PILIHAN REDAKSI

Bandar Narkoba Antar Kota Dibekuk Polisi di Kota Payakumbuh

INFO|Payakumbuh - Tim Phantom Sat Narkoba Polres Payakumbuh meringkus satu orang tersangka yang diduga kuat melakukan tindak pidana memilik...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

KPK Dalami Aliran Dana Suap PT. Garuda Indonesia.



Infosiaco- KPK mendalami aliran suap yang diterima oleh mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar dalam pengadaan 50 badan pesawat dan mesin pesawat di PT Garuda Indonesia Tbk.

"Concern KPK adalah pihak-pihak yang menikmati aliran dana tersebut. Kami dalami lebih lanjut apakah ada pihak lain yang menerima aliran dana ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK Jakarta, Jumat (3/2/2017).

Emirsyah dalam perkara ini diduga menerima suap 1,2 juta euro dan 180 ribu dolar AS atau senilai total Rp20 miliar serta dalam bentuk barang senilai 2 juta dolar AS yang tersebar di Singapura dan Indonesia dari perusahaan manufaktur terkemuka asal Inggris, Rolls Royce dalam pembelian 50 mesin pesawat Airbus SAS pada periode 2005-2014 pada PT Garuda Indonesia Tbk.

Hari ini KPK juga memeriksa mantan Executive Project Manager PT Garuda Indonesia Agus Wahjudo. Agus membantah ikut menerima uang suap tersebut.

"Tidak, tidak. Saya tidak (terima suap)," kata Agus.

KPK seharusnya juga memeriksa Direktur Teknik PT Garuda Indonesia Tbk 2007-2012 dan Direktur Produksi PT Citilink Indonesia 2012-sekarang Hadinoto Soedigno, namun Hadinoto tidak hadir karena sakit.

"Saksi hari ini tidak bisa hadir karena sakit," ungkap Febri.

Terkait apakah suap pembelian pesawat itu juga digunakan untuk membeli pesawat PT Citilink yang merupakan anak perusahaan PT Garuda Indonesia, Febri menyatakan KPK akan mempelajarinya.

"Terkadang pengadaan ada yang proses pengadaannya keliru tapi ada juga yang relatif sudah benar. Yang kami pelajari lebih lanjut saat ini sejauh mana proses pengadaan tersebut sudah sepersetujuan direksi sejak tahap awal sampai akhir tapi mantan Dirut ESA diduga menerima suap yang bertentangan dengan kewenangan yang bersangkutan," tambah Febri.(ant/B)
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »