PILIHAN REDAKSI

Buron Sejak 2023, Pelaku Curanmor di Payakumbuh Ditangkap di Agam

INFO|Payakumbuh - Tim Buser Sat Reskrim Polres Payakumbuh berhasil meringkus tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor di Payakumbuh, s...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

Puan Maharani Mulai Gencar Kritik Kepemimpinan Jokowi, Apa yang Dilakukan Pemerintah Harus Jelas Indikatornya.

 

Foto: Instagram Puan Maharani.
INFONUSANTARA.NET -- Ketua DPR Puan Maharani belakangan mulai sering melontarkan kritik tajam pada Pemerintahan Jokowi. Sejumlah hal menjadi bidikannya, termasuk dipertanyakannya alasan Pemerintah memperpanjang PPKM level 4.

Terbaru Puan meminta kepada Presiden Jokowi agar ekstra hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan terkait perpanjangan PPKM level 4. Sebab menurutnya, apa yang dilakukan Pemerintah harus jelas indikatornya, agar tak membingungkan masyarakat.

Salah satunya soal aturan durasi makan 20 menit di restoran atau rumah makan. Puan meminta Pemerintah harus bisa menjelaskannya secara detail. Ini penting agar tak jadi lelucon di masyarakat.

Kritikan yang disampaikan Puan setidaknya bukan kali pertama disampaikan. Ini merupakan kritikan kesekian kali yang dilakukan Puan kepada Presiden Jokowi.

Lantas, apa alasan yang melatarbelakangi ini semua, sampai-sampai Puan mulai rajin mengkritik Presiden Jokowi?

Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, sikap yang dipertontonkan Puan sudah sepatutnya dilakukan. Sebab Puan merupakan Ketua DPR yang memang memiliki peran untuk melakukan tugas kontrol pada Pemerintahan.

Di pundah Puan, ada banyak sekali rakyat yang menaruh harapan agar suaranya disampaikan kepada Pemerintah.

“Ini bentuk fungsi komunikasi politik Puan, yang disampaikan langsung kepada masyarakat dengan bantuan teman media. Akan tetapi sikap Puan bukan berarti berubah tak percaya atas kepemimpinan Jokowi,” katanya di Apa Kabar Indonesia, sebagaimana dilansir dari hops.id, Kamis 29 Juli 2021.

Puan kritik Jokowi

Lebih jauh, Hasto berpendapat, sikap yang dipertunjukkan Puan pada Pemerintahan Jokowi memang diperlukan sebagai bagian check and balance di dalam sebuah negara. Lantaran Pemerintah juga tentu butuh dikritik.

“Ketika Mega jadi presiden, fraksi PDIP menolak 3 UU, salah satunya soal UU keuangan negara, kebijakan kenaikan harga. Ketika itu sikap fraksi didasarkan pada garis ideologi, dan hasilnya sangat indah di dalam demokrasi,” katanya.

Apa yang dilakukan Puan juga dinilai tak ada kaitannya dengan arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sang ketum, kata Hasto, hanya menginstruksikan pada kadernya untuk bergerak ke bawah bantu rakyat.

Mega, kata Hasto, sejauh ini hanya menginginkan agar partainya turut padu mengatasi pandemi covid bersama Pemerintah. Maka itu, dia menginstruksikan agar seluruh kadernya bergerak ke bawah bantu rakyat.

“Kantor-kantor partai juga diminta sebagai pusat penanganan covid, dengan mengedepankan semangat kemanusiaan, dan kerakyatan. Itu adalah instruksi yang secara konsisten diberikan.”

Artinya sikap yang dipertunjukan Puan dianggap pas oleh Hasto, berkaitan dengan fungsinya sebagai Ketua DPR. “Ini bagus, menyatukan diri dengan gerak pemerintah.”

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »