PILIHAN REDAKSI

Dukung Ekonomi Warga, Babinramil 04 Sikakap Sambangi Pembuat Lobrik

INFO|MENTAWAI - Sebagai bentuk keseriusan dalam mendukung ekonomi warga binaan, Babinsa Koramil 04/Sikakap, Kodim 0319/Mentawai, Sertu Ange...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

Elly Thrisyanti: PAW Lima Anggota DPRD Padang Masih Dalam Proses
Friday, September 28, 2018

On Friday, September 28, 2018

Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti

INFO
PADANG
- Proses Pergantian Antar Waktu ( PAW) lima anggota DPRD Padang masih dalam proses. Saat ini usulan PAW itu sudah diteruskan ke Walikota Padang untuk dimintakan SK pengangkatan anggota DPRD pengganti.

 "SK pemberhentian dengan hormat lima anggota DPRD Padang sudah dikeluarkan Gebernur pada 17 September lalu. Kini kita tengah menunggu SK pengangkatan yang baru. Usulannya sudah disampaikan ke walikota," kata Ketua DPRD Elly Thrisyanti, Jumat (28/9) di Padang.

Seperti diketahui, lima anggota DPRD Padang mengundurkan diri sebagai anggota dewan karena mencalonkan diri di lain partai dari yang mereka wakili saat ini. Kelima anggota DPRD itu adalah Zaharman pindah dari Hanura ke PKS, Osman Ayub dari Hanura ke NasDem, Yendril dari Hanura ke PKB, Nila Kartika dari PPP ke Partai Demokrat dan Helmi Moesim dari Partai Golkar ke Partai Berkarya. Dijelaskan Elly, dalam proses PAW ini DPRD hanya sebagai penyalur surat-surat saja. Usulan PAW dimasukkan masing-masing fraksi lalu diteruskan ke KPU Padang.

"Dari KPU sudah diterima balasan lalu diteruskan ke walikota untuk dimintakan SK pengankatan anggota penganti. Kami tidak tahu apakah sudah sampai ke gubernur atau belum. Namun kita berharap dalam bulan Oktober ini sudah selesai semua proses itu," katanya.

Dikatakan, yang pasti, DPRD tentunya akan segera memproses PAW itu jika sudah ada SK dari Gubernur Sumbar. "Karena itu hak mereka. Lagipula saat ini agenda kedewanan sangat padat tentu butuh anggota yang lengkap demi kelancaran agenda-agenda tersebut. Kalau SK-nya sudah keluar kita akan segera paripurnakan,"  ungkapnya  (Inf)

DPRD Padang Tetapkan Rencana Kerja 2019
Friday, September 28, 2018

On Friday, September 28, 2018



INFO PADANG - DPRD Padang tetapkan Rencana Kerja (Renja) 2019 dalam rapat paripurna internal dipimpin Ketua DPRD Elly Thrisyanti, Jumat (28/9).

Elly mengatakan penyusunan Renja ini didasarkan pada PP No.12 tahun 2018 yang mengatur tata kerja DPR, DPD, DPRD yang harus berdasarkan rencana.

"Berdasarkan PP itu, DPRD diwajibkan mengakomodir kedalam Tatib paling lambat 30 September 2018," katanya.

Dijelaskan penetapan Renja ini bertujuan agar kinerja DPRD selama setahun lebih terarah sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.

"Kami menetapkan Renja 2019 agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tahun 2019 nanti benar-benar efektif, terukur, terarah dan dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai wakil rakyat,’’ kata politisi Gerindra ini.

Renja ini disusun secara berjenjang dari alat kelengkapan mulai dari komisi, badan-badan, kemudian dihimpun di tingkat pimpinan baru kemudian di paripurnakan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Wahyu Iramana Putra mengatakan selain supaya terarah, pedoman yang disusun ini tujuannya agar dalam menjalankan tugas bisa berjalan efisien dan efektif untuk kurun waktu yang telah ditentukan. Tentu renja menyesuaikan tata tertib yang ada.

"Selain sebagai dokumen, tujuan dari penyusunan Renja adalah sebagai acuan RKA Sekretariat DPRD, dasar pengukuran dan evaluasi kinerja dan kepastian hukum hubungan kerja antara DPRD dengan SKPD," sambung Wahyu.

"Harapannya dokumen yang ditetapkan dapat memberi manfaat dan memenuhi harapan kita bersama, apalagi pembuatan Renja berdasarkan landasan hukum. Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah DPRD dapat mengemban tanggung jawab secara demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat, meningkatkan kualitas dan produktivitas serta mengembangkan hubungan dan mekanisme check and balance antara DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat dengan pemerintah daerah," lanjutnya.

