DPRD Pasbar Minta Ketegasan Bupati dan Wakil Bupati Segera Sikapi Tuntutan Masyarakat

DPRD Pasbar Minta Ketegasan Bupati dan Wakil Bupati Segera Sikapi Tuntutan Masyarakat

Info Positif On Friday, May 11, 2018

DPRD Pasbar Hearing Bersama Bupati dan Wakil Bupati Pasbar 

INFO (Pasbar) – Tuntutan masyarakat Pasaman Barat (Pasbar) pasca demontransi 30 April yang lalu untuk melengserkan jabatan Sekda Pasbar dan sejumlah kepala Organisasi Parangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Pasbar,sudah menemukan titik terangnya.

Buktinya, seluruh Fraksi  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasbar melakukan hearing tertutup dengan Bupati Pasbar Drs H Syahiran MM dan Wakil Bupati Pasbar H Yulianto SH MM,di Gedung DPRD setempat, Jumat (11/5).

Ketua DPRD Pasbar H. Daliyus K S,SI menyebutkan, kedatangan Bupati dan Wakil Bupati Pasbar hanya silturahmi dengan seluruh Fraksi DPRD dalam rangka meningkatkan pembangunan di Pasbar. Kemudian membahas tuntutan masyarakat Pasbar.

"Kedepannya berharap hubungan antara legislatif  dan eksekutif lebih erat dan harmonis,"pintanya.

Wakil Ketua DPRD Pasbar Fektris Oktrihardi SE menyebutkan, rapat dengan Bupati dan Wakil Bupati itu dalam rangka menyikapi kinerja sejumlah OPD  dan menyikapi tuntutan masyarakat Pasbar.  Namun Bupati berjanji akan menyelesaikan tuntutan masyarakat Pasbar sebelum lebaran.

“ Mudah-mudahan sejumlah tuntutan masyarakat Pasbar dapat terealisasi secepatnya,tentu semuanya tidak terlepas dari peran Bupati dan Wakil Bupati dalam menyelesaikan tuntutan ini, “ ujar Politisi PPP.

Misnardi SH dari Fraksi Demokrat usia hearing mengatakan, agenda rapat yang dibahas antara Bupati,Wakil Bupati Pasbar dengan seluruh fraksi terkait tindak lanjut tutuntan aksi demontarsi masyarakat Pasbar tanggal 30 April yang lalu salah satunya melengserkan jabatan Sekda yang diduga monopoli kebijakan.

“Salah satu monopoli kebijakan Sekda yaitu masalah pembangunan fisik di Pasbar.Dimana tahun ini sejumlah pembangunan fisik yang sifatnya Penunjukan langsung (PL)di sejumlah OPD  ditenderkan melalui ULP,termasuk  pokok pokok pikiran Anggota DPRD Pasbar (pokir)  dalam bentuk pembangunan fisik juga ditenderkan, “ ujar Politisi muda Demokarat tersebut.

Dengan adanya kebijakan itu tentu telah melangar Kepres No158 tahun 2013.Namun demikian kami juga minta ketegasan Bupati dan wakil Bupati atas tuntutan masyarakat Pasbar berdasarkan peraturan dan aturan main dalam kepegawaian.

Farizal Hafni dari Fraksi Gerindra,semua tuntutan masyarakat Pasbar harus diselesaikan secepatnya oleh Bupati dan Wakil Bupati,tentu sesuaian aturan amain yang berlaku di negara ini.Namun kami dari Fraksi Gerindra akan terus mengawasi jalannya roda Pemerintahan.

“ Selasa depan kami empat orang anggota DPRD Pasbar ditambah dari Pemkab Pasbar yakni BKPSDM dan Asisten I akan ke ASN Pusat untuk mempelajari dan menanyakan tentang aturan untuk memberhentikan jabatan eselon II di Lingkungan Pemkab Pasbar, “ tegasnya. (Inf /Nor)

Walikota Payakumbuh Serahkan LHP BPK RI Terhadap Keuangan Parpol Tahun 2017

Walikota Payakumbuh Serahkan LHP BPK RI Terhadap Keuangan Parpol Tahun 2017

Info Positif On Friday, May 11, 2018

Walikota Payakumbuh Riza Falepi Diwakili Wakil Walikota Erwin Yunaz Menyerahkan LHP BPK-RI atas Pertangungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol), APBD Payakumbuh 2017

INFO (Payakumbuh) --Walikota Payakumbuh Riza Falepi yang diwakili Wakil Walikota Erwin Yunaz menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Pertangungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) Penerima Bantuan Keuangan dari APBD Kota Payakumbuh Tahun 2017.

Kegiatan yang digelar pada, Jum'at (11/05/2018) di Lantai II Aula Kantor Balaikota Baru di Eks. Lapangan Sepakbola Kapten Tantawi Kelurahan Bunian tersebut dihadiri oleh 10 Partai Politik penerimaan bantuan keuangan pada tahun 2017 lalu.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang) Kota Payakumbuh, Ivon Satria dalam laporannya mengatakan bahwa pada tahun 2017 lalu bantuan yang diserahkan kepada Parpol di Kota Payakumbuh mencapai 10 Partai Politik (Parpol) senilai Rp.559.211.209, namun dari jumlah tersebut realisasinya/pencairannya tidak mencapai 100 % karena salah satu partai tidak melakukan pengambilan.

