Wagub Sumbar:Revitalisasi Danau Maninjau Prioritaskan Angkat KJA Terbengkalai

Wagub Sumbar:Revitalisasi Danau Maninjau Prioritaskan Angkat KJA Terbengkalai

Info Positif On Kamis, Juni 24, 2021

Wagub Sumbar Audy Joinaldy: Revitalisasi Danau Maninjau Prioritaskan Angkat KJA Terbengkalai 

INFONUSANTARA.NET - Proses revitalisasi Danau Maninjau akan dimulai dengan mengangkat Keramba Jaring Apung (KJA) yang terbengkalai dan tidak memiliki pemilik atau telah ditinggalkan oleh pemiliknya.

"Kita samakan dulu datanya dengan Kabupaten Agam. Kalau sudah jelas terverifikasi keramba yang tidak ada pemilik dan terbengkalai, itu dulu yang kita tertibkan," kata Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Audy Joinaldy dalam Rapat Koordinasi Pengurangan KJA Maninjau di ruang rapat Istana Gubernur Sumbar, Kamis (24/6/2021)

Wagub Sumbar memprediksi berdasarkan konsumsi pakan, jumlah KJA yang aktif itu hanya sekitar 7 ribu-8 ribu dari total 17.400 unit yang ada di Danau Maninjau.

Menurutnya dalam proses penertiban itu akan timbul potensi masalah sosial karena itu perlu langkah-langkah konkret untuk meredam dan solusinya sejak awal.

Salah satu alternatif yang menjadi kesepakatan adalah alih sumber ekonomi bagi masyarakat pemilik  keramba di selingkar danau. Perlu ada maping yang jelas terhadap pemilik keramba ini "by name by adress" agar penanganannya bisa disesuaikan dengan kondisi ril di lapangan.

"Karena pada dasarnya pemilik keramba ini adalah nelayan, bukan petani atau peternak. Jadi program alih sumber ekonomi harus disesuaikan dengan latar belakang itu. Jika ada program yang tidak berkaitan dengan latar belakang mereka, maka perlu difikirkan pelatihan-pelatihan agar bisa menyesuaikan diri dengan pekerjaan baru.

"Misalnya yang akan dialihkan ke sektor pariwisata, harus disiapkan penguatan potensi SDM melalui pelatihan," ujarnya.

Kepala Balitbang Sumbar, Reti Wafda menyebut berdasarkan data yang tersedia sementara jumlah KJA yang tidak aktif itu sekitar 40 persen dari total yang ada di danau. 

"Diperkirakan butuh anggaran sekitar Rp2,3 miliar untuk mengangkatnya keluar dari danau. Anggaran tersebut dibebankan pada Kabupaten Agam yang memiliki kewenangan di bidang budi daya ikan," katanya.

Bupati Agam Andri Warman menyebut pihaknya telah menggelar rapat dengan semua pihak terkait di Agam dan menjadwalkan gotong royong sambil mengangkat KJA yang terbengkalai dan tidak punya pemilik sekaligus menverifikasi data tentang pemilik KJA.

"Saat ini data pemilik KJA itu sudah selesai diverifikasi pada empat nagari sementara empat nagari lagi masih dalam proses. Diharapkan sebelum 16 Juli semua data itu sudah selesai diverifikasi untuk disinkronkan dengan data Pemprov Sumbar," ungkapnya.

Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto dan Danrem 032/WBR Brigjen TNI Arief Gajah Mada mengingatkan agar bijaksana dalam mengambil langkah-langkah dalam penertiban KJA agar tidak menimbulkan konflik.

"Pendataan maping pemilik sangat penting untuk menetapkan langkah yang akan diambil, demikian juga dengan proses sosialiasi agar masyarakat paham dan bisa menerima kebijakan yang diambil pemerintah," ajaknya.

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, Rustam Effendi mengatakan ada sejumlah kesimpulan yang diambil dalam rapat bersama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada 16 Juni 2021.

Mentri akan memantau progres yang dicapai dalam setiap tahapan dan langkah yang telah disepakati tersebut.

"Setiap bulan beliau akan minta update apa yang sudah dilakukan," ingatnya.

Ia mengatakan Menteri telah meminta LIPI untuk membukukan hasil kajian tentang Tata Kelola Danau Maninjau. Kajian itu akan menjadi salah satu acuan dalam revitalisasi Danau Maninjau.

Salah satu hasil kajian itu adalah pengurangan KJA itu direkomendasikan minimal 83 persen dari total. Jadi kemungkinan hanya akan diizinkan sebanyak 2 ribuan KJA ke depannya di Danau Maninjau.

*BIRO ADPIM SETDA PROV. SUMBAR*

Sumbar Masuk Nominasi Provinsi Pelayanan dan Percepatan Berusaha Sangat Baik

Sumbar Masuk Nominasi Provinsi Pelayanan dan Percepatan Berusaha Sangat Baik

Info Positif On Rabu, Juni 23, 2021

Sumbar Masuk Nominasi Provinsi Pelayanan dan Percepatan Berusaha Sangat Baik  

INFONUSANTARA.NET - Gubernur Sumatera Barat menilai peningkatan pelayanan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk dalam pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumbar (DPMPTSP) mendapatkan penilaian positif dari pemerintah pusat.

"Salah satu pengakuan itu terbukti dengan masuknya Sumbar dalam nominasi Pemerintah Provinsi yang bekinerja sangat baik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanan Berusaha (PPB) Pemerintah Provinsi berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Kementerian Investasi," kata Mahyeldi Ansharullah disela-sela kegiatan hari ini di Jakarta, Rabu (23/6/2021).

Mahyeldi mengatakan, masuk nominasi lima besar nasional itu adalah bagian tak terpisahkan  dari upaya mewujudkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Dalam penilaian untuk menjadi yang terbaik nasional, ia meminta DPMPTSP untuk memaparkan semua keunggulan dan terobosan yang telah dilakukan oleh Pemprov Sumbar dalam memberikan pelayanan terbaik dalam hal perizinan.

Sementara itu Kepala DPMPTSP Sumbar, Maswar Dedi mengatakan Sumbar akan bersaing dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Selatan untuk bisa menjadi yang terbaik.

Maswar mengatakan penilaian awal untuk PTSP dan PPB itu sudah dilaksanakan oleh tim Kementerian Investasi pada 18 Juni. Selanjutnya tim Pemprov Sumbar akan memberikan pemaparan lebih dalam di Jakarta pada 30 Juni 2021.

Ia menjelaskan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah penilaian terhadap hasil kerja yang dicapai dalam kegiatan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu pada Pemerintah Daerah.

Sementara penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)  adalah Penilaian terhadap  hasil  kerja yang dicapai Pemerintah Daerah dalam proses percepatan pelaksanaan berusaha.

Menurutnya kinerja PTSP pemerintah daerah diukur berdasarkan ketersediaan PTSP di Pemda Provinsi dan Pemda kabupaten/kota meliputi kelembagaan dan kewajiban Pemda dalam melaksanakan fungsi PTSP yang melekat pada urusan pemerintahan bidang penanaman modal provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, pelayanan Online Single Submission (OSS) dan  pengawalan  upaya  realisasi  penanaman  modal atas Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS.    

Untuk memenuhi kinerja PTSP dan PPB tersebut,  DPMPTSP Sumbar telah melaksanakan beberapa hal diantaranya perubahan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Kemudian melakukan pendampingan terhadap masyarakat pelaku usaha dalam mengakses dan memperoses perizinan melalui OSS.

Terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan antara lain pemanfaatan aplikasi pelayanan perizinan secara online dengan SIP Sakato, penandatangan perizinan secara elektronik dengan aplikasi Sakato Sign, pelayanan bersama langsung lapangan untuk perizinan perikanan tangkap, pelayanan Perizinan 3 Jam (Nan Tajam), lalu mobile tracking dan SMS gateway Perizinan.

Sumbar juga telah melakukan peningkatan SDM aparatur pelayanan dengan mengikuti berbagai diklat teknis perizinan, membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang terdiri dari berbagai stakeholders dengan tujuan untuk membantu pelaku usaha untuk dapat segera berinvestasi di daerah. 

Kemudian melakukan rapat koordinasi dalam rangka memecahkan berbagai persoalan dan kebuntuan dalam pelaksanaan berusaha dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan perizinan sesuai dengan standar pelayanan yang optimal. 

Maswar mengatakan perwakilan Pemprov Sumbar akan memaparkan keunggulan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanan Berusaha (PPB) itu dihadapan Tim Penilai di Jakarta pada 30 Juni 2021.

*BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR*

WAPRES NILAI KONVERSI BANK NAGARI SEJALAN DENGAN RENCANA STRATEGIS NASIONAL

WAPRES NILAI KONVERSI BANK NAGARI SEJALAN DENGAN RENCANA STRATEGIS NASIONAL

Info Positif On Rabu, Juni 23, 2021

WAPRES NILAI KONVERSI BANK NAGARI SEJALAN DENGAN RENCANA STRATEGIS NASIONAL

INFONUSANTARA.NET - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai rencana konversi Bank Nagari dari sistem konvensional menjadi syariah sejalan dengan  rencana strategis pemerintah pusat.

"Rencana strategis nasional saat ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah di bidang  keuangan, industri dan keuangan non bank," katanya dalam zoom meeting bersama Gubernur Sumbar, Mahyeldi, Rabu (23/6/2021).

Disebutkan saat ini Aceh dan NTB sudah melakukan konversi, ke sistem syariah. Sementara Riau dan Sumbar sedang dalam proses.

Wapres menilai Sumbar semewtinya bisa lebih cepat dan lebih dulu dalan prosesnya karena memiliki falsafah dan kompenonen Tungku Tigo Sajarangan.

Menurutnya momentum saat ini sangat tepat untuk mewujudkan keinginan tersebut dengan dukungan DPRD Provinsi, Bupati dan Wali Kota.

Diyakini komunitas hijrah dan milenial akan menjadi salah satu potensi besar untuk mengembangkan bank.

Sementara itu Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan meminta arahan lebih lanjut dari Wapres terkait persiapan konversi Bank Nagari ke sistem syariah sesuai kesepakatan RUPS 2019.

Ia berharap Wapres bisa memberikan pencerahan pada Bupati, Wali Kota dan tokoh Sumbar lainnya sehingga proses konversi bisa berjalan dengan baik.

Ia menyebut karena pandemi COVID-19, sejumlah Bupati dan Wali Kota khawatir akan potensi penurunan deviden serta korporat menarik dana dari Bank Nagari.

Mahyeldi meyakinkan selaku Gubernur ia sudah  melakukan langkah penguatan persiapan diantaranya menjalin komunikasi dengan deposan dan direktur BSI. 

Ia optimis bisa mendorong korporat untuk tetap meletakkan dana di Bank Nagari.

"Kita akan tingkatkan mutu dan pelayanan, termasuk keuntungan bagi hasilnya sehingga nasabah tetap semangat menabung di Bank Nagari Syariah," katanya.

Dengan segala persiapan matang itu diharapkan bisa menjawab kekhawatiran Bupati dan Wali Kota dan tokoh-tokoh di Sumbar tersebut sehingga proses konversi bisa berjalan lancar.

Dalam acara tersebut juga direncanakan penjadwalan dialog virtual Wakil Presiden dengan Bupati dan Wali Kota se-Sumbar terkait konversi Bank Nagari.

*BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR*

SELAIN IJAZAH, PNS JUGA HARUS MEMILIKI KETERAMPILAN

SELAIN IJAZAH, PNS JUGA HARUS MEMILIKI KETERAMPILAN

Info Positif On Senin, Juni 21, 2021

SELAIN IJAZAH, PNS JUGA HARUS MEMILIKI KETERAMPILAN

INFONUSANTARA.NET - Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak hanya membutuhkan ijazah S1 atau S2 saja tetapi juga butuh skill atau keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman di era revolusi 4.0.

"Era 4.0 lebih menekankan pada penguasaan teknologi sehingga PNS pun harus mulai mempelajari pola digital economy, artificial intelligence, big data hingga robotic agar tidak tertinggal dalam hal sistem pelayanan," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat pembukaan acara Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III angkatan XXIV dan XXV di Lingkungan Pemprov. Sumbar di Aula BPSDM, Senin (21/6/2021)

Ia mengakui saat ini masih cukup banyak PNS yang belum memiliki keterampilan untuk memanfaatkan teknologi dalam menberikan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu perlu diberikan pelatihan-pelatihan salah satunya melalui diklat agar kekurangan itu bisa diminimalkan dan pelayanan kepada masyarakat bisa ditingkatkan.

Agar hasilnya maksimal dibutuhkan anggaran pendukung diantaranya untuk melengkapi fasilitas pelatihan. Anggaran itu tidak saja diambil dari APBD tetapi juga diusahakan bantuan dari pusat.

"Sebelumnya kita pernah berkomunikasi dengan kementerian PUPR untuk membantu melengkapi fasilitas diklat bagi PNS di Sumbar. Mudah-mudahan bisa terealisasi," ujarnya.

Ia optimis dengan pelatihan yang maksimal didukung anggaran dan fasilitas, rencana pemerintah mewujudkan birokrasi berstandar nasional pada 2025 bisa tercaapi.

Sementara itu Kepala BPSDM Sumbar, Jefrinal Arifin mengatakan pelatihan itu diikuti oleh 76 orang peserta dari berbagai OPD Pemprov Sumbar.

Pelaksanaan kegiatan itu sesuai dengan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses  pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. 

Setiap  CPNS wajib menjalani Masa Prajabatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagai CPNS, dan hanya bisa diikuti sebanyak 1 (satu) kali.

Untuk itu diperlukan sebuah penyelenggaraan pelatihan yang inovatif dan terintegrasi, yaitu penyelenggaraan pelatihan yang memadukan pembelajaran klasikal dan non klasikal di tempat pelatihan  dan di tempat kerja.*

*BIRO ADPIM SETDA PROV. SUMBAR*

GUBERNUR SUMBAR LUNCURKAN PPDB ONLINE TAHUN AJARAN 2021/2022

GUBERNUR SUMBAR LUNCURKAN PPDB ONLINE TAHUN AJARAN 2021/2022

Info Positif On Senin, Juni 21, 2021

 

GUBERNUR SUMBAR LUNCURKAN PPDB ONLINE TAHUN AJARAN 2021/2022

INFONUSANTARA.NET - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengimbau calon siswa yang akan mendaftar di SMA/SMK melalui Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online untuk lebih teliti dalam menginput data agar tidak terkendala dalam proses pendaftaran.

"Jangan salah dalam mengisi sekolah yang diinginkan, alamat daerah tempat tinggal supaya tidak ada masalah," katanya saat launching PPDB Online 2021 di Dinas Pendidikan Sumbar ,Senin pagi (21/6/2021).

Ia mengatakan PPDB online dilakukan agar ada percepatan dan kemudahan dan menghindari keluhan-keluhan dalam proses pendaftaran.

Sistem pendaftaran berbasis IT memberikan akses langsung bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pendaftaran sekolah baru.

Terkait daerah yang belum ada akses internet, ia meminta Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan statistik Sumbar untuk menginventarisasi dan mencarikan solusi. Salah satunya mungkin bisa memanfaatkan jaringan internet di kantor pemerintahan.

Diharapkan pada tahun-tahun selanjutnya tidak ada lagi daerah yang terkendala dalam pendaftaran peserta didik baru akibat ketiadaan jaringan internet.

Tahun ini sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru adalah sistem zonasi dengan memperhatikan jarak terdekat sekolah dengan tempat tinggal.

Alokasi yang diberikan untuk zonasi tersebut menjadi yang terbesar yaitu 50 persen, diikuti alokasi dari jalur prestasi 30 persen, jalur afirmasi 15 persen dan jalur perpindahan orang tua 5 persen.

Mahyeldi meminta Kepala Cabang Dinas Pendidikan pada delapan daerah di Sumbar mampu memberikan penjelasan dengan baik pada masyarakat tentang sistem pendaftaran tersebut semua bisa memahami.

"Pelayanan di posko pengaduan juga harus mengedepankan ciri pelayan publik yang ramah dan sopan," katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Adib Alfikri mengatakan peluncuran PPDB online itu dihadiri oleh 700 lebih kepala sekolah dan Kacabdin secara virtual.

Tahun ini aplikasi yang digunakan sudah disiapkan sejak jauh-jauh hari oleh Dinas Kominfotik dan tim IT. Kemudian untuk lebih memastikan kesiapannya, dilakukan dua kali ujicoba.

"Semoga dengan demikian PPDB online kali ini jauh dari masalah teknis maupun non teknis," katanya. 

Ia mengatakan untuk verifikasi data calon peserta didik, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Dukcapil dan juga sudah dikoordinasikan dengan kabupaten dan kota .

