Articles by "Politik"

Showing posts with label Politik. Show all posts

H. Maidestal Hari Mahesa & Mailasa Waruwu

INFONUSANTARA.NET -- Kasus dugaan pemaksaan menggunakan jilbab pada siswi non muslim di SMK Negeri 2 Kota Padang, Sumatera Barat, terus mendapat perhatian publik Indonesia, termasuk politisi di daerah ini.

Komentar pedas datang dari Ketua PW Gerakan Pemuda Ka'bah Provinsi Sumatera Barat, H Maidestal Hari Mahesa yang akrab disapa Haji Esa terhadap pernyataan anggota DPRD Kota Padang dari PDI Perjuangan Mailasa Waruwu.

Pernyataan Meilasa Waruwu tersebut yakni menyayangkan terjadinya pemaksaan terhadap siswi non muslim untuk memakai jilbab di SMK Negeri 2 Padang dan di sekolah negeri lainnya. 

Menurutnya, kebijakan sekolah tersebut menodai Kota Padang. Ia pun meminta Perwako yang dibuat semasa Wali Kota Padang dijabat Fauzi Bahar itu dicabut. 

"Karena ini menodai Kota Padang. Dalam hal ini, kita mengharapkan Perwako ini dicabut kembali, diluruskan kembali," ungkapnya, Senin (25/1) di DPRD Kota Padang. 

"Walau pun dikatakan untuk orang muslim, tapi kan, bukan mewajibkan kata Pak Fauzi Bahar, tapi menyesuaikan. Kalau sudah dibilang menyesuaikan, otomatis dari anak itu harus menyesuaikan diri, pakai jilbab," kata anggota dewan dari PDI Perjuangan ini. 

"Kebijakan sekolah yang mengharuskan siswi non muslim berjilbab, jelasnya, seakan-akan menghilangkan jati diri mereka sebagai non muslim,"pungkas Waruwu.

Selain itu jelasnya, kebijakan tersebut diberlakukan di sekolah negeri, tentu menodai Pancasila dan Negara Kesatuan Pancasila (NKRI). "Kalau ini kan sekolah negeri. Jelas menodai Pancasila dan NKRI," sebutnya.

Menanggapi pernyataan anggota DPRD Kota Padang dari PDI Perjuangan Mailasa Waruwu terkait kasus tersebut, Haji Esa menegaskan, "Pak Waruwu jangan perkeruh lagi suasana dengan statemen yang menyesatkan," kata Haji Esa,Senin malam (25/1).

Esa mengatakan, setahu dirinya tidak ada kata yang mewajibkan pemakaian jilbab, apalagi untuk non muslim dalam aturan yang menjadi pedoman kebijakan di SMK Negeri 2 Padang tersebut. "Apa bapak sudah baca tentang aturan yang bapak sebutkan tersebut? Setahu saya tidak ada kata yang "mewajibkan", apalagi untuk non muslim," kata Esa.

Maidestal Hari Mahesa yang juga Ketua DPC PPP Kota Padang tersebut meminta Waruwu untuk mempelajari, mencermati dan memahami aturan tersebut, sebelum mengeluarkan statemen. "Pelajari, cermati dan pahami. Baru anda ngomong. Apakah selama ini ada diskriminasi untuk agama lain di Kota Padang ini? Tidak kan?" ketus Esa.

Esa pun menyebutkan bukti tidak adanya diskriminasi di Kota Padang. Misalnya saja masjid dan rumah ibadah agama lain lokasinya berdampingan.

Bukti tidak adanya diskriminasi, anda dan beberapa anggota DPRD lainnya bisa duduk di DPRD Kota Padang, dan begitu juga dengan bidang dunia usaha, hidup bermasyarakat. Bahkan banyak kita lihat di Kota Padang, masjid dan rumah ibadah agama lain berdampingan. "Kok bisa bisanya anda langsung katakan menodai Pancasila dan NKRI di Kota Padang ini..?" pertanyaan pedas Esa kepada Waruwu.

Ditambah lagi, jelas Haji Esa, pernyataan maaf dari kepsek SMKN2 juga sudah disampaikan. Saya sangat prihatin dengan ucapan Waruwu yang menyampaikan, kebijakan memakai jilbab menghilangkan jati diri non muslim.

"Untuk apalagi komentar anda yang menimbulkan hangatnya kembali persoalan ini. Saya saat perda dan aturan itu keluar, saat itu anggota DPRD Padang. Dan salah besar anda memaknai "menyesuaikan" itu artinya menyesuaikan dengan "menyesuaikan diri" dengan menggunakan jilbab. 

"Saya sangat prihatin dengan ucapan bapak yang menyampaikan menghilangkan jati diri non muslim. Apakah biarawati juga tidak menggunakan penutup kepala? Namanya saja yang berbeda," ungkap Esa.

Anggota DPRD Kota Padang tiga periode ini meminta Waruwu untuk untuk mempelajari dan memahami isi perda dan perwako tersebut."Dan saran saya kepada bapak selaku anggota DPRD Kota Padang, pelajari serta pahami isi perda dan perwako seperti yang bapak sampaikan. Agar Jangan lagi keluarkan kalimat-kalimat yang berdampak merusak kerukunan hidup beragama di Kota Padang ini. 

Kondisi rakyat sudah susah dengan musibah pandemi Covid-19, jangan bikin masyarakat resah di kehidupan sehari hari dan bisa berdampak juga ke iklim ivestasi di Kota Padang ini. 

"Berikanlah statemen penyejuk, karena saat ini juga pemerintah provinsi dan pusat sudah dalam proses menyelesaikan persoalan ini," harap Esa.

Politisi PDI Perjuangan Anggota DPRD Kota Padang, Meilasa Waruwu menyayangkan terjadinya pemaksaan terhadap siswi non muslim untuk memakai jilbab di SMK Negeri 2 Padang dan di sekolah negeri lainnya. 

Selaku Ketua Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) Kota Padang ini, Meilasa Waruwu sudah memfasilitasi penyelesaikan persoalan tersebut."Kami sudah ada niat untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan catatan, bagaimana seterusnya, apakah ini dicabut masalah perwako itu, atau tetap dijalankan?" ujarnya.

"Kita setiap malam membicarakan ini. Kita tampung yang 66 orang siswi itu, kita minta keterangan dari orang tuanya. Kita sudah tanya, apakah mereka menerima kenyataan seperti ini, tapi mereka tidak mau. Kalau bisa, bagaimana mereka ini tidak pakai jilbab, tapi kan dari pihak sekolah kan mengharuskan," ungkap Mailasa Waruwu.(by/Inf)

Source:bentengsumbar.com 


Aksi tanaman pohon pelindung dan penghijauan kader PDI Perjuangan se Sumbar 

INFONUSANTARA.NET -- Ribuan batang pohon tanaman produktif maupun pohon pelindung dan penghijauan, ditanam kader PDI Perjuangan (PDIP) secara serentak di 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat. 

“Penghijauan yang kita lakukan ini merupakan implementasi pesan Ibu Ketua Umum, Megawati Sukarnoputri yang meminta kader banteng tak hanya jago berpolitik tapi juga piawai dalam menjaga lingkungan hidup,” ungkap Ketua PDIP Sumatera Barat, Alex Indra Lukman dalam pernyataan tertulisnya, diterima infonusantara.net, Senin (25/1/2021).

Aksi sosial ini dalam rangka memeriahkan HUT PDIP ke-48 sekaligus ulang tahun Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarnoputri yang ke-74 tahun pada 23 Januari ini. Pencanangan ini merupakan sebuah Gerakan Penghijauan dan Membersihkan Sungai-sungai sebagai Sebuah Jalan Peradaban, yang diinisiasi Presiden RI ke-5 tersebut. 

