pihak yang dituduh menunggangi demo omnibus law.

"Pak Airlangga Hartarto, Pak Luhut Panjaitan dan Pak Prof @mohmahfudmd dan BIN, diminta Pak SBY untuk menjelaskan ke publik soal penunggang aksi Omnibus law jika ada. Agar pemerintah tidak dianggap membuat hoak ke masyarakat," tulis Andi Arief seperti dilihat pada Rabu (14/10/2020).

Ketua Bapillu Partai Demokrat ini kembali meminta klarifikasi dari pemerintah. "Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak @mohmahfudmd, Pak Airlangga, Pak Luhut dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda," tambahnya.

Cuitan Andi Arief ini lalu ditanggapi Mahfud Md di Twitter. Dia menegaskan pemerintah tidak pernah menuding SBY ataupun anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai dalang dari demo yang berujung ricuh pada 8 Oktober 2020.

"Klarifikasi macam apa yg diminta Mas @AndiArief__? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sbg dalang atau membiayai unras," cuit Mahfud Md.

Mahfud Md balik meminta Andi Arief menunjukkan kapan pemerintah menuding SBY mendalangi demo. Menurutnya, tudingan-tudingan itu hanya muncul di media sosial.

"Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos2 yg tak jelas," ungkap Mahfud.

Sebelumnya diberitakan, SBY angkat bicara soal sejumlah tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan demo omnibus law yang berakhir ricuh. SBY mengaku prihatin atas tuduhan dia sebagai dalang di balik demo ini.

"Ya nggak tahu saya, nggak tahu, apa barangkali nasib saya dibeginikan terus ya. Nggak tahu saya. Memang kalau saya ikuti ya kembali seperti yang saya alami pada tahun 2016 lalu saya dituduh difitnah menunggangi, menggerakkan, membiayai, sama dengan sekarang sebuah gerakan unjuk rasa besar waktu itu," kata SBY dalam video yang diunggah di akun YouTube resminya, Senin (12/10).

(detik.com)

FPI Sebut Rizieq Bakal Pimpin Revolusi Selamatkan Indonesia

FPI Sebut Rizieq Bakal Pimpin Revolusi Selamatkan Indonesia

Info Positif On Rabu, Oktober 14, 2020

 

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab

Infonusantara.net -- Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dikabarkan telah dibolehkan pulang ke Indonesia setelah melalui proses pencekalan oleh otoritas Pemerintah Arab Saudi.

Kabar kepulangan Rizieq juga diumumkan lewat rilis yang keluarkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FPI per hari ini, Selasa (13/10) dan dibenarkan Pengacara Rizieq, Sugito Atmo Pawiro.

Dalam keterangan di dalam rilis itu disebutkan, Rizieq telah siap memimpin revolusi untuk menyelamatkan Indonesia selepas pulang.

"In-sya Allah, IB-HRS akan segera pulang ke Indonesia utk memimpin revolusi selamatkan NKRI. Allahu Akbar !!!" demikian tertulis dalam rilis seperti dikutip CNNIndonesia.com, Selasa (13/10).

Sementara itu, Sugito belum dapat memastikan kapan Rizieq dipastikan bakal pulang ke Indonesia. Namun, pihaknya terus melakukan upaya agar Sang Imam Besar bisa pulang dalam waktu cepat.

Menurut dia, kepulangan Rizieq saat ini masih terganjal oleh proses administrasi di otoritas Pemerintah Arab Saudi, seperti passport,pembelian tiket, dan penjadwalan pulang ke Indonesia dan tengah diurus oleh pengacaranya di Arab Saudi.  

"Kalau yang setahu saya dari dulu teknis administrasi di Saudi. Jadi kan, mengenai paspor, dia kan belum bisa keluar dari Saudi," katanya.

Hingga saat ini, Rizieq terhitung telah tiga tahun berada di Arab Saudi sejak meninggal Indonesia April 2017 silam. Rizieq pergi ke Arab Saudi seminggu sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan konten pornografi bersama Firza Husein.