"Kita juga meminta pendampingan dari Ombudsman untuk memaksimalkan pelayanan pada masyarakat dan calon peserta didik," katanya

Panitian PPDB di Sumbar kali ini tergabung dari empat OPD masing-masing Disdik, Diskominfotik, Disdukcapil, dan Dinas Sosial.

"Bagi daerah yang tidak bisa PPDB online, kita persilahkan PPDB offline dengan mengikuti mekanisme tersendiri. PPDB offline dilakukan di Mentawai, Mappattunggul Selatan dan daerah yg belum tercapai akses internet.

PPDB online di Sumbar akan dilaksanakan dari 21 sampai dengan 26 Juni 2021. *

*BIRO ADPIM SETDA PROV. SUMBAR*

Dukungan Konversi Bank Nagari Menjadi Bank Nagari Syariah Terus Mengalir

Dukungan Konversi Bank Nagari Menjadi Bank Nagari Syariah Terus Mengalir

Info Positif On Senin, Juni 21, 2021

 D

Dukungan Konversi Bank Nagari Menjadi Bank Nagari Syariah Terus Mengalir

INFONUSANTARA.NET-Dukungan Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah  terus berdatangan dari berbagai kalangan, kali ini datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), MES, NU, Basnas dan Perguruan Tinggi.

"Kami senang adanya dukungan dari para Alim Ulama, para penda'wah dan perguruan tinggi terhadap konversi Bank Nagari menjadi  Bank Nagari Syariah. Kami berharap tidak hanya dari asetnya, tapi juga dikembangkan menjadi kebanggaan bagi Sumatera Barat karena cara-cara syariah ini telah menjadi budaya minang," hal ini disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah saat melakukan pertemuan dengan pihak Bank Nagari, MUI, MES, NU dan Perguruan Tinggi, di Padang, Senin (21/6/2021).

Gubernur Mahyeldi mengungkap, kehadiran Bank Nagari Syariah merupakan sesuai kebutuhan masyarakat yang bisa menjadi kekuatan besar dan membawa dampak positif bagi perkembangan industri keuangan syariah di Sumbar.

"Alhamdulillah dari pertemuan ini, kita telah sepakat untuk mendorong Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah. Dengan ikhtiar yang maksimal kita lakukan memberikan hasil positif. Kami juga berharap besok akan ada hasil positif dari  Rapat Umum Pemegang Saham (RUSP) Bank Nagari di Bukittinggi," ungkapnya.

Lanjut, Mahyeldi menjelaskan, bahwa salah satunya BUMD yang dimiliki Sumbar adalah Bank Nagari, tidak ingin masyarakat memberikan presepsi salah,  sehingga tidak memiliki keberpihakan dengan Bank Nagari Syariah.

"Makanya kita harus mencarikan solusi, karena permasalahan pasti ada. Insya Allah dari Bank Nagari sendiri telah memberikan solusi dan sosialisasikan kepada masyarakat. Dan terus memberikan jawaban yang pas," ucapnya.

Mahyeldi berharap melalui para ulama bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, terkait Bank Nagari Syariah. Selain itu juga meminta para ulama menulis dan membuat buku kelebihan bank menjadi syariah.

Pada kesempatan itu, Pj. Sekda Sumbar yang juga Komisaris Utama Bank Nagari Benny Warlis mengatakan bahwa Bank Nagari sudah mempunyai komitmen untuk memenuhi persyaratan-persyaratan menjadi  Bank Syariah sudah terpenuhi hingga 90 persen.

"Jadi artinya kesiapan Bank Nagari sudah tidak diragukan lagi untuk dikonversi menjadi Bank Nagari Syariah. Tidak ada lagi kendala, hanya tinggal perizinan dan tenaga IT nya," ujar Benny.

Benny berharap persiapan ini, perlu dukungan dari kepala daerah, karena besok kita akan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Mudah- mudahan seluruh kepala daerah sepakat mendukung konversi menjadi Bank Nagari Syariah.

"Jadi intinya pada malam hari ini kita menerima dukungan yang luar biasa karena bagaimana pun juga ormas-ormas Islam dan perguruan tinggi sangat mendukung percepatan Bank Nagari menjadi Syariah," imbuhnya. 

Benny menyebutkan, kehadiran para ulama saat ini memberikan dorongan baik. Kita meminta kepada seluruh ulama dan umat Islam, khususnya di Sumatera Barat agar ikut mendukung upaya konversi bank daerah tersebut. 

"Mari kita dukung proses konversi ini, semoga dengan lahirnya Bank Nagari Syariah, kita semakin memantapkan langkah untuk berjalan dalam kehidupan yang syar’i di segala bidang pembangunan daerah" tuturnya.

*BIRO ADPIM SETDA SUMBAR*

GUBERNUR MINTA OJK KAWAL KONVERSI BANK NAGARI KE SISTEM SYARIAH

GUBERNUR MINTA OJK KAWAL KONVERSI BANK NAGARI KE SISTEM SYARIAH

Info Positif On Senin, Juni 21, 2021

GUBERNUR MINTA OJK KAWAL KONVERSI BANK NAGARI KE SISTEM SYARIAH

INFONUSANTARA.NET - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah meminta jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawal penuntasan proses konversi Bank Nagari dari sistem konvensional menuju syariah sesuai amanat RUPS pada 2019.

"Proses untuk konversi ini sudah dimulai sejak 2019, namun belum terwujud. Kami minta OJK bisa mengawal penuntasan proses ini secepatnya," katanya di Padang, Senin (21/6/2021).

Ia mengatakan itu saat menerima kunjungan silatahim dari jajaran OJK Sumbar yang baru saja berganti pimpinan dari Misran Pasaribu kepada Yusri.

Misran yang sudah satu tahun lebih bertugas di Sumbar dimutasi ke Kantor Perwakilan Jawa Barat sementara penggantinya Yusri sebelumnya bertugas sebagai Kepala OJK Riau.

Mahyeldi mengatakan masyarakat Sumbar dikenal menjunjung tinggi prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, sehingga kebijakan konversi Bank Nagari dari konvensional menuju syariah merupakan langkah tepat.

Berhubung saat ini ada 11 kepala daerah yang baru menjabat, maka diperlukan sosialisasi kembali agar proses konversi berjalan dengan baik.

Sementara itu Kepala OJK Sumbar yang lama, Misran Pasaribu mengatakan ada dua pekerjaan rumah OJK yang masih dalam proses di Sumbar yaitu penuntasan konversi Bank Nagari dan pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

"Untuk konversi, karena tidak ada hasil RUPS yang menyatakan prosesnya dihentikan, maka OJK akan terus membantu hingga tuntas. Selain Bank Nagari saat ini ada belasan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Sumbar yang sudah mengajukan usul untuk konversi ke syariah. Dua diantaranya sudah diberikan izin oleh OJK," katanya.

Untuk TPAKD tinggal dua daerah yang belum membentuk yaitu Padang Pariaman dan Mentawai. Tugas tersebut nantinya akan dilanjutkan oleh pejabat yang baru, Yusri.Yg.

Kepala OJK Sumbar, Yusri mengatakan pihaknya akan melanjutkan tugas dari pejabat sebelumnya termasuk mendukung penuh keputusan pemegang saham melalui RUPS terkait konversi Bank Nagari.

"Apapun keputusannya kami akan dukung dan kawal hingga tuntas," katanya.

Berdasarkan pengalaman, katanya, konversi dari konvensional ke syariah tidak membuat penurunan laba yang signifikan seperti yang terjadi di Aceh dan NTB.

Ia juga minta dukungan pada gubernur agar pembentukan TAPD pada dua daerah di Sumbar bisa segera dilakukan sehingga sosialisasi dan penyampaian program terkait ekonomi dan keuangan bisa berjalan dengan lancar.***

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

MAHYELDI-AUDY KOMPAK OLAHRAGA BERSAMA UNTUK JAGA KESEGARAN FIKIRAN

MAHYELDI-AUDY KOMPAK OLAHRAGA BERSAMA UNTUK JAGA KESEGARAN FIKIRAN

Info Positif On Minggu, Juni 20, 2021

INFONUSANTARA.NET - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi bersama Wakil Gubernur Audy Joinaldy dan sejumlah Kepala SKPD memanfaatkan waktu senggang pada Minggu pagi dengan bersepeda sambil menikmati beberapa spot wisata yang menarik di Kota Padang serta di akhiri dengan olah raga Futsal bersama.

