Articles by "kasus"

Showing posts with label kasus. Show all posts

Ketua KPK Firli Bahuri (Foto: IST).

INFONUSANTARA.NET -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menyebut Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin merupakan aktor yang mempertemukan penyidik KPK dari unsur Polri Stefanus Robin Pettuju dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

Stefanus dan Syahrial kini sudah ditetapkan tersangka kasus dugaan suap oleh KPK.

Stefanus mendapatkan uang Rp1,3 miliar agar dapat menutup kasus korupsi Syahrial yang tengah ditangani KPK.

Selain Syahrial dan Stefanus, KPK juga menetapkan seorang pengacara bernama Maskur Husein jadi tersangka.

Mengutip suaracom jaringan terkini.id, Firli membeberkan kontruksi kasus, pada awal Oktober 2020, Stefanus ternyata melakukan pertemuan dengan Syahrial dan Aziz Syamsuddin.

“SRP melakukan pertemuan dengan MS di rumah dinas AZ (Aziz Syamsudin) Wakil Ketua DPR RI di Jakarta Selatan,” kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis kemarin.

Dalam pertemuan itu, kata Filri, tujuan Aziz Syamsuddin agar Stefanus dapat membantu Syahrial supaya kasus yang tengah diusut KPK di Tanjungbalai dihentikan.

Lebih lanjut, kata Firli, hingga akhirnya Stefanus mau membantu Syahrial yang tersangkut kasus korupsi di Tanjingbalai oleh KPK.

Stefanus meminta imbalannya, yaitu uang Rp1,3 miliar yang diterimanya.

Uang itu, kata Filri, agar Stefanus tidak mengusut kasus yang tengah diusut oleh KPK mengenai perkara korupsi di Tanjung balai yang telah menyeret Syahrial.

“SRP bersama MH sepakat untuk membuat komitmen dengan MS terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai agar tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang sebesar Rp1,5 miliar,” kata Firli.

Kemudian, kata Firli, tersangka Syahrial menyetujui permintaan Stefanus dan Maskur.

Selanjutnya, Syahrial mentransfer sebanyak 59 kali secara bertahap kepada rekening milik Riefka Amalia (RA) saudara Stefanus dan juga Maskur.

“MS memberikan uang secara tunai kepada SRP sebesar Rp1,3 miliar,” ungkap Firli.

Firli menyebut pembukaan rekening bank oleh SRP (Stefanus Robin Pettuju) dengan menggunakan nama RA dimaksud telah disiapkan sejak bulan Juli 2020 atas inisiatif Maskur.

Setelah menerima uang sebesar Rp1,3 miliar, Stefanus menjanjikan tidak akan mengusut kasus korupsi di Tanjungbalai.

Untuk proses penyidikan lebih lanjut, Stefanus dan Maskur langsung dilakukan penahanan selama 20 hari pertama terhitung dimulai tanggal 22 April 2021 sampai dengan 11 Mei 2021.

Stefanus ditahan pada Rutan KPK Gedung Merah Putih. Sedangkan Maskur ditahan pada Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur.

Untuk Wali Kota M. Syahrial, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif di Tanjungbalai, Sumatera Utara. Sehingga, belum dapat dihadirkan dalam konferensi pers.

Atas perbuatan tersebut, Stefanus dan Maskur Syahrial disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan M. Syahrial disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (suara.com).


MENTAWAI,infonusantara.net – Jajaran Polsek Sikabaluan bersama Sat Reskrim Polres Mentawai melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur di Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara.

Pelaku di tangkap berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP/K/01/III/2021/ Sek Sikabaluan, tanggal 16 Maret 2021. Pelaku perbuatan cabul ini berinisial YS (44) beraktivitas seharian sebagai nelayan warga Desa Malancan.

Kasat Reskrim Polres Mentawai, Iptu.Irmon, SH, MH mengatakan, kejadian perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur ini di ketahui hari sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara.

Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan Polsek Sikabaluan didapat kasus tindak pidana perbuatan cabul anak dibawah umur yang dilakukan pelaku. selanjutnya Polsek Sikabaluan melimpahkan perkara ini ke Sat reskrim polres mentawai.

Sesuai surat perintah penyidikan : Sp. Sidik/ 08/III/2021/Reskrim, tanggal 26 Maret 2021, penyidik Sat Reskrim polres Mentawai melakukan penangkapan terhadap pelaku pada hari Senin 29 Maret 2021 setelah bukti permulaan cukup yang di lakukan Polsek sikabaluan.

Irmon menjelaskan, penangkapan pelaku ini setelah korban W (15) memberikan keterangan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan cabul dengan cara menciumi leher dan meraba raba payudara korban.

“Bahkan perbuatan pelaku menurut pengakuan korban kepada penyidik sudah berulang sebanyak 10 kali” ucap Irmon kepada media, Rabu (31/3/2021).

Akibat perbuatan tersangka, korban menceritakan apa yang di alaminya kepada kakak kandungnya, teman, guru dan orang tuanya yang saat itu berada di Politcoman.

Dari informasi korban, pihak keluarga tidak menerima perbuatan yang di lakukan pelaku, sehingga di laporkan ke pihak Polsek Sikabaluan.

“Saat ini tersangka sudah di rumah tahanan negara polres kepulauan Mentawai selama 20 hari kedepan sesuai dengan surat perintah penahanan yang dikeluarkan penyidik” terangnya.

Terhadap tersangka dilepas Pasal 82 ayat 1 UU nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPPU nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.


Editor : Heri Suprianto

 


Foto :Arief Poyuono. (ist)

INFONUSANTARA.NET - Kewajiban bagi seluruh siswi SMKN 2 Padang, Sumatera Barat mengenakan jilbab menjadi sorotan publik. Pasalnya, kewajiban itu turut menyasar siswa non muslim.

Mayoritas menentang pengenaan kewajiban itu. Bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bersuara dan melontarkan kecaman serta ancaman pada kepala sekolah.

Namun demikian, di mata Ketua Umum Lembaga Pemantau Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN) Arief Poyuono, penggunaan hijab bagi siswa non muslim merupakan hal sepele.

Menurutnya, tidak ada masalah mendasar bagi non Islam untuk turut mengenakan kerudung.

“Terkait siswa SMKN 2 di Padang Non Muslim harus pakai jilbab. Pakai jilbab juga gak apa-apa kok,” kata Arief dalam akun Twitter @bumnbersatu, yang diunggah pada Minggu, 24 Januari 2021.

Arief Poyuono menekankan bahwa jilbab bukan pakaian yang diperuntukkan hanya untuk umat Islam. Sebagai contoh, ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini mengatakan bahwa Bunda Maria juga mengenakan jilbab sebagaimana yang dipakai wanita muslimah.

“Sebab perempuan yang ada di kisah-kisah Injil juga pakai jilbab. Loh.. tuh Bunda Maria, Ibu Jesus Kristus pakai jilbab,” tegasnya.

Jilbab di matanya merupakan pakaian khas orang Timur Tengah. Artinya, siapapun boleh memakai jiblab, termasuk wanita non muslim.

Mantan Wali Kota Padang, Sumatera Barat, Fauzi Bahar menjelaskan bahwa aturan soal jilbab diterbitkan di eranya.

Aturan soal penggunaan jilbab, kata dia, dituangkan dalam bentuk Peraturan Wali Kota Padang dan diubah menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang.

Namun demikian, Fauzi Bahar menegaskan bahwa aturan itu hanya diwajibkan bagi siswi yang beragama muslim. Sedangkan bagi yang non muslim sebatas bersifat dianjurkan.

Source: RMOL

H. Maidestal Hari Mahesa & Mailasa Waruwu

INFONUSANTARA.NET -- Kasus dugaan pemaksaan menggunakan jilbab pada siswi non muslim di SMK Negeri 2 Kota Padang, Sumatera Barat, terus mendapat perhatian publik Indonesia, termasuk politisi di daerah ini.

Komentar pedas datang dari Ketua PW Gerakan Pemuda Ka'bah Provinsi Sumatera Barat, H Maidestal Hari Mahesa yang akrab disapa Haji Esa terhadap pernyataan anggota DPRD Kota Padang dari PDI Perjuangan Mailasa Waruwu.

Pernyataan Meilasa Waruwu tersebut yakni menyayangkan terjadinya pemaksaan terhadap siswi non muslim untuk memakai jilbab di SMK Negeri 2 Padang dan di sekolah negeri lainnya. 

Menurutnya, kebijakan sekolah tersebut menodai Kota Padang. Ia pun meminta Perwako yang dibuat semasa Wali Kota Padang dijabat Fauzi Bahar itu dicabut. 

"Karena ini menodai Kota Padang. Dalam hal ini, kita mengharapkan Perwako ini dicabut kembali, diluruskan kembali," ungkapnya, Senin (25/1) di DPRD Kota Padang. 