Renja ini nantinya akan menjadi acuan bagi alat kelengkapan dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terutama yang berkaitan dengan OPD mitra masing-masing.(Inf)


Kasus Narkoba Terus Meningkat, September 2018 PN Padang Tangani 398 Perkara
Thursday, September 27, 2018

On Thursday, September 27, 2018

Sejumlah Barang Bukti yang Akan Dimusnahkan di Kajari Padang 
INFO PADANG - Sepanjang tahun 2017 jumlah perkara narkoba yang ditangani di Pengadilan Negeri Padang sebanyak 323 perkara. Dan pada tahun 2018 sampai bulan September meningkat menjadi 398 perkara.

Hal tersebut diungkap Ketua Pengadilan Negeri Padang, Bambang Heri Mulyono yang mengatakan bahwa untuk perkara narkoba setiap tahun angkanya terus bertambah. Hingga September 2018 ini PN Padang menangani sebanyak 398 perkara narkoba yang sebelumnya sebanyak 232 perkara. 

Melalui Kejaksaan Negeri Padang, kali ini telah dilakukan pemusnahan sejumlah barang bukti (BB). Pemusnahan BB yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Padang dilangsungkan di halaman Kantor Kejari Padang Jalan Gajah Mada, Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Rabu (26/9) kemarin.

"Pemusnahan barang bukti kali ini adalah pemusnahan barang bukti terhadap perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sebagaimana penyitaan barang bukti ini adalah bentuk keterpaduan antar penegak hukum baik kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian yang harus tetap dijaga," katanya.

Dalam pemusnahan BB ini berupa ganja dengan berat total  24934,57 gram, sabu 361,57 gram dan ekstasi 4,45 gram. Selanjutnya mie instan yang telah kadaluarsa 234 karung ditambah 130 kardus, minuman keras 1320 botol, obat-obatan tanpa izin edar 135 macam, kosmetik tanpa izin edar 9 macam dan ribuan rokok tanpa pita cukai.

Melalui pemusnahan barang bukti ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran kepada masyarakat agar jangan coba-coba menguasai, memakai, apalagi mengedarkannya terutama barang yang dilarang.

"Terima kasih kepada BPOM dan Dinas Kesehatan yang telah melakukan operasi. Jangan pernah ragu membawa kasus seperti ini ke ranah hukum. Terima kasih juga kepada Kajari dan jajarannya, semoga kegiatan ini bisa menimbulkan efek jera kepada siapapun," tambahnya.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padang, Syamsul Bahri menyampaikan, pemusnahan barang bukti ini adalah bagian dari tugas penegakan hukum yang titik akhirnya adalah pemusnahan barang bukti. "Hal ini juga dilakukan di Polresta Padang maupun Polda Sumatera Barat," kata  Syamsul.

Walikota Padang diwakil Kepala Kantor Kesbangpol Mursalim menyambut baik pemusnahan BB tersebut. Ia pun berharap perkara yang telah disidangkan dan dimusnahkan kali ini terus ditekan di Kota Padang.

"Melalui pemusnahan BB ini kita tentu berharap dapat memberikan efek jera bagi masyarakat agar jangan sekalipun mencoba menguasai, memakai, apalagi mengedarkan barang yang terlarang. Karena selain merugikan orang lain juga diri kita sendiri," ujarnya.

Pemusnahan BB dengan menggunakan mesin giling dan pembakaran di drum bekas itu dilakukan unsur Forkopimda Kota Padang, langung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padang, Syamsul Bahri, Kapolresta Padang Kombes Pol Yulmar Try Himawan, Ketua Pengadilan Negeri Padang, Bambang Heri Mulyono, Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti dan Walikota Padang diwakili Kepala Kantor Kesbangpol Mursalim, Ka Rutan Anak Aia Azhar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Al Amin, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Feri Mulyani dan lainnya.

Sebelumnya terlebih dahulu dilakukan Penandatanganan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti oleh Kajari Padang Syamsul Bahri dengan saksi Ketua Pengadilan Negeri Padang Bambang Heri Mulyono Ketua BNK Kota Padang diwakili Kepala Kantor Kesbangpol Mursalim dan perwakilan BPOM Padang. (Inf /David/*)

Kejari Padang Musnahkan Sejumlah BB Hasil Penangkapan
Wednesday, September 26, 2018

On Wednesday, September 26, 2018

Pemusnahan Barang Bukti Hasil Tangkapan yang Telah Disidangkan di Halaman Kantor Kejari Padang 
INFO PADANG - Barang bukti (BB) yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Padang dimusnahkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang. Pemusnahan dilangsungkan di halaman Kantor Kejari Padang Jalan Gajah Mada, Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Rabu (26/9).

Pemusnahan dilakukan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padang, Syamsul Bahri, Kapolresta Padang Kombes Pol Yulmar Try Himawan, Ketua Pengadilan Negeri Padang, Bambang Heri Mulyono, Ketua DPRD Kota Padang, Elly Trisyanti dan Walikota Padang diwakili Kepala Kantor Kesbangpol Mursalim, Ka Rutan Anak Aia Azhar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Al Amin, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Feri Mulyani dan lainnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Padang Syamsul Bahri menyebutkan,  BB yang dimusnahkan ini berasal dari beberapa perkara. Tindak pidana narkotika dan psikotropika sebanyak 184 perkara, pangan sebanyak 1 perkara, perdagangan dan perlindungan konsumen sebanyak 1 perkara. Kemudian obat-obatan tanpa izin edar sebanyak 2 perkara dan kosmetik tanpa izin edar sebanyak 1 perkara.

