Latest Post

 

Waketum MUI, Anwar Abbas (tengah) saat menyampaikan sikap lembaga mengenai pernyataan di Kantor MUI, Jakarta, Selasa (19/11). (Foto: CNN Indonesia/Nurika Manan)

INFONUSANTARA.NET - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas tak mempermasalahkan bila siswa non-muslim mengenakan jilbab sebagai bagian seragam di sekolah. Asalkan, lanjut dia, tidak ada paksaan dan atas keinginan sendiri.

Pernyataan Anwar Abbas itu merespons kasus aturan siswi di SMK Negeri 2 Padang Sumatera Barat yang diwajibkan memakai jilbab.

"Di beberapa tempat ada sekolah-sekolah yang mirip seperti ini juga. Anak-anaknya sebagian besar beragama Islam, siswi-siswi memakai jilbab, tapi ada juga anak-anak sekolah itu tak beragama Islam. Tapi mereka dengan keikhlasan pakai tutup kepala gitu," tutur , Selasa (26/1).

"Kalau seandainya mereka bisa menerima bahwa mereka bisa memakai seragam seperti yang ditetapkan sekolah, ya Alhamdulillah. Iya [tak masalah pakai Jilbab]. Dimana pula letak masalahnya? Dia baru bermasalah kalau dipaksa," tambah Anwar lagi.

Kendati begitu Anwar menekankan, pihak sekolah tak seharusnya memaksa para siswi non-muslim untuk memakai jilbab saat kegiatan belajar mengajar. Ia pun menyarankan agar pihak sekolah membuat regulasi yang bersifat anjuran ketimbang pemaksaan atau beban kewajiban.

Namun bagaimanapun ia tak menginginkan persoalan tersebut justru menimbulkan polemik berkepanjangan sehingga mengganggu kegiatan belajar yang seharusnya kondusif.

"Mungkin menganjurkan saja. Namanya anjuran kan bisa diikuti dan tak diikuti," sambung Anwar.

Ia mengusulkan perlu ada alternatif aturan bagi siswa non-muslim agar bisa memilih antara memakai jilbab atau tidak saat di sekolah.

"Karena itu saya berharap kepala sekolah bisa membuat kebijakan dari peraturan tersebut. Saya dukung peraturan itu [kewajiban memakai jilbab], tapi buat yang bukan agama Islam dibuat pengecualian, seandainya mau pakai yang sama silakan. Nggak mau pakai, silakan," pungkas Anwar Abbas.

Source: CNN Indonesia

SIKAKAP,infonusantara.net - Demi menjaga kesehatan masyarakat serta mengantisipasi penyebaran covid-19, Babinsa Koramil 04/Sikakap, Kodim 0319/Mentawai lakukan patroli kedatangan kapal KM Simasin yang berlabuh di pelabuhan Sikakap, Selasa (26/1/2021).

Kapal Simasin ini bertolak dari pelabuhan tuapejat membawa penumpang yang akan turun di pelabuhan Sikakap.

Kedatangan kapal tersebut, Babinsa bersama tim gabungan gugus tugas kecamatan Sikakap standbay di pelabuhan guna menegakkan disiplin protokol kesehatan 

Setiap penumpang yang turun Babinsa menyampaikan agar tetap menerapkan aturan yang telah di tetapkan pemerintah yakni protokol kesehatan untuk mengantispasi penyebaran covid-19.

Selain itu pihaknya mengingatkan kepada masyarakat dan penumpang untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat dengan sering mencuci tangan, mejaga jarak, hindari kerumunan dan tetap pakai masker.

Kegiatan Patroli yang di lakukan tim gugus tugas melibatkan Babinsa Koramil Sikakap, Kamla Sikakap, Babinkantibmas Polsek Sikakap, Satpol PP Sikakap dan Tim Kesehatan Puskesmas Sikakap.




