PARIPURNA TUTUP MASA SIDANG III TH 2018 BUKA MASA SIDANG I TH 2019

PARIPURNA TUTUP MASA SIDANG III TH 2018 BUKA MASA SIDANG I TH 2019

Info Positif On Wednesday, January 02, 2019

Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti Serahkan Laporan Komisi dan Hasil Reses Masa Sidang III Tahun 2018 Pada Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah 

DPRD Padang Tetapkan 23 Ranperda Akan Dibahas di 2019 

Dewan Perwakilan Rakyat Dewan (DPRD) Kota Padang laksanakan  agenda rutin akhir tahun Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang III (September-Desember) tahun 2018 sekaligus Pembukaan Masa Sidang I (Januari-April) tahun 2019,di Gedung DPRD Kota Padang Jalan Sawahan nomor 50 Padang, Senin 31 Desember 2018. 

Rapat Paripurna yang dimulai pukul 10.00 WIB tersebut dipimpin langsung  Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti didampingi Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra, Muhidi, Asrizal,  Sekretaris DPRD Padang, Syahrul,  dihadiri Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah, Sekda Asnel, unsur Forkopimda beserta para pimpinan OPD di lingkup Pemko Padang. 

Suasana Paripurna Penutupan Masa Sidang III Tahun 2018 Pembukaan Masa Sidang I Tahun 2019 

Dalam paripurna itu dilakukan penyerahan hasil kunjungan kerja dari perwakilan Komisi I,II,III, IV dan hasil reses masa sidang III kepada Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti selanjutnya diserahkan pada Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah. 

Pada masa sidang I tahun 2019 Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kota Padang menetapkan 23 Ranperda yang akan dibahas, diantaranya 7 Ranperda Inisiatif DPRD dan 16 Ranperda dari Pemko Padang. 

Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti mengatakan, pada tahun 2018 tidak satupun Ranperda Inisiatif yang diparipurnakan. Hal tersebut disebabkan banyaknya Ranperda usulan Pemko Padang yang lebih memiliki urgensi untuk diprioritaskan. Sehingga Ranperda Inisiatif yang seharusnya di bahas dan diparipurnakan tahun ini diundur di paripurnakan pada masa sidang I 2019.

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah 

Di masa sidang I tahun 2019, Elly menyebut akan ada 4 Ranperda inisiatif yang akan dibahas diparipurnakan. Kemudian, di masa sidang selanjutnya, ada sebanyak 3 Ranperda inisiatif yang dibahas dan diparipurnakan. Yang jelas, masa sidang pertama, masing-masing komisi bertanggungjawab membahas dan memparipurnakan 1 Ranperda inisiatif. 

"Jika dibandingkan tahun 2017, Elly menyebutkan ada 4 Ranperda inisiatif yang dibahas. Bahkan ada beberapa diantaranya yang telah di Paripurnakan. Salahsatunya, Perda Ketahanan dan Keamanan Pangan, " jelasnya. 

Suasana Paripurna Penutupan Masa Sidang III Tahun 2018 Pembukaan Masa Sidang I Tahun 2019 di Gedung Bundar DPRD Kota Padang 

"Untuk Ranperda yang masih  terbengkalai pembahasannya akibat kesibukan wakil rakyat pada tahun politik ini sebagai persiapan pemilu 2019, diharapkannya, pekerjaan rumah tersebut bisa diselesaikan dengan baik tepat waktu lewat percepatan kinerja sisa masa jabatan wakil rakyat Kota Padang," harapannya. 

Selain itu Elly Thrisyanti juga menyampaikan melalui laporan yang disampaikan diharap bisa menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk diakomodir dalam program pembangunan. Dalam setiap kunjungan pada masa reses anggota DPRD ke daerah pemilihan, cukup banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan dan tentunya diharapkan dapat dimasukkan ke dalam program pembangunan.

Sekretaris DPRD Padang Syahrul 

Sekretaris DPRD Kota Padang, Syahrul dalam kesempatan itu menyampaikan setiap buka tutup masa sidang selalu dilaporkan tupoksi kegiatan fraksi, komisi, alat kelengkapan dewan dan sekretariat dalam sebuah format laporan kegiatan dan produk DPRD Kota Padang pada Masa Sidang III Tahun 2018.

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada DPRD Kota Padang. Menurutnya, DPRD Kota Padang telah melakukan kewajiban konstitusionalnya meliputi tiga tugas utama yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPRD bersama pemerintah daerah bersinergi dalam penyusunan dan melahirkan produk hukum daerah yang mampu menjawab persoalan yang dihadapi oleh daerah. 

Sekda Asnel Bersama Forkompinda Ikuti Paripurna Penutupan Masa Sidang III Tahun 2018 Pembukaan Masa Sidang I Tahun 2019 

Sampai saat ini telah dtetapkan 10 Peraturan Daerah (Perda) untuk menjalankan roda pemerintahan daerah di samping Perda rutin. Namun masih ada beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang belum ditetapkan. "Hal ini disebabkan oleh evaluasi baik gubernur atau Kemendagri yang belum kita terima. Kita tentu berharap, dalam waktu yang tidak begitu lama Perda tersebut sudah bisa ditetapkan, " ujarnya. 

Pada 13 November 2018 lalu DPRD Kota Padang telah menetapkan program pembentukan Perda tahun 2019. Dimana terdapat kesepakatan menetapkan 23 Ranperda yang berasal dari inisiatif DPRD sebanyak 7 Ranperda dan 16 Ranperda dari Pemko Padang. Atas nama Pemko Padang, kita tentu berharap apa yang telah kita sepakati bersama dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.