"Walau pun dikatakan untuk orang muslim, tapi kan, bukan mewajibkan kata Pak Fauzi Bahar, tapi menyesuaikan. Kalau sudah dibilang menyesuaikan, otomatis dari anak itu harus menyesuaikan diri, pakai jilbab," kata anggota dewan dari PDI Perjuangan ini. 

"Kebijakan sekolah yang mengharuskan siswi non muslim berjilbab, jelasnya, seakan-akan menghilangkan jati diri mereka sebagai non muslim,"pungkas Waruwu.

Selain itu jelasnya, kebijakan tersebut diberlakukan di sekolah negeri, tentu menodai Pancasila dan Negara Kesatuan Pancasila (NKRI). "Kalau ini kan sekolah negeri. Jelas menodai Pancasila dan NKRI," sebutnya.

Menanggapi pernyataan anggota DPRD Kota Padang dari PDI Perjuangan Mailasa Waruwu terkait kasus tersebut, Haji Esa menegaskan, "Pak Waruwu jangan perkeruh lagi suasana dengan statemen yang menyesatkan," kata Haji Esa,Senin malam (25/1).

Esa mengatakan, setahu dirinya tidak ada kata yang mewajibkan pemakaian jilbab, apalagi untuk non muslim dalam aturan yang menjadi pedoman kebijakan di SMK Negeri 2 Padang tersebut. "Apa bapak sudah baca tentang aturan yang bapak sebutkan tersebut? Setahu saya tidak ada kata yang "mewajibkan", apalagi untuk non muslim," kata Esa.

Maidestal Hari Mahesa yang juga Ketua DPC PPP Kota Padang tersebut meminta Waruwu untuk mempelajari, mencermati dan memahami aturan tersebut, sebelum mengeluarkan statemen. "Pelajari, cermati dan pahami. Baru anda ngomong. Apakah selama ini ada diskriminasi untuk agama lain di Kota Padang ini? Tidak kan?" ketus Esa.

Esa pun menyebutkan bukti tidak adanya diskriminasi di Kota Padang. Misalnya saja masjid dan rumah ibadah agama lain lokasinya berdampingan.

Bukti tidak adanya diskriminasi, anda dan beberapa anggota DPRD lainnya bisa duduk di DPRD Kota Padang, dan begitu juga dengan bidang dunia usaha, hidup bermasyarakat. Bahkan banyak kita lihat di Kota Padang, masjid dan rumah ibadah agama lain berdampingan. "Kok bisa bisanya anda langsung katakan menodai Pancasila dan NKRI di Kota Padang ini..?" pertanyaan pedas Esa kepada Waruwu.

Ditambah lagi, jelas Haji Esa, pernyataan maaf dari kepsek SMKN2 juga sudah disampaikan. Saya sangat prihatin dengan ucapan Waruwu yang menyampaikan, kebijakan memakai jilbab menghilangkan jati diri non muslim.

"Untuk apalagi komentar anda yang menimbulkan hangatnya kembali persoalan ini. Saya saat perda dan aturan itu keluar, saat itu anggota DPRD Padang. Dan salah besar anda memaknai "menyesuaikan" itu artinya menyesuaikan dengan "menyesuaikan diri" dengan menggunakan jilbab. 

"Saya sangat prihatin dengan ucapan bapak yang menyampaikan menghilangkan jati diri non muslim. Apakah biarawati juga tidak menggunakan penutup kepala? Namanya saja yang berbeda," ungkap Esa.

Anggota DPRD Kota Padang tiga periode ini meminta Waruwu untuk untuk mempelajari dan memahami isi perda dan perwako tersebut."Dan saran saya kepada bapak selaku anggota DPRD Kota Padang, pelajari serta pahami isi perda dan perwako seperti yang bapak sampaikan. Agar Jangan lagi keluarkan kalimat-kalimat yang berdampak merusak kerukunan hidup beragama di Kota Padang ini. 

Kondisi rakyat sudah susah dengan musibah pandemi Covid-19, jangan bikin masyarakat resah di kehidupan sehari hari dan bisa berdampak juga ke iklim ivestasi di Kota Padang ini. 

"Berikanlah statemen penyejuk, karena saat ini juga pemerintah provinsi dan pusat sudah dalam proses menyelesaikan persoalan ini," harap Esa.

Politisi PDI Perjuangan Anggota DPRD Kota Padang, Meilasa Waruwu menyayangkan terjadinya pemaksaan terhadap siswi non muslim untuk memakai jilbab di SMK Negeri 2 Padang dan di sekolah negeri lainnya. 

Selaku Ketua Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) Kota Padang ini, Meilasa Waruwu sudah memfasilitasi penyelesaikan persoalan tersebut."Kami sudah ada niat untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan catatan, bagaimana seterusnya, apakah ini dicabut masalah perwako itu, atau tetap dijalankan?" ujarnya.

"Kita setiap malam membicarakan ini. Kita tampung yang 66 orang siswi itu, kita minta keterangan dari orang tuanya. Kita sudah tanya, apakah mereka menerima kenyataan seperti ini, tapi mereka tidak mau. Kalau bisa, bagaimana mereka ini tidak pakai jilbab, tapi kan dari pihak sekolah kan mengharuskan," ungkap Mailasa Waruwu.(by/Inf)

Source:bentengsumbar.com 


 


INFONUSANTARA.NET -- Sidang kedua terkait kasus kebocoran data pribadi milik Denny Siregar di Telkomsel berlangsung Kamis (7/1/2021) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Penggugat yang juga pegiat media sosial, Denny Siregar mengatakan pihaknya hadir dalam sidang itu. Termasuk dua kuasa hukumnya, Otto Hasibuan dan Muannas Alaidid.

Sementara dari pihak Telkomsel, mereka menunjuk mantan Menteri Kehakiman dan HAM RI (1999-2004), Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara.

“Hari ini sidang kedua kasus kebocoran data gua di @Telkomsel.. Lawan bang @ottohsb dan @muannas_alaidid di pengadilan nanti adalah@Yusrilihza_Mhd. Seru, gaessss.. Lawannya Kingkong,” tulis Denny di akun Twitternya, Kamis (7/1/2021).

Lebih jauh, Denny menyebutkan sudah seharusnya perusahaan plat merah itu menyewa pengacara kenamaan untuk menangani kasusnya.

“Perusahaan besar seperti @Telkomsel memang harus sewa pengacara mahal sekaliber Yusril.. Karena kalau mereka kalah dari bang @ottohsbdan @muannas_alaidid, gelombang somasi akan datang dari konsumen yang dirugikan,” sebutnya.

Bahkan, Denny menyebut menyewa pengacara terkenal bisa menjadi salah satu cara menutupi kesalahan yang ada.

“@Telkomsel harus lindungi bobrok di internalnya dengan makeup tebal..,” sindirnya.

Sebelumnya pada 5 Juli 2020, data pribadi milik Denny Siregar tersebar media sosial. Data milik Denny ini diunggah oleh akun twitter @opposite6891 berupa unggahan foto dan tertulis Access Point Name (APN) Telkomsel.

Telkomsel melakukan investigasi dan melaporkannya ke polisi. Hasilnya, kebocoran data ini ternyata berasal dari FPH, seorang karyawan outsourcing yang berprofesi sebagai Customer Service (CS) DI Grapari Rungkut Surabaya, Jawa Timur.

Source:Fajar.co.id

Sangkot Manurung

INFONUSANTARA.NET -- Tindak lanjut persoalan tanah persawahan milik masyarakat 147 KK seluas 200 HA, sesuai  SK BUPATI No. 1/II/10/LR/68, tgl. 14/09/1968, dan PETA PERSAWAHAN yang dibuat dinas pengairan dan disahkan Bupati Simalungun tahun 1966 di Desa Mariah Jambi , Kabupaten Simalungun , Prov. Sumatera Utara kembali digelar koordinasi melalui Zoom Meeting yang dilakukan bersama Direktur PT.PN IV, Kakanwil Kementerian ATR/BPN-RI Prov. Sumatera Utara, Bupati Simalungun dan Sangkot Manurung selaku pelapor sekaligus kuasa hukum dan juga sebagai ahli waris dari 147 kk di fasilitasi oleh Lembaga Ombudsman RI pada Jum'at 18 Desember 2020 kemarin.

Sangkot Manurung selaku pelapor sekaligus kuasa hukum dan ahli waris 147 kk dalam persoalan ini merasa kurang berkenan atas sikap PTPN IV karena sampai saat ini belum bisa membuktikan bukti penyelesaian pembayaran tanah masyarakat kalau memang ada dan atau telah pernah dilakukan .

"Jika memang PTPN dan BPN punya bukti penyelesaian tanah masyarakat 147 KK seluas 100 200 HA itu mari kita adu dokumen yang ada. Biar jelas penyelesaiannya, " tegas Sangkot Manurung melalui seluler nya kepada media ini, Sabtu (19/12). 

