PILIHAN REDAKSI

Jalin Silahturahmi, Babinsa Serda Muskhandar Komsos Dengan Pedagang Bakso

INFO|MENTAWAI - Komunikasi Sosial (Komsos) yang biasa di lakukan aparat teritorial sudah menjadi hal bisa di tengah masyarakat, pasalnya se...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

Zulhardi : Penanganan Banjir Tak Cukup di APBD Saja, Harus Ada Bantuan Dana Pihak Lain.
Kamis, Oktober 05, 2017

On Kamis, Oktober 05, 2017

Zulhardi Z.Latif Dilokasi Banjir Beberapa Waktu Lalu
INFONUSANTARA (Padang) - Pemko Padang bersama instansi terkait diminta membuat rancangan yang matang dan jelas guna penyelesaian banjir agar anggaran yang dikeluarkan tidak sia-sia nantinya serta apa yang diinginkan semua warga yakni padang bebas dari banjir dapat terwujudkan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Zulhardi Z Latif menilai adanya ketetapan dari Wali Kota Padang terkait penanganan banjir akan tuntas secara maksimal pada 2018 dan 2019 nanti, itu sah-sah saja disampaikannya jika kajian atau hitung-hitungan tepat dan jelas adanya bersama dinas terkait.

"Menurutnya nanti jangan hanya karena akan memasuki pilkada, pemerintah kota iming-imingi persoalan ini selesai, ini kan tidak benar, "katanya ,Kamis(5/10)

Ia melihat, persoalan banjir memang harus menjadi prioritas bagi Pemko Padang ke depannya untuk dituntaskan bersama instansi terkait. Agar masyarakat yang sering menjadi korban tidak resah lagi disetiap saat sewaktu hujan melanda kawasan tersebut, " ujar Zulhardi yang akrab disapa Buya ini.

Selaku Komisi III bidang pembangunan dan lingkungan hidup, ia menilai saat ini penanganan banjir sudah mulai berangsur-angsur programnya dilakukan oleh Pemko Padang melalui dinas terkait. Ini dibuktikan dengan adanya perbaikan, pembuatan saluran drainase ataupun korong-korong tempat mengalirnya air dibeberapa kawasan yang dianggap rawan terkena banjir.

Namun itu semua tentu tidak cukup sampai disana. Pemko harus bisa membuat Tempat Pembuangan Air (TPA) dengan skala besar. " Dan ini tidak cukup dengan anggaran APBD Padang saja, namun harus ada dana dari pihak lainnya, " sebut Zulhardi yang juga Ketua IPSI Kota Padang ini.

Untuk itu kita minta pada  Pemko agar dapat mengakali anggaran untuk penanganan banjir ini, baik melalui provinsi ataupun ke Kementerian. Ini dilaksanakan agar masalah ini tidak berlarut-larut terjadi serta program lainnya dapat dimulai Pemko Padang pengerjaannya.

"Pihaknya sebagai pimpinan di komisi III bersama rekan-rekan lainnya, siap duduk bersama dan membantu Pembangunan Padang  mencarikan anggaran ke provinsi ataupun ke Kementerian terkait persoalan banjir ini jika diperlukan," ungkap politisi Golkar Padang ini.(Im7)

Tokoh Muda Kelurahan Rawang Siapkan Generasi Qur`ani,  Launching Rumah Tahfidz Ansharullah
Rabu, Oktober 04, 2017

On Rabu, Oktober 04, 2017

Foto Bersama Usai Lounching Rumah Tahfidz Ansharullah.

Guna mempersiapkan generasi Qur'ani kedepan di Kelurahan Rawang Komplek TBO/Bumi Rawang Permai Blok B No 9 RT 1 RW 1 dilingkung RW Kecamatan Padang Selatan laksanakan louncing rumah Tahfidz Ansharullah, Selasa (3/10) malam.

INFONUSANTARA (Padang) --
Launching rumah tahfidz Ansharullah ini langsung di buka oleh Camat Padang Selatan Fuji Astomi di hadiri KUA Padang Selatan, Kasi Kesos, lurah,  Kapolsek yang mewakili , LPM , RW dan RT lingkungan Kel Rawang serta tokoh masyarakat setempat.

Camat Padang Selatan Fuji Astomi Menyampaikan Kata Sambutan Sekaligus Buka Lounching Rumah Tahfidz Ansharullah di Bumi Rawang Permai/Komp TBO Kelurahan Rawang Kec.Padang Selatan.
Dalam sambutannya Fuji Astomi mengatakan, sangat apresiasi dengan adanya rumah tahfidz Qur'an Ansharullah yang digagas tokoh muda Kelurahan Rawang. Ia berharap dengan adanya rumah tahfidz ini dapat sebagai rumah yang akan melahirkan para penerus pemikir Alquran , membawa siar keagamaan.

Berharap bagaimana rumah tafiz ini bisa melahirkan Hafiz - Hafizah 30 Jus . Seperti dua Hafis cilik kita Ahmad dan Kamil yang kita undang ramadhan kemarin yang bisa kita beri nilai mereka itu sama seperti google nya alqur'an. 

Selain itu menurut Fuji Astomi, sejak era globalisasi terjadi suatu kemunduran yang tidak kita rasakan. Apa kemunduran itu?. Kemunduran itu kita lihat dari tidak ada lagi kebersamaan disana. Sekarang tidak mesti lagi tadarusan di masjid maupun mushalla atau surau.

