PILIHAN REDAKSI

Perkuat Komunikasi, Dandim 0319 Mentawai Sharing Dengan Awak Media

INFO|MENTAWAI - Guna meningkatkan komunikasi dan sinergi yang baik, Dandim 0319/Mentawai, Letkol Inf Restu Petrus Simbolon silahturahmi ber...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

Milad Ke -20, PKS Payakumbuh Gelar Jalan Sehat Berhadiah Sepeda Motor
Kamis, Mei 10, 2018

On Kamis, Mei 10, 2018


INFO (Payakumbuh) -- Dalam rangka memperingati milad Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke-20 dan menyambut bulan Ramadhan 1439 H, PKS Payakumbuh gelar kegiatan jalan sehat dan tabligh akbar, Minggu (13/05/2018). Kegiatan jalan sehat bakal bertabur hadiah dan doorprize seperti sepeda motor, televisi, sepeda gunung, kompor gas, smartphone dan hadiah menarik lainnya.

"Ya, insya Allah kita akan gelar jalan sehat dengan start di halaman Balai Kota Payakumbuh eks. Lapangan Poliko mulai pukul 06.30 WIB," ujar ketua Panitia Milad PKS Payakumbuh Mustafa, Kamis (10/05).

Mustafa menjelaskan kegiatan ini terbuka bagi masyarakat umum, terutama untuk masyarakat Kota Payakumbuh. "Silahkan datang ke Kantor Balai Kota Payakumbuh pas hari ahad besok, ambil kupon dan langsung jadi peserta. Gratis!" tuturnya.

Setelah acara jalan sehat, PKS Payakumbuh melanjutkan kegiatan dengan tabligh akbar dalam rangka menyambut bulan Ramdhan. "Nanti ada ceramah tentang tarhib Ramadhan oleh Ustadz Muslim Yatim, mari kita hadiri beramai-ramai," pungkas Mustafa.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Payakumbuh Hamdi Agus mengatakan rangkaian peringatan Milad PKS ini merupakan bentuk kebersamaan PKS dengan masyarakat. "Kita bersyukur PKS sudah 20 tahun berkhidmat untuk Indonesia," ucapnya.

Hamdi mengatakan, masih dalam rangkaian peringatan milad, PKS Payakumbuh juga telah melakukan kegiatan bedah mushalla yakni Mushalla Nurul Ikhlash di Kelurahan Payolansek, Kota Payakumbuh, akhir April lalu.

Unuk itu Hamdi Agus mengucapkan terima kasih kepada panitia dan para kader PKS Payakumbuh yang telah bekerja secara ikhlas dan sukarela. “Ini sebagai wujud khidmat kita kepada masyarakat, semoga Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Ke depan mari kita sukseskan juga acara jalan sehat ini," ucapnya. (rel/ul)

Antisipasi Produk Kadaluwarsa, Ketua Komisi II Minta Pemko Bersama BPOM Rutin Lakukan Pemeriksaan
Kamis, Mei 10, 2018

On Kamis, Mei 10, 2018

Ketua Komisi II DPRD Padang ,Gustin Pramona. 
INFO (PADANG) - Ketua Komisi II DPRD Padang, Gustin Pramona meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produk makanan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1439 Hijriyah tahun 2018. 

"Lakukan pengawasan ke pasar pasar tradisional, toko, minimarket-minimarket guna memastikan produk yang dijual tidak kadaluwarsa dan memenuhi syarat yang disarankan BPOM," ujar kader Demokrat ini, Kamis (10/5).

Ia mengatakan, pengawasan yang dilakukan itu untuk melindungi masyarakat dari produk yang telah kadaluwarsa dan mengandung zat berbahaya. Apabila produk tersebut dikonsumsi masyarakat, maka akan  berdampak terhadap kesehatan mereka.

Untuk itu, pihaknya berharap BPOM rutin melakukan pemeriksaan dengan menurunkan tim ke pasar tradisional, mini market dan toko. "Jika menemukan produk kadaluwarsa dan mengandung zat berbahaya, langsung di amankan, kapan perlu diberikan semacam sangsi bagi pada pihak penyedia yakni distributor maupun agen,  pemilik toko, minimarket-minimarket, pedagang dipasar tradisional,"  tegasnya. 

"Pengawasan dan pemeriksaan itu dengan melibatkan pemerintah kota mengingat personel BPOM sangat terbatas. Dengan kerja sama itu, pengawasan dan pemeriksaan dapat berjalan dengan baik walaupun keterbatasan anggota," harapannya. 

Sementara itu  Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Padang, Jasman mengatakan pihaknya telah menurunkan tim untuk pengawasan produk kadaluwarsa dan mengandung zat berbahaya lainnya. Namun ia berharap masyarakat untuk cerdas dengan cara memeriksa masa kadaluwarsa produk yang akan dibeli.

