Articles by "Politik"

Showing posts with label Politik. Show all posts

Andre Rosiade (ist).

INFONUSANTARA.NET -- Politisi Partai Gerindra, Andre Rosiade berdebat dengan beberapa kader Partai Demokrat mengenai kinerja dan kontribusi mereka kepada masyarakat.

Dalam salah satu tanggapannya, Andre Rosiade menyindir bahwa Partai Demokrat saat ini tak berkuasa, namun kadernya masih menggunakan ancaman.

“Diajak adu kinerja malah di ancam. Ngeri hehehe. Udah enggak berkuasa aja masih main ancam. Apalagi kalo berkuasa lagi,” katanya melalui akun twitter Andre_rosiade.

Adapun perdebatan ini dimulai saat Andi Arief menyinggung nama Andre Rosiade saat membahas soal pandemi.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Demokrat (Bappilu) itu menyebut bahwa kader partainya tidak asal bicara soal pandemi.

“Kader Partai Demokrat tidak asal bicara. Kami diskusi rutin dengan para ahli ekonomi, ahli kesehatan dll,” katanya melalui akun Andiarief__.

“Memutuskan untuk ingatkan bahaya sebagai negara gagal punya dasar kuat, bayangkan kalau puncak pandemi kasus menimpa di atas 700 ribu per hari? Bro Andre Rosiade harus aware dengan ini,” lanjutnya.

Menanggapi itu, Ade Rosiade pun menantang kader Demokrat untuk adu kinerja, baik DPR maupun di Daerah Pemilihan (Dapil).

“Boleh di adu sama kader anda. Mau kerja di DPR atau bantu Rakyat di Dapil. Saya tunggu adu kinerjanya dengan rekam jejak yang jelas. Tapi ada yang aneh. Ngajak Rapat aja kok pada ngamuk sih hehehe,” katanya.

Tantangan Andre itu lalu dibalas oleh politisi Demokrat lainnya, yakni Irwan Fecho.

“Ayo adu sama aku. Kurang ajar kamu Andre. Sok hebat kamu. Ayo ketemu kita,” katanya melalui akun Irwan_fecho.

Di bagian inilah, Andre menyindir bahwa kader dari partai yang tak berkuasa lagi mengancamnya. Terlebih nanti jika kembali berkuasa.

Namun, Irwan balik menuding bahwa Andre mencoba playing victim. Padahal, ia juga hanya mrminta adu kinerja di dapil.

“Kamu minta di adu kan. Ayo kita beradu. Adu kehadiran, adu kinerja di dapil atau adu apa saja. Ayo. Aku siap. Jangan sombong bro. Di atas langit masih ada langit,” katanya.

Bukan hanya Andi dan Irwan, Jubir Partai Demokrat juga ikut dalam perdebatab dengan Andre Rosiade itu.

“Lah, diajak ketemu Bang Irwan Fecho , buat adu data dan program, malah dibilang ngancam. Takut digrebek itu dia, Bang Irwan Fecho . Ingat masa lalunya ntar,” kata Herzaky Mahendra.

Sumber:terkini.id


Puan Maharani Miliki Torehan Sejarah Sendiri Dalam Perpolitikan Tanah Air, Alex : Pemasangan Baliho Atas Insiatif Kader Partai.

INFONUSANTARA.NET - Pemilu 2019 menghantarkan Puan Maharani sebagai anggota DPR RI terpilih dengan perolehan suara tertinggi di antara 575 orang wakil rakyat se-Indonesia. 

"Ada sebanyak 404.304 suara pemilih dari Dapil Jateng V yang meliputi Kota Solo, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo dan Klaten yang memberikan kepercayaan ke Mbak Puan Maharani. Ini pencapaian luar biasa, bukan kaleng-kaleng," tegas Ketua PDIP Sumatera Barat, Alex Indra Lukman di Padang, Kamis (24/6/2021).  

Penegasan Alex ini mengomentari pernyataan Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer yang menantang Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan itu, untuk memasang sejuta baliho se-Indonesia demi mendongkrak popularitas jelang Pemilu 2024. 

"Ebenezer tak cermat membaca tanda. Pemasangan baliho Mbak Puan Maharani adalah inisiatif kader partai. Ini bisa dilihat dari kemunculan baliho yang tidak serentak," jelas Alex. 

"Karena inisiatif sendiri, maka biayapun ditanggung sendiri (kader-red). Masa yang modal sendiri, disuruh melayani tantangan bermodalkan bacot. Menurut saya, itu tidak berperikeadilan," tegas Alex. 

Menurut Alex, adalah kenyataan kalau Mbak Puan Maharani merupakan cucu presiden pertama sekaligus anak Presiden RI ke-5. 

"Ini kehendak dari Allah SWT yang mesti disyukuri karena tidak seorangpun di dunia ini yang bisa memilih orang tua yang melahirkannya," tukas Alex. 

Mbak Puan, urai Alex, juga menorehkan sejarahnya sendiri dalam perpolitikan tanah air. Alumnus Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia ini adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia 2014-2019, dalam prosesnya juga menjadi perempuan pertama dan orang termuda yang pernah menjabat sebagai menteri koordinator. 

Puan juga merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR.

Puan juga pernah menjabat Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI pada 2012 hingga 2014. 

"Torehan sejarah di atas, tentu saja melalui karya dan ujian di lapangan. Bukan merupakan hadiah atau pemberian," tegas Alex. 

"Alangkah baiknya, kalau kita di rumah meyediakan cermin sehingga bisa mengaca dulu sebelum mencela orang lain. Karena, pada hakikatnya tidak ada manusia yang sempurna," tambahnya. (Inf)

 

(ist)

INFONUSANTARA.NET - Wacana duet Ganjar Prabowo dengan Prabowo Subianto ( Ganjar-Prabowo ) akhirnya muncul juga meramaikan bursa pasangan calon dalam Pilpres 2024 . Boleh dikata, memasangkan keduanya merupakan ide yang dianggap cukup segar.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo mengungkapkan ada tiga hal terkait kemunculan pendukung Ganjar-Prabowo. Pertama, munculnya dukungan itu muncul atas inisiatif sendiri.

"Kalau menurut saya ini lebih inisiatif dari pendukungnya Pak Ganjar Pranowo yang dia diparkir oleh PDIP, sementara dan kayaknya mereka enggak ingin kehilangan kereta atau enggak ingin kehilangan momentum. Enggak ingin ketinggalan kereta dari yang lain," ujar Kunto, dilansir dari SINDOnews. 