” Dari bantuan kepada Parpol Tahun 2017 lalu, belum semua Parpol yang mengambil, sehingga pencairan dana hanya mencapai angka sekitar 80 % persen lebih, " katanya.

Sementara Wakil Walikota dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemerintah Kota Payakumbuh pada tahun 2017 lalu telah mengangarkan bantuan keuangan kepada Parpol sebesar Rp. 559.211.209. Bantuan tersebut telah diaudit oleh BPK-RI dan hasilnya telah diserahkan kepada Walikota dan Ketua DPRD Payakumbuh.

Wakil Walikota juga mengatakan pada tahun 2018 ini Pemerintah Kota Payakumbuh tetap memberikan bantuan keuangan kepada 10 Partai Politik, dimana jumlahnya masih sama pada tahun sebelumnya. Pemerintah Kota Payakumbuh juga menghimbau agar Pengurus Parpol tidak melakukan penggantian pengurus terutama Bendahara dalam tahun anggaran berjalan.

” Apa yang menjadi catatan pada laporan keuangan tahun 2017 lalu hendaknya bisa menjadi pedoman bagi pengurus Parpol kedepannya.” sebutnya.

Penyerahan LHP BPK-RI kepada pengurus Parpol tersebut juga dihadiri pengurus Parpol penerima bantuan, Asisten III, Iqbal Bermawi, Kepala Badan Keuangan Daerah, Syahwal, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang) Kota Payakumbuh, Ivon Satria serta Kepala  Inspektorat yang diwakili Kepala Irban, Andri Narwan.

Wakil Walikota berharap kerjasama Pemerintah Kota Payakumbuh dan Partai Politik bisa tetap terjalin dengan baik. Penyerahan LHP tersebut ditandai dengan penyerahan secara simbolis oleh Wakil Walikota kepada salah satu pengurus Parpol yang hadir. (ul)

Antisipasi Peredaran Produk Kadaluwarsa, Gustin Pramona Meminta Dinas Terkait Tingkatkan Pengawasan

Antisipasi Peredaran Produk Kadaluwarsa, Gustin Pramona Meminta Dinas Terkait Tingkatkan Pengawasan

Info Positif On Friday, May 11, 2018

Ketua Komisi II DPRD Padang ,Gustin Pramona. 

INFO (PADANG) - Ketua Komisi II DPRD Padang, Gustin Pramona meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produk makanan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1439 Hijriyah tahun 2018. 

"Lakukan pengawasan ke pasar pasar tradisional, toko, minimarket-minimarket guna memastikan produk yang dijual tidak kadaluwarsa dan memenuhi syarat yang disarankan BPOM," ujar kader Demokrat ini, Kamis (10/5).

Ia mengatakan, pengawasan yang dilakukan itu untuk melindungi masyarakat dari produk yang telah kadaluwarsa dan mengandung zat berbahaya. Apabila produk tersebut dikonsumsi masyarakat, maka akan  berdampak terhadap kesehatan mereka.

Untuk itu, pihaknya berharap BPOM rutin melakukan pemeriksaan dengan menurunkan tim ke pasar tradisional, mini market dan toko. "Jika menemukan produk kadaluwarsa dan mengandung zat berbahaya, langsung di amankan, kapan perlu diberikan semacam sangsi bagi pada pihak penyedia yakni distributor maupun agen,  pemilik toko, minimarket-minimarket, pedagang dipasar tradisional,"  tegasnya. 

"Pengawasan dan pemeriksaan itu dengan melibatkan pemerintah kota mengingat personel BPOM sangat terbatas. Dengan kerja sama itu, pengawasan dan pemeriksaan dapat berjalan dengan baik walaupun keterbatasan anggota," harapannya. 

Sementara itu  Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Padang, Jasman mengatakan pihaknya telah menurunkan tim untuk pengawasan produk kadaluwarsa dan mengandung zat berbahaya lainnya. Namun ia berharap masyarakat untuk cerdas dengan cara memeriksa masa kadaluwarsa produk yang akan dibeli.

Selain itu, memeriksa kemasan dan apabila menemukan sudah rusak, tidak usah dibeli. "Ini yang kita imbau dan  inginkan kepada masyarakat, agar  produk tersebut tidak dikonsumsi," pungkasnya. (INF7)

Sambut Ramadhan 1439 H, Warga Bumi Rawang Permai Gelar Tabligh Akbar dan Muhasabah yang Ke- 6.

Sambut Ramadhan 1439 H, Warga Bumi Rawang Permai Gelar Tabligh Akbar dan Muhasabah yang Ke- 6.