Editor : Heri Suprianto

SIPORA,infonusantara.net - Salah satu warga   asal Dusun Sao, Desa Bosua terkonfirmasi positif Covid-19 setelah keluar hasil Swab pada 24 Januari 2021.

Berdasarkan hal itu, Tim medis puskesmas Bosua pada hari Minggu mendatangi bersangkutan untuk di lakukan isolasi namun tidak mau, kemudian esok hari Senin, timkes kembali datangi pasien juga tidak mau di isolasi.

Setelah dua kali mendatangi bersangkutan, timkes menginformasikan kejadian ini kepada tim gugus tugas covid-19 kecamatan sipora selatan.

Dari informasi dari Timkes, Kapolsek Sipora, Iptu.Donny Putra,SH,MH, Camat Sipora Selatan, Danramil 03/Sipora serta anggota yang tergabung dalam tim gugus tugas covid-19 kecamatan sipora selatan mendatangi rumah warga yang terkonfirmasi positif covid-19.

Sesampai di lokasi rumah warga terpapar covid-19, Kapolsek bersama Camat dan Danramil menyampaikan kepada suami Leorince agar istrinya untuk melakukan isolasi di rumah sakit guna memutus mata rantai penyebaran Covid 19, sehingga tidak menularkan kepada orang lain termasuk suami dan anak yang ada di rumah.

Tapi kalau bersangkutan juga masih membandel tidak mau di isolasi, kata Kapolsek bisa di proses sesuai dengan undang-undang No.6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan.

"Kita yang tergabung dalam tim gugus tugas covid-19 kecamatan sipora selatan tetap memberikan pemahaman dan secara persuasif" kata Kapolsek kepada media, Selasa (26/1/2021).

Dia menyebut, setelah di berikan pemahaman terkait dengan aturan, akhirnya yang bersangkutan mau untuk di isolasi dan petugas berpakaian APD langsung membawa pasien menggunakan sepeda motor menuju RSUD Mentawai.

Kapolsek menjelaskan, pasien positif di bawa dengan sepeda motor lantaran jembatan di lokasi Desa Nemnemlelu tidak bisa di lalui mobil, karena ambruk beberapa waktu lalu.

Diharapkan tidak ada lagi kejadian seperti ini, apabila ada warga terpapar covid-19 dan di jemput Timkes segera ikuti, karena soal kesehatan di atur dalam undang-undang.

Untuk menghindari agar tidak berurusan dengan hukum, di himbau kepada masyarakat memtauhi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah serta mematuhi protokol kesehatan, tutupnya mengkahiri.



Editor : Heri Suprianto


PadangPanjang,infonusantara.net - Pemko membuka peluang bagi para guru yang ingin melanjutkan program studinya ke jenjang pascasarjana strata II (S2) melalui beasiswa. Ini sejalan dengan visi misi kepemimpinan Walikota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano dan Wakil Walikota, Drs. Asrul di bidang pendidikan.

Wako Fadly menyebut, program ini terbuka untuk semua guru sekolah yang ada di Padang Panjang, termasuk guru dari SDIT ini.

"Saya minta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) agar menyaring (penerima beasiswa-red), supaya realisasinya tepat sasaran," ucap Fadly Amran saat temu ramah ke SDIT Ma'arif, Selasa (26/1/2021).

Kedatangan Fadly didampingi Kadisdikbud, Drs. M. Ali Tabrani, M.Pd ke SDIT Ma'arif ini, merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan antara pengurus yayasan dengan dirinya beberapa waktu lalu.

"Kami tadi juga sudah melihat beberapa titik lokasi di kawasan SDIT ini dan akan menjadikan catatan bagi kami. Bagaimana pun, visi-misi pendidikan ini harus kita laksanakan bersama dan akan kita percepat," sebutnya.

Fadly juga telah memerintahkan Ali Tabrani dan jajaran untuk merealisasikan apapun bentuk bantuan yang bisa diberikan ke SDIT Ma'arif dan juga sekolah lainnya, baik negeri maupun swasta yang ada di Kota Padang Panjang.

