INFO

PadangPanjang,infonusantara.net - Pemko dan BPJS Kesehatan Kota Padang Panjang akan menyamakan persepsi dan pandangan terkait dengan kebijakan jaminan kesehatan.

Kebijakan ini tertuang di dalam PP Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 64 tahun 2020 dan Permendagri No 70 Tahun 2020.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah, Sonny Budaya Putra, AP, M.Si seusai mengikuti kegiatan Sosialisasi Permendagri No 70 Tahun 2020 tentang Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang digelar BPJS Kesehatan secara virtual, Senin 23 November 2020.

Dalam kegiatan itu Ikut mendampingi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan SDM, Yas Edizarwin, SH, Kepala BPKSDM, Rudy Suarman, AP, Kepala Dinas Kesehatan, Drs. Nuryanuwar, Apt, MM, M.Kes, MMR dan Kepala BPJS Kesehatan Kota Padang Panjang, Yusneli, S.Si, A.Pt, AAK.

"Insyaa Allah, Pemko bersama BPJS Kesehatan Kota Padang Panjang akan menyamakan persepsi dan pandangan terkait jaminan kesehatan ini. Yang jelas, patut diingat, pentingnya kepatuhan dalam melaksanakan perundang-undangan yang berlaku,” sebutnya.

Sosialisasi ini dibuka langsung Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah yang diwakili  Sekjen Bina Keuangan Daerah, Dr. Komedi, M.Si. Dalam sambutannya mengatakan, Permendagri No 70 Tahun 2020  ini merupakan tindak lanjut dari Perpres Nomor 4 Tahun 2020.

"Di mana dalam amanatnya, Pekerja Penerima Upah (PPU) adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji/upah," jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, PPU terdiri dari gubernur-wakil gubernur, walikota/bupati-wakil walikota/wakil bupati, pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah (PPPKD), Pegawai non Pegawai Negeri Sipil Daerah serta kepala desa dan perangkat desa.

“Persamaan besaran iuran bagi peserta PPU di lingkungan Pemda yaitu sebesar 5% dari gaji atau upah perbulan. Dengan rincian 4% dibayari pemberi kerja dan 1% oleh peserta," ungkapnya. 

Pewarta : Lala-kmf

Editor : Heri Suprianto

PadangPanjang,infonusantara.net - Para ibu rumah tangga di Kelurahan Tanah Pak Lambik (TPL), Kecamatan Padang Panjang Timur ikuti pelatihan tata rias yang digelar pihak kelurahan, Senin 23 November 2020. 

Dalam pelatihan itu Instruktur di datangkan dari Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang. Kegiatan dibuka Camat Padang Panjang Timur dengan peserta sebanyak 20 orang.

"Pelatihan ini dilaksanakan guna meningkatkan sumber daya manusia, yang berbasis kompetensi dalam pengembangan usaha yang memberikan manfaat ekonomi bagi warga" ucap Doni Rahman dt Simarajo

Dia menyebut, peluang usaha di bidang tata rias kini tumbuh dengan cepat. Sehingga sangat baik bila ibu-ibu yang memiliki bakat, ditambah dengan kompetensi melalui pelatihan keterampilan merias.

"Saya berharap kelurahan bisa memfasilitasi lebih lanjut bila ada para ibu yang berminat membuka dan mengembangkan usaha tata rias,” ujarnya.

Sementara itu, Lurah TPL melalui Sekretaris Lurah, Muryenti mengatakan, tujuan kegiatan ini agar peserta dapat mengembangkan minat, bakat serta keterampilan dalam hal tata rias.

Selain mampu berhias untuk diri sendiri, juga dapat menjadi bekal untuk pengembangan profesi dengan membuka salon kecantikan, ujarnya.

”Harapan kami setelah pelatihan ini peserta mampu mengaplikasikannya,” harapnya, sembari menambahkan, selesai mengikuti pelatihan ini peserta juga diberi alat make up dari kelurahan.

Pewarta : Lala-kmf

Editor : Heri Suprianto

PadangPanjang,infonusantara.net - Kepala Kejaksaan Negeri Kota Padang Panjang Dwi Indrayati, SH, MH melalui Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara, Minang Sazali, mengimbau semua pihak melaporkan ke Unit Pemberantasan Pungli (UPP) bila ada menemukan praktek pungutan liar (pungli).