Selain itu kata Mahyeldi, ia pun menyadari bahwa tahun 2019 merupakan tahun politik, dimana pada 17 April 2019 mendatang dilaksanakan pemilihan umum legislatif dan presiden. Mau tidak mau akan menguras pikiran, tenaga dan perhatian bersama. Namun tugas dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap diutamakan dan harus tetap berjalan dengan baik. 

"Sekali lagi kami berharap, pada Masa Sidang I ini, DPRD Kota Padang akan dapat melahirkan produk-produk hukum daerah yang berkualitas, yaitu tentunya yang dapat diterima oleh masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah," ungkap Walikota. (*)

Pelantikan PAW Lima Anggota DPRD Padang Sisa Masa Bakti 2014-2019

Pelantikan PAW Lima Anggota DPRD Padang Sisa Masa Bakti 2014-2019

Info Positif On Wednesday, November 14, 2018

Pelantikan PAW Anggota DPRD Padang oleh Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti, Selasa (13/11)

INFO PADANG - Lima anggota dewan Pengganti Antar Waktu (PAW) DPRD Kota Padang sisa masa bakti 2014 - 2019 resmi di lantik dan di ambil sumpahnya oleh Ketua DPRD Padang, Elly Thrisyanti di Gedung DPRD Jalan Sawahan No.50,  Kecamatan Padang Timur pada, Selasa (13/11).

Lima anggota dewan PAW yang di lantik ini disebabkan karena sebelumnya ada lima orang anggota dewan juga yang pindah partai mengikuti pemilihan umum (pileg) pada 2019 mendatang.

Suasana Rapat Paripurna Istimewa Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 

Kelima anggota DPRD Padang yang diganti itu adalah tiga orang anggota Fraksi Hanura Zaharman (pindah ke PKS), Osman Ayub (pindah ke NasDem) dan Yendril (pindah ke PKB mencaleg ke DPRD Provinsi), satu orang anggota Fraksi PPP Nila Kartika (pindah ke Demokrat) dan satu orang anggota Fraksi Golkar Helmi Moesim (pindah ke Partai Berkarya).

Sementara pengantinya di Fraksi Hanura adalah Tommy menggantikan Zaharman di daerah pemilihan Padang 2 (Kuranji Pauh), Suhaidi menggantikan Osman Ayub di Dapil Padang 5 (Padang Barat, Padang Utara, Nanggalo), Febrinal menggantikan Yendril di Dapil Padang 3 (Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan dan Bungus Teluk Kabung). Sementara untuk Fraksi Golkar Boy Bahrizon Bahar menggantikan Helmi Moesim di Dapil Padang 4 (Padang Timur, Padang Selatan). Dan untuk Fraksi PPP Engky Alexander menggantikan Nila Kartika di Dapil Dapil Padang 3 (Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan dan Bungus Teluk Kabung).

Lima Anggota DPRD Padang PAW Sisa Masa Bakti 2014-2019 yang Dilantik

Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti mengatakan kelima anggota DPRD baru tersebut telah diambil sumpah dan siap bekerja sesuai tugas-tugas kedewanan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.       

" Kelimanya telah sah menjadi anggota DPRD Padang dan menduduki posisi yang telah ditetapkan. Kami juga berterima kasih kepada anggota DPRD terdahulu yang telah berjuang bersama untuk kepentingan masyarakat, ” kata dia.       

Penandatanganan Nota Sumpah Jabatan 

Dia menambahkan dengan lengkapnya struktur kedewanan maka pihaknya akan mengejar target ke depan seperti pembahasan Perda APBD 2019, Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan lainnya.       Dirinya juga merincikan anggota DPRD dari fraksi Golkarn Boy Bahrizon Bahar dan Febrinal dari Partai Hanura  ditempatkan di komisi III bidang pembangunan. Sementara Suhaidi dari Partai Hanura dan Engky Alexander dari PPP akan ditempatkan di Komisi I bidang pemerintahan.      

Sedangkan untuk anggota DPRD Padang dari Partai Hanura Tommy ditempatkan di Komisi IV bidang kesejahteraan masyarakat.      

" Kami berharap mereka semua dapat mengakomodir kepentingan masyarakat yang mereka wakili di lembaga ini, " kata politisi Gerindra tersebut.

Pembacaan Sumpah Jabatan oleh Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti 

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kota (Sekko) Padang Asnel mengatakan pihaknya berharap dengan pelantikan kelima anggota DPRD ini dapat meningkatkan kinerja DPRD Padang terutama dalam program pembangunan daerah.     

" Masyarakat menaruh harapan besar terhadap wakilnya di gedung ini dan dengan kinerja yang baik harapan mereka akan dapat terwujud, ” kata Asnel yang mewakili walikota.   

Sekretaris Daerah Kota Padang, Asnel Menyampaikan Sambutan Mewakili Walikota Padang .

Febrinal salah seorang anggota dewan PAW fraksi Hanura menyampaikan ia merasa senang atas pelantikan yang di gelar sekarang. Namun demikian ia menyampaikan tugas dan tanggung jawab yang akan dijalankan lebih berat lagi yakni memperjuangkan aspirasi warga semua dan mengawal program pemerintahan yang ada.

Untuk langkah yang akan dilakukan ke depan tentu menyesuaikan diri dengan rekan-rekan dewan yang ada hingga ikut dalam berbagai kegiatan yang telah di susun oleh pimpinan dewan.

" Target yang akan di raih tentu Hanura lebih baik lagi ke depan dan pada pemilu 2019 menduduki kursi menjadi pimpinan DPRD," ucapnya saat ditemui koran ini.

Lalu, Tomi anggota dewan PAW Fraksi Hanura menyampaikan ia siap mengayomi masyarakat yang ada di daerah pemilihannya nanti dan memperjuangkan kebutuhan yang di perlukan warga melalui dana pokok-pokok pikiran (pokir) di DPRD Padang. Ini demi perubahan daerahnya serta menghidupkan perekonomian warga semua.

Sementara, Sesepuh partai Hanura, Raflis Agus meminta kepada para anggota dewan PAW yang baru di lantik terutama Fraksi Hanura yang jumlahnya 3 orang, untuk tetap berada bersama rakyat dan berbuat bagi rakyat. 

" Jangan rakyat dibiarkan melarat dan lemah. Mari sejahterakan rakyat dan perhatikan mereka. Agar perubahan terwujud dan perekonomian meningkat," sebutnya didampingi Ketua DPC Hanura Padang, Elvi Amri.(*)

Komisi II DPRD Kota Padang Kunjungi PT Semen Padang Padang

Komisi II DPRD Kota Padang Kunjungi PT Semen Padang Padang

Info Positif On Saturday, October 20, 2018

Foto Bersama Komisi II DPRD Kota Padang dengan Direktur Utama PT Semen Padang beserta Staf. 

Untuk merajut kembali silaturahmi, Komisi II DPRD Padang mengunjungi PT Semen Padang. Rombongan dipimpin Koordinator Komisi II Wahyu Iramana Putra disambut Dirut PTSP Yosviandri dan sejumlah direksi dan staf, Jum'at (19/10).

Dalam paparannya, Direktur Utama Yosviandri, mengatakan di tengah persaingan yang tajam industri persemenan nasional, perseroan saat ini sedang giat memperdalam dan memperluas pasar di Sumatera. 

Dirut PT Semen Padang Yosviandri 

“Dalam holding Semen Indonesia Group, PT Semen Padang mendapat penugasan untuk fokus menggarap pasar Sumatera. Di Sumatera PT Semen Padang masih menjadi market leader dengan market share di atas 42- 44 persen,” katanya. 

Yosviandri  mengakui, sebagai dampak persaingan dalam lima tahun terakhir kinerja PT Semen Padang mengalami penurunan. “Saat ini PT Semen Padang juga menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya over supply dimana rata–rata produksi semen hanya diserap sebesar 66 persen.Sekarang industri semen Cina tengah gencar masuk dan melakukan penetrasi ke pasar Indonesia. Termasuk ke wilayah Sumatera,” ujarnya.

Koordinator Komisi II DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra bersama Direktur Utama PT Semen Padang Yosviandri 

Menurut mantan Direktur Pemasaran PT Semen Indonesia, PT Semen Padang harus terus berupaya untuk menghadapi tantangan tersebut dengan meningkatkan daya saing.“Di balik tantangan itu perseroan  juga memiliki peluang yang harus dimanfaatkan dengan baik,” katanya. 

Salah satu peluang tersebut adalah pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru sepanjang 140 km yang akan digarap PT Hutama Karya dan peluang program dana desa di Sumatera Barat yang nilainya mencapai Rp 40 miliar yang digunakan untuk pembangunan fisik yang pasti membutuhkan semen.

Koordinator Komisi II DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra Dalam Sambutannya. 

“Manajemen PT Semen Padang berharap dapat melewati tantangan dan mampu menangkap peluang – peluang tersebut sehingga kembali bisa survive di tengah sengitnya persaingan,” kata Yosviandri.

PT Semen Padang adalah perusahaan semen pertama di Indonesia dan Asia Tenggara berdiri sejak 18 Maret 1910 di Kota Padang. BUMN ini pada 2017 memproduksi semen sebanyak 7,4 juta ton dan mencatatkan laba bersih sebesar Rp 498,76 miliar lebih. Laba 2017 ini turun dari laba tahun 2016, sebesar Rp 723 miliar.

Suasana Pertemuan Komisi II DPRD Kota di PT Semen Padang 

Sementara Wahyu mengatakan, kedatangan ke PTSP dalam rangka merajut kembali silaturahmi yang beberapa waktu sempat terganggu karena berbagai sebab.

"Terakhir pada pembahasan APBD 2019 dimana pihak Semen Padang tidak bisa menghadiri pembahasan APBD di Bukittinggi beberapa waktu lalu," katanya

Kabag Humas DPRD Kota Padang Ermanto bersama sekretariat DPRD Kota Mendampingi Komisi II ke PT Semen Padang 

Namun begitu, kedepan kita harap hubungan harmonis yang sudah terjalin dengan baik. "Yang paling penting itu jalinan komunikasi bisa berlangsung baik sehingga Semen Padang terus berkontribusi bagi pembangunan Kota Padang," katanya.(*)

Partipurna APBD Perubahan Kota Padang TA 2018, Pemko Menargetkan Pendapatan Daerah Naik Rp2,4 Miliar

Partipurna APBD Perubahan Kota Padang TA 2018, Pemko Menargetkan Pendapatan Daerah Naik Rp2,4 Miliar

Info Positif On Tuesday, September 11, 2018

INFO, DPRD Kota Padang mengesahkan Perubahan APBD Kota Padang tahun anggaran 2018 dalam rapat paripurna yang digelar Senin (10/9) dipimpin Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti.

Dalam Perubahan APBD 2018 itu, Pemko Padang, menargetkan pendapatan daerah naik sebesar Rp2,4 miliar dalam APBD perubahan 2018, APBD induk 2018 sebesar Rp2,32 triliun, menjadi Rp2,35 triliun.

Walikota Padang Mahyeldi saat rapat paripurna pengesahan mengatakan pihaknya optimis dapat mencapai target tersebut. Namun itu tentu harus melalui dukungan semua pihak termasuk DPRD.

