Golkar Padang Kembali Targetkan Memimpin DPRD Padang

Golkar Padang Kembali Targetkan Memimpin DPRD Padang

Info Positif On Tuesday, July 17, 2018

Foto: Ketua DPD Partai Golkar Padang Wahyu Iramana Putra menandatangani berkas pendaftaran Bacaleg partai itu ke KPU Padang, Selasa (17/7).

INFO PADANG - Sesuai mekanisme berlaku untuk pelaksanaan Pileg 2019 Partai Golkar Kota Padang mendaftarkan bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang.

Partai Beringin ini menargetkan kembali merebut pucuk pimpinan DPRD Kota Padang pada Pemilu Legislatif 2019 mendatang dengan mendudukkan masing-masing dua kadernya di tiap-tiap daerah pemilihan (Dapil).

“Sesuai dengan mekanisme partai, Golkar sudah mendaftarkan kader di KPU. Kita ingin Golkar kembali ke pucuk pimpinan dewan. Kita optimis target itu bakal tercapai sepanjang seluruh kader bisa menyampaikan visi misi Golkar kepada masyarakat,” kata Ketua DPD Golkar Padang Wahyu Iramana Putra usai mendaftar dari kantor KPU Padang,Selasa (17/7)

Dikatakan, di Golkar dinamika politik cukup beragam, dan juga kader yang potensial  untuk diusung menjadi Caleg juga cukup banyak, sehingga perlu kehati-hatian dalam menetapkan pencalegan.

“Dalam pencalonan, banyak aspek yang dilihat, mulai dari keaktifan beroranisasi, kemampuan kepada masyarakat dan bisa menjalankan visi misi Golkar dengan motto Golkar Bersih, Golkar Bangkit, Golkar Maju, Golkar Menang Menang Menang Menang,” katanya.

Dijelaskan seluruh Bacaleg sudah membuat Pakta Integritas yang disiapkan KPU, tapi juga membuat Pakta Integritas di internal. “Ini tujuannya nanti, siapapun yang duduk tidak akan meninggalkan caleg lainnya di dapil itu. Silaturahmi tetap dijaga,” katanya.

Selain itu, Golkar juga mewajibkan para Bacaleg untuk membuat makalah tentang kedewanan dan mempresentasikannya.“Kita tak ingin anggota Dewan yang mewakili masyarakat tapi tidak bisa berbicara di depan massa,” katanya.

Sementara terkait Caleg perempuan, Wahyu yang didampingi Sekretaris Zulhardi Z Latif mengatakan sesuai dengan aturan KPU, Golkar sudah memasukkan caleg perempuan lebih dari 30 persen.

“Kita juga banyak mengusung kader muda karena kita ingin ada pengkaderan di kemudian hari,” katanya.

Untuk seluruh calon, katanya Golkar juga sudah melakukan tes narkoba selain pemeriksaan kesehatan. “Kita tak ingin ada persoalan terkait narkoba bagi kader kita di kemudian hari,” ungkapnya .(Inf)

Mahesa: Akan Terjadi PAW Besar di DPRD Padang

Mahesa: Akan Terjadi PAW Besar di DPRD Padang

Info Positif On Monday, July 16, 2018

Ketua DPC PPP Kota Padang Maidestal Hari Mahesa 

INFO PADANG - Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Maidestal Hari Mahesa menyampaikan, di DPRD Kota Padang akan terjadi Penggantian Antar Waktu (PAW) besar-besaran terhadap beberapa anggota DPRD Kota Padang dalam waktu dekat.

 Karena, jelang pendaftaran Legislatif 2019 ini banyak dari anggota dewan yang pindah keanggotaan partai.

“Ya, kita lihat polemik saat ini, beberapa anggota DPRD Kota Padang pindah ke partai lain untuk maju kembali di tahun 2019 mendatang. Salah satunya ada dari partai kami sendiri Nila Kartika,” kata Maidestal Hari Mahesa, Senin (16/7)

Dijelaskan Esa, jika anggota DPRD dari Partai A pindah ke Partai B, maka prasarananya sudah hilang karena harus PAW, tidak bisa mereka bertahan-bertahan. Mereka harus PAW, jika hari ini mereka mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan partai lain, otomatis ia harus di PAW di DPRD.

“Karena disalah satu persyaratannya di KPU itu, di formulir blangko C1 itu, jelas bunyinya. Saya bersedia mengundurkan diri dari partai lain dan sebagai keanggotaan DPRD, itu jelas bunyinya. Harus itu mereka lakukan, kalau tidak mereka makan uang haram dong,” paparnya.

Ditegaskan Esa, tidak ada alasan dari pimpinan DPRD Padang untuk mempertahankan hal tersebut. Karena dalam AD-ART jika seseorang pindah ke partai yang lain, secara otomatis di partai yang lama putus. Kalau mereka masih bertahan maka akan menikmati gaji serta tunjangan lainnya yang bukan lagi ada hak nya atau memakan  uang haram.(Inf)

KUA- PPAS 2019, Pendapatan Daerah Direncanakan Rp 2,463 Triliun

KUA- PPAS 2019, Pendapatan Daerah Direncanakan Rp 2,463 Triliun

Info Positif On Friday, July 13, 2018

INFO PADANG - Pemerintah Kota Padang merencanakan pendapatan daerah sebesar Rp 2,463 triliun tahun mendatang. Mengalami kenaikan sebesar Rp 135,41 dibandingkan penerimaan di 2018 sebesar Rp 2,327 triliun. Hal itu tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan Pemko Padang dalam paripurna DPRD Padang di gedung DPRD Sawahan, Jumat (13/7).