Dikatakannya, dukungan seluruh unsur, baik aparatur pemerintah maupun masyarakat, diperlukan mengawasi praktek pungli ini. Hal itu lantaran pungli merupakan perbuatan melanggar hukum, meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Praktek pungli,  telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera,” papar Sazali pada acara Sosialisasi Pencegahan Pungli di Lingkungan Pemko Padang Panjang, Senin, 23 November 2020 di Halaman Balaikota.

Menurutnya, ketidakpastian pelayanan akibat prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan merupakan salah satu faktor. Akibatnya, masyarakat mencari cara mendapatkan pelayanan secara cepat tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Di sisi lain, penyalahgunaan jabatan atau kewenangan dan faktor ekonomi karena penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup, dan tidak sebanding dengan tugas/jabatan diemban, membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.

"Hal ini di perlukan berbagai upaya dan inovasi pelayanan sehingga dapat mengurangi birokrasi yang panjang, guna memberantas pungli," ujarnya.

Sazali memaparkan, inovasi bisa berupa penggunaan sistem pelayanan secara online, memberikan atensi terhadap persoalan pungli di lingkungan OPD masing-masing serta Mendorong Unit Pemberantasan Pungli untuk melaporkan kegiatan yang telah dilakukan berupa laporan tertulis serta dokumentasinya.

Sosialisasi ini, bersamaan dengan apel pagi yang dipimpin Sekretaris Daerah, Sonny Budaya Putra AP, M.Si yang dihadiri jajaran ASN Pemko.

Sekdako menyampaikan, jangan sampai pungli terjadi di lingkungan Pemko. Penindakan bagi pegawai negeri yang terbukti melakukan pungli, selain diatur dalam Pasal 423 KUHP, juga dapat ditindak dengan Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. ASN Diberhentikan secara tidak  hormat dan tidak mendapatkan pensiun.                                                                                            Terpisah, Kepala Inspektorat, Dr. Syahril, SH, MH menyampaikan, masyarakat yang melihat indikasi pungli, bisa langsung mendatangi Rumah Aspirasi, atau pihak kepolisian maupun kejaksaan.

“Sekretariat UPP ada di Rumah Aspirasi. Silahkan melapor ke sana. Atau hubungi nomor Lapor Wali di 08116690112, yang terhubung melalui SMS atau WA,” katanya.

Pewarta : Lala-kmf
Editor : Heri Suprianto

PadangPariaman,infonusantara.net - Pembangunan Jalan yang baru selesai di kerjakan di Korong Batu mengaum, Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sei.Geringging mendapat musibah longsor akibat hujan lebat tadi malam.

Mendegar informasi itu, Ketua Ormas Pekat IB Padang Pariaman, Irmansyah, Amd terjun langsung kelapangan melihat kejadian itu dan melakukan koordinasi dengan Kadis PUPR Kabupaten Padang Pariaman.

"Kita mempertanyakan kenapa jalan yang baru di bangun semudah itu bisa terban akibat hujan ada apa? tanya Ketua Pekat IB Padang Pariaman kepada Kadis PUPR.

Selain itu Irmansyah juga mempertanyakan kenapa drainase tidak di buat serta mobil yang bermuatan berat juga bisa masuk ke jalan yang masih dalam tahap pemeliharaan, tanyanya lagi.

Sementara jalan yang dibuat ini sangat vital bagi masyarakat sebagai sarana perekonomian di Sei.Geringging untuk mobilisasi.

Koordinasi Ketua Pekat IB Padang Pariaman dengan Kadis PUPR Dedi Irwan menyebutkan bahwa jalan yang longsor itu merupakan pekerjaan Dinas PUPR Provinsi Sumbar.

"Kita sudah sampaikan informasi ini ke pihak Dinas PUPR Provinsi meminta untuk segera memperbaiki jalan yang kena longsor itu" sebut Irmansyah kepada media, Senin 23 November 2020.

Terkait hal tersebut, Ketua Pekat IB Padang Pariaman akan tetap memantau perkembangan pekerjaan perbaikan jalan yang akan dilakukan Dinas PUPR Provinsi Sumbar itu.

"Setelah dilakukan komunikasi, kalau belum juga melakukan perbaikan, kami Ormas Pekat IB Padang Pariaman akan mengguruduk ke kantor dinas PUPR Padang Pariaman dan juga Provinsi untuk mempertanyakan, tegas Irmansyah.

Dia menambahkan, soal bencana memang kita tidak tahu kapan terjadi, namun kesiapsiagaan sangat diutamakan, jadi dalam hal ini pihak pemerintah harus cepat tanggap.