Kedua, kata dia, strategi atau taktik deklarasi dukungan terhadap suatu kandidat pilpres pernah terjadi di tahun 2014 lalu. 

"Ketika banyak kemudian relawan-relawan yang mendeklarasikan Pak Jokowi yang akhirnya memaksa Megawati waktu itu sebagai ketum PDIP untuk kemudian mendengarkan aspirasi warga dan mendorong atau mencalonkan Pak Jokowi sebagai capres dari PDIP," tuturnya.

Menurut dia, strategi tahun 2014 lalu itu bisa saja ditiru oleh relawan Ganjar Pranowo. Dia menambahkan, semakin banyaknya deklarasi, tentu akan mengubah konstelasi opini publik.

"Yang mungkin akan terkonversi dengan paling tidak popularitas, syukur-syukur elektabilitas dan mungkin akan didengarkan oleh Ibu ketum PDIP yang akhirnya akan mencalonkan Pak Ganjar, itu alasan keduanya," imbuhnya.

Ketiga, dia menilai munculnya pendukung itu baik karena melawan wacana duet Jokowi - Prabowo Subianto atau masa jabatan presiden menjadi tiga periode. 

"Jadi, masa tiga periode sih kita kayak kekurangan pemimpin aja dengan tiga periode, nah menurut saya inisiatif deklarasi ini juga harus kita sambut positif," katanya.

Menurut dia, seharusnya semakin banyak tokoh calon pemimpin bangsa ini yang berani untuk mendeklarasikan diri. 

"Dan dari situ kan warga bisa menilai bagaimana track recordnya, kemudian warga mulai bisa melihat apakah calon atau tokoh ini pantas untuk dicalonkan atau dipilih jadi presiden. Jadi menurut saya dalam semangat demokrasi ini sesuatu yang bagus," pungkasnya. 

(*)


 

Ketua DPTD PKS Kota Padang Muharlion (samping kiri) bersama jajaran pengurus DPTD PKS Kota Padang
INFONUSANTARA.NET - Ketua DPTD PKS Kota Padang, Muharlion menyampaikan pihaknya telah mengirimkan surat ke DPD Golkar Padang beberapa hari lalu dan alhamdulillah DPD Golkar merespon dengan cepat serta siap bersilaturrahmi dengan DPTD PKS Kota Padang.

" Insha Allah kita bersama pengurus DPTD PKS Padang bertatap muka dengan DPD Golkar Padang pada 17 Juni 2021 mendatang,"ujarnya pada, Kamis (10/6).

Apakah pertemuan nanti membahas soal pemilihan kursi Wawako Padang dan koalisi di 2024, Muharlion menyampaikan itu kaji menurun. Yang jelas silaturrahmi dijalin dahulu.

Selain ke DPD Golkar Padang lanjutnya DPTD PKS Padang juga telah kirim surat ke partai lainnya. Bahkan ke DPD PAN sebagai partai koalisi saat ini sudah disurati. Namun belum ada jawabannya.

Sementara itu, Sekretaris DPD Golkar Kota Padang, Zulhardi Z Latief membenarkan hal itu dan pihaknya siap memenuhi undangan DPTD PKS Padang.

Saat ditanya Golkar sudah ada pilihan untuk Cawawako, ia menjawab belum ada karena sampai sekarang dua partai belum kirimkan nama ke DPRD Kota Padang. Jadi apa yang akan dipilih.

" Kita berharap PAN dan PKS segera kirimkan namanya, supaya pansel bisa dibentuk dan pemilihan dilakukan,"paparnya.(inf)

Kolase foto Haikal Hassan dan Dewi Tanjung /Indozone.

INFONUSANTARA.NET - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Dewi Tanjung, belum lama ini menyentil Haikal Hassan. 

Dalam cuitannya di media sosial Twitter, tak segan-segan wanita yang kerap disapa ‘Nyai’ itu mengatai Haikal sebagai sosok bermulut sampah. 

“Haikal Hasan si mulut Sampah Penebar Hoax dan ujaran kebencian sebentar lagi akan di cyduk Polisi,” tulis Dewi Tanjung, sebagaimana dilansir dari terkini.id pada Rabu, 9 Juni 2021, via Twitter. 

Selain itu, Dewi juga menyebut Haikal Hassan dengan sebutan ‘kadrun’ penjual agama yang sebentar lagi akan dibinasakan Tuhan.

“Kadrun satu persatu akan di Binasakan oleh Allah SWT. Inilah waktunya Allah menunjukkan Kedok Kadrun penjual agama agar tidak terjadi lagi hasutan dan adu domba Sama umat Islam.”

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Haikal sempat mengomentari perihal kuota haji Indonesia. 

Namun, tak seberapa lama kemudian, cuitannya hilang (diduga dihapus Haikal) karena dianggap oleh banyak pihak justru menyebarkan hoax alias berita bohong yang bersifat provokasi.

Oleh karena itu, nama Haikal Hassan pun sempat menjadi trending topic di media sosial Twitter hingga banyak yang menyerukan agar ia lekas ditangkap. 

Terbaru, Dewi pun dalam unggahan Twitter-nya menyentil hal yang sama di mana ia tampak bertanya kepada para pengikutnya perihal Haikal yang semestinya ditangkap pihak berwajib.

“Teman2 Siapa yg Mau Liat si HAIKAL HASAN DI TANGKAP POLISI..??” tanyanya, via Twitter. 

“Semakin banyak yg pengen liat Haikal Hasan di Tangkap justru semakin bagus supaya negara ini Bersih dari Kadrun2 para Perusuh penjual agama,” sambung Dewi Tanjung.

Bahkan, menurutnya, Haikal Hassan malah lebih baik jikalau langsung digiring saja ke Nusa Kambangan.

“Si Tukang fitnah ini sebaiknya langsung di kirim ke Nusa Kambangan,” tandasnya.


Pilpres 2024 (ilustrasi).

INFONUSANTARA.NET - Kategori calon presiden dari kalangan Ketua Umum Partai Politik pada Pilpres 2024 menurut hasil survei Arus Survei Indonesia (ASI) menunjukkan elektabilitas Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono berada di peringkat kedua di bawah Prabowo Subianto Ketum Partai Gerindra.

Direktur Eksekutif ASI, Ali Ri'fan, mengatakan elektabilitas Prabowo sebagai capres di kalangan ketum parpol berada di angka 14 persen. Sementara itu, AHY berada di bawah Prabowo dengan selisih 0,8 persen atau tepatnya di angka 13,2 persen.

