Warga Seberang Palinggam Geram, Aprianto: Harapkan Lurah Jangan Persulit Bantuan Untuk Warga Kurang Mampu

Warga Seberang Palinggam Geram, Aprianto: Harapkan Lurah Jangan Persulit Bantuan Untuk Warga Kurang Mampu

Info Positif On Tuesday, July 24, 2018

Anggota DPRD Padang, Aprianto Memfasilitasi Persoalan Surat Persetujuan Pelaksanaan Program Bedah Rumah BSPS di Kantor Lurah Seberang Palinggam bersama lurah Aidil Zulhani 

INFO PADANG- Puluhanwarga memprotes Lurah Seberang Palinggam, Kecamatan Padang Selatan, Aidil Zulhani, yang dinilai tak berkenan memberikan persetujuan dan tandatangan pada surat persetujuan pelaksanaan program bedah rumah untuk 22 warga yang ada di kelurahan itu.

Suasana Kantor Lurah Seberang Palinggam 

Bedah rumah ini merupakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementrian PU-PR. Penerima program ini di Kota Padang serta sejumlah daerah lainnya di Sumbar, merupakan usulan anggota Komisi V DPR RI, Alex Hendra Lukman.

Salah seorang warga Seberang Palinggam, Diki (42) mengatakan, lurah terkesan menghalang-halangi kegiatan pembedahan rumah yang sebelumnya sudah di tanda tangani oleh RT dan RW setempat yang juga sudah dilakukan oleh Tim Paskel. 

"Rumah kami huni, sudah tak layak, dinding rusak, atap juga rusak sehingga harus segera diperbaiki. Kami ini rata-rata bekerja sebagai buruh, tentu saja kami sangat mengharapkan bantuan bedah rumah ini," ujarnya saat aksi protes, Selasa, kemarin,  sekitar pukul 08.00 WIB.

Menurut Diki , dalam kepengurusan persetujuan untuk mendapatkan bantuan bedah rumah ini, warga terkesan dipersulit. "Lurah mempersulit kami, padahal RT dan RW sudah memberikan persetujuan. Cuma lurah saja yang tak mau. Saya tak habis pikir, maunya lurah ini apa," tuturnya.

Ketua Kelompok Bedah Rumah dari Seberang Palinggam, Yakub (54) menuturkan, mulai pukul 08.00 WIB, dia bersama sejumlah warga sudah berada di depan kantor lurah. "Kami sengaja palang kantor lurah, sebab sampai hari ini tak ada kejelasan dari lurah terkait bedah rumah ini," tegasnya.

Menurutnya, semua persyaratan sudah lengkap. Kalau pun ada masalah, tentunya akan bermasalah di tingkat RT dan RW. Sementara, usulan penerima program dapat diterima pengurus RT dan RW setempat.

"Malahan, RT atau RW yang mengusulkan calon penerima program ini. Hanya persetujuan lurah saja lagi. Kata lurah tanah kami bermasalah. Padahal tanah ini, tanah verponding dan kami sudah lama menetap di sini. Selama menetap kami yang membayar PBB nya. Jadi mau bukti apalagi. Lurah sedikitpun tak beri kami solusi terkait hal ini," ujarnya.

Sementara, anggota Komisi II DPRD Padang, Aprianto mengatakan, sudah berusaha memfasilitasi warga agar bisa mendapat bantuan tersebut. Ia berharap, pihak terkait mempermudah dalam penyelenggaraan program tersebut, sehingga warga yang membutuhkan dapat dibantu.

"Program bedah rumah ini sudah dibentuk kelompoknya. Tergantung kesepakatan pemerintah setempat lagi termasuk lurah. Kami di sini siap menfasilitasi. Selama ini bantuan yang tujuannya meringankan beban masyarakat apalagi warga kurang mampu, saya harapkan tolong jangan dipersulit lah," pungkasnya.

Selain itu kata Aprianto, kan ini salah satu nya juga membantu program pemerintah kota padang , namun saja letak nya penerima program ini di Kota Padang serta sejumlah daerah lainnya di Sumbar adalah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementrian PU-PR, merupakan usulan anggota Komisi V DPR RI, Alex Hendra Lukman," tuturnya.

Dalam pertemuan tersebut Aprianto juga menegaskan, jika masalah ini tidak tuntas, maka ia sangat menyanyangkan sekali jika kandas ditangan lurah, maka dana yang ada tentunya dikembalikan. "Sangat disayangkan sekali jika ini terjadi, karena masih banyak program bantuan dari pusat, " tegasnya. 

Sementara Lurah Seberang Padang, Aidil Zulhani menuturkan, pihaknya akan menyosialisasikan kembali kepada warga, terkait persyaratan calon penerima dari program tersebut. "Yang jadi permasalahan saat ini, surat pernyataan kepastian tanah. Ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi, yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa, ini hanya miskomunikasi saja," terangnya.