“Kader banteng yang piawai dalam menjaga lingkungan hidup berarti telah menyentuh aspek kehidupan yang paling mendasar. Karena, dia telah membuat lingkungan hidup tetap asri dan lestari,” ungkap Alex.

“Presiden RI pertama, Sukarno, juga mengajarkan untuk selalu mencintai dan menjaga alam raya dan seisinya untuk masa depan anak cucu,” tambah Alex sembari menyebutkan, aksi menanam pohon itu juga bertepatan dengan Hari Menanam Sejuta Pohon Sedunia.

Pohon pelindung yang ditanam itu ada yang ditujukan sebagai penahan abrasi pantai. Terdiri dari Pohon Cemara Udang, Pinago (Tanamu) dan Pulai. “Pohon jenis ini ditanam di kawasan tepi pantai,” ungkap Alex.

Juga ada pohon yang bernilai ekonomis seperti Pohon Bayua, Surian, Mahoni, Bayur dan Beringin. “Di tanam di hutan nagari yang kondisinya tak lagi hijau. Semoga, nantinya bisa mengatasi bencana alam,” harap Alex. 

Tanaman buah-buah juga ikut ditanam seperti Pohon Durian, Mangga, Korma, Jeruk, Alpokat, Jengkol, Nangka, Kakao, Pinang, Sirsak dan jenis lainnya. 

"Kader juga menanam pohon bernilai ekonomis ini di kampung Pak Taufik Kiemas (almarhum) di Nagari Sabu, kabupaten Tanahdatar," ungkap Alex. (Inf)

Momentum HUT ke-48 PDIP Raih 3 Piagam Penghargaan Rekor MURI.(ist).

INFONUSANTARA.NET -- Penggagas Museum Rekor Indonesia (MURI), Jaya Suprana, menyerahkan penghargaan atas tiga rekor yang berhasil dibukukan pada momentum hari ulang tahun (HUT) ke-48 PDI Perjuangan (PDIP) pada 2021 ini. 

“Berpolitik dengan mengedepankan semangat gotong-royong sebagaimana selalu diingatkan Ibu Ketua Umum, Megawati Sukarnoputri pada seluruh kader, kembali memberikan dampak positif bagi perjalanan partai kita. Pada 2021 ini, berbuah rekor MURI. Semangat gotong royong ini harus terus selalu ditularkan kader banteng untuk kemajuan bangsa,” ungkap Ketua PDIP Sumatera Barat, Alex Indra Lukman dalam pernyataan tertulisnya diterima infonusantara.net, Selasa (19/1/2021).

Alex mengingatkan seluruh kader banteng di Sumatera Barat, untuk bekerja ikhlas dalam semangat gotong royong dalam melayani masyarakat. 

“Jangan berhitung dengan dampak elektoral. Bekerja keras lah melayani masyarakat secara ikhlas. Saya yakin, semuanya nanti akan berakhir dengan dampak positif,” ungkap Alex.

Sementara, Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarnoputri mengaku bangga dengan penghargaan MURI itu. Megawati juga berterimakasih pada apresiasi yang telah diberikan MURI yang disampaikan dalam forum Rakernas PDIP yang digelar secara Daring dan Luring itu. 

“Saya tentu sangat bangga sekali, karena saya diberitahu Pak Sekjen, karena hari ulang tahun kita yang ke-48, ternyata diperhatikan MURI dan saya tidak menyangka bahwa hasilnya mencapai rekor,” ucap Megawati.  

Di kesempatan yang sama, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan, apa yang dilakukan kader PDIP adalah sesuai dengan ajaran Megawati yakni berpolitik juga termasuk memperindah alam raya Indonesia.  

“Bahwa kebahagian manusia itu juga dalam keseimbangan manusia dengan sang pencipta, manusia dengan alam raya dan manusia dengan sesama,” ujar Hasto.  

Hadir juga dalam rapat itu pengurus DPP, DPD serta DPC PDIP seluruh Indonesia secara virtual. 

Diserahkan secara Daring

Dalam penyerahan rekor MURI secara virtual itu, Jaya Suprana membeberkan tiga penghargaan MURI yang diberikan pada PDIP. “Dengan penuh kerendahan hati saya mohon berkenan untuk dapat menganugerahkan 3 piagam penghargaan museum record Indonesia (MURI) dalam rangka HUT ke-48 dan Rakernas PDIP,” ungkap Jaya.

Disebutkan secara berurutan, penghargaan pertama yang diberikan yakni prosesi HUT Partai Politik secara daring peserta terbanyak dimana kepesertaan HUT ke-48 PDIP secara daring tercatat dihadiri 73.367 peserta yang terdiri dari DPP, plus 34 provinsi dengan 1.367 peserta hadir dalam momentum itu. 

“Joe Biden juga harus belajar dari kita, dari PDIP,” kata Jaya, disela rapat DPP PDIP bersama MURI, Senin (18/1/2021).   

Kedua, penghargaan atas kegiatan penanaman pohon terbanyak oleh anggota Partai Politik secara serentak di seluruh Indonesia yaitu sebanyak 357.975 dengan jumlah pohon 579.247. 

“Waduh, ampun saya. Yang nyebutnya saja sampai pusing ini, karena begitu banyak,” ujar Jaya. 

“Jadi, ini penanaman pohon terbanyak oleh anggota partai politik secara serentak dalam merayakan hari ulang tahun,” sambung Jaya. 

Terakhir, MURI juga memberikan penghargaan atas rekor pembagian tumpeng terbanyak saat HUT ke-48 PDIP pada masyarakat. 

“Sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi mahakarya, kebudayaan nusantara ini, Ulang tahun PDIP di laksanakan dengan pembagian tumpeng terbanyak, DPP dan DPD seluruhnya 7.763 tumpeng. Ini semua dibagikan pada para panti asuhan pantu jompo dan berbagai komunitas kemanusiaan,” tutur Jaya. 

Nantinya, ungkap Jaya, piagam MURI itu akan dikirimkan ke Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.  

“Ini kita umumkan secara daring dulu, nanti akan dikirim tentu ke kantor pusat PDIP. Jadi, Ini rekor dunia. Karena saya belum tahu bagaimana partai-partai politik di Amerika, China, maupun Rusia apalagi Jerman dan negara-negara yang lebih gede lagi itu saya belum pernah dengar kalau ada acara HUT dengan secara daring dengan peserta demikian banyak,” ungkapnya. 

“Untuk penanaman pohon terbanyak oleh anggota partai politik terbanyak di dunia juga ini, terbanyak. Pembagian nasi tumpeng, itu kan adanya cuma di Indonesia. Dan ini pasti rekor dunia nasi tumpeng terbanyak,” pungkas Jaya. (Inf)

Menteri Sosial Tri Rismaharini dibantu melangkah oleh petugas dalam salah satu kegiatan blusukannya. (ist)

INFONUSANTARA.NET -- Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai gebrakan mantan Walikota Surabaya Tri Rismaharini tak sekadar bekerja sebagai Mensos. 

Di balik itu semua, Jerry melihat ada manuver politik yang dilakukan Ketua DPP PDIP tersebut menuju ajang pemilu berikutnya.

"Saya lihat gaya ini (blusukan Risma) bagian manuver politik," kata Jerry, Selasa (5/1).

Menurut Jerry, gaya blusukan Risma meniru apa yang telah dilakukan Jokowi selama ini, dari saat mulai menjabat Gubernur DKI pada 2012 silam hingga kini yang memasuki masa kepresidenan periode keduanya.

Jerry menilai, Risma merupakan salah satu kader PDIP yang disiapkan untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR Puan Maharani.

Oleh karena itu, ia menilai Risma harus membuktikan dirinya terlebih dulu lewat sepak terjangnya di kancah nasional.