"Dengan adanya rumah tahfidz di Kelurahan Rawang ini mari bersama - sama ajak anak anak kita belajar dan baca Al-Qur'an yang benar,  bertadarus. Jangan sampai teknologi menjadi kemunduran mental kita dan anak anak kita kedepan. Semoga anak- anak yang dilatih sebagai hafiz alqur'an ini nantinya bisa menjadi pemimpin-  pemimpin di negeri ini, ungkapnya.

Dalam kesempatan itu Lurah Rawang Maspeg menyampaikan , merasa gembira dengan adanya rumah tafiz Qur'an Ansharullah ini.Kita ingin melalui rumah tahfidz ini memberi berkah di Padang Selatan khusus di Keluraham Rawang ini. 

"Alqur'an tidak habis keajaiban keajaiban nya, tidak bosan membacanya. Barang siapa yang mengamalkannya mendapatkan pahala besar. Berkata dengan benar, berhakim dengan jujur mengajak kejalan yang benar dan semoga Kelurahan Rawang bebas dari banjir, ''harapannya.

Sementara ustad Nasrial mewakili KUA Padang Selatan menyampaikan ,Alqur'an itu tidak ada keraguan, ujungnya mengantarkan kita pada nilai ketaqwaan. Semoga dengan adanya nanti Tahfiz dan tahfizah di sini akan dapat menjadi aset kita di Kecamatan Padang Selatan untuk ikut di ivent Tilawatil Qur'an.
Kita sangat mengapresiasi dan mensuport sekali dari pihak pemerintah kecamatan dan  Kementerian Keagamaan, " ungkapnya. 

Sementara pengurus rumah tahfidz Ansharullah MR. Harry Susanto menyampaikan, Ide awalnya dari saya bersama  M.Isral tokoh muda rawang timur dan saya terpilih jadi Ketua, M.Isral  selaku Sekretaris dilengkapi dengan pembina kami yakni H.Ulyadi LC MA dan Asrul  Udang.

"Diberi nama rumah tahfizh Ansharullah karna louncing dilakukan di bulan Muharram Tahun baru islam 1439 H. Kedepan kami akan mengurusnya nanti dalam bentuk yayasan pendidikan. Ini atas ide beberapa kawan kawan dan kembali kita yakini tidak ada yang tidak mungkin, "katanya.

"Saat ini ada enam orang guru hafiz yang akan mengajar di rumah tahfidz Ansharullah ini. Kami yakin sekali masih banyak tokoh -tokoh masyarakat  yang mau mensuport ini, " ungkapnya.(Im7)

Redaksi
Senin, Oktober 02, 2017

On Senin, Oktober 02, 2017


DITERBITKAN OLEH
PT INFO NUSANTARA PERSADA 

Berdasarkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-0044663.AH.01.01 Tahun 2017. 
Akta Notaris No. 02 TanggaI 03 Oktober 2017.  
NPWP Perusahaan : 83.491.236.2-205.000.

PENDIRI
Mulyadi
Zainal Amran

Komisaris
Zainal Amran 

Direktur Utama  
Mulyadi 

Pemimpin Umum 
Mulyadi

Pemimpin Perusahaan 
Emonanda 

Pemimpin Redaksi 
Nurrahmat

Dewan Redaksi
Baim, Nalkoto, Emonanda, Nurrahmat, Aulia Putri 

Redaktur :
 Heri Suprianto.
Koordinator Liputan
Aulia Putri.

Kabiro 
Wilayah Kabupaten Mentawai
Sumatera Barat:
Heri Suprianto

Reporter :
 A.Sulaiman, Aulia Putri, Mon, Yoga, Nurrahmat, Heri S, Riko Chandra, Budi S, Bonar Surya.

Divisi IT: Nal | Indra

Keuangan: Emonanda. 

Konsultan Hukum: 
Yulisman,SH.
Faisal Nasir, SH. 
M. Joni,HS,SH.
Rifka Zuwanda, SH.MH.

Setiap Wartawan Media Online www. lnfonusantara.net dilengkapi ID Card.
Diluar nama - nama diatas BUKAN merupakan wartawan Media : Online www. infonusantara.net dan apabila ada yang mengaku sebagai Wartawan www.infonusantara.net tanpa ID Card, segala tindakannya  bukan menjadi tanggung jawab Redaksi www. Infonusantara.net. Berita boleh dikutip media cetak atau online lain dengan syarat mencantumkan www.infonusantara.net sebagai sumber. 

Email Redaksi 

Rekening Bank Nagari : 2100.0210.48310-1 an. Mulyadi 
Rekening Bank BRI: 5477-01-01524853-0 
an. Mulyadi 

Alamat Redaksi
Jalan Palinggam VIII - 1A/25, RT.004/ RW.003 Kelurahan Pasa Gadang 
Kecamatan Padang Selatan
Kota Padang
Provinsi Sumatera Barat (Kode Pos:25213).
Hp/Wa:081261927544.



H.Muhaimin Iskandar Layak Jadi Pemimpin Nasional Dalam DISKUSI "CAK IMIN DI MATA AWAK MEDIA"
Minggu, Oktober 01, 2017

On Minggu, Oktober 01, 2017

Diskusi " Cak Imin di Mata Awak Media Sumatera Barat"

Dari diskusi bersama awak media diambil kesimpulan, bahwasanya Muhaimin Iskandar layak jadi pemimpin nasional.