Sementara itu, Pengurus Yayasan Wakaf Ma'arif, Drs. Masril menyebutkan, pihaknya juga akan berusaha untuk mewujudkan visi dan misi walikota, salah satunya menjadi sekolah Islam yang rahmatan lil a'lamin terdepan di Kota Padang Panjang.

"Mudah-mudahan satu per satu dapat kita realisasikan," ucapnya di acara yang turut dihadiri Kepala SDIT Ma'arif, Marniati, SE, S.Pd beserta majelis guru lainnya. (Lala/kmf).




Editor : Heri Suprianto


PadangPanjang,infonusantara.net - Walikota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano meminta laporan capaian kinerja pemerintah yang terangkum dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) dapat dirampungkan secara tepat dan akurat. 

“Ini menjadi tolak ukur keberhasilan kita, termasuk saya sendiri sebagai walikota. Ini adalah pertanggung jawaban walikota yang didukung data-data dari masing masing OPD,” ungkap Fadly dalam Rapat Teknis Penyusunan LPPD dan LKPJ tahun anggaran 2020, Selasa (26/1/2021). di Hall Lantai III Balikota.

Penyusunan LPPD dan LKPJ, kata Fadly, tak terlepas dari kerjasama semua OPD yang menyerahkan laporan capaian kinerjanya masing masing. 

"Apa yang dilakukan dalam intern OPD dan action di lapangan harus seimbang. Percuma action hebat, tapi pertanggung jawaban tidak realible. Saya meyakini ini semua tentang leadership,” imbuhnya.

 LPPD dan LKPJ, menurut Fadly, bukan sekadar penyusunan saja, tetapi terkait peradaban. Kemudian, hal itu harus dapat diketahui masyarakat secara umum.

“Laporan harus transparan. Bisa diumumkan  lewat website. Laporan hendaknya bisa diketahui masyarakat lewat PPID,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Kabag Otonomi Daerah Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumbar, Marliosni, S.Sos, MM menyampaikan, OPD harus mememahai indikator kinerja yang melekat pada OPD masing-masing. 

“Data harus ada, perencanaan tugas harus sesuai dengan target yang diberikan. Apresiasi kepada pemerintah Kota Padang Panjang yang telah lebih dahulu melangkah melakukan penyusunan,” katanya, (Lala/kmf).



Editor : Heri Suprianto

Bupati Padang Pariaman Terpilih Suhatri Bur Dilaporkan ke KPK

INFONUSANTARA.NET - DPP Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB) bersama sejumlah LSM dan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman melaporkan bupati terpilih, Suhatri Bur, atas dugaan rasuah penyalahgunaan APBD Tahun 2020 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Infokom DPP Pekat IB, Lisman Hasibuan, menyatakan pihaknya menduga APBD tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Suhatri yang sebelumnya menjadi Wakil Bupati Padang Pariaman.

"Suhatri Bur diduga kuat menggunakan anggaran APBD saat cuti menjadi Wakil Bupati, beliau membagi-bagikan bantuan yang bersumber dari APBD Padang Pariaman Tahun 2020 untuk kepentingan pribadinya menjadi Calon Bupati Padang Pariaman 2020," kata Lisman dalam pesan tertulis, Senin (25/1).

"Data, fakta, foto, bahkan saksi lengkap kita serahkan ke KPK," lanjut dia.

Lisman berharap laporannya dapat ditindaklanjuti oleh lembaga antirasuah.

Sementara Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, membenarkan bahwa lembaganya telah menerima laporan tersebut. Ia meyakini KPK akan bekerja sesuai prosedur dalam menindaklanjuti sebuah laporan.