Lebih lanjut ia merincikan, dalam pemusnahan BB ini berupa ganja dengan berat total  24934,57 gram, sabu 361,57 gram dan ekstasi 4,45 gram. Selanjutnya mie instan yang telah kadaluarsa 234 karung ditambah 130 kardus, minuman keras 1320 botol, obat-obatan tanpa izin edar 135 macam, kosmetik tanpa izin edar 9 macam dan ribuan rokok tanpa pita cukai.

"Pemusnahan barang bukti ini adalah bagian dari tugas penegakan hukum yang titik akhirnya adalah pemusnahan barang bukti. Hal ini juga dilakukan di Polresta Padang maupun Polda Sumatera Barat," kata Syamsul.

Sementara itu Ketua Pengadilan Negeri Padang, Bambang Heri Mulyono mengatakan untuk perkara narkoba setiap tahun angkanya terus bertambah.

''Dimana sepanjang tahun 2017 jumlah perkara narkoba yang ditangani di Pengadilan Negeri Padang sebanyak 323 perkara. Dan pada tahun 2018 sampai bulan September meningkat menjadi 398 perkara," tuturnya.

Ia mengungkapkan, pemusnahan barang bukti kali ini adalah pemusnahan barang bukti terhadap perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sebagaimana penyitaan barang bukti ini adalah bentuk keterpaduan antar penegak hukum baik kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian yang harus tetap dijaga.

"Melalui pemusnahan barang bukti ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran kepada masyarakat agar jangan coba-coba menguasai, memakai, apalagi mengedarkannya terutama barang yang dilarang".

"Terima kasih kepada BPOM dan Dinas Kesehatan yang telah melakukan operasi. Jangan pernah ragu membawa kasus seperti ini ke ranah hukum. Terima kasih juga kepada Kajari dan jajarannya, semoga kegiatan ini bisa menimbulkan efek jera kepada siapapun," tambahnya.

Walikota Padang diwakil Kepala Kantor Kesbangpol Mursalim menyambut baik pemusnahan BB tersebut. Ia pun berharap perkara yang telah disidangkan dan dimusnahkan kali ini terus ditekan di Kota Padang.

"Melalui pemusnahan BB ini kita tentu berharap dapat memberikan efek jera bagi masyarakat agar jangan sekalipun mencoba menguasai, memakai, apalagi mengedarkan barang yang terlarang. Karena selain merugikan orang lain juga diri kita sendiri," ujarnya.

Dalam pemusnahan BB tersebut menggunakan mesin giling, pembakaran di drum bekas yang dilakukan para unsur Forkopimda Kota Padang. Sebelumnya terlebih dahulu dilakukan Penandatanganan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti oleh Kajari Padang Syamsul Bahri dengan saksi Ketua Pengadilan Negeri Padang Bambang Heri Mulyono Ketua BNK Kota Padang diwakili Kepala Kantor Kesbangpol Mursalim dan perwakilan BPOM Padang. (David/*)

Stadion Pati Mencekam: Giat Simulasi Penanggulangan Unjuk Rasa Anarki Jelang Pemilu 2019 .
Tuesday, September 25, 2018

On Tuesday, September 25, 2018


INFO Pati - Simulasi Latihan Pra Operasi Mantap Brata 2018 yang melibatkan ratusan anggota Polres serta anggota TNI untuk pengamanan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 digelar di lapangan Stadion JoyoKusumo Pati,Selasa (25/09/2018) 

Pada apel tersebut dihadiri Komandan Kodim 0718/Pati Letkol Arm Arief Darmawan S.Sos, serta jajaran Forkompinda Kabupaten Pati. Pada kesempatan itu juga, personel gabungan TNI-Polri menggelar latihan Tactical Floor Game (TFG) sebagai persiapan menghadapi penyelenggaraan pemilu serentak mendatang.Kegiatan diikuti personel Polres, Polsek dan Kodim Pati.


Kapolres Pati AKBP Uri Nartanti Istiwidyawati S.IK. dalam sambutannya menyampaikan, agar pasukan yang terlibat dalam kegiatan pemilu mendatang, harus benar siap dan faham akan tugasnya masing-masing. Perkuat sinergitas TNI-Polri agar tercapainya pemilu aman dan damai, dan kepada pasukan yang sudah dipilih, susun rencana kegiatanya secara profesional guna menjamin keamanan dalam pemilu.


"Banyak upaya-upaya yang menyebarkan isu-isu tidak benar dimana yang bertujuan untuk memprovikasi masyarakat. Kapolres mengimbau agar masyarakat tidak ikut menyebar berita-berita yang bisa mengganggu kelancaran pelaksanaan Pemilu" kata Kapolres.