INFONUSANTARA (Padang) - Diskusi "Cak Imin di Mata Awak Media Sumatera Barat" berlangsung hangat, Minggu (1/10/2017) , di Amaris Hotel Padang, Sumatera Barat untuk membedah tentang sosok Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar yang akrab di panggil Cak Imin, sebagai alternatif bakal calon Wakil Presiden, Minggu,1 Oktober 2017

Dari diskusi bersama media itu, bisa diambil kesimpulan, bahwasanya Muhaimin Iskandar layak jadi pemimpin nasional.

Masing-masing wartawan dari berbagai media cetak, eletronik dan online menyampaikan pandangannya tentang sosok Cak Imin. Rata-rata mengaku tidak mengenal langsung Muhaimin, namun daei pengamatan di media bagaimana sepak terjangnya, dia layak diusung setidaknya menjadi Wakil Presiden periode mendatang.

Diskusi itu dipandu wartawan senior Sulaiman Tanjung bersama Ketua Forum Wartawan Parlemen (FWP) Padang Dasrul dan Ervin Hasibuan dari Posmetro Padang.

Ketua FWP Dasrul selaku moderator kegiatan, dalam penyampaiannya membeberkan perjalanan karir sosok Muhaimin Iskandar atau yang lebih akrab disapa Cak Imin selama berkiprah dalam dunia perpolitikan tanah air.

Dikatakannya, perjalanan politik Cak Imin memang dimulai dari nol. Sewaktu menjadi mahasiswa UGM yang juga menjadi anggota PMII, ia selalu gencar melawan otoritarianisme dan sentralisasi.

Dan perjuangan untuk menyuarakan kepentingan masyarakat ternyata tidak sampai disitu. Ia kemudian bersama kyai Nadhatul Ulama (NU) mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang pada saat itu masih berorientasi pada ukhuawah keagamaan, dengan kedudukan sebagai sekretaris umum partai.

Seiring waktu, perjalanan karir politiknya terus menanjak, dengan dipercaya Cak Imin sebagai ketua Umum PKB. Dan terakhir diera presiden SBY, ia dipercaya menduduki jabatan Menteri Tenaga Kerja. "Dimasa dia menjadi Menaker sistem outsourching dihapuskan," ujar Dasrul.

Kemudian di era kepemimpinan presiden Jokowi, Ia juga berhasil menempatkan empat orang kader PKB menduduki jabatan Menteri.

"Sesuai dengan diskusi yang bertemakan "Cak Imin di Mata Awak Media Sumbar" tentunya kita perlu melihat, apakah sosok dari Cak Imin ini, memang pantas dipercaya mengemban amanah menjadi bakal calon Wakil Presiden untuk periode berikutnya," ulasnya.

Menanggapi hal tersebut Debi Fernando, dari Koran Padang Ekspres mengakui, secara pribadi, ia memang belum mengenal sosok Cak Imin. Namun melihat dari perjalanan politiknya, dan kepemimpinannya dalam membesarkan partai, patut diapresiasi.

Terkait dengan pantas atau tidak pantasnya, Ia diberi amanah diusung calon Wakil Presiden, menurut Debi memang pantas. Namun perlu kerjasama dan dukungan dari semua pihak, bagaimana sosok dari Cak Imin ini dapat dikenal masyarakat luas.

Adrian Ascha dari Padang TV mengatakan, Cak Imin hanya baru dikenal luas di akar rumput Nahdliyin. Tapi Ascha melihat Cak Imin punya potensi untuk menjadi capres atau cawapres,  apalagi dia adalah ketum partai besar dengan massa yang jelas.

Menariknya diskusi ini,  kata Zamri Yahya dari BentengSumbar.com, seorang tokoh yang dibesarkan dari rahim Nahdlatul Ulama dibedah di basis Muhammadiyah. Pasalnya,  jarang-jarang hal itu dilakukan, sebab biasanya yang dibedah adalah tokoh Muhammadiyah.

"Cak Imin itu harus kita lihat pemikirannya. Seorang Cak Imin yang gigih memperjuangkan agar kebhinekaan itu harus dirawat. Kalau yang dijual Cak Imin sebagai tokoh politik yang lahir dari rahim NU, tentu tak laku di Sumbar," ujarnya.

Agib Noerman dari GoSumbar.com melihat sosok Cak Imin sebagai mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era Presiden SBY. Ia menilai Cak Imin cukup gigih memperjuangkan hak-hak tenaga kerja. "Tapi bukan berarti tidak ada cacat. Namun kita harus mengakui juga kelebihannya," ungkapnya. (*)


DISKUSI "CAK IMIN DI MATA AWAK MEDIA" Muhaimin Iskandar Layak Jadi Pemimpin Nasional
Minggu, Oktober 01, 2017

On Minggu, Oktober 01, 2017

Diskusi "Cak Imin di Mata Media Sumatera Barat

Dari diskusi bersama media itu, bisa diambil kesimpulan, bahwasanya Muhaimin Iskandar layak jadi pemimpin nasional.