"Benar ada laporan dimaksud dan hari ini diterima di bagian persuratan KPK. Berikutnya terhadap setiap laporan masyarakat, tentu KPK akan melakukan langkah-langkah analisis lebih lanjut dengan lebih dahulu melakukan verifikasi mendalam terhadap data yang diterima," ucap Ali kepada wartawan.

Ali melanjutkan, prosedur berikutnya adalah melakukan penelaahan dan kajian terhadap informasi dan data yang turut dimasukkan ke dalam laporan.

Upaya itu, terang dia, guna mengetahui apakah laporan sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku masuk ke ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak.

"Apabila dari hasil telaah dan kajian memang ditemukan adanya indikasi peristiwa pidana, maka tidak menutup kemungkinan KPK tentu akan melakukan langkah-langkah berikutnya sebagaimana hukum yang berlaku," pungkasnya.

Source: CNN Indonesia

SIKAKAP,infonusantara.net - Untuk meningkatkan pertanian masyarakat dalam rangka Ketahanan Pangan (Hanpang), Koramil 04/Sikakap, Kodim 0319/Mentawai monitoring persawahan di Desa Matobe.

Dimasa pandemi sangat perlu menyiapkan kebutuhan hidup salah satunya meningkatkan perekonomian masyarakat yakni di bidang pertanian.

Salah satu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat khusus di kecamatan Sikakap hanya bercocok tanam dan perkebunan.

Saat ini petani yang berada di dusun Panatarat dan Makukuet sedang giat-giatnya melakukan pemeliharaan tanaman agar terhindar dari serangan hama keong dan belalang.

"Menjadikan sawah yang bermutu memang harus di lakukan pemeliaharaan, sehingga benih padi yang di tanam menghasilkan padi yang maksimal" sebut Danramil 04/Sikakap, Kapten.inf.Putra Irawan Damanik, Selasa (26/1/2021).

Dia menyebut, benih padi masyarakat sekarang sudah berusia 21 hari hingga usia 40 hari dan siap tanam

"Dengan adanya penanaman tidak serentak ini, petani harus menjaga dan merawat agar tidak terserang oleh hama keong dan belalang" imbuhnya.

Semangat masyarakat dalam bercocok tanam, diharapkan untuk kedepan soal kebutuhan pokok tidak kekurangan dalam menjaga ketahanan pangan di masa pandemi, tandasnya.



Editor : Heri Suprianto

 

Ucap Syukur Alhamdulillah,Ketua DPRD Padang Syafrial Kani:SMPN 44 Dibangun 2022 di Kec.Pauh 

INFONUSANTARA.NET -- Berdasarkan dukungan banyak pihak termasuk masyarakat, rencana di tahun 2022 akan dibangun SMP Negeri 44 Padang di Kecamatan Pauh Kota Padang.

Pembangunan sekolah ini terlaksana berkat dukungan dari eksekutif dan legislatif di Kota Padang. Pada 2021 dilakukan pembebasan lahan di kawasan Kelurahan Binuang Kampung Dalam dan pembangunannya Insyaallah terealisasi pada 2022 dianggarkan sebesar Rp 40 miliar. Hal ini diungkap Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani, Selasa (26/1)

Syafrial Kani mengatakan untuk menunjang dan meningkatkan mutu pendidikan masyarakat Kota Padang sangat diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang merupakan faktor penting harus dipenuhi oleh negara dan Pemko Padang.

Syafrial Kani menegaskan dengan bertambahnya pembangunan sekolah negeri di Kota Padang maka masyarakat Kota Padang tidak perlu mencari sekolah swasta.

“Dengan adanya sekolah terdekat didaerah masing-masing maka masyarakat setempat sudah berkurang biaya pendidikan karena bangunan sekolah mudah diakses dan dekat dengan lingkungan tempat tinggal.”ujar Syahrial Kani.

Diberitakan sebelumnya. Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat segera membangun dua SMP baru sebagai upaya mengoptimalkan sistem zonasi. Pembangunan SMP baru dilakukan sehingga ada jumlah sekolah yang representatif di setiap kecamatan.