Selain itu, memeriksa kemasan dan apabila menemukan sudah rusak, tidak usah dibeli. "Ini yang kita imbau dan  inginkan kepada masyarakat, agar  produk tersebut tidak dikonsumsi," pungkasnya. (INF7)

Kepengurusan AAFI Sumbar Tahun 2018 - 2022, Terbentuk
Kamis, Mei 10, 2018

On Kamis, Mei 10, 2018

Pengurus AAFI Sumbar 2018 - 2020 

INFO (Sumbar) --AAFI Sumbar 2018-2020 resmi punya kepengurusan perdana yang akan bekerja keras lahirkan generasi futsal Ranah Minang ke pentas nasional.

Asa yang jadi ikrar bersama perwakilan seluruh pengelola tim Akademi Futsal se-Sumatera Barat usai melakukan musyawarah pemilihan pengurus AAFI (Asosiasi Akademi Futsal Indonesia) Sumbar itu menjadi komitmen bersama mereka pada pertemuan ketiga mereka di Rafhely Futsal By Pass Kota Padang, Kamis (10/05/2018) dari jam 10.00 WIB sampai 14.00 WIB.

“Sebuah kemajuan positif bagi Futsal Sumbar dengan terbentuk AAFI. Ini harus kita perjuangan bersama, menjaga komitmen dan konsisten dalam menjalankan program kerja pengurus yang terpilih bagi kepentingan kita-kita juga guna lahirnya generasi baru pefutsal Sumatera Barat,” tutur H. Yasman Yanusar yang dipercayai sebagai penasehat sekaligus pembina AAFI Sumbar.

Menurut Pak Haji sapaan akrabnya, tidak mudah memang bagi kita terutama pengurus yang diberi amanah dalam menggapai cita-cita mulia dan tujuan yang digariskan AAFI. Karena tahun ini (2018) perdana untuk Sumbar.

Namun bukan berarti kita tidak bisa mewujudkan semua harapan itu. Kuncinya adalah kerja keras, berusaha dan bersinergi agar pokok-pokok pikiran berdirinya AAFI itu sendiri bisa bersama-sama kita jadikan sebuah kenyataan positif nantinya.

“Wadah ini independen. AAFI murni milik semua tim Akademi. Kita di Sumbar mulai dari nol, mari bersama- sama kita bangun. Dukung kinerja pengurus yang telah kita pilih. Berikan kesempatan seluas-luasnya dalam membuat dan menjalankan program. Dan kita wajib mengikuti program yang telah dirancang pengurus,” ajak Pak Haji.

Sementara Ketua terpilih, Andi Zulmi berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan pengelola-pengelola tim Akademi Futsal se-Sumbar. Pemilik MHS Futsal Academy itu mengajak semua stake holder berkerjasama, mewujudkan cita-cita AAFI, nan nota bene nantinya juga bakal ikut membawa kejayaan Futsal Sumbar.

“Saya tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa dukungan penuh seluruh pengelola tim-tim Akademi, anggota AAFI Sumbar. Wadah ini dari kita oleh kita dan untuk kita bersama. Mari berkonstribusi untuk pembinaan futsal nasional, khususnya Ranah Minang,” harapnya.

Andi Zulmi yang terpilih melalui mekanisme formatur pengurus, dalam menjalankan program kerja AAFI Sumbar 2018 – 2020 didampingi tiga kandidat lainnya, yaitu Alcap Devi Ansor (Wakil Ketua), Tri Muhadi Putra (Sekretaris) dan Athar (Bendahara).

“Setelah ini, kita susun program kerja. Fokus utama tentu mengadakan kompetisi futsal U-13 dan U-16 tiap tahun, tapi prosesnya juga bersama-sama kita pikirkan. Saya tidak ingin, punya spirit tinggi diawal tapi melempem akhirnya. Muaranya bisa saja pelaksanaan kompetisi jauh dari harapan. Makanya banyak yang mutlak kita sepakati dulu sebelum berkompetisi,” tutup Andi yang diamini Alcap, Tri Muhadi dan Athar.

Susunan Kepengurusan AAFI Sumbar 2018 - 2020 :

Penasehat/Pembina : H. Yasman Yanusar, Yosrizal, Sigit Sugito, Boedi Satria, H. Syukrial,

Ketua : Andi Zulmi 
Wakil Ketua : 1). Alcap Devi Anshor 
                          2) Dasrul
Sekretaris : Tri Muhadi Putra
                       Yulidarnis Iyung Sikumbang
Bendahara : Athar, Mansardi

Bidang Humas/Media : Adril Mahaputra Yost, Jerzi Pafiliusco
Bidang Liga : Hafizhan Sadiqi, Fajril Huda