Menyusul nama Muhaimin di angka 10,2 persen merupakan figur dari klaster pimpinan partai yang paling layak jadi capres-cawapres 2024," kata Ali dalam konferensi yang berlangsung secara daring sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia pada Selasa (8/6).

Di bawah tiga nama itu, terdapat nama beberapa ketum parpol lainnya. Mereka adalah Ketum Golkar Airlangga Hartarto dengan 9,2 persen, Ketua DPP PDIP Puan Maharani 8 persen, Ketum NasDem Surya Paloh 7,7 persen, Ketum PKS Ahmad Syaikhu 6,7 persen, Ketum PPP Suharso Monoarfa 3,5 persen, serta Ketum PAN Zulkifli Hasan 3,5 persen.

Ali menuturkan, survei yang dilakukan lembaganya ini menggunakan metode multistage random sampling dan dilakukan secara nasional di 34 provinsi dengan jumlah 1.000 responden.

Dia menyatakan, survei dilakukan pada 1-7 Mei 2021 dengan cara telesurvei, yakni responden diwawancara melalui kontak telepon menggunakan kuesioner.

Menurutnya, margin of error dalam survei ini kurang lebih 3,10 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sementara itu, hasil survei Parameter Politik Indonesia juga menunjukkan peningkatan elektabilitas Partai Demokrat. Berdasarkan hasil survei terbaru yang dilakukan pada akhir Mei lalu, Demokrat berada di posisi keempat dengan elektabilitas 8,4 persen.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan peningkatan elektabilitas Partai Demokrat disinyalir akibat ingar bingar perseteruan AHY dengan Moeldoko beberapa waktu lalu.

Namun nama AHY tidak masuk tiga posisi teratas dalam survei Parameter Politik Indonesia terkait capres 2024. 

Dalam survei Parameter Politik Indonesia, Prabowo Subianto memperoleh elektabilitas 18,3 persen, Ganjar Pranowo 16,5 persen, dan Anies Baswedan 15,1 persen.

Nama AHY berada di posisi keempat dengan elektabilitas 7 persen, disusul Ridwan Kamil 6 persen, Tri Rismaharini 5,5 persen, dan Sandiaga Uno 5,4 persen.



 

Petinggi DPC Gerindra dan DPTD PKS adakan pertemuan di salahsatu restoran di Kota Padang, Selasa(8/6/2021).
INFONUSANTARA.NET - Peta politik di Padang nampaknya mulai bergejolak. Jelang perebutan posisi Wakil Walikota Padang, dua partai pemilik suara terbesar di DPRD Padang, Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jalin pertemuan di salah satu restoran di Kota Padang, Selasa (8/6).

Ketua DPC Gerindra Kota Padang Syafrial Kani, membenarkan pertemuan itu. Dikatakan, pihaknya secara resmi diundang DPTD PKS Padang untuk bersilaturahmi.

“Dengan adanya undangan itu, Kami pun merespon dengan baik dan bersilaturahmi dengan PKS,” katanya.

Dalam pertemuan itu, hadir petinggi kedua partai, Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPC Gerindra serta sejumlah anggota fraksi Gerindra di DPRD Padang. Demikian pula dengan Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPTD PKS dan sejumlah anggota Fraksi PKS.

Dia menjelaskan dalam pertemuan itu kedua pihak membicarakan isu-isu strategis di Kota Padang hari ini dan kedepan.

“Kita ingin menyamakan persepsi, bagaimana Kota Padang ini lebih baik kedepan. Banyak hal yang kami bicarakan,” kata Ketua DPRD Padang itu.

Saat disinggung apakah pertemuan itu membahas pemilihan Wakil Walikota, Syafrial Kani menjawab diplomatis.“Ini baru pertemuan tahap awal,” katanya.

Pun demikian terkait koalisi jangka panjang menyongsong Pilkada 2024. “Kemungkinan itu bisa saja terjadi. Sepanjang itu untuk kebaikan Kota Padang, kenapa tidak kita respon,” katanya.

Senada dengan itu, Ketua DPTD PKS Kota Padang Muharlion pun tak menampik pertemuan itu terkait penyamaan persepsi bagaimana arah pembangunan dan kebaikan Kota Padang kedepan.

“Banyak hal yang kami bicarakan soal isu-isu strategis bagaimana arah Kota Padang kedepan,” katanya.

Terkait koalisi jangka panjang menyongsong Pilkada 2024 maupun pemilihan Wakil Walikota yang kosong, Ketua Fraksi PKS DPRD Padang itu pun menyatakan hal itu salah satu yang akan dijajaki.

“Dari sekian pembicaraan, hal itu salah satu yang akan kita jajaki. Yang penting kita samakan persepsi terlebih dahulu. Semoga kerjasama ini bisa berlanjut kedepan,” pungkasnya.

Diketahui, untuk pengisian jabatan Wakil Walikota Padang sisa masa jabatan 2019-2024, PAN dan PKS sama-sama telah mengapung calon yang akan mereka usung. PKS mengajukan Muharlion dan Mulyadi Muslim. Sementara PAN mengajukan Amril Amin dan Ekos Albar. Sementara Gerindra merupakan pemilik kursi terbanyak di DPRD Padang dengan 11 kursi, sedangkan PKS dengan 9 kursi.

Jika koalisi ini terbentuk, maka mereka sudah punya 20 kursi di DPRD Padang. Untuk merebut kursi Wakil Walikota, hanya dibutuhkan tiga kursi lagi. Bukan tak mungkin, tiga kursi itu dirangkul bahkan bisa jadi lebih, karena persepsi yang dibangun bukan untuk kekuasaan, tapi bagaimana Padang lebih baik ke depan. Ini layak ditunggu. (mbb/inf)

 

Ketua PDIP Sumatera Barat, Alex Indra Lukman 
INFONUSANTARA.NET - Ketua PDIP Sumatera Barat, Alex Indra Lukman menilai, tim kerja Komisi II DPR RI yang dipimpin Lukman Hakim (wakil ketua Komisi II) tak cermat dalam menetapkan tanggal pencoblosan pemilihan umum (Pemilu 2024). Selain itu, Alex juga mempertanyakan kewenangan tim kerja ini dalam mengambil keputusan. 

“Tanggal 28 Februari 2024 merupakan Hari Raya Galungan merujuk penanggalan kalenderbali.org. Ini sudah tak benar, jika hari H pencoblosan dilaksanakan di hari raya ummat Hindu,” tegas Alex dalam pernyataan tertulis Senin (7/6/2021). 