Info Positif On Friday, May 11, 2018

Suasana Tabligh Akbar dan Muhasabah di Bumi Rawang Permai Komplek TBO Rawang Padang Selatan 

INFO (PADANG) - Kegiatan Tabligh Akbar dan Muhasabah di RT 01 dan RT 04 di lingkup RW 01 Perumahan Bumi Rawang Permai/ Komp TBO Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan,Kamis (10/5) malam, dalam rangka menyambut bulan suci ramadhan 1439 H Tahun 2018  berlangsung khidmat di ikuti hampir seluruh warga setempat.

Tabligh Akbar dan Muhasabah ini diikuti dan dihadiri oleh Lurah Rawang, Muspeg, Ketua RW 01, Ketua dan pengurus RT 01 dan Ketua dan pengurus RT 04, tokoh masyarakat setempat serta Ustad Drs.H.Samsul Bahri,MA, mengisi tausiah.

Kegiatan Tabligh Akbar dan Muhasabah yang dilaksanakan warga Bumi Rawang Permai ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang sudah berjalan selama enam tahun. Tujuannya ialah untuk lebih mempererat silaturahmi antara sesama warga di lingkup RT 01 dan RT 04 sekaligus ajang untuk saling bermaafan dalam rangka menyambut bulan suci ramadhan.

Ketua RW 01 Boyusra Tawar dalam kesempatan itu menyampaikan,  kita bersyukur kegiatan ini dari tahun ke tahun bisa dipertahankan, ada kekompakan warga disini. Kegiatan kegiatan sosial yang dilakukan warga di RT 01 dan RT 04 dapat dikatakan sangat baik, seperti kata pepatah "saciok bak ayam sadanciak bak basi, warga saiyo sakoto.

"Mudahan mudahan kegiatan sosial seperti wirid yasinan bulanan di RT 01 dan RT 04 dilingkungan RW 01 ini makin lebih baik lagi kedepannya, warga makin kompak," ujarnya. 

Selain itu ia juga menyampaikan, dalam rangka memasuki bulan suci ramadhan ini, secara pribadi saya selaku Ketua RW  01 mohon maaf lahir batin kepada semua warga disini. Semoga kita semua dalam melaksanakan ibadah puasa tahun ini diberikan kesehatan bisa melaksanakan ibadah ramadhan dengan khusuk, sempurna, diberikan kelimpahan pahala yang sebesar - besarnya," pungkasnya.

Sementara Lurah Rawang, Muspeg menyampaikan dari semua RW yang ada di Rawang ini, di RW 01 termasuk yang terbaik. Hal itu terbukti dengan banyaknya kegiatan sosial yang dilaksanakan warga di lingkungan RW 01. Terlihat kekompakan warga yang tak terlepas dari peranan pengurus RT dan RW nya.

Dalam kesempatan itu, Muspeg juga  menyampaikan himbauan kepada warga setempat yang sudah berhak menjadi pemilih tetap agar dapat mensukseskan Pilkada Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang 2018 pada 27 Juni nanti. 

"Ketika pemilu tiba mari sama sama kita ke TPS, satu suara itu sangat menentukan bagaimana Kota Padang ini kedepannya. Gunakanlah hak pilih warga sebaik baiknya untuk menentukan pemimpin kota ini kedepan, " himbaunya.

Selain itu Muspeg juga mengajak agar warga mensukseskan kegiatan Pesantren Ramadhan dengan mendorong anak anak kita mengikuti kegiatan pesantren tahun ini. "Semoga ramadhan tahun ini kita semua dalam keadaan sehat wal afiat, mari kita sama sama saling memaafkan agar puasa yang kita lakukan sempurna, " ungkapnya. 

Usai sambutan dari Lurah Muspeg, acara di lanjutkan dengan penyampaian tausiah oleh Ustad Drs.H.Samsul Bahri,MA, ditutup dengan Muhasabah dan pada akhir kegiatan terlihat warga saling bermaafan satu sama lainnya.( INF7)

Milad Ke -20, PKS Payakumbuh Gelar Jalan Sehat Berhadiah Sepeda Motor

Milad Ke -20, PKS Payakumbuh Gelar Jalan Sehat Berhadiah Sepeda Motor

Info Positif On Thursday, May 10, 2018

INFO (Payakumbuh) -- Dalam rangka memperingati milad Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke-20 dan menyambut bulan Ramadhan 1439 H, PKS Payakumbuh gelar kegiatan jalan sehat dan tabligh akbar, Minggu (13/05/2018). Kegiatan jalan sehat bakal bertabur hadiah dan doorprize seperti sepeda motor, televisi, sepeda gunung, kompor gas, smartphone dan hadiah menarik lainnya.

"Ya, insya Allah kita akan gelar jalan sehat dengan start di halaman Balai Kota Payakumbuh eks. Lapangan Poliko mulai pukul 06.30 WIB," ujar ketua Panitia Milad PKS Payakumbuh Mustafa, Kamis (10/05).

Mustafa menjelaskan kegiatan ini terbuka bagi masyarakat umum, terutama untuk masyarakat Kota Payakumbuh. "Silahkan datang ke Kantor Balai Kota Payakumbuh pas hari ahad besok, ambil kupon dan langsung jadi peserta. Gratis!" tuturnya.

