Articles by "Parlemen"

Showing posts with label Parlemen. Show all posts

Wakil Ketua DPRD Padang Ilham Maulana (kiri) didampingi kuasa hukumnya Yul Akhyari Satra (kanan) Mengklarifikasi Dugaan Korupsi Dana Pokir yang Dituduhkan Kepadanya.(Inf)

INFONUSANTARA.NET -- Dugaan kasus korupsi dana pokok pikiran (Pokir) dari Wakil ketua DPRD Kota Padang untuk bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak akibat pandemi Covid-19 saat ini dalam penyidikan oleh pihak Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang.

Wakil ketua DPRD Kota Padang, Ilham Maulana yang juga merupakan Ketua DPC Partai Demokrat, didampingi kuasa hukumnya, Yul Akhyari Satra,kepada sejumlah awak media, Sabtu (24/7) di Padang, mengklarifikasi dan membantah terkait dugaan korupsi dana pokir tersebut yang dituduhkan kepada dirinya tersebut adalah tidak benar.

Diketahui dana pokir tersebut merupakan bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak akibat pandemi Covid-19 di daerah pemilihan (Dapil) Ilham Maulana, yakni di kawasan Seberang Padang.

Ia menjelaskan sebelumnya Bansos itu merupakan pengusulan tahun 2019 yang di serap melalui kegiatan agenda reses dewan untuk anggaran tahun 2020. Namun di pertengahan perjalanan terjadi Covid-19 dan APBD Kota Padang direfocusing. Kemudian kata Ilham diusulkan kembali namun jumlahnya berkurang.

Dikatakan, jika sebelumnya di anggarkan ada sekitar Rp4 hingga Rp5 Miliar, kemudian berkurang menjadi Rp1 Miliar lebih. Saat itu dari data pengusulan untuk penerima bantuan ada sekitar 320 orang, dan pas terjadi refocusing berkurang menjadi 100 orang penerima bantuan. Jadi Bansos tersebut setelah disetujui yang diperuntukan kepada 100 orang penerima, dan untuk proses verifikasi penerima Bansos ini ada di masing-masing dinas.

"Kemudian baru dari Pemko Padang melalui DPKAD untuk proses pencarian dana bantuan itu. Dan perlu kita ketahui semuanya bahwa uang tersebut ditransfer ke rekening masing-masing penerima,” ungkap Ilham.

Dikatakan, sebelum uang ditransfer, penerima bantuan diwajibkan memberikan tiga lembar surat pernyataan, seperti form isian data diri, perjanjian fakta integritas, sebagai penguat dalam penyaluran bantuan tersebut. Dalam hal ini kata Ilham, sebagai pemilik pokir, ia hanya mengusulkan nama-nama penerima Bansos. Sedangkan untuk pencairan diserahkan kepada dinas terkait kepada penerima, setelah melengkapi persyaratan.

“Jadi, saya hanya sebagai pengusul. Untuk penyalurannya oleh dinas terkait. Dan uang tidak mungkin masuk ke rekening pribadi saya. Mana mungkin saya melakukan penyelewengan tersebut,” sebutnya.

Disamping itu kata Ilham, dari hasil audit BPK RI, tidak ditemukan yang namanya temuan di dalam keuangan Pemerintah Kota atau salah dalam pentransferan yang berakibat temuan korupsi.

“Kalau APBD itu lari dari ketentuannya, maka BPK RI melalui inspektorat melakuan audit disini, jika ada temuan diberilah interval waktu kepada pemilik pokir untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Dan ketika tidak menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, maka naiklah laporannya kepada pihak yang berwajib,” katanya.

Ilham Maulana menyampaikan untuk menghadapi kasus ini, kenapa selama ini dirinya masih bungkam, ia menyebutkan bahwa dirinya tidak mau gegabah, dan hal tersebut langsung dikoordinasikannya dengan pengurus Partai Demokrat hingga tingkat pusat. Kemudian diarahkan agar didampingi dengan pengacara.

“Jadi saya memutuskan untuk menghadapi kasus ini dengan pengacara untuk mendampingi saya berdasarkan rekomendasi dari partai,” ungkap Ilham.