"Jika itu bisa dilengkapi, maka syarat calon penerima otomatis telah terpenuhi. Saat ini, masyarakat sedang berupaya mengurus surat tersebut," ujarnya.

Dikesempatan tersebut, Tenaga Ahli Pemberdayaan Provinsi, Konsultan Manajemen Provinsi, Arravanco Ascesto yang juga pendamping pelaksana BSPS di Sumbar menjelaskan, dinamika masyarakat terkait persoalan yang timbul adalah masalah status kepemilikan tanah, termasuk tanah verponding.

"Dalam hal ini, kami ingin melindungi masyarakat. Jangan sampai masyarakat tidak bisa menikmati bantuan tersebut, makanya harus ada bukti kepemilikan tanah."Kami meminta kerjasama semua pihak untuk penuntasan masalah ini. 

Dalam program BSPS, cukup dengan surat pernyataan kepemilikan diketahui pemerintah setempat bahwa yang bersangkutan sudah menguasai dalam beberapa waktu yang ditetapkan. Bukti pembayaran PBB itu salah satu pembuktian saja," jelasnya.

Dijelaskan, persyaratan calon penerima program bedah rumah, aspek teknisnya yakni kondisi rumah sudah mengancam keselamatan pemilik, tiangnya sudah lapuk, atap sudah usang dan tergolong rusak berat. Ada sekitar 5.500 rumah di Provinsi Sumbar yang akan dibedah. Jumlah bantuan Rp15 juta per unit rumah," tukasnya. (Inf)

Dugaan Adanya Percaloan e-KTP, Komisi I DPRD Padang Akan Segera Panggil Disdukcapil

Dugaan Adanya Percaloan e-KTP, Komisi I DPRD Padang Akan Segera Panggil Disdukcapil

Info Positif On Tuesday, July 24, 2018

Ketua Komisi I DPRD Padang Azirwan Berada di Disdukcapil Padang 

INFO PADANG, - Terkait pemberitaan adanya dugaan pungli dan percaloan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang, sebagaimana diberitakan Singgalang beberapa hari lalu. Ketua Komisi I DPRD Padang Azirwan mengaku sangat kaget.

“Kalau benar ada pungutan ataupun praktek percaloan, itu sudah melanggar. Bisa dikadukan ke Tim Saber Pungli itu,” katanya,Selasa (24/7)

Dalam penerbitan e-KTP atau apapun administrasi kependudukan, tidak ada lagi pungutan atau gratis. Kalau ada pungutan berapapun nilainya, itu dapat dikategorikan sebagai pungutan liar (Pungli).

Adanya pemberitaan terkait dugaan pungli di Disdukcapil Padang ini tentunya harus ada bukti konkrit. Pernyataan yang telah dikeluarkan masyarakat melalui media ini harus bisa dipertanggungjawabkan, dia juga meminta masyarakat yang mengeluarkan pernyataan ada pungli dan calon di Disdukcapil harus berani “tunjuk hidung”, atau sebutkan siapa dan mana orangnya. “Apakah oknum pegawai atau orang luar. Itu juga perlu bukti yang kongkrit,” tegasnya. 

Dikatakan, untuk membuktikan hal itu, kata Azirwan, Komisi I DPRD Padang segera memanggil Disdukcapil untuk memberikan keterangan yang jelas.

“Saat ini, saya masih di Jakarta. Dalam waktu dekat akan kita panggil Disdukcapil untuk memberikan klarifikasi, apakah memang ada atau tidak pungli dan percaloan di dinas itu. Sebab ini menyangkut hajat orang banyak,” katanya.

Sebelumnya diberitakan pengakuan mengejutkan datang dari salah seorang warga. Ia dan seorang anaknya bisa mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) melalui calo dengan membayar Rp250 ribu pada orang dalam. Padahal sebelumnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) menyebutkan blangko e-KTP kosong.

“Disdukcapil menyebutkan blangko e-KTP kosong, sementara saya nih, bisa mendapatkannya dengan membayar Rp250 ribu kepada salah urang dalam. Ini buktinya bukan satu saja, tapi malah dua keping e-KTP yang saya terima tadi siang,” ujar salah seorang warga kepada Singgalang, Jumat (20/7).

Ia menyebutkan, bukan dia saja yang mengurus e-KTP itu lewat calo, malah banyak dengan membayar. Sementara di sisi lain Disdukcapil menyebutkan blangko e-KTP kosong.

“Saya bisa membuktikan bahwa mengurus e-KTP lewat calo itu bisa. Ini buktinya saya bisa mendapatkan dua keping ktp elektronik ini,” tambahnya, (baim/bbg)

Delma Putra :Didampingi APBD, Pembangunan Akan Cepat Terwujud Dibantu Swadaya Masyarakat

Delma Putra :Didampingi APBD, Pembangunan Akan Cepat Terwujud Dibantu Swadaya Masyarakat

Info Positif On Sunday, July 22, 2018

 Delma Putra Ketua Fraksi Gerindra DPRD Padang   

''Kalau Bukan Kita Siapa Lagi yang Akan     Membangun Kampung Halaman" 

INFO PADANG - Anggota DPRD Kota Padang ,Delma Putra sosok muda ramah senyum putra asli dari Koto Tangah mengatakan untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan untuk kebaikan bersama ditengah masyarakat ,ia mempunyai motto  “kalau bukan kita siapa lagi yang akan membangun kampung halaman'’.

“Mari kita gotong royong sekaligus berswadaya demi membangun kampung kita sendiri.Kalau bukan kita siapa lagi.” ujar anggota dewan dari daerah pemilihan [Dapil] I Koto Tangah ini yang turun langsung goro bersama masyarakat Sungai Duo Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah Kota Padang,Minggu [22/7]      

Delma mengatakan jika tidak disuport dari kita [masyarakat sendiri,red] berupa swadaya masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang merata didampingi dengan dana APBD Kota Padang yang terbatas, tak mungkin semua pembangunan bisa diwujudkan .Untuk itu,dibutuhkan swadaya dari masyarakat  

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang ini mengatakan, goro yang dilakukan di Sungai Duo ini adalah membangun jalan lingkungan dengan dana pembangunan jalan lingkungan dari kelurahan. 

Sebelumnya kata Delma ,ia diundang oleh Ketua RT setempat bahwa di Sungai Duo akan melaksanakan goro bersama pada hari ini,Minggu pagi untuk membangun jalan lingkungan. Selaku wakil rakyat yang ada di Dapil I Koto Tangah tentunya wajib rasanya kita untuk datang sekaligus untuk berdiskusi menjemput aspirasi masyarakat setempat.Pasalnya memang selama ini masih banyak jalan lingkungan daerah yang masih belum tersentuh.

“Alhamdulillah dari kegiatan goto dan pertemuan bersama tokoh masyarakat setempat sekaligus melihat secara langsung kondisi lingkungan setempat ,kita menerima aspirasi warga dengan mengusulkan pembangunan drainase . Aspirasi ini kita tampung dahulu karena untuk daerah Lubuk Minturun pokir saya untuk bantuan pembangunan Mushalla An Nur dan Masjid Nurul Falah sudah dalam proses dan dalam waktu dekat sudah dapat dicairkan anggarannya untuk 2018 ini, “sebutnya.       
"Putra Koto Tangah ini kembali menyampaikan ,kalau kita hanya mengandalkan dana dari kelurahan, tentu tidak akan mencukupi untuk menyelesaikan pembangunan jalan lingkungan yang masih banyak belum tersentuh . Makanya, kita harus gorokan bersama secara swadaya disamping ada dana dari kelurahan ,maupun nanti nya dari pokir dewan ," pungkas.
Delma sendiri pada kesempatan itu menyumbangkan 10 zak seman. "Ini memang tak sebarapa jumlahnya, tapi tentu dengan bantuan swadaya dengan berpikir maju dan positif tentu kita bisa membangunan kampung halaman kita ," ungkapnya.
Goro tersebut dihadiri oleh Lurah, LPM, RT/RW dan tokoh masyarakat setempat.[bim]

Kader Partai Gagal Jadi Caleg, Wahyu : Ada Dengar Bacaleg Bayar Rp8juta - Rp30juta.

Kader Partai Gagal Jadi Caleg, Wahyu : Ada Dengar Bacaleg Bayar Rp8juta - Rp30juta.

Info Positif On Saturday, July 21, 2018

Ketua DPD Golkar Padang Wahyu Iramana Putra, Wakil Ketua DPRD Kota Padang 

INFO PADANG - Keluarnya UU Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilu 2019, melarang Parpol menerima imbalan terhadap seleksi Caleg, terkesan diabaikan para Parpol.

Padahal, pasal 242, jelas jelas menyebutkan ketentuan mengenai Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228  berlaku secara mutatis mutandis terhadap seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten.

Tapi, masih ada beberapa Parpol yang konsisten terhadap UU Pemilu tersebut.

Salah satunya DPD Partai Golkar Padang dibawah kepemimpinan Wahyu Iramana Putra. Partai Berlambang Beringin ini, tak ada memungut, apalagi meminta imbalan untuk menjadi Caleg.

Makanya, mantan Ketua Tim Emdes tersebut, terkejut ada partai yang meminta imbalan.

"Saya memang mendengar di Padang, ada kader partai gagal jadi Caleg, disebabkan  tak sanggup membayar antara Rp8 juta sampai Rp30 juta," katanya kepada media ini melalui WA nya.

Ia juga mengatakan, ini harus dilaporkan, sebab tak ada dalam AD/ART ,PO, Juklak organisasi Partai yang mengaturnya.

"Kami rasa semua Partai Politik tidak ada yang mengaturnya. Dan, harus ada keberanian membukakan kasus ini. Kalau tidak berarti kita membiarkan kezaliman terjadi,  termasuk memeliharanya," imbuhnya.

Wahyu juga mengatakan, berdasarkan

Perturan PKPU Bacaleg dapat digantikan kalau DCS Bermasalah atau belum lengkap TMSnya.

"Waktu DCS pasti ada yg belum lengkap ini boleh digantikan sebelum tgl 30 juli," katanya mengakhiri. CN

Sumber:  Dilansir dari 

koranmingguaninvestigasi.com

Semarak PIOM Fest 2018,Tujuh Negara Mainkan Musik Etnik di Padang

Semarak PIOM Fest 2018,Tujuh Negara Mainkan Musik Etnik di Padang

Info Positif On Saturday, July 21, 2018

INFO PADANG – Tujuh negara akan semarakkan Kota Padang melalui pegelaran musik dengan menampilkan pertunjukan musik dari etnik khas masing masing daerah selama tiga hari, 3-5 Agustus mendatang. 

Permainan musik etnik tujuh negara ini dibungkus dalam satu gelaran bertajuk Padang Indian Ocean Musik Festival (PIOM Fest) 2018. Kegiatan PIOM Fest 2018 ini merupakan yang ke dua kalinya dipusatkan di Jembatan Siti Nurbaya,  Padang.

“Event ini dalam rangka mempererat hubungan budaya negara-negara IORA sekaligus memantapkan Padang sebagai kota event dan promosi wisata,” ungkap Walikota Padang H. Mahyeldi.

Sementara Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Padang Medi Iswandi menuturkan bahwa tujuh negara yang akan memainkan musik etnik di Padang yakni Mauritius, Peru, India, Vietnam, Jepang, Singapore, dan Indonesia. 

Sedangkan Indonesia akan diwakili sejumlah pemusik dari sejumlah daerah seperti Bengkulu, Sawahlunto, Pariaman, dan Padang."Ini merupakan gelaran tahun kedua setelah sukses di tahun lalu,” jelas Medi.

Berikut jadwal pegelaran PIOM Fest 2018: 

Pada hari pertama, Jumat (3/8), pemusik akan tampil mulai pukul 20.00-22.00 Wib.

Pada hari kedua, penampilan negara peserta lebih panjang, yakni mulai pukul 15.30-20.00 Wib.

Sedangkan hari terakhir, dilaksanakan mulai pukul 20.00-22.30 Wib.

(Charlie)

Gempa 5,5 SR, Satu Warga Solok Tewas Tertimpa Reruntuhan

Gempa 5,5 SR, Satu Warga Solok Tewas Tertimpa Reruntuhan

Info Positif On Saturday, July 21, 2018

Foto Reruntuhan Rumah Bustami (63), Rawang Lubuk Selasih, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok,Sabtu(21/7/2018)

INFO SOLOK – Gempa 5,5 skala richter (SR) yang berpusat di tenggara Kota Padang, Sumbar, dan dirasakan cukup kuat di Kabupaten Solok, mengakibatkan kerusakan cukup parah. Bustami (63), warga Rawang Lubuk Selasih, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok meregang nyawa usai tertimpa reruntuhan rumah.

Walinagari Batang Barus, Syamsul Azwar menyatakan Bustami yang akrab disapa Buyung Jenggo, tertimpa reruntuhan rumahnya, saat sedang beristirahat siang usai membersihkan hasil panen bawang di rumahnya, bersama anak dan isteri.

Saat itu, menurut Syamsul, secara tiba-tiba gempa datang, dan reruntuhan dinding kamar rumah permanen, rusak dan menimpa korban.

“Innalillahi wainnailaihirajiuun. Semoga korban husnul khatimah dan keluarga yang ditinggalkan tabah menerima cobaan ini,” ujarnya.

Sebelumnya, gempa dengan kekuatan 5 SR terjadi pada Sabtu (21/7) pukul 14.58 WIB terjadi di tenggara Kota Padang, dengan kedalaman 10 kilometer. Tepatnya di 0.97 lintang selatan dan 100.70 bujur timur.

Episentrum (pusat) gempa berada di 9 kilometer tenggara Kota Padang, 19 kilometer tenggara Kabupaten Solok, 33 kilometer barat daya Kota Solok, 37 kilometer tenggara Pariaman dan 892 barat laut Jakarta. Gempa dinyatakan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika tidak berpotensi tsunami.

Laporan:  (rijal islamy/kibas)

Mendaftar ke KPU Padang , Pileg 2019 Hanura Diterima Dihati Masyarakat Meraih Suara Terbanyak

Mendaftar ke KPU Padang , Pileg 2019 Hanura Diterima Dihati Masyarakat Meraih Suara Terbanyak

Info Positif On Tuesday, July 17, 2018

Foto:  Ketua DPC Partai Hanura Elvi Amri menerima berkas pendaftaran Bacaleg dari Ketua KPU Padang Sawati, (17/7/2018)

INFO PADANG - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)  Padang langsung dibawah pimpinan Elvi Amri, SE selaku Ketua DPC Partai Hanura Padang didampingi Sekretaris Afrizon Muslim, SE dan Wakil Ketua 1 Heru Saifuddin, SE,MM mendatangi KPU Padang guna mendaftarkan bakal calon legislatif (Bacaleg) nya di Pileg 2019 mendatang. 

Partai Hanura Padang ini menargetkan meraih pemenangan dengan meraup suara terbanyak dengan mendudukkan masing-masing dua kadernya di tiap-tiap daerah pemilihan (Dapil)pada Pemilu Legislatif 2019 mendatang. 

“Sesuai dengan mekanisme partai Hanura sudah mendaftarkan kader di KPU. Kita ingin Hanura menjadi pilihan di hati masyarakat dengan target meraih suara terbanyak melalui kader potensial di masing-masing Dapil yang telah ditentukan. 

Hanura optimis target itu bakal tercapai sepanjang seluruh kader potensial bisa menyampaikan visi misi Hanura kepada masyarakat,” kata Ketua DPC Hanura  Padang Elvi Amri usai mendaftar , Selasa (17/7).

Dikatakan, di Hanura dinamika politik cukup beragam, dan juga kader yang potensial untuk diusung menjadi Caleg juga cukup banyak, sehingga perlu kehati-hatian dalam menetapkan pencalegan.

“Dalam pencalonan, banyak aspek yang dilihat, mulai dari keaktifan berorganisasi, kemampuan kepada masyarakat dan bisa menjalankan visi misi Hanura dengan motto Hanura Bangkit, Hanura Jaya, Hanura Menang, "ujarnya. 

Dijelaskan seluruh Bacaleg sudah membuat Pakta Integritas yang disiapkan KPU, di internal juga demikian dengan tujuannya nanti, siapapun yang duduk tidak akan meninggalkan caleg lainnya di dapil itu. Silaturahmi semua kader tetap selalu harus dijaga.

“Kita dari Hanura tak ingin anggota Dewan yang mewakili masyarakat tidak  bisa berbicara di depan massa, kader Hanura harus bisa diterima di hati masyarakat, berbicara lantang, tegas, tak muluk muluk demi untuk kepentingan masyarakat bukan untuk  kepentingan pribadi atau kelompok,"tegasnya.

Selain itu terkait Caleg perempuan, Elvi Amri mengatakan sesuai dengan aturan KPU, Hanura sudah memasukkan caleg perempuan lebih dari 30 persen dan juga banyak mengusung kader muda potensial karena kita ingin ada pengkaderan di kemudian hari.

Disamping pemeriksaan kesehatan, untuk seluruh calon juga telah dilakukan tes narkoba dan semuanya bersih dari  narkoba. Kita tak ingin ada kader yang berurusan dengan hukum dikemudian hari terkait narkoba,"  ungkapnya. (Inf)

Golkar Padang Kembali Targetkan Memimpin DPRD Padang

Golkar Padang Kembali Targetkan Memimpin DPRD Padang

Info Positif On Tuesday, July 17, 2018

Foto: Ketua DPD Partai Golkar Padang Wahyu Iramana Putra menandatangani berkas pendaftaran Bacaleg partai itu ke KPU Padang, Selasa (17/7).

INFO PADANG - Sesuai mekanisme berlaku untuk pelaksanaan Pileg 2019 Partai Golkar Kota Padang mendaftarkan bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang.

Partai Beringin ini menargetkan kembali merebut pucuk pimpinan DPRD Kota Padang pada Pemilu Legislatif 2019 mendatang dengan mendudukkan masing-masing dua kadernya di tiap-tiap daerah pemilihan (Dapil).

“Sesuai dengan mekanisme partai, Golkar sudah mendaftarkan kader di KPU. Kita ingin Golkar kembali ke pucuk pimpinan dewan. Kita optimis target itu bakal tercapai sepanjang seluruh kader bisa menyampaikan visi misi Golkar kepada masyarakat,” kata Ketua DPD Golkar Padang Wahyu Iramana Putra usai mendaftar dari kantor KPU Padang,Selasa (17/7)

Dikatakan, di Golkar dinamika politik cukup beragam, dan juga kader yang potensial  untuk diusung menjadi Caleg juga cukup banyak, sehingga perlu kehati-hatian dalam menetapkan pencalegan.

“Dalam pencalonan, banyak aspek yang dilihat, mulai dari keaktifan beroranisasi, kemampuan kepada masyarakat dan bisa menjalankan visi misi Golkar dengan motto Golkar Bersih, Golkar Bangkit, Golkar Maju, Golkar Menang Menang Menang Menang,” katanya.