Kalau ganti rugi dan atau penyelesaian sudah pernah dilakukan ada, kenapa tidak dibuktikan lansung , hingga Ini permasalahan nya sudah 7 tahun Lembaga Ombudsan RI meminta bukti bukti penyelesaian bukti pembayaran dan bukti pelepasan /atau penyerahan tanah 200 HA tersebut kepada PT. PN. IV atau kepada pihak

Lain, Dan saya sendiri juga sudah 7 tahun juga meminta bukti risalah perpanjangan HGU PTPN IV , namun mana? Masa sampai saat inipun tidak bisa dibuktikan pihak PTPN IV maupun Pihak Kanwil ATR/BPN-RI sebagai penerbit HGU sebagai lampiran Risalah perpanjangan HGU. 

Kapan akan dibuktikan, kapan dan selambatnya ini harus dibuktikan segera. Jangan tarik ulur waktu lagi,seakan kesempatan pendekatan persuasif dari Lembaga Ombudsman RI seakan menjadi celah bagi pihak PT PN IV dan Kementerian ATR/Kepala BPN RI beserta jajarannya. 

Sangkot Manurung mengucapkan apresiasi kepada Ombudsman RI yang telah memfasilitasi permasalahan ini hingga berlangsung sampai 7 tahun sampai saat ini tanpa dipungut biaya dalam bentuk apapun dari Masyarakat 147 kk ( tegas sangkot Manurung)

Dan perlu juga di ingat , jika tindakan persuasif yang diberikan pihak Ombudsman RI pada pihak PTPN IV ini berkesinambungan terus ,maka kepercayaan masyarakat akan berkurang pada Ombudsman RI sebagai lembaga independen berdasarkan UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, Perlu ketegasan dalam hal ini,jangan ada lagi tarik ulur waktu lagi, jika PT. PN IV tidak menepati waktu yg diberikan sebaiknya Ombudsman RI menentukan sikap untuk menerbitkan Rekomendasi , yakin nantinya Presiden RI bapak Jokowi pasti respons Respons karena pada tanggal 03 Mei 2019 sudah pernah Ratas bersama beberapa menteri terkait percepatan penyelesaian sengketa tanah masyarakat baik kepada perkebunan swasta maupun negar, juga program Redistribusi tanah oleh pemerintah. 

Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP)dari Ombudsman pada tinggal  04 Februari 2019 lalu sudah diterbitkan dan yang telah diberikan kepada kementerian ATR/BPN-RI dan PT. PN. IV yang diperjelas dan dipertegas oleh Ombudsma RI  melalui suratnya nomor; B/308/LM.29.k4/0967.2013/IV/2019 tanggal 30 April 2019 serta tembusanya telah disampaikan kepada Presiden RI, menteri BUMN, Kakanwil ATR/BPN Prov. Sumatera Utara dan sangkot manurung ( sbg. Pelapor )

Tapi yang aneh nya kok belum ada hasilnya sama sekali hingga saat ini. Apakah ada intervensi disini kepada pihak Ombudsman RI , hingga terjadi tarik ulur waktu lagi diberikan kepada pihak PT PN IV dan ATR/BPN RI. 

Kemudian Sangkot Manurung juga berpesan kepada Bupati Simalungun  DR. Jr Saragih.SH., MH., yang sudah dua periode menjabat dan akan berakhir dalam waktu dekat, maka agar diakhir masa jabatannya dapat memberikan kado terindah kepada masyarakat Simalungun khususnya 147 kk yg telah menderita sekitar 51 tahun,Tolong permasalahan ini didukung sepenuhnya karena SK Bupati nomor 1/II/10/LR/68 tanggal 1968 adalah sebagai jaminan atau petunjuk kepastian hak atas tanah persawahan  200 HA milik masyarakat 147 KK. 

Kemudian kepada bapak Dominikus Dalu dari lembaga Ombudsman RI beserta jajarannya jangan sampai pula pensiun namun masalah ini belum juga selesai .Kalau ada intervensi atau teror dari pihak tertentu , katena menghadapi PT.PN IV sebuah perubahan yang hebat dan dapat menghadirkan TNI dan ormas /pemuda Panca sila untuk berhadapan dengan masyarakat 147 kk sebelumnya hingga permasalahan yang sudah lama dirasakan masyarakat 147 KK di di Desa Mariah Jambi , Kabupaten Simalungun , Prov. Sumatera Utara sehingga tidak terselesaikan selama ini, dan saya lahir prematur pada thn 1969 karena ibu sy tertindas saat mengandung sy dalam rahimnya. 

Secara keseluruhan peserta zoom meeting  sangkot manurung juga menyampaikan , kiranya peserta meeting tidak lagi silih berganti sebagaimana sebelumnya selama 7 thn ini, agar singkron kesinambungan informasi penyelesaian, dan perlu kita ingat bahwa kita juga berasal dari tanah dan kembali ke tanah dan semoga tanah nantinya dapat menerima kita. 

Tapi semoga hal ini bisa diselesaikan secepatnya difasilitasi oleh Ombudsman RI.Kita sangat apresiasi apa yang telah difasilitasi oleh Ombudsman RI selama 7 tahun ini. 

Sebagai kuasa dan juga ahli waris dari 147 kk jika ini selalu berkesinambungan tarik ulur waktu lagi atau ada intervensi kita cemaskan bukti dokumen yang sudah tua yang ada itu habis dimakan rayap.

Kepala desa Mariah Jambi ( Darwis Tambunan ) juga menyampaikan pesan pada zoom meeting, bahwa saat ini bahagian tanah sedang sama-sama dikuasai oleh PT.PN IV menanam kelapa sawit dan masyarakat menanam tanaman pala hijau berupa jagung, ubi, pisang dan lainnya, maka semoga diselesaikan permasalahan ini dalam waktu dekat karena hal ini akan menimbulkan persoalan yg akan lebih besar dan berbahaya sebagaimana kejadian sebelum2 nya, dan agar masyarakat kembali percaya kepada pemerintah. 

Terakhir disampaikan Sangkot Manurung, dari hasil pertemuan meeting Zoom yang dilakukan Jum'at 18 Desember 2020 kemarin, terhitung 30 hari kedepan kembali dilakukan pertemuan tindak lanjut koordinasi penyelesaian bersama pihak PTPN IV. " beserta instansi terkait secara khusus keseriusan Bupati Simalungun sebagai kepala daerah, dan Kanwil ATR/BPN  Sumatera utara sebagai penerbit HGU No. 2 tahun 2003 yang mengandung Maladministrasi sebagaimana berdasarkan temuan dan hasil pemeriksaan Ombudsman RI , dan telah berbentuk Laporan Akhir Hasil  ( LAHP) tanggal 04 Februari 2019 serta tembusannya sudah sampai ke PRESIDEN RI.

Pertemuan lanjutan 30 hari kedepan nantinya adalah  yang ketiga kalinya melalui Zoom Meeting dengan harapan sudah ada titik temunya,.

Kita menghargai proses  yang berlaku berharap tidak ada riak nanti.Dan berharap persoalan tanah persawahan milik masyarakat 147 KK sesuai SK BUPATI No. 1/II/10/LR/68, tgl. 14/09/1968, di Desa Mariah Jambi , Kabupaten Simalungun , Prov. Sumatera Utara cepat selesai dengan hasil yang jelas dan tidak ada lagi permasalahan dikemudian harinya.

"Kita tidak berhenti hingga disini ,kita sudah mengawal ini sejak puluhan tahun yang lalu,"tegas Sangkot Manurung.

Sebelumnya diberitakan Kuasa hukum ( sangkot manurung ), bahwa Ombudsman RI telah membuat Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan pada tanggal 04/02/2019 dengan registrasi nomor : 0967/LM/X/2013/JKT. 

Yang diberikan kepada :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN

2. Direktur PT. Perkebunan Nusantara IV yang tembusannya kepada ;

Presiden RI, menteri BUMN, Kakanwil BPN Prov. Sumatera utara dan Sangkot Manurung ( pelapor ).(Inf).









Imam besar FPI Rizieq Shihab kembali dipanggil polisi untuk diminta keterangan terkait kerumunan di Petamburan.(ist)

INFONUSANTARA.NET -- Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab terkait kerumunan di Petamburan, hari ini, Senin (7/12).

Pemeriksaan ini merupakan panggilan kedua terhadap Rizieq usai absen pada pemeriksaan yang dijadwalkan 1 Desember lalu. Saat itu, Rizieq beralasan tengah masa pemulihan usai dirawat di RS Ummi Bogor.

Penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan menantu Rizieq, Hanif Alatas.

"Untuk hari Senin sudah kita jadwalkan saudara MRS dan menantunya saudara HSA," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan, Minggu (6/12).

Rizieq dan menantunya diagendakan diperiksa pada pukul 10.00 WIB oleh penyidik Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum.

Yusri berharap agar Rizieq dan menantunya bisa hadir dalam pemeriksaan ini. Pihaknya juga mengimbau agar Rizieq tak membawa massa dan hanya didampingi pengacara saat datang ke Polda Metro Jaya.