Komite Dispilin : Deswandi, Andrian Andika, Taufik, Gusnardi Kurniawan, Fajri, Agung Kurniawan
Komite Banding : Boedi Satria, Rangga Zaputra, Syafrizal. (ul)
Sumber : Yulidarnis

Digugat di Pengadilan, Dewan Pers Mangkir
Rabu, Mei 09, 2018

On Rabu, Mei 09, 2018


INFO (KOPI, JAKARTA) - Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dewan Pers yang dilayangkan Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) dan Persatuan Pewarta Wartawan Indonesia (PPWI) beberapa waktu lalu, hari ini Rabu, 9 Mei 2018, resmi disidangkan pada pukul 14.00 WIB dari jadwal sebelumnya pukul 09.00 WIB pagi. Sidang yang dipimpin majelis hakim Abdul Kohar, SH, MH hanya berlangsung sekitar 10 menit saja karena pihak Dewan Pers selaku tergugat tidak hadir tanpa alasan.

Kuasa hukum yang hadir mewakili penggugat, Dolfie Rompas dan Asterina Batubara secara resmi menyerahkan bukti surat kuasa penggugat atas nama Ketua Umum DPP SPRI, Hence Mandagi, dan Ketua Umum DPN PPWI, Wilson Lalengke. Ketua Majelis Hakim selanjutnya mengecek melalui staf pengadilan tentang apakah surat panggilan bersidang kepada Dewan Pers sudah diterima instansi tersebut, ternyata dipastikan suratnya sudah diterima oleh pihak Dewan Pers.

Majelis hakim kemudian menutup sidang dengan memutuskan bahwa sidang perdana ini dinyatakan sah, dan akan melayangkan panggilan kedua kepada Dewan Pers untuk hadir pada persidangan kedua nanti. Sidang berikutnya diputuskan akan digelar pada hari Senin, 21 Mei 2018 mendatang.

Usai persidangan, kepada sejumlah awak media, kuasa hukum penggugat Dolfie Rompas menjelaskan maksud gugatan tersebut dilayangkan adalah untuk meminta agar aturan Dewan Pers tentang Uji Kompetensi Wartawan (UKW) harus dicabut karena bertentangan dengan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan.

“Pelaksanaan UKW yang dilakukan Dewan Pers dengan menunjuk lembaga yang sangat tekhnis yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) hanya dengan Surat Keputusan Dewan Pers tanpa melalui mekanisme UU yang berlaku, tindakan ini bertentangan dengan pasal 18 UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan. Lembaga yang berhak memberi lisensi terhadap LSP menurut UU adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi,” urai Dolfie Rompas.

Rompas juga menegaskan bahwa gugatan ini penting dilakukan agar pers Indonesia nantinya bebas dari upaya kriminalisasi. “Beberapa kebijakan Dewan Pers di lapangan telah menjadi pintu masuk adanya kriminalisasi terhadap para wartawan. Bahkan, pada beberapa kasus terlihat bahwa Dewan Pers secara sengaja mendorong kriminalisasi wartawan dengan memberikan rekomendasi agar warga pengadu melaporkan wartawan ke polisi,” imbuh Dolfie.

Sementara, Ketum DPP SPRI mengatakan, pihaknya melayangkan gugatan karena sekarang ini Dewan Pers sudah menjelma menjadi Departemen Penerangan jaman orde baru. Aturan kewajiban verifikasi terhadap perusahaan pers dan organisasi pers, menurut Mandagi, adalah tindakan yang tidak ubahnya seperti kewajiban Surat Ijin Usaha Penerbitan atau SIUP di era Departemen Penerangan sebagai syarat pendirian media, yang sekarang implementasinya berbentuk verifikasi media versi Dewan Pers.

“Kedua kebijakan Dewan Pers tersebut berpotensi mengancam wartawan yang belum ikut UKW dan media yang belum diverfikasi dapat dikriminalisasi," tegas Mandagi kepada awak media.

Terbukti, lanjut Mandagi, Dewan Pers pernah membuat rekomendasi kepada pengadu agar meneruskan perkara pers ke aparat kepolisian karena pertimbangannya bahwa wartawan yang membuat berita belum ikut UKW dan medianya belum diverifikasi. “Gugatan ini bertujuan untuk melindungi kebebasan pers agar wartawan tidak terkena jerat hukum dalam menjalankan tugas jurnalistiknya,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPN PPWI Wilson Lalengke mengatakan, dirinya sudah menduga Dewan Pers tidak akan hadir pada sidang hari ini. “Saya yakin Dewan Pers sadar akan kesalahan yang dibuatnya. Seharusnya dia mengakui kesalahannya dan membatalkan sendiri kebijakan yang salah kaprah itu. Ini lebih baik daripada nanti pengadilan yang menggugurkan kebijakan-kebijakan Dewan Pers yang bukan merupakan kewenangannya,” ujar jebolan Lemhanas ini kepada awak media.

Lalengke juga menghimbau kepada Dewan Pers agar tidak mangkir pada panggilan sidang kedua mendatang. “Seharusnya Dewan Pers memberi contoh yang baik dengan menghadiri sidang,” tegasnya lagi. (SEM/Red)

Alex Indra Lukman: Akan Dijadikan Proyek Percontohan, Program KOTAKU Ciptakan Kawasan Wisata Baru di Batang Arau Padang
Rabu, Mei 09, 2018

On Rabu, Mei 09, 2018

Alex Indra Lukman Anggota DPR RI
(Lokasi Jembatan Siti Nurbaya Kota Padang) 
INFO (PADANG) - Anggota Komisi V DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Alex Indra Lukman mendorong pelaksanaan program Penataan Kawasan Permukiman Kumuh tahun anggaran 2018 di kota Padang.
Program dari Kementerian PUPR tersebut, dialokasikan sebesar Rp.25 Milyar untuk penataan daerah sepanjang muara sungai di Kelurahan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumbar. 

Dari semua program serupa yang ada diseluruh tanah air, dari Aceh hingga Papua, Kelurahan Batang Arau mendapat anggaran paling besar dan akan dijadikan proyek percontohan.

“Batang Arau ini memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh kota - kota lain. Pasalnya kawasan ini mempertemukan laut, sungai, gunung dan kota, namun ini perlu penataan, sehingga saya meminta Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menata lewat program KOTAKU sehingga nanti menjadi kawasan wisata baru di kota Padang,” kata Alex.

Disampaikan, program ini bertujuan untuk menata dan mempercantik kawasan Batang Arau mulai dari perbaikan jalan, trotoar, drainase hingga sanitasi. Selain itu, juga dibuat taman-taman tempat bermain berasantai dan areal pedagang UMKM dan kuliner. Juga ada panggung untuk pergelaran seni budaya, areal untuk kegiatan olahraga serta areal parkir yang memadai.

“Ini adalah implementasi kebijakan Bapak Presiden Joko Widodo untuk membuka kawasan ekonomi baru, di mana dengan menjadikan kawasan ini sebagai tempat wisata, tentu akan berdampak kepada terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujar ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat ini.

Lebih lanjut disampaikan untuk tahap awal, pembangunan akan dimulai dari lokasi dibawah jembatan Siti Nurbaya hingga ke ujung jalan menuju gunung Padang.

“Saat penataan kawasan ini telah siap nanti, saya berharap pada masyarakat agar bisa merawat dan menjaga serta memanfaatkan kawasan ini semaksimal mungkin, serta meminta pada pemerintah daerah untuk mengawasi secara ketat pemanfaatan kawasan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku,” jelas anggota DPR RI asal Sumatera Barat ini.

Di kota Padang, Alex Indra Lukman mendorong program KOTAKU di dua kelurahan. Selain Batang Arau, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah juga mendapat jatah tahun ini. Kedua program ini dijadwalkan rampung akhir November 2018.(rls)

Undang Desri Ayunda, DPC PEPABRI Padang Nyatakan Dukungan Untuk Emzalmi-Desri
Rabu, Mei 09, 2018

On Rabu, Mei 09, 2018

Desri Ayunda Hadiri Undangan Silahturahmi DPC PEPABRI Kota Padang 
Infonusantara (PADANG) - Calon Wakil Walikota Padang nomor urut 1 di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 27 Juni 2018, Desri Ayunda bersilaturahmi dengan Persatuan Purnawirawan ABRI (PEPABRI) dan Persatuan Istri Purnawirawan (PERIB) Kota Padang, bertempat di DPC PERPABRI jalan dr. Wihidin Padang Timur Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa, 8 Mei 2018. 

Ketua DPC PEPABRI Kota Padang, Letkol (Purn)  Syaful Bakri mangatakan, pihaknya sengaja sengaja mengundang Desri Ayunda untuk bersilaturahmi. Menurutnya, silaturahmi yang digelar merupakan bentuk dukungan terhadap paslon Emzalmi dan Desri Ayunda.

"Apa sebab? Karena kami yakin pasangan calon nomor urut 1 adalah pemimpin untuk semua masyarakat Kota Padang, mampu membangun kota ini dan membawa kota ini ke arah yang lebih baik," pungkasnya.

Apalagi, katanya, Emzalmi dan Desri Ayunda merupakan kader partai politik, tetapi diusung oleh 7 partai politik besar. Ini membuktikan, para pemimpin partai politik mempercayai mereka untuk membangun Kota Padang. 

"Pak Em sosok yang berpengalaman di pemerintahan. Hampir 40 tahun Pak Em mengabdi di pemerintahan. Kita yakin Pak Em sudah matang di pemerintahan, sehingga tidak susah lagi melaksanakan visi misi, kalau Allah mengizinkan Pak Em menjadi walikota," pungkasnya. 