INFONUSANTARA (Padang) 
Diskusi "Cak Imin di Mata Awak Media Sumatera Barat" berlangsung hangat, Minggu (1/10/2017) , di Amaris Hotel Padang, Sumatera Barat untuk membedah tentang sosok Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar yang akrab di panggil Cak Imin, sebagai alternatif bakal calon Wakil Presiden, Minggu,1 Oktober 2017

Dari diskusi bersama media itu, bisa diambil kesimpulan, bahwasanya Muhaimin Iskandar layak jadi pemimpin nasional.

Masing-masing wartawan dari berbagai media cetak, eletronik dan online menyampaikan pandangannya tentang sosok Cak Imin. Rata-rata mengaku tidak mengenal langsung Muhaimin, namun daei pengamatan di media bagaimana sepak terjangnya, dia layak diusung setidaknya menjadi Wakil Presiden periode mendatang.

Diskusi itu dipandu wartawan senior Sulaiman Tanjung bersama Ketua Forum Wartawan Parlemen (FWP) Padang Dasrul dan Ervin Hasibuan dari Posmetro Padang.

Ketua FWP Dasrul selaku moderator kegiatan, dalam penyampaiannya membeberkan perjalanan karir sosok Muhaimin Iskandar atau yang lebih akrab disapa Cak Imin selama berkiprah dalam dunia perpolitikan tanah air.

Dikatakannya, perjalanan politik Cak Imin memang dimulai dari nol. Sewaktu menjadi mahasiswa UGM yang juga menjadi anggota PMII, ia selalu gencar melawan otoritarianisme dan sentralisasi.

Dan perjuangan untuk menyuarakan kepentingan masyarakat ternyata tidak sampai disitu. Ia kemudian bersama kyai Nadhatul Ulama (NU) mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang pada saat itu masih berorientasi pada ukhuawah keagamaan, dengan kedudukan sebagai sekretaris umum partai.

Seiring waktu, perjalanan karir politiknya terus menanjak, dengan dipercaya Cak Imin sebagai ketua Umum PKB. Dan terakhir diera presiden SBY, ia dipercaya menduduki jabatan Menteri Tenaga Kerja. "Dimasa dia menjadi Menaker sistem outsourching dihapuskan," ujar Dasrul.

Kemudian di era kepemimpinan presiden Jokowi, Ia juga berhasil menempatkan empat orang kader PKB menduduki jabatan Menteri.

"Sesuai dengan diskusi yang bertemakan "Cak Imin di Mata Awak Media Sumbar" tentunya kita perlu melihat, apakah sosok dari Cak Imin ini, memang pantas dipercaya mengemban amanah menjadi bakal calon Wakil Presiden untuk periode berikutnya," ulasnya.

Menanggapi hal tersebut Debi Fernando, dari Koran Padang Ekspres mengakui, secara pribadi, ia memang belum mengenal sosok Cak Imin. Namun melihat dari perjalanan politiknya, dan kepemimpinannya dalam membesarkan partai, patut diapresiasi.

Terkait dengan pantas atau tidak pantasnya, Ia diberi amanah diusung calon Wakil Presiden, menurut Debi memang pantas. Namun perlu kerjasama dan dukungan dari semua pihak, bagaimana sosok dari Cak Imin ini dapat dikenal masyarakat luas.

Adrian Ascha dari Padang TV mengatakan, Cak Imin hanya baru dikenal luas di akar rumput Nahdliyin. Tapi Ascha melihat Cak Imin punya potensi untuk menjadi capres atau cawapres,  apalagi dia adalah ketum partai besar dengan massa yang jelas.

Menariknya diskusi ini,  kata Zamri Yahya dari BentengSumbar.com, seorang tokoh yang dibesarkan dari rahim Nahdlatul Ulama dibedah di basis Muhammadiyah. Pasalnya,  jarang-jarang hal itu dilakukan, sebab biasanya yang dibedah adalah tokoh Muhammadiyah.

"Cak Imin itu harus kita lihat pemikirannya. Seorang Cak Imin yang gigih memperjuangkan agar kebhinekaan itu harus dirawat. Kalau yang dijual Cak Imin sebagai tokoh politik yang lahir dari rahim NU, tentu tak laku di Sumbar," ujarnya.

Agib Noerman dari GoSumbar.com melihat sosok Cak Imin sebagai mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era Presiden SBY. Ia menilai Cak Imin cukup gigih memperjuangkan hak-hak tenaga kerja. "Tapi bukan berarti tidak ada cacat. Namun kita harus mengakui juga kelebihannya," ungkapnya. (*)


Nobar Film G 30S/PKI, Desri Ayunda Tegaskan Ideologi Komunis Jangan Bangkit Kembali.
Minggu, Oktober 01, 2017

On Minggu, Oktober 01, 2017

Acara Nobar G 30S/PKI di Posko Emzalmi - Desri
INFONUSANTARA (Padang)- 
Posko Emzalmi-Desri mengadakan acara  pemutaran film Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) bertempat di Jalan By Pass Balai Baru, Kecamatan Kuranji Kota Padang, pukul 20.30 Wib, Sabtu 30 September 2017.

Terlihat antusias warga beserta tim Emzalmi - Desri menghadiri acara nonton bareng (nobar) itu. Turut hadir dalam acara itu H.Desri Ayunda, Ketua FKAN Pauh, Evi Yandri Rajo Budiman dan  tokoh masyarakat setempat. 