"Kita manfaatkan waktu senggang untuk berolahraga menyegarkan fikiran sambil diskusi ringan dengan rekan-rekan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," kata Gubernur Mahyeldi di Halaman Istana Gubernur, Minggu pagi (20/6/2021).

Start dari Rumah Dinas Gubernur Jl. Jenderal Sudirman- Jl. Rasuna Said- Jl. Raden Saleh- Jl. Juanda- Jl. Purus- Jl. Damar- Jl. Samudera- Jembatan Siti Nurbaya - Pondok - Jl. Alang Laweh - Imam Bonjol- Jl. Bagindo Azis Chan dan kembali ke rumah dinas untuk kemudian dilanjutkan dengan olah raga futsal bersama di kawasan rumah dinas.

Menurut Mahyeldi dengan fikiran yang kembali segar, adakalanya tebersit ide-ide bagus yang bisa ditindaklanjuti untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.

"Ide tidak hanya datang saat di tempat kerja. Adakalanya saat refreshing dan berolahraga,itu muncul," ujarnya.

Ia menyebut menikmati waktu senggang bersama Wakil Gubernur dan para kepala SKPD itu bisa menjadi rutinitas karena melalui kegiatan seperti ini diharapkan dapat terjalin komunikasi dan kekompakan yang baik.

Komunikasi yang baik, menjadi salah satu faktor pendukung untuk suksesnya program-program yang telah direncanakan sesuai RPJMD 2021-2026.

Tidak menutup kemungkinan pula olahraga bersama itu digelar saat kunjungan kerja ke luar daerah karena manfaatnya sangat besar untuk menjaga semangat dan kesehatan.

Olahraga sepeda dan Futsal adalah salah satu yang bisa menjadi pilihan. Banyak jenis olehraga lain yang menjadi alternatif seperti tracking, hiking, berenang, tenis, futsal.

Bahkan olahraga yang kepengurusannya baru saja diresmikan di Sumbar seperti pickleball dan gateball bisa pula dicoba untuk dimainkan bersama.

"Intinya adalah menjaga kesegaran fisik dan pikiran juga menjaga komunikasi dan kekompakan di jajaran Pemprov Sumbar," katanya.

Ide untuk berolahraga bersama itu sebelumnya juga diutarakan Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy saat memimpin apel rutin di Satpol PP Sumbar.*

*BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR*

KADIN LAMPUNG JAJAKI INVESTASI PETERNAKAN SAPI DI SUMBAR

KADIN LAMPUNG JAJAKI INVESTASI PETERNAKAN SAPI DI SUMBAR

Info Positif On Sabtu, Juni 19, 2021

 

Gubernur Sumbar Mahyeldi bersama perwakilan KADIN Lampung 

INFONUSANTARA.NET - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Lampung menjajaki potensi investasi ternak sapi di Sumatera Barat untuk mengisi kebutuhan lokal dan Timur Tengah.

"Kami tertarik untuk berinvestasi peternakan sapi di Sumbar karena informasinya di sini masih kekurangan kebutuhan daging untuk produksi rendang. Ini sebuah potensi," kata perwakilan KADIN Lampung Ginta Wiryasenjaya saat bersilaturahmi dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi di Istana Gubernur , Sabtu (19/6/2021).

Ia mengatakan pihaknya juga mendapatkan kerjasama untuk ekspor daging sapi ke Timur Tengah. Jika investasi di Sumbar berjalan, maka sebagian akan diekspor.

"Kami berharap dukungan dari Pemprov Sumbar untuk hal ini diantaranya untuk perizinan dan lahan," kata Ginta yang merupakan salah seorang perantau Minang yang berhasil di Lampung.

Ia mengatakan berinvestasi di Sumbar sangat tepat untuk komoditas daging sapi bila orientasinya eksport ke Timur Tengah karena jarak dari sumbar ke Timur Tengah lebih dekat jika dibandingkan dengan Lampung sehingga biaya bisa lebih murah juga.

Dengan demikian harga komoditas juga bisa bersaing dengan produk dari daerah lain.

"Itu makanya kami berharap kalau ada lahannya tidak terlalu jauh dari pelabuhan," ujarnya.

Selain peternakan sapi, Ginta Wiryasenjaya yang merupakan perantau asal Malalak Kabupaten Agam juga berharap dukungan untuk membangun destinasi wisata religi di kampung halamannya.

"Kami meminta dukungan untuk memasukkan peruntukan daerah Malalak sebagai kawasan wisata religi dalam RTRW provinsi Sumbar," katanya.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menyambut keinginan dari KADIN Lampung tersebut. Ia mengatakan sejak awal pihaknya memang berupaya untuk mengajak para perantau yang sukses di luar untuk bersama membangun Sumbar, salah satunya dengan berinvestasi.

"Dalam beberapa kesempatan ke luar daerah kami selalu menyempatkan untuk bertemu perantau. Salah satu tujuannya memang membawa investasi ke daerah," katanya.

Ia menilai jika investasi itu adalah investor yang merupakan perantau Minang, maka akan lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat setempat.

"Kita akan fasilitasi diantaranya untuk perizinan akan di dibantu, dipermudah," katanya.

Selain KADIN Lampung, ikut pula dalam rombongan itu anggota KADIN Indonesia.

*BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR*

SEKOLAH SWASTA MILIKI KEUNGGULAN DARI SEKOLAH NEGERI

SEKOLAH SWASTA MILIKI KEUNGGULAN DARI SEKOLAH NEGERI

Info Positif On Sabtu, Juni 19, 2021

 

Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat menghadiri Wisuda Tahfiz SD Quran Perguruan Islam Ar Risalah di Aula Kantor Gubernur, Sabtu (19/06/2021)

INFONUSANTARA.NET - Sekolah yang dikelola oleh pihak swasta memiliki potensi besar untuk lebih unggul dari sekolah negeri karena sifatnya yang lebih fleksibel sehingga bisa menjadi pilihan utama bagi yang menginginkan pendidikan berkualitas.

"Sekolah swasta lebih fleksibel dalam kurikulum, penetapan standar guru dan finansial sehingga bisa lebih baik dari sekolah negeri yang dibatasi oleh aturan yang mengikat," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat menghadiri Wisuda Tahfiz SD Quran Perguruan Islam Ar Risalah di Aula Kantor Gubernur, Sabtu (19/06/2021)

Ia mengatakan untuk hal kurikulum sekolah swasta bisa melakukan terobosan. Misalnya dengan memasukkan pelajaran tahfiz Quran. Hal itu bisa menjadi sebuah keunggulan dari sekolah negeri sehingga orang tua yang menginginkan pendidikan berkualitas bagi anaknya akan memilih swasta.

Sekolah swasta juga bisa menetapkan standar tertentu untuk memilih guru agar siswa yang masuk ke sekolah itu benar-benar mendapatkan pendidikan yang baik.

"Bahkan ada SMP swasta di Kota Padang ini yang punya standar guru minimal harus S2, bisa pula S3. Ini menjadi salah satu penarik bagi orang tua yang inginkan kualitas," ujarnya.

Kemudian sekolah swasta juga bisa lebih leluasa mendapatkan finasial dibandingkan sekolah negeri. Finansial itu hanya tergantung orang mau membayar atau tidak. Jadi wajar saja jika ada yang mengatakan kualitas berbanding sama dengan harga atau biaya.

Sementara di sekolah negeri ada banyak aturan yang membatasi sehingga anggaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah bisa sulit didapatkan.

"Jika sekolah swasta memiliki tiga hal ini, maka yakinlah kualitasnya jauh di atas sekolah negeri. Dan yakin pula lah bahwa dengan sendirinya akan banyak yang mencari untuk bisa masuk ke sekolah seperti itu meskipun misalnya lokasinya jauh dari keramaian," ujarnya.

Menurutnya Dinas Pendidikan di kabupaten/kota hingga provinsi harus mengubah cara berfikir. Warga mampu yang menginginkan anaknya masuk sekolah berkualitas harus diarahkan ke sekolah swasta sehingga nantinya alokasi jumlah siswa 20-30 persen di swasta bisa pula tercapai.

Sementara siswa kurang mampu dan yang tidak ingin sekolah di swasta baru akan diurus oleh pemerintah di sekolah-sekolah negeri.

Ia menilai itu bisa menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kualiatas pendidikan di Sumbar.

Sementara untuk SD Quran Perguruan Islam Ar Risalah yang mewisuda tahfiz angkatan ke-6 generasi ke-4, Mahyeldi menilai telah menerapkan prinsip fleksibilitas itu. Namun ia mengingatkan agar tidak puas dengan yang sudah ada, tetapi tetap harus dicari terobosan agar bisa menjadi yang terbaik. 