"Naik sebesar 5,82 persen dibandingkan penerimaan tahun 2018," kata Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah membacakan rancangan KUA PPAS Kota Padang 2019 mendatang. Rencana pendapatan itu bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 824,37 miliar, dana perimbangan Rp 1.383 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 255,33 miliar.  Menurut Mahyeldi, pendapatan dana perimbangan masih berpedoman pada alokasi dana transfer tahun anggaran 2018. Namun, khusus untuk DAK (dana alokasi khusus) fisik, sesuai Permendagri Nomor 38 Tahun 2018, belum dapat dianggarkan karena belum ada peraturan Presiden tantang rincian APBN atau informasi resmi dari Kementerian Keuangan.

Terkait belanja daerah, sebutnya, perlu diselaraskan dengan sumber-sumber penerimaan. Seperti, penerimaan dana bagi hasil yang berasal dari pajak dan non pajak, DAK dan DAU (dana alokasi umum). Pengalokasian belanja pada setiap OPD (organisasi perangkat daerah) dilakukan berdasarkan kebutuhan dan usulan dengan memperhatikan kecukupan anggaran, sehingga, implementasinya dapat menunjang kebijakan yang telah dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan. Sisi lain, kebijakan penyusunan belanja daerah 2019 itu tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018.

Pada 2019 mendatang, direncanakan anggaran belanja sebesar Rp 2,467 triliun. Anggaran akan dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 48,75 persen dan belanja langsung sebesar Rp 1,264 triliun atau sebesar 51 persen dari total APBD. "Belanja langsung yang dialokasikan, penggunaannya diarahkan untuk mendukung beberapa kegiatan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan aktual yang dihadapi. Didistribusikan ke dalam urusan wajib, urusam pilihan dan urusan penunjang yang akan dilaksanakan pada masing-masing SKPD (OPD,red)," kata Mahyeldi.

Dijelaskan, terkait pembiayaan daerah, meliputi semua transaksi keuangan daerah yang mengakibatkan daerah menerima manfaat bernilai uang dari pihak lain. Dari penerimaan manfaat itu, daerah dibebani kewajiban untuk membayarnya kembali. Angka penerimaan pembiayaan keseluruhan diperkirakan sebesar Rp 50 miliar. Dibandingkan tahun ini, sebesar Rp 100,50 miliar lebih, terjadi penurunan sebesar 50,50 miliar atau 50,25 persen. Penerimaan pembiayaan itu ditampung dari sisa lebih anggaran tahun sekarang.

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp 46,211 miliar. Rinciannya, terdiri dari penyertaan modal Rp 20 miliar dan pembayaran pokok hutang pada PT.SMI sebesar Rp 26,211 miliar. Maka pada tahun mendatang, terdapat surplus pembiayaan sebesar Rp 3,788 miliar yang akan digunakan untuk menutupi defisit anggaran di 2019. "Semoga apa yang disampaikan ini, dapat dibahas dan diproses sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku," harapnya. (Inf)

GERAK CEPAT,,, TNI Bantu Rehab Rumah Serta Rekurt ZOHRI Menjadi PRAJURIT TNI TANPA TES

GERAK CEPAT,,, TNI Bantu Rehab Rumah Serta Rekurt ZOHRI Menjadi PRAJURIT TNI TANPA TES

Info Positif On Friday, July 13, 2018

INFO Nasional - Tidak ingin kehilangan momentum, usai mendengar kemenangan L. Muhammad Zohri pemuda Dusun Karang Pansor Kec. Pemenang Lombok Utara di event lari cepat dunia yang diadakan di Finlandia, TNI langsung mendatangi tempat tinggalnya dan menawarkan sebuah pengabdian khusus sebagai prajurit unggulan berprestasi, Kamis (12/7/2018).

Tawaran tersebut disampaikan oleh Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmat Rizal Ramdhani S.Sos,SH.M.Han yang datang bersama rombongan yaitu Dandim 1606/Lobar Letkol Czi Djoko Rahmanto, Danden Zibang Letkol Czi Edy, Kapenrem Mayor Dahlan dan Dantim Intelrem 162/WB Kapten Inf. Asep Okinawa.

Terkait aktifitasnya sebagai atlit, Danrem mengatakan pihak keluarga tidak perlu khawatir karena usai direkurt TNI, Zohri tetap bisa melakukan aktifitasnya seperti biasa tanpa terganggu rutinitas kedinasan.

Bahkan Danrem menyebutkan kepada pihak Keluarga L. Muhammad Zohri, bahwa kedatanya sekaligus meangkat L. M. Zohri menjadi anak angkatnya Danrem 162/WB terhitung dari silaturrahmi Danrem ke pihak Keluarga hari ini, katanya.

Danrem mengundang keluarga dari L.M. Zohri ke Makorem 162/WB dalam acara penyerahan secara simbolis perehapan Rumah dan penerimaan menjadi Anggota TNI AD.

Tidak hanya pengabdian khusus di TNI, Danrem 162/WB selaku perwakilan dari TNI juga menyampaikan akan membangunkan kembali atau sebuah rumah baru untuk Zohri dan keluarganya.