Pemutaran film tersebut untuk mengingatkan kepada seluruh anak bangsa dan generasi muda, jangan sampai peristiwa yang sama terulang kembali.

Selain itu pemutaran film dengan nonton sebagai bentuk menyebarluaskan fakta-fakta nilai sejarah bagi seluruh generasi muda Indonesia, seperti memetik ucapan Presiden RI Pertama Bung Karno "Jangan lupa Jas Merah (Jangan Sesekali Melupakan Sejarah).

Dalam kesempatan itu H.Desri Ayunda, SE,MBA, menyampaikan pandangannya dalam tentang kondisi Bangsa Indonesia dan tantangan yang kemungkinan dihadapi ke depannya.

Menurut Desri pentingnya generasi muda sekarang untuk mengetahui sejarah Indonesia di masa lalu. Salah satunya soal sejarah Partai Komunis Indonesia yang dikemas dalam film Pengkhianatan G30S/PKI.

"Tujuannya bukan untuk mendiskreditkan siapa yang salah, tapi memberi gambaran jangan sampai peristiwa yang pahit dan kejam itu terjadi lagi," ujar Desri

Desri menyoroti di era sekarang banyak sekali berita-berita bohong atau HOAX berkembang liar.  Dikhawatirkan isu-isu yang melenceng tersebut bisa saja sebagai sesuatu hal yang benar-benar terjadi.

Melalui kegiatan ini ia mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk mengetahui cerita dan sejarah dari kekejaman PKI dalam melakukan gerakannya.

"Desri menegaskan agar ideologi komunis jangan sampai bangkit kembali Indonesia" sebutnya.

Tim Kemenangan Emzalmi Desri, menyebut acara itu diadakan atas rekomendasi dari Masyarakat. Acara nonton bareng diadakan untuk mengingat kembali sejarah kelamnya kekejaman G 30S/PKI di NKRI. ( Im7/Dedi Prima )

PPP Satu -Satunya Fraksi Yang Tegas Menolak Dalam Paripurna Perubahan APBD 2017.
Sabtu, September 30, 2017

On Sabtu, September 30, 2017


Anggota DPRD Padang H.Maidestal Hari Mahesa Fraksi PPP.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah satu satunya fraksi di DPRD Padang yang tetap menolak dalam pandangan akhir fraksi pada rapat Paripurna terhadap Pendapat Akhir Fraksi tentang Ranperda Perubahan APBD Kota Padang TA 2017, Sabtu(30/9).



INFONUSANTARA (PADANG) --Anggota DPRD Padang ,Maidestal Hari Mahesa menegaskan, fraksi PPP dan dirinya tegas menolak permintaan dana tambahan untuk kegiatan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22 yang bakal digelar di Kota Padang.

Hal itu karena melihat anggaran yang ada, ditumpangkan pada kegiatan lain. Kegiatan itu sebetulnya kegiatan Da'i internasional, semetara ditumpangkan pada Lembaga Seni Qasidah Indonesia (LASQI) untuk perlombaan qasidah rebana tingkat nasional.

"Silahkan bagi fraksi lain setuju, yang jelas saya pribadi dan Fraksi PPP menolak ini, "tegas Ketua DPD PPP Kota Padang ini usai paripurna.

Hal yang tidak mungkin kita lakukan. Mana mungkin anggaran dan kegiatan dipakai atau dilaksanakan terlebih dahulu, baru kemudian anggarannya diminta lagi. Pasalnya, anggaran dipakai dan kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian anggarannya dimintakan lagi. 

Apalagi pelaksanaan kegiatan Pertemuan Da'i Internasional dan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22, waktunya berbeda. Pertemuan Da'i Internasional dilaksanakan tanggal 11-20 Juli 2017, sedangkan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22 baru akan dilaksanakan pada tanggal 18-25 November 2017 nanti. Berapa bulan jaraknya?. "Itukah namanya satu rangkaian kegiatan?, yang benar sajalah, "kata Hesa.

Kita mempertanyakan bagaimana  sistem penganggarannya. Terlihat banyaknya pemborosan anggaran yang tak masuk logika pikiran kita dan penuh kebohongan. 

"Anda bayangkan, dana penginapan masa 1 harinya sampai Rp5,5 juta per malam. Dan diajukan 4 malam. Pejabat negara mana yang akan menginap sampai 4 hari. Paling kalau yang hadir presiden sekalipun datang pagi, sorenya sudah balik lagi," ujarnya.

Lebih lanjut sebutnya, yang jadi pertanyaan satu lagi untuk kegiatan qasidah rebana ini, ironis nya kita tidak diberikan laporan, ada berapa banyaknya sumbangan dari pihak ketiga kepada pemko dan panitia pelaksana. "Mana sumbangan pihak ke tiga?. Apakah tidak ada satu pun lembaga, perusahaan, BUMN, BUMD yang menyumbang?. Apakah dana sumbangan pihak ketiga tersebut masuk kantong oknum?," ujarnya.

"Sedangkan untuk kegiatan lomba 17 Agustusan saja pasti adalah pihak - pihak yang ikut berpartisipasi menyumbang dana, apalagi ini kegiatan besar tingkat nasional, "katanya.

Hesa menambahkan, kalau Pemerintah Kota Padang mau dana tambahan untuk kegiatan tersebut, maka sampaikan terlebih dahulu laporan keuangan kegiatan tersebut kepada DPRD. Lagian, dimana-mana pemko selalu menyampaikan kepada rakyat, kita keterbatasan anggaran. Namun kegiatan ini dinilai menghamburkan uang rakyat hanya demi sebuah pretise dan kegiatan serimonial, " ujarnya.

Sementara itu banyak hal lagi anggaran yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan sarana prasarana, seperti untuk penanganan banjir, bidang pendidikan yang mobilernya banyak parah, bidang kesehatan yakni puskesmas dan pustu yang masih jauh dari layak untuk pelayanan kepada masyarakat, mestinya hal ini harus di perhatikan lebih serius lagi.

"Dalam hal ini kami Fraksi PPP DPRD Kota Padang wanti - wanti supaya tidak ingin nantinya kegiatan ini tersangkut persoalan hukum. Yang menurut pandangan fraksi PPP, sebut Hesa bertentangan dengan aturan " tutupnya.(Im7)


KPU Padang Resmi Launching Tahapan Pilkada 2018 dan Rumah Pintar Pemilu
Sabtu, September 30, 2017

On Sabtu, September 30, 2017


PILWAKO PADANG 2018 - Komisioner KPU pusat Wahyu Setiawan didampingi Wakil Walikota Padang Emzalmi menabuh tambua tanda dimulainya tahapan Pilwako Padang 2018 disertai pelepasan balon Pilwako ke udara oleh Ketua KPU Padang M. Sawati. (bbg)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang secara resmi meluncurkan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Padang 2018, sekaligus Rumah Pintar Pemilu di halaman Kantor KPU Padang, Sungai Sapih, Jumat (29/9).

INFONUSANTARA.PADANG --Kegiatan itu dilaksanakan sebagai tanda dimulianya tahapan kegiatan untuk mensosialisasikan pemilihan walikota dan wakil Walikota Padang yang akan berlangsung pada 27 Juni 2018 mendatang.

Peluncuran tahapan Pilwako Padang itu dilakukan Komisioner KPU pusat Wahyu Setiawan, didampingi Wakil Walikota Padang Emzalmi. Serta pelepasan balon ke udara oleh Ketua KPU Padang M. Sawati.

Launching Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang itu turut dihadiri oleh Ketua KPU Sumbar Amnasmen, Anggota KPU Sumbar Wakil Walikota Padang, Bawaslu Sumbar, pimpinan partai politik dan Forkopimda Padang serta undangan lainnya.

Wahyu Setiawan menyatakan, Pilkada Padang merupakan satu dari empat Pilkada di Sumbar. Pemilihan serentak tahun 2018 diselenggarakan 171 daerah seluruh Indonesia 17 Provinsi, 39 Kota, dan 115 Kabupaten.

"Penyelenggaraan Pilkada serentak ini merupakan tantangan bagi KPU untuk bekerja secara profesional dan independen," katanya.

Ketua KPU Sumbar Amnasmen mengatakan ada empat kota yang melakukan penyelenggaraan pemilihan serentak yakni Kota Sawahlunto, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang. Hari pemilihan serentak secara nasional 27 Juni 2018.

“KPU Kota Padang agar bisa menjaga Indepedensi dan netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak,” ujar Amnasmen.

Sementara Wakil Walikota Padang Emzalmi mengajak Peran aktif masyarakat dalam mensukseskan pemilihan walikota dan Wakil Walikota Padang 2018 mendatang. Dia juga mengajak para pemilih pemula untuk segera mengurus kartu identitas diri sehingga nanti bisa ikut berpartisipasi menyalurkan hak suara dalam proses demokrasi.

“Peran serta semua pihak di kota ini sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan” ujarnya.

Ketua KPU Padang M. Sawati mengatakan untuk pelaksanaan tahapan Pilwako ini, mendapat dukungan dari Pemko Padang dan DPRD, dimana telah ditandatangani MoU anggaran sebesar Rp37 miliar lebih. 

"Kami tentunya berharap dukungan semua elemen masyarakat. Keberhasilan penyelenggaran Pilwako tentu tak terlepas dari peran serta semua pihak," katanya.(bbg)


Wahyu: Golkar Adalah Partai Yang Secara Tegas Tak Menginginkan Adanya PKI di NKRI.
Jumat, September 29, 2017

On Jumat, September 29, 2017

Ketua DPD Golkar Kota Padang H.Wahyu Iramana Putra.
INFONUSANTARA.PADANG  - Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra yang juga merupakan politikus Partai Golkar Padang Sumatera Barat, tegas - tegas menyatakan tidak ada ruang untuk Partai Komunis Indonesia (PKI) di NKRI ini.

"PKI ya PKI dan ini jelas - jelas adalah Organisasi terlarang di Negeri kita, PKI itu organisasi yang  tidak mempunyai tuhan mereka, dan jelas tidak sesuai dengan dasar negara kita pada Sila Pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, " tegasnya,Jum'at (29/9) di ruang kerjanya.

Terkait dengan pemutaran film G30S/PKI diputar kembali kata Wahyu, ia sangat menyesalkan adanya pemotongan - pemotongan dalam film tersebut. Seharusnya biar dibuka secara terang - terangan bagaimana kekejaman PKI itu. Tidak ada alasan sedikitpun, kita ingin semua elemen anak bangsa ini tahu bagaimana kekejaman PKI ini.