Sedangkan Desri Ayunda merupakan sosok profesional yang sudah teruji memimpin perusahaan milik negara dan belatar belakang ilmu manajemen ekonomi, sehingga kedepan Desri diyakini bisa mejalani amanah dari masyarakat Kota Padang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang.

Desri Ayunda pada kesempatan itu menyampaikan terimakasih kepada sesepuh PEPABRI dan anggotanya. 

"Kami meyampaikan terimakasih atas undangan Bapak Ibu. Kami sangat tersanjung jika silaturrahmi ini berlanjut memberikan dukungan untuk kami. InsyaAllah, Emzalmi dan Desri untuk semua masyarakat. Kami akan mewujudkan Kota Padang sebagai kota maju, religius dan mandani berbasis pariwisata, pendidikan, perdagangan dan industri," ujarnya. 

Dikatakannya, saat ini tingkat kemiskinan di Kota Padang semakin meningkat. Angka kemiskinan sudah mencapai 26 persen. 

"Menumbuhkan industri kreatif di Kota Padang ini akan menjadi prioritas kami. Industri kreatif yang berbasis UKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, program iman dan takwa perlu juga kita tingkatkan mengigat semakin meningkatnya maksiat di kota ini. Silakan kita lihat langsung pergaulan generasi muda sekarang," pungkasnya.(*)

Seru dan Panas Suasana Debat Publik Pertama Paslon Wako dan Wawako Padang 2018
Selasa, Mei 08, 2018

On Selasa, Mei 08, 2018


Infonusantara (PADANG) - Debat publik Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang tahap pertama Pilkada Padang 2018 yang dimulai pukul 19.30 WIB hingga 22.30 WIB berlangsung di Mercure Hotel,  Senin (7/5) malam berlangsung panas.

Dalam sesi debat publik tersebut kedua pasangan calon (Paslon) saling lempar pertanyaan dan pernyataan. Masing masing paslon mempertahankan argumen hingga terlihat suasana kian panas karena setiap pergantian sesi dalam debat publik itu, termasuk riuh yel-yel dari para pendukung masing masing yang hadir di dalam ruangan debat itu.

Kondisi terlihat mulai memanas saat pasangan Emzalmi – Desri Ayunda mempertanyakan persoalan Baznas Padang, yang akhir-akhir ini santer diberitakan. Tidak ingin tersudut dengan pernyataan pasangan Emzalmi – Desri, pasangan Mahyeldi – Hendri Septa memberikan argumen mereka terkait persoalan Baznas.

Kondisi semakin memanas saat Desri Ayunda mempertanyakan kesiapan Hendri Septa menjadi Wawako, jika seandainya tidak diberikan pendelegasian kewenangan. 

Melihat kondisi kedua paslon mulai memanas, ditambah dengan sorak para pendukung yang mulai gaduh, moderator Charles Simabura mengajak kedua paslon untuk saling bersalaman. Charles juga mengatakan, debat publik ini bukan adu urat saraf, ataupun debat kusir, karena ini adalah debat yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat dalam memilih pemimpin.

Debat sempat dihentikan beberapa menit untuk mendinginkan suasana, dan para pendukung diminta untuk tetap menjaga sikap. Setelah beberapa menit, debat kembali dilanjutkan dengan memberikan kesempatan pada paslon untuk saling bertanya dan menjawab.

Debat publik yang pertama ini dimulai pukul 19.30 WIB hingga 22.30 WIB  dibagi dalam lima segmen. Segmen pertama, masing-masing paslon memaparkan visi misi, lalu pada segmen kedua, tim pakar yang terdiri dari lima orang mengajukan pertanyaan. Pada tahap ini ada lima pakar ahli yang terlibat dari bidang yang berbeda, diantaranya M Taufik, Dr Aidinil Zetra, Edy Utama, Rusdi Lubis dan Khairul Fahmi. Sesi itu dipimpin Rusdi Lubis. Untuk segmen ketiga masih tahap pertanyaan namun kali ini lebih mendalam dari tim pakar. Pada segmen ke empat masing-masing paslon saling tanya jawab begitu juga segmen kelima, namun yang melakukan tanya jawab adalah masing-masing Cawawako.

Juga terlihat personil kepolisian di lokasi untuk memastikan keamanan, begitu juga Satpol PP tampak siaga. Tidak hanya di ruangan debat, didepan ruangan dan di depan hotel juga tampak sejumlah pihak keamanan berjaga agar proses debat berjalan lancar.

Sementara itu Ketua KPU Padang, Muhammad Sawati mengatakan, pihaknya berharap debat kali ini tidak hanya jadi tontonan namun juga tuntunan bagi masyarakat. Debat publik menjadi salah satu sosialisasi dari KPU pada masyarakat untuk menentukan pilihannya.