Setelah acara jalan sehat, PKS Payakumbuh melanjutkan kegiatan dengan tabligh akbar dalam rangka menyambut bulan Ramdhan. "Nanti ada ceramah tentang tarhib Ramadhan oleh Ustadz Muslim Yatim, mari kita hadiri beramai-ramai," pungkas Mustafa.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Payakumbuh Hamdi Agus mengatakan rangkaian peringatan Milad PKS ini merupakan bentuk kebersamaan PKS dengan masyarakat. "Kita bersyukur PKS sudah 20 tahun berkhidmat untuk Indonesia," ucapnya.

Hamdi mengatakan, masih dalam rangkaian peringatan milad, PKS Payakumbuh juga telah melakukan kegiatan bedah mushalla yakni Mushalla Nurul Ikhlash di Kelurahan Payolansek, Kota Payakumbuh, akhir April lalu.

Unuk itu Hamdi Agus mengucapkan terima kasih kepada panitia dan para kader PKS Payakumbuh yang telah bekerja secara ikhlas dan sukarela. “Ini sebagai wujud khidmat kita kepada masyarakat, semoga Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Ke depan mari kita sukseskan juga acara jalan sehat ini," ucapnya. (rel/ul)

Antisipasi Produk Kadaluwarsa, Ketua Komisi II Minta Pemko Bersama BPOM Rutin Lakukan Pemeriksaan

Antisipasi Produk Kadaluwarsa, Ketua Komisi II Minta Pemko Bersama BPOM Rutin Lakukan Pemeriksaan

Info Positif On Thursday, May 10, 2018

Ketua Komisi II DPRD Padang ,Gustin Pramona. 

INFO (PADANG) - Ketua Komisi II DPRD Padang, Gustin Pramona meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produk makanan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1439 Hijriyah tahun 2018. 

"Lakukan pengawasan ke pasar pasar tradisional, toko, minimarket-minimarket guna memastikan produk yang dijual tidak kadaluwarsa dan memenuhi syarat yang disarankan BPOM," ujar kader Demokrat ini, Kamis (10/5).

Ia mengatakan, pengawasan yang dilakukan itu untuk melindungi masyarakat dari produk yang telah kadaluwarsa dan mengandung zat berbahaya. Apabila produk tersebut dikonsumsi masyarakat, maka akan  berdampak terhadap kesehatan mereka.

Untuk itu, pihaknya berharap BPOM rutin melakukan pemeriksaan dengan menurunkan tim ke pasar tradisional, mini market dan toko. "Jika menemukan produk kadaluwarsa dan mengandung zat berbahaya, langsung di amankan, kapan perlu diberikan semacam sangsi bagi pada pihak penyedia yakni distributor maupun agen,  pemilik toko, minimarket-minimarket, pedagang dipasar tradisional,"  tegasnya. 

"Pengawasan dan pemeriksaan itu dengan melibatkan pemerintah kota mengingat personel BPOM sangat terbatas. Dengan kerja sama itu, pengawasan dan pemeriksaan dapat berjalan dengan baik walaupun keterbatasan anggota," harapannya. 

Sementara itu  Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Padang, Jasman mengatakan pihaknya telah menurunkan tim untuk pengawasan produk kadaluwarsa dan mengandung zat berbahaya lainnya. Namun ia berharap masyarakat untuk cerdas dengan cara memeriksa masa kadaluwarsa produk yang akan dibeli.

Selain itu, memeriksa kemasan dan apabila menemukan sudah rusak, tidak usah dibeli. "Ini yang kita imbau dan  inginkan kepada masyarakat, agar  produk tersebut tidak dikonsumsi," pungkasnya. (INF7)

Kepengurusan AAFI Sumbar Tahun 2018 - 2022, Terbentuk

Kepengurusan AAFI Sumbar Tahun 2018 - 2022, Terbentuk

Info Positif On Thursday, May 10, 2018

Pengurus AAFI Sumbar 2018 - 2020 

INFO (Sumbar) --AAFI Sumbar 2018-2020 resmi punya kepengurusan perdana yang akan bekerja keras lahirkan generasi futsal Ranah Minang ke pentas nasional.

Asa yang jadi ikrar bersama perwakilan seluruh pengelola tim Akademi Futsal se-Sumatera Barat usai melakukan musyawarah pemilihan pengurus AAFI (Asosiasi Akademi Futsal Indonesia) Sumbar itu menjadi komitmen bersama mereka pada pertemuan ketiga mereka di Rafhely Futsal By Pass Kota Padang, Kamis (10/05/2018) dari jam 10.00 WIB sampai 14.00 WIB.

“Sebuah kemajuan positif bagi Futsal Sumbar dengan terbentuk AAFI. Ini harus kita perjuangan bersama, menjaga komitmen dan konsisten dalam menjalankan program kerja pengurus yang terpilih bagi kepentingan kita-kita juga guna lahirnya generasi baru pefutsal Sumatera Barat,” tutur H. Yasman Yanusar yang dipercayai sebagai penasehat sekaligus pembina AAFI Sumbar.