Wisuda Tahfiz SD Quran Perguruan Islam Ar Risalah itu ikut dihadiri Kepala Dinas pendidikan Kota Padang yang diwakilkan Kasi Kesiswaan Mairul Chanda S.Pd.,Korwil Pendidikan Koto Tangah Tuti Sri Juita S.Pd.

Kemudian Pengawas Wilayah IV Pendidikan Koto Tangah Warisni S.Pd.,Pengawas PAI Koto Tangah Murniati S.Ag.,Pimpinan Perguruan Islam Ar Risalah H. Donis Satria LC MA, Bendahara Yayasan Islam Ar Risalah Mira Desvita SE Akt, dan Kepala HRD Yayasan Waqaf Ar Risalah Heri Eko Jaya Putra M.Pd.

*BIRO ADPIM SETDA PROV. SUMBAR*

Gubernur Mahyeldi: Pemuda Adalah Agen Perubahan Hadapi Pandemi COVID-19

Gubernur Mahyeldi: Pemuda Adalah Agen Perubahan Hadapi Pandemi COVID-19

Info Positif On Sabtu, Juni 19, 2021

 

Gubernur Mahyeldi: Pemuda Adalah Agen Perubahan Hadapi Pandemi COVID-19

INFONUSANTARA.NET  - Generasi muda adalah agen perubahan yang harus mampu membuat langkah besar untuk menjawab segala permasalahan bangsa salah satunya tekanan akibat pandemi COVID-19.

"Hingga saat ini tidak ada satupun literatur yang bisa menjadi pedoman menghadapi permasalahan komplek yang diakibatkan oleh COVID-19. Artinya solusi harus datang dari kita sendiri. Generasi muda yang berilmu harus bisa mencari solusi yang terbaik," hal ini dikatakan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi saat menghadiri Wisuda ke-8 Pasca Sarjana, Sarjana dan Diploma periode I tahun 2020/2021 Univesitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB), di Padang, Sabtu, (19/6/2021)

Mahyeldi mengatakan pandemi COVID-19 bukan hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga sosial ekonomi.

Dalam tataran pemerintahan, terjadi refocusing anggaran yang bedampak pada tidak terlaksananya program yang direncanakan.

Pertumbuhan ekonomi penurunan. Tahun 2020 pertumbuhan perekonomian Sumbar minus 1,6 persen. 

"COVID-19 ini belum ada tanda akan berakhir di Indonesia. Artinya tekanan pada anggaran negara belum tentu akan berkurang. Ini masih akan berpengaruh pada ekonomi masyarakat,"katanya.

Meski demikian ia meyakini kondisi itu juga merupakan tantangan untuk menjadi kreatif, menjadi yang menemukan solusi untuk menyikapi permasalahan.

"Presiden Joko Widodo pernah menyebutkan bahwa 2040 Indonesia akan jadi satu dari empat negara besar di dunia. Salah satu faktornya adalah bonus demografi. Karena jumlah angkatan kerja muda yang banyak," katanya.

Tetapi potensi itu ternyata diberikan cobaan oleh Allah berupa pandemi COVID-19. Jadi mari berharap bahwa ini sebenarnya sebuah kesempatan yang diberikan tuhan bagi generasi muda untuk membuktikan diri.

Lulusan UMSB menurutnya memiliki modal historis, memiliki teladan dari tokoh-tokoh mudanya pada zaman perjuangan kemerdekaan RI.

Modal berupa spirit dan mental pantang menyerah dari pada pendahulu itu harus ditularkan pada lulusan UMSB saat ini agar bisa menghadapi tantangan berat ke depan.

Rektor UMSB Dr. Riki Saputra, MA berpesan kepada wisudawan bahwa wisuda bukan sebuah akhir untuk belajar. Belajar harus terus dilanjutkan sepanjang hidup.

Untuk mengarungi masa depan bagi wisudawan ia mengatakan ada beberapa nilai yang harusnya bisa diterapkan. Nilai-nilai itu belajar pada Bushido yang merupakan serangkaian peraturan atau kode yang memuat prinsip moral samurai Jepang.

Nilai-nilai itu diantaranya keberanian, integritas, murah hati, hormat, kejujuran dan fokus, teliti serta setia.

Wisuda itu juga dihadiri Kepala LLDIKTI Wilayah X Yandri A dan Koordinator Kopertais wilayah VI Dr Erwin M.ag.

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Gubernur Dorong Tambak Udang di Sumbar Sesuai Aturan

Gubernur Dorong Tambak Udang di Sumbar Sesuai Aturan

Info Positif On Jumat, Juni 18, 2021

 G

Gubernur Dorong Tambak Udang di Sumbar Sesuai Aturan 

INFONUSANTARA.NET - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi meminta potensi tambak udang diakomodasi dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten dan kota agar perkembangannya bisa sesuai dengan aturan. 

"Tambak udang ini punya potensi besar untuk menggerakkan perekonomian daerah. Namun perkembangannya harus sesuai dengan aturan yaitu pada kawasan yang diperuntukkan berdasarkan Perda RTRW," katanya di Padang, Jumat (18/6/2021).

Bagi daerah yang usaha tambak udangnya telah berkembang namun belum terakomodasi dalam Perda RTRW harus dicarikan solusi untuk dibuatkan dasar hukum yang jelas, menjelang bisa diakomodasi dalam Perda.

"Merevisi Perda RTRW perlu waktu yang relatif lama sementara usaha tambak udang terus berjalan. Tidak boleh ada kekosongan aturan dalam hal itu, karenanya coba dicek apakah bisa dibuat Perbup atau Perwako menjelang Perda direvisi," ujarnya.

Namun bagi tambak tersebut harus diminta membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) agar tidak mencemari lingkungan. 

Mahyeldi mengatakan akan mengundang tujuh bupati/wali kota yang memiliki daerah pesisir untuk membicarakan persoalan tambak itu agar tidak ada persoalan dikemudian hari.

Bersamaan dengan itu ia meminta Dinas Kelautan dan Perikanan berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk memetakan potensi lahan yang bisa dikembangkan sebagai tambak udang, kalau perlu diundang investor yang mau berinvestasi tetapi harus sesuai aturan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Yosmeri mengatakan perkembangan tambak udang di daerah itu cukup pesat diantaranya di Padang Pariaman, Agam, Pesisir Selatan dan Padang.

Hingga 2020, jumlah tambak di Sumbar terdata 625 petak dengan luas total sekitar 135 hektare dengan total produksi dua ribu ton per tahun. Tambak itu diusahakan oleh 61 orang pengusaha, bukan tambak tradisional. 

"Jenis tambak di Sumbar adalah tambak intensif. Beda tambak itu dengan tambak tradisional adalah jumlah benur per M2. Tambak tradisional jumlah benur di bawah 100 ekor per M2 sementara tambak insentif di atas 100 benur per M2," katanya.

Tambak di Sumbar juga sudah menerapkan teknologi percepatan pertumbuhan diantaranya menggunakan kincir dan pakan yang intensif. 

Data terakhir sudah ada beberapa kabupaten/kota yang telah merevisi Perda RTRW untuk mengakomodasi tambak. Daerah itu diantaranya Pesisir Selatan, Padang, dan Padang Pariaman. Sementara Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Pasaman Barat dan Kepulauan Mentawai masih belum melakukan revisi, tetapi dalam Perda yang lama itu ada peruntukan untuk perikanan.

Saat ini potensi lahan yang bisa dimanfaatkan sekitar 7.700 hektare tetapi bisa bertambah seiring ketertarikan investasi bidang tambak yang terus meningkat dan adanya upaya mengubah peruntukan kebun sawit menjadi tambak.

Belajar dari tambak udang di Lampung, ada potensi pendapatan bagi pemerintah daerah dari restribusi tambak tersebut. Di Lampung restribusi yang ditetapkan dengan Perda berkisar antara Rp3 juta per hektare per tahun.

Yosmeri mengakui persoalan lain yang dihadapi pada tembak udang di Sumbar adalah lokasi yang berada di sempadan pantai. Namun ada pula persoalan karena Perda tentang penetapan sempadan itu masih belum ada. Padahal berdasarkan Perpres 51 tahun 2016, sempadan pantai ditetapkan dengan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

Ia mengusulkan untuk sementara pemerintah mengambil sikap untuk melakukan moratorium tambak baru yang melanggar aturan.