Sementara dari pihak keluarga L.Muhammad Zohri setelah mendengarkan dan mengetahui maksud dan  tujuan serta ketulusan ucapan Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmat Rizal Ramdhani S.Sos,SH.M.Han, pihak keluarga merasa terharu dan menyetujui untuk dilakukannya perehapan rumah. Sedangkan tawaran untuk menjadi Anggota TNI AD tinggal menuggu keputusan dari  L. Muhammad Zohri.

Usai mendapat persetujuan dari keluarga Zohri, Danden Zibang langsung melakukan pengukuran tanah dan bangunan untuk dilakukan pembangunan ulang.

Sebelumnya, Zohri merupakan salah satu atlit berprestasi dari NTB yang sehari-harinya dibina oleh Mayor Inf Muhdar anggota TNI dari satuan Jasrem 162/WB. Zohri kemudian diikut sertakan dalam event-event nasional maupun internasional untuk mewakili daerahnya dan Indonesia. 

Kunjungan rombongan Danrem 162/WB ke Rumah L. Muhamad Zohri Atelit Pelari Sprinter 100 Meter itu disambut langsung oleh Kapolres KLU AKBP Apriadi Lesmana S.IK beserta Danramil Tanjung Kapten Inf. A. Agung Budiana, Kapolsek Pemenang Iptu Hilmi Manosoh S.IK, Camat Pemenang Faesol, Kepala Desa Pemenang Barat M. 

@infokomando

Elvi Amri Gantikan Fefrizal dari Posisi Ketua DPC Partai Hanura Padang, Kami Siap Bekerja Kilat

Elvi Amri Gantikan Fefrizal dari Posisi Ketua DPC Partai Hanura Padang, Kami Siap Bekerja Kilat

Info Positif On Thursday, July 12, 2018

Elvi Amri (kanan) disaksikan Sekretaris DPD Partai Hanura Sumbar Fauzi Novaldi(kiri) menerima SK Reposisi Kepengurusan DPC Partai Hanura Padang dari Sekjend DPP Partai Hanura H Herry L Siregar (tengah), Kamis 12/7 di DPP Partai Hanura Jakarta. (foto: humas-hanurasumbar).

INFO PADANG - Berita menjadi Caleg DPRD Padang dari PKB oleh Ketua DPC Hanura Kota Padang Fefrizal berujung kepada digantinya dia oleh DPP Partai Hanura seiring dikeluarkannya SK DPP nomor SKEP/927/DPP-Hanura /VII/ 2018 tentang Reposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Padang 12 Juli ditanda tangani Ketum Osman Sapta dan H  Hendry L Siregar Sekjend Partai Hanura. 

Hari ini DPP Partai Hanura berdasarkan rekomendasi DPD Partai Hanura Sumbar telah menerbitkan SK Kepengurusan DPC Partai Hanura dimana Ketua Umum, Pak Osman Sapta dan Sekjend, H Hendry L Siregar telah mengsahkan kepengurusan DPC Partai Hanura Padang yang baru dan mencabut SK Pengurus Hanura dengan Ketua Fefrizal, Pak Elvi Amri resmi dan sah menjadi Ketua DPC Partai Hanura Padang, masa bakti 2016-2021 sejak hari ini,” kata Fauzi.

“Tidak benar Fefrizal itu mundur, tapi dia diganti sebagai ketua karena Fefrizal dimosi tidak percaya oleh 9 dari 11 PAC Partai Hanura di Padang,” ujar Sekretaris DPD Partai Hanura Sumbar ini didampingi Elvi Amri saat berada di DPP Partai Hanura Jakarta, Kamis (12/7).

“Adapun alasan mosi tidak percaya kepada Saudara Fefrizal sejak reposisi kepengurusan DPC Partai Hanura Padang sebelum ini, di mana Fefrizal tidak akomodatif lagi dengan DPC dan Hanura. Parahnya lagi komunikasi dengan Sekretaris DPC Hanura Padang tidak terjadi, Fefrizal dihubungi telpon oleh sekretarisnya tidak diangkat, juga soal pasworD Silon untuk daftar pencalegan tidak mau dikasih, padahal waktu semakin mendesak, ini tentu mengundang kegelisahan kader untuk mendaftar jadi Caleg yang tutup pada 17 Juli besok ini,”ujar Fauzi.

Makanya, kata Fauzi terbitlah Mosi Tidak Percaya dari PAC-PAC. “Pasword Silon baru diberikan setelah Fefrizal pindah partai, dan setelah dikukuhkan Pengurus DPC Hanura Kota Padang yang baru, Allhamdulillah DPC Hanura Padang kembali normal.

Fauzi Novaldi menegaskan keluarnya SK DPP nomor SKEP/927/DPP-Hanura /VII/ 2018 tentang Reposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Padang 12 Juli ditanda tangani Osman Sapta dan H  Hendry L Siregar Ketum dan Sekjend, maka kader dan simpatisan Hanura Padang tidak perlu gusar dan ragu lagi.

“Kita satukan kembali tekad dan semangat, Hanura Bangkit, Jaya dan Menang, Insha Allah Caleg Hanura didaftarkan secepatnya ke KPU Padang,”pungkas Fauzi. 

Sementara Elvi Amri sendiri saat menerima SK DPP mengatakan siap bekerja keras dan cepat untuk mendaftarkan Caleg Hanura Padang ke DPP.