Menurut Pak Haji sapaan akrabnya, tidak mudah memang bagi kita terutama pengurus yang diberi amanah dalam menggapai cita-cita mulia dan tujuan yang digariskan AAFI. Karena tahun ini (2018) perdana untuk Sumbar.

Namun bukan berarti kita tidak bisa mewujudkan semua harapan itu. Kuncinya adalah kerja keras, berusaha dan bersinergi agar pokok-pokok pikiran berdirinya AAFI itu sendiri bisa bersama-sama kita jadikan sebuah kenyataan positif nantinya.

“Wadah ini independen. AAFI murni milik semua tim Akademi. Kita di Sumbar mulai dari nol, mari bersama- sama kita bangun. Dukung kinerja pengurus yang telah kita pilih. Berikan kesempatan seluas-luasnya dalam membuat dan menjalankan program. Dan kita wajib mengikuti program yang telah dirancang pengurus,” ajak Pak Haji.

Sementara Ketua terpilih, Andi Zulmi berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan pengelola-pengelola tim Akademi Futsal se-Sumbar. Pemilik MHS Futsal Academy itu mengajak semua stake holder berkerjasama, mewujudkan cita-cita AAFI, nan nota bene nantinya juga bakal ikut membawa kejayaan Futsal Sumbar.

“Saya tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa dukungan penuh seluruh pengelola tim-tim Akademi, anggota AAFI Sumbar. Wadah ini dari kita oleh kita dan untuk kita bersama. Mari berkonstribusi untuk pembinaan futsal nasional, khususnya Ranah Minang,” harapnya.

Andi Zulmi yang terpilih melalui mekanisme formatur pengurus, dalam menjalankan program kerja AAFI Sumbar 2018 – 2020 didampingi tiga kandidat lainnya, yaitu Alcap Devi Ansor (Wakil Ketua), Tri Muhadi Putra (Sekretaris) dan Athar (Bendahara).

“Setelah ini, kita susun program kerja. Fokus utama tentu mengadakan kompetisi futsal U-13 dan U-16 tiap tahun, tapi prosesnya juga bersama-sama kita pikirkan. Saya tidak ingin, punya spirit tinggi diawal tapi melempem akhirnya. Muaranya bisa saja pelaksanaan kompetisi jauh dari harapan. Makanya banyak yang mutlak kita sepakati dulu sebelum berkompetisi,” tutup Andi yang diamini Alcap, Tri Muhadi dan Athar.

Susunan Kepengurusan AAFI Sumbar 2018 - 2020 :

Penasehat/Pembina : H. Yasman Yanusar, Yosrizal, Sigit Sugito, Boedi Satria, H. Syukrial,

Ketua : Andi Zulmi 

Wakil Ketua : 1). Alcap Devi Anshor 

                          2) Dasrul

Sekretaris : Tri Muhadi Putra

                       Yulidarnis Iyung Sikumbang

Bendahara : Athar, Mansardi

Bidang Humas/Media : Adril Mahaputra Yost, Jerzi Pafiliusco

Bidang Liga : Hafizhan Sadiqi, Fajril Huda

Komite Dispilin : Deswandi, Andrian Andika, Taufik, Gusnardi Kurniawan, Fajri, Agung Kurniawan

Komite Banding : Boedi Satria, Rangga Zaputra, Syafrizal. (ul)

Sumber : Yulidarnis

Digugat di Pengadilan, Dewan Pers Mangkir

Digugat di Pengadilan, Dewan Pers Mangkir

Info Positif On Wednesday, May 09, 2018

INFO (KOPI, JAKARTA) - Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dewan Pers yang dilayangkan Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) dan Persatuan Pewarta Wartawan Indonesia (PPWI) beberapa waktu lalu, hari ini Rabu, 9 Mei 2018, resmi disidangkan pada pukul 14.00 WIB dari jadwal sebelumnya pukul 09.00 WIB pagi. Sidang yang dipimpin majelis hakim Abdul Kohar, SH, MH hanya berlangsung sekitar 10 menit saja karena pihak Dewan Pers selaku tergugat tidak hadir tanpa alasan.

Kuasa hukum yang hadir mewakili penggugat, Dolfie Rompas dan Asterina Batubara secara resmi menyerahkan bukti surat kuasa penggugat atas nama Ketua Umum DPP SPRI, Hence Mandagi, dan Ketua Umum DPN PPWI, Wilson Lalengke. Ketua Majelis Hakim selanjutnya mengecek melalui staf pengadilan tentang apakah surat panggilan bersidang kepada Dewan Pers sudah diterima instansi tersebut, ternyata dipastikan suratnya sudah diterima oleh pihak Dewan Pers.

Majelis hakim kemudian menutup sidang dengan memutuskan bahwa sidang perdana ini dinyatakan sah, dan akan melayangkan panggilan kedua kepada Dewan Pers untuk hadir pada persidangan kedua nanti. Sidang berikutnya diputuskan akan digelar pada hari Senin, 21 Mei 2018 mendatang.