Pasalnya, selama ini Risma hanya dikenal sebagai Wali Kota Surabaya dua periode sebelum didapuk menjabat posisi Mensos menggantikan Juliari Batubara yang tersandung masalah korupsi bantuan sosial Covid-19.

"Mensos tempat yang strategis untuk melangkah lebih jauh.Tinggal racikan dan ramuan politiknya seperti apa," ujar Jerry.

Di sisi lain, Jerry juga menilai aksi blusukan Risma ini juga sebagai upaya untuk menjegal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang juga santer diisukan bakal bertarung dalam Pilpres 2024.

"Barangkali blusukan ini juga salah satu strategi politik untuk menjegal Anies di DKI dan untuk running 2024 mendatang," ujarnya.

Kementerian Sosial menyatakan blusukan Risma adalah untuk mengetahui permasalahan sosial yang terjadi di Jakarta. Selain Jakarta, disebutkan bahwa Risma juga sebetulnya sudah turun langsung ke Ponorogo dan Mojokerto, Jawa Timur.

"Ini sebetulnya ingin memastikan bagaimana kondisi permasalahan sosial yang ada di wilayah masing-masing," kata Kepala Bagian Publikasi dan Pemberitaan Kemensos Herman Koswara.

Herman menyatakan, lewat blusukan, Risma hendak memetakan masalah sebelum membuat kebijakan dalam mengatasi persoalan sosial di masing-masing daerah. Herman menyebut, blusukan Risma dilakukan secara acak. 

Dikutip dari: CNNIndonesia.com


FPI (ilustrasi)

INFONUSANTARA.NET -- Biar kedudukannya jelas lebih baik Front Pembela Islam (FPI) yang kini telah berganti nama menjadi Front Persatuan Islam menjadi partai politik saja.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin.Tokoh kelahiran Majalengka 8 September 1952 itu mengatakan, selama ini publik menilai FPI sebagai ormas yang kerap membuat gaduh dengan turun ke jalan.

Untuk itu dia menyarankan agar Front Pembela Islam (FPI) yang kini telah berganti nama menjadi Front Persatuan Islam, menjadi partai politik alias parpol.

“Biar kedudukannya jelas, lebih baik FPI menjadi partai politik saja,” kata TB Hasanuddin di Jakarta, Minggu (3/1).

Dikatakan, sejak era reformasi, Indonesia telah menjadi negara penganut sistem demokrasi. Tahun 2019, demokrasi di Indonesia menempati peringkat ke-4 di kawasan Asia Tenggara dan 67 di dunia dalam daftar indeks demokrasi global yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU).

“Dengan sistem demokrasi ini sangat mungkin bila FPI mendirikan partai politik,” sebut Hasanuddin.

Lebih jauh, politisi PDI Perjuangan ini memaparkan demokrasi pada hakikatnya meliputi tiga substansi penting yakni pemerintahan yang sah dan diakui rakyat, pemerintahan yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, dan kekuasaan yang diberikan rakyat kepada pemerintah tersebut dijalankan untuk kepentingan rakyat.

Hasanuddin menambahkan, konstitusi Indonesia menjamin hak-hak demokrasi. Dalam UUD 1945 Pasal 28E menegaskan, tiap-tiap warga negara Indonesia dijamin haknya atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 

Salah satu wujud demokrasi adalah dengan adanya pemilihan umum. Ia juga menyebut jaminan hak-hak demokrasi dalam konstitusi Republik Indonesia diatur lebih lanjut dalam aturan legislasi yaitu melalui paket UU Politik.

Paket UU Politik terdiri dari UU 2/2011 tentang perubahan atas UU 2/2008 tentang Partai Politik, UU 7/2017 tentang Pemilu, dan UU 6/2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi UU Pilkada. TB Hasanuddin menjelaskan, dalam Pasal 11 UU 2/2011 tentang Partai Politik, mengatur tentang fungsi partai politik.

Pasal 11 menjelaskan, fungsi partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat, penciptaan iklim kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, penyerap, penghimpun aspirasi.

Juga penyalur aspirasi poliitk masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi.

“Pasal 12 UU 2/2011 juga mengatur hak partai politik untuk mengikuti Pemilihan Umum baik legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya. “Nah, kalau FPI ingin berkuasa atau ingin memberlakukan ikut berdemokrasi, sebaiknya dirikan bukan sekedar Forum, dirikan saja partai,” pungkasnya.

Hasanuddin mengungkap, dengan partai politik maka FPI dapat masuk dalam infrastruktur politik yang legal. Bahkan, FPI bisa Ikut pemilu, memiliki perwakilan di legislatif atau eksekutif serta dapat pula mengusung Habib Rizieq Shihab alias HRS sebagai calon presiden.

“Apalagi kalau memang FPI memiliki cabang di berbagai propinsi hingga kota/kabupaten, peluang mendirikan parpol sangat besar. Bisa ikut pemilu, punya kepala daerah dan perwakilan di DPR atau DPRD karena aturannya memungkinkan.”

“Kalau seperti sekarang kan kesannya cuma buat gaduh saja,” pungkas TB Hasanuddin. (jpnn/inf)


Waketum Sebut Gerindra Dukung Pembubaran FPI,Fadli Zon Bantah Tak Ada Keputusan Partai 

INFONUSANTARA.NET -- Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon membantah pemberitaan yang menyebut bahwa Partai Gerindra mendukung pemerintahan Joko Widodo dalam membubarkan organisasi yang dinilai bisa memecah bela NKRI.

Fadli Zon mengatakan, tidak ada keputusan Partai Gerindra yang mendukung pembubaran organisasi tanpa proses pengadilan.

“Tidak ada keputusan @gerindra mendukung pembubaran organisasi tanpa proses pengadilan. Sebagai negara hukum tetap harus menjunjung tinggi konstitusi dan UU,” tulis Fadli Zon di akun twitternya, Sabtu (1/2) dilansir dari Fajar.co.id.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan, Gerindra mendukung kebijakan pemerintah untuk bersikap tegas kepada kelompok intoleran di Tanah Air. Sebab, kata dia, kelompok intoleran itu dapat membahayakan masa depan Indonesia.

“Partai Gerindra mendukung kebijakan yang diambil Presiden Jokowi untuk menjaga persatuan Indonesia dengan bersikap tegas pada kelompok intoleran yang membahayakan masa depan NKRI,” katanya, Jumat (1/1).

Menurut Saraswati, menjaga keutuhan itu bangsa bukan soal siapa yang berkuasa. Justru, kata dia, seluruh elemen bangsa harus bersatu untuk bangkit dari permasalahan pada 2020.

“Justru untuk bangkit dari permasalahan 2020, kita tidak membutuhkan pihak-pihak yang memecah belah, tapi saatnya kita menjaga persatuan bangsa,” ucapnya. (inf/fin)


Bukti Dukung Jokowi Tegas ke Intoleran, Denny Siregar Tantang Gerindra Pecat Fadli Zon yang Selalu Jadi Jubir FPI.

INFONUSANTARA.NET -- Partai Gerindra mendukung kebijakan yang diambil Presiden Jokowi untuk menjaga persatuan Indonesia dengan bersikap tegas pada kelompok intoleran yang membahayakan masa depan NKRI

Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang juga ponakan Prabowo Subianto. Ia menyampaikan dukungan Partai Gerindra terhadap sikap tegas Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada kelompok intoleran di Tanah Air.

Sebab, kata dia, kelompok intoleran itu dapat membahayakan masa depan Indonesia.

Penggiat Media Sosial Denny Siregar menantang Partai Gerindra untuk memecat anggota DPR RI Fadli Zon yang dia nilai selama ini menjadi juru bicara Front Pembela Islam (FPI).

Tantangan itu dilayangkan Denny Siregar sebagai pembuktian sikap tegas Gerindra mendukung langkah pemerintah membubarkan dan melarang kegiatan ormas FPI.