“Target peningkatan pendapatan daerah ini diprediksi berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) yakni hasil retribusi daerah sebesar Rp72,3 miliar. Jumlah tersebut lebih besar Rp2,4 miliar dari target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD 2018 yakni Rp69,9 miliar,” katanya. 

Dalam APBD perubahan 2018 pihaknya menargetkan pendapatan asli daerah sebesar Rp603,7 miliar dari Rp601,2 miliar di APBD induk 2018.

Kemudian untuk belanja daerah dalam APBD perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp6,2 miliar sehingga menjadi Rp2,48 triliun, sementara pada APBD induk 2018 belanja daerah senilai Rp2,47 triliun.Sumber kenaikan itu berasal dari belanja langsung sebesar Rp6,2 miliar. Setelah itu ada sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan sebesar Rp3,7 miliar.

Mahyeldi mengatakan pihaknya memang berupaya terus menaikkan belanja langsung karena sektor ini akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Bahkan sejak 2016 pihaknya secara khusus mengalokasikan anggaran belanja langsung ini lebih besar dari belanja tidak langsung yakni di atas 50 persen.

"Dalam beberapa waktu ke depan kami menargetkan belanja langsung ini dapat mencapai 60 persen dari total belanja daerah," kata dia.

Dalam kesempatan itu, atas nama Pemerintah Kota Padang Mahyeldi pun menyampaikan terima kasih kepada DPRD Padang yang telah bekerja keras bersama eksekutif dalam menetapkan Perubahan APBD TA 2018 sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Menurutnya, penghargaan yang setinggi-tingginya patut diberikan kepada pimpinan dan para Anggota DPRD Kota Padang melalui penyampaian 9 fraksi yang telah memberikan persetujuan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2018.

“Semoga keharmonisan antara eksekutif dan DPRD ini senantiasa terpelihara dengan baik dalam bekerjasama sehingga sasaran pembangunan dapat kita capai. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas masukan dan saran yang disampaikan baik ketika pembahasan pada Pansus-Pansus sampai pendapat akhir yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi,” ucapnya.

Sementara Ketua fraksi Perjuangan Bangsa DPRD Padang Wismar Panjaitan mengatakan dalam meningkatkan pendapatan daerah sangat diharapkan kerja keras dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pihaknya mengusulkan untuk mendorong merealisasikan target tersebut dirinya mengusulkan agar Pemkot Padang memberikan penghargaan bagi OPD yang mampu mencapai target yang diberikan tersebut.

Sementara bagi OPD yang tidak mampu mencapai target yang diberikan sebaiknya diberikan sanksi sehingga mereka berupaya mencapai target tersebut.

"Hal ini bertujuan untuk OPD bersemangat dalam meningkatkan kinerja mereka dalam mengumpulkan pendapatan daerah," pungkasnya (***)

HUT Kota Padang ke-349 Tahun Diharapkan Lebih Baik dari Tahun Sebelumnya dari Segala Aspek

HUT Kota Padang ke-349 Tahun Diharapkan Lebih Baik dari Tahun Sebelumnya dari Segala Aspek

Info Positif On Tuesday, August 07, 2018

Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti saat memimpin rapat paripurna istimewa DPRD memperingati HUT Kota Padang ke 349

HUT KOTA PADANG - Kota Padang genap berusia 349 Tahun, Selasa (7/8). Pada momentum itu digelar rapat paripurna istimewa DPRD Kota Padang dipimpin Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti dihadiri 35 orang anggota dewan.

Pada kesempatan itu hadir Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, anggota DPD RI Leonardy Harmainy, anggota DPR RI Betty Shadiq, mantan Walikota Padang Zuiyen Rais dan Fauzi Bahar serta mantan Wakil Walikota Yusman Kasim, Forkopimda Sumbar, Forkopimda Padang serta ribuan undangan lainnya.

Ketua DPRD Padang menyerahkan piagam penghargaan kepada Tokoh Pemuda Fadli Amran pada HUT Kota Padang ke 349.

Peringatan HUT tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Ba Ria Vung Tau Vietnam Mr. Lee dan Walikota Hildesheim Jerman Mr. Ingo Meyer.

Pada peringatan HUT itu, Pemko Padang memberikan penghargaan kepada 11 tokoh yang dinilai telah berjasa bagi kota Padang. Pemberian itu berdasarkan Surat Walikota Padang No. 249 tahun 2018 terhadap 11 tokoh dalam bidang seni budaya, keagamaan,pemberdayaan manusia, sosial, kemasyarakatan, lingkungan hidup, kemanusiaan, kepemudaan dan olahraga, penggerak koperasi, pendidikan dan kesehatan.

Wakil Gubernur Sumbar memberikan ucapan selamat HUT Kota Padang ke 349 kepada Ketua DPRD Elly Thrisyanti.

Ketua DPRD Elly Thrisyanti menyatakan berdasarkan SK Walikota Padang No. 188.45.22 Tahun 1986 ditetapkan Hari Jadi Kota Padang berdasarkan hasil rapat paripurna DPRD Kota Padang tanggal 31 Juli 1986 pada setiap 7 Agustus.

Penetapan itu mangacu pada sejarah penyerangan rakyat besar-besaran terhadap Belanda yang memonopoli perdagangan di Padang pada 7 Agustus 1669 menjadi sejarah penting bagi warga Padang. Bagaimana tidak, penaklukan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) tersebut dicatat sebagai hari jadi Kota Padang. Jumat (7/8), genap 349 tahun usia ibukota Provinsi Sumbar tersebut.