Terkait pemutaran film G30S/PKI diputar kembali, menurutnya bisa menjadi pembelajaran bagi generasi muda. Dan saya sebenarnya menginginkan agar kembali diajarkan sejarah bagaimana kekejaman PKI ini di tingkat pelajar baik,SD, SMP, SMA.
Sampaikan saja, karena PKI itu memang tidak boleh ada di Indonesia dan itu harga mati.

" Dengan adanya pemutaran film  tersebut serta pembelajaran di tingkat sekolah dapat membuat anak - anak kita dan generasi  muda tidak mudah terpengaruh dengan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, " katanya.

"Golkar adalah salah satu partai yang secara tegas tidak menginginkan adanya PKI di NKRI ini. Makanya pada seluruh kader agar merespon jika ada pergerakkan PKI ini di Kota Padang, karena PKI itu dia menyusup, "ujar Ketua DPD Golkar Kota Padang ini.

Lebih lanjut dikatakan, menurut informasi dahulunya golangan A dan B ini oleh pemerintah tidak diperbolehkan sama sekali masuk menduduki jabatan - jabatan penting, namun saat ini seperti lepas. Untuk itu jika ada terjadi pergerakkan atas nama PKI harus segera di tindak tegas oleh aparat keamanan dan pemerintah.

Bisa kita lihat dan sangat menyangkan saat ini masa mereka berani secara terang - terangan menampilkan lambang palu dan arit, bahkan secara terang - terangan baru - baru ini dimedia sosial ada vidio - vidionya. 

"Sekali lagi kita tegaskan tidak ada ruang untuk PKI di NKRI dan itu harga mati, "ungkap Wahyu.(Im7)

H.Maidestal HM : Tegas Menolak, Banyak Anggaran Festival Qasidah Rebana Tak Masuk Akal
Jumat, September 29, 2017

On Jumat, September 29, 2017

Anggota DPRD Kota Padang H.Maidestal Hari Mahesa Ketua DPC PPP kota Padang 
INFONUSANTARA.PADANG- Sebagai anggota DPRD Kota Padang H.Maidestal Hari Mahesa menegaskan, dirinya menolak permintaan dana tambahan untuk kegiatan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22 yang bakal digelar di Kota Padang. Bahkan, ia berupaya penolakan itu juga dilakukan fraksinya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)

"Silahkan bagi fraksi lain setuju, yang jelas saya pribadi dan berupaya agar Fraksi PPP menolak ini. Dalam pembahasan, saya mempertanyakan dana penambahan tersebut. Ternyata dana itu diminta penambahan untuk kegiatan da'i tersebut," ungkap Ketua DPC PPP Kota Padang ini, Kamis (28/9).

Ia mengaku, sebagai anggota dewan dirinya tidak mungkin meloloskan permintaan dana tambahan tersebut. Pasalnya, anggaran dipakai dan kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian anggarannya dimintakan lagi. 

"Hal yang tidak mungkin kita lakukan. Mana mungkin anggaran dan kegiatan dipakai atau dilaksanakan terlebih dahulu, baru kemudian anggarannya diminta lagi. Tapi semua kita lihat lagi dalam pembahasan APBD-P ini," pungkasnya. 

Apalagi, pelaksanaan kegiatan Pertemuan Da'i Internasional dan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22, waktunya berbeda. Pertemuan Dai Internasional dilaksanakan tanggal 11-20 Juli 2017, sedangkan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22 baru akan dilaksanakan pada tanggal 18-25 November 2017 nanti.

"Pertemuan da'i itu kapan? Festival Qasidah Rabbana kapan? Nah, acara da'inya kapan? Hampir setahun kan? Berapa bulan jaraknya? Itukah namanya satu rangkaian kegiatan? Jangan kibuli lagi anggota dewan lah," tegas Mahesa. 

Ia menilai banyak anggaran yang tidak masuk akal dan penuh kebohongan. Ia mencontohkan untuk biaya penginapan yang menurutnya terlalu besar, bahkan diajukan untuk empat malam.

"Banyak anggaran yang tidak masuk akal, bohong itu. Anda bayangkan, dana penginapan masa 1 harinya sampai Rp5,5 juta per malam. Dan diajukan 4 malam. Pejabat negara mana yang akan menginap sampai 4 hari. Paling kalau yang hadir presiden sekalipun datang pagi, sorenya sudah balik lagi," ungkapnya.

Ironisnya, terang Mahesa, DPRD Kota Padang tidak pernah diberikan laporan terkait pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia pun mempertanyakan kemana larinya dana sumbangan pihak ketiga. 

"Toh juga tidak ada pernah satu pun kegiatan sebesar ini kita diberikan laporan kegiatannya. Mana sumbangan pihak ke tiga? Apakah tidak ada satu pun lembaga, perusahaan, BUMN, BUMD yang menyumbang? Apakah dana sumbangan pihak ketiga tersebut masuk kantong oknum?" ujarnya.

Dikatakannya, kalau Pemerintah Kota Padang mau dana tambahan untuk kegiatan tersebut, maka sampaikan terlebih dahulu laporan keuangan kegiatan tersebut kepada DPRD. Jika tidak, jangan harapkan tambahan dana tersebut. 