Kemudian mendorong pengusaha tambak untuk mengurus izin dengan syarat harus ada IPAL.

Ke depan, pembuatan tambak harus sesuai dengan kajian daya dukung dan daya tampung di satu wilayah yang diakomodasi melalui Perda RTRW.

*BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR*

Kementerian Investasi Dukung Pengembangan Industri Pertanian Sumbar

Kementerian Investasi Dukung Pengembangan Industri Pertanian Sumbar

Info Positif On Jumat, Juni 18, 2021

INFONUSANTARA.NET - Menteri Investasi/​Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia menanggapi langsung permintaan Gubernur Sumbar Mahyeldi yang meminta dukungan terhadap pengembangan industri produk pertanian di daerah itu.

"Pada RPJMD 2021-2026 Sumbar akan fokus pada bidang pertanian secara luas, pariwisata dan pendidikan. Kami berharap dukungan terutama untuk pengembangan industri produk pertanian," kata Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dalam Rapat Koordinasi tentang Peta Peluang Investasi yang siap ditawarkan pada 2021 secara virtual di ruang rapat gubernur, Jumat (18/6/2021).  

Gubernur juga mengatakan Pemprov Sumbar telah mengalokasikan anggaran 10 persen khusus untuk pertanian. Hal itu dilakukan karena 57 persen penduduk Sumbar berprofesi sebagai petani dan 24 persen PAD berasal dari sektor pertanian.

Namun hal itu masih belum cukup. Perlu dukungan yang lebih besar agar potensi yang tersedia bisa terus berkembang dan menyerap tenaga kerja di daerah.

"Potensi yang sangat mungkin untuk dikembangkan adalah industri pengolahan kelapa, industri pengolahan kopi arabika, industri pengolahan gambir dan kakao," ujar Mahyeldi.

Mahyeldi katakan, nahan baku untuk tiga komoditas ini tersedia melimpah karena didukung luas lahan yang sangat besar.

"Dukungan penyusunan Feasibility Study (studi kelayakan) untuk empat potensi ini akan mampu menggerakkan perekonomian di Sumbar," katanya.

Menanggapi hal itu, Menteri Investasi/​Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia langsung meminta deputi di kementeriannya untuk mencatat dan menindaklanjuti permintaan dari Gubernur Sumbar tersebut.

"Industri kelapa, gambir, kakao dan kopi ini langsung menampung menampung hasil pertanian dari masyarakat karena itu perlu dukungan. Siapkan Feasibility Study dan carikan investor," katanya. 

Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi dengan menggenjot investasi memang menjadi target tapi hal itu tidak akan banyak artinya jika tidak merata. Jadi investasi yang didukung tidak hanya yang besar, tetapi juga UMKM yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Investasi itu harus ada multiplier effect-nya pada UMKM dan masyarakat juga.

Mentri Investasi bahkan langsung mengangendakan untuk datang ke Sumbar pada 26 Juni 2021 untuk menggelar rapat koordinasi tentang investasi.

Sementara itu Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/ Badan koordinasi penanaman modal (BKPM) Nurul Ichwan mengatakan rapat koordinasi yang digelar adalah awal penyusunan peta peluang investasi proyek strategis yg akan ditawarkan pada 2021.

"Ini arahan Presiden pada Menteri untuk menyiapkan informasi komprehensif tentang peluang investasi di daerah untuk ditawarkan pada investor potensial.

Kemudahan ini akan memudahkan investor mengambil keputusan menanamkan investasi di Indonesia," katanya.

Outputnya berbentuk profil proyek Feasibility Study, infografis, informasi proyek berbasis partial untuk ditampilkan di web hingga bisa diakses publik.

Tahun 2021 akan disiapkan 25 peluang investasi yang tersebar pada 20 provinsi. Sektornya diantaranya pariwisata, pengembangan kawasan dan industri yang terintekrasi serta kawasan penunjangnya.

Ia mengatakan pada 2020 ada 23 proyek di 16 provinsi yang disediakan dengan anggaran sekitar Rp80 Miliar. Dengan anggaran itu total nilai investasinya bisa mencapai 102,7 Triliun. Diharapkan tahun ini akan bisa lebih besar lagi.

*BIRO ADPIM SETDA PROV. SUMBAR*

Gubernur Berharap Dukungan Komisi IX DPR RI Dalam Penanganan Covid-19 Sumbar

Gubernur Berharap Dukungan Komisi IX DPR RI Dalam Penanganan Covid-19 Sumbar

Info Positif On Jumat, Juni 18, 2021

 

INFONUSANTARA.NET - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengharapkan dukungan Komisi IX DPR RI dalam penanganan dan pengedalian COVID-19 di daerah itu sekaligus memberikan masukan dan solusi untuk meningkatkan cakupan vaksinasi.

"Kita berharap dengan kedatangan Komisi IX ini, ke depan penanganan COVID-19 di Sumbar bisa lebih baik lagi," katanya di Padang, Jumat (18/6/2021).

Ia mengatakan itu saat menyambut Kunjungan Kerja spesifik Komisi IX DPR RI dalam rangka meninjau penanganan COVID-19 di Sumbar.

Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Arry Yuswandi mengatakan hingga hari ini total 48.441 orang warga Sumbar telah dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Sebanyak 44.295 orang atau 91,44 persen diantaranya dinyatakan sembuh.

Terkait zonasi Sumbar masuk zona orange dan salah satu kabupaten yaitu Padang Pariaman masuk zona merah pada minggu sebelumnya.

Ia menerangkan kendala dalam penanganan COVID-19 di daerah itu diantaranya makin menurunnya proses tracing dan tracking disebabkan keengganan masyarakat yang terkontak erat untuk tes swab.

Kemudian tenaga tracer di puskesmas punya beban ganda karena juga bertugas sebagai vaksinator. Namun persoalan itu mulai teratasi karena dibantu Babinsa dan Bhabintamtibmas di lapangan.

Ia memaparkan terkait vaksinasi tahap I dan II, sasaran di Sumbar 882.307 orang sementara capaian secara umum diangka 23,44 persen. 

Vaksinasi lansia masih cukup rendah dari 442.033 orang sasaran baru tervaksinasi 2,36 persen atau 10.435 lansia.

Kendala vaksinasi untuk lansia adalah informasi yang tidak sampai secara menyeluruh pada lansia sehingga masih ada keengganan lansia untuk divaksin. 

"Untuk hal ini butuh pendekatan yang lebih efektif," katanya. 

Selain itu ada pula kendala kesehatan. Setelah lansia bersedia divaksin ternyata setelah diperiksa tidak memenuhi syarat rata-rata karena hipertensi.

Meski demikian ia optimis ke depan cakupan vaksinasi di Sumbar bisa terus terdongkrak salah satunya dengan upaya menggelar Gebyar Serentak Vaksinasi COVID-19 untuk Pelayan Publik, Lansia, Pra lansia serta tenaga pendidikan yang telah dilakukan pada 16 Juni 2021.

Ke depan Pemprov Sumbar juga akan meminta dukungan dari lembaga keagamaan seperti MUI untuk mensosialisasikan vaksin COVID-19.

Pimpinan rombongan Komisi IX DPR RI Ansory Siregar mengatakan kunjungan kerja spesifik itu dilakukan dalam rangka pengawasan vaksinasi, menghimpun data dan informasi yang komprehensif dan akurat tentang akses vaksin dan vaksinasi di Sumbar.

Kemudian menganalisa kebijakan yang telah dan akan ditempuh pemerintah daerah dalam vaksinasi.

"Kami juga meminta masukan apakah ada masalah dalam persiapan, pelaksanaan dan pasca vaksinasi di Sumbar," katanya.

Data yang terhimpun itu nanti akan dibawa ke pusat sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam kebijakan vaksinasi ke depan.

BIRO ADPIM SETDA PROV. SUMBAR

GUBERNUR : INOVASI BERI KEUNTUNGAN GANDA PADA DAERAH

GUBERNUR : INOVASI BERI KEUNTUNGAN GANDA PADA DAERAH

Info Positif On Jumat, Juni 18, 2021

GUBERNUR : INOVASI BERI KEUNTUNGAN GANDA PADA DAERAH

INFONUSANTARA.NET - Inovasi yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan memberikan keuntungan ganda pada daerah karena itu setiap lembaga harus bisa membuat minimal empat inovasi dalam satu tahun.

"Inovasi ini tujuannya untuk bisa memberikan pelayanan optimal pada masyarakat. Pada saat yang sama dengan inovasi, daerah juga bisa mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID)," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat membuka Bimbingan Teknis Inovasi Daerah di Aula Kantor Gubernur, Jumat (18/6/2021).  