Yusri menegaskan kepolisian akan menindak tegas dan membubarkan jika ada massa yang mengawal dan menimbulkan kerumunan. Polisi, kata dia, juga tak segan untuk menangkap massa.

"Intinya kita akan bubarkan dan akan tindak tegas dengan menangkap sesuai aturan jika tetap memaksa membawa massa," tuturnya.

Sementara itu, pengacara Rizieq masih belum memastikan apakah pentolan FPI itu bakal hadir memenuhi panggilan pemeriksaan atau tidak.

"Besok (hari ini) kita lihat ya," ucap salah satu pengacara Rizieq, Aziz Yanuar.

Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya diketahui telah menaikan status perkara kerumunan massa di acara pernikahan putri Rizieq ke tingkat penyidik.

Dalam kasus ini, polisi menemukan ada unsur dugaan tindak pidana yakni, Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 KUHP.

Polisi diketahui sempat diadang sejumlah simpatisan saat mengantarkan surat panggilan kedua di kediaman Rizieq pekan lalu. 

Sumber:CNN Indonesia

 

Selain Edhy Prabowo, hingga kini ada empat menteri era Presiden Jokowi yang pernah ditangkap KPK maupun terseret kasus korupsi. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

INFONUSANTARA.NET -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo  pada Rabu (25/11). Selain Edhy, sedikitnya ada empat menteri era Presiden Joko Widodo yang pernah ditangkap KPK maupun terseret kasus korupsi.

Edhy ditangkap setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, setelah melakukan perjalanan dari Honolulu, Hawaii.

"Tadi malam Menteri KKP diamankan KPK di Bandara Soetta saat kembali dari Honolulu [Amerika Serikat], yang bersangkutan diduga terlibat korupsi dalam penetapan izin export baby lobster," kata Ketua KPK Firli Bahuri lewat pesan singkat.

Tak hanya Edhy, ada sejumlah menteri era Presiden Joko Widodo yang pernah terseret kasus korupsi di KPK. Pertama, mantan Menteri Sosial Idrus Marham yang kini menjadi terpidana kasus pembangunan PLTU MT Riau 1.

Oleh Pengadilan Tipkor, Idrus dijatuhi hukuman tiga tahun penjara lantaran terbukti berperan dalam memuluskan Blackgold Natural Resource (BNR) sebagai pemegang proyek PLTU. Ia juga menerima dana dari salah satu pemegang saham BNR Johannes Kontjo.

Kemudian mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dalam kasus penyaluran hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara. Imam disebut sebagai salah satu penerima suap dengan nilai Rp11,5 miliar.

Suap itu dimaksudkan agar Imam mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora RI untuk tahun kegiatan 2018.

Selain itu ada sejumlah menteri yang namanya turut terseret dalam kasus korupsi. Salah satunya ialah mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Ia disebut menerima uang Rp70 juta dalam kasus jual beli jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur (Kanwil Kemenag Jatim).

Nama Lukman dibawa pada kasus jual beli jabatan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy) yang saat itu menerima uang Rp 255 juta.

Terakhir ialah mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita terkait kasus dugaan suap bidang pelayaran yang menjerat Anggota DPR RI Komisi VI Bowo Sidik Pangarso.

KPK sempat menggeledah ruang kerja Enggar. Pengacara Bowo Sidik Saut Edward Rajagukguk mengatakan salah satu menteri menjadi sumber dari 400 ribu amplop yang akan digunakan untuk serangan fajar.

Dalam ke-400 ribu amplop tersebut setidaknya berisi uang berjumlah Rp8 miliar dalam pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu dalam 400 ribu amplop tersebut.

Sumber:CNN Indonesia

Anggota DPRD Kota Padang Budi Syahrial
 Fraksi Gerindra Padang

INFONUSANTARA.NET -- Anggota DPRD Kota Padang Budi Syahrial meminta Pemko Padang menggugat SPR Plaza karena pada saat ini belum ada melakukan pembayaran royalti sebesar 7,5 miliar rupiah di tambah tunggakan PBB lebih kurang sebesar 900 juta rupiah.

Kota Padang pada saat ini sangat mengharapkan peningkatan PAD. Kondisi Pademi ini, sangat menguras pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus menuntaskan tunggakan-tunggakan yang belum di bayarkan pengusaha.

"Dan salah satu contohnya tunggakan dari SPR Plaza. Ironisnya, temuan tersebut sudah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI, " sebut Budi Syahrial.

SPR bulan Oktober 2020 janji Rp400 juta, sampai saat ini belum ada pembayaran. Budi Syahrial menjelaskan SPR Plaza ingkar janji untuk membayarkan cicilan tunggakan sebesar 400 juta rupiah di bulan Oktober 2020. Tetapi pemko Padang hingga saat ini juga tak bergeming menyelesaikannya.

"Pemko Padang sudah selayaknya melayangkan gugutan ke PN, karena ada dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh SPR Plaza," ujarnya.

Disisi lain ,lihat dan tanyakan saja langsung kondisi saat ini sambung Budi Syahrial, yang lebih ironisnya lagi untuk gaji para karyawan SPR saja sudah tiga bulan tak dibayarkan, menunggak pula ceritanya.

Untuk itu, Saya mendesak Pemerintah Kota Padang untuk mengajukan gugatan perjanjian Build Operate Transfer (BOT) kepada pengelola SPR. 

"Saatnya Kabag Hukum mengajukan telaah staf atas nama Pemko Padang menggugat perjanjian BOT PT Cahaya Sumbar Raya (CSR) sebagai pengelola SPR," tegas anggota Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Padang itu.

Lebih lanjut disampaikan Budi Syahrial tujuannya untuk membatalkan BOT tersebut ketika setelah batal, maka pengelolaan SPR Plaza Padang diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Padang Sejahtera Mandiri (PSM).Sehingga perekonomian kembali menggeliat.

"Batalkan itu, kalau sudah batal, kan lebih baik diberikan kepada PSM. Suruh PSM mengelola itu. Lebih baik gedung itu dikelola oleh PSM saja. Angkat saja bendera putih bagi pengelola sebelumnya dan suruh hengkang saja," ungkap anggota dewan dari Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang yang dikenal berani tampil vocal, kritis,berbicara lugas, tegas dengan argumentasinya ini. (*Inf)


 

Pengendara moge aniaya anggota TNI. Foto: Youtube

INFONUSANTARA.NET - Pengeroyokan yang dilakukan oleh sejumlah anggota moge (Motor Gede) Harley Davidson di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat berujung viral dan beberapa orang ditetapkan sebagai tersangka. 

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha menduga alasan di balik klub moge berani bertindak brutal hingga keroyok prajurit TNI.

Menurut Tamliha, salah satu dugaan kuatnya adalah karena terdapat sosok purnawirawan jenderal bintang tiga yang menjadi pembina rombongan moge saat melakukan konvoi. Oleh sebabnya, para anggota moge merasa ada yang melindungi mereka.

Meski begitu, Tamliha menegaskan, tindakan brutal yang dilakukan oleh klub moge itu tak bisa diterima dan harus diselesaikan lewat jalur hukum.

“Mungkin klub moge tersebut berani melakukan disebabkan di tengah mereka terdapat jenderal purnawirawan bintang tiga yang menjadi pembinanya,” kata Syaifullah kepada wartawan, pada Minggu, 1 November 2020. Menyitat Suara.

Sosok Syaifullah Tamliha (Alasan klub moge berani keroyok TNI, diduga ‘bekingan’ jenderal bintang tiga). Foto: Antara

Lebih lanjut, pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Puspom TNI Angkatan Darat terhadap dua prajurit yang menjadi korban pengeroyokan.

Menurut Tamiha, sebagai negara hukum, di Indonesia tak ada yang kebal terhadap aturan yang berlaku, termasuk sekelas purnawirawan jenderal TNI sekalipun.

“Tidak ada yang kebal hukum di negeri ini, termasuk oknum purnawirawan TNI yang memiliki empat bintang sekalipun,” kata Tamliha.

Sependapat dengan pernyataan sebelumnya, Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade meminta agar pihak kepolisian mengusut tuntas kasus pengeroyokan dua prajurit TNI ini.

Sebagai masyarakat Sumatera Barat, ia mendukung semua langkah penegakan hukum serta berpesan agar aparat tidak takut dengan pihak yang melindungi kelompok tersebut.

“Siapapun pelakunya, harus diproses. Jangan takut dengan beking-bekingan. Kami masyarakat Sumbar dukung langkah penegakan hukum pihak kepolisian,” tulis Andre melalui akun Twitter miliknya, @andre_rosiade.

Secara khusus ia berpesan kepada Kapolda Sumbar dan Kapolres Bukittinggi agar tak ada penangguhan penahanan. Ia bersama dengan masyarakat Indonesia mengaku muak dengan perilaku brutal klub moge tersebut.