Sambutan Wabup Pati H.Sayful Arifin mengatakan dalam Simulasi yang baik ini,  kita berharap dan kita sama jaga pati tetap damai dalam hal ini merupakan gawe Parpol yg akan melaksanakan Pileg dan Pilpres kita semua menginginkan dalam memilih wakil rakyat dan pemimpin untuk  lima tahun kedepan bangsa lebih baik, kita rasakan latihan saja capek apalagi kenyataannya sekali lagi terima kasih kepada kepolisian dan TNI dari Kodim Pati yang telah bekerjasama menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik,”ungkapnya.

Di temui di lokasi Dandim Pati Letkol Arm Arief Darmawan S.Sos mengatakan Simulasi penanggulangan unjuk rasa anarki bertujuan agar personel yang terlibat pengamanan Pemilu faham akan tugas pokok dan fungsi, serta peran masing-masing satuan, baik di tingkat Polres maupun Polsek, demikian juga dengan TNI dan instansi terkait lainnya, peran masyarakat sangat di butuhkan dalam pelaksanaan Pileg maupun Pilpres.

"Mari kita jaga Pati dalam pelaksanaannya nanti aman damai dan tidak ada kendala,”tegasnya.

Laporan :Narto, Pendim Pati

KA Lembah Anai Segera Layani Rute Kayu Tanam - Padang - BIM
Saturday, September 22, 2018

On Saturday, September 22, 2018


  • INFO PADANG - Kehadiran transportasi darat kereta api (KA) Bandara Minangkabau Ekpres yang diresmikan langsung oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo pada bulan Mei 2018 lalu, saat ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sumatera Barat. 

Untuk itu dalam peningkatan pelayanan modatransportasi kereta api (KA) di Sumatera Barat, PT. KAI Divre II Sumbar akan meningkatkan pelayanan kereta api pada bulan Oktober 2018 dengan membuat integrasi tiga jalur kereta api yang beroperasi di Sumatera Barat. 

Hal ini dikemukakan dari hasil rapat yang dihadiri oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Zulmafendi, Kepala KAI Divre II Sumbar Yuherman dan juga Kepala Balai Wilayah Sumatera Bagian Barat FJ Arisman yang bertemakan “Upaya Integrasi Pelayanan KA Penumpang di Sumatera Barat”,di Hotel Grand Zuri Padang, Jum'at (21/9).

Zulmafendi menjelaskan, hasil rapat tersebut akan dilakukan integrasi jadwal pemberangkatan kereta api dari masing-masing daerah sehingga jalur pemberangkatan kereta api saling terkoneksi dengan KA Minangkabau Ekpres yang beroperasi dari Padang ke Bandara Internasional MinangKabau (BIM). 

“Kita akan melakukan integrasi dari tiga jalur kereta api yang beroperasi di Sumatera Barat. Dimana dalam hal tersebut KA Sibinuang, KA Minang Kabau Ekspres dan KA Lembah Anai saling terintegrasi sehingga menciptakan jalur kereta api komuter yang beroperasi dengan mengikuti jadwal pemberangkatan”, sebutmya pada awak media. 

Selain itu dalam meningkatkan pelayanan tersebut, Kereta Api Lembah Anai akan bertolak langsung dari Kayu Tanam hingga ke Padang dan ke Bandara Internasional MinangKabau.

Permintaan masyarakat menginginkan adanya kereta api langsung dari Kayu Tanam menuju BIM dan Padang. Jadi tidak hanya kereta api Minangkabau Expres saja yang dari Padang bisa ke bandara, tetapi kereta api Lembah Anai juga akan menempuh jalur  kereta api tujuan BIM dan Padang. 

Lebihlanjut Zulmafendi menyampaikan, selain penambahan jalur kereta api Lembah Anai ke BIM dan Padang, juga akan terjadi penambahan jadwal keberangkatan KA Sibinuang dari Padang ke Pariaman. Kita akan menambah jadwal keberangkatan KA Sibinuang dari delapan perjalanan pulang pergi, menjadi sepuluh perjalanan dari dua kota tersebut. 

"Jika penambahan jadwal perjalanan terealiasi maka akan dilakukan pemanjangan jalur kereta api yang di Pariaman hingga ke Nareh Pariaman,” pungkasnya. 

Sementara Kepala KAI Divre II SUMBAR Yuherman menambahkan bahwa kehadiran KA Minangkabau Ekspres yang merupakan rangkaian dua gerbong lokomotif kereta api railbus ini sangat membantu masyarakat dari dan menuju Bandara Internasional Minangkabau. 

KA Minangkabau Ekspres adalah kereta api railbus produksi PT.Inka Madiun tahun 2017 yang mempunyai 393 tempat duduk dan beroperasi sebanyak 5 kali PP sehari antara Padang – BIM. Saat ini adanya peningkatan jumlah penumpang KA Minangkabau Ekspres dan dari catatan kami sebanyak 40 persen perhari penumpang baik yang masuk melalui BIM maupun menuju BIM.

Ditambahkannya, bahwa sebelumnya bagi penumpang KA Minangkabau Ekspres harus antri di Stasiun Simpang Haru, Stasiun Tabing dan Stasiun Duku. "Tetapi sejalan perkembangannya PT. KAI Divre II Sumbar akan menjadikan shelter Basko dan akan membangun shelter tambahan di Transmart dalam memudahkan penumpang KA Minangkabau Ekpres tujuan Bandara Internasional Minangkabau, " ungkapnya. (Inf )

SPBU Sawahan Padang Timur Kota Padang Ludes Diamuk Sigalumbai
Friday, September 21, 2018

On Friday, September 21, 2018

Kebakaran di SPBU Sawahan Padang Timur Kota Padang 

INFO 
PADANG
- Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Sawahan Kecamatan Padang Timur tak jauh dari Gedung Bundar Sawahan, tempat anggota DPRD Kota Padang berkantor, Jum'at (21/8) pukul 15.00 WIB ludes di lalap sijago merah.

Informasi yang dihimpun, kebakaran terjadi sekitar pukul 15.00 WIB. Si jago merah melalap satu persatu mesin pompa pengisian BBM. Akibat kebakaran itu, kemacetan parah terjadi sepanjang jalan Sawahan. 

Kejadian kebakaran itu cepat tersebar di media sosial. Warga Kota Padang yang menyaksikan kejadian mengunggah foto dan video rekaman kejadian kebakaran. Foto dan video itu pun menyebar di group-group WhatSApp.

Dari rekaman video yang diperoleh media ini, terlihat api menyala pertama kali di jalur tengah mesin pompa pengisian BBM. Api terus membesar, sehingga melalap pompa lainnya.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Hendrizal Azhar ketika dikonfirmasi media ini mengatakan, api berasal dari tangki pengisian mobil angkot. Penyebabnya adalah korsleting arus pendek.

"Kronologi kejadiannya, api berasal dari tangki pengisian mobil angkot karena korsleting arus pendek," ungkapnya melalui pesan WhatSApp, Jumat, 21 September 2018 sore.( Inf)

Lima Anggota DPRD Padang Resmi Tak Berhak Apapun Lagi di Lembaga Kedewanan
Thursday, September 20, 2018

On Thursday, September 20, 2018


INFO PADANG - Beberapa orang anggota DPRD Kota Padang yang mengundurkan diri untuk maju kembali sebagai calon legislatif (Caleg) di 2019 melalui partai yang berbeda secara resmi melalui Keputusan Gubernur Sumbar telah memberhentikan secara hormat dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kota Padang periode 2014-2019 yang ditetapkan pada tanggal 17 September 2018 kemarin.

Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Padang, H. Maidestal Hari Mahesa menyampaikan dirinya sangat menyambut baik sekali dengan telah keluarnya Keputusan Gubernur Sumbar pada tanggal 17 September 2018 kemarin.

Ia mengatakan keputusan gubernur tersebut terkait tindak lanjut dari 
surat pengunduran diri dari lima orang  anggota DPRD Padang yang kembali maju mencalon sebagai calon legislatif (Caleg) di 2019 melalui partai yang berbeda dan termasuk salah satu nya adalah anggota dari Fraksi PPP yakni Nila Kartika. 

"Memang terkait persoalan pemberhentian Nila Kartika sudah lama sekali, karena ada kewajiban internal partai yang tidak dipatuhi atau dilanggar. Dan saat ini yang bersangkutan sudah mengundurkan diri dari PPP dan mencalonkan diri untuk Pileg 2019 melalui partai lain, " ujar politisi PPP yang akrab disapa Esa ini , Kamis (20/9).

Kemudian menurut Esa, sesuai aturan sejak tanggal dikeluarkan surat keputusan gubernur, maka anggota dewan yang telah mengundurkan diri itu tidak berhak lagi menerima dan melaksanakan apapun itu namanya, baik itu gaji maupun agenda - agenda kunjungan kerja kedewanan dan lainnya. Pasalnya mereka telah resmi tidak lagi menjabat sebagai anggota DPRD.

Lebih lanjut disampaikan, proses pemberhentian ada di gubernur karena itu merupakan syarat wajib jelang dikeluarkannya daftar caleg tetap (DCT) oleh KPU.

Sebab, katanya kalau saat DCT diumumkan surat pengunduran diri itu belum diproses, tentu akan berakibat yang bersangkutan bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU dan tentu otomatis pencalegannya batal. "Alhamdulillah sudah diproses dan sudah ditetapkan keputusan gubernur nya,"  ungkap Maidestal Hari Mahesa anggota DPRD Padang tiga periode ini yang juga melangkah maju mencalon ke DPRD Propinsi. 