“Hari ini SK DPP saya selaku Ketua DPC dan Afrizon Muslim sebagai Sekretaris Partai Hanura Padang  masa bakti 2016-2021 dan Bendahara  Rafli, sudah saya terima dari Pak Sekjend DPP, kami siap bekerja kilat untuk mendaftar Caleg ke KPU Padang pada tenggat waktu tahapan yakni sampai 17 Juli 2018,” tegas Elvi Amri Ketua baru DPC Partai Hanura Padang itu .(Inf /*)

9 PAC Mosi Tidak Percaya, Fauzi Novaldi: Fefrizal tidak Mundur, Dia Diberhentikan

9 PAC Mosi Tidak Percaya, Fauzi Novaldi: Fefrizal tidak Mundur, Dia Diberhentikan

Info Positif On Thursday, July 12, 2018

Sekjend DPP H Herry L Siregar (tengah) serahkan SK Reposisi Kepengurusan DPC Partai Hanura Padang dengan ketua Elvi Amri (kanan) disaksikan Sekretaris DPD Partai Hanura Sumbar Fauzi Novaldi, Kamis 12/7 di DPP Partai Hanura Jakarta. (foto: humas-hanurasumbar)

INFO Jakarta - Berita menjadi Caleg DPRD Padang dari PKB, Ketua DPC Hanura Kota Padang Fefrizal berujung kepada digantinya dia oleh DPP Partai Hanura.

Sekretaris DPD Partai Hanura Sumbar, Fauzi Novaldi geleng kepala menyimak berita yang terbit diberbagai media online kemarin dan media cetak hari ini.

“Tidak benar Fefrizal itu mundur, tapi dia diganti sebagai ketua karena Fefrizal dimosi tidak percaya oleh 9 dari 11 PAC Partai Hanura di Padang, mundur dengan diganti dua kata yang jauh maknanya,” ujar Fauzi Novaldi lewat siaran pers kepada media di Padang, Kamis 12/7.

Nah untuk semangat transparansi berpartai kata Fauzi yang saat ini berada di DPP Partai Hanura Jakarta, alasan keluarnya mosi tidak percaya 9 PAC Hanura di Kota Padang itu, sudah disampaikan secara tertulis kepada Ketua Umum dan Sekjend DPP Partai Hanura.

“Adapun alasan mosi tidak percaya kepada Saudara Fefrizal sejak reposisi kepengurusan DPC Partai Hanura Padang sebelum ini, di mana Fefrizal tidak akomodatif lagi dengan DPC dan Hanura. Parahnya lagi komunikasi dengan Sekretaris DPC Hanura Padang tidak terjadi, Fefrizal dihubungi telpon oleh sekretarisnya tidak diangkat, juga soal pasword Silon untuk daftar pencalegan tidak mau dikasih, padahal waktu semakin mendesak, ini tentu mengundang kegelisahan kader untuk mendaftar jadi Caleg yang tutup pada 17 Juli besok ini,”ujar Fauzi.

Makanya, kata Fauzi terbitlah Mosi Tidak Percaya dari PAC-PAC. “Pasword Silon baru diberikan setelah Fefrizal pindah partai, dan setelah dikukuhkan Pengus DPC Hanura Kota Padang yang baru, Allhamdulillah DPC Hanura Padang kembali normal,”ujar Fauzi.

Terus kemudian Fefrizal kemarin beritanya pindah menjadi Caleg PKB dengan alasan untuk mencari kenyamanan.

“Saya tegaskan silahkan saudara Feri (Fefrizal,red) Caleg dengan partai lain, tapi jangan memberikan informasi aneh dan lain kepada masyarakat,”ujar Fauzi yang berprofesi Advokat di Sumbar ini.

Dan hari ini kata Fauzi Novaldi, DPP Partai Hanura berdasarkan rekomendasi DPD Partai Hanura Sumbar, menerbitkan SK Kepengurusan DPC Partai Hanura.

“Ketua Umum, Pak Osman Sapta dan Sekjend, H Hendry L Siregar telah mengsahkan kepengursan DPC Partai Hanura Padang yang baru dan mencabut SK Pengurus Hanura dengan Ketua Fefrizal, Pak Elvi Amri resmi dan sah menjadi Ketua DPC Partai Hanura Padang, masa bakti 2016-2021 sejak hari ini,”ujar Fauzi.

Elvi Amri sendiri saat menerima SK DPP mengatakan siap bekerja keras dan cepat untuk mendaftarkan Caleg Hanura Padang ke DPP.

“Hari ini SK DPP saya selaku ketua dan dengan Sekretaris DPC Hanura Afrizon Muslim dan Bendahara  Rafli, sudah saya terima dari Pak Sekjend DPP, kami siap bekerja kilat untuk mendaftar Caleg ke KPU Padang pada tenggat waktu tahapan yakni sampai 17 Juli 2018,”ujar Elvi Amri.

Fauzi Novaldi menegaskan keluarnya SK DPP nomor SKEP/927/DPP-Hanura /VII/ 2018 tentang Reposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Padang 12 Juli ditanda tangani Osman Sapta dan H  Hendry L Siregar Ketum dan Sekjend, maka kader dan simpatisan Hanura Padang tidak perlu gusar dan ragu lagi.

“Kita satukan kembali tekad dan semangat, Hanura Bangkit, Jaya dan Menang, Insha Allah Caleg Hanura didaftarkan secepatnya ke KPU Padang,”ujar Fauzi. 