“Untuk pak Kapolda Sumbar dan Kapolres Bukittinggi. Tolong jangan ada penangguhan penahanan. Proses hukum dan bawa ke pengadilan. Masyarakat mengawasi dan muak terhadap perilaku pengeroyok,” imbuhnya.

Kronologis kejadian

Diketahui sebelumnya, sebuah video menjadi viral lantaran merekam aksi brutal sejumlah pengendara moge yang tergabung dalam klub Harley Owners Group Siliwangi Bandung Siliwangi Bandung Chapter (HOG SBC). Sejumlah anggotanya melakukan aksi brutal dengan mengeroyok dua prajurit TNI ketika konvoi.

Tampak dalam video, beberapa orang yang mengenakan jaket kulit serta celana jins mengeroyok prajurit TNI yang sedang berpakaian baju bebas.

Meski sudah dipisahkan oleh beberapa orang yang ada di sekitar kejadian, anggota Motor Gede itu tetap menghajar prajurit TNI hingga tersungkur ke tanah.

Berdasarkan penelusuran, insiden ini bermula saat dua prajurit TNI menepikan kendaraan mereka ketika sedang konvoi. Maksud dan tujuan dua prajurit TNI itu tak lain untuk menanyakan pemotongan jalan yang dilakukan oleh anggota moge. Terjadilah cecok dan adu mulut hingga akhirnya pihak pengendara Harley Davidson memanas, lalu menyerang prajurit TNI.

Adapun pengeroyokan ini terjadi pada sore hari, sekitar pukul 17.00 WIB pada Jumat, 30 Oktober 2020.

Sumber:hops.id


 

Pengendara moge tersangka pengeroyok prajurit TNI. (Foto: via Terkini.id)

INFONUSANTARA.NET - Kepolisian Resor Bukittinggi, Sumatera Barat, menetapkan empat pengendara motor gede alias moge Harley Owners Group/HOG Siliwangi Chapter Bandung Indonesia sebagai tersangka penganiayaan dua prajurit TNI pada Jumat (30/10/2020).

Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Satake Bayu saat dihubungi mengatakan, awalnya polisi menetapkan dua pelaku yakni BS (18) dan MS (49) sebagai tersangka.

Setelah dilakukan pengembangan ada dua tambahan tersangka baru yakni HS (48) dan JA (26).

"Keempatnya saat ini ditahan di rumah tahanan Mapolresta Bukittinggi," kata Satake.

Ia mengatakan tersangka HS didapati melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak tiga kali berdasarkan keterangan saksi dan cctv toko yang ada di lokasi kejadian.

Kemudian tersangka JA juga melakukan pemukulan kepada korban dan dibuktikan dengan cctv

Sebelumnya Polres Bukittinggi menetapkan dua orang dari rombongan moge HOG Siliwangi Bandung Chapter Indonesia sebagai tersangka pengeroyokan dan penganiayaan terhadap dua anggota TNI Kodim 0304/Agam. .

"Setelah kami terima laporan korban, langsung dilakukan proses hukum, kemudian ditetapkan dua orang sebagai tersangka," ujar Kapolres Kota Bukittinggi AKBP Dodi Prawiranegara.

Kedua pengendara yang ditetapkan sebagai tersangka itu adalah MS dan B dijerat pasal 170 KUHPidana Jo pasal 351 KUHPidana tentang penganiayaan.

Ia mengatakan atas perbuatannya itu para tersangka terancam pidana dengan ancaman lima tahun penjara.

Polisi juga langsung melakukan penahanan badan terhadap kedua tersangka di sel tahanan Mapolresta Bukittinggi sejak pukul 04.00 WIB.

Ia mengungkapkan dalam memproses kasus itu pihaknya telah memeriksa saksi, anggota klub, rekaman video saat peristiwa dugaan penganiayaan terjadi, serta alat bukti lainnya.

"Dari pemeriksaan itu akhirnya mengarah kepada kedua tersangka," katanya.

Dody menjelaskan saat ini proses kasus itu masih terus dilakukan dan tidak tertutup kemungkinan ada penambahan tersangka lainnya.

Sementara untuk motor gede yang biasa disingkat moge, sebanyak 13 unit saat ini diamankan di kantor polisi.

Polisi menegaskan kepada siapapun yang menggunakan jalan baik klub, komunitas, maupun kelompok lainnya wajib menghargai pengguna jalan lain dan menaati peraturan.

"Hormati pengguna jalan lain dan taati peraturan, kalau memang lampu merah berhenti," katanya.

Sebelumnya, peristiwa itu diketahui terjadi di Jalanan Simpang Tarok, Kota Bukittinggi, Sumatra Barat, pada jumat sekitar pukul 16.40 WIB, dan sempat viral di media sosial.

Sekelompok orang yang merupakan bagian dari rombongan moge melakukan penganiayaan terhadap korban, yang kemudian terkonfirmasi bahwa korban merupakan anggota TNI berdinas di Kodim 0304/Agam. Antara


Ketua umum Ikatan Pemuda Pemudi Minang Indonesia (IPPMI) M. Rafik Perkasa Alamsyah 

INFONUSANTARA.NET - Ketua umum Ikatan Pemuda Pemudi Minang Indonesia (IPPMI) M. Rafik Perkasa Alamsyah mengatakan, pihaknya mengutuk keras kekekerasan dilakukan oknum Harley owner group Siliwangi Bandung chapter kepada dua aparat anggota intel Kodim Agam, Sumatera Barat terjadi Jumat, 30 Oktober 2020  

"Kita meminta aparat hukum untuk mengusut tuntas kasus pengeroyokan dua aparat intel Kodim Agam, karena kasus penganiayaan ini sangat serius," ujar M Rafik Alamsyah Perkasa melalui telepon seluler, Minggu, 1 November 2020.

Menurut Rafik, prilaku oknum MOGE tersebut tidak bagus dan tidak berprikemanusian.

"Idealnya pengendara motor gede tersebut, kalau melewati kampung orang harus menghargai orang dilewati, bukan malah sebaliknya tidak menghargai orang di kampung tersebut," ujar M Rafik.

Lanjut Rafik, pihaknya bakal mengawal proses kasus penganiayaan ini, karena jangan sampai kasus ini terulang kembali dan kasus penganiayaan terhenti jika dibekengi petinggi Moge tersebut.

Pelaku penganiayaan ini telah bertentangan dengan nilai- nilai Pancasila yakni kemanusian yang adil dan beradab. 

"Jika kasus ini terhenti tanpa ada kejelasan, maka pihaknya bakal melaporkan ke Presiden RI," ujar M. Rafik merupakan Tim Pemenangan Nasional Presiden Jokowi - Makruf Amin ini. (Chn)

 

Ilustrasi gedungDinas Pendidikan Kota Padang.(ist)

Dinas Pendidikan Kota Padang seperti menjadi sarang penyamun saja 

INFONUSANTARA.NET --Disinyalir adanya unsur kekuasaan pad jabatan serta kedekatan dengan petinggi partai ataupun anggota dewan.Oknum dilingkup Dinas Pendidikan Kota Padang diduga monopoli jadi makelar proyek - proyek pengadaan, Penunjukan Langsung (PL) untuk sekolah - sekolah SD dan SMP di Kota Padang.

Melalui narasumber yang tak mau namanya disebutkan kepada infonusantara.net , Jum'at (30/10) menyampaikan ada oknum dilingkup Dinas Pendidikan Kota Padang inisial (Y) selaku Kasi Kesiswaan bersama suami (Y P) telah melakukan praktik makelar proyek atau monopoli proyek PL melalui dana pokir anggota DPRD Padang.

Narsumber membeberkan, bahwa (Y) mempunyai jabatan sebagai kasi kesiswaan di dinas pendidikan Kota Padang yang mempunyai sifat tempramen itu bersama suaminya (Y P)  telah mengkondisikan siapa - siapa yang akan mengerjakan proyek - proyek pengadaan/ PL untuk SD dan SMP se Kota Padang.

Diungkap proyek pengadaan yang telah dilakukan antara lain; pengadaan LKS, pengadaan buku 1821,pengadaan Wastafel,pengadaan Themograph suhu,pengadaan Face Shield, pengadaan Handstanitaizer, pengadaan Disinfektan, untuk SD dan SMP di Kota Padang, serta proyek lainnya.

Lebih lanjut disampaikan, melalui kebijakan yang ada pada jabatan (Y) di dinas pendidikan Kota Padang, (Y P) selaku suami yang bukan ASN di instansi terkait melenggang santai mengendalikan pengerjaan PL di lapangan. 

Tentang anggaran yang dikucurkan melalui dana pokir dewan dari DPRD Kota Padang untuk mendukung kegiatan dinas pendidikan,menurut narasumber seperti kong kalikong. Ada juga yang tak mau tau, setelah pokir di titip di dinas pendidikan ya dibiarkan begitu saja tanpa kontrol pengawasan.