Usai persidangan, kepada sejumlah awak media, kuasa hukum penggugat Dolfie Rompas menjelaskan maksud gugatan tersebut dilayangkan adalah untuk meminta agar aturan Dewan Pers tentang Uji Kompetensi Wartawan (UKW) harus dicabut karena bertentangan dengan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan.

“Pelaksanaan UKW yang dilakukan Dewan Pers dengan menunjuk lembaga yang sangat tekhnis yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) hanya dengan Surat Keputusan Dewan Pers tanpa melalui mekanisme UU yang berlaku, tindakan ini bertentangan dengan pasal 18 UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan. Lembaga yang berhak memberi lisensi terhadap LSP menurut UU adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi,” urai Dolfie Rompas.

Rompas juga menegaskan bahwa gugatan ini penting dilakukan agar pers Indonesia nantinya bebas dari upaya kriminalisasi. “Beberapa kebijakan Dewan Pers di lapangan telah menjadi pintu masuk adanya kriminalisasi terhadap para wartawan. Bahkan, pada beberapa kasus terlihat bahwa Dewan Pers secara sengaja mendorong kriminalisasi wartawan dengan memberikan rekomendasi agar warga pengadu melaporkan wartawan ke polisi,” imbuh Dolfie.

Sementara, Ketum DPP SPRI mengatakan, pihaknya melayangkan gugatan karena sekarang ini Dewan Pers sudah menjelma menjadi Departemen Penerangan jaman orde baru. Aturan kewajiban verifikasi terhadap perusahaan pers dan organisasi pers, menurut Mandagi, adalah tindakan yang tidak ubahnya seperti kewajiban Surat Ijin Usaha Penerbitan atau SIUP di era Departemen Penerangan sebagai syarat pendirian media, yang sekarang implementasinya berbentuk verifikasi media versi Dewan Pers.

“Kedua kebijakan Dewan Pers tersebut berpotensi mengancam wartawan yang belum ikut UKW dan media yang belum diverfikasi dapat dikriminalisasi," tegas Mandagi kepada awak media.

Terbukti, lanjut Mandagi, Dewan Pers pernah membuat rekomendasi kepada pengadu agar meneruskan perkara pers ke aparat kepolisian karena pertimbangannya bahwa wartawan yang membuat berita belum ikut UKW dan medianya belum diverifikasi. “Gugatan ini bertujuan untuk melindungi kebebasan pers agar wartawan tidak terkena jerat hukum dalam menjalankan tugas jurnalistiknya,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPN PPWI Wilson Lalengke mengatakan, dirinya sudah menduga Dewan Pers tidak akan hadir pada sidang hari ini. “Saya yakin Dewan Pers sadar akan kesalahan yang dibuatnya. Seharusnya dia mengakui kesalahannya dan membatalkan sendiri kebijakan yang salah kaprah itu. Ini lebih baik daripada nanti pengadilan yang menggugurkan kebijakan-kebijakan Dewan Pers yang bukan merupakan kewenangannya,” ujar jebolan Lemhanas ini kepada awak media.

Lalengke juga menghimbau kepada Dewan Pers agar tidak mangkir pada panggilan sidang kedua mendatang. “Seharusnya Dewan Pers memberi contoh yang baik dengan menghadiri sidang,” tegasnya lagi. (SEM/Red)

Alex Indra Lukman: Akan Dijadikan Proyek Percontohan, Program KOTAKU Ciptakan Kawasan Wisata Baru di Batang Arau Padang

Alex Indra Lukman: Akan Dijadikan Proyek Percontohan, Program KOTAKU Ciptakan Kawasan Wisata Baru di Batang Arau Padang

Info Positif On Wednesday, May 09, 2018

Alex Indra Lukman Anggota DPR RI
(Lokasi Jembatan Siti Nurbaya Kota Padang) 

INFO (PADANG) - Anggota Komisi V DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Alex Indra Lukman mendorong pelaksanaan program Penataan Kawasan Permukiman Kumuh tahun anggaran 2018 di kota Padang.

Program dari Kementerian PUPR tersebut, dialokasikan sebesar Rp.25 Milyar untuk penataan daerah sepanjang muara sungai di Kelurahan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumbar. 

Dari semua program serupa yang ada diseluruh tanah air, dari Aceh hingga Papua, Kelurahan Batang Arau mendapat anggaran paling besar dan akan dijadikan proyek percontohan.

“Batang Arau ini memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh kota - kota lain. Pasalnya kawasan ini mempertemukan laut, sungai, gunung dan kota, namun ini perlu penataan, sehingga saya meminta Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menata lewat program KOTAKU sehingga nanti menjadi kawasan wisata baru di kota Padang,” kata Alex.

Disampaikan, program ini bertujuan untuk menata dan mempercantik kawasan Batang Arau mulai dari perbaikan jalan, trotoar, drainase hingga sanitasi. Selain itu, juga dibuat taman-taman tempat bermain berasantai dan areal pedagang UMKM dan kuliner. Juga ada panggung untuk pergelaran seni budaya, areal untuk kegiatan olahraga serta areal parkir yang memadai.