"Belajar dari penerapan sistem zonasi pada 2018 ternyata ada sejumlah daerah yang kecamatannya tidak seimbang antara jumlah calon siswa dengan SMP yang ada sehingga perlu dibangun dua sekolah baru, yaitu SMP 43 dan SMP 44," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Padang Danti Arvan beberapa waktu lalu.

Menurut dia, selama ini pembangunan sekolah fokus di Kecamatan Padang Selatan, Padang Utara, Padang Barat dan Padang Timur. "Jadi di empat kecamatan tersebut jumlah sekolah cukup padat mulai dari SD sampai SMA, sementara di tujuh kecamatan lainnya tidak signifikan pembangunan sekolah," ujarnya.

Sedangkan SMP 44 dibangun karena di wilayah Lubuk Kilangan hanya ada satu SMP yaitu SMP 21 dan itupun harus mengakomodasi siswa dari Pauh. SMP Negeri 11 yang ada di Cengkeh sebenarnya itu berada di wilayah Lubuk Begalung.

"Tahun ini sudah dianggarkan dana Rp 15 miliar untuk pembebasan lahan dan ditargetkan segera bisa dimulai pembangunan," kata dia

Ia menilai dengan penambahan dua SMP baru akan bisa mendukung penerapan sistem zonasi karena pertumbuhan jumlah penduduk di sejumlah kecamatan saat ini belum seimbang dengan jumlah SMP. "Kalau hanya menambah ruang kelas baru sifatnya statis, sementara sistem zonasi mengharuskan siswa sekolah berbasis wilayah tempat tinggal. Saat ini di Padang terdapat 341 SD negeri dan 43 SMP Negeri.(Inf)



 

Razia Narkoba Tim Gabungan Wilayah Hukum Polres Dharmasraya Lakukan Tes Urine Ditempat di Cafe Karoeke Ilegal

INFONUSANTARA.NET - Kasat Narkoba Polres Dharmasraya, Iptu Rajulan bersama Kapolsek Pulau Punjung, Iptu Syafrinaldi, pimpin langsung Tim Gabungan Sat Res Narkoba Polres Dharmasraya dan Polsek Pulau Punjung serta Dinas Kesehatan Dharmasraya dalam razia narkoba dan tes urine ditempat - tempat hiburan malam karoeke (cafe) tanpa izin yang makin marak di Kabupaten Dharmasraya, pada Senin malam (25/01).

Kapolres Dharmasraya AKBP Aditya Galayudha Ferdiansyah melalui Kasat Narkoba Polres Dharmasraya Iptu Rajulan Harahap yang di dampingi Kapolsek Pulau Punjung Iptu Syafrinaldi saat di temui awak media dalam razia gabungan narkoba dan tes urine di nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya mengatakan, tujuan razia tersebut guna mencegah atau membatasi beredarnya narkoba serta penyalahgunaan narkoba di tempat-tempat hiburan malam yang berada di wilayah hukum Polres Dharmasraya yang mana diduga adanya peredaraan narkotika pada tempat ini.

Adapun kegiatan yang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan narkoba dan tes urine di tempat kepada 

satu persatu pemandu lagu dan pengunjung guna memastikan apakah mereka ini pengunjung atau pemandu lagu tersebut postif atau negative memakai narkoba dan ternyata dari semua pemeriksaan hasilnya negatif.

Kami mengimbau dalam masa pandemi Covid 19  ini,mari kita sama sama mentaati peraturan pemerintah dengan mematuhi Protokol Kesehatan dan jangan sekali sekali memakai atau mengedarkan narkotika ,pasti akan kita tidak tegas," pungkas Kasat Narkoba Polres Dharmasraya Iptu Rajulan Harahap.(***)

Laporan: MsEx

INFO



H.Maidestal Hari Mahesa:Mailasa Waruwu dan Anggota Dewan Lain Jangan Asal Komentar Gak Jelas Bikin Resah Masyarakat Lagi

INFONUSANTARA.NET - Mengambil sisi positif kasus persoalan SMKN 2 Padang tanpa membawa bawa agama, namun melihat nya mungkin sebagai suatu kearifan lokal.  