"Ah @Gerindra ngomong doang..Kalau memang dukung @jokowi tegas thd kelompok intoleran, mulai dong dari pecat @fadlizon yang selalu jadi jubir FPI..Kita tunggu tegasnya @prabowo, biar gak diem2 aja..," tulis Denny Siregar di akun twitternya @Dennysiregar7, Sabtu, 2 Januari 2021. 

"Pengen tahu pendapatnya mbak @RahayuSaraswati thd @fadlizon yang selalu membela FPI..Gimana, mbak ? Biar kita juga tahu ketegasan @Gerindra.." ungkap Denny Siregar. 

Denny Siregar pun mengaku ingin tahu pendapat Rahayu Saraswati terhadap Fadli Zon yang selalu membela FPI. 

(*)


 

Muharlion Diamanahkan Pimpin DPTD PKS Padang Masa Khidmat 2020-2025.(INFO)

INFONUSANTARA.NET -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang melakukan suksesi kepemimpinan melalui Musyawarah Daerah (Musda) DPTD (Dewan Pimpinan Tingkat Daerah) PKS, Senin (28/12).

Dalam Musda itu, anggota DPRD Padang Muharlion terpilih memimpin DPTD PKS Padang masa Khidmat 2020-2025. Muharlion sendiri tercatat sudah tiga periode duduk sebagai anggota DPRD Padang.

Usai terpilih, Muharlion menyatakan Musda DPTD PKS Padang itu merupakan turunan dari Munas, Muswil yang diselenggarakan serentak secara nasional pada 27 Desember kemarin.

"Lalu Musda juga dilaksanakan serentak secara nasional perwilayah pemenangan. Sumbar masuk wilayah pemenangan Sumatera Bagian Utara yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau," kata Muharlion didampingi Sekretaris Ja'far.

Dia mengatakan, usai terpilih, pengurus DPTD dibebani tanggungjawab untuk membawa arah kebijakan partai lima tahun kedepan.

"Dalam waktu dekat, kita ditarget dalam 10 hari kedepan untuk menuntaskan struktur kepengurusan DPTD untu dilaporkan ke DPW dan DPP," katanya.

Untuk target kedepan, katanya, PKS pada 2024 mendatang bertekad memperoleh hasil yang singnifikan dalam pemilihan legislatif dengan cara-cara yang bermartabat.

"Kita menargetkan minimal perolehan suara pada Pileg 2024 sebesar 30 persen atau 14 kursi DPRD Padang. Jika saat ini ada 9 kursi, minimal menambah 1 kursi per dapil," jelasnya.

Untuk mengejar terget itu, PKS akan mengadakan pencalegan dini agar seluruh kader bisa bergerak di tengah masyarakat.

Selain itu, pada 2024, PKS juga menargetkan memenangkan Pilgub dan Pilkada Padang yang dilaksanakan serentak.

Untuk susunan pengurus harian sendiri, dia menyebutkan, Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) diketuai Arnedi Yarmen dengan sekretaris H. Gufron. Untuk Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) Ketua H. Muharlion, Sekretaris Ja'far, Bendahara H. Djunaidy Hendri, Kaderisasi H. Akmal Syafar. Dewan Etik Daerah (DED) Ketua H. Arwin Al Ibrahimy dan sekretaris Oktarizal.

"Yang delapan orang ini adalah yang diberi amanah untuk menentukan arah kebijakan partai lima tahun kedepan," katanya.

Sementara Ketua MPD Arnedi Yarmen menyatakan kedepan, PKS akan memperkuat struktur kepartaian. Artinya, kader partai benar-benar menjadi panutan di tengah masyarakat.

"Kita ingin kader PKS menjadi yang terdepan dalam melayani rakyat yang sesuai dengan motto PKS "Bersama melayani rakyat"," pungkasnya. (inf/bbg)

Presiden PKS Ahmad Syaikhu.(ist)

"Suara rakyat yang tidak puas tersebut harus dipastikan mampu berlabuh di Partai Keadilan Sejahtera"

INFONUSANTARA.NET -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengimbau kader PKS untuk mengamankan suara dari masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. 

Dia mengatakan jumlah masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Jokowi sangat banyak.

"Suara rakyat yang tidak puas tersebut harus dipastikan mampu berlabuh di Partai Keadilan Sejahtera," ujar Syaikhu dalam Musyawarah Wilayah PKS secara virtual, Minggu (27/12).

Ia membeberkan survei Litbang Kompas yang mencatat ada 52,5 persen masyarakat tidak puas dengan kinerja satu tahun pemerintahan Jokowi. Survei itu, kata dia, dilakukan pada Oktober 2020.

Syaikhu berkata 52,5 persen rakyat yang tidak puas dengan kinerja Jokowi bukan angka yang kecil. Sehingga, dia berharap suara itu bisa diamankan oleh PKS untuk memenangkan Pileg dan Pilpres 2020.

"Harapan masyarakat terhadap PKS sangat besar. Inilah momentum membuat PKS menjadi partai yang semakin besar," ujarnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, Syaikhu mengatakan pemilu 2024 adalah momentum kemenangan PKS. Dia mengingatkan hasil Musyawarah Nasional telah menetapkan PKS memperoleh minimal 15 persen suara atau meningkat 6,79 persen jika dibandingkan dengan Pileg 2019.

Selain itu, dia mengingatkan Munas PKS memutuskan untuk mengusung kader menjadi presiden atau wakil presiden di Pilpres 2024.

"Ini bukan sesuatu yang ringan, tapi bukan juga sesuatu yang mustahil dicapai," ujar Ahmad.

Dewan Pimpinan Pusat  PKS hari ini menggelar Musyawarah Wilayah V pasca menggelar Musyawarah Nasional beberapa waktu lalu. Dalam musyawarah wilayah ini DPP PKS menerima laporan kerja pengurus PKS periode 2015-2020.

"Saya selaku Sekjen DPP PKS mewakili dewan pimpinan tingkat pusat menyatakan menerima laporan kerja yang disampaikan oleh Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Syariah Wilayah (PKS) periode 2015-2020," ujar Aboe dalam Muswil PKS secara virtual.

Aboe juga menyampaikan bahwa pengurus PKS periode 2015-2020 dinyatakan demisioner dalam Muswil V PKS. DPP PKS menyampaikan terima kasih kepada kader yang telah berjuang dalam lima tahun terakhir.

Lebih lanjut, Aboe menyampaikan kepengurusan baru yang dipimpin oleh Ahmad Syaikhu harus menjalankan amanah dengan baik. Dia meminta seluruh kader tidak lengah, terutama DPW dalam membesarkan PKS ke depan.

Secara spesifik, Aboe menuturkan ada dua tugas DPW ke depan, yakni menambah kader dan menambah perolehan kursi pada 2024.

"Oleh karenanya, kerja pengurus harus fokus pada dua hal tersebut. Tidak pelu tengok kanan, tengok kiri, tidak ada. DPW, mata kuda saja langsung," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Sekjen PKS Zainudin Paru membacakan surat pelantikan 34 DPTW PKS periode 2020-2025. Zainudin menyampaikan kepengurusan DPW PKS terbaru merupakan hasil keputusan DPP PKS.

PKS adalah salah satu partai politik yang mengikuti Pileg pada tahun 2019. Kala itu, PKS berhasil mengumpulkan suara sebanyak 11.493.663 (8,21 persen). Dengan jumlah suara itu, PKS memiliki 50 kursi di DPR atau naik 10 kursi dari 40 kursi pada Pileg sebelumnya.

PKS dikenal sebagai partai oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada Pilpres 2019, PKS mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Source:CNN Indonesia

 

Dewi Tanjung Tagih janji Amin Rais Jalan kaki Yogyakarta- Jakarta atau Minta Maaf ke Jokowi.