"Lagian, dimana-mana pemko selalu menyampaikan kepada rakyat, "Kita keterbatasan anggaran". Tapi kenyataanya? Foya-foya. Habiskan uang rakyat untuk prestise," sebutnya.

"Sementara itu banyak hal lagi anggaran yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan sarana prasarana. Contohnya untuk penanganan banjir, sekolah-sekolah yang mobilernya banyak yang parah, puskesmas dan pustu yang masih jauh dari layak untuk pelayanan kepada masyarakat,"ungkapnya.(Im7/by)

Wagub Nasrul Abit: Apresiasi Karya Sineas Muda Sumbar Semoga Bisa ke Kancah Nasional.
Jumat, September 29, 2017

On Jumat, September 29, 2017


Sambutan Wagub Sumbar Nasrul Abit Dalam Acara Malam Penganugerahan Sumbar Film Festival 2017.
INFONUSANTARA (Sumbar) - Kita berharap, kegiatan yang bersifat positif ini, dapat diambil suatu hikmah untuk kedamaian, terutama para generasi muda yang lebih energik dalan berinovasi.

Karena tanpa dorongan dan sokongan yang kuat dari pemerintah, sudah tentu bakat -bakat yang mereka simpan menjadi kurang greget dan kurang maksimal.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, pada acara malam penganugerahan Sumbar Festival Film 2017, yang digelar Dinas Pariwisata Sumbar disalah satu hotel Kota Padang, Kamis(28/9)

Pada kesempatan itu Nasrul Abit juga meminta kepada Dinas Pariwisata agar terus memberi motivasi dan mengapresiasi karya berkualitas dari bakat - bakat yang ada pada sineas - sineas muda Sumatera Barat.

"Mudah mudahan, ini langkah awal bagi Sumatera Barat dalam mendorong dan menyalurkan karya sineas muda berkualitas kekancah nasional, "harapnya.

Berikut pemenang film Dokudrama:
1. Wisata Musiduga karya Elfit. Dengan memperoleh hadiah Rp.15 juta.
2. Kota  Kecil Sejuta Cerita karya Abdi Riki dengan hadiah Rp.10 juta.
3. Sakilek Perak karya Satria Arganggi hadiah Rp.5 juta

Untuk juara favorit dengan judul Triarga karya Wahyudi Maswar hadiah Rp.2 juta

Dan pemenang film Animasi ;
1. Ibrahim Vlog hadiah Rp.8 juta
2. Potret Pariwisata Sumatera Barat hadiah Rp.5 juta
3. Surga di Ranah Minang hadiah Rp.3 juta

Pemenang Dokudrama Tingkat Pelajar
1. Takana Baliak karya SMA 4 Padang
2. Pesona Minang Nan Elok Baso karya SMA 10 Padang
3. Singkek Carito karya Debi Asriadi.
Sementara pemenang Favorit dengan judul Ba'ombai karya Dinda Okzadera.(Im7*)

Sumbar Film Festival 2017, "Mempromosikan Pariwisata Halal di Provinsi Sumatera Barat"
Jumat, September 29, 2017

On Jumat, September 29, 2017

Sambutan Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Oni Yulfian Dalam Acara Malam Penganugerahan Sumbar Film Festival 2017.
INFONUSANTARA (Sumbar) - Malam Penganugerahan Sumbar Festival Film 2017 yang tengah berlangsung, diawali kata sambutan dan laporan kegiatan dari Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Oni Yulfian.

Dalam penyampaiannya Oni Yulfian, mengatakan bahwa tujuan digelar kegiatan ini, dalam rangka untuk menggali potensi sineas sineas muda yang ada di Sumatera Barat, terutama dalam hal mengembangkan ekonomi kreatif untuk mempromosikan Pariwisata Halal di Provinsi Sumatera Barat.

Pariwisata Halal ini tidak saja diperuntukkan bagi wisatawan muslim, tetapi bagi seluruh wisatawan, wisata syariah yang merujuk pada gaya hidup untuk memberikan kenyamanan kepada traveler agar dapat menikmati pelayanan wisata halal, seperti  kemudahan menjalankan ibadah, hotel dengan fasilitas halal, cenderamata halal, serta makanan yang halal untuk dikonsumsi.

Sementara untuk malam penganugerahan Sumbar Film Festival ini, pihak panitia akan memilih 3 pemenang yakni 1 favorit untuk kategori film dokudrama tingkat umum/ mahasiswa, 3 pemenang. Dan 1 favorit kategori Dokudrama tingkat siswa serta 3 pemenang film animasi.

Untuk juri film Dokudrama diambil dari kalangan akademisi yang profesional, seperti Akademisi dari IKJ, ISI Padang Panjang, TVRI Sumbar.

Sedangkan pada Film Animasi, juga diambil dari AINAKI Jakarta, UNPN Padang dan ketua AINAKI Sumbar.

"Kami menyadari, kegiatan ini tidak akan dapat dirasakan manfaatnya apabila tidak adanya dukungan dari semua pihak, "sebut Kadis Pariwisata Sumbar.

"Mudah mudahan SF2 dapat menjadi wadah untuk sineas muda dalam berkarya dan menghasilkan karya yang berkualitas, sehingga dapat bersaing ditingkat nasional," "harapannya.(Im7*)