Sementara itu kuasa hukumnya, Yul Akhyari Sastra menegaskan, dalam kasus ini kliennya hanya sebagai pengusul. Sedangkan dana Bansos itu langsung masuk ke rekening masing-masing penerima bantuan dari rekening Pemda.

“Sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan anggota DPRD lagi. Penerima bantuan bertanggung jawab terhadap uang yang didapatkannya, mau dipakai seperti apa. Jadi tidak ada Ilham Maulana meminta uang tersebut, seperti dalam berita yang beredar,” sebutnya.

"Jika kasus ini naik, pihaknya telah siap untuk menghadapi tuntutan dari pihak Kepolisian. Kita siap dipanggil pihak kepolisian, dan membeberkan semua kronologisnya dan bukti-bukti yang kita punya. Dan jika perlu kita akan menempuh jalur hukum lain jika kasus ini berlanjut,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, terungkap dugaan korupsi itu atas laporan masyarakat bahwa telah terjadi penyelewengan anggaran dana pokir. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Polresta Padang memeriksa sejumlah saksi, termasuk terlapor.

Kapolresta Padang, Kombes Pol Imran Amir mengatakan, dana pokir ini diperuntukkan untuk bantuan sosial (bansos) Covid-19. Namun dari laporan masyarakat, dana pokir ternyata diberikan tidak sesuai dengan aturan pemerintah.

Jadi Dana Pokir tersebut diberikan kepada 80 orang. Masing-masingnya dikasih Rp1,5 juta. Namun yang bersangkutan meminta kembalian Rp500 ribu perorangnya.

“Dana pokir itu merupakan anggaran tahun 2020. Diduga, dalam temuan ini negara mengalami kerugian hingga ratusan juta,” ungkap Kapolres Imran Amir. (inf)




Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani.SH

INFONUSANTARA.NET - Ketua DPRD Kota Padang sekaligus Ketua DPC Gerindra Kota Padang, Syafrial Kani, SH sebagai inisiator pertemuan antara Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansarullah dengan pemilik PT CASSIA COOP Adrian Akhza di Kerinci, Jambi beberapa waktu lalu.

Syafrial Kani mengatakan, perjalanan dalam jangka waktu satu malam tepatnya berangkat pada 17 Juli sore hingga 18 Juli malam.

“Perjalanan ini bertujuan untuk mempertemukan Gubernur Sumbar langsung dengan pemilik Perusahaan PT CASSIA COOP Adrian Akhza,” kata Syafrial Kani, Kamis (22/7/2021).

Sebagai fasilitator, Syafrial Kani juga menindaklanjuti kunjungan sebelumnya Jumat (2/7) lalu, terkait rencana investasi kakap PT Cassia COOP di Sumbar, khususnya di Kota Padang.

Adrian Akhza sendiri merupakan putra asli Balai Baru Kuranji yang saat ini sukses mengembangkan pabrik kulit manis dengan kualitas ekspor. Perusahaannya sudah go internasional sampai ke Eropa dan Amerika Serikat.

Selain itu, Pria yang bergelar Datuak Rajo Jambi itu menyebut kunjungan yang ia lakukan bukan merupakan kunjungan resmi kedewanan DPRD Padang dan tidak menggunakan dana APBD Kota Padang.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk menumbuhkembangkan hasil pertanian dan perkebunan di Sumbar agar tembus pasar internasional.

Ia mengakui, dalam pertemuan itu membuahkan hasil bahwa Adrian berjanji datang ke Sumbar untuk mempresentasikan usahanya dan akan membantu para petani di Sumbar khususnya Padang dalam hal eksport hasil bumi seperti kayu manis, nilam dan pala.

“Saya bersama Gubernur Sumbar mengunjungi eksportir asal Padang di Kerinci yang bernama Adrian. Kami disambut langsung oleh Adrian di pabriknya, yang mempekerjakan karyawan sebanyak 250 orang. Jadi, kunjungan saya ke Kerinci murni bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan petani di Kota Padang dan Sumbar umumnya. Perlu disampaikan juga, kunjungan tersebut tanpa menggunakan dana APBD,” katanya.

Lebih lanjut Syafrial Kani menambahkan, potensi untuk ekspor komoditi hasil bumi dari Sumbar berpeluang dapat bersaing di pasar internasional, jika digarap dengan profesional.