Ia mengatakan penghargan terhadap inovasi daerah itu merupakan kemurahan hati dari pemerintah pusat. Padahal inovasi itu keuntungannya bagi masyarakat di daerah sendiri, tetapi pemerintah daerah mau menggelontorkan anggaran tambahan bagi daerah jika inovasi itu dilakukan dengan baik.

Karena itu ia mendorong semua OPD untuk berpacu menjadi yang terbaik di Sumbar. Dengan demikian skor yang diperoleh OPD bisa makin merata dan meningkat.

"Informasinya untuk peringkat pertama itu skor yang dibutuhkan lebih dari 100 ribu. Itu bisa menjadi target," ujarnya.

Palagi dengan semakin banyak inovasi yang bisa dibuat oleh OPD akan semakin besar pula keuntungan dan kebaikan yang bisa didapatkan masyarakat.

Mahyeldi menyebut Sumbar pernah memiliki cerita sukses tentang inovasi pada tahun 2018 dan 2019 dengan memperoleh peringkat 4 dan peringkat 3 nasional. Namun pada 2020 terjadi penurunan menjadi peringkat enam.

"Artinya kita sebenarnya memiliki potensi untuk bisa menjadi yang terbaik. Dengan kinerja dan niat untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, kisah sukses itu bisa kembali diulang," katanya.

Gubernur meminta OPD yang memiliki skor tertinggi di Sumbar yaitu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk bisa berbagi informasi tentang upaya yang telah dilakukan hingga bisa menjadi yang terbaik.

Dan juga meminta OPD yang nilainya paling rendah untuk mempresentasikan kenapa hal itu bisa terjadi.

Perbandingan antara keduanya akan bisa menjadi masukan bagi semua OPD untuk bisa menciptakan inovasi yang bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Lebih jauh ia mengatakan inovasi itu harus dimulai dari fakta dan realita yang dihadapi yang kemudian dibandingkan dengan cita-cita, keinginan terbaik yang ingin dicapai. Jarak antara fakta dan keinginnya itulah yang harus dicarikan solusi, inovasi agar bisa bertemu pada satu titik," katanya.

Ia menilai OPD bidang kesehatan seperti Rumah Sakit yang memiliki dinamika yang tinggi dan berhadapan langsung dengan masyarakat berpotensi besar untuk membuat terobosan dan inovasi pelayanan. 

Demikian juga Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang bergelut dengan sistem informasi dan teknologi informasi.

Ia berharapap melalui bimbingan teknis yang diberikan oleh Kepala Badan Litbang Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si akan bisa memberikan pencerahan kepada OPD di Sumbar sehingga bisa menciptakan inovasi terbaik.

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Ny Nanny Hadi Tjahjanto Resmikan KBN di Sumbar

Ny Nanny Hadi Tjahjanto Resmikan KBN di Sumbar

Info Positif On Kamis, Juni 17, 2021

 

Ny Nanny Hadi Tjahjanto Resmikan KBN di Sumbar 

INFONUSANTARA.NET - Ny Nanny Hadi Tjahjanto meresmikan Kampung Bahari Nusantara (KBN) di Sungai Pisang Teluk Kabung, Kota Padang sebagai salah satu langkah untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir melalui penciptaan wira usaha baru.

"Kita bersyukur di tengah pandemi COVID-19 Dekranas bersama TNI dan pihak terkait masih membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mendorong pengembangan produk kerajinan berbasis bahan baku lokal," katanya di Padang, Kamis (17/6/2021).

Ia mengatakan industri kerajinan sangat bisa dikembangkan di Sumbar karena bahan baku lokal yang banyak tersedia. Dengan inovasi dan kreatifitas didukung kemampuan pemasaran secara digital serta kemasan yang menarik, industri tersebut akan bisa go internasional dan membanggakan Indonesia.

Meski demikian ia berpesan agar pengrajin tetap mempertahankan identitas tradisional sehingga ciri khas yang unik bisa tetap terjaga. Ia optimis dengan demikian produk kerajinan asal Sumbar bisa bersaing di pasar global.

Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) II Padang yang baru Laksamana Pertama (Laksma) TNI Hargianto mengatakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut merupakan salah satu tugas AL melalui pembinaan potensi maritim untuk mewujudkan kemanunggalan TNI dan rakyat melalui kegiatan yang bersinergi lintas sektoral.

"KBN adalah salah satu komitmen AL untuk membantu pemerintah di wilayah pesisir guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor bahari,' katanya.

Ia merinci pembangunan KBN melibatkan 565 orang personel masing-masing TNI AD 45 orang, TNI AL sebanyak 120 orang, TNI AU 10 orang, Polri 10 orang dan mahasiswa 380 orang.

Ada delapan program unggulan yang dilaksanakan diantaranya pembangunan gapura tanda KBN, pelatihan selam, penanaman mangrove, budi daya ikan kerapu, UMKM ibu nelayan, rumah pintar dan melaksanakan bakti kesehatan serta menghijaukan pantai.

Ada 2290 pohon yang ditanam diantaranya pohon sirsak, jambu, jengkol, petai, duren cemara laut dan manggis yang bermafaat bagi masyarakat untuk ketahanan pangan.

Sementara itu Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy mengapresiasi sinergitas program kegiatan antara Dekranas Pusat dengan Dekranasda Sumbar bersama Lantamal II untuk membuat UMKM semakin berkembang dengan KBN.

Ia mengatakan tidak bisa dipungkiri bahwa UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian. Maka tak heran jika sektor UMKM terganggu,  maka ekonomi Nasional juga ikut terganggu. 

Apalagi selama pandemi COVID-19 sektor UMKM paling terdampak. Banyak dari pengusaha UMKM  harus gulung tikar karena permintaan jatuh.  

Kendati begitu, beberapa pelaku UMKM sudah mulai bangkit lantaran mendapatkan bantuan/stimulus dari Pemerintah dalam skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),  seperti relaksasi KUR, subsidi bunga, modal kerja, serta Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk  usaha mikro dalam bentuk hibah dan lain-lain. 

Ia mendorong UMKM agar lebih inovativ dan kreatif dalam memanfaat potensi yang dimiliki di sekitar lingkungannya, termasuk di Kampung Bahari Nusantara, Sungai Pisang, Kota Padang.  

Kekuatan UMKM  tidak terlepas dari perputaran transaksi yang cepat, menggunakan produksi domestik dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan primer masyarakat. 

"Dilaksanakannya kegiatan Pelatihan Wirausaha Baru Pemula bagi Masyarakat Nelayan di Sungai Pisang ini sangat tepat sekali karena salah satu misi kami sebagai kepala daerah adalah melahirkan wirausaha baru sebanyak 100.000 orang," katanya. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan menurutnya UMKM harus bisa menciptakan produk yang unik, melakukan online marketing, membuat promo menarik, dan konsisten.

BIRO ADPIM SETDA SUMBAR

WAGUB : PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI MASIH BANYAK TANTANGAN

WAGUB : PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI MASIH BANYAK TANTANGAN

Info Positif On Kamis, Juni 17, 2021

 

WAGUB : PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI MASIH BANYAK TANTANGAN

INFONUSANTARA.NET - Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy menilai upaya untuk menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih menghadapi banyak tantangan sehingga belum dapat diwujudkan dengan optimal.

"Secara akumulasi sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, di Sumbar setidaknya terdapat 42.219 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ditangani. Sedangkan menurut data yang terekam terakhir jumlah RTLH yang tersisa pada tahun 2020 adalah sebanyak 136.182 unit," katanya dalam Rapat Koordinasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman di Padang, Kamis (17/6/2021).

Artinya, kata Audy, masih terdapat kurang lebih tiga kali lipat jumlah rumah yang harus dibenahi bila dibandingkan dengan yang telah tertangani sampai saat ini.

Ia menambahkan permukiman kumuh menjadi salah satu faktor yang menyebabkan belum terpenuhinya RTLH bagi masyarakat. Meski jumlah masyarakat miskin terus berkurang tetapi jumlah pemukiman kumuh ternyata bertambah.

"Hal itu disebabkan oleh masih banyaknya perumahan yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah serta rendahnya kualitas hunian bagi mereka," ungkapnya.

Audy juga katakan, di Sumbar, kawasan kumuh kewenangan provinsi (10 – 15 ha) berjumlah 1.021 ha yang berada di 79 kawasan. Sesuai RPJMD 2021 – 2026 Pemprov Sumbar mempunyai arah kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman  dengan melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan strategi penyusunan dokumen rencana aksi penataan  kawasan permukiman kumuh.