Ketua PW Gerakan Pemuda Ka'bah Provinsi Sumatera Barat, H Maidestal Hari Mahesa yang akrab disapa Haji Esa, menyampaikan dia juga melihat kerudung atau jilbab atau apalah namanya itu rasanya tidak salah lah. 

"Jika kita semua paham dengan pengenaan pakain yang tertutup auratnya bagi anak - anak perempuan kita, tentu apa yang telah diterapkan disekolah sekolah itu tidak lah sia - sia,"kata Esa, Selasa (26/1) kepada infonusantara.net

Prinsip dan hakekat nya, penggunaan nya agar siswa perempuan di sekolah kelihatan rapi, bersih, menghilangkan kesengajaan sosial diantara siswa dan yang pastinya juga melindungi siswa perempuan dari prilaku tindakan kriminal. Apakah kita tidak ingin anak -anak perempuan kita terlindungi kah?

Dan pada dasarnya setiap sekolah tidak ada juga memaksakan siswa non muslim yang mengenakan pakaian seragam tertutup hijab diarahkan untuk mengikuti keyakinan ajaran agama muslim, tidak ada sama sekali rasanya.

Nah kalau ini yang dilakukan untuk siswa non muslim, diharuskan juga mengikuti kegiatan keagamaan muslim sudah pasti ini sangat salah besar sekali. 

"Untuk itu, saya minta pada Pak Mailasa Waruwu termasuk anggota DPRD Kota Padang lainnya, gak usah lah banyak statemen atau komentar gak jelas dan bikin resah masyarakat lagi. Jangan memberikan pernyataan jika belum paham betul pokok masalahnya,"kata Esa.

Selaku seorang wakil rakyat itu ditutut untuk bisa berbicara guna memberikan solusi dalam menyelesaikan persoalan -persoalan yang ada di tengah kehidupan bermasyarakat di kota ini.

Dan sudah tentu seorang pejabat publik itu dan selaku wakil rakyat harus bisa berbicara menyampaikan pandangan,pendapat atau pernyataan - pernyataan yang meredakan hati masyarakat, dengan memberikan solusi.

"Berikan komentar atau pernyataan yang meredakan permasalahan,bukan malah menambah permasalahan baru lagi atau makin memperkeruh keadaan. Apalagi jika tidak pahami persoalannya," pungkasnya. 

Karena menurut Maidestal Hari Mahesa Ketua DPC PPP Kota Padang mantan anggota dewan tiga periode ini, untuk periode sekarang ini banyak anggota DPRD nya yang asal keluarkan komentar tidak jelas.(Inf)

 


Foto :Arief Poyuono. (ist)

INFONUSANTARA.NET - Kewajiban bagi seluruh siswi SMKN 2 Padang, Sumatera Barat mengenakan jilbab menjadi sorotan publik. Pasalnya, kewajiban itu turut menyasar siswa non muslim.

Mayoritas menentang pengenaan kewajiban itu. Bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bersuara dan melontarkan kecaman serta ancaman pada kepala sekolah.

Namun demikian, di mata Ketua Umum Lembaga Pemantau Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN) Arief Poyuono, penggunaan hijab bagi siswa non muslim merupakan hal sepele.

Menurutnya, tidak ada masalah mendasar bagi non Islam untuk turut mengenakan kerudung.

“Terkait siswa SMKN 2 di Padang Non Muslim harus pakai jilbab. Pakai jilbab juga gak apa-apa kok,” kata Arief dalam akun Twitter @bumnbersatu, yang diunggah pada Minggu, 24 Januari 2021.