“Ke depannya, Adrian berjanji kepada kami untuk datang ke Padang dalam hal mempresentasikan cara eksport produk hasil bumi dari Sumbar yang berpeluang besar dipasarkan di Eropa maupun Amerika,” terangnya.

Selanjutnya, Syafrial Kani menegaskan dalam pertemuan tersebut dirinya merupakan inisiatornya. “Tidak mungkinlah saya tidak ikut, karena saya inisiator pertemuan pengusaha tersebut dengan Gubernur Sumbar,” ujarnya.

Menjawab kenapa berangkat ke Kerinci saat Kota Padang menjalankan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat, Syahrial Kani menjawab, kunjungan tersebut telah dijadwalkan jauh-jauh hari. Untuk mencocokkan jadwal pertemuannya dengan Gubernur Sumbar sangatlah susah, karena agenda Gubernur yang sangat padat.

“PPKM Darurat artinya kita bukan tidak boleh bepergian. Saya ulangi lagi, Keberangkatan saya ini demi menjawab semua kebutuhan warga kota dalam hal ini sektor pertanian dan perkebunan. Lebih dari 2500 Hektare lahan terbengkalai, kenapa tidak kita kembangkan, apalagi gubernur Sumbar menjanjikan 10 persen dari APBD untuk pertanian,” tuturnya

“Di samping itu juga saya menjalankan perintah Pak Prabowo Ketua Gerindra yang menyatakan bahwa, kader Gerindra harus hadir ditengah tengah masyarakat, untuk membangkitkan ekonomi masyarakat,”tegasnya.

Sementara itu, Kasubag Humas DPRD Padang Suzi Helda mengatakan, perjalanan Ketua DPRD Padang ke Kerinci beberapa hari lalu bukan perjalanan kedewanan.

“Artinya perjalanan pak Ketua bersama Gubernur Sumbar menggunakan anggaran pribadi. Bukan perjalanan dinas,” katanya.

Selain itu, Suzi menyebutkan, selama PPKM tidak ada kunjungan kerja anggota DPRD Padang ke luar daerah.(*/Inf)


Penerapan PPKM, Boby Rustam Berharap Walikota Padang Berikan Solusi untuk Masyarakat Golongan Bawah. (Inf)

INFONUSANTARA.NET -- Kita berharap dan berdo'a semoga Kota Padang dengan penanganan yang bagus dan baik dari walikota, akan ada penurunan status Covid 19 dan tidak akan ada perpanjangan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang saat ini telah ditercapkan terhitung 8 - 20 Juli 2021.

Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Kota Padang,Boby Rustam, pada Rabu (14/7) di DPRD Padang, yang juga berharap kepada masyarakat agar mematuhi apa apa yang menjadi aturan pada protokol kesehatan.

Lebih lanjut Boby Rustam menyampaikan, kita tetap mendukung adanya penerapan PPKM ini guna memuluskan mata rantai Covid 19 namun pemko harus juga memperhatikan kondisi ini.Sebab  ketika PPKM itu diberlakukan otomatis banyak sendi - sendi perekonomian terutama perekonomian masyarakat golongan bawah akan terganggu. 

"Jadi pada prinsipnya tolong berikan juga solusinya.Apa solusinya yang terbaik bagi masyarakat kita, " kata kader Gerindra Kota Padang ini.

Sekali lagi kata Boby Rustam, walikota harus memikirkan kehidupan perekonomian masyarakat golongan bawah. Harus ada sosialisasi yang jelas,karena pemahaman masyarakat itu kan semuanya tidak sama.

Jangan nantinya ketika datang tiba-tiba sidak dari para petugas kita dilapangan sudah dikenakan sangsi saja pada  pelaku usaha yang dimana mereka adalah masyarakat golongan ekonomi bawah, bukan pelaku usaha besar.

Dengan adanya sangsi denda sebesar 500 ribu, itu cukup besar bagi mereka, khususnya pelaku ekonomi atau masyarakat golongan bawah.Jangankan untung malah buntung yang dapat dimana omset mereka tidak mencapai 500 ribu, terus di denda lagi. 