Tujuan peringatan ini jelas Elly Thrisyanti untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengisinya dengan kemajuan pertumbuhan yang signifikan. Sinergisitas Walikota Padang dan DPRD Kota Padang membangun kemajuan kota menjadi lebih baik lagi.

    Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit Menyampaikan Sambutan dalam Rapat Paripurna HUT Kota Padang di DPRD Padang 

Disisi lain, Ketua DPRD Padang, Elly Thrisyanti juga berharap dengan usia ke 349 Tahun Kota Padang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya dari segala aspek.

"Walaupun Kota Padang diguyur hujan namun  diharapkan usia 349 ini, Padang makin 'tacelak' lagi. Empat tahun kepemimpinan Mahyeldi Emzalmi berhasil mengelola keuangan Kota Padang dengan memperoleh penghargaan WTP secara berturut-turut," ujar kader Gerindra ini.

Kota Padang sukses menyelenggarakan pilkada badunsanak dan berkelanjutan pada pemilu legislatif serta pemilu presiden nanti dengan tingkat partisipasi lebih tinggi dibanding pilkada lalu.

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah Menyampaikan Sambutan pada Paripurna HUT Kota Padang di DPRD Padang 

Walikota Mahyeldi menyampaikan capaian pembangunan dalam beberapa tahun terakhir di Rapat Paripurna Istimewa HUT Kota Padang ke-349 di Gedung DPRD Kota Padang.

"Sejak kami Mahyeldi-Emzalmi dilantik pada 2014, hal-hal mendasar telah diwujudkan untuk membuat masyarakat sejahtera," katanya.

Walikota Padang Mahyeldi menyerahkan piagam penghargaan kepada tokoh perempuan pada HUT Kota Padang ke 349.

Ia menyebutkan mulai dari pembangunan jalan lingkungan yang hingga pada 2017 mencapai 294,92 kilometer dan tahun ini ditargetkan bertambah sepanjang 34,73 kilometer sehingga pada akhir 2018 menjadi 329,66 kilometer.

"Jalan lingkungan ini memudahkan akses kendaraan masuk ke pemukiman masyrakat sehingg berdampak pada perekonomian masyarakat," ujarnya.

Wakil Walikota Padang Emzalmi menyematkan pin emas kepada tokoh masyarakat pada HUT Kota Padang ke 349.

Selain itu pembukaan akses dari Nipah menuju Pantai Aia Manih yang membuat jumlah kunjungan wisatawan meningkat pesat bahkan mencapai 300 persen. Jalan tersebut ke depannya akan diperlebar sehingga membuat pengendara melewatinya.

Pembukaan jalur tersebut berdampak bagi masyarakat di kawasan Batang Arau dan Pantai Aia Manis yang membuka usaha kecil dan menengah di kawasan tersebut.

Mantan Walikota Padang Zuiyen Rais dan Fauzi Bahar hadir pada peringatan HUT Kota Padang ke 349.

Setelah itu pembangunan Pasar Inpres fase I hingga VII yang telah selesai membuat kawasan pasar menjadi lebih aman dan nyaman. Target menjadi pusat perdagangan tradisonal moodern semakin dekat. Ditambah program revitalisasi pasar-pasar satelit yang biasanya menjadi sumber kemacetan sekarang berubah menjadi lancar.

Kemudian pembangunan drainase primer maupun sekunder yang telah dilakukan telah mampu meminimalkan genangan air hingga 50 persen lebih saat hari hujan. Meskipun masih ada titik yang kerap digenangi air ketika hujan seperti kawasan RSUD Dr Rasidin, Aia Pacah, kawasan Kantor Wali Kota dan lainnya, pihaknya terus berupaya agar hal itu dapat dibenahi.

Anggota DPRD Padang mengikuti rapat paripurna istimewa DPRD memperingati HUT Kota Padang ke 349.

Pada bidang pendidikan, pendidikan gratis masih terus berjalan dengan sehingga program ini mendorong terciptanya pemerataan kualitas pendidikan. Saat ini pihaknya mengakui tingginya minat belajar membuat ruang kelas berkurang dan akan terus ditambah untuk mencukupi kebutuhan masyarakat terutama di kawasan timur dan selatan Kota Padang.

Kemudian hasil ujian nasional 2018 tingkat SMP, Kota Padang berhasil menjadi yang terbaik di Sumbar, sebelumnya pada 2017 hanya menduduki peringkat kelima di Sumbar. Capaian ini tentu akan terus ditingkatkan dengan mendorong percepatan pembangunan saran dan prasarana pendidikan.(*)

Paripuna Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi DPRD Padang Setujui LKPD Tahun Anggaran 2017 dan KUA-PPAS 2019

Paripuna Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi DPRD Padang Setujui LKPD Tahun Anggaran 2017 dan KUA-PPAS 2019

Info Positif On Tuesday, July 31, 2018

INFO PARLEMEN, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) laksanakan Paripurna penyampaian pandangan akhir Fraksi - Fraksi DPRD Kota Padang terhadap Laporan Hasil Pembahasan Terhadap Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017 dan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kota Padang 2019,Senin (30/7). 

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang Asrizal, Sekretaris DPRD Kota Padang Syahrul, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah. 

Juga turut menghadiri pada rapat paripurna tersebut para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan para undangan lainnya.

Dalam paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi tersebut 

seluruh fraksi di DPRD Kota Padang  menyetujui Laporan Hasil Pembahasan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Padang 2019.

Pada penyampaian pandangan akhir dari Fraksi Perjuangan Bangsa oleh Wismar Panjaitan disana ditemui dengan adanya memberikan beberapa catatan terkait Laporan Hasil Pembahasan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017.