Dijelaskan seluruh Bacaleg sudah membuat Pakta Integritas yang disiapkan KPU, tapi juga membuat Pakta Integritas di internal. “Ini tujuannya nanti, siapapun yang duduk tidak akan meninggalkan caleg lainnya di dapil itu. Silaturahmi tetap dijaga,” katanya.

Selain itu, Golkar juga mewajibkan para Bacaleg untuk membuat makalah tentang kedewanan dan mempresentasikannya.“Kita tak ingin anggota Dewan yang mewakili masyarakat tapi tidak bisa berbicara di depan massa,” katanya.

Sementara terkait Caleg perempuan, Wahyu yang didampingi Sekretaris Zulhardi Z Latif mengatakan sesuai dengan aturan KPU, Golkar sudah memasukkan caleg perempuan lebih dari 30 persen.

“Kita juga banyak mengusung kader muda karena kita ingin ada pengkaderan di kemudian hari,” katanya.

Untuk seluruh calon, katanya Golkar juga sudah melakukan tes narkoba selain pemeriksaan kesehatan. “Kita tak ingin ada persoalan terkait narkoba bagi kader kita di kemudian hari,” ungkapnya .(Inf)

Mahesa: Akan Terjadi PAW Besar di DPRD Padang

Mahesa: Akan Terjadi PAW Besar di DPRD Padang

Info Positif On Monday, July 16, 2018

Ketua DPC PPP Kota Padang Maidestal Hari Mahesa 

INFO PADANG - Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Maidestal Hari Mahesa menyampaikan, di DPRD Kota Padang akan terjadi Penggantian Antar Waktu (PAW) besar-besaran terhadap beberapa anggota DPRD Kota Padang dalam waktu dekat.

 Karena, jelang pendaftaran Legislatif 2019 ini banyak dari anggota dewan yang pindah keanggotaan partai.

“Ya, kita lihat polemik saat ini, beberapa anggota DPRD Kota Padang pindah ke partai lain untuk maju kembali di tahun 2019 mendatang. Salah satunya ada dari partai kami sendiri Nila Kartika,” kata Maidestal Hari Mahesa, Senin (16/7)

Dijelaskan Esa, jika anggota DPRD dari Partai A pindah ke Partai B, maka prasarananya sudah hilang karena harus PAW, tidak bisa mereka bertahan-bertahan. Mereka harus PAW, jika hari ini mereka mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan partai lain, otomatis ia harus di PAW di DPRD.

“Karena disalah satu persyaratannya di KPU itu, di formulir blangko C1 itu, jelas bunyinya. Saya bersedia mengundurkan diri dari partai lain dan sebagai keanggotaan DPRD, itu jelas bunyinya. Harus itu mereka lakukan, kalau tidak mereka makan uang haram dong,” paparnya.

Ditegaskan Esa, tidak ada alasan dari pimpinan DPRD Padang untuk mempertahankan hal tersebut. Karena dalam AD-ART jika seseorang pindah ke partai yang lain, secara otomatis di partai yang lama putus. Kalau mereka masih bertahan maka akan menikmati gaji serta tunjangan lainnya yang bukan lagi ada hak nya atau memakan  uang haram.(Inf)

KUA- PPAS 2019, Pendapatan Daerah Direncanakan Rp 2,463 Triliun

KUA- PPAS 2019, Pendapatan Daerah Direncanakan Rp 2,463 Triliun

Info Positif On Friday, July 13, 2018

INFO PADANG - Pemerintah Kota Padang merencanakan pendapatan daerah sebesar Rp 2,463 triliun tahun mendatang. Mengalami kenaikan sebesar Rp 135,41 dibandingkan penerimaan di 2018 sebesar Rp 2,327 triliun. Hal itu tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan Pemko Padang dalam paripurna DPRD Padang di gedung DPRD Sawahan, Jumat (13/7).

"Naik sebesar 5,82 persen dibandingkan penerimaan tahun 2018," kata Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah membacakan rancangan KUA PPAS Kota Padang 2019 mendatang. Rencana pendapatan itu bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 824,37 miliar, dana perimbangan Rp 1.383 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 255,33 miliar.  Menurut Mahyeldi, pendapatan dana perimbangan masih berpedoman pada alokasi dana transfer tahun anggaran 2018. Namun, khusus untuk DAK (dana alokasi khusus) fisik, sesuai Permendagri Nomor 38 Tahun 2018, belum dapat dianggarkan karena belum ada peraturan Presiden tantang rincian APBN atau informasi resmi dari Kementerian Keuangan.

Terkait belanja daerah, sebutnya, perlu diselaraskan dengan sumber-sumber penerimaan. Seperti, penerimaan dana bagi hasil yang berasal dari pajak dan non pajak, DAK dan DAU (dana alokasi umum). Pengalokasian belanja pada setiap OPD (organisasi perangkat daerah) dilakukan berdasarkan kebutuhan dan usulan dengan memperhatikan kecukupan anggaran, sehingga, implementasinya dapat menunjang kebijakan yang telah dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan. Sisi lain, kebijakan penyusunan belanja daerah 2019 itu tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018.