"Ketika vonis harus membayar denda itu dilakukan harus kajiannya dan ada toleransinya. Ada kalanya dan baiknya diberikan peringatan (SP1 - SP3) yang sifatnya mendidik, bukan mematikan untuk pedagang atau pelaku usaha," pungkas Bobby Rustam.(inf)

Kasat Reskrim Polresta Padang Kompol Rico Fernanda. (Foto: ist)

INFONUSANTARA.NET - Polisi akan memanggil saksi ahli untuk penetapan tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana pokok pikiran Wakil Ketua DPRD Padang, Ilham Maulana. Saksi ahli diperlukan untuk melengkapi proses gelar perkara.

Sebelumnya, gelar perkara dalam kasus ini telah dilakukan di Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar) pada Kamis (24/6/2021). Kasus tersebut mencuat dari laporan masyarakat sejak dua bulan belakangan.

“Gelar kamarin. Hasilnya masih ada yang kami penuhi. Masih ada penambahan saksi ahli seperti ahli pidana,” kata Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Rico Fernanda, sebagaimana dilansir dari langgam.id, pada Minggu (27/6/2021).

Rico menyebutkan pihaknya melibatkan saksi ahli pidana untuk menentukan pasal yang nantinya akan disangkakan. Sehingga kasus ini bisa segera naik status ke penyidikan.

“Tunggu sekitar satu sampai dua minggu inilah. Dengan penambahan saksi nanti baru bisa kami tingkatkan ke sidik kasus ini,” ujarnya.

Selain saksi ahli, pihak kepolisian juga berencana akan melibatkan saksi ahli dari pemerintah daerah. Rico menegaskan pihaknya secepatnya merampungkan status kasus ini.

Seperti diketahui, dalam kasus ini pihak kepolisian telah memeriksa ratusan orang saksi. Ilham Maulana yang juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat juga telah memenuhi panggilan polisi untuk dimintai keterangan.

Sebelumnya, Kapolresta Padang, Kombes Pol Imran Amir mengatakan, dana pokir ini diperuntukkan untuk bantuan sosial (bansos) covid-19. Namun dari laporan masyarakat, dana pokir yang diberikan tidak sesuai dengan aturan pemerintah.

Imran mengungkapkan dana pokir tersebut anggaran tahun 2020. Diduga, dalam temuan ini negara mengalami kerugian hingga ratusan juta.

“Kerugian negara ratusan juta. Kami klarifikasi, kami pastikan perbuatan itu terjadi apa tidak,” tuturnya.


INFONUSANTARA.NET - Warga kota  dan juga lembaga legislatif di DPRD Padang serta partai politik sempat heboh dengan adanya pemberitaan di media masa terkait pemeriksaan Wakil Ketua DPRD Kota Padang Ilham Maulana yang juga Ketua DPC Demokrat Padang itu terkait pemeriksaan dirinya di Polresta Padang atas kasus dugaan pemotongan dana pokok pikiran (Pokir).

Menanggapi hal tersebut, Ilham Maulana angkat bicara. Menurutnya pelaporan dirinya ke Polresta Padang didasari pribadi dan kepentingan politik.

Dia menduga ada aktor dan pemeran atau dalang dalam pelaporan masalah ini. Kuat motifnya pribadi dan politik,"tegas Ilham Maulana saat dikonfirmasi melalui pesan suaranya ke Whatsapp infonusantara.net, Senin (14/6/2021).

Ketua DPC Demokrat Padang itu mengungkapkan akan mendalami masalah ini segera dengan mencari siapa aktor dibalik semua ini. Menurut Ilham, timnya sudah bekerja dengan mengumpulkan semua data dan informasi.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang ini juga menyatakan kenapa dari 45 anggota dewan hanya dia sendiri saja yang  masuk laporan ke Polresta Padang. Sedangkan yang memasukkan pokir bansos itu hampir rata - rata semua anggota dewan. Kenapa hanya dirinya saja yang dikejar untuk pokir bansos ini.

Ilham berjanji akan membongkar semuanya "permainan" oknum-oknum yang sengaja mendeskreditkan dirinya.

"Saya akan buka semuanya nanti dan akan melaporkan pula ke Polresta Padang ,"tegas Ilham.