Pada Desember 2019, Rizieq menuding statusnya yang tidak bisa pulang ke Indonesia karena ada negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi atas alasan keamanan.

"Pertanyaannya kenapa saya belum bisa pulang karena saya masih dicekal oleh pemerintah Arab Saudi dengan alasan keamanan atas permintaan pemerintah Indonesia. Karena itu saya minta pemerintah Indonesia akhiri kebohongan di tengah kehidupan berbangsa bernegara," ucap Rizieq, Desember silam.

SBY 'Tantang' Airlangga, Luhut, dan BIN Buka-bukaan soal Aktor yang Menunggangi dan Danai Demo Tolak UU Ciptaker

SBY 'Tantang' Airlangga, Luhut, dan BIN Buka-bukaan soal Aktor yang Menunggangi dan Danai Demo Tolak UU Ciptaker

Info Positif On Rabu, Oktober 14, 2020

 

Susilo Bambang Yudhoyono (ist)

Susilo Bambang Yudhoyono. SBY 'Tantang' Airlangga, Luhut, dan BIN Buka-bukaan soal Aktor yang Menunggangi dan Danai Demo Tolak UU Ciptaker.

INFONUSANTARA.NET - Susilo Bambang Yudhoyono meminta Menteri Airlangga Hartarto, Menteri Luhut Binsar Pandjaitan serta BIN untuk menjelaskan ke publik mengenai siapa sesungguhnya yang dimaksud aktor yang menunggangi dan membiayai demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja.

Klarifikasi dari mereka, menurut ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, sangat penting supaya pemerintah tidak dianggap ikut menyebarkan hoaks, selain itu membuat sesama anggota masyarakat menjadi saling curiga. 

"Tidak bagus. Karena kita harus percaya dengan pemerintah kita," kata SBY dalam channel YouTube berjudul SBY Ngobrol Santai Perkembangan Terkini. 

"Saya kok nggak yakin ya kalau Pak Airlangga, Pak Luhut, atau BIN yang dimaksud itu saya. Hubungan saya dengan Pak Airlangga selama ini baik, dengan Pak Luhut juga baik, dengan BIN tidak masalah. Saya nggak yakin kalau BIN selama ini menganggap saya sebagai musuh negara, saya kira nggaklah ya," kata SBY.

SBY berharap kalau membiayai dan menunggangi demonstrasi dianggap negara sebagai sebuah kejahatan atau pelanggaran hukum dan hukum harus ditegakkan, seharusnya pelakunya diumumkan ke publik supaya tidak menjadi informasi simpang siur.

"Saya yakin kalau beliau-beliau ditanya oleh pers, oleh rakyat, mesti mau menjelaskan itu. Begitulah etika yang harus dimiliki oleh siapapun yang mengemban amanah memimpin negeri ini," kata SBY.

Politikus Partai Demokrat Andi Arief melalui media sosial menegaskan lagi permintaan SBY.

"Pak Airlangga Hartarto, Pak Luhut Pandjaitan, dan Pak Prof. Mahfud MD dan BIN, diminta Pak SBY untuk menjelaskan ke publik soal penunggang aksi omnibus law jika ada. Agar pemerintah tidak dianggap membuat hoaks ke masyarakat," kata Andi Arief.

Dalam laporan sebelumnya, Airlangga mengatakan, "sebetulnya pemerintah tahu siapa behind (di belakang) demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan. Kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya," kata Airlangga di TV, Kamis, 8 Oktober 2020. 