Hal ini memicu terjadinya dalam pelaksanaan dilapangan atau realisasi nya sering Asal Bapak Senang Bapak Suka (ABSBK). 

Narusumber menegaskan, dia tidak ingin oknum -oknum di lingkup Pemerintah Kota Padang dengan kekuasaan yang ada pada jabatan nya dijadikan ladang untuk mencari uang lebih dengan bermain proyek apalagi makelar monopoli proyek. "Dinas Pendidikan Kota Padang seperti menjadi sarang penyamun saja , ujarnya.

Dia meminta Walikota melalui Plt Walikota Padang harus mengambil tindakan tegas terkait kasus makelar proyek pengadaan di dinas terkait." Jika terbukti harus ada sanksi tegas kapan perlu di copot dari jabatannya,karena hal ini berbau nepotisme ada unsur korupsi nya yang membuat citra buruk pada Marwah Pemerintah Kota Padang, yakni Anti Sogok," pungkasnya.(inf)


Tersangka kasus penganiayaan Bahar bin Smith. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

INFONUSANTARA.NET -- Pimpinan Majelis Pembela Rasulullah, Bahar bin Ali bin Smith kembali ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan dalam statusnya yang kini menjadi tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat menetapkan Bahar sebagai tersangka per 21 Oktober lalu atas dugaan penganiayaan terhadap seorang sopir taksi online pada 2018.

"Betul, hasil gelar telah ditetapkan tersangka," ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes CH Patoppoi membenarkan penetapan tersangka Bahar.

Dengan penetapan tersangkanya kali ini, Bahar dengan demikian untuk kali ketiga ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, pendiri Pondok Pesantren Tajul Alawiyyin, Kemang, Bogor itu sempat ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo, serta penganiayaan dua remaja pada Desember 2018.

Kasus ujaran kebencian dilakukan Bahar pada 17 November 2018, saat mengisi ceramah di Batu Ceper, Tangerang. Kala itu, dalam ceramahnya, dia menyebut Jokowi sebagai banci dan meminta orang nomor satu di Indonesia itu untuk membuka celananya.

Ujaran kebencian itu bukan kali pertama dilontarkan Bahar dalam ceramahnya. Pada 2017, Habib berambut pirang itu diketahui juga sempat menghina Jokowi dalam ceramahnya pada acara penutupan Maulid Arba'in di Gedung Ba'alawi, Palembang, Sumatera Selatan.

Dua ceramah di Batu Ceper, Tangerang dan Gedung Ba'alawi, Palembang kemudian mendapat sorotan usai diunggah di YouTube pada 27 November 2018.

Sekelompok warga yang mengatasnamakan Jokowi Mania latas melaporkan Bahar bin Smith ke Polda Metro Jaya atas kasus penghinaan terhadap simbol negara.

Pada 3 Desember, usai dua laporan yang dilayangkan Jokowi Mania masing-masing kepada Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri, Bahar dicekal melakukan perjalanan ke luar negeri. Pencekalan itu disusul penggeledahan rumah Bahar di Sumatera Selatan.

Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka dengan jeratan pasal Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kendati terancam penjara maksimal 5 tahun, Bahar bin Smith tidak ditahan polisi.

Tersangka Penganiayaan 2 Remaja

Di waktu yang hampir bersamaan, polisi kembali menerima laporan atas dugaan penganiayaan yang dilakukan Bahar terhadap dua remaja.

Dia dilaporkan ke Polres Bogor pada 5 Desember 2018 atas kasus bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang dan atau penganiayaan dan atau melakukan kekerasan terhadap anak.

Kedua korban adalah warga Kabupaten Bogor masing-masing berinisial MHU (17) dan Ju (18). Penganiayaan itu dilakukan Bahar di sebuah pesantren di Kampung Kemang, Bogor pada Sabtu, 1 Desember sekitar pukul 11.00 WIB.

Pada 18 Desember 2018, Bahar lalu dipanggil polisi dan ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di Rutan Mapolda Jabar keesokan harinya.

Dalam persidangan, pada 9 Juli 2019, hakim PN Bandung memvonis Bahar bin Smith dengan hukuman tiga tahun penjara dengan denda Rp50 juta subsider satu bulan penjara.

Bahar sempat bebas pada 16 Mei lalu, lewat program asimilasi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Kebebasan Bahar dari Lapas Pondok Rajeg, Cibinong, Kabupaten Bogor disambut sejumlah pengikutnya.

Tiga hari bebas, pada 19 Mei Bahar kembali digelandang masuk penjara karena diduga melanggar program asimilasi yang diberikan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyebut Bahar bin Smith telah memberikan ceramah meresahkan.

"Alasan ditangkap karena dia melakukan pelanggaran khusus dalam pelaksanaan asimilasinya. Pelanggaran khusus itu adalah di antara lain ada kegiatan yang bersangkutan yang meresahkan masyarakat dengan video provokatif, ceramah provokatif yang meresahkan masyarakat," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS, Rika Aprianti kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Selasa (19/5).

Dirjen Pemasyarakatan kemudian memutuskan untuk memindahkan Bahar sementara waktu ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Batu Nusakambangan, Mei lalu.

Pemindahan Bahar ke Nusakambangan, disebut Rika lantaran massa Bahar kerap berkerumun dan mengganggu keamanan selama Bahar berada di Lapas Gunung Sindur. Ia dipindahkan lagi ke Lapas Gunung Sindur pada Juli 2020.

Kini, dalam statusnya sebagai tahanan, Bahar bin Smith kembali ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan yang ia lakukan terhadap seorang sopir taksi online pada 2018.

Pengacara Bahar bin Smith, Ichwan Tuankotta mengatakan kasus ini dilaporkan seseorang bernama Andriansyah. "Jadi memang ada perkara dulu, sudah lama, 2018," kata Ichwan.

"Waktu itu karena habib Bahar belum dikenal, Andriansyah ini langsung lapor polisi," ujarnya.

Menurut Ichwan, peristiwa itu terjadi sebelum Bahar dilaporkan kasus ujaran kebencian pada Jokowi dan dugaan penganiayaan terhadap dua remaja. Namun dia mengklaim antara Bahar dan Andriansyah sudah sepakat berdamai. Bahkan dia mengaku pelapor sudah mencabut laporannya. Ichwan mengatakan pihaknya memiliki bukti otentik berkaitan perkara ini.

"Kita sudah berdamai dengan tuh orang dan sudah punya bukti perdamaian dan pencabutan LP, punya bukti kompensasi pengobatan, punya video si korban yang menyatakan kita sudah damai. Ada empat bukti, semua asli nggak ada yang palsu," ujarnya.

Sumber:CNN Indonesia

Ferdinand Hutahaean (ist)

INFONUSANTARA.NET -- Sugi Nur Rahardja alias Gus Nur ditangkap aparat Bareskrim Polri atas laporan dugaan penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama (NU). Bukan cuma Gus Nur, sejumlah pihak juga berharap agar proses hukum oleh polisi juga dilakukan terhadap Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, orang yang mengundang Gus Nur berbicara di saluran Youtube-nya.

Salah satu hal yang menginginkan hal tersebut adalah politisi Ferdinand Hutahahean. Menurut dia, Refly Harun perlu diseret ke Polisi karena ungkapan kebencian dan kesesatan yang disampaikan Gus Nur disebarkan di akun media sosial Refly Harun.

Ferdinand menganggap, baik Gus Nur dan Refly tentu dianggap telah menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan yang bermuatan SARA dan penghinaan.

“Terima kasih Polri atas kerja cepatnya. Semoga Sugik Nur bisa berkaca bahwa yang dia lakukan dan ucapkan adalah fitnah,” ungkap Ferdinand disitat Fajar, Sabtu 24 Oktober 2020.

Menurut Ferdinand, Gus Nur juga diduga menghina NU di akun YouTube milik pakar hukum perdata tersebut.

Sugi Nur Raharja alias Gus Nur (kiri) dan Refli Harun. Foto: Youtube Refly Harun

“Saya berharap Polri juga memproses hukum Refly karena akun medsosnya menjadi penyebar informasi fitnah dan kebencian Gus Nur. @DivHumas_Polri ,” sebutnya.

Seperti diketahui, Dirtipidsiber Bareskrim Brigjen Slamet Uliandi menjelaskan Gus Nur ditangkap di sebuah rumah yang beralamat di Pakis, Malang, Jawa Timur. Gus Nur ditangkap dini hari tadi, Sabtu 24 Oktober 2020.

Gus Nur ditangkap atas tuduhan menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Pernyataan Gus Nur tersebut disebarkan dalam akun YouTube MUNJIAT Channel pada 16 Oktober 2020.

Anshor bersyukur Gus Nur ditangkap

Sementara itu, ditangkapnya Gus Nur oleh Polisi menjadi angin segar bagi warga NU, tak terkecuali Anshor. Menurut Ketua Umum PP GP Anshor Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, pihaknya berterima kasih pada sikap cepat Kepolisian Indonesia.