"Kita berharap dengan terjadi longsor ini segera pihak bersangkutan untuk melakukan pembenahan agar akses transportasi dapat dilalui kembali masyarakat setempat, tukasnya.

Pewarta : Budi Kurniawan

Editor : Heri Suprianto

PadangPanjang,infonusantara.net - Walikota Padang Panjang, H. Fadly Amran, BBA Dt. Paduko Malano launching Kareta Cafe & Resto Reborn yang bertempat di Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Senin (23/11/2020).

Kehadiran cafe ini disambut baik Wako Fadly dan berharap bisa memberikan kontribusi positif bagi Padang Panjang sebagai destinasi wisata kuliner baru.

Dimasa kondisi pandemi Covid-19 ini, Wako menekankan kepada pemilik cafe untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan. Seperti jaga jarak, memakai masker dan lain sebagainya

Kareta Cafe & Resto Reborn ini disulap dengan indah oleh sang owner, Indra Mulyadi yang merupakan alumni SMA Negeri Padang Panjang angkatan 86. Sekeliling cafe ini dihiasi dengan berbagai pernak-pernik indah. Mulai dari foto walikota dari zaman ke zaman, foto pahlawan asal Padang Panjang hingga beberapa ukiran yang menghiasi sekitaran dinding cafe tersebut.

Lokasi ini sangat cocok untuk tempat berkumpul keluarga, melepas penat setelah seharian disibukkan dengan berbagai aktivitas.

Saat malam hari, café semakin indah karena diterangi lampu-lampu serta live music di setiap akhir minggunya yang akan membuat pengunjung semakin betah berlama-lama di lokasi ini.

Indra menjelaskan, café ini akan buka dari pagi sampai malam, tepatnya pukul 08.00 WIB hingga 21.00 WIB. Pada akhir minggu akan diadakan live music dan jam tutup sampai jam 00.00 WIB. "Kami juga menyediakan tempat untuk kebutuhan  meeting, tempat reuni dan pesta," jelasnya.

Selain café, di sini juga ada disuguhkan dengan Kareta Car Wash yang menyediakan jasa untuk mencuci kendaraan seperti mobil dan motor. 

Pewarta : Lala-kmf

Editor : Heri Suprianto

PadangPanjang,infonusantara.net - Badan Anggaran DPRD bersama Pemko Padang Panjang akhirnya menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun 2021.

Pembahasan anggaran tahun 2021 dilakukan secara maraton sejak Sabtu (21/11) hingga Senin, (23/11/2020).

Ketua DPRD, Mardiansyah A.Md menyebutkan, Ranperda APBD 2021 akan disahkan pada Sabtu, 28 November mendatang.

"Kita telah menemukan kesepakatan. Insyaa Allah kalau tidak ada halangan, ketok palunya 28 November mendatang," ungkapnya usai pembahasan Ranperda  APBD 2021.

Hadir pada pembahasan tersebut, Walikota, H. Fadly Amran, BBA Dt. Paduko Malano, Sekdako, Sonny Budaya Putra, AP, M.Si sekaligus sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah anggota Banggar DPRD. 

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Dr. Winarno, yang ditemui terpisah, menyebutkan beberapa anggaran yang disepakati  di antaranya anggaran penyelengaraan MTQ,  pembangunan pelestarian kota serta sarana dan prasarana pasar.

Pewarta : Lala-kmf

Editor : Heri Suprianto

Tamu resepsi pernikahan putri Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, Syarifah Najwa Shihab. (CNN Indonesia/Rayhand Purnama)

INFONUSANTARA.NET -- Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tanah Abang, Sukana dicopot dari jabatannya usai dianggap mengabaikan ketentuan protokol kesehatan saat menjalankan tugas pencatatan pernikahan anak Imam Besar FPI Rizieq Shihab, Najwa Shihab dan Muhamad Irfan di Petamburan, Sabtu (14/11).

"Sukana mulai hari ini tidak lagi mendapat mandat tugas tambahan sebagai Kepala KUA. Sukana dimutasi sebagai penghulu di Kemenag Jakarta Pusat," kata Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amin dalam keterangannya, Senin (23/11).

Kamaruddin mengatakan keputusan tersebut diambil setelah tim yang dibentuk Itjen Kemenag melakukan proses investigasi terkait insiden tersebut.