Diketahui, jadwal pelaksanaan Pemilu/Pilkada 2024 ini disepakati dalam rapat tim kerja bersama persiapan Pemilu dan Pilkada 2024, Kamis hingga Jumat (3-6/6/2021). 

Kesepakatan pada rapat itu di antaranya hari-H pencoblosan Pemilu Serentak 2024 adalah hari Rabu, 28 Februari 2024; kedua hari-H pencoblosan Pilkada Serentak 2024 adalah hari Rabu, 27 November 2024. 

Tim kerja bersama tersebut terdiri atas Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tim tersebut membahas desain Pemilu 2024 yang diajukan KPU RI.

“Kita mempertanyakan dasar hukum pembentukan tim kerja yang kemudian menyepakati jadwal pemilu. Karena, dalam UU dan Peraturan Tatib, yang ada itu adalah panitia kerja (Panja),” tegas Alex. 

Poin-poin lainnya yang disepakati dalam rapat tim kerja bersama tersebut yakni tahapan Pemilu Serentak 2024 dimulai 25 bulan sebelum hari-H penoblosan, pada bulan Januari 2022.

Kemudian, syarat pencalonan dalam Pilkada Serentak 2024 adalah hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota 2024 (perolehan suara dan perolehan kursi Pemilu 2024). (Inf)

 

Ketua PDIP Sumatera Barat, Alex Indra Lukman memberikan arahan pada peserta Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PDIP Sumatera Barat di Padang, Sabtu (5/6/2021). (ist)

INFONUSANTARA.NET - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Keagamaan, Hamka Haq mengingatkan, seluruh pengurus PDIP se-Sumatera Barat, memastikan terbentuknya pengurus hingga tingkat desa. Begitu juga dengan struktur sayap dan badan-badan partai. 

"Seluruh struktur partai mesti turun ke seluruh lapisan masyarakat. Juga fokus menggalang generasi milenial yang jumlahnya oleh sebagian pihak berjumlah 51 persen," ungkap Hamka Haq saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PDIP Sumatera Barat di Padang, Sabtu (5/6/2021). 

Selain itu, Hamka meminta kader untuk selalu menjaga citra partai. "Beberapa waktu terakhir, elektabilitas kita turun naik. Semula 24 persen, kemudian jadi 19 persen karena sejumlah kader kena prahara. Sekarang sudah kembali 22 persen merujuk sejumlah hasil survey sejumlah lembaga," tukas politisi senior PDIP itu. 

"Seluruh kader, jangan sampai terbuai dengan hasil servey sebagaimana sering ditegaskan ibu ketua umum DPP PDIP, Megawati Sukarnoputri dalam berbagai kesempatan," tambah Hamka yang juga Ketua Umum DPP Bamusi itu. 

Hamka juga mengingatkan seluruh kader, tidak terlibat korupsi dan narkoba. Jika ada yang terlibat dua hal ini, akan langsung dipecat. 

"Perilaku korupsi dan Narkoba merupakan perbuatan tercela secara agama dan hukum di negara kita," ungkapnya. 

Usulan Berbobot 

Sementara itu, Ketua PDIP Sumatera Barat, Alex Indra Lukman mengingatkan peserta Rakerda, untuk menghasilkan rekomendasi yang berbobot. 

"Usulan tak perlu banyak. Yang penting itu bisa dijalankan sehingga kehadiran partai bisa dirasakan masyarakat akar rumput," harap Alex. 

Dikesempatan itu, Alex memperkenalkan para kepala daerah dari PDIP yang terpilih pada pemilihan serentak 2020 lalu. 

Seperti, Ketua Dewan Pertimbangan PDIP Sumatera Barat, Dasril Panin Dt Labuhan yang terpilih mendampingi Sekretaris PDIP Sumatera Barat, St Riska Tuanku Kerajaan sebagai bupati dan wakil bupati Dharmasraya periode 2021-2024. 

Kemudian, Wabup Pasaman Barat, Risnawanto dan Yudas Sabagalet (bupati Mentawai). Keduanya merupakan pengurus PDIP Sumatera Barat. 

Selain itu, Alex juga melaporkan bantuan uang untuk kegiatan belanja modal dari DPP PDIP untuk seluruh pegurus sesuai tingkatan. 

"Bagi pengurus yang belum punya kantor sendiri, bantuan ini akan dimanfaatkan untuk pembelian tanah. Bagi yang sudah mulai membangun, seperti Mentawai dan Dharmasyara, dimanfaatkan untuk finishing pembangunan," tegas Alex. 

"Dengan memanfaatkan untuk pembangunan kantor, selain terjadi penambahan aset partai, juga akan memudahkan konsolidasi kader menghadapi setiap agenda politik kedepan," tambahnya. 

Rakerda dengan tema Desa Kuat, Indonesia Maju dan Bermartabat ini, diikuti ketua, sekretaris dan bendahara pengurus tingkat cabang PDIP se Sumatera Barat. Juga hadir dalam Rakerda yang digelar secara hybrid (daring dan luring) ini, seluruh pegurus tingkat provinsi beserta pimpinan sayap dan badan-badan partai. (Inf) 


 

Ferdinand Hutahaean
INFONUSANTARA.NET - Eks Politisi Demokrat, Ferdinand Hutahaean melontarkan sindiran keras ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengkritik soal tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi pegawai KPK.

Ferdinand Hutahaean lewat cuitannya di Twitter, Minggu 30 Mei 2021, awalnya menanggapi soal pemberitaan berjudul ‘PKS Kritik TWK KPK: Teriak Saya Pancasila tapi Korupsi’ yang dimuat situs Cnnindonesia.com.

Terkait pemberitaan tersebut, Ferdinand pun menertawai kritikan PKS terhadap TWK KPK itu.

Ia pun lantas melontarkan sindiran keras yang senada dengan judul pemberitaan terkait kritikan PKS terhadap TWK KPK itu.

“Hahahaha! Teriak agamis tapi korupsi,” cuit Ferdinand Hutahaean.

Mengutip isi pemberitaan Cnnindonesia.com tersebut, Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mempertanyakan nasionalisme yang hendak dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini.

Pertanyaan ini dilayangkan Sohibul menanggapi tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih menjadi polemik hingga saat ini.

“Kalau orang yang berintegritas tidak dianggap nasionalisme dan disingkirkan, nasionalisme apa yang hendak dibangun?,” ujar Sohibul dalam keterangannya, Sabtu 29 Mei 2021.

Menurut mantan Presiden PKS ini, situasi yang terjadi di KPK saat ini seolah memberikan toleransi perilaku korupsi selama memiliki jiwa Pancasila.