Pada 2019 mendatang, direncanakan anggaran belanja sebesar Rp 2,467 triliun. Anggaran akan dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 48,75 persen dan belanja langsung sebesar Rp 1,264 triliun atau sebesar 51 persen dari total APBD. "Belanja langsung yang dialokasikan, penggunaannya diarahkan untuk mendukung beberapa kegiatan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan aktual yang dihadapi. Didistribusikan ke dalam urusan wajib, urusam pilihan dan urusan penunjang yang akan dilaksanakan pada masing-masing SKPD (OPD,red)," kata Mahyeldi.

Dijelaskan, terkait pembiayaan daerah, meliputi semua transaksi keuangan daerah yang mengakibatkan daerah menerima manfaat bernilai uang dari pihak lain. Dari penerimaan manfaat itu, daerah dibebani kewajiban untuk membayarnya kembali. Angka penerimaan pembiayaan keseluruhan diperkirakan sebesar Rp 50 miliar. Dibandingkan tahun ini, sebesar Rp 100,50 miliar lebih, terjadi penurunan sebesar 50,50 miliar atau 50,25 persen. Penerimaan pembiayaan itu ditampung dari sisa lebih anggaran tahun sekarang.

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp 46,211 miliar. Rinciannya, terdiri dari penyertaan modal Rp 20 miliar dan pembayaran pokok hutang pada PT.SMI sebesar Rp 26,211 miliar. Maka pada tahun mendatang, terdapat surplus pembiayaan sebesar Rp 3,788 miliar yang akan digunakan untuk menutupi defisit anggaran di 2019. "Semoga apa yang disampaikan ini, dapat dibahas dan diproses sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku," harapnya. (Inf)

GERAK CEPAT,,, TNI Bantu Rehab Rumah Serta Rekurt ZOHRI Menjadi PRAJURIT TNI TANPA TES

GERAK CEPAT,,, TNI Bantu Rehab Rumah Serta Rekurt ZOHRI Menjadi PRAJURIT TNI TANPA TES

Info Positif On Friday, July 13, 2018

INFO Nasional - Tidak ingin kehilangan momentum, usai mendengar kemenangan L. Muhammad Zohri pemuda Dusun Karang Pansor Kec. Pemenang Lombok Utara di event lari cepat dunia yang diadakan di Finlandia, TNI langsung mendatangi tempat tinggalnya dan menawarkan sebuah pengabdian khusus sebagai prajurit unggulan berprestasi, Kamis (12/7/2018).

Tawaran tersebut disampaikan oleh Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmat Rizal Ramdhani S.Sos,SH.M.Han yang datang bersama rombongan yaitu Dandim 1606/Lobar Letkol Czi Djoko Rahmanto, Danden Zibang Letkol Czi Edy, Kapenrem Mayor Dahlan dan Dantim Intelrem 162/WB Kapten Inf. Asep Okinawa.

Terkait aktifitasnya sebagai atlit, Danrem mengatakan pihak keluarga tidak perlu khawatir karena usai direkurt TNI, Zohri tetap bisa melakukan aktifitasnya seperti biasa tanpa terganggu rutinitas kedinasan.

Bahkan Danrem menyebutkan kepada pihak Keluarga L. Muhammad Zohri, bahwa kedatanya sekaligus meangkat L. M. Zohri menjadi anak angkatnya Danrem 162/WB terhitung dari silaturrahmi Danrem ke pihak Keluarga hari ini, katanya.

Danrem mengundang keluarga dari L.M. Zohri ke Makorem 162/WB dalam acara penyerahan secara simbolis perehapan Rumah dan penerimaan menjadi Anggota TNI AD.

Tidak hanya pengabdian khusus di TNI, Danrem 162/WB selaku perwakilan dari TNI juga menyampaikan akan membangunkan kembali atau sebuah rumah baru untuk Zohri dan keluarganya.

Sementara dari pihak keluarga L.Muhammad Zohri setelah mendengarkan dan mengetahui maksud dan  tujuan serta ketulusan ucapan Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmat Rizal Ramdhani S.Sos,SH.M.Han, pihak keluarga merasa terharu dan menyetujui untuk dilakukannya perehapan rumah. Sedangkan tawaran untuk menjadi Anggota TNI AD tinggal menuggu keputusan dari  L. Muhammad Zohri.

Usai mendapat persetujuan dari keluarga Zohri, Danden Zibang langsung melakukan pengukuran tanah dan bangunan untuk dilakukan pembangunan ulang.

Sebelumnya, Zohri merupakan salah satu atlit berprestasi dari NTB yang sehari-harinya dibina oleh Mayor Inf Muhdar anggota TNI dari satuan Jasrem 162/WB. Zohri kemudian diikut sertakan dalam event-event nasional maupun internasional untuk mewakili daerahnya dan Indonesia. 

Kunjungan rombongan Danrem 162/WB ke Rumah L. Muhamad Zohri Atelit Pelari Sprinter 100 Meter itu disambut langsung oleh Kapolres KLU AKBP Apriadi Lesmana S.IK beserta Danramil Tanjung Kapten Inf. A. Agung Budiana, Kapolsek Pemenang Iptu Hilmi Manosoh S.IK, Camat Pemenang Faesol, Kepala Desa Pemenang Barat M. 

@infokomando

Elvi Amri Gantikan Fefrizal dari Posisi Ketua DPC Partai Hanura Padang, Kami Siap Bekerja Kilat

Elvi Amri Gantikan Fefrizal dari Posisi Ketua DPC Partai Hanura Padang, Kami Siap Bekerja Kilat

Info Positif On Thursday, July 12, 2018

Elvi Amri (kanan) disaksikan Sekretaris DPD Partai Hanura Sumbar Fauzi Novaldi(kiri) menerima SK Reposisi Kepengurusan DPC Partai Hanura Padang dari Sekjend DPP Partai Hanura H Herry L Siregar (tengah), Kamis 12/7 di DPP Partai Hanura Jakarta. (foto: humas-hanurasumbar).

INFO PADANG - Berita menjadi Caleg DPRD Padang dari PKB oleh Ketua DPC Hanura Kota Padang Fefrizal berujung kepada digantinya dia oleh DPP Partai Hanura seiring dikeluarkannya SK DPP nomor SKEP/927/DPP-Hanura /VII/ 2018 tentang Reposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Padang 12 Juli ditanda tangani Ketum Osman Sapta dan H  Hendry L Siregar Sekjend Partai Hanura. 

Hari ini DPP Partai Hanura berdasarkan rekomendasi DPD Partai Hanura Sumbar telah menerbitkan SK Kepengurusan DPC Partai Hanura dimana Ketua Umum, Pak Osman Sapta dan Sekjend, H Hendry L Siregar telah mengsahkan kepengurusan DPC Partai Hanura Padang yang baru dan mencabut SK Pengurus Hanura dengan Ketua Fefrizal, Pak Elvi Amri resmi dan sah menjadi Ketua DPC Partai Hanura Padang, masa bakti 2016-2021 sejak hari ini,” kata Fauzi.

“Tidak benar Fefrizal itu mundur, tapi dia diganti sebagai ketua karena Fefrizal dimosi tidak percaya oleh 9 dari 11 PAC Partai Hanura di Padang,” ujar Sekretaris DPD Partai Hanura Sumbar ini didampingi Elvi Amri saat berada di DPP Partai Hanura Jakarta, Kamis (12/7).

“Adapun alasan mosi tidak percaya kepada Saudara Fefrizal sejak reposisi kepengurusan DPC Partai Hanura Padang sebelum ini, di mana Fefrizal tidak akomodatif lagi dengan DPC dan Hanura. Parahnya lagi komunikasi dengan Sekretaris DPC Hanura Padang tidak terjadi, Fefrizal dihubungi telpon oleh sekretarisnya tidak diangkat, juga soal pasworD Silon untuk daftar pencalegan tidak mau dikasih, padahal waktu semakin mendesak, ini tentu mengundang kegelisahan kader untuk mendaftar jadi Caleg yang tutup pada 17 Juli besok ini,”ujar Fauzi.

Makanya, kata Fauzi terbitlah Mosi Tidak Percaya dari PAC-PAC. “Pasword Silon baru diberikan setelah Fefrizal pindah partai, dan setelah dikukuhkan Pengurus DPC Hanura Kota Padang yang baru, Allhamdulillah DPC Hanura Padang kembali normal.

Fauzi Novaldi menegaskan keluarnya SK DPP nomor SKEP/927/DPP-Hanura /VII/ 2018 tentang Reposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Padang 12 Juli ditanda tangani Osman Sapta dan H  Hendry L Siregar Ketum dan Sekjend, maka kader dan simpatisan Hanura Padang tidak perlu gusar dan ragu lagi.

“Kita satukan kembali tekad dan semangat, Hanura Bangkit, Jaya dan Menang, Insha Allah Caleg Hanura didaftarkan secepatnya ke KPU Padang,”pungkas Fauzi. 

Sementara Elvi Amri sendiri saat menerima SK DPP mengatakan siap bekerja keras dan cepat untuk mendaftarkan Caleg Hanura Padang ke DPP.

“Hari ini SK DPP saya selaku Ketua DPC dan Afrizon Muslim sebagai Sekretaris Partai Hanura Padang  masa bakti 2016-2021 dan Bendahara  Rafli, sudah saya terima dari Pak Sekjend DPP, kami siap bekerja kilat untuk mendaftar Caleg ke KPU Padang pada tenggat waktu tahapan yakni sampai 17 Juli 2018,” tegas Elvi Amri Ketua baru DPC Partai Hanura Padang itu .(Inf /*)