(rilis: hanura-sumbar)

Hengkang dari Hanura, Fefrizal Mencaleg ke PKB

Hengkang dari Hanura, Fefrizal Mencaleg ke PKB

Info Positif On Wednesday, July 11, 2018

FOTO :Ketua Partai Hanura Kota Padang Fefrizal memasang jas PKB sebagai tanda dia resmi menjadi anggota dan mencaleg di PKB untuk DPRD Padang, Rabu(11/7) di Katagian Resto (wanteha)

INFO PADANG - Ketua Hanura Kota Padang Fefrizal mendaftar Calon Legislatif (Caleg) DPRD Padang Dapil Padang IV ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan dengan alasan bahwa PKB merupakan Parpol yang tingkat kenyamanannya di atas rata-rata Parpol lain peserta Pemilu, apalagi era 2019 menjadi ujian bagi kebangkitan partai berbasiskan Islam.

Itulah menjadi alasan Ketua Hanura Kota Padang Fefrizal mendaftar Calon Legislatif (Caleg) DPRD Padang Dapil Padang IV ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Fefrizal mengatakan dirinya ingin menjadi pejuang kebangkitan Islam di pesta demorkrasi 2019, dan saya amati PKB sebagai Parpol punya basis pemilih Islam terbesar, teduh, damai dan nyaman, saya ingin menjadi bagian itu.

Fefrizal membantah karena faktor internal di Partai Hanura selama ini jadi pemicu pengusaha minyak dan gas Sumbar ini hengkang dari Hanura.

“Tidak itu, semata-mata karena saya ingin berpartai nyaman saja dan PKB membuktikan,  bahkan kadernya di menteri Kabinet Jokowi juga menunjukan kinerja untuk masyarakat Indonesia,”ujarnya saat jumpa pers dengan wartawan di Katagian Resto Silungkang I Padang, Rabu (11/7)

Dampak Fefrizal mencaleg ke PKB, terungkap di jumpa pers tadi, langkah Ketua DPC Hanura Kota Padang akan diikuti loyalisnya.

“Saya tidak mengajak kawan-kawan lain pindah Caleg ke PKB atau Parpol lain ya, dari 45 Caleg Hanura siap daftar ke KPU, atas nama loyalitas berteman, hampir separo juga pindah Caleg ke Parpol lain,”sebutnya .

Menurut mantan Sekretaris Hanura Padang Zulhendry, Fefrizal pindah Caleg ke PKB justru akan berdampak kepada target Partai Hanura Padang.

“Dulu waktu saya dan Fefrizal jadi pimpinan Hanura Padang, kami menargetkan mempertahankan satu fraksi dengan jumlah kursi meningkat, saya lebih dulu hengkang dan mendaftar ke PDI Perjuangan, hari ini Fefrizal, pasti berdampak kepada perolehan kursi Hanura di DPRD Padang, atau jika Hanura tidak segera mengganti Ketua, saya pastikan tidak ada Caleg Hanura di Kota Padang, karena ditolak oleh KPU,”ujar Zul Togo biasa disebut kalangan pengusaha perminyakan dan gas elpiji di Sumbar.

Pada jumpa pers tadi, Fefrizal mengucapkan terima kasih kepada PKB yang menerima pencalegannya dengan tangan terbuka dan bersahabat.

“Cara PKB begini yang saya rindukan dalam berpartai, terima kasih Pak Akmal Ketua PKB Padang telah menerima saya,”ujarnya dengan menanggalkan jas Partai Hanura menggantinya dengan Jas PKB.

Sumber: (wanteha)

Melalui Imunisasi MR, Sumbar Siap Bebaskan 1,5 Juta Anak dari Campak dan Rubella

Melalui Imunisasi MR, Sumbar Siap Bebaskan 1,5 Juta Anak dari Campak dan Rubella

Info Positif On Wednesday, July 11, 2018

Sosialisasi Kampanye Imunisasi Campak dan Rubela bersama Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, dr Merry Yuliesday  ,Perwakilan Unicef ,PWI Sumbar dan Awak Media Sumbar di Kantor PWI Sumbar,Rabu 11 Juli 2018 

INFO Sumbar - Provinsi Sumatera Barat siap mensukseskan Imunisasi massal Campak dan Rubella (MR) yang akan dilaksanakan pada 1 Agustus sampai dengan 31 September 2018 secara serentak di seluruh Indonesia, di luar Pulau Jawa. 

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dr Merry Yuliesday Menyampaikan Sosialisasi Program Nasional Kampanye Imunisasi Campak dan Rubela (MR) bagi Para Media di Sumbar 

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, dr. Merry Yuliesday, pada Sosialisasi Kampanye Imunisasi Campak dan Rubela (MR) bersama United Nations Children's Fund (Unicef) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbar  bagi awak Media di Sumbar, Rabu (11/7/2018) di Padang.

“Tidak ada obat untuk penyakit ini. Tapi Measles-Rubella bisa di cegah, Vaksin MR adalah upaya yang terbaik untuk melindungi anak cucu kita, ”ujar Merry. 

Merry menjelaskan, penyakit Campak dan Rubella adalah penyakit infeksi yang menular melalui nafas yang disebabkan oleh virus. Bahaya penyakit campak dapat menyebabkan anak terkena radang paru, radang otak hingga gizi buruk. Sedangkan Rubella dapat menyebabkan kebutaan, kepala kecil, katarak hingga gangguan pendengaran. 