“Yang kita inginkan nasionalisme yang berintegritas dan profesional, kalau seperti ini kita ingin membangun nasionalisme yang koruptif, tidak apa-apa korupsi yang penting teriak saya Pancasila,” ujarnya.


Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Yan A. Harahap, PDIP besar kepala dan gede rasa atau geer.

INFONUSANTARA.NET - Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dalam webinar Para Syndicate bertema "Membaca Dinamika Partai dan Soliditas Koalisi Menuju 2024", Jumat, 28 Mei 2021, menyampaikan langsung dan menyatakan sikap akan menutup pintu bagi Demokrat dan PKS untuk koalisi pada Pemilu 2024

"PDIP berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda, sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS. Itu saya tegaskan sejak awal," kata Hasto.

"Dengan Demokrat berbeda, basisnya berbeda. (Partai Demokrat) partai elektoral, kami adalah partai ideologi tapi juga bertumpu pada kekuatan massa. 

Sehingga kami tegaskan, DNA-nya kami berbeda dengan Partai Demokrat. Ini tegas-tegas saja, supaya tidak ada jurunikah yang ingin mempertemukan," tambah Hasno menegaskan.

Ungkapan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang menyatakan menutup pintu koalisi bagi Partai Demokrat dan PKS itu disikapi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat 

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menilai PDIP , terlalu percaya diri.

Menurut Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Yan A. Harahap, PDIP besar kepala dan gede rasa atau geer. Sebab, Demokrat justru tidak kepikiran sama sekali untuk koalisi dengan PDIP.

"Siapa juga yang mau koalisi dengan PDIP? Mereka kegeeran banget," kata Yan Harahap saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu, 19 Mei 2021.

Politikus muda Demokrat itu menegaskan bahwa pihaknya lebih memilih untuk setia berkoalisi dengan rakyat dari pada dengan PDIP. Hal itu sebagaimana arahan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Daripada berkoalisi dengan PDIP kami lebih baik berkoalisi dengan rakyat," tegasnya.

Yan menilai, pernyataan anak buah Megawati Soekarnoputri itu terlalu angkuh dan besar kepala lantaran akan menutup pintu koalisi dengan Demokrat.

"Publik menangkapnya seoalah-olah PDIP alergi dengan Demokrat. Justru yang seharusnya alergi itu kami ke PDIP. He he," pungkasnya.

Source: RMOL

 

Megawati Soekarnoputri.
INFONUSANTARA.NET - Politisi Partai PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus menanggapi perihal masuknya Megawati Soekarnoputri dalam bursa calon presiden berdasarkan hasil survei.

Seperti yang diketahui bahwa menurut survei ARSC, Megawati berada di urutan kedua pada daftar calon presiden dalam kategori ketua umum partai di survei.

Hal itu dinilai Deddy sebagai hal yang membanggakan mengingat masih adanya masyarakat yang percaya kepada Ketua Umum Partai PDIP tersebut.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan itu karena berarti banyak masyarakat yang merindukan sosok dan kepemimpinan beliau,” ujar Deddy, dikutip dari Rmol, Minggu 23 Mei 2021.

Kendati demikian, Deddy mengatakan bahwa nampaknya Megawati tak memiliki ambisi untuk menduduki posisi presiden.

Menurut Deddy, Megawati tampaknya hanya ingin mengurusi isu-isu sosial dan nasional serta lingkungan.

“Saya tidak melihat beliau punya ambisi untuk jabatan presiden,” tuturnya

“Sangat jelas bahwa waktu dan pikiran beliau lebih banyak dicurahkan untuk urusan terkait lingkungan hidup, pangan, ideologi Pancasila, flora dan fauna, riset serta masalah politik kebangsaan kita,” lanjut Deddy.

Ketimbang menjadi presiden, kata Deddy, Megawati mungkin lebih ingin menjadi sosok negarawan yang bisa membantu menjawab pertanyaan soal politik kebangsaan.

“Kami yakin Ibu Mega lebih memilih peran sebagai negarawan, sebagai tempat bertanya dan sebagai rujukan politik kebangsaan kita,” tuturnya Deddy.

Source:terkini.id

 

Politisi PDIP, Dewi Tanjung /tvOne.
INFONUSANTARA.NET - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Dewi Tanjung, baru-baru ini melayangkan sindiran keras bagi para pendukung Palestina di Tanah Air. 

Seperti diketahui, begitu banyak masyarakat Indonesia yang pro terhadap Palestina, mulai dari masyarakat biasa hingga sejumlah tokoh publik. 

Nah, melalui unggahannya di media sosial Twitter, politisi PDIP yang kerap disapa ‘Nyai’ itu mengunggah sebuah tangkapan layar salah satu portal berita. 

Cuplikan berita yang ia unggah berjudul ‘HNW Sesalkan Zionis Nusantara yang Dukung Israel Jajah Palestina’.

Dewi lantas mengomentari tangkapan layar tersebut dengan menyindir orang-orang yang menurutnya hanya sok-sokan membela Palestina, tetapi aksinya minim. 

Ya, ia beranggapan bahwasanya memang banyak orang yang berkoar-koar mengaku membela Palestina, tetapi ketika disuruh menyumbang justru sangat pelit. 

Lalu ketika disuruh untuk melawan Israel secara langsung dengan perang, mereka pun tak ada yang mau.

“Percuma pake Atribut Palestine kalo hanya GEDE BACOT SOK BELA PALESTINE,” buka Dewi Tanjung, seperti dilansir dari terkini.id pada Sabtu, 22 Mei 2021.

“Giliran suruh Nyumbang untk Palestine Pelitnya minta ampun,” sambungnya.

“Giliran suruh Perang lawan langsung Israel Pd ngga mau.”

Dewi Tanjung lalu mengakhiri cuitannya dengan mengatakan bahwa pembahasan mengenai perang Palestina melawan Israel sesungguhnya sudah tercantum dalam Al-Qur’an. 

Kemudian, ia juga menambahkan pernyataan bahwasanya jika sampai Palestina benar-benar merdeka, maka itu berarti pertanda kiamat sudah dekat. 

“Perang Palestine & Israel itu ada dalam Al Qur’an. Palestine merdeka tandanya udah dekat kiamat,” pungkasnya.



Hasil Survei PKB-ARSC
INFONUSANTARA.NET - Perkumpulan Kader Bangsa bekerjasama dengan Akar Rumput Strategic Consulting merilis survei nasional yang dilakukan akhir April- awal Mei 20, Sabtu 22 Mei 2021.