“Mengapresiasi gercep (gerak cepat) Polri. Luar biasa kinerjanya,” kata Gus Yaqut kepada wartawan.

“Orang-orang ngaku ustaz tapi keblinger seperti ini memang harus segera dibungkam. Terima kasih, Polri,” ucap Yaqut.

Yaqut pun menyatakan agar semoga proses hukum terhadap Gus Nur ini segera dipercepat Polri. Selain itu, dia juga meminta agar Gus Nur untuk dihukum berat supaya menimbulkan efek jera.

“Diproses secepat-cepatnya dan dihukum seberat-beratnya. Agar ada efek jera buat mulut-mulut penghasut seperti Sugi ini. Masih ada yang begitu bebas di luar,” kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Aliansi Santri Jember melaporkan Sugi Nur Raharja ke Polres Jember, Senin 19 Oktober 2020. Ia dilaporkan ke Polisi karena diduga menghina NU dalam sebuah video wawancara dengan Refly Harun di Youtube.

“Kami melaporkan atas komentarnya di media sosial Youtube saat acara bersama saudara Refly Harun,” kata Ketua Dewan Pembina GP Anshor Jember Ayub Junaidi.

Pernyataan yang dinilai menghina adalah saat Gus Nur mengumpamakan NU sebagai bus umum yang supirnya mabuk, kondekturnya teler, kernetnya ugal-ugalan, dan isi busnya adalah PKI, liberal dan sekuler.

Sumber: hops.id

 

Ilustrasi (ist)
Infonusantara.net -- Terpidana mati kasus narkoba asal China, Cai Chang Pan alias Cai Ji Fan ditemukan tewas gantung diri di sekitar pabrik pembakaran ban di dalam Hutan Jasinga Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (17/10).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan bahwa dia ditemukan tewas pagi tadi sekitar pukul 10.30 WIB saat aparat kepolisian melakukan penggerebekan di lokasi.

"Kami temukan meninggal dunia gantung diri," kata Yusri kepada wartawan, Sabtu (17/10).

Dia menuturkan bahwa pabrik tersebut memang acap kali dijadikan oleh buronan itu sebagai tempat untuk bermalam. Namun demikian, Yusri mengatakan bahwa dia tidak menempati tempat tersebut setiap harinya.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun, Yusri menuturkan bahwa terpidana itu sempat mengancam satpam di lokasi tersebut untuk tidak melaporkan dirinya.

"Dia (satpam) juga sempat diancam, enggak boleh lapor ke siapa-siapa," ujar Yusri lagi.

Namun, setelah mendapat laporan, aparat kepolisian langsung bergerak ke lokasi pabrik yang dimaksud dan melakukan penggerebekan. Saat itulah, pihaknya menemukan Cai yang sudah tak bernyawa.

Saat ini, jenazah buronan tiu sedang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramatjati untuk dilakukan autopsi.

"Kami autopsi, kami masih memeriksa saksi pada saat penggerebekan," ujar Yusri.

Yusri mengatakan bahwa dirinya belum dapat menyimpulkan bahwa kematian warga negara China itu diakibatkan bunuh diri.

Saat ini, kepolisian masih melakukan pendalaman dan mengumpulkan bukti-bukti terkait sebeulm nantinya dapat dirilis secara resmi kepada publik.

Diketahui, Cai Chang Pan berhasil kabur dari Lapas Klas I Tangerang, Banten dengan cara menggali tanah kamar tahanannya pada 14 September lalu.

Berdasarkan hasil gelar perkara awal, dua sipir diduga terindikasi membantu pelarian Cai. Keduanya, disebut membantu Cai membelikan pompa air untuk menggali lubang dan mendapat imbalan Rp100 ribu.

"Ada indikasi sementara ini dua pegawai sipir ini melakukan kelalaian yang bisa dikenakan Pasal 426 KUHP," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Jumat (2/10).

Masalah depresi jangan dianggap enteng. Jika Anda pernah memikirkan atau merasakan tendensi bunuh diri, mengalami krisis emosional, atau mengenal orang-orang dalam kondisi itu, Anda disarankan menghubungi pihak yang bisa membantu.

Misalnya saja, Komunitas Save Yourselves melalui Instagram @saveyourselves.id, Yayasan Sehat Mental Indonesia melalui akun Line @konseling.online, atau Tim Pijar Psikologi https://pijarpsikologi.org/konsulgratis.

Surce:CNN Indonesia

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo (ist)
INFONUSANTARA.NET -- Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo buka-bukaan terkait gugatan Bambang Trihatmojo kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Gugatan tersebut muncul setelah adanya perpanjangan pencegahan bepergian ke luar negeri atau cekal dalam rangka pengurusan piutang negara.

Menurut Yustinus, pencekalan itu dikarenakan belum adanya pembayaran kepada negara terkait utang.

"Secara umum pencegahan dilakukan karena Pak BT (Bambang Trihatmodjo) memiliki utang ke negara. Jadi pencegahan akan dicabut kalau ada pembayaran terhadap utang tersebut.Ia mengakui, utang tersebut terkait dengan Sea Games 1997, " kata Yustinus dilansir dari CNBC Indonesia, Kamis (17/9/2020).

Namun, memang Yustinus mengakui Sekretariat Negara yang mendorong penagihan utang tersebut. Sekretariat Negara mengirimkan limpahan ke Kementerian Keuangan. "Ini limpahan Sekretariat Negara ke Kemenkeu untuk ditagih," terangnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta mengatakan, pelarangan kepada putra mantan Presiden Soeharto tersebut karena Bambang diketahui tidak menyelesaikan kewajibannya.

"Yang bersangkutan tidak menyelesaikan kewajibannya," tutur Isa.

Untuk diketahui, pencekalan ke luar negeri yang diusut oleh putra Presiden RI ke-2, Soeharto itu terkait dengan pelaksanaan SEA GAMES XIX pada 1997. Saat itu, Bambang merupakan Ketua Konsorsium pelaksanaan SEA Games XIX.

Sayangnya, Isa tidak menyampaikan berapa kewajiban utang yang harus dipenuhi Bambang ke negara.

INFO NUSANTARA PERSADA

Gedung Kejaksaan Agung (Dok: istimewa)
Infonusantara.net -- Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus mengatakan bahwa pihaknya sudah meminta status pencekalan terhadap Rahmat dalam kasus dugaan suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari untuk pengurusan proyek bebas Djoko Tjandra melalui fatwa Mahkamah Agung (MA).

Diketahui, Rahmat merupakan pihak yang mengenalkan Pinangki kepada Djoko Tjandra saat masih berstatus buron. Rahmat membawa Pinangki bertemu dengan Djoktjan di Malaysia pada 2019 lalu.

"Rahmat sudah dicekal. Kami terus lah (lakukan pemeriksaan), untuk saksi," kata Febrie kepada wartawan di Gedung Bundar Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (16/9).

Dia menuturkan bahwa Rahmat dicekal untuk enam bulan ke depan terhitung sejak 10 Agustus 2020 lalu. Hingga saat ini, Rahmat juga belum berstatus sebagai tersangka dalam perkara ini.

Penyidik selalu berdalih belum menemukan alat bukti yang dapat untuk menetapkan Rahmat sebagai tersangka. Rahmat sendiri sudah beberapa kali bolak-balik Gedung Bundar untuk menjalani pemeriksaan.

Febrie menuturkan bahwa dari informasi sejauh ini, diketahui bahwa Rahmat merupakan anak buah dari Djoko Tjandra. Hanya saja, dia tidak membeberkan lebih lanjut terkait kedekatan Rahmat dengan tersangka lain.

"Sepertinya Rahmat memang orang Djoko Tjandra. Pinangki kan melalui Rahmat," pungkas Febrie.

Sebagai informasi, dalam perkara ini setidaknya sudah ada tiga tersangka yang dijerat oleh Kejaksaan Agung. Mereka adalah Jaksa Pinangki sebagai penerima suap, lalu Djoko Tjandra sebagai pemberi suap. Terakhir, eks Politikus Partai NasDem Andi Irfan Jaya yang disebut sebagai perantara.

Ketiganya diduga telah berkolusi dan bermufakat untuk membuat proyek pembebasan Djoko Tjandra dari jerat hukum atas kasus korupsi hak tagih (Cessie) Bank Bali melalui fatwa MA.

Pinangki diduga menerima uang senilai US$ 500 Ribu, atau senilai Rp7 miliar dari Djoko Tjandra. Uang itu merupakan hadiah untuk pengurusan fatwa MA.

Ternyata, pemberian suap itu dilakukan melalui teman Pinangki yang juga merupakan politikus Partai NasDem, Andi Irfan Jaya. Dia diduga kuat menjadi perantara suap.