INFONUSANTARA.NET -- Dewi Tanjung tagih janji pada Amien Rais jika Jokowi menang Pilres akan jalan kaki Yogyakarta- Jakarta. Sampai kini janji itu belum dipenuhi Amien Rais. 

Padahal Jokowi sudah menang dan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pun sudah masuk kabinet Jokowi sebagai menteri.

Politikus PDI Perjuangan Dewi Tanjung mengakatakan pada Pilpres 2014, Amien Rais pernah berjanji akan berjalan kaki dari Yogyakarta ke Jakarta. Janji tersebut akan dipenuhi Amien Rais apabila Jokowi berhasil memenangkan Pilpres 2014.

Kini, janji tersebut kembali diungkit oleh Dewi Tanjung atau Amien Rais menyampaikan permintaannya pada Presiden Joko Widodo.

Dalam sebuah konferensi pers, Kamis (17/12/2020), Amien Rais meminta agar Jokowi berhenti melakukan politik yang menimbulkan perpecahan di Indonesia.

Tak hanya itu saja, Amien bahkan memberikan dua pilihan kepada Jokowi. Dia meminta Jokowi untuk memilih mundur dari jabatannya sebagai presiden atau melakukan rekonstruksi ulang negara.

Cuitan Dewi Tanjung. (Twitter/DTanjung15)

Dewi Tanjung pun kembali mencuitkan tentang janji Amien Rais. Cuitan tersebut dia unggah di akun Twitter @DTanjung15.

"Nyai menagih janji kepada Amien Rais. Janji adalah hutang dan wajib di tepati. Amien Rais laki-laki tua yang selama ini juga salah satu pembuat kegaduhan di negara ini," cuitnya di akun Twitter @DTanjung15.

Dewi meminta Amien Rais untuk memenuhi janjinya berjalan dari Yogyakarta ke Jakarta.

Dalam sebuah video, Dewi Tanjung memberikan saran kepada Amien Rais apabila tidak memenuhi janjinya.Dia menyarankan agar Amien Rais meminta maaf kepada Jokowi.

"Saya sarankan sebaiknya Anda meminta maaf kepada Bapak Jokowi," ujar Dewi Tanjung, Jumat (25/12/2020) sebagaimana dilansir dari Suara.com.

Di akhir video tersebut, Dewi menegaskan agar Amien Rais menepati janji tersebut.

Beri Jokowi Pilihan

Sebelumnya, Amien Rais pernah memberikan pilihan kepada Jokowi saat dirinya merilis sebuah buku.Pada saat itu, Amien Rais meluncurkan sebuah buku berjudul 'Pilihan untuk Pak Jokowi, Mundur atau Terus'.

Amien Rais menjelaskan bahwa buku itu terdiri atas 13 bab yang berisi risalah kebangsaan, terutama soal masalah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dari 13 bab itu, Amien mengklaim bahwa tulisannya disertai dengan dukungan fakta dan bukti riset yang valid yang mungkin bisa tidak diterima oleh pendukung Jokowi.


 

Foto Babang "Patjul" Wuryanto. Kader Partai Banteng 'Geram' Partainya disebut Terima Suap Bansos.

INFONUSANTARA.NET-- PDI Perjuangan (PDIP) kembali menyatakan keberatannya saat dikaitkan dengan perkara suap bantuan sosial (bansos) yang menyeret salah satu kadernya, Juliari P Batubara.

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan, Bambang "Patjul" Wuryanto mengaku geram ketika PDIP disangkut pautkan dengan kasus korupsi tersebut.

Dia bahkan menantang semua pihak yang menuding partainya memperoleh upeti atau jatah dari aliran suap dana Bansos Covid-19 untuk membuktikannya.

“Saya pastikan dia nggak bisa membuktikan, saya Ketua Pemenangan Pemilunya. Kasih tahu kalau Ketua Pemenangan Pemilunya marah,” jelas Bambang Patjul dikutip dari laman resmi PDIP, Jumat, 25 Desember 2020.

Pernyataan politisi PDIP itu merepons laporan yang memberitakan, bahwa sejumlah pejabat hingga para calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan diduga ikut menerima aliran dana dari perkara dugaan suap Bansos Covid-19 ini.

Aliran dana ini bahkan disebut diterima oleh seorang Ketua Komisi di DPR RI hingga pejabat di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Program bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19 tersebut diduga dirancang untuk menjadi proyek bersama.

Sehingga melalui pernyataan resmi ini, dengan tegas PDI Perjuangan, begitu geram dan keberatan atas ketidakbenaran fakta yang dituduhkan oleh semua pihak sebagai usaha mendelegitimasi kepercayaan publik kepada PDI Perjuangan.

Adapun, KPK telah menetapkan eks Mensos Juliari Peter Batubara dan empat tersangka lainnya sebagai tersangka suap terkait program bantuan sosial penanganan Covid-19.

Keempat tersangka lainnya dalam kasus ini adalah, pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta.

Selaku penerima, Juliari, Adi dan Matheus dijerat Pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, selaku pemberi, Ardian dan Harry disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Source: Bisnis


 

Fahri Hamzah Kecewa Kepada Prabowo Subianto

INFONUSANTARA.NET -- Wakil Ketua Umum Partai Gelora dan juga mantan Politikus Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah mengungkapkan kekecewaannya terhadap Prabowo Subianto yang kini menjadi Menteri Pertahanan. 

"Kekecewaan pertama saya titipkan kepada pak @prabowo yang tidak nampak menggunakan celah yang ada untuk mendamaikan keadaan. Padahal, beliau adalah jantung kekuatan oposisi," tulis Fahri.

Fahri menyampaikan itu melalui akun Twitternya, @Fahrihamzah, Rabu, 23 Desember 2020.

Menurut Fahri, harusnya sebagai pejabat di bidang politik, dan keamanan, Prabowo bisa mengajak pemerintah merangkul oposisi, bukan memusuhinya.

Fahri mengaku termasuk yang mendukung Presiden Jokowi menggunakan hak prerogatifnya mengangkat mantan lawan politiknya masuk kabinet demi rekonsiliasi.

"Kita perlu persatuan melawan krisis ini. Tapi saya kecewa karena perseteruan tak dihentikan. Saya juga kecewa atas hilangnya inisiatif," kata dia.

Di tengah pandemi COVID-19, situasi politik di Tanah Air cenderung panas. Terjadi insiden penembakan 6 laskar organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) oleh polisi.

Tak hanya itu, pemimpin sentral organisasi tersebut juga menjadi tersangka dalam sejumlah kasus seperti kerumunan, pelanggaran protokol kesehatan sampai tindak penghasutan.

Sejauh ini, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang merupakan mantan calon presiden yang didukung oleh massa FPI pada Pilpres 2019 lalu, belum terlihat mengeluarkan pernyataan sikapnya. 

(*)


 

Wakil Sekretaris Jendral PA 212 Novel Bamukmin meminta Menteri Agama baru tak buat kegaduhan. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

INFONUSANTARA.NET - Wakil Sekretaris Jendral Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin berharap Yaqut Cholil Qoumas tidak membuat kegaduhan usai menjabat Menteri Agama yang baru menggantikan Fachrul Razi.

"Semoga tidak membuat gaduh negeri ini," kata Novel, Selasa (22/12).

Selain itu, Novel mengingatkan Yaqut agar tetap bersih dan tak melakukan tindak pidana korupsi. Imbauan ini disampaikan Novel berkaca dari sejumlah mantan menteri agama sebelumnya yang pernah terjerat dan dikaitkan dengan kasus korupsi.

Sejumlah mantan Menteri Agama yang tersangkut korupsi antara lain Suryadharma Ali ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji tahun anggaran 2012-2013.