Sementara Sekretaris DPRD Kota Padang, Syahrul membenarkan bahwa semenjak surat Keputusan Gubernur Sumbar dikeluarkan maka segala mengenai keuangan maupun agenda- agenda kunjungan kerja dilembaga kedewanan tidak diperbolehkan untuk di ikuti, tidak bisa lagi. Sebab memalui keputusan gubernur tersebut sudah resmi mereka tak menjabat lagi sebagai anggota DPRD 

Mengenai kapan dilaksanakan Penggantian Antar Waktu (PAW) periode 2014-2019 dari lima orang anggota dewan yang mengundurkan diri ini tentu melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harus melalui proses ke KPU kemudian ke Walikota Padang selanjutnya ke Gubernur Sumbar hingga dikeluarkan surat keputusan (SK) gubernurnya nya, nah baru bisa kapan dilaksanakan jadwal paripurna PAW nya, " pungkas Syahrul.

Berikut lima orang anggota DPRD Kota Padang yang telah resmi selesai diproses terkait surat pengunduran diri melalui Keputusan Gubernur Sumbar yang ditetapkan tanggal 17 September 2018, memutuskan menetapkan, memberhentikan secara hormat kepada 
Osman Ayub dari Fraksi Partai Hanura,
lr. H. Yendnl dari Fraksl Partai Hanura, Zaharman dari Fraksi Hanura, Helmi Moesim dari Fraksi Golkar dan Nila Kartika. A.Md dari Fraksi PPP dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kota Padang periode 2014-2019. (Inf )

Komisi I DPRD Padang: Penyelenggara Pemilu Diminta Saling Koordinasi
Monday, September 17, 2018

On Monday, September 17, 2018


INFO PADANG - Komisi I DPRD Padang bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesbangoi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kabag Pemerintahan dan Camat se - Kota Padang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai persiapan menghadapi pemilu legislatif dan pemilihan presiden (pileg dan pilpres) pada 2019 nanti.

Komisioner Divisi Keuangan Umum dan Logistik KPU Padang, Mahyudin menyampaikan hingga sekarang jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada sekitar 550.736 dari yang sebelumnya 551.918 pemilih. Data ini berkurang dan telah direvisi pada 18 Sept 2018, dikarenakan ada pemilih ganda dan meninggal dunia.

" Jadi jumlah DPT ada 1.182 pemilih, ujar Mahyudin usai rapat di gedung DPRD Padang pada, Senin (17/9).

Menurutnya, jumlah yang ada sekarang belum final lagi dan masih akan kita lakukan evaluasi dua bulan setelah ini. Tujuannya agar warga yang belum terdata bisa melakukan perekaman e - KTP di Disdukcapil Padang serta mereka tercantum di daftar pemilih tetap dan bisa menggunakan hak pilihnya pada pileg dan pilpres 2019 nanti.

" Ia juga menyampaikan sesuai dengan UUD No 7 Tahun 2017 bahwa pemilih harus menggunakan kartu tanda penduduk (KTP). Jika tepat pada 17 April 2019 saat pesta demokrasi berlangsung warga belum juga memilikinya, maka tidak dibenarkan menggukan hak pilihnya," paparnya.

Lalu, untuk jumlah peserta pemilu yang lolos dan tercantum di Daftar Caleg Sementara (DCS) ada 1.030 orang yang terdiri dari 716 orang DPRD Padang, 160 orang DPRD Sumbar, 128 orang DPR RI dari 16 partai politik yang ada serta 24 orang anggota DPD RI calon perseorangan dan 2 pasang calon Presiden dan Wakil Presiden RI.

Untuk tahapan kampanye akan dimulai pada 23 Sept 2018 - 13 April 2019. Sedangkan Alat Peraga Kampanye (APK) akan difasilitasi oleh KPU dengan jumlah yang terbatas dan lokasi pemasangannya ditentukan oleh kelurahan di 10 - 15 titik yang ditetapkan oleh Camat dan diteruskan ke kelurahan setempat.

" Kemudian, pemasangan spanduk dan baliho dilakukan oleh partai politik masing-masing. Pada, Kamis 20 Sept 2018 Daftar Calon Tetap (DCT) akan diumumkan nanti. Para peserta pemilu juga diminta menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LDAK) paling lambat pada pengumuman DCT nanti, ucapnya.

Ketua Komisi I DPRD Padang, Azirwan meminta kepada Disdukcapil Padang terus melakukan perekaman data bagi warga yang telah pantas memiliki e - KTP, supaya nanti saat pelaksanaan pemilu 2019 warga bisa menyalurkan hak pilihnya dan kehilangan dalam memilih tidak ditemui nanti.

" Selain itu, kepada penyelenggara pemilu diminta saling koordinasi dengan Capil soal data yang ada, ini demi menghindari perselisihan dan mewujudkan kesamaan, ujar kader NasDem ini.

Disamping itu, kepada Bawaslu diminta mengawasi baliho yang terpasang nanti secara keseluruhan. Jangan Bawaslu membiarkan terpasang di lokasi yang terlarang seperti Sekolah dan Masjid. Ini kan tidak sesuai aturan namanya.

" Ia berharap, Badan Pengawas Pemilu bersikap tegas dalam hal ini. Apabila terdapat pelanggaran, maka tarik langsung hendaknya, agar ini tidak menjadi sorotan banyak publik nanti serta keamanan terwujud, ucapnya didampingi Zulhardi Z Latif, Sekretaris Komisi I DPRD Padang.