“Penyampaian visi – misi dari masing-masing paslon dan pedalaman dari panelis memberikan panduan bagi masyarakat untuk mengetahui apa saja visi – misi paslon hingga lima tahun ke depan," pungkasnya.(Inf)

Malam Ini Debat Publik Pertama Cawako dan Wawako Padang 2018
Senin, Mei 07, 2018

On Senin, Mei 07, 2018


Infonusantara (PADANG) - Malam ini warga Padang yang ingin mengetahui visi misi calon Walikota-wakil walikota Padang, Mahyeldi-Hendri dan Emzalmi-Desri, KPU Kota Padang memfasilitasi calon Wako dan Wawako Padang 2018 dalam debat publik di Hotel Mercure Padang.

Komisioner KPU Padang Bidang Keuangan dan Logistik, sekaligus pegawai sekretariat KPU Padang, Mahyudin menyampaikan, debat publik perdana ini ada tiga segmen, yakni pengenalan, pertanyaan dari tim pakar, pendalaman visi dan misi.

“Tema debat yang diangkat pada debat publik, yakni pemerintahan yang bersih, tertib dan melayani. Suksesi debat tersebut akan dimoderatori Charles Simabura,” jelasnya.

KPU Padang telah menetapkan tim pakar perumus pertanyaan debat kandidat tersebut yang terdiri dari 15 orang. Komposisi dari tim pakar tersebut 13 orang dari kalangan akademisi, satu birokrat senior dan satu budayawan. Pada debat publik perdana ini, ada lima tim pakar.

“Saya berharap dengan debat publik ini, masyarakat atau pemilih mendapatkan informasi kemana pilihan, tentunya dengan melihat visi dan misi serta ketajaman yang ditawarkan untuk membangun Padang,” imbuh Mahyudin, ketika jumpa pers di Hotel Mercure, Senin (7/5/18) sore.

Di sisi lain, bagi masyarakat yang tidak dapat menyaksikan langsung dapat menonton siaran langsung di Padang TV atau mendengarkan di Sushi FM dan RRI (Inf)

Usut Tuntas Baznas Padang, Hak Angket Untuk Walikota Segera Bergulir
Senin, Mei 07, 2018

On Senin, Mei 07, 2018

Ketua Komisi IV Maidestal Hari Mahesa Didampingi anggota Komisi IV lainnya Muzni Zen, Osman Ayub Menerima Spanduk dari Koordinator Unjuk Rasa LSM Peran
Infonusantara (PADANG) - Sejumlah warga Kota Padang yang tergabung ke dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kebenaran (Peran) mendatangi DPRD Kota Padang, Senin (7/5).

Unjuk Rasa LSM Peran di DPRD Kota Padang 
Mereka melakukan unjuk rasa meminta DPRD Kota Padang mengusut tuntas persoalan yang terjadi di tubuh lembaga pengumpul dana umat Baznas Kota Padang. Mereka menilai penyaluran dana oleh Baznas sudah menyalahi aturan dan terindikasi ada penyimpangan.

"Usut tuntas persoalan yang selama ini terjadi di tubuh Basnaz. Kami minta DPRD Kota Padang mengajukan hak angket," kata Koordinator Unjuk Rasa, Hanif Bakri.

Pengunjuk rasa menilai, dari tahun 2014 sampai dengan sekarang, penyaluran dana Baznas sudah menyalahi aturan dan adanya ketimpangan dalam penyaluran dana bantuan tersebut.

Puluhan warga ini tiba di DPRD Kota Padang sekira 10.00 WIB dengan membawa spanduk bertuliskan "Bebaskan Baznas dari Politik dan Usut Dugaan Konspirasi Keuangan Baznas Kota Padang". Selain itu juga ada spanduk dukungan untuk DPRD menggunakan hak angket.

Unjuk rasa tersebut dikawal oleh aparat kepolisian dari Polsek Padang Timur dan Satuan Polisi Pamong Praja. Pengunjuk rasa diterima langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Maidestal Hari Mahesa dan anggota DPRD lainnya, Osman Ayub, dan Muzni Zen.

"Insya Allah, kami akan segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh warga kota. Ini sudah menjadi tanggungjawab kami," cakapnya.

Usai menerima penjelasan Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, pengunjuk rasa menyerahkan spanduk. Pengunjuk rasa berharap tuntutan mereka segera ditindaklanjuti. Setelah menyampaikan aspirasi, pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib.

Hak Angket

DPRD Kota Padang juga segera menggulirkan hak angket kepada Walikota Padang terkait persoalan yang ada di tubuh Baznas Kota Padang

"Alhamdulillah dukungan di internal DPRD cukup besar.  Dalam aturannya cukup hanya dua fraksi terdiri dari 7 anggota dewan, namun dalam hal ini terbukti lebih dari 30 anggota dewan menandatangani pengguliran hak angket itu," sebut Ketua Komisi IV Maidestal Hari Mahesa.