Kemudian Menteri Agama pada Kabinet Gotong Royong, Said Agil Husin Al Munawar pernah menjadi tersangka kasus penyelewengan dana haji di Departemen Agama. "Juga tindak korupsi," kata Novel.

Terpisah, Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif turut mendoakan agar Yaqut bisa amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Agama.

"Kita doakan saja semoga bisa menjalankan amanah dengan baik," kata Slamet.

Diketahui, Yaqut, dan juga Banser, kerap berseberangan pandangan dengan pihak PA 212 ataupun FPI dalam sejumlah isu. Misalnya, pembakaran bendera tauhid, hingga proses hukum terhadap Rizieq Shihab. 

Perhatian untuk Pesantren

Ketua Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama atau Rabithah Ma'ahid Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (RMI PBNU), Abdul Ghofarrozin alias Gus Rozin berharap Yaqut memberi perhatian kepada pondok pesantren, khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"RMI PBNU juga berharap agar Gus Yaqut memberikan perhatian terhadap pesantren, khususnya pencegahan Covid-19 yang selama ini belum menjadi prioritas," kata Rozin.

Awal Desember, RMI PBNU mengungkap kondisi pesantren memburuk di tengah pandemi Covid-19. Sebanyak 207 ulama di 110 pondok pesantren meninggal dunia karena Covid-19.

Rozin juga mengusulkan agar Yaqut melakukan reformasi pendidikan Islam. Dengan begitu, target mengarusutamakan Islam moderat yang diinginkan pemerintah bisa tercapai.

"RMI berharap Gus Yaqut memberikan perhatian yang proporsional terhadap isu radikalisme dan pendidikan Islam karena keduanya sama pentingnya," ucap Rozin.

Sebelumnya Menteri Agama baru Yaqut Cholil Qoumas menyatakan tak ingin agama terus menjadi alat politik, baik untuk mengkritik pemerintah maupun merebut kekuasaan. Ia berjanji bakal menjadikan agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi.

"Artinya, bahwa agama sebisa mungkin tidak lagi digunakan menjadi alat politik, baik untuk menentang pemerintah maupun merebut kekuasaan atau mungkin untuk tujuan-tujuan yang lain," kata Yaqut dalam jumpa pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (22/12).

Yaqut mengatakan agama seharusnya tetap menjadi inspirasi serta membawa nilai-nilai kebaikan dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Source: CNN Indonesia

Amien Rais saat hadir di Milad Partai Masyumi, beberapa waktu lalu. (Dok. Istimewa)

INFONUSANTARA.NET - Di 2020 ini tiga partai politik (parpol) baru lahir di 2020. Mereka adalah parpol yang berideologi Islam-nasionalisme, yakni Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Ummat, dan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) reborn.

Gelora Indonesia dan Partai Ummat boleh dibilang sempalan parpol yang ada di panggung politik nasional saat ini. Tokoh pendiri di dua parpol tersebut memiliki jejak berkonflik dengan partai lamanya sebelum memutuskan mendirikan parpol baru. Gelora dengan PKS, dan Partai Ummat dengan PAN.

Berbeda dengan Gelora Indonesia dan Ummat, Masyumi 'dihidupkan' kembali oleh sejumlah petinggi Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), seperti mantan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani, mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua, serta mantan Menteri Kehutanan MS Kaban.

GELORA INDONESIA



Gelora Indonesia didirikan Fahri Hamzah usai berseteru dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak 2017. Di Gelora terdapat nama rekan Fahri di PKS, seperti Muhammad Anis Matta serta Mahfudz Siddiq.

Publik mengira Fahri dan Anis akan mentansformasikan organisasi kemasyarakatan (ormas) bentukan mereka di 2017, Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi), menjadi parpol. Namun nama Gelora Indonesia mulai digaungkan Fahri jelang masa jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI berakhir pada September 2019. Gelora Indonesia akhirnya dinyatakan berbadan hukum oleh Kemenkumham pada Mei 2020.

Berdasarkan dokumen SK Kemenkumham bernomor M.HH-13.AH.11.01 tahun 2020, banyak nama-nama politikus eks PKS menjadi pengurus. Sebut saja, Fahri yang didapuk untuk menduduki posisi Wakil Ketua Umum serta Mahfudz menjadi Sekretaris Jenderal.

Kemudian, terdapat nama Ahmad Riyaldi yang menjadi Bendahara Umum. Riyaldi pernah menjabat sebagai anggota Majelis Pertimbangan PKS periode 2009-2014 dan anggota DPR RI 2009-2014 dari PKS.

Selain itu, terdapat nama Triwisaksana yang menjabat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Nasional Gelora Indonesia. Sebelumnya, pria yang akrab disapa Sani itu pernah menjabat sebagai Anggota Majelis Syuro PKS. Ada pula mantan kader PKS Rofi Munawar dan Musyafa Ahmad Rahim.

Tak hanya bekas kader PKS, Gelora Indonesia juga diisi politikus dari partai lain, seperti eks Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar. Ia ditunjuk menduduki menjabat sebagai Ketua DPP bidang Seni dan Budaya Gelora Indonesia. Sebelum bergabung ke Gelora Indonesia, Deddy sempat bergabung ke Partai Demokrat. Bergabungnya Deddy pun turut mengejutkan para petinggi Partai Demokrat.

PARTAI UMMAT

Ummat didirikan Amien Rais yang berbeda pandangan politik dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Inisiatornya boleh dibilang adalah Mulfachri Harahap dan Muhammad Asri Anas, loyalis Amien Rais.

Kabar partai baru sempalan PAN semakin berhembus kencang usai putra Amien, Hanafi Rais menyatakan mundur sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 pada 5 Mei lalu. Kala itu, dia pun menyatakan mundur dari struktur kepengurusan DPP PAN periode 2020-2025.

Amien Rais akhirnya menyematkan nama Ummat untuk parpolnya. Pilihan itu diumumkan langsung oleh Amien pada 1 Oktober lewat akun YouTube miliknya, Amien Rais.Official.

Sebulan berselang, Amien mengumumkan logo parpol barunya itu yakni berupa perisai tauhid dan bintang yang dilingkari dengan warna kuning keemasan. Menurutnya, warna dalam logo Partai Ummat datang dari kiswah ka'bah yang merupakan perpaduan dari beludru hitam dan benang emas.

Amien menyampaikan bahwa motto perjuangan partainya adalah melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. 

Partai Masyumi

Masyumi menjadi parpol yang paling mengejutkan kelahirannya. Tak pernah terdengar berita akan berdiri kembali, Masyumi tiba-tiba dideklarasikan secara resmi di tepat Hari Ulang Tahun ke-75 pada 7 November.

Deklarasi partai yang didirikan pada 1945 ini dilakukan di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11). Pembacaan deklarasi dipimpin oleh Ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Partai Islam Ideologis (BPU-PPII), A. Cholil Ridwan.

Kelahiran kembali Masyumi pun mendapatkan berbagai respons. Tidak terlepas dari sejumlah nama yang sebelumnya aktif di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang terkenal frontal menyuarakan kritik ke pemerintah.

Salah satu deklarator Partai Masyumi reborn, Ahmad Yani memastikan KAMI tak bakal jadi sayap organisasi partai besutannya.

Menurut Yani, KAMI sejak awal memang bukan dideklarasikan untuk terlibat dalam politik praktis meski dalam beberapa prinsip dan tujuan keduanya beririsan.

Yani mengklaim Masyumi telah lebih dulu direncanakan untuk didirikan meski dideklarasikan setelah KAMI. Sejumlah petinggi Masyumi telah membahas pendirian partai Orde Lama itu sejak Maret 2019, jauh sebelum deklarasi KAMI.

Pemerintah merespons pendirian kembali Masyumi lewat Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud menyampaikan bahwa Masyumi yang baru dibentuk tak sama dengan yang dulu pernah ada.