(Suara.com)

Heboh! Onderdil Sejumlah Mobil Dinas di Solok Selatan Dicuri Orang Tak Dikenal

Heboh! Onderdil Sejumlah Mobil Dinas di Solok Selatan Dicuri Orang Tak Dikenal

Info Positif On Rabu, Oktober 14, 2020

 

Onderdil Mobil dinas kantor Bupati Solok Selatan di preteli (ist)

Infonusantara.net - Sejumlah onderdil beberapa mobil dinas yang terparkir di depan kantor Bupati Solok Selatan, Selasa (13/10) dicuri oleh orang tak dikenal (OTK). Alhasil, mobil-mobil itu tak lagi bisa dikendarai lantaran banyaknya onderdil yang hilang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada sejumlah mobil mewah keluaran 2017 yang onderdilnya dicuri seperti Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero, Innova, Ford Ranger dan lainnya.

Sekretaris DPPKAD Marfiandika mengatakan, pihaknya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Dari pemeriksaan awal, ada sejumlah komponen mobil yang hilang.

Dia menjelaskan dari pemeriksaan awal, komponen yang hilang itu seperti mesin turbo, injektor, Pamp Fuel, Switch Power Window, bak Fiber. “Kerugian ditaksir mencapai Rp50 juta,” kata Marfi di Solok Selatan, Selasa malam dilansir dari Merdeka.com.

Dia menyebut, pihak kepolisian sendiri telah memeriksa CCTV yang ada di sepanjang areal kantor Bupati. “Saat ini masih dalam penyelidikan dari kepolisian,” jelasnya.

Saati ini kata Marfi, pihaknya menyerahkan mobil itu ke pihak kepolisian, untuk kepentingan penyelidikan. Ditambah lagi, kondisi mobil yang kehilangan banyak onderdil.

“Semua ini kita serahkan kepada pihak berwajib siapa yang bermain dengan mobil ini, karena ini merugikan negara,” kata Marfi. 

Sementara itu Pjs Bupati Solok Selatan Jasman Rizal mengatakan sebagian besar mobil yang dipreteli itu keluaran 2017, mulai dari Fortuner, Pajero, Innova, Ford Ranger dan lainnya.

“Ini merugikan negara, saya sudah terima laporannya, dan yang jelas ini pelanggara hukum. Kita sudah serahkan ke pihak kepolisian untuk diselidiki lebih lanjut,” kata Jasman.

Cari Keadilan!Mahasiswi UNP Juara I Tilawah Sumbar Mendadak Namanya Hilang untuk Ikut MTQ Tk Nasional ke XXVIII

Cari Keadilan!Mahasiswi UNP Juara I Tilawah Sumbar Mendadak Namanya Hilang untuk Ikut MTQ Tk Nasional ke XXVIII

Info Positif On Rabu, Oktober 14, 2020

 

Yunia Safitri Mahasiswi UNP Padang Qoriah Juara I tk Sumbar asal Kabupaten Dharmasraya.(ist)

Infonusantara.net -- Yunia Safitri salah satu Qoriah berasal dari Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar) tersingkir secara mendadak dari daftar peserta Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke XXVIll tingkat Nasional 2020. Ia tidak bisa mengikuti Training Center (TC) tahap ke dua.

Tentunya ia tidak menerima keputusan itu. Terkait keputusan itu, pukul 11.00  WIB pada Senin (12/10/2020), dilansir dari murainews.com, Yunia Safitri mendatangi Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno untuk untuk mengadukan hal tersebut, diruang kerjanya.

Sebelumnya, Yunia sempat menanyakan perihal ketidak ikut sertaanya dalam ajang MTQ ke XXVIll tahun 2020 yang digelar November mendatang di Sumbar, namun tidak ada jawaban yang jelas dari pihak panitia. 

Ia mengatakan, biasanya MTQ yang juara satu provinsi langsung di bawa ke tingkat nasional, tapi tiba-tiba mendadak berubah, juara satu tidak dikirim, yang dikirim malah juara kedua.

"Ada apa ini?. Saya tidak beri kesempatan untuk bertanya. Bahkan saya pun tidak diberi tahu apa sebabnya saya tidak ikut"

Yunia Safitri merupakan juara pertama MTQ tingkat Provinsi Sumbar tahun 2019 cabang tilawah remaja putri dan juga juara kedua tingkat perguruan tinggi se Indonesia dan dia juga banyak prestasi lain yang dia raih.