“Jadi satu-satunya cara efektif menghindari penularan Campak-Rubella adalah dengan imunisasi. Kampanye Imunisasi Campak dan Rubella di Sumbar ini merupakan bagian dari program nasional di 28 provinsi di luar pulau Jawa, yang menyasar sekitar 32 juta anak. Tahun lalu, imunisasi Campak dan Rubella telah berhasil memvaksinasi sekitar 35 juta anak di enam provinsi di Pulau Jawa (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur), ”ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, sebanyak 1,5 juta anak di 19 kabupaten / kota di Sumatera Barat akan menjadi sasaran vaksin Campak dan Rubella. Pemerintah telah menetapkan target capaian nasional 95 persen dengan merata, yaitu tidak ada daerah yang ada di bawah angka capaian 80 persen untuk memastikan kinerja ini. 

“Kami minta dari bapak / ibu lintas sektor, lintas profesi, para ulama, Ninik Mamak dan Tokoh Masyarakat, untuk menyukseskan pelaksanaan Imunisasi ini,” tegas dr. Merry.

Ia berharap, pada tahun 2020 penyakit Campak dan penyakit Rubella atau kecacatan yang disebabkan oleh infeksi Rubella saat kehamilan (Sindrom rubella kongenital) telah tereleminasi di Indonesia.

“Sasaran pelaksana kegiatan imunisasi massal MR di seluruh Indonesia adalah semua anak-anak 9 bulan sampai dengan kurang dari 15 tahun yang totalnya sekitar 67 juta anak, atau seperempat dari total jumlah penduduk Indonesia. Imunisasis gratis akan dilaksanakan di seluruh sekolah di bulan Agustus 2018 dan di pusat kesehatan masyarakat di bulan September 2018, ”pungkasnya.

Kesempatan yang sama, Perwakilan Unicef, Ari Rukmantara menambahkan, dengan adanya imunisasi sejak dini kepada anak, maka penyebaran virus akan dapat dicegah lebih cepat. Sehingga, penduduk Indonesia dapat kebal dari penyebaran virus.

"Maka, ini penting sekali untuk mensukseskan imunisasi di indonesia. Dan, merupakan kampanye terbesar. Sebab, kita punya komitmen penyakit campak dan rubella mesti dapat tereliminasi pada tahun 2020," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua PWI Sumbar Heranof Firdaus menyambut baik sosialisasi imunisasi campak dan rubella ini, apalagi dikalangan awak media. Sebab, awak media yang nanti akan menginformasikan kepada masyarakat kapan dimulainnya imunisasi campak dan rubella tersebut. Sehingga, para orang tua sudah menyiapkan anaknya untuk ikut berpartisipasi pada program nasional imunisasi campak dan rubella.

"Kita akan terus mendukung kegiatan yang positif ini dan akan menginformasikan langsung kepada masyarakat. Maka itu mari kita bersama mensukseskan imunisasi campak dan rubella di Sumbar," pungkasnya. (*)

BPBD Padang Imbau Masyarakat Mewaspadai Kondisi Cuaca Saat Ini

BPBD Padang Imbau Masyarakat Mewaspadai Kondisi Cuaca Saat Ini

Info Positif On Tuesday, July 10, 2018

INFO PADANG,  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang menghimbau masyarakat mewaspadai keadaan cuaca yang terjadi beberapa hari ini di Kota Padang.

Kepala BPBD Kota Padang, Edi Hasymi mengatakan, masyarakat harus mewaspadai cuaca buruk, seperti angin kencang yang terjadi malam dan siang hari, sebab banyak pohon tumbang, dan juga membahayakan rumah warga.

"Kita menghimbau masyarakat agar waspada, karena angin bertiup kencang, disertai hujan, yang dapat menyebabkan pohon tumbang, serta rumah rusak," ujar Edi Hasymi, Selasa (10/7).

Ia menambahkan, saat hujan dan angin kencang masyarakat diharapkan tidak berada di sekitar pohon besar, demikian juga yang tinggal dilereng bukit, serta di pinggir laut, agar tetap waspada. Ini demi menciptakan keselamatan pada masyarakat serta menghindari jatuhnya korban jiwa dan kerugian materi atau bangunan.

Pihaknya juga meminta kepada LPM, RW dan RT untuk berkoordinasi dengan BPBD, jika ada bencana yang terjadi didaerahnya, supaya personilnya siap membantu menyelesaikan serta korban jiwa tidak ditemui nantinya.

Ia bersama personil di instansi ini, selalu standby 24 jam dengan peralatan yang ada, jika musibah terjadi, maka langsung ditangani, supaya kenyamanan warga dapat terwujud serta kerugian materi dan lain sebagainya tidak dialami, sebut Mantan Kepala Bapedalda Padang ini.

Lalu, sejak turunnya hujan disertai angin dari malam hari hingga siang, belum diterima laporan lokasi yang terendam banjir. " Kalau genangan kecil tentu pasti ada, ujar Kalaksa BPBD Padang.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Padang, Surya Jufri menghimbau warga meningkatkan kewaspadaan soal cuaca ekstrem yang terjadi, supaya korban jiwa tidak ditemui nanti serta keselamatan masyarakat terwujud.

Kemudian, BPBD harus standby setiap saat, supaya kondisi terparah jika bencana terjadi tidak berlarut-larut serta kerugian materi dan bangunan tidak banyak nantinya, sebut kader Demokrat ini.(Inf)

Pedagang Sering Kemalingan, Komisi II DPRD Padang Minta Dinas Perdagangan Segera Lakukan Inisiatif Cepat

Pedagang Sering Kemalingan, Komisi II DPRD Padang Minta Dinas Perdagangan Segera Lakukan Inisiatif Cepat

Info Positif On Tuesday, July 10, 2018

INFO PADANG  - Kondisi keamanan pasar raya padang dinilai tidak aman lagi, tidak saja di Basement Blok II yang dikeluhkan sering terjadi kemalingan, bahkan kemalingan juga terjadi pada pedagang kecil disamping Pos Trantib Pasar Raya Padang tepatnya didepan Komplek Padang Theater. 