Ia menegaskan keputusan tersebut sejalan dengan komitmen Menteri Agama Fachrul Razi yang memprioritaskan penerapan protokol kesehatan jajaran Kemenag dalam bertugas. Hal itu wajib dilakukan demi menghindari penularan Covid-19 dalam melakukan pelayanan.

"Kepala KUA Tanah Abang dinilai mengabaikan ketentuan terkait protokol kesehatan dalam tugasnya. Padahal sudah diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Pelayanan Nikah menuju Masyarakat Produktif Aman Covid," kata Kamaruddin.

Sebelumnya, Kementerian Agama juga telah memutasi Kepala Kantor Kemenag Jombang melalui Surat Keputusan Menteri Agama N032232/B.II/3/2020 tanggal 26 Oktober.

Sanksi disiplin ini diberikan setelah Kepala Kankemenag Jombang menggelar pesta pernikahan yang menyebabkan kerumunan pada 4 Oktober 2020.

Petamburan ditetapkan menjadi klaster penyebaran Covid-19 setelah Rizieq menggelar berbagai acara yang menimbulkan kerumunan.

Rizieq tak hanya menerima tamu setelah kembali dari Arab Saudi, namun turut menggelar akad dan resepsi pernikahan putrinya dengan massa yang besar.

Sumber: CNN Indonesia

SIKAKAP,infonusantara.net - Untuk memberikan kenyamanan terhadap warga, Babinsa Koramil 04/Sikakap lakukan pengamanan penyerahaan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos Sikakap, Senin (23/11/2020).

Penyaluran BST ini merupakan bantuan dari Kementerian Sosial RI yang diberikan selama tiga bulan kepada warga yang terdampak covid-19.

Danramil 04/Sikakap, Kapten.Inf.Feri Putra Irawan Damanik mengatakan, bantuan tunai sosial yang diterima warga Sikakap ini merupakan bantuan warga terdampak covid-19.

BSTyang diberikan kepada warga desa Sikakap sebanyak 374 KK, ada yang menerima bulan Juli-September dan bulan oktober-Desember 2020.

Masing-masing satu bulannya menerima sebesar Rp.300 ribu, total keseluruhan yang diterima sebanyak Rp.900 ribu per-KK, tuturnya.

"Semoga dengan adanya bantuan dari Kementerian Sosial RI ini, setidaknya dapat meringankan beban warga yang terdampak" harapnya.

Pelaksanaan pengamanan penyaluran BST di kantor Pos Sikakap melibatkan, Anggota Koramil, Anggota Kamla, Anggota Polsek dan SatPol PP.

Editor : Heri Suprianto

Ilustrasi kedatangan Rizieq Shihab (ist)

INFONUSANTARA.NET -- Sejumlah massa yang mengatasnamakan dirinya Front Pembela Bangsa menolak kedatangan pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang berencana menggelar safari dakwah ke sejumlah daerah. Di Bandung, Jawa Barat, aksi penolakan kedatangan Rizieq digelar di depan Gedung DPRD Jabar, Senin (23/11).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi demonstrasi tersebut tampak dilakukan oleh puluhan orang. Mereka membakar spanduk yang memuat gambar Rizieq Shihab.

Peristiwa tersebut terekam dalam video yang diunggah akun Instagram @infobandungkota. Dalam video terdengar orasi massa yang menolak Rizieq Shihab datang ke Bandung.

Tak hanya itu, massa kemudian terlihat membakar spanduk bergambar Rizieq Shihab.

Sementara itu, dalam siaran persnya Front Pembela Bangsa menyesalkan aksi yang dilakukan Rizieq sejak kedatangannya di Tanah Air yang menyulut dan membiarkan pelanggaran protokol kesehatan dan kerumunan massa. Mereka menyoroti kerumunan di Bandara Soekarno Hatta, Petamburan, dan Megamendung.

Selain itu, mereka menilai Rizieq dan para pengikutnya tidak menghargai tenaga kesehatan dan semua pihak yang tengah berperang melawan Covid-19.

Front Pembela Bangsa pun turut menyampaikan tujuh poin sikap, yaitu:

1. Menolak kedatangan Rizieq Shihab beserta para pendukungnya di Kota Bandung khususnya dan umumnya di seluruh Jawa Barat, karena hanya akan menimbulkan kerumunan dan menambah angka penderita Covid-19.

2. Menolak kedatangan Rizieq Shihab di Kota Bandung karena hanya akan menimbulkan permusuhan, kebencian memecah belah antar sesama umat, serta banyak mudharatnya dibanding manfaat dari kedatangannya.