“Ini adalah implementasi kebijakan Bapak Presiden Joko Widodo untuk membuka kawasan ekonomi baru, di mana dengan menjadikan kawasan ini sebagai tempat wisata, tentu akan berdampak kepada terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujar ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat ini.

Lebih lanjut disampaikan untuk tahap awal, pembangunan akan dimulai dari lokasi dibawah jembatan Siti Nurbaya hingga ke ujung jalan menuju gunung Padang.

“Saat penataan kawasan ini telah siap nanti, saya berharap pada masyarakat agar bisa merawat dan menjaga serta memanfaatkan kawasan ini semaksimal mungkin, serta meminta pada pemerintah daerah untuk mengawasi secara ketat pemanfaatan kawasan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku,” jelas anggota DPR RI asal Sumatera Barat ini.

Di kota Padang, Alex Indra Lukman mendorong program KOTAKU di dua kelurahan. Selain Batang Arau, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah juga mendapat jatah tahun ini. Kedua program ini dijadwalkan rampung akhir November 2018.(rls)

Undang Desri Ayunda, DPC PEPABRI Padang Nyatakan Dukungan Untuk Emzalmi-Desri

Undang Desri Ayunda, DPC PEPABRI Padang Nyatakan Dukungan Untuk Emzalmi-Desri

Info Positif On Wednesday, May 09, 2018

Desri Ayunda Hadiri Undangan Silahturahmi DPC PEPABRI Kota Padang 

Infonusantara (PADANG) - Calon Wakil Walikota Padang nomor urut 1 di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 27 Juni 2018, Desri Ayunda bersilaturahmi dengan Persatuan Purnawirawan ABRI (PEPABRI) dan Persatuan Istri Purnawirawan (PERIB) Kota Padang, bertempat di DPC PERPABRI jalan dr. Wihidin Padang Timur Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa, 8 Mei 2018. 

Ketua DPC PEPABRI Kota Padang, Letkol (Purn)  Syaful Bakri mangatakan, pihaknya sengaja sengaja mengundang Desri Ayunda untuk bersilaturahmi. Menurutnya, silaturahmi yang digelar merupakan bentuk dukungan terhadap paslon Emzalmi dan Desri Ayunda.

"Apa sebab? Karena kami yakin pasangan calon nomor urut 1 adalah pemimpin untuk semua masyarakat Kota Padang, mampu membangun kota ini dan membawa kota ini ke arah yang lebih baik," pungkasnya.

Apalagi, katanya, Emzalmi dan Desri Ayunda merupakan kader partai politik, tetapi diusung oleh 7 partai politik besar. Ini membuktikan, para pemimpin partai politik mempercayai mereka untuk membangun Kota Padang. 

"Pak Em sosok yang berpengalaman di pemerintahan. Hampir 40 tahun Pak Em mengabdi di pemerintahan. Kita yakin Pak Em sudah matang di pemerintahan, sehingga tidak susah lagi melaksanakan visi misi, kalau Allah mengizinkan Pak Em menjadi walikota," pungkasnya. 

Sedangkan Desri Ayunda merupakan sosok profesional yang sudah teruji memimpin perusahaan milik negara dan belatar belakang ilmu manajemen ekonomi, sehingga kedepan Desri diyakini bisa mejalani amanah dari masyarakat Kota Padang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang.

Desri Ayunda pada kesempatan itu menyampaikan terimakasih kepada sesepuh PEPABRI dan anggotanya. 

"Kami meyampaikan terimakasih atas undangan Bapak Ibu. Kami sangat tersanjung jika silaturrahmi ini berlanjut memberikan dukungan untuk kami. InsyaAllah, Emzalmi dan Desri untuk semua masyarakat. Kami akan mewujudkan Kota Padang sebagai kota maju, religius dan mandani berbasis pariwisata, pendidikan, perdagangan dan industri," ujarnya. 

Dikatakannya, saat ini tingkat kemiskinan di Kota Padang semakin meningkat. Angka kemiskinan sudah mencapai 26 persen. 

"Menumbuhkan industri kreatif di Kota Padang ini akan menjadi prioritas kami. Industri kreatif yang berbasis UKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, program iman dan takwa perlu juga kita tingkatkan mengigat semakin meningkatnya maksiat di kota ini. Silakan kita lihat langsung pergaulan generasi muda sekarang," pungkasnya.(*)

Seru dan Panas Suasana Debat Publik Pertama Paslon Wako dan Wawako Padang 2018

Seru dan Panas Suasana Debat Publik Pertama Paslon Wako dan Wawako Padang 2018

Info Positif On Tuesday, May 08, 2018

Infonusantara (PADANG) - Debat publik Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang tahap pertama Pilkada Padang 2018 yang dimulai pukul 19.30 WIB hingga 22.30 WIB berlangsung di Mercure Hotel,  Senin (7/5) malam berlangsung panas.