Ilham menjelaskan saat ini dirinya belum bisa memenuhi panggilan penyidik disebabkan kesibukannya melaksanakan kegiatan dinas kedewanan.

"Saya sudah menyurati Polresta Padang sejak dari pembahasan LKPD Walikota di Bukittinggi hingga perjalanan kunjangan dinas sebagai Koordinator II Pansus LKPD Walikota 13-17 Juni 2021. Jadikan cukup koorperatif saya dalam menyikapi hal ini, " katanya.

Surat tersebut dikirim ke Polresta Padang dengan kop surat Sekretariat DPRD Padang.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPRD Padang, Ilham Maulana tersangkut dugaan kasus penyelewengan dana pokir anggota DPRD. Kasus ini sudah ditangani pihak Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polresta Padang.

Informasi yang dihimpun, dugaan penyelewengan dana pokir itu mencapai Rp 500 ribu perorang yang terjadi di wilayah daerah pemilihannya.

Kasatreskrim Polresta Padang, Kompol Rico Fernanda mengatakan kasus ini dalam pemeriksaan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Rico menambahkan sejumlah saksi sudah diperiksa dan termasuk Ilham Maulana yang juga akan diminta keterangan.(Inf)


 

Kasubag Kajian Perundang Undangan DPRD Kota Padang,Meri Susi Sari Deliati, SH
INFONUSANTARA.NET - Usai melaksanakan pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 pada pekan lalu di Bukittinggi, terhitung 13 s/d 17 Juni 2021 Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Padang langsung melaksanakan perjalanan dinas keluar Provinsi Sumatera Barat ke pulau Jawa yang tergabung dalam Pansus Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Sesuai jadwal Bamus DPRD Kota Padang, perjalanan dinas atau kunjangan kerja (kunker) keluar provinsi Sumatera Barat yang tergabung dalam Pansus pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 ini turut didampingi oleh beberapa Sekretariat DPRD dan juga OPD dilingkungan Pemko Padang.

Hal itu disampaikan Kasubag Kajian Perundang Undangan DPRD Kota Padang, Meri Susi Sari Deliati, SH, saat dikonfirmasi infonusantara.net pada Senin (14/6/2021) di DPRD Kota Padang.

Lebih lanjut Meri menyampaikan, kunjungan kerja yang tergabung dalam Pansus pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 ini akan menyambangi dinas-dinas dan DPRD setempat.

Berikut nama daerah dan OPD serta DPRD yang di kunjungi serta OPD dari lingkup Pemko Padang yang ikut mendampingi.

1.Kunjangan kerja Pansus dari Komisi I DPRD Kota Padang melakukan kunjungan ke daerah Sidoarjo menyambangi DPRD Sidiarjo, BPKAD Sidoarjo dan Inspektorat Sidoarjo. Dan OPD yang mendampingi BPKAD Kota Padang, Ass I, Bagian Pemerintahan Kota Padang, Camat Kota Padang dan Inspektorat Kota Padang.

2. Kunjungan kerja Pansus dari Komisi II DPRD Padang  ke Depok (DPRD Kota Depok, BKD Kota Depok dan Bapenda Kota Depok), dan OPD pendamping yakni,  Bappeda Kota Padang, BPKAD Kota Padang dan Bapenda Kota Padang.

3.Kunjungan kerja Pansus dari Komisi III DPRD Kota Padang ke Kota Bogor (Bappeda Kota Bogor, DPRD Kota Bogor dan DLH Kota Bogor),dan OPD pendampingnya dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, Bagian Pembangunan.

4.Kunjungan kerja Pansus dari Komisi IV  ke Bandung (BPBD Kota Bandung, Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Dinas Pendidikan Kota Bandung), didampingi oleh BPBD Kota Padang,Dinas Kesehatan Kota Padang,dan Dinas Pendidikan Kota Padang.

Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani membenarkan hal itu serta berharap hasil kunker dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya.

Ia menyampaikan, dilakukan kunker untuk melihat perbandingan dengan daerah yang disambangi serta menyamakan nanti jika regulasinya jelas dan dibolehkan oleh aturan yang ada." Kita sambil belajar ke daerah yang dikunjungi dalam perjalanan dinas pembahasan Pansus Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 ini, pungkasnya.(Inf)

Faisal Nasir Anggota DPRD Kota Padang

INFONUSANTARA.NET - Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Ir. H. Mairizon, M. Si menyatakan becak motor (betor) pengangkut sampah guna memaksimalkan kinerja dalam mewujudkan Kota Padang yang bersih, rupanya tidak berjalanan dengan semestinya.

Menurut Mairizon, Bentor yang didapat dari dana pokir anggota DPRD Kota Padang lebih banyak dimanfaatkan untuk mengangkut sayur, es balok serta kebutuhan lain bagi pengelolanya. 

Hal ini disampaikan oleh kadis saat melakukan pembahasan terhadap perubahan peraturan daerah Kota Padang nomor 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah bersama pansus I DPRD Padang yang juga melibatkan Assisten II Setda Kota Padang, Dinas Perdagangan Kota Padang, dan Satpol PP Kota Padang. Pembahasan tersebut berlangsung di Hotel Truntum Padang. 

“Saya melihat bentor yang diperuntukan untuk mengangkut sampah, beralih fungsi sebagai pengangkut barang dagangan seperti sayur, balok es dan barang-barang dagangan lainnya oleh masyarakat. Saat di tegur, masyarakat marah, dan menyatakan bahwa bentor ini bukan asset DLH Kota Padang,” ucapnya. 

Dalam pembahasan terhadap perubahan peraturan daerah Kota Padang nomor 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah tersebut, Kadis DLH merasa perda yang telah ada tidak bisa mengakomodir serta tidak memberikan sanksi minimal kepada warga yang membuang dan membakar sampah sembarangan.

“Perda yang lama hanya mengatur sanksi maksimal sebesar 5 juta rupiah kepada warga yang melanggar aturan, tanpa ada memberikan sanksi minimal. Oleh karena itu, dengan adanya perubahan perda, diharapkan dapat memberikan sanksi tegas kepada masyarakat,” ucapnya.  

Untuk pengelolaan sampah di Pasarraya Padang, Mairizon memaparkan sampah yang ada di Pasarraya Padang mutlak sepenuhnya tanggung jawab dari Dinas Perdagangan Kota Padang. Begitu juga dengan sampah yang berada di lokasi obyek wisata yang juga dikelola seutuhnya oleh Dinas Pariwisata Kota Padang.

“Sampah yang ada di Pasarraya dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Padang, begitu juga di lokasi wisata. Kita hanya menyediakan mobil untuk membawa sampah yang telah terkumpul. Sedangkan sampah kesehatan, kita hanya melakukan pengawasan untuk limbah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3),” tutupnya. 

Mendapat informasi tersebut anggota Pansus I DPRD Kota Padang Budi Syahrial meminta agar bentor yang telah diberikan dikembalikan fungsinya untuk mengangkut sampah. 

“Saya meminta, bentor-bentor tersebut kembali di fungsikan untuk mengangkut sampah yang ada di komplek masyarakat. Jika tidak, akan menjadi temuan nanti oleh badan pemeriksa,” ucapnya.

Sementara anggota Pansus I Faisal Nasir dalam pembahasan itu mempertanyakan keseriusan OPD dalam mengimplementasikan perda.

“Sebenarnya ada anggaran ndak dalam penerapan perda ini, karena biaya membuat perda itu sangat mahal. Permasalahannya, penegak perda tidak bekerja sesuai pekerjaannya dalam hal menegakkan perda,” tegasnya. 

Dalam kesempatan tersebut anggota Pansus I yang lain Elly Thrisyanti menjelaskan, cukup sulit dalam mendapatkan Lokasi Pembuangan Sementara (LPS) di kelurahan.

“Bagaimanapun permasalahan sampah, harus menjadi tanggung jawab bersama. Yang menjadi kendala saat ini, sukarnya mendapatkan fasilitas umum untuk LPS di kelurahan. Oleh karena itu, dari kelurahan perlu dilakukan pembinaan,” jelasnya. 

Sebelumnya, Walikota Padang Hendri Septa menyampaikan perubahan atas tiga ranperda Pemko Padang diantaranya, perubahan atas peraturan daerah Kota Padang no 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, ranperda tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, serta ranperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.(Inf)


INFONUSANTARA.NET - Sebulan sudah umat Muslim di seluruh Indonesia menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan 1442 Hijriyah / 2021 Masehi dan tibalah saat untuk merayakan hari nan suci Idul Fitri.

"Taqabbalallahu minnaa wa minkum, Minnal aaidiin wal faaiziin. Mohon Maaf Lahir dan Batin"Wal 

Saya,Elly Thrisyanti selaku Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, wakil rakyat yang di amanahkan oleh masyarakat melalui Partai Gerindra, mewakili seluruh anggota dewan dari Komisi I, mengucapkan "Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. "Minnal aaidiin wal faaiziin ". Mohon Maaf Lahir dan Batin.

Untuk perayaan hari raya Idul Fitri,hari besar keagamaan umat Islam yang jatuh pada hari Kamis (13 Mei 2021) ini, ungkap Elly Thrisyanti juga bertepatan pula di tanggal dan hari yang sama, saudara saudara kita umat Kristiani juga merayakan hari besar keagamaan mereka yakninya peringatan hari Kenaikan Isa Al-Masih. 

Nah ,untuk itu tegas Elly Thrisyanti, kami menghibau kepada saudara - saudara kita umat Kristiani dalam merayakan Kenaikan Isa Al Masih, agar sama - sama kita mematuhi Protokoler Kesehatan.

Mari sama -sama kita bergandengan tangan hidup bertoleransi, rukun saling menghargai antar umat beragama dengan mematuhi himbauan pemerintah dengan selalu menerapkan 5 M Protokoler Kesehatan:

 1.Memakai masker.

 2.Mencuci tangan pakai sabun dan air   mengalir.

3.Menjaga jarak.

4.Menjauhi kerumunan.

5.Membatasi mobilisasi dan interaksi.

Ketua Komisi I DPRD Kota Padang yang membidangi Hukum dan Pemerintahan ini menghimbau agar selalu menerapkan protokoler kesehatan. Dan minimal tegasnya terapkan 1 M saja yakni selalu Memakai Masker 

Tetap gunakan masker, apalagi saat ini sudah ada sangki denda di tempat, " katanya mengingat kan kepada seluruh warga Kota Padang.

Lebih lanjut dikatakannya, apa yang menjadi himbauan pemerintah tersebut yakni dengan selalu menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan merupakan untuk kepentingan kita bersama juga yakninya dalam rangka menekan lajunya peningkatan penyebaran Covid-19," ungkapnya.

Tak tanggung tanggung, Elly Thrisyanti yang juga Ketua Harian DPD Perempuan Indonesia Raya (PIRA) Sumbar Partai Gerindra ini selalu wanti - wanti, tak henti - hentinya disetiap kesempatan selalu menghimbau dan mengajak seluruh warga Kota Padang tanpa membedakan agama, etnis maupun suku, agar terus menerapkan protokoler kesehatan ini.

Sama -sama kita ketahui bahwasanya saat ini kasus Covid-19 kembali meningkat di Indonesia termasuk di Sumatera Barat dan khususnya juga di Kota Padang ini.

Lebih lanjut disampaikan, dengan rasa saling menghargai dan tenggang rasa antar umat beragama yang sudah berjalan baik selama ini di Kota Padang  terus ditingkatkam dengan satu tujuan yakni menekan terjadinya peningkatan kembali kasus penyebaran Covid-19.

“Semoga perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 H ini berlangsung baik - baik' saja secara khidmat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga di penuhi berkah, rahmat, kesehatan dan keselamatan kepada seluruh umat di Kota Padang, Sumatera Barat. Minal Aidiin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin,” pungkas mantan Ketua DPRD Kota Padang ini.(Inf).




Dukung Padang Bersih, Elly Thrisyanti Bantu 10 Unit Betor untuk Tiga Kecamatan 

InfoNusantara.Net -- Sebanyak 10 unit becak motor (Betor) secara resmi diserahkan oleh Anggota DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang untuk tiga kecamatan yakni Kecamatan kelurahan di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

10 Unit Betor itu diserahkan Elly Thrisyanti melalui DLH diperuntukkan bagi, 3 unit di Kelurahan Pampangan, 1 Unit Karang Taruna Kota Padang,1 Unit Kelurahan Koto Baru,1 Unit Kelurahan Tanjung Aur,1 Unit Bungus, 1 Unit Gurun Laweh, 1unit Koto Lalang dan 1 Unit untuk Kelurahan Banda Buek.

Pengadaan betor bagi tiga kecamatan   itu dilakukan untuk diserahkan kepada pihak kelurahan melalui Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS), RW dan RT untuk mendukung program pemerintah Kota Padang dalam menciptakan kebersihan di kota ini.

"Semoga dengan adanya betor baru ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dan berguna, sehingga dapat dimanfaatkan dalam waktu cukup lama dalam menciptakan dan menjaga kebersihan sehingga tercipta lingkungan yang sehat,"kata Elly Thrisyanti, Minggu (2/5/2021).

Elly Thrisyanti berharap, jangan sampai baru setahun pakai sudah rusak. Tolong dijaga dan dirawat dengan baik. Selain itu, jangan pula ada pertengkaran di tengah masyarakat akibat ada yang mendapat ada yang belum. Mudah-mudahan nanti bisa kita tambah lagi," sebutnya.

Lebih lanjut kata Elly Thrisyanti bahwa bantuan betor itu adalah usulan pokok pikiran (pokir) di DPRD Padang, yakni pokir 2021 ini. “Kita akan hadir di tengah warga dan selalu siap menerima aspirasi yang disampaikan,” ucap Elly Thrisyanti.

"Oleh sebab itu saya mengajak, marilah kita menjaga kebersihan. jangan lagi membuang sampah sembarangan. Kita perangi sampah, jadikan Kota Padang bersih dari sampah," imbuhnya.

"Selain itu Elly Thrisyanti juga berharap semoga dengan adanya bantuan ini bisa melancarkan kinerja LPS dimasing - masing kelurahan yang telah menerima batuan betir ini. Dan tentunya kita berharap apa yang telah sama -sama kita perjuangkan ini agar bisa dijaga serta dirawat dengan baik," katanya.

Disampingi itu, wakil rakyat dua periode dari Partai Gerindra ini juga berpesan pada warga agar tetap menaati protokol kesehatan (prokes), sebab kasus corona belum hilang.

Jangan warga lengah. Apalagi melanggar. Itu akan berisiko untuk warga. Penerapan prokes selama pandemi adalah wajib. Karena itu adalah bagian dari melindungi diri dari wabah yang membahayakan.

“Salah satunya wajib pakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Pakailah masker, jaga jarak dan jangan  kerumunan,” pungkas Ketua Komisi I DPRD Kota Padang ini.(inf)

Rustam Efendi serahkan bantuan Safari Ramadhan Rp 10 juta ke pengurus Mushalla Nurul Hidayah Anak Air Koto Tangah 

InfoNusantara.Net-- Anggota DPRD Kota Padang Rustam Efendi melaksanakan safari ramadhan yang dilaksanakan di Mushalla Nurul Hidayah Anak Air Batipuh Panjang, Koto Tangah, Padang. Dalam kesempatan tersebut, Rustam Efendi turut menyerahkan bantuan sebesar Rp10 juta untuk pelaksanan pembangungan mushalla.  

Dalam kesempatan tersebut Rustam Efendi menjelaskan kegiatan safari Ramadhan bertujuan untuk menjalin dan mempererat silaturahmi antara pengurus, jemaah dan wakil rakyat yang berada disekitar lingkungan masjid dan mushalla. 

“Kegiatan safari Ramadhan, kita juga mendengarkan permasalahan yang terkait pembangunan dilingkungnan mushala Nurul Hidayah,” ucapnya. Sabtu (1/5).

Budjang salah seorang warga sangat senang Mushalla Nurul Hidayah dikunjungi oleh anggota DPRD Kota Padang. Menurutnya, kunjungan ini adalah kunjungan pertama di Mushalla Nurul Hidayah sejak mushalla ini berdiri.

“Kami warga, sangat senang anggota DPRD Kota Padang Rustam Efendi datang berkunjung ke Mushalla kami. Bagi kami, kunjungan ini adalah kunjungan anggota DPRD yang pertama ke daerah yang berada di pelosok ini,” jelasnya