Arief Poyuono menekankan bahwa jilbab bukan pakaian yang diperuntukkan hanya untuk umat Islam. Sebagai contoh, ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini mengatakan bahwa Bunda Maria juga mengenakan jilbab sebagaimana yang dipakai wanita muslimah.

“Sebab perempuan yang ada di kisah-kisah Injil juga pakai jilbab. Loh.. tuh Bunda Maria, Ibu Jesus Kristus pakai jilbab,” tegasnya.

Jilbab di matanya merupakan pakaian khas orang Timur Tengah. Artinya, siapapun boleh memakai jiblab, termasuk wanita non muslim.

Mantan Wali Kota Padang, Sumatera Barat, Fauzi Bahar menjelaskan bahwa aturan soal jilbab diterbitkan di eranya.

Aturan soal penggunaan jilbab, kata dia, dituangkan dalam bentuk Peraturan Wali Kota Padang dan diubah menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang.

Namun demikian, Fauzi Bahar menegaskan bahwa aturan itu hanya diwajibkan bagi siswi yang beragama muslim. Sedangkan bagi yang non muslim sebatas bersifat dianjurkan.

Source: RMOL

H. Maidestal Hari Mahesa & Mailasa Waruwu

INFONUSANTARA.NET -- Kasus dugaan pemaksaan menggunakan jilbab pada siswi non muslim di SMK Negeri 2 Kota Padang, Sumatera Barat, terus mendapat perhatian publik Indonesia, termasuk politisi di daerah ini.

Komentar pedas datang dari Ketua PW Gerakan Pemuda Ka'bah Provinsi Sumatera Barat, H Maidestal Hari Mahesa yang akrab disapa Haji Esa terhadap pernyataan anggota DPRD Kota Padang dari PDI Perjuangan Mailasa Waruwu.

Pernyataan Meilasa Waruwu tersebut yakni menyayangkan terjadinya pemaksaan terhadap siswi non muslim untuk memakai jilbab di SMK Negeri 2 Padang dan di sekolah negeri lainnya. 

Menurutnya, kebijakan sekolah tersebut menodai Kota Padang. Ia pun meminta Perwako yang dibuat semasa Wali Kota Padang dijabat Fauzi Bahar itu dicabut. 

"Karena ini menodai Kota Padang. Dalam hal ini, kita mengharapkan Perwako ini dicabut kembali, diluruskan kembali," ungkapnya, Senin (25/1) di DPRD Kota Padang. 

"Walau pun dikatakan untuk orang muslim, tapi kan, bukan mewajibkan kata Pak Fauzi Bahar, tapi menyesuaikan. Kalau sudah dibilang menyesuaikan, otomatis dari anak itu harus menyesuaikan diri, pakai jilbab," kata anggota dewan dari PDI Perjuangan ini. 

"Kebijakan sekolah yang mengharuskan siswi non muslim berjilbab, jelasnya, seakan-akan menghilangkan jati diri mereka sebagai non muslim,"pungkas Waruwu.

Selain itu jelasnya, kebijakan tersebut diberlakukan di sekolah negeri, tentu menodai Pancasila dan Negara Kesatuan Pancasila (NKRI). "Kalau ini kan sekolah negeri. Jelas menodai Pancasila dan NKRI," sebutnya.

Menanggapi pernyataan anggota DPRD Kota Padang dari PDI Perjuangan Mailasa Waruwu terkait kasus tersebut, Haji Esa menegaskan, "Pak Waruwu jangan perkeruh lagi suasana dengan statemen yang menyesatkan," kata Haji Esa,Senin malam (25/1).

Esa mengatakan, setahu dirinya tidak ada kata yang mewajibkan pemakaian jilbab, apalagi untuk non muslim dalam aturan yang menjadi pedoman kebijakan di SMK Negeri 2 Padang tersebut. "Apa bapak sudah baca tentang aturan yang bapak sebutkan tersebut? Setahu saya tidak ada kata yang "mewajibkan", apalagi untuk non muslim," kata Esa.