Dalam sesi debat publik tersebut kedua pasangan calon (Paslon) saling lempar pertanyaan dan pernyataan. Masing masing paslon mempertahankan argumen hingga terlihat suasana kian panas karena setiap pergantian sesi dalam debat publik itu, termasuk riuh yel-yel dari para pendukung masing masing yang hadir di dalam ruangan debat itu.

Kondisi terlihat mulai memanas saat pasangan Emzalmi – Desri Ayunda mempertanyakan persoalan Baznas Padang, yang akhir-akhir ini santer diberitakan. Tidak ingin tersudut dengan pernyataan pasangan Emzalmi – Desri, pasangan Mahyeldi – Hendri Septa memberikan argumen mereka terkait persoalan Baznas.

Kondisi semakin memanas saat Desri Ayunda mempertanyakan kesiapan Hendri Septa menjadi Wawako, jika seandainya tidak diberikan pendelegasian kewenangan. 

Melihat kondisi kedua paslon mulai memanas, ditambah dengan sorak para pendukung yang mulai gaduh, moderator Charles Simabura mengajak kedua paslon untuk saling bersalaman. Charles juga mengatakan, debat publik ini bukan adu urat saraf, ataupun debat kusir, karena ini adalah debat yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat dalam memilih pemimpin.

Debat sempat dihentikan beberapa menit untuk mendinginkan suasana, dan para pendukung diminta untuk tetap menjaga sikap. Setelah beberapa menit, debat kembali dilanjutkan dengan memberikan kesempatan pada paslon untuk saling bertanya dan menjawab.

Debat publik yang pertama ini dimulai pukul 19.30 WIB hingga 22.30 WIB  dibagi dalam lima segmen. Segmen pertama, masing-masing paslon memaparkan visi misi, lalu pada segmen kedua, tim pakar yang terdiri dari lima orang mengajukan pertanyaan. Pada tahap ini ada lima pakar ahli yang terlibat dari bidang yang berbeda, diantaranya M Taufik, Dr Aidinil Zetra, Edy Utama, Rusdi Lubis dan Khairul Fahmi. Sesi itu dipimpin Rusdi Lubis. Untuk segmen ketiga masih tahap pertanyaan namun kali ini lebih mendalam dari tim pakar. Pada segmen ke empat masing-masing paslon saling tanya jawab begitu juga segmen kelima, namun yang melakukan tanya jawab adalah masing-masing Cawawako.

Juga terlihat personil kepolisian di lokasi untuk memastikan keamanan, begitu juga Satpol PP tampak siaga. Tidak hanya di ruangan debat, didepan ruangan dan di depan hotel juga tampak sejumlah pihak keamanan berjaga agar proses debat berjalan lancar.

Sementara itu Ketua KPU Padang, Muhammad Sawati mengatakan, pihaknya berharap debat kali ini tidak hanya jadi tontonan namun juga tuntunan bagi masyarakat. Debat publik menjadi salah satu sosialisasi dari KPU pada masyarakat untuk menentukan pilihannya.

“Penyampaian visi – misi dari masing-masing paslon dan pedalaman dari panelis memberikan panduan bagi masyarakat untuk mengetahui apa saja visi – misi paslon hingga lima tahun ke depan," pungkasnya.(Inf)

Malam Ini Debat Publik Pertama Cawako dan Wawako Padang 2018

Malam Ini Debat Publik Pertama Cawako dan Wawako Padang 2018

Info Positif On Monday, May 07, 2018

Infonusantara (PADANG) - Malam ini warga Padang yang ingin mengetahui visi misi calon Walikota-wakil walikota Padang, Mahyeldi-Hendri dan Emzalmi-Desri, KPU Kota Padang memfasilitasi calon Wako dan Wawako Padang 2018 dalam debat publik di Hotel Mercure Padang.

Komisioner KPU Padang Bidang Keuangan dan Logistik, sekaligus pegawai sekretariat KPU Padang, Mahyudin menyampaikan, debat publik perdana ini ada tiga segmen, yakni pengenalan, pertanyaan dari tim pakar, pendalaman visi dan misi.

“Tema debat yang diangkat pada debat publik, yakni pemerintahan yang bersih, tertib dan melayani. Suksesi debat tersebut akan dimoderatori Charles Simabura,” jelasnya.

KPU Padang telah menetapkan tim pakar perumus pertanyaan debat kandidat tersebut yang terdiri dari 15 orang. Komposisi dari tim pakar tersebut 13 orang dari kalangan akademisi, satu birokrat senior dan satu budayawan. Pada debat publik perdana ini, ada lima tim pakar.

“Saya berharap dengan debat publik ini, masyarakat atau pemilih mendapatkan informasi kemana pilihan, tentunya dengan melihat visi dan misi serta ketajaman yang ditawarkan untuk membangun Padang,” imbuh Mahyudin, ketika jumpa pers di Hotel Mercure, Senin (7/5/18) sore.

Di sisi lain, bagi masyarakat yang tidak dapat menyaksikan langsung dapat menonton siaran langsung di Padang TV atau mendengarkan di Sushi FM dan RRI (Inf)