3. Menolak kedatangan Rizieq Shihab, karena kami sudah muak dan sudah jenuh dengan cacian, makian dan sumpah serapah yang dilakukan oleh Rizieq Shihab, di mana sudah sepatutnya saat ini kita saling bergandengan tangan saling bahu membahu dalam membangun bangsa, saling menghargai, saling menghormati, tanpa ada rasa benci, dengki yang dikeluarkan lewat cacian dan makian.

4. Menolak revolusi akhlak yang digaungkan oleh Rizieq Shihab beserta pendukungnya karena terbukti cacian, makian dan sumpah serapah sama sekali tidak sesuai dengan revolusi akhlak yang digaungkan dan apalagi itu keluar dari mulut seorang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW yang seharusnya menuruni sifat-sifat santun, sopan, baik hati dan merangkul semua umat dan manusia.

5. Meminta kepada seluruh ormas Islam dan elemen bangsa untuk bersatu dan tidak mengadakan kegiatan yang sifatnya kerumunan massa di saat pandemi Covid-19.

6. Meminta kepada Kapolda Jabar dan Kapolrestabes Bandung untuk tidak memberikan izin keramaian bagi panitia kedatangan Rizieq Shihab.

7. Mendukung Polda Jabar dan Kodam III/Siliwangi serta Satgas Penanganan Covid-19 Jabar untuk memberikan sanksi tegas bagi siapapun, tanpa kecuali, yang terbukti melanggar protokol pencegahan Covid-19.

Sumber: CNN Indonesia

MENTAWAI,Infonusantara.net - Masjid adalah tempat beribadah umat islam. Karenanya sudah sepantasnya, umat Islam untuk memakmurkan keberadaan masjid tersebut agar kita mendapat ganjaran pahala dari Allah SWT yang cukup besar.

Dari ‘Utsman bin ‘Affan radhiallahu’anhu beliau berkata: Sungguh aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda

"Barangsiapa yang membangun masjid karena Allah Ta’ala (mengharapkan wajah-Nya) maka Allah akan membangunkan baginya rumah (istana) di Surga”.

Dalam hal ini kodim 0319/Mentawai melakukan revitalisasi dari musahlla jadi masjid dengan dilakukan peletakan batu pertama oleh Kasrem 032/Wbr, Kolonel.Inf.Amrizen, S.E.M.M saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka peninjauan lokasi TMMD tahun 2021.

Pelaksanaan peletakan batu pertama masjid Almujahidin kodim 0319/Mentawai, doa di pimpin ustad setelah melaksanakan sholat Dzuhur bersama, Senin (23/11/2020).

Dandim 0319/Mentawai, Letkol.Czi.Bagus Mardyanto menyebut, pembangunan masjid Almujahidin ini, soal pembiayaannya merupakan inisiatif di peruntukan untuk prajurit kodim 0319/Mentawai.

"Pembangunan masjid Almujahidin ini, guna membangun mental prajurit tentang keagamaan" ucap Dandim.

Dia menjelaskan, tempat ibadah ini sebelumnya mushalla, karena melihat jemaah semakin banyak, di cari langkah untuk dinperlebar mushalla jadi masjid.

"Kita perbesar tempat ibadah ini dari mushalla jadi masjid, sehingga kapasitas melaksnakan sholat lebih luas" sebut Dandim.

Pembangunan masjid Almujahidin ini, kata Dandim soal pembiayaannya secara partisipasi, tidak ada anggaran, tapi masjid ini untuk bersama, tuturnya.

"Semoga dengan dibangunnya masjid Almujahidin ini semakin meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT dan terima kasih kepada Kasrem yang telah melakukan peletakan batu pertama tempat ibadah ini" tukasnya.

Editor : Heri Suprianto

Perjalanan menuju ke Mentawai rombongan menggunakan kapal cepat Mentawai fast dengan jarak tempuh 91 mil lama perjalanan lebih kurang tiga jam.

Sebelum berangkat, Kasrem bersama rombongan melakukan pengecekan kesehatan dipelabuhan muara Padang sesuai aturan protokol kesehatan di masa Adapatasi Kebiasaan Baru (AKB).