Sementara, Plh Kepala Disdukcapil Padang, Vidal Triza menyampaikan hingga sekarang jumlah warga Padang yang telah melakukan perekaman e - KTP ada sekitar 10 ribu. Sedangkan pemilih pemula 45 ribu, 49 ribu suket yang harus dikeluarkan e - KTP dan asumsi pemindahan data yang akan dilakukan ada 15 ribu.

" Ia meminta warga mendatangi kecamatan masing-masing agar terdaftar nanti, mendapatkan KTP dan datanya ada di KPU Padang, ujar Vidal yang juga Asisten I Setdako Padang ini.(Inf)

Penyaluran Dana Hibah dan Pelaksanaan Pokir, Elly Thrisyanti: Anggota Dewan Jangan Main Api
Monday, September 17, 2018

On Monday, September 17, 2018


Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti 
INFO PADANG - Ditetapkannya 41 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pelajaran berharga bagi anggota DPRD di daerah lain, termasuk DPRD Kota Padang. Apatah lagi, tersiar kabar KPK dan Kejaksaan sedang membidik penyaluran dana hibah dan pelaksanaan kegiatan yang berasal dari pokok-pokok (pokir) anggota dewan.

Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti mewanti-wanti agar anggota DPRD Kota Padang tidak bermain api, terutama dalam pelaksanaan kegiatan yang diusulkan melalui pokok-pokok pikiran anggota dewan.

"Kita diberi peluang untuk memasukan usulan ke dalam program kegiatan. Namun kita harus menghindari hal-hal yang dapat merugikan kita," cakap politisi Partai Gerindra ini, Senin sore, (17/9)

Ia berharap, anggota DPRD Kota Padang mengikuti aturan dan prosedur yang ada. Disamping itu, ia meminta Pemerintah Kota Padang menegakkan aturan dengan tegas dalam mengakomodir usulan anggota dewan. 

"Kalau usulan itu beresiko atau tak sesuai aturan, beri penjelasan kepada anggota dewan yang bersangkutan. Dalam pengusulan itu harus dilihat regulasi yang ada," pungkasnya.

Secara kelembagaan, kata Elly, DPRD Kota Padang bersih dari koruptor yang berusaha memaling uang rakyat. Tetapi ia tetap mengingatkan anggota DPRD Kota Padang untuk tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan yang diusulkan melalui pokir. 

Pasalnya, kata Elly, tugas anggota dewan adalah pengawasan, bukan pelaksana kegiatan. "Saya mengimbau kepada kawan-kawan anggota dewan, ketika kita sudah mengusulkan, serahkan pelaksanaan kegiatannya kepada pemko, jangan terlibat melaksanakan kegiatan itu, apalagi berfikiran soal fee," tegasnya.(Inf)

Kodim Pati Inginkan Nilai Lebih Baik dari Wilayah Lainnya di Penilaian Bhakti Sosial TMKB Kesehatan Tingkat Provinsi Jateng
Thursday, September 13, 2018

On Thursday, September 13, 2018


INFO PATI -  Suatu kebanggaan tersendiri bagi Kodim 0718/Pati, wilayah bianaannya mengikuti kegiatan penilaian lomba Bhakti Sosial dalam rangka TNI Manunggal KB Kesehatan tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2018.
Penilaian Bhakti Sosial TMKB Kesehatan tersebut dilaksanakan di Rumah Sakit Islam Margoyoso dan Balai Desa Soneyan dan Dukuh Kedung Panjang, Desa Soneyan, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, diikuti lebih 100 orang, Rabu (12/09/2018) 
“ Melalui Program KB Kesehatan, kita kendalikan pertumbuhan penduduk dan kita tingkatkan kesehatan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama”

Dalam sambutannya Pjs. Kepala Desa Soneyan bapak Marsana mengatakan,  selamat datang kepada tim penilai lomba Bhakti Sosial TMKB Kes tingkat Provinsi Jawa Tengah yang telah datang desa kami dan KB Kes di desa Margoyoso. 

Kegiatan ini sudah di canangkan oleh Bupati pada tahun 2017 dengan mengadakan Kampung KB, untuk rincian pelayanan di Rumah Sakit Islam (RSI) meliputi, Pelayanan KB IUD Jumlah peserta 40 Pasien, Pelayanan KB Implan jumlah pasien 64 Pasien, Pelayanan IVA jumlah peserta 17 pasien, dalam pelaksanaannya masyarakat sangat mendukung kegiatan ini dan didukung sepenuhnya oleh Babinsa yang tidak kenal lelah melaksanakan sosialisasi masalah KB,”katanya. 

Mayor Inf May Artantyo tim penilai mengatakan,  masalah kependudukan adalah masalah kita bersama, kegiatan ini adalah motivator bagi para Babinsa dan menciptakan inovasi dan kreatifitas dari para petugas kesehatan yang ada di wilayah. Penilaian ini kami mendapatkan data pendukung dan kegiatanya kampung KB adalah program pemerintah yang harus dukung sepenuhnya dalam pelaksanaanya.”jelasnya.