Dari segi pendapatan dan pembiayaan, jelas Wismar, masih ada OPD yang belum memenuhi target realisasi anggaran. Ia memberikan apresiasi kepada OPD yang telah berhasil memenuhi realisasi target yang diberikan, namun kepada OPD yang belum mencapai target, ia harapkan untuk dilakukan evaluasi.

Sedangkan mengenai belanja langsung, ungkap Wismar, catatan penting dari fraksinya adalah masalah temuan BPK RI mengenai aset-aset Pemerintah Kota Padang yang masih dikuasai segelintir orang yang tidak berhak memilikinya. 

"Untuk itu, kami harapkan agar pemko sesegera mungkin dapat mengatasi persoalan ini dengan melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi dari BPK RI," pungkasnya.

Tak hanya itu, Fraksi Perjuangan Bangsa juga menyoroti SILPA pada belanja tidak langsung. Menurut Wismar, sesuai laporan Pansus III, realisasi belanja tidak langsung mencapai 91,49 persen dari anggaran Rp.1.059.948.371.645,30, dan SILPA sebanyak Rp90.184.757.517,30. 

Ia mengatakan, SILPA ini terjadi disebabkan banyaknya ASN yang memasuki masa pensiun. Selain itu, untuk anggaran insentif petugas pemungut retribusi, perlu dikaji ulang, karena banyak anggaran yang ditetapkan tidak dimanfaatkan secara efektif dan efesien.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Hanafi, S. Pd, M. Pd., mengatakan, fraksinya dapat memahami Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Padang 2019 dengan beberapa catatan.

Fraksi PAN, katanya, menyarankan kepada Walikota Padang agar lebih maksimal dalam mencapai target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), supaya terealisasi program yang telah direncanakan dan jangan terjadi lagi pendapatan tidak tercapai serta penggunaan anggaran tidak maksimal.

Fraksi PAN juga menegaskan kepada seluruh OPD agar setelah KUA dan PPAS tahun 2019 disepakati, tidak ada lagi anggaran yang dimasukan di luar KUA dan PPAS tahun 2019 yang disepakati nantinya. Karena KUA dan PPAS merupakan acuan dasar dalam membahas APBD tahun 2019 sesuai dengan Permendagri nomor 38 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2019. 

"Kami juga menyarankan kepada OPD agar KUA dan PPAS 2019 yang akan disepakati supaya lebih memprioritaskan kepada 10 program unggulan Walikota Padang dan program yang disepakati sudah betul-betul mengakomodir semua program kerja yang sudah tercantum di dalam RKPD tahun 2019, sehingga seluruh usulan dan rencana yang diajukan dari Musrenbang betul-betul terakomodir di dalam KUA dan PPAS tahun 2019 ini," ungkapnya.

Sementara dari Fraksi PKS melalui juru bicaranya, H. Hadison, S. Si, AP., mengatakan, fraksinya menyetujui ditandatanganinya Nota Kesepakatan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kota Padang terkait KUA dan PPAS tahun 2019. 

Ia mengatakan, melihat proyeksi pendapatan daerah tahun 2019 sebesar Rp2,463 triliyun, dengan proporsi terbesar dari dana perimbangan mencapai 57 persen atau 6 persen turun dari tahun 2018 dari total dana pendapatan daerah, menunjukan bahwa dari sektor pendapatan anggaran Pemerintah Kota Padang masih sangat tergantung dengan anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat.

Namun, kata Hadison lagi, pada sisi lain, proyeksi pendapatan daerah tahun 2019 sebesar Rp2,463 triliyun atau mengalami kenaikan sebesar Rp223,1 miliar. Dimana total PAD tersebut, kontribusi terbesar disumbang oleh Pajak Daerah sebesar Rp565,4 miliar. 

"Kami melihat, angka ini lebih besar dibanding tahun 2018 sebesar Rp400,9 miliar atau mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar Rp164,5 miliar," ujarnya.

Dari total PAD, kata Hadison, dalam konteks otonomi daerah, semakin meningkatnya pendapatan daerah, khususnya dari sektor penerimaan Pajak Daerah, merupakan sinyal positif. Sebab, semakin besarnya peranan Pajak Daerah menggambarkan semakin kuatnya kemandirian keuangan daerah. Namun, jangan sampai pajak yang diberlakukan memberatkan ekonomi masyarakat.

Dikatakan Hadison, belanja daerah tahun 2019 diproyeksi sebesar Rp2,467 triliyun atau mengalami peningkatan sebesar Rp79,55 miliar atau meningkat 3,33 persen dibandingkan APBD tahun 2018. 

"Jika kita lihat pada komposisi belanja langsung KUA-PPAS 2019, mengalami peningkatan sekitar Rp76,3 miliar dari APBD 2018. Tentu kita harapkan bisa menggerakkan pembangunan, khususnya pada sektor prioritas antara lain sektor peningkatan infrastruktur dan transportasi kota, sektor peningkatan penataan birokrasi untuk peningkatan pelayanan publik serta sektor peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di Kota Padang guna mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi 6,3 persen dan penurunan angka kemiskinan menjadi 4,63 persen," pungkasnya.

Dian Anggraini juru bicara dari Fraksi NasDem dalam kesempatan itu menyampaikan,  kami hanya mempertanyakan mengenai anggaran Rp2 miliar yang telah digelontorkan kepada PT Padang Sejahtera Mandiri (PSM), kemana saja uang itu dipergunakan. Kami hanya ingin kejelasan. 

"Tapi pada prinsipnya Fraksi Partai Nasdem bisa menerima Laporan Hasil Pembahasan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Padang 2019, "ungkapnya. 