Dalam kunjungan kemnarwai rombongan dari Korem 032/Wbr di dampingi, Kasiter, Kolonel.Kav. Husnizon,S.I.P, Mayor.Chb. Sion Manihuruk, Sertu Purnomo, Pratu Wahyu, Pns Azhari DPMD Provinsi Sumbar dan 2 orang Anggota DPMD Provinsi Sumbar.

Selama perjlanan, Kasrem bersama rombongan terlihat santai dan saling bercengkrama dengan beberapa anggota DPMD Provinsi Sumbar dan penumpang kapal, meski kondisi cuaca agak ekstrim tetap rileks.

Kunjungan kerja Kasrem ini merupakan pertama kali datang kementawai dalam rangka peninjauan lokasi pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa tahun 2021 di wilayah kabupaten kepulauan Mentawai.

Tiba di pelabuhan Kasrem bersama rombongan disambut pihak pemerintah yang diwakili asisten dan dilakukan pengalungan bunga sebagai salah satu ciri khas budaya Mentawai setiap satu yang datang ke bumi sikerei.

Kemudian kegiatan selanjutnya Kasrem bersama rombongan melakukan perjalanan menuju kantor Bupati Mentawai dan melakukan pertemuan sekaligus memaparkan rencana kegiatan TMMD 2021 yang akan dilaksanakan di Mentawai.

Kunjungan kerja Kasrem  ke mentawai ini merupakan sepesial bagi dirinya, karena lokasi mentawai cukup jauh yang berada di perairan pantai barat sumatera, selain itu kedatangan kementawai sekaligus memperkenalkan diri kepada masyarakat.

Orang nomor dua di jajaran Korem 032/Wbr ini mengajak seluruh prajurit di jajaran  Kodim 0319/Mentawai tetap optimis dalam melaksanakan tugas dikepulauan mentawai, apalagi akan dilaksanakan kegiatan TMMD.

"Mari kita bersama-sama mengambil peran untuk mendukung dan membantu pemkab Mentawai dalam percepatan pembangunan di bumi sikerei" tutupnya 

Editor : Heri Suprianto

PADANG,infonusantara.net - Keluarga Besar Satpam Republik Indonesia (KBS-RI) Berpatisipasi untuk memberikan bantuan kepada Satuan Pengamanan (Satpam) atas insiden yang terjadi terhadap kedua Satpam saat melaksanakan tugas di teluk Bayur Padang yang terjadi beberapa pekan lalu.

Dalam insiden itu, kedua satpam terlibat dalam permasalahan hukum yang menimpa Effendi Putra dan Eko Sulistiyono ketika sedang dalam pelaksanaan tugas Menjaga Aset Negara dari tindak kejahatan.

Keluarga Besar Satpam KBS-RI yang diketuai Hermanto dari kota Batam dan  perwakilan Satpam di Pasaman Barat Nofri Effendi dan kawan-kawan dari Kota Padang turun langsung ke kediaman keluarga Effendi dan Eko di daerah Gaduik Kota Padang untuk menyerahkan bantuan, Minggu, (22/11/2020).

Bantuan yang diberikan berupa sembako diserahkan langsung kepada keluarga dan sejumlah uang Tunai sebesar Rp 6.000.000 yang di transfer langsung kerekening Effendi dan Eko masing masing Rp 2.500.000 dan Rp 1.000.000 lagi berbentuk Sembako.

"Bantuan ini berasal dari pengalangan dana yang dilakukan Komunitas KBS-RI dan Kita ikut berpatisipasi dan berduka akan musibah yang menimpa rekan kita" ucap Hermanto selaku Ketua Umum KBS-RI 

Dikatakan, bantuan ini jangan dilihat dari nilainya akan tetapi rasa kepedulian sesama rekan satu profesi sebagai Satuan Pengamanan.

Dalam pengalangan dana, KBS-RI mengetuk jiwa korsa satuan pengamanan untuk peduli sesama dilakukan melalui Media Sosial yang donatur langsung memberikan bantuan dengan cara melakukan transfer ke nomor rekening ke dua Satpam yang tertimpa musibah, terangnya.

KBS-RI mengetuk jiwa Korsa Satpam untuk peduli dengan saudara Efendi dan Eko di Teluk Bayur Kota Padang yang menimpa terlibat dalam permasalahan hukum, imbuhnya.

"Kami jauh-jauh datang dari Batam untuk menunjukkan rasa kepedulian kami, kita tidak melihat teman kita dari mana dan jasa pengamananya dari mana, Kami ikut berduka akan musibah yang telah menimpa rekan kita" tutup Hermanto, (**).