Sementara Kasdim 0718/Pati Mayor Inf  Much. Sholikin, S.Ag, Msi, di temui di lokasi mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang sudah menyiapkan sarana dan prasarana serta budaya lokal dalam penyambutan kepada tim penilai. 

KB membuat kita sejahtera dalam segala hal termasuk sumberdaya alam sehingga anak cucu kita memperoleh kehidupan yang layak dan cerdas. "Semoga Ridho dan Rahmat dari Tuhan YME memberikan berkah buat kita dan dari Kodim Pati mendapatkan nilai yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah lain, " harapannya. 

Selain itu juga disampaikan, peran serta dan Keterlibatan TNI melalui kerja Babinsa yang terjun langsung ke masyarakat sangat membantu penyuksesan program dalam mengatasi kendala pelaksanaan program KB di wilayah binaannya dan salah satu bakti TNI terhadap masyarakat. "Dalam hal ini anggota TNI ini juga tidak hanya dijadikan penyuluh saja tetapi juga ikut menjadi akseptor KB," pungkasnya. 

Laporan: Narto, Pendim Pati

 Partipurna APBD Perubahan Kota Padang TA 2018, Pemko Menargetkan Pendapatan Daerah Naik Rp2,4 Miliar
Tuesday, September 11, 2018

On Tuesday, September 11, 2018



INFO, DPRD Kota Padang mengesahkan Perubahan APBD Kota Padang tahun anggaran 2018 dalam rapat paripurna yang digelar Senin (10/9) dipimpin Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti.

Dalam Perubahan APBD 2018 itu, Pemko Padang, menargetkan pendapatan daerah naik sebesar Rp2,4 miliar dalam APBD perubahan 2018, APBD induk 2018 sebesar Rp2,32 triliun, menjadi Rp2,35 triliun.

Walikota Padang Mahyeldi saat rapat paripurna pengesahan mengatakan pihaknya optimis dapat mencapai target tersebut. Namun itu tentu harus melalui dukungan semua pihak termasuk DPRD.

“Target peningkatan pendapatan daerah ini diprediksi berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) yakni hasil retribusi daerah sebesar Rp72,3 miliar. Jumlah tersebut lebih besar Rp2,4 miliar dari target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD 2018 yakni Rp69,9 miliar,” katanya. 


Dalam APBD perubahan 2018 pihaknya menargetkan pendapatan asli daerah sebesar Rp603,7 miliar dari Rp601,2 miliar di APBD induk 2018.

Kemudian untuk belanja daerah dalam APBD perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp6,2 miliar sehingga menjadi Rp2,48 triliun, sementara pada APBD induk 2018 belanja daerah senilai Rp2,47 triliun.Sumber kenaikan itu berasal dari belanja langsung sebesar Rp6,2 miliar. Setelah itu ada sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan sebesar Rp3,7 miliar.

Mahyeldi mengatakan pihaknya memang berupaya terus menaikkan belanja langsung karena sektor ini akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Bahkan sejak 2016 pihaknya secara khusus mengalokasikan anggaran belanja langsung ini lebih besar dari belanja tidak langsung yakni di atas 50 persen.



"Dalam beberapa waktu ke depan kami menargetkan belanja langsung ini dapat mencapai 60 persen dari total belanja daerah," kata dia.

Dalam kesempatan itu, atas nama Pemerintah Kota Padang Mahyeldi pun menyampaikan terima kasih kepada DPRD Padang yang telah bekerja keras bersama eksekutif dalam menetapkan Perubahan APBD TA 2018 sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Menurutnya, penghargaan yang setinggi-tingginya patut diberikan kepada pimpinan dan para Anggota DPRD Kota Padang melalui penyampaian 9 fraksi yang telah memberikan persetujuan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2018.

“Semoga keharmonisan antara eksekutif dan DPRD ini senantiasa terpelihara dengan baik dalam bekerjasama sehingga sasaran pembangunan dapat kita capai. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas masukan dan saran yang disampaikan baik ketika pembahasan pada Pansus-Pansus sampai pendapat akhir yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi,” ucapnya.


Sementara Ketua fraksi Perjuangan Bangsa DPRD Padang Wismar Panjaitan mengatakan dalam meningkatkan pendapatan daerah sangat diharapkan kerja keras dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pihaknya mengusulkan untuk mendorong merealisasikan target tersebut dirinya mengusulkan agar Pemkot Padang memberikan penghargaan bagi OPD yang mampu mencapai target yang diberikan tersebut.

Sementara bagi OPD yang tidak mampu mencapai target yang diberikan sebaiknya diberikan sanksi sehingga mereka berupaya mencapai target tersebut.

"Hal ini bertujuan untuk OPD bersemangat dalam meningkatkan kinerja mereka dalam mengumpulkan pendapatan daerah," pungkasnya (***)