"Selama ini saya telah berjuang, berlatih sepanjang hari untuk membawa nama baik Sumbar selama TC. Mendadak untuk TC tahap ke II ini nama saya tidak masuk," kata Nia (panggilannya) sambil terbata-bata sedih.

Menurut informasi sebelumnya, yang akan dikirim ke tingkat Nasional adalah peserta  yang ada namanya dalam daftar TC, tiba-tiba dalam tahap 2 yaitu tanggal 2 sampai 9 Oktober 2020, nama Yunia Safitri tidak masuk daftar.

"Jadi nama Yunia hilang karena ada keputusan mendadak atas kesepakatan ditengah jalan. Dengan alasan ada kesepakatan antara pelatih dan pihak LPTQ, itupun penjelasan nya kita dapatkan setelah bertanya tgl 10 Oktober 2020," ujarnya.

Menurutnya selama ini selalu yang juara 1, bisa dengan otomatis mewakili Provinsi Sumatera Barat dikirim ke  Nasional, tapi tidak begitu yg terjadi saat ini. Sementara juara 2 akan menjadi cadangan. Namun saat ini tiba-tiba saja juara 2 yang di SK kan sebagai perwakilan Sumbar dan bukan dirinya.

Sementara dari hasil pertemuan dengan Gubernur Sumbar, menurutnya Gubernur langsung memerintahkan agar Kepala Biro Bina Mental Pemprov Sumbar Syaifullah untuk menindaklanjuti aduan tersebut. 

Pemprov akan mencari tahu apakah semua prosedur dilakukan sesuai aturan yang ada. Ia berharap agar semua penilaian berjalan dengan adil.

"Kata pak Gubernur akan dikaji ulang apa yang terjadi, menelusuri informasi berdasarkan data yang kita berikan," jawab Nia.

Yunia Safitri merupakan mahasiswi dari Universitas Negeri Padang (UNP) berharap bisa memberikan keadilan terhadap dirinya dan bisa lagi mengharumkan nama Ranah Minang ini. 

Puan Maharani Tiba-tiba Bela Kaum Buruh dan Sebut Akan Lakukan Evaluasi UU Cipta Kerja

Puan Maharani Tiba-tiba Bela Kaum Buruh dan Sebut Akan Lakukan Evaluasi UU Cipta Kerja

Info Positif On Rabu, Oktober 14, 2020

Ketua DPR RI Puan Maharani (ist)

Infonusantara.net - Puan Maharani akhirnya muncul ke publik dan angkat bicara soal UU Cipta Kerja yang kini menjadi polemik masyarakat. 

 

Bila sebelumnya kukuh mengesahkan UU Cipta Kerja atau Omnimbus Law, Puan Maharani memberikan pernyataan mengejutkan bila dirinya ingin mendukung buruh. 

Hal ini diungkap Puan Maharani usai melihat banyak aksi demonstran yang membela kaum buruh dan menolak UU Cipta Kerja.

Ia mengungkapkan bila DPR RI akan melakukan pengawasan dalam penerapan UU Cipta Kerja agar tetap mengutamakan kepentingan rakyat.

Ketua DPR RI itu juga menyebutkan bila undang-undang itu dinilai belum sempurna, maka sebagai negara hukum dibuka ruang untuk dapat menyempurnakan undang-undang tersebut melalui mekanisme yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"DPR melalui fungsi pengawasan akan terus mengevaluasi saat undang-undang tersebut dilaksanakan dan akan memastikan bahwa undang-undang tersebut dilaksanakan untuk kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia," jelas Puan seperti dikutip Zonajakarta.com dari RRI. 

Puan Maharani mendadak meminta pemerintah menggandeng masyarakat terutama kelompok buruh dalam membahas aturan turunan Omnibus Law Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Ini nampak sebagai aksi DPR RI mulai panik menanggapi gelombang demonstran.