Hingga saat ini, baru berkas perkara Pinangki yang telah rampung dan sudah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) tahap 2. Artinya, dalam waktu dekat perkara tersebut akan segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Sumber:CNN Indonesia

INFO NUSANTARA PERSADA


INFONUSANTARA.NET
Padang - Dalam persidangan kasus prostitusi online, dengan terdakwa NN, dari ketiga saksi, salah satu saksi yang dihadirkan adalah Andre Rosiade Anggota DPR RI dapil Sumbar, Senin (7/9) kemarin di Pengadilan Negeri Padang.

Andre Rosiade anggota DPR RI asal Sumbar 1 yang terkenal vokal ini  mengatakan, kejadian itu adalah bentuk tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat daerah pemilihan Sumbar 1 dan  Kota Padang termasuk dapil saya, juga kota kelahiran saya.

Hal tersebut berdasarkan aspirasi masyarakat yang di sampaikan kepada kami tentang maraknya praktek maksiat di kota ini dan sebelumnya kami juga telah melakukan sidak terhadap cafe - cafe ilegal bersama fraksi Gerindra DPRD kota Padang

Namun pengambil kebijakan kota ini membantah bahwa maraknya praktek maksiat di kota ini.

Operasi ini kami lakukan bersama kepolisian adalah pembuktian apa yang di sampaikan oleh masyarakat itu adalah benar adanya.

''Kita memberikan apresiasi kepada kepolisian setelah pengrebekan itu ada rangkaian kasus yang ditindak lanjutkan oleh kepolisian dan seminggu kemudian ada anak umur 13 tahun di jajal dengan aplikasi michat yang menangkap orang tua nya sendiri. Bayangkan akan jadi apa generasi minang ini kalau ini tidak kita cegah, "ujarnya.

Seyogyanya para politisi pengambil kebijakan kota ini menindaklajutkan dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap hotel, cafe- cafe di kota ini.

"Panggil semua pengusaha hotel di kota ini mengingat Walikota Padang dari ustadz berikan mereka tausiah agama agar hotel- hotel di kota ini menjadi hotel syariah bebas dari praktek protitusi, "harapannya.

Terkait dengan kamar 606 beredar maifes atas nama saya. Kamar tersebut di pesan oleh ajudan saya pada pagi nya 2 kamar yang kegunaannya untuk istirahat panitia penyampaian visi dan misi penyampaian calon gubernur dari Partai Gerindra

Kenapa kamar ini di gunakan kerena polisi minta disediakan kamar untuk pembuktian protitusi online untuk membantu penegakan hukum dan saya izin kan kamar tersebut di gunakan untuk pembuktian protitusi online. Saudara Rio di minta oleh kepolisian bagian dari operasi polisi.

Saya sangat memberikan apresiasi kepada saudara Rio beliau berjihad untuk memberantas kemaksiatan di kota ini.

Diberitakan sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat hadirkan tiga saksi dalam persidangan kasus prostitusi online, dengan terdakwa NN.
Dari ketiga saksi, salah satu saksi yang dihadirkan adalah Andre Rosiade Anggota DPR RI dapil Sumbar, Senin (7/9) kemarin di Pengadilan Negeri Padang.

Saksi Andre Rosiade dalam persidangan mengungkapkan keterangan, bahwa dirinya bersedia hadir menjadi saksi karena kewajiban sebagai warga negara yang taat hukum.Namun, dia membantah mangkir pada empat sidang sebelumnya. Sebab, dirinya harus mengikuti kegiatan kenegaraan yang tidak bisa ditinggalkan.

“Sesuai dengan Pasal 160 KUHP bahwa keterangan saksi bisa dibacakan saja keterangannya lewat berita acara kepolisian. Namun, sebagai warga negara taat hukum, saya hadir untuk memenuhi proses persidangan,” jelasnya.

Mendengar keterangan tersebut, majelis hakim menjelaskan bahwa keterangan langsung dari Saksi Andre dan dua saksi lainnya yakni Rio dan Bimo sangat dibutuhkan untuk pertimbangan putusan majelis hakim.

“Keterangan di dalam BAP masih belum cukup. Untuk keterangan saudara sangat dibutuhkan dalam perkara ini. Agar kami tidak salah mengambil keputusan,” tegas Majelis Hakim Lifiana Tanjung.

Seperti diketahui, Perkara ini adalah perkara prostitusi online, yang diungkap Polda Sumbar bersama Anggota DPR RI Andre Rosiade saat melakukan penggrebekan di sebuah hotel di Kota Padang, Minggu (26/1) lalu. Dalam penggrebekan itu, Polda Sumbar mengamankan seorang pekerja seks komersial (PSK) yaitu terdakwa NN bersama dengan mucikarinya, AS.

Penggerebekan ini sempat menjadi perhatian publik. Pasalnya, kamar hotel 606 diketahui dipesan atas nama Andre Rosiade. Staf Andre Rosiade diduga sempat memakai jasa NN terlebih dahulu sebelum penggerebakan dilakukan.(*)

INFO NUSANTARA PERSADA

Andre Rosiade berikan kesaksian di persidangan kasus prostitusi online dengan terdakwa NN di Kejati Sumatera Barat (dok/istimewa)
INFONUSANTARA.NET
Padang–Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat hadirkan tiga saksi dalam persidangan kasus prostitusi online, dengan terdakwa NN.

Dari ketiga saksi, salah satu saksi yang dihadirkan adalah Andre Rosiade Anggota DPR RI dapil Sumbar, Senin (7/9) di Pengadilan Negeri Padang.

Saksi Andre Rosiade dalam persidangan mengungkapkan keterangan, bahwa dirinya bersedia hadir menjadi saksi karena kewajiban sebagai warga negara yang taat hukum.

Namun, dia membantah mangkir pada empat sidang sebelumnya. Sebab, dirinya harus mengikuti kegiatan kenegaraan yang tidak bisa ditinggalkan.

“Sesuai dengan Pasal 160 KUHP bahwa keterangan saksi bisa dibacakan saja keterangannya lewat berita acara kepolisian. Namun, sebagai warga negara taat hukum, saya hadir untuk memenuhi proses persidangan,” jelasnya.

Mendengar keterangan tersebut, majelis hakim menjelaskan bahwa keterangan langsung dari Saksi Andre dan dua saksi lainnya yakni Rio dan Bimo sangat dibutuhkan untuk pertimbangan putusan majelis hakim.

“Keterangan di dalam BAP masih belum cukup. Untuk keterangan saudara sangat dibutuhkan dalam perkara ini. Agar kami tidak salah mengambil keputusan,” tegas Majelis Hakim Lifiana Tanjung.

Setelah ditanya soal motif penggerebekan, Andre menyampaikan bahwa penggerebekan praktek prostitusi online tersebut dilatarbelakangi adanya informasi yang diperolehnya banyaknya laporan masyarakat tentang maraknya prostitusi online di Kota Padang.

Informasi itu lalu diteruskan kepada Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto via telepon. Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto, sambungnya, memberikan arahan agar dia berkomunikasi dengan Dirreskrimsus. 

Namun, karena Dirreskrimsus Polda Sumbar sedang berada di Jakarta dalam rangka menghadiri pesta pernikahan anak Mantan Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal, dia menugaskan anggotanya yakni AKP Indra Sonedi.

“Saat briefing dengan Saksi Rio dan petugas kepolisian sebelum penggerebakan, saya juga hadir. Tapi saya tidak ikut campur terkait masalah teknis. Saya cuma ikut menyaksikan karena saya bolak-balik, sebab banyak tamu yang ingin menemui saya,” sebutnya.

Saat penggerebekan, Andre memang ikut mendampingi petugas kepolisian menuju lantai 6 kamar 606. Namun dia mengaku hanya menunggu di luar kamar saat penggerebekan dilakukan dan baru masuk ke dalam setelah diminta oleh pihak kepolisian. “Saat penggerebekan itu, saya lihat ada alat kontrasepsi, uang Rp 750 ribu, dan handphone. Saksi Rio pada saat itu keluar kamar dengan hanya menggunakan celana,” sebutnya.

Lebih lanjut, Andre membantah bahwa kamar hotel 606 dipesan atas nama dirinya. Namun, dipesan atas nama Bimo Nurahman yang merupakan staf pribadinya. “Saya tidak pernah ke receptionis dan bicara dengan petugas receptionis. Sementara yang pesan kamar hotel itu Saudara Bimo. Bukan saya,” tukasnya.

Seperti diketahui, Perkara ini adalah perkara prostitusi online, yang diungkap Polda Sumbar bersama Anggota DPR RI Andre Rosiade saat melakukan penggrebekan di sebuah hotel di Kota Padang, Minggu (26/1) lalu. Dalam penggrebekan itu, Polda Sumbar mengamankan seorang pekerja seks komersial (PSK) yaitu terdakwa NN bersama dengan mucikarinya, AS.

Penggerebekan ini sempat menjadi perhatian publik. Pasalnya, kamar hotel 606 diketahui dipesan atas nama Andre Rosiade. Staf Andre Rosiade diduga sempat memakai jasa NN terlebih dahulu sebelum penggerebakan dilakukan.(*)

INFO NUSANTARA PERSADA

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.