Dalam survei ini, Partai Demokrat masuk dalam tiga besar partai politik dengan elektabilitas tertinggi, dengan proyeksi elektabilitas 14,8 persen, sedikit dibawah, masih dalam margin error, dengan Partai Gerindra (15,03 persen) dan PDI-P (19,6 persen). 

Elektabilitas Ketum PD AHY masuk dalam enam besar, tapi jika dibandingkan dengan Ketua-ketua Umum partai politik lain, AHY berada pada urutan ketiga dengan elektabilitas 8,89 persen.

Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden di 34 provinsi dengan metode stratified random sampling, menggunakan teknik wawancara telepon. 54,8 persen responden berada pada rentang usia 21-30 tahun, dan sebagian besar pelajar/mahasiswa (33 persen), karyawan swasta (28 persen) serta pengusaha/wirausaha (17 persen).

“Naiknya pamor Partai Demokrat di survei tidak lepas dari ramainya pemberitaan terkait dinamika internal Partai Demokrat, khususnya isu Kongres Luar Biasa yang  meramaikan perbincangan di publik,” kata Bagus Balghi, peneliti Akar Rumput Strategic Consulting dalam paparan yang dilakukan secara on-line.

“Hasil ini konsisten dengan tiga survei sebelumnya oleh Indikator Politik, Balitbang Kompas dan LP3ES,” tegas Tomi Satryatomo.

Kabalitbang DPP Partai Demokrat, “Secara obyektif ini menunjukkan PD dibawah kepemimpinan Ketum AHY yang baru setahun, berhasil melakukan konsolidasi internal sekaligus mulai mengambil hati dan pikiran publik. Prahara gerakan pengambilalihan kepemimpinan PD (GPK-PD) yang dilakukan KSP Moeldoko dan gerombolannya, berhasil diatasi dengan clear victory baik secara politik dan hukum, sekaligus mendulang keuntungan elektoral.”

Pengamat politik dari UNJ Ubedilah Badrun mengamini kesimpulan survei PKB-ARSC bahwa publik mengharapkan regenerasi kepemimpinan partai politik. 

“Naiknya elektabilitas AHY dan PD juga bisa dipahami dari perspektif ini. Dari delapan partai yang ada di Senayan, AHY adalah Ketum termuda. Suksesi yang mulus dalam Kongres PD 2020 serta kekompakan Ketum dan pengurus PD dalam mengatasi upaya kudeta oleh pihak eksternal, menunjukkan regenerasi kepemimpinan berjalan baik di Partai Demokrat. Ada semacam penerimaan kuat di internal Partai Demokrat bahwa AHY adalah harapan sekaligus takdir yang tidak bisa dihindari menjadi bagian terpenting dalam sejarah partai demokrat” tegas Ubedilah, yang juga salah satu pemimpin gerakan mahasiswa dalam reformasi 1998 lalu.

Rilis survei ini dihadiri antara lain oleh Ketua Perkumpulan Kader Bangsa Dimas Oky Nugroho, Ph.D, Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP PD Andi Arief, Ketua Bappilu Partai Golkar Maman Abdurahman, Ketua DPP Partai Nasdem Saan Mustopa dan anggota F-PDIP DPR RI Rieke Dyah Pitaloka.

Source:terkini.id

 

Pemilu (ilustrasi)
INFONUSANTARA.NET - Meskipun tensi pemilu 2024 belum terlalu panas tetapi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) mulai memanaskan mesin politik menjelang Pilpres 2024. 

Untuk menentukan siapa yang akan diusung kedepannya, PDI Perjuangan telah menentukan tiga kriteria.

Mengutip suaracom jaringan terkini.id, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Wuryanto mengatakan kemenangan PDI Perjuangan pada Pilpres 2024 merupakan target mutlak yang mesti diraih. 

Pada hakikatnya, kata dia salah satu tujuan parpol adalah merebut kekuasaan secara konstitusional. Namun, kata dia siapa yang akan diusung PDI Perjuangan dalam Pilpres 2024, belum ada nama. 

“Setiap orang boleh mengeluarkan teorinya. Tapi setidaknya ada teori yang valid dan firm yang menyatakan bahwa memilih seorang pemimpin nomor satu adalah cek track recordnya,” kata Bambang Wuryanto di Panti Marhaen Kota Semarang, Kantor DPD PDI Perjuangan Jateng, Sabtu 22 Mei 2021.

Dalam acara itu, hadir Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani; Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jateng Bambang Kusriyanto, Bendahara Agustina Wilujeng, Kepala Daerah di Jateng dari PDI Perjuangan, anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, DPRD Jateng dan 35 kabupaten/kota di Jateng.

Selanjutnya, Bambang Wuryanto yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng ini menyebut tiga kriteria pemimpin yang patut diusung nantinya. 

Tiga kriteria itu diketahui setelah dilakukan penelusuran rekam jejak pada yang bersangkutan.

“Dari penelusuran rekam jejak, akan diketahui tiga hal. Karakternya, kompetensinya dan kapasitasnya,” tandasnya.

Menurutnya, tiga hal ini harus dimiliki calon pemimpin yang akan diusung PDI Perjuangan. Nilai dari tiga kriteria ini pun mesti bagus.

Source: terkini.id





Wakil Ketua Umum Gerindra, Habiburokhman. (Ist)

INFONUSANTARA.NET - Gerindra mengkritik Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) yang mengeluarkan label 'zionis nusantara' terkait konflik Israel dan Palestina. 

Gerindra menyebut seharusnya persoalan yang dihadapi Palestina tidak dijadikan ajang memecah belah.

"Tanya ke mereka (PKS) siapa yang mereka (PKS) maksud. Kalau kami Gerindra menghindari labeling kepada siapapun. Baiknya isu Palestina jangan membuat kita terpecah belah.

Justru sebaliknya kita harus menjadikan Palestina sebagai pemersatu kita sebagai bangsa yang berkomitmen menghapuskan penjajahan di seluruh dunia," kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Habiburokhman, saat dihubungi, Kamis, 20 Mei 2021, dilansir dari detikcom.

Habiburokhman juga meminta agar PKS tidak menjadikan isu konflik Israel dan Palestina ini sebagai gorengan politik. Menurutnya, konflik ini merupakan persoalan umat manusia secara universal.

"Isu ini juga jangan dijadikan gorengan politik domestik karena untuk soal kemanusiaaan kita bicara kepentingan umat manusia secara universal," ucapnya.

Lebih lanjut, Habiburokhamn menyebut persoalan konflik Israel dan Palestina ini tidak akan bisa dijadikan panggung politik untuk menyerang pemerintah. Menurutnya pemerintah dan oposisi memiliki sikap yang sama terkait persoalan ini.

"Kalau mau dijadikan panggung politik untuk menyerang pemerintah, saya jamin nggak akan bisa, karena sikap penerimtah sama kerasnya dengan yang di luar pemerintahan," tuturnya.

Seperti diketahui, label 'zionis nusantara' yang disebutkan oleh HNW mendapat banyak kritikan. Salah satunya dari PKB yang menilai pelabelan 'zionis nusantara' sama saja dengan mencampuradukkan yang benar dengan yang tidak.

"Pelesetan yang ngaco, mencampurkan yang benar dengan yang batil," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid kepada wartawan, Kamis, 20 Mei 2021.

Jazilul meminta HNW tidak asal menuduh. Wakil Ketua MPR RI itu menuding ada pihak yang memanfaatkan isu Palestina untuk kepentingan tertentu.

"Tidak usahlah sibuk tuduh-tuduh dan bikin label," ujarnya.

"Nyatanya, bukankah ada juga sebagian dari kita yang ambil panggung dengan isu Palestina," lanjut Jazilul.

Diberitakan sebelumnya, HNW menilai sikap para pendukung Israel yang berada di Indonesia tak sejalan dengan sikap kelompok-kelompok masyarakat moderat di Indonesia, seperti PBNU dan PP Muhammadiyah. Menurutnya, para pendukung Israel yang berada di Indonesia sering disebut sebagai zionis nusantara.

PKS menjelaskan siapa zionis nusantara yang dimaksud HNW tersebut. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan sebutan zionis nusantara dikaitkan dengan pihak yang mendukung serangan Israel terhadap warga Palestina.

"Sebutan zionis nusantara bisa jadi ditujukan pada mereka yang mendukung Israel, padahal tahu kezaliman Israel. Konstitusi kita mengamanahkan untuk meneguhkan prinsip kemerdekaan adalah hak segala bangsa," sebut Mardani saat dimintai konfirmasi, Rabu, 19 Mei 2021.

H. Muharlion, S.Pd.        H. Mulyadi Muslim Lc., MA

INFONUSANTARA.NET -Teka-teki siapa bakal pendamping Hendri Septa perlahan menemui titik terang. DPTD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang merilis dua nama tokoh yang akan diberikan mandat untuk menggantikan jabatan Hendri Septa sebagai Wakil Walikota Padang.

Ketua MPD PKS Kota Padang, Arnedi Yarmen mengungkapkan, DPTD PKS dua tokoh terbaik seperti H. Mulyadi Muslim Lc., MA, Datuak Said Marajo Nan Putiah.

Kemudian Ketua DPD PKS Kota Padang, yang juga merupakan Ketua Fraksi PKS Kota Padang H. Muharlion, S.Pd.

"Dua nama yang dimunculkan tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari DPP PKS, DPW PKS Sumbar dan DPD PKS Kota Padang," ungkap Arnedi dalam acara jumpa Pers di Kantor DPTD PKS Kota Padang, Minggu (09/05/2021).

Mulyadi Muslim merupakan tokoh masyarakat dengan berbagai pengalaman dan peran yang tak diragukan lagi. Di antara kiprahnya antara lain, sebagai Sekretaris MUI Kota Padang, Sekum IPSI kota Padang, dan menjadi 'tangan kanan' Mahyeldi dalam membangun kerjasama dengan negara Timur Tengah, saat menjabat sebagai Walikota Padang.

Sementara itu Muharlion, merupakan politisi PKS yang sudah malang melintang memperjuangkan masyarakat. Ia telah dipercaya oleh masyarakat untuk memperjuangkan aspirasi mereka di DPRD Kota Padang sejak 2009 lalu.(Inf)

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)/ Karni Ilyas Club.

INFONUSANTARA.NET -- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa ia tidak ingin berandai-andai dan terlalu berlebihan terkait dirinya yang disebut akan maju sebagai Calon Presiden (Capres) 2024.

Pernyataannya itu dapat dilihat dalam video wawancara berjudul “AHY Bantah SBY yang Pertama Kudet: ‘Itu Cuma Dagelan!'” yang tayang di Karni Ilyas Club pada Jumat, 7 Maret 2021.

Pernyataan AHY itu terlontar saat Karni Ilyas bertanya sejauh mana persiapannya menjadi Capres 2024.

AHY sempat tertawa sebelum menjawab, “Kalau saya melihatnya, saya harus tahu diri, Pak. Tahu diri, saya tidak ingin berandai-andai, woa kayak sudah punya ambisi yang luar biasa, terlalu kemajon, dan lain lain.”

Anak sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengatakan bahwa memang ada harapan dari kader dan masyarakat agar ia bisa maju menjadi Capres 2024.

Akan tetapi, ia mengakui bahwa masih banyak yang harus dipersiapkan sebelum maju, termasuk soal koalisi.

“Disederhanakan bahwa kalau mau maju itu asal punya kemauan saja, padahal seharusnya kan, ada kemauan tapi juga ada kesiapan dan ada tiketnya nggak? Ada koalisinya nggak? Ada kebersamaan dengan yang lainnya nggak? Begitu,” kata AHY.

“Jadi, ikhtiarnya masih panjang, Pak. Saya ingin terus fokus dalam ikhtiar itu. Ya, mohon doa saja kita bisa berkontribusi lah,” tambahnya.

Sebelumnya, saat ditanya soal elektabilitasnya yang sudah cukup tinggi, AHY mengatakan bahwa ia bersyukur jika ada yang menilainya baik.

Akan tetapi, AHY mengaku bahwa saat ini ia ingin berfokus untuk menata struktur Partai Demokrat dari tingkat pusat hingga di akar rumput agar terbentuk soliditas dan mesin Partai yang efektif.

“Kita berharap mesin partai ini bekerja dengan baik sehingga pada saatnya, menjelang akan digunakan dalam kompetisi Pemilu, itu sudah jauh lebih siap,” tandasnya.

Selanjutnya, AHY juga sempat ditanyakan soal pertemuannya dengan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang juga digadang-gadangkan akan maju di Pemilihan Presiden 2024.

Akan tetapi, AHY membantah bahwa ada pembicaraan terkait Pilpres 2024 dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, ia hanyalah silaturahmi biasa yang telah lama direncanakan, namun baru sempat terjadi.

“Bicaranya banyak, Pak, tentang kondisi hari ini di Ibu Kota, masalah penanganan pandemi, ekonomi, lapangan pekerjaan, tapi gak bicara tentang politik praktis 2024 lah, Pak. Terlalu dini lah, Pak Karni,” katanya.