Sementara Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra mengatakan hak angket itu dilayangkan kepada walikota terkait kebijakannya di Baznas. Terkait Hak Angket yang sudah ditandatangani hampir semua anggota DPRD akan segera di Bamus kan selanjutnya kita Paripurna kan.

"DPRD dalam hal ini tidak memeriksa Baznas, tapi menelaah kebijakan walikota dalam hal ini Mahyeldi terhadap Baznas. Soal SK saja ada keganjilan. SK awal masa bhakti 2014-2019. Tapi pada 2016 ada pergantian pengurus, SKnya malah jadi 2016-2021. Kan aneh. PAW kok memperpanjang masa jabatan," pungkasnya.(Inf/bbg)

Empat Ranperda Inisiatif DPRD Padang Disetujui
Senin, Mei 07, 2018

On Senin, Mei 07, 2018

Ketua Komisi IV DPRD Padang Maidestal Hari Mahesa Serahkan Draf Ranperda Inisiatif Pada Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti 
INFO (PADANG) -   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kota Padang laksanakan Paripurna internal persetujuan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Inisiatif Komisi Komisi menjadi rancangan peraturan daerah Inisiatif dewan perwakilan rakyat daerah Kota Padang,  Senin (7/5). 

Pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD ini sebelumnya telah dilaksanakan sesuai mekanisme dan peraturan perundangan undangan yang berlaku dan selanjutnya setelah mendengar pendapat persetujuan anggota DPRD Kota Padang dalam rapat internal dewan, maka Ranperda Inisiatif Komisi Komisi DPRD Kota Padang dapat disetujui menjadi Ranperda Inisiatif DPRD Kota Padang.

Ada empat Ranperda Inisiatif DPRD Kota Padang yang disetujui dalam paripurna tersebut, yakni dari Komisi I Ranperda tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya, 
Komisi II Ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, 
Komisi III Ranperda tentang Pengelolaan Parkir dan dari Komisi IV Ranperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Untuk Ranperda tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya, Sekretaris Komisi I, Zulhardi Z.Latif menyampaikan, Kota Padang memiliki Cagar Budaya yang cukup banyak namun kondisinya cukup memprihatinkan dan belum mendapat perhatian serius baik pemerintah daerah maupun masyarakat meskipun pemerintah sudah menerbitkan UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.  

Namun keberadaannya belum cukup efektif sebagai payung hukum untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya yang ada di Kota Padang. "Pembentukan Perda tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya ini didasarkan pada landasan filosofolis, sosiologis dan yuridis guna memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya di Kota Padang, " ungkapnya. 

Ketua Komisi II, Gustin Pramona menyampaikan mengenai Ranperda Pemberdayaan Masyarakat Nelayan tujuannya untuk memberikan kajian dan kerangka filosofolis, sosiologis dan yuridis tentang perlunya peraturan daerah yang mengatur pemberdayaan masyarakat nelayan. 

Sementara mengenai Ranperda Inisiatif DPRD tentang pengelolaan Parkir,  hal tersebut dilandasi banyaknya parkir liar di Kota Padang yang bergerak secara individu. Belum adanya peraturan yang mencakup secara mendalam tentang tata kelola dan pemberdayaan parkir inilah rasanya perlu adanya kajian lebih mendalam untuk merumuskan Perda nya, " sebut Sekretaris Komisi III, Mailinda Rose. 

Selanjutnya Ranperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dilatarbelakangi karena anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa. Selain itu Kota Padang dari tahun 2008 hingga 2017 sudah mendapatkan penghargaan Kota menuju layak anak. Untuk itu sangat perlu rasanya di buatkan Perda nya, " ungkap Ketua Komisi IV DPRD Padang, Maidestal Hari Mahesa. 

Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti mengatakan Ranperda Inisiatif DPRD Kota Padang ada 8 dan DPRD telah menyetujui 4 Ranperda Inisiatif Komisi Komisi DPRD menjadi Ranperda Inisiatif DPRD Kota Padang setelah mendengar pendapat anggota dewan dalam rapat paripurna tadi, " ujarnya. 