Mahfud mengatakan Masyumi telah bubar pada 1960 dan tak punya kaitan dengan yang baru dibentuk saat ini.

Menurut Mahfud Masyumi diminta bubar oleh Presiden Soekarno usai terlibat dalam gerakan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Kala itu, Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang diminta bubar. 

Source: CNN Indonesia

Gerindra membantah soal jatah menteri di tengah isu reshuffle. 

INFONUSANTARA.NET - Presiden Joko Widodo dikabarkan akan memanggil calon menteri Kabinet Indonesia Maju untuk diperkenalkan kepada masyarakat sebelum reshuffle atau perombakan kabinet.

Menyusul isu reshuffle atau perombakan kabinet yang dikabarkan akan dilakukan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat tersebut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman membantah anggapan yang menyatakan bahwa jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan merupakan jatah untuk partainya

Menurutnya, tidak ada istilah jatah untuk partai politik dalam penunjukan menteri di Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Enggak ada-lah. Enggak ada jatah menjatah," kata sosok yang akrab disapa Habib itu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (21/12).

Dia menyampaikan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Menurutnya, Gerindra tidak mau berspekulasi dan mengintervensi masalah perombakan kabinet.

Ia juga enggan mengomentari kabar tentang Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono yang bakal menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo.

Menurutnya, Gerindra tidak memiliki kapasitas untuk mengusulkan Trenggono menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.

Ia meminta tidak ada pihak yang mengartikan bahwa nama Trenggono yang beredar menjadi menteri lantaran memiliki hubungan harmonis dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

"Terlepas memang Trenggono itu dengan Pak Prabowo kan baik sekali hubungannya. Beliau berdua itu di Kemenhan sangat harmonis. Tapi jangan diartikan kami yang mengusulkan juga, karena kami enggak ada kewenangan di situ," ucap Habiburokhman.

Anggota Komisi III DPR RI itu menambahkan, Gerindra belum menerima informasi soal rencana Jokowi melakukan perombakan kabinet pada Rabu (23/12).

Namun, ia tidak menutup kemungkinan informasi tersebut akan diterima pihaknya mendekati waktu pelaksanaan perombakan kabinet.

"Belum-belum. Begitu kan bisa, bisa ini, bisa injury time," katanya.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa partainya tidak mengusulkan nama pengganti Edhy Prabowo di kursi Menteri Kelautan dan Perikanan.

Menurutnya, internal Gerindra tidak pernah membahas pengganti Edhy dan menyerahkan hal tersebut ke Presiden Joko Widodo.

"Di internal Gerindra tidak ada pembahasan mengenai siapa yang akan menggantikan Menteri Kelautan dan Perikanan, dan diserahkan kepada Presiden," kata Dasco lewat pesan singkat belum lama ini.

Isu perombakan Kabinet Indonesia Maju mulai berembus di tengah masyarakat sepekan terakhir. Isu reshuffle kabinet itu sempat dilontarkan salah oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid.

Jazilul mengatakan kemungkinan besar Joko Widodo bakal merombak komposisi kabinet pada 23 Desember mendatang atau pada Rabu Pon, berdasarkan penanggalan Jawa. Ia mengatakan, prediksi itu berdasarkan kebiasaan Jokowi melakukan reshuffle kabinet di waktu-waktu sebelumnya.

Source: CNN Indonesia

 

Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat, Alex Indra Lukman.

INFONUSANTARA.NET - Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat, Alex Indra Lukman menegaskan, partainya telah difitnah secara keji seiring tuntasnya penetapan pasangan calon terpilih wali kota dan wakil wali kota Bukittinggi pada pemilihan serentak lanjutan 2020. 

“PDI Perjuangan difitnah melalui surat fotokopian dengan kop DPP PDI Perjuangan, di berbagai platform sosial media. Tak mungkin ada partai politik yang mau menciderai prinsip-prinsip demokrasi, dalam membuat perjanjian pemenangan seperti yang tertulis dalam surat yang viral itu,” ungkap Alex melalui pernyataan tertulis, Sabtu (19/12/2020). 

Dikatakan Alex, surat No 936/IN/DPP/X/2020 tertanggal 28 Oktober 2020 dengan perihal penegasan itu, ditujukan pada Ramlan Nurmatias yang merupakan salah seorang dari tiga calon wali kota Bukittinggi pada pemilihan serentak 2020 ini. Surat tersebut ditandatangani Ketua DPP PDI Perjuangan, Yasona H Laoly dan Hasto Kristiyanto (Sekjen). 

“Beredarnya surat ini, merupakan salah satu bukti bahwa ada pihak-pihak yang benci ke PDI Perjuangan secara institusi,” ungkap Alex. 

“PDI Perjuangan merupakan partai pemenang Pemilu 2019 di Indonesia, namun tidak memiliki wakil di DPRD Bukittinggi pada periode 2019-2024 ini. Tak mungkin kami memberikan dukungan pada pasangan calon tertentu, apalagi pada pasangan calon yang maju dari jalur non partai politik,” tambah Alex. 

Diketahui, fotokopian surat itu bertemakan dukungan pada Ramlan Nurmatias yang maju sebagai calon wali kota untuk periode jabatan kedua kalinya. Ramlan kembali memilih jalur perseorangan untuk bisa menduduki kursi wali kota, berpasangan dengan Syahrizal. 

Pada Pilkada 2015 lalu, Ramlan juga maju sebagai calon wali kota dari jalur perseorangan dengan wakilnya, Irwandi. Pada pemilihan serentak lanjutan 2020 ini, keduanya bersimpang jalan. Ramlan kembali maju dari jalur perseorangan, sedangkan Irwandi lebih menyukai jalur partai politik.  

Menurut Alex, perilaku penyebaran surat fotokopian ini, merupakan tindakan pengecut dan busuk. “Tindakan seperti ini, merusak alam demokrasi kita di Ranah Minang yang menjunjung tinggi kekeluargaan dalam berkompetisi,” tegas Alex. 

“Surat tersebut menghina akal sehat yang membacanya. Persoalan ini akan kami adukan ke aparat penegak hukum secepatnya setelah berkoordinasi dengan DPP PDI Perjuangan,” ungkap Alex.(*)

Peletakan batu pertama pembangunan kantor DPC PDIP Perjuangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai

INFONUSANTARA.NET -- Alex Indra Lukman mengingatkan, pelantikan pengurus serta sayap dan badan partai se-Kabupaten Kepulauan Mentawai ini, merupakan bagian konsolidasi organisasi. 

*Jangan Tertidur*

“Jangan sampai kader banteng tertidur, karena agenda demokrasi nasional berikutnya masih empat tahun lagi. Yang terdekat, adalah pemilihan bupati/wakil bupati Mentawai. Segera rapatkan barisan untuk mempertahankan kemenangan,” tegas Alex. 

Sebagai cabang pelopor, kinerja kader PDI Perjuangan Mentawai sudah teruji. Selang 20 tahun terakhir, kursi kepala daerah selalu berhasil direbut. 

Begitu juga di parlemen, mayoritas kursi parleman berhasil dikuasai sekaligus mengantarkan kader banteng sebagai pimpinan DPRD. (*)


 Peletakan batu pertama pembangunan kantor DPC
PDI Perjuangan Kabupaten Kepulauan Mentawai di Km 8 Tua Peijat,Sabtu (12/12/2020).

Kinerja Kader PDI Perjuangan Mentawai Sudah Teruji. Alex Indra Lukman Tegaskan Segera Rapatkan Barisan untuk Mempertahankan Kemenangan

INFONUSANTARA.NET  -- Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Utut Adianto letakan batu pertama pembangunan kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kepulauan Mentawai di Km 8 Tua Peijat, Sabtu (12/12/2020). 