Tak pandang bulu, satu tenda payung beserta dagangan yang biasanya diletakkan dalam gerobak beserta dua bola lampu raib di jarah maling. 

Ambo indak habis pikir, kok tampek menggaleh ( berjualan,red) yang sudah puluhan tahun berada disamping Pos Trantib juga jadi sasaran maling, padahal posisinya persis disamping Pos,  dimana petugas malam Trantib, apo karajonyo, " ketus Ami, yang tempat dagangan nya di jarah maling, Selasa ( 10/7)

Menyikapi kondisi tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Gustin Pramona menyampaikan,  ini perlu Pemko Padang melalui instansi terkait mengambil sikap dengan cepat. Supaya kerugian pedagang tidak terus terjadi serta masalah ini tidak berlarut-larut terjadi.

" Dinas Perdagangan harus menstandbykan aparat keamanan dilokasi itu seperti petugas Trantib, Satpol Pp hingga Kepolisian, supaya keresahan pedagang tidak ditemui lagi serta kenyamanan mereka berjualan terwujud, ujar kader Demokrat ini.

Kemudian, Dinas Perdagangan diminta menelusuri penyebab terjadi kehilangan. Apakah karena penataan pedagang yang tidak tepat sasaran atau persoalan lain yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ini perlu ditinjau oleh dinas terkait, agar pokok persoalan didapat serta instansi bersangkutan segera mencarikan solusinya. " Tujuannya demi mewujudkan keamanan para pedagang yang berjualan serta menciptakan kondisi pasar raya yang bebas dari tindak kejahatan, ucap Mona sapaan akrab beliau di DPRD Padang ini.

Selain itu, jika didapat inti persoalan, maka dinas harus rembukkan dengan pedagang serta DPRD untuk jalan keluarnya, apabila masih terkandala. Supaya DPRD juga bisa membantu memfasilitasi apa yang terjadi dan ini segera tuntas, sebutnya.

Sementara, Amrizal Hadi, Anggota Komisi II DPRD Padang lainnya meminta kepada Dinas Perdagangan melakukan pengawasan dilapangan, jika sudah menempatkan petugasnya disana. 

" Jangan diserahkan saja kepada personil yang ditugaskan, tapi pimpinan OPD sendiri harus intip juga ke lapangan, apakah petugas benar-benar ada di lokasi dan mereka memang bekerja menjaga keamanan pasar, ujar kader NasDem ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Endrizal menyampaikan kemalingan itu dimana-mana pasti saja ada. Dengan ini, instansinya siap melakukan pengawasan secara ketat, agar pedagang tidak rugi terus serta keresahan mereka juga tidak timbul secara berkelanjutan.

Lalu, mengenai lokasi masuk basement yang tidak representative, pihaknya siap menyelesaikan sesegaranya, ini demi kenyamanan konsumen berbelanja serta menciptakan pasar raya yang ramai dan diserbu pengunjung, sebut Kadis.(Inf)

Kehadiran KKN Unitas di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Mesti Membawa Dampak Positif Bagi Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat

Kehadiran KKN Unitas di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Mesti Membawa Dampak Positif Bagi Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat

Info Positif On Monday, July 09, 2018

Penerimaan KKN Unitas di Kantor Camat Sintoga Kecamatan Sintuak Toboh Gadang 

INFO PADANG - Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Sintuak Toboh Gadang (Sintoga), Mirza Harmadi mengharapkan, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Tamansiswa (Unitas) lebih mengutamakan "memberi" (give) di lokasi kegiatan. Setelah selesai KKN, baru memetik (take) manfaatnya.

"Paradigmanya bukan lagi "take and give" melainkan "give and take." Kehadiran mahasiswa KKN Unitas di 2018 ini, mesti membawa dampak positif bagi peningkatan taraf ekonomi masyarakat," ungkap Mirza saat menerima 150 orang mahasiswa KKN Unitas 2018, Senin (7/7/2018) pagi di kantor camat Sintoga.

Mirza berharap, peserta KKN tak memerlukan waktu lama dalam beradaptasi dengan lingkungan dan masyarakat setempat. "Silahkan segera memelajari pola kehidupan masyarakat di sini, lalu rumuskan kegiatan yang bisa memicu dampak positif nantinya," harap Mirza.

Di kesempatan itu, Mirza juga menyampaikan harapan Wakil Bupati Padangpariaman, Suhatri Bur, yang menginginkan berdirinya Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).

"Saat ini, di nagari-nagari yang ada di kecamatan Sintoga, belum satupun berdiri BUMNag. Tolong dilihat potensi apa yang ada di nagari kami ini, sehingga bisa didirikan BUMNag yang sesuai," harap Mirza dihadapan pimpinan Unitas yang hadir dalam penyerahan mahasiswa KKN 2018 itu.

Dalam penyerahan mahasiswa KKN ini, selain Yunevri mewakili Rektor Unitas, Ediwirman, juga hadir Ketua Senat Unitas, Boiziardi, Febriani (Ketua LP2M Unitas), Jhon (sekretaris LP2M Unitas), pimpinan fakultas serta Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

Sementara, Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan) Unitas, Yevendri mengingatkan, mahasiswa KKN jangan sampai membuat masalah di lokasi kegiatan.