Dengan setujunya semua fraksi di DPRD Kota Padang, maka pimpinan rapat paripurna, Elly Thrisyanti menyatakan DPRD Kota Padang menerima Laporan Hasil Pembahasan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017 dan menyepakati Nota Kesepakatan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kota Padang terkait KUA dan PPAS tahun 2019. (**)

Ketua DPRD Padang Monitoring Kegiatan BBGRM 2018 di Kecamatan Lubuk Begalung

Ketua DPRD Padang Monitoring Kegiatan BBGRM 2018 di Kecamatan Lubuk Begalung

Info Positif On Sunday, May 06, 2018

Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti Monitoring Kegiatan BBGRM di Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX 

Dalam rangka kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tahun 2018. Tim monitoring BBGRM yang melibatkan beberapa OPD serta  Legislatif turun langsung meninjau kelokasi kegiatan didampingi Camat setempat dengan usulan dua kelurahan tiap kecamatan.

Dalam kegiatan monitoring kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 2018 ini, Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti bersama tim monitoring langsung turun meninjau di Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX dan Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX, didampingi Camat Lubuk Begalung, Rosail Akhyari

Pelepasan Tim Monitoring BBGRM Tahun 2018 Bersama Forkompimda 

Elly Thrisyanti mengatakan diharapkan dengan adanya program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ini bisa lebih mempercepat proses pembangunan fisik di Kota Padang, terutama mengenai pembangunan drainase dan jalan lingkung. Karena sama sama kita ketahui saat ini Kota Padang masih sangat rawan banjir.

Dengan ada program BBGRM ini yang dilaksanakan setiap tahunnya, mudah-mudahan dapat meningkatkan pembangunan di setiap kelurahan. Dimana nanti kita tentu berharap akan terbuka nya akses jalan baru yang selama ini belum ada di daerah tersebut. "Seperti yang sedang dilaksanakan di RT 03 RW 20 Kampung Jambak ini,"  ujarnya.

Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti Bersama Camat Lubuk Begalung, Lurah dan Tim Monitoring di Posko BBGRM Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX 

Begitu juga kegiatan BBGRM yang sedang dilaksanakan di Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX, dimana disana sedang berjalan pengerjaan drainase dan peninggian pondasi.  Tentu pengerjaan yang dilakukan masyarakat tersebut akan membantu pemerintah dalam hal penanggulangan banjir dengan memperbaiki drainase yang ada di daerah tersebut, " pungkasnya.

Yazirman Murad Ketua LPM Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX menyampaikan, pelaksanaan BBGRM ini di mulai dari tgl 27 April lalu. Untuk pelaksanaan di lakukan pengerjaan jalan sepanjang 250 meter di RT 03 RW 20. Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan BBGRM ini sebanyak Rp31.204.200 setelah potong pajak dari Rp 35 juta.

Antusias Warga RT 03 RW 20 Kampung Jambak Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX 

Partisipasi masyarakat disini sangat antusias sekali untuk pembangunan jalan termasuk pembangunan Mushalla Nurul Janah yang sedang dibangun saat ini. Untuk pengerjaan jalanan di RT 03 RW 20 Kampung Jambak ini sudah terlaksana sekitar 45 persen, dimana untuk tanah jalan di wakaf kan oleh masyarakat kaum suku Jambak, termasuk tanah Mushalla. Direncanakan jalan ini akan tembus ke RW 03 RT 04 sekaligus RW 10 yang panjangnya sekitar 400 meter.

Lurah Pengambiran Ampalu Nan XX, Donasri mengatakan partisipasi dan swadaya masyarakat sangat mendukung sekali. Ini dibuktikan di Hibah kan nya tanah untuk pembangunan jalan dan Mushalla.

Stok Bahan di Posko BBGRM RT 03 RW 20 Kampung Jambak

Harapan kami untuk manunggal Kecamatan nanti kalau bisa juga diarahkan kesini. Dan untuk penilaian tentunya mengharapkan Kelurahan ini jadi yang terbaik. Selain itu mudah-mudahan jalan ini bisa tembus ke simpang Arai Pinang di RT 04, RW 03 yang Ketua nya Mayrico, sekaligus di RW 10.

Sementara Lurah Parak Laweh Pulau Aia Nan XX, Mur Ifwan menyampaikan, kegiatan BBGRM 2018 ini dilaksanakan di RT 02 RW 05 dengan pokok pengerjaan drainase dan peninggian pondasi yang telah hancur sepanjang 103 meter serta pengerjaan tambahan pembangunan lapangan voli.

Suasana Gotong-royong di RT 03 RW 20 Kampung Jambak Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX 

"Ketua LPM, Elfirwan mengatakan untuk pelaksanaan kegiatan BBGRM disini tidak ada kendala, partisipasi masyarakat sangat baik sekali dan juga ada swadaya dari masyarakat berupa bantuan sejumlah uang yang kita tuliskan besar besar di papan pemberitahuan agar tidak terjadi kecurigaan, " ungkapnya.

Camat Lubuk Begalung, Rosail Akhyari mengatakan, alhamdulillah dengan kunjungan tim monitoring BBGRM 2018 dalam hal oleh Ketua DPRD Padang, kita sangat berterima kasih karena dalam kunjungan ini juga diberikan berupa bantuan oleh Ketua DPRD Padang.

Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti Serahkan Sejumlah Bantuan Pada Ketua LPM Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung 

Semoga melalui kunjungan Ketua DPRD Padang buk Elly Thrisyanti bisa memotivasi masyarakat dan tokoh masyarakat agar bisa meningkatkan kualitas kerja dari manunggal tersebut. "Kemudian harapan dari kecamatan dan kelurahan, kita berharap agar poporsi untuk belanja anggaran pada BBGRM ini bisa di tambah lagi, dimana setelah berjalan sekian tahun anggarannya masih sebesar Rp.35 juta dan dipotong pajak.(***)

Komisi III DPRD Kota Padang Tinjau Amdal PT Semen Padang

Komisi III DPRD Kota Padang Tinjau Amdal PT Semen Padang

Info Positif On Tuesday, April 03, 2018

Rombongan Komisi III DPRD Padang Bersama Pihak PT Semen Padang Tinjau Ruang Controlling 

Infonusantara (PADANG) 

Rombongan Komisi III DPRD Kota Padang membidangi pembangunan dan lingkungan hidup didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang melakukan kunjungan ke PT Semen Padang dalam rangka melakukan peninjauan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perusahaan tersebut, Kamis kemarin. 

Wakil Ketua Komisi III DPRD Padang Elvi Amri mengatakan peninjauan yang dilakukan Komisi III karena adanya kecurigaan dari masyarakat khususnya di lingkungan sekitar PT Semen Padang terkait kebocoran limbah dan filter emisi.

Kepala Departemen Komunikasi dan Sarana Umum PT Semen Padang Iskandar Z. Lubis 

"Sebelumnya terdapat kecurigaan bahwa terjadi kebocoran filter, di mana filter dipakai hanya sewaktu siang hari sedangkan pada malam hari tidak dipasang," katanya

Dari kunjungan yang telah kita laksanakan dan berdasarkan tinjauan lansung dan melihat dengan jelas serta keterangan yang detail dari tim teknis PT Semen Padang, katanya didapatkan informasi bahwa tidak adanya terjadi kebocoran limbah maupun filter tersebut.

Ruang Controlling Untuk Memonitor Selama 24 Jam 

"Ia mengatakan, setelah dilihat, melalui ruang controlling didapatkan gambar secara detail bahwa pemfilteran dilakukan selama 24 jam, jika filter tidak dipakai pada malam hari maka akan termonitor secara jelas. Dengan demikian, apa yang menjadi kecurigaan dan kewaspadaan dari masyarakat khususnya di lingkungan PT Semen Padang sudah dapat terjawab," ujarnya 

Melalui kunjungan Komisi III DPRD Padang, selaku Komisi yang berkompeten yang membidangi pembangunan dan lingkungan hidup  terkait kecurigaan masyarakat terkait dampak lingkungan kami telah melakukan tugas selaku control pengawas. "Kami bisa pertanggungjawabkan bahwa tidak adanya kebocoran limbah dan filter tersebut," sebutnya. 

Pengarahan dari Pihak PT Semen Padang 

Hal itu, ujarnya jika filter tidak di pasang maka juga akan merugikan perusahaan itu sendiri dan secara analisa tidak mungkin hal itu dilakukan karena termonitor setiap menit, serta dilaporkan secara berkala ke dinas lingkungan hidup Kota Padang.

Hal senada dikatakan Ketua Komisi III DPRD Padang Emnu Azamri, bahwa  tinjauan kita ke PT Semen Padang selaku mitra di Komisi III, adalah dalam rangka menjalankan salah satu fungsi legislatif yakni fungsi pengawasan. 

Sesuai bidang pada Komisi III yakni pembangunan dan lingkungan, maka kita perlu melakukan peninjauan langsung ke PT Semen Padang terkait  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perusahaan tersebut. Hal ini juga adanya kecurigaan dari masyarakat  terkait Amdal yang bisa saja dapat berdampak luas pada kehidupan masyarakat setempat. 

Sambutan Ketua Komisi III DPRD Padang Emnu Azamri 

"DPRD melalui komisi yang bersangkutan juga mempunyai hak untuk memintai keterangan kepada pihak PT Semen Padang terkait Amdal. Kita tidak ingin adanya timbul dampak lingkungan yang dihasilkan dari aktifitas di Indarung ini berdampak pada masyarakat,"  pungkasnya. 

Sementara, Kepala Departemen Komunikasi dan Sarana Umum PT Semen Padang Iskandar Z. Lubis mengatakan Semen Padang adalah perusahaan yang mengadopsi "triple bottom line".

"Di mana perusahaan tidak hanya fokus kepada finansial perspektif saja, tetapi juga peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Jika terjadi kebocoran maka tentu akan menimbulkan kerugian karena merupakan produk perusahaan, oleh karena itu perusahaan terus berupaya meningkatkan teknologi dalam penaganan emisi," katanya. 

Foto Bersama Rombongan Komisi III DPRD Padang dengan Pihak PT Semen Padang 

"Teknologi yang kita gunakan di Indarung ini adalah teknologi "baghouse filter," Selain itu, juga melakukan pengontrolan terus-menerus sehingga angka-angka terkait emisi tersebut akan terpantau terus dan dilaporkan ke dinas lingkungan hidup, "ungkapnya. 

Sedangkan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Al Amin mengatakan, DLH mempunyai dua fungsi pengawasan secara aktif dan pasif. Secara aktif DLH langsung melakukan tinjauan ke lapangan terhadap apa yang dilaporkan dan pengawasan secara pasif dimana pihak Semen Padang melaporkan seperti penanganan emisi ini secara berkala.

"Oleh karena itu, ke depannya diharapkan setiap keberadaan pabrik dapat dirasakan oleh masyarakat dan tidak mengganggu masyarakat," ungkapnya. 

Kunjungan tersebut juga turut diikuti oleh Ketua Komisi III DPRD Padang Emnu Azamri dengan anggota lainnya Wismar Panjaitan, Mailinda Rose,  Ilham Maulana serta Sekretariat DPRD Padang. (***)