Kehadiran kantor ini, diharapkan akan makin menyolidkan konsolidasi kader di salah satu cabang pelopor PDI Perjuangan di Sumatera Barat ini. 

“Kehadiran kantor ini, diharapkan makin meningkatkan aktivitas kepartaian terutama dalam melayani masyarakat dengan semangat gotong-royong yang jadi ciri khas kita,” ungkap Utut dalam pernyataan tertulis, Sabtu (12/12/2020).

Selain meletakan batu pertama, Utut juga melantik pengurus anak cabang (tingkat kecamatan) se-Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sekaligus juga dilakukan pelantikan pengurus sayap serta badan partai. 

Periode 5 tahun kedepan, DPC PDI Perjuangan Mentawai akan dikomandoi Ibrani Sababalat dengan Hendri Dori Satoko sebagai sekretaris dan Nelson Sikarebau yang jadi bendaharanya. 

Utut yang juga Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan itu berkunjung ke kabupaten kepulauan itu bersama Bambang Wuryanto (Sekretaris Fraksi/Ketua DPP) dan Alex Indra Lukman (Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat).

Juga hadir anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI seperti Dede Indra Permana (Anggota DPR Komisi 1), Masinton Pasaribu (Anggota DPR Komisi 11), Rezki Aprillia (Anggota DPR Komisi 4) dan Bob Sitepu (Anggota DPR Komisi 5). 


Kemudian, ikut hadir ke daerah yang berada di kawasan Samudera Hindia itu, Albert Hendra Lukman (Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumbar), Syamsul Bahri (Ketua Komisi 1 DPRD Sumbar), Yudas Sabagalet (Bupati Mentawai) serta kader lainnya.

Usai pelantikan pengurus DPC PDI Perjuangan Mentawai, Bambang Wuryanto mengingatkan banteng Mentawai tentang ajaran Bung Karno terkait “Partai yang memikul nature dan terpikul nature.” Partai yang segala-galanya cocok dengan kemauan Nature, dalam melaksanakan fungsi 3 Pilar Partai yaitu eksekutif, legislatif dan struktur partai.  

“Kehadiran tiga pilar partai dalam melaksanakan fungsinya, harus bisa menambah tenaga kaum marhaen,” terang Bambang. 

Marhaenisme adalah ideologi yang menentang penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa. Ideologi ini dikembangkan oleh Presiden pertama Negara Republik Indonesia, Ir Soekarno yang diterapkan sesuai natur dan kultur Indonesia.

*Jangan Tertidur*

Sementara, Alex Indra Lukman mengingatkan, pelantikan pengurus serta sayap dan badan partai se-Kabupaten Kepulauan Mentawai ini, merupakan bagian konsolidasi organisasi. 

“Jangan sampai kader banteng tertidur, karena agenda demokrasi nasional berikutnya masih empat tahun lagi. Yang terdekat, adalah pemilihan bupati/wakil bupati Mentawai. Segera rapatkan barisan untuk mempertahankan kemenangan,” tegas Alex. 

Sebagai cabang pelopor, kinerja kader PDI Perjuangan Mentawai sudah teruji. Selang 20 tahun terakhir, kursi kepala daerah selalu berhasil direbut. 

Begitu juga di parlemen, mayoritas kursi parleman berhasil dikuasai sekaligus mengantarkan kader banteng sebagai pimpinan DPRD. (*)

Masa tenang Pilkada ,baliho Alumni Unand dukung Mahyeldi masih terpasang dengan aman. 

 
INFONUSANTARA.NET -- Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman mempertanyakan pembukaan baliho-baliho Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di sejumlah titik di Kota Padang. Sementara baliho Alumni Unand dukung Mahyeldi masih terpasang dengan aman. 

“Kami kecewa dengan tim yang mencopot baliho-baliho itu. Kenapa seolah-olah mereka tak adil. Seperti di simpang Pasar Baru, Kecamatan Pauh, Padang. Baliho pak Prabowo dibuka, sementara baliho Alumni Unand dukung Mahyeldi dibiarkan,” kata anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar itu. 

Padahal, katanya, baliho Prabowo Subianto itu tidak mengandung unsur-unsur kampanye sedikitpun. Tak ubahnya baliho di sebelahnya yang juga tidak memakai nomor urut pasangan calon yang bertarung di Pilgub Sumbar. “Kalau dibuka, ya dibuka semua. Jangan pilih-pilih,” kata putra asli Kuranji ini. 

Dia meminta, Bawaslu atau Satpol PP Padang yang mengeksekusi agar adil dalam penertiban atribut kampanye selama masa tenang Pilkada serentak ini. Jangan ada kesan tebang-pilih yang menimbulkan prasangka dari khalayak ramai. Kalau memang baliho calon dengan nomor urut, harus dicopot. 

Evi juga mendapatkan laporan tentang baliho Nasrul Abit dan Indra Catri dibuka di perempatan Raden Saleh-Khatib Sulaiman. Sementara baliho Mahyeldi-Audy yang memakai nomor urut masih berdiri kokoh. Dua baliho itu dipasang bergandengan sejak masa kampanye. 

“Di masa tenang ini, harusnya semua pihak menjaga sikap sportif bukan malah memancing kecurigaan banyak orang. Kami minta pihak penyelenggara, pengawas dan semua pihak terkait harus  netral dan tidak main-main,” kata Evi Yandri. (*)

Politikus Partai Demokrat Mulyadi jadi tersangka kasus pidana pemilu. (Foto: CNNIndonesia/Christie Stefanie)

INFONUSANTARA.NET -- Tim Pemenangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumatra Barat Mulyadi-Ali Mukhni menganggap penetapan tersangka terhadap politikus Partai Demokrat dipaksakan. Pasalnya, kasus ini terkait dengan wawancara televisi.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Mulyadi sebagai tersangka terkait dengan dugaan kampanye di luar jadwal, pada Jumat (4/12).

"Mulyadi diundang sebagai narasumber dalam acara 'Coffee Break'. Pelanggaran apa yang dilakukan?" cetus Ketua Umum Pemenangan Mulyadi-Ali Mukhni, Alirman Sori, dilansir dari CNNIndonesia.com, Sabtu (5/12).

Meskipun begitu, pihaknya menghormati proses hukum atas penetapan tersangka terhadap Mulyadi. Ia berharap aparat penegak hukum melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional dalam penegakan hukum terhadap kasus tersebut.

"Proses hukum kita hormati. Yang terpenting jangan sampai kasus ini bermuatan politik karena semakin dekatnya hari H pemilihan kepala daerah. Saya juga meminta masyarakat tidak perlu terpengaruh (dengan penetapan tersangka)," ucapnya.

Kasus Mulyadi itu berawal dari laporan Tim Hukum calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Mahyeldi-Audy, ke Bawaslu Sumbar pada 12 November 2020.

Bawaslu Sumbar melimpahkan kasus tersebut ke Bawaslu RI yang kemudian melimpahkannya ke Bareskrim karena ada dugaan unsur pidana.

Ketua Tim Hukum paslon Mahyeldi-Audy, Miko Kamal, menjelaskan bahwa pihaknya melaporkan Mulyadi ke Bawaslu Sumbar pada Kamis (12/11) dengan dugaan kampanye di luar jadwal karena tampil dalam acara "Coffee Break" TV One.

Alasannya, kampanye di televisi baru boleh dilakukan 14 hari sebelum pencoblosan, sementara Mulyadi tampil di TV One di luar masa tersebut.

"Kampenye di televisi itu pun tak boleh berbayar. Kami menduga kehadiran Mulyadi di acara itu ikut disponsori oleh Mulyadi karena ada logo dan slogan Mulyadi dalam tayangan tersebut ketika ada tampilan 'acara ini dipersembahkan oleh'," ujarnya.


Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.