"Mahasiswa KKN mesti jadi bagian solusi terhadap berbagai masalah yang ada di lokasi kegiatan," terang Yevendri.

Ditegaskan, tujuan utama kegiatan KKN ini adalah merealisasikan ilmu yang didapat di kampus ke tengah-tengah masyarakat. "Mengaplikasikan ilmu itu jangan sampai menggurui masyarakat melainkan saling bersinergi," terangnya.

Di kecamatan Sintoga ini, ditempatkan 150 orang mahasiswa KKN dari Fakultas Ekonomi, Agroteknologi (Pertanian), Peternakan, Hukum, Pendidikan Geografi dan Matematika.

"Semuanya nanti dibagi 6 kelompok yang ditempatkan di 6 korong yang ada di Nagari Sintuak. Nantinya, mereka akan didampingi 16 orang Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)," terang Yevendri.

Usai penyerahan di kecamatan, dilanjutkan dengan penyerahan ke nagari Sintuak. Penyerahan ini secara simbolis diterima Kaur Pemerintahan Nagari Sintuak, Zeki Ali Wardhana. (Relis)

Hanura Sumbar: Pengusulan Caleg Sah di Pileg 2019 Hanya Melalui Pengurus OSO -Herry Lontung

Hanura Sumbar: Pengusulan Caleg Sah di Pileg 2019 Hanya Melalui Pengurus OSO -Herry Lontung

Info Positif On Sunday, July 08, 2018

Ketua DPD Hanura Sumbar Marzul Veri 

INFO SUMBAR - KPU telah menetapkan tenggat waktu untuk pendaftaran calon anggota legislatif DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu Legislatif atau Pileg 2019 berakhir paling lambat pada 17 Juli 2018.

Ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sumbar menegaskan, pengajuan calon legislatif (Caleg) dari Partai Hanura hanya bisa dilakukan oleh jajaran kepengurusan OSO dan Herry Lontung. Hal itu disampaikan setelah keluarnya keputusan terbaru Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly melalui surat Nomor M.HH.AH.11.02-58 tertanggal 6 Juli 2018.

"Surat Nomor M.HH.AH.11.02-58 tertanggal 6 Juli 2018 memutuskan kembali mengakui Pengurus DPP Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020 dengan Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar. Dengan surat Menkumham ini, nyata sudah bahwa hanya Hanura OSO dan Herry Lontung yang bisa mendaftarkan caleg-calegnya ke KPU," kata Ketua DPD Hanura Sumbar, Marzul Veri, Minggu (8/7).

Untuk itu, Marzul Veri mengundang semua kader Hanura yang selama ini belum menerima kepemimpinan OSO-Herry Lontung, untuk kembali bergabung dan membesarkan Partai Hanura. Para kader juga diminta fokus pada pemenangan partai. "Lupakan masa lalu dan kita menangkan Hanura pada Pemilu 2019,” ajaknya.

DPD Hanura Sumbar mengaku siap menghadapi Pileg dan meraih peringkat tiga besar. ”Kepengurusan Hanura di Sumbar tidak ada persoalan," katanya sembari menjelaskan perihal surat terbaru tersebut.

Menurutnya, keputusan Menkumham tersebut merupakan respons atas surat dari DPP Hanura Nomor B079/DPP-HANURA/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018, perihal tanggapan atas surat Menkumham Nomor M.HH.AH.11.01-56, tanggal 29 Juni 2018. Surat Menkumham tanggal 29 Juni menyatakan Kepengurusan DPP Hanura berdasarkan keputusan Menkumham Nomor M.HH-22.AH.11.01 dipimpin oleh OSO selaku ketua dan Sekjen Sarifuddin Sudding. Lewat surat terbaru Menkumham tanggal 6 Juli, maka Sudding tak lagi menjabat sebagai Sekjen Hanura. Hal itu juga tertera dalam surat terbaru Menkumham.

Keputusan Menkumham diambil berdasarkan sejumlah pertimbangan. Salah satunya karena Pemilu 2019 telah memasuki tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sehingga diperlukan ketegasan kepengurusan partai politik. Pertimbangan lain karena belum tercapai kesepakatan di kalangan pengurus DPP Hanura dari kubu-kubu yang bertikai terkait pencalonan anggota legislatif. Sehingga, tulis Menkumham, mengakibatkan terganggunya pengajuan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Hanura.

Surat terbaru Menkumham yang mengakui OSO dan Herry juga untuk mencegah Hanura kehilangan hak mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Dengan surat terbaru Menkumham tanggal 6 Juli, maka Hanura di bawah OSO dan Herry Lontung berhak mendaftarkan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ke KPU.

”Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami sampaikan bahwa kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat saat ini adalah kepengurusan berdasarkan Keputusan Menkumham RI Nomor M.HH-01.AH.11.01, tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Masa Bakti 2015-2020, dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jendral Herry Lontung Siregar (terlampir),” demikian tertulis dalam surat Menkumham tertanggal 6 Juli 2018 tersebut.

"Pada Pileg 2019 untuk Sumbar pihaknya sudah menyiapkan segala persyaratan yang telah di urus masing-masing caleg dari kader kader terbaik Hanura yang akan ikut Pileg. Rencana, pendaftaran ke KPU akan dilakukan 13 Juli mendatang, " ungkap Marzul Veri. (bim)