AHY mengungkapkan bahwa ia dan Anies Baswedan juga berbicara terkait demokrasi dan permasalahan kudeta dalam Partai Demokrat.

“Mas Anies juga mengapresiasi karena Demokrat bisa melewati ujian itu dan sekaligus juga meneguhkan bahwa demokrasi masih bisa hidup dan punya harapan di Indonesia,” ujar AHY.

Source:Terkini.id

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Pariaman Mimi Elfira (kiri) bagikan paket lebaran.

INFONUSANTARA.NET -- DPC Partai Gerindra Kota Pariaman jelang lebaran Idul Fitri 1442 H membagikan bingkisan paket lebaran kepada kader dan KSB Pengurus Ranting Gerindra se Kota Pariaman bertempat di Sekretariatnya Jalan Sudirman No 124 Kecamatan Pariaman Tengah, pada Jum'at (7/5/2021).

Bingkisan yang diperuntukkan bagi kader partai besutan Prabowo Subianto di 4 kecamatan dan 71 desa itu, secara simbolis diserahkan langsung oleh Ketua DPC Gerindra Kota Pariaman, Mimi Elfita kepada sejumlah Ketua, Bendahara, Sekretaris, Ranting Partai Gerindra se Kota Pariaman 

"Bantuan ini murni inisiatif kami (DPC Partai Gerindra) sebagai wujud kepedulian kami pada anggota dan Kader Ranting di Kota Pariaman, akibat dampak Covid-19 dan lesunya ekonomi menjelang kebaran,"ujar Mimi.

Dikatakan, bantuan yang diberikan kepada kader Gerindra yang berjuang di Akar Rumput   merupakan sumbangsih dan partisipasi partai Gerindra Kota Pariaman bagian dari apresiasi DPC kepada pengurus Ranting.

"Ketua DPC Gerindra Kota Pariaman Mimi Elfita juga berharap dengan bantuan yang diberikan, sedikitnya dapat membantu seluruh pengurus Ranting menjelang hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah tahun 2021 ini," harapnya.

Selain berbagi sesama kader, DPC Gerindra Kota Pariaman juga   menggelar kegiatan Peduli di masa Pandemi.Semacam imbauan untuk warga siap berdampingan dengan Covid-19.

Dalam penyerahan paket lebaran, Mimi juga mengajak semua kader partai Gerindra Pariaman untuk selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Pariaman.

"Semua kader pesan Mimi harus bisa seperti yang di contohkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Barat, Andre Rosiade yang selalu Hadir dengan aksi Nyata di tengah masyarakat," pungkasnya.(*/Inf)

Ramadhan Berkah,Perempuan Indonesia Raya (PIRA) Sumbar Berbagi Nasi Kotak dan Takjil di Jalanan Kota Padang

INFONUSANTARA.NET -- Ramadhan penuh berkah, pengurus DPD Perempuan Indonesia Raya (PIRA) Sumbar dari Partai Gerindra menggelar bakti sosial saling berbagi dan membantu masyarakat yang terdampak COVID 19 di wilayah Kota Padang. 


Di Ramadhan 1442 H ini ratusan nasi kotak takjil serta mug, baju kaos dan lainnya di bagikan untuk warga Kota Padang yang berbuka di jalanan. Sejumlah titik  didatangi tim terhitung dari Kamis hingga Jumat (6 -7/5/2021) dipimpin langsung Ketua Harian PIRA Sumbar Elly Trhisyanti dan Sekretaris Nurhaida.

Ketua Harian PIRA Sumbar Elly Trhisyanti yang juga Ketua Komisi I DPRD Kota Padang ini mengatakan, program ini bermula setelah diskusi awal pengurus secara virtual yang dipimpin Ketua DPD PIRA Sumbar Nurul Anastasia (istri dari Adre Rosiade,red)beberapa waktu lalu. 

Ketua Harian PIRA Sumbar Elly Thrisyanti membagikan nasi kotak dan takjil 

Alhamdulillah kita sudah menggelar kegiatan sosial berbagi sembako dan takjil serta mug, baju kaos dan lainnya untuk warga Kota Padang yang berbuka di jalanan

“Ini murni dari hati kami Perempuan Indonesia Raya (PIRA) Sumbar, apalagi berbagi itu diajarkan oleh semua agama.Apalagi saat ini lagi Bulan Ramadhan, bulan suci bagi kaum muslim dan banyak berkah di bulan ini,” kata Elly Thrisyanti, Jum'at (7/5/2021).

Kegiatan ini juga mendapat dukungan penuh dari Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar Andre Rosiade.

“Makanan berupa nasi kotak dan takjil buka puasa ini dibagikan kepada orang -orang yang kurang mampu, pemulung dan penjual asongan yang berada dijalan.Semoga bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua,” imbuh Elly Thrisyanti mantan Ketua DPRD kota Padang ini.

Andre Rosiade yang dihubungi terpisah mengatakan pada Ramadhan ini, dia meminta semua kader Gerindra, baik yang menjadi pengurus, anggota DPRD dan sayap-sayap partai turun ke lapangan. Sebab banyak warga yang membutuhkan bantuan saat Ramadhan dan menjelang Lebaran ini.

"Kami dukung kerja PIRA Sumbar ini. Semoga bisa diteruskan dan juga diikuti kader-kader lainnya. Karena, Gerindra dan kader-kadernya harus bermanfaat bagi masyarakat banyak. Apalagi saat pandemi COVID-19 ini, kepedulian kita sangat dibutuhkan oleh mereka," kata anggota DPR RI ini.

Diketahui, terhitung mulai Kamis sore Tim PIRA Sumbar tersebut memulainya di Jalan Khatib Sulaiman terus bergerak ke arah Jalan Rasuna Said, Jalan Sudirman dan lanjut keliling pusat Kota Padang. Pada Jum'at ini tim bergerak ke Jalan Samudera Pantai Padang, Pasar Pagi Purus dan Jalan Lolong Taman Makam Pahlawan.

"Alhamdulillah, terima kasih pak, buk, sudah antarkan kami pabukoan. Semoga diberkahi Allah. Terima kasih Partai Gerindra, terima kasih pak Andre Rosiade," kata seorang pemulung disalah satu lokasi pembagian nasi kotak dan takjil oleh PIRA Sumbar saat itu.

PIRA Sumbar juga berdialog dengan warga yang ditemui dan meminta mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3 M, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Bagi yang tak memakai masker, juga diberikan masker cuma-cuma.(Inf).


Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.