"Tantangan lain dalam mewujudkan pemenuhan hunian bagi seluruh masyarakat adalah dalam hal pembiayaan perumahan. Salah satu upaya pemerintah untuk menangani persoalan itu adalah dengan menjalin kerjasama dengan bank umum dan bank pembangunan daerah," katanya.

Wagub Sumbar juga katakan, sementara itu dari sisi kelembagaan, dukungan untuk bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam bentuk kebijakan dan dokumen perencanaan juga belum memadai. 

Padahal, produk perencanaan seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP), maupun rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan (RP2KPKP) sangat penting dalam upaya pengembangannya.

"Mudah-mudahan momen ini bisa menjadi ajang sharing informasi dan menambah khazanah wawasan kita demi terciptanya penyelenggaraan perumahan yang berkualitas dan pro aktif," tutupnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Sumbar, Era Sukma mengatakan Rakor yang digelar merupakan yang pertama tahun 2021 dengan mengundang pihak-pihak yang terkait erat dengan perumahan rakyat.

Rakor itu digelar selama tiga hari 16-18 Juni. Selain untuk membahas persoalan dan tantangan yang dihadapi, rakor juga diharapkan meningkatkan sinergisitas antara Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat untuk menanggulangi tantangan tersebut.

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Tim Pembebasan Lahan Tol Padang - Pekanbaru Datangi Semua Pemilik Lahan

Tim Pembebasan Lahan Tol Padang - Pekanbaru Datangi Semua Pemilik Lahan

Info Positif On Kamis, Juni 17, 2021

 

INFONUSANTARA.NET -Tim percepatan pembebasan lahan Tol Padang-Pekanbaru akan secara aktif untuk mencari, mendatangi dan mengunjungi semua pemilik lahan yang telah terdata guna mempercepat proses pembebasan.

"Karena data pemilik lahan termasuk yang tanah ulayat sudah ada, kita akan kunjungi satu persatu. Individu per individu supaya proses pembebasannya bisa cepat," kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy di Padang, Kamis (17/6/2021).

Audy juga mengatakan pemilik tanah ulayat itu sebagian sudah meninggal dan ahli warisnya cukup banyak dan tinggalnya tersebar tidak hanya di Sumbar. Tapi karena memang dibutuhkan tanda tangannya, tim akan mengunjungi semua.  

"Dalam tim kita sekarang tergabung banyak pihak yang memiliki pengalaman dalam hal pembebasan lahan juga diback up dari penegak hukum karena itu proses bisa dipercepat," katanya.

Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto tegas meminta agar rapat di ruangan mulai dikurangi dan ke depan koordinasi sudah harus di lapangan.

"Artinya kita memang harus percepat karena pembangunan tol di Sumatera ini sudah ratusan kilometer, hanya di Sumbar saja yang baru 4,2 kilometer," ujarnya.   

Ia mengatakan tim juga akan melibatkan lembaga adat seperti LKAAM untuk menjalin komunikasi yang lebih baik dengan pemilik tanah ulayat agar tidak ada lagi kendala.

"Kondisi saat ini berdasarkan data di lapangan, 14,3 kilometer sudah selesai dibebaskan dan dibayarkan, 7,6 kilometer sudah tinggal pembayaran, 8,4 kilometer sedang pengumpulan dokumen, 5,6 kilometer masih proses appraisal dan 0,5 masuk Tarok City yang sedang divalidasi," katabya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Anwarudin Sulistiyono mengatakan pihaknya siap memberikan pendampingan untuk mempercepat proses.

Kita juga punya unit jaksa pengacara negara yang bisa memberikan pendampingan untuk proyek strategis nasional ini," katanya.

Menurutnya tanah ulayat adalah bentuk kearifan lokal Sumbar karena itu proses sosialisasi pada masyarakat tidak bisa dilakukan dengan bahasa teknis, tetapi bahasa yang komunikatif dengan bahasa adat. Prosesnyapun harus transparan.

Kepala Kantor BPN Sumbar Saiful mengatakan pihaknya dalam proses pembebasan berpedoman pada UU 22 tahun 2012. 

Tahapan pertama adalah identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan pengukuran, pemetaan dan pendataan terhadap bidang tanah yang terdampak trase jalan tol.

Hasilnya ada 1486 bidang yang harus dibebaskan dan 212 fasilitas sosial atau umum yang tidak akan diberikan ganti kerugian.

"Tahap II sudah lakukan pengumunan terhadap peta bidang tanah dan daftar nominatif hasil pendataan subjek dan objek hak tersebut, sudah diumumkan 1471 bidang. Progress 99 persen. Artinya ada 1 persen (15 bidang) di Tarok City," ujar Syaiful.

Sekarang pihaknya fokus pada bidang tanah (16 persen) untuk dicarikan dokumennya agar segera bisa divalidasi.

Selain itu 332 bidang (22 persen) yang belum dimusyawarahkan juga jadi sasaran dokumen yang dimintakan untuk percepatan pembebasan.

*BIRO ADPIM SETDA PROV. SUMBAR*

Gubernur Sumbar Resmikan Ruang Layanan Konsultasi Hukum di DPMPTSP

Gubernur Sumbar Resmikan Ruang Layanan Konsultasi Hukum di DPMPTSP

Info Positif On Kamis, Juni 17, 2021

Gubernur Sumbar Resmikan Ruang Layanan Konsultasi Hukum di DPMPTSP

INFONUSANTARA.NET - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi meresmikan ruang layanan konsultasi pelayanan hukum gratis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memberikan konsultasi bagi masyarakat dan ASN.

"Ruang layanan hukum ini akan memberikan kepastian hukum dan memudahkan serta mempercepat kerja jajaran pemerintah. Kalau ada yang ragu tentang persoalan hukum bisa segera konsultasi di sini sehingga pekerjaan tidak terhambat," katanya di Padang, Kamis (17/6/2021).

Ia mengharapkan layanan gratis yang diberikan setiap hari Kamis itu akan membantu pula bagi pengusaha yang ingin mengurus perizinan terkait investasi di Sumbar.

"Bagi investor, kepastian hukum itu sangat penting. Dengan adanya layanan hukum di satu tempat dengan kantor yang mengurus perizinan diharapkan prosesnya akan makin cepat dan sesuai aturan," katanya.

Mahyeldi menegaskan program dan kegiatan pemerintah yang sesuai aturan hukum menjadi dasar terbentuknya Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

"Ini yang kita harapkan ke depan," katanya.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Anwarudin Sulistiyono mengatakan ruang konsultasi hukum di DPMPTSP itu merupakan sebuah upaya untuk mendekatkan pelayanan pengabdian Kejaksaan kepada masyarakat Sumbar.

"Ini tidak semata membangun zona integritas menuju wiayah birokrasi bersih dan melayani tetapi juga merupakan tugas Kejaksaan sesuai UU Kejaksaan bahwa Kejaksaan juga bertugas mengamankan pembangunan. Kami berusaha berkiprah maksimal terutama sebagai jaksa pengacara negara," katanya.

Ia mengatakan ruang layanan konsultasi hukum tersebut sebelumnya juga sudah dibentuk di Polda Sumbar. Namun Itu dikhususkan untuk melayani penyidik hingga pelayanan perkara di Sumbar tidak bertele-tele.

Kejaksaan juga membuat Gerai Pelayanan Hukum di mal untuk menampung keluh kesah masyarakat yang mungkin ada persoalan hukum. 

"Kita berikan konsultasi dan solusi bagi mereka," ujarnya.

Ia menilai ruang konsultasi hukum di DPMPTSP sangat tepat karena di masa pandemi Kejaksaan Agung menugaskan jajaran Kejaksaan di daerah membantu mendukung pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas dalam mengatasi pandemi sekaligus juga pemulihan ekonomi. Jadi ini sangat strategis sekali di sini," katanya.

Menurutnya dalam masa pandemiAPBN dan APBD menjadi motor penggerak perekonomian. Percepatan serapan anggaran harus dilakukan, tidak boleh terkendala keragu-raguan masalah hukum.

"Jadi kalau ada ASN di lingkungan Pemprov Sumbar yang jadi PPK, ada keraguan hukum dalam langkah tugas membelanjakan dana APBN dan APBD silahkan berkoordinasi dengan jaksa yang ditugaskan di sini," ujarnya.

BIRO ADPIM SETDA PROV. SUMBAR