Maidestal Hari Mahesa yang juga Ketua DPC PPP Kota Padang tersebut meminta Waruwu untuk mempelajari, mencermati dan memahami aturan tersebut, sebelum mengeluarkan statemen. "Pelajari, cermati dan pahami. Baru anda ngomong. Apakah selama ini ada diskriminasi untuk agama lain di Kota Padang ini? Tidak kan?" ketus Esa.

Esa pun menyebutkan bukti tidak adanya diskriminasi di Kota Padang. Misalnya saja masjid dan rumah ibadah agama lain lokasinya berdampingan.

Bukti tidak adanya diskriminasi, anda dan beberapa anggota DPRD lainnya bisa duduk di DPRD Kota Padang, dan begitu juga dengan bidang dunia usaha, hidup bermasyarakat. Bahkan banyak kita lihat di Kota Padang, masjid dan rumah ibadah agama lain berdampingan. "Kok bisa bisanya anda langsung katakan menodai Pancasila dan NKRI di Kota Padang ini..?" pertanyaan pedas Esa kepada Waruwu.

Ditambah lagi, jelas Haji Esa, pernyataan maaf dari kepsek SMKN2 juga sudah disampaikan. Saya sangat prihatin dengan ucapan Waruwu yang menyampaikan, kebijakan memakai jilbab menghilangkan jati diri non muslim.

"Untuk apalagi komentar anda yang menimbulkan hangatnya kembali persoalan ini. Saya saat perda dan aturan itu keluar, saat itu anggota DPRD Padang. Dan salah besar anda memaknai "menyesuaikan" itu artinya menyesuaikan dengan "menyesuaikan diri" dengan menggunakan jilbab. 

"Saya sangat prihatin dengan ucapan bapak yang menyampaikan menghilangkan jati diri non muslim. Apakah biarawati juga tidak menggunakan penutup kepala? Namanya saja yang berbeda," ungkap Esa.

Anggota DPRD Kota Padang tiga periode ini meminta Waruwu untuk untuk mempelajari dan memahami isi perda dan perwako tersebut."Dan saran saya kepada bapak selaku anggota DPRD Kota Padang, pelajari serta pahami isi perda dan perwako seperti yang bapak sampaikan. Agar Jangan lagi keluarkan kalimat-kalimat yang berdampak merusak kerukunan hidup beragama di Kota Padang ini. 

Kondisi rakyat sudah susah dengan musibah pandemi Covid-19, jangan bikin masyarakat resah di kehidupan sehari hari dan bisa berdampak juga ke iklim ivestasi di Kota Padang ini. 

"Berikanlah statemen penyejuk, karena saat ini juga pemerintah provinsi dan pusat sudah dalam proses menyelesaikan persoalan ini," harap Esa.

Politisi PDI Perjuangan Anggota DPRD Kota Padang, Meilasa Waruwu menyayangkan terjadinya pemaksaan terhadap siswi non muslim untuk memakai jilbab di SMK Negeri 2 Padang dan di sekolah negeri lainnya. 

Selaku Ketua Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) Kota Padang ini, Meilasa Waruwu sudah memfasilitasi penyelesaikan persoalan tersebut."Kami sudah ada niat untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan catatan, bagaimana seterusnya, apakah ini dicabut masalah perwako itu, atau tetap dijalankan?" ujarnya.

"Kita setiap malam membicarakan ini. Kita tampung yang 66 orang siswi itu, kita minta keterangan dari orang tuanya. Kita sudah tanya, apakah mereka menerima kenyataan seperti ini, tapi mereka tidak mau. Kalau bisa, bagaimana mereka ini tidak pakai jilbab, tapi kan dari pihak sekolah kan mengharuskan," ungkap Mailasa Waruwu.(by/Inf)

Source:bentengsumbar.com 


Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.