Elly menambahkan, ke 4 Ranperda Inisiatif DPRD yang disetujui ini sebelumnya telah dilakukan pembahasan oleh masing masing Komisi dilaksanakan sesuai mekanisme dan peraturan perundangan undangan yang berlaku. "Selanjutnya Ranperda ini diajukan kepada pemerintah kota padang untuk dibahas lebih lanjut, ungkapnya. (INF7) 

Paripurna Istimewa, Syafaruddin Ditetapkan Menjadi Anggota PAW DPRD Padang 2014-2019
Senin, Mei 07, 2018

On Senin, Mei 07, 2018

Paripurna Istimewa DPRD Padang 
INFONUSANTARA (PADANG)  - DPRD Kota Padang menetapkan Syafaruddin sebagai anggota pergantian antar waktu (PAW) menggantikan almarhum Usman Ismail sisa masa jabatan 2014-2019 dalam rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Padang, Senin (7/5)


Paripurna istimewa DPRD Padang tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti didampingi Wakil Ketua, Muhidi, Wahyu Iramana Putra, Asrizal, Sekwan, Syahrul serta Sekdako Asnel. 
     
"Saya ambil sumpah atau janji Syafaruddin sebagai anggota DPRD Padang untuk menggantikan Usman Ismail yang meninggal dunia beberapa bulan lalu," kata Ketua DPRD Padang, Elly Thrisyanti di Padang.
     
Menurutnya setelah dilantik, Syafaruddin diharapkan dapat berkontribusi pada kegiatan kedewanan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Padang.
     
Penunjukan Syafaruddin sudah memenuhi syarat untuk menjadi anggotaa PAW menggantikan almarhum Usman Uslaini dan bertugas sebagai anggota DPRD Padang, ujarnya. "Penggantian tersebut telah disetujui oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno," terang Elly 
     
Menurutnya PAW dari Fraksi Demokrat periode 2014 hingga 2019 itu, selain untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, namun juga melengkapi formasi sesuai hasil pileg.
     
"Sebagai orang yang  berlatar belakang dari birokrat, DPRD Padang berharap Syafaruddin dapat bekerja sesuai tgas pokok dan fungsinya sebagai anggota Komisi IV," ujarnya.
     
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Padang, Syahrul mengucapkan selamat kepada anggota PAW yang sudah dilantik dan diharapkan dapat amanah dalam melaksanakan tugas.

Kemudian, ia juga mengajak seluruh anggota DPRD setempat terus bersinergi dan meningkatkan keharmonisan antara eksekutif dengan legislatif untuk kemajuan  Kota Padang."Mari kita menjaga amanah dan janji kita kepada rakyat untuk kemajuan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat ini," pungkasnya. 
     
Sebelumnya pada 12 Januari 2018 salah seorang anggota DPRD Kota Padang Usman Ismail dari Fraksi Demokrat meninggal dunia pada 12 Januari 2018 lalu dalam usia 51 tahun.(INF7)

TP PKK Gunung Pangilun Didatangi Tim Penilai PKK Tingkat Provinsi
Senin, Mei 07, 2018

On Senin, Mei 07, 2018

Infonusantara (PADANG) - Tim penilai lomba gerak PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat menilai TP PKK Kelurahan Gunungpangilun, Kecamatan Padang Utara pada, Senin (7/5).

Bidang yang dinilai Tim Provinsi Sumbar ialah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), sebut Lurah Gunungpangilun, Kecamatan Padang Utara, Andi Amir.

Menurutnya, Kelurahan Gunungpangilun mampu meningkatkan ekonomi kecil-kecilan masyarakat sini. Buktinya semua PKK memiliki usaha seperti kerajinan menjahit, UMKM dan lainnya. Usaha ini disalurkan ke mini market dan lain sebagainya. Sehingga PKK berkembang pesat dan juara pada 2017 tingkat Kota. Ia berharap, kelurahan Gunungpangilun lolos penilaian Provinsi nantinya.

Sementara, Tim penilai dipimpin Wakil Ketua Bidang Pokja, Azimah mengatakan Bidang yang dilombakan yaitu tertib Administrasi PKK, pencegahan KDRT,  penilaian lomba UP2K, pemanfaatan pekarangan dan penilaian lomba ivates.

Penilaian bertujuan untuk mengetahui kemajuan pencapaian 10 program pokok PKK serta kelemahan dan kendala yang menjadi bahan evaluasi untuk lebih baik ke depanya. “Sepuluh program pokok PKK sampai ke kegiatan terus menjadi pantauan dewan  pembina TP PKK Provinsi, " katanya.

Pemantauan dilakukan sampai ke kelurahan, hasilnya sudah tumbuh dan berkembang, teraplikasi kedalam realisasi program ditengah masyarakat.

Program PKK melalui UP2K yang digelontorkan kepada masyarakat menyangkut juga soal peningkatan ekonomi rumah tangga, semua itu sangat menunjang program pembangunan kota ke depannya” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra meminta kepada tim UP2K kelurahan agar terus menggandeng PKK melalui program yang digelontorkannya kepada masyarakat sehingga percepatan pembangunan makin dirasakan. "Sehingga bagi PKK kelurahan yang dinilai, saran dan kelemahan yang ditemui tim penilai perlu menjadi evaluasi untuk kemajuan lebih baik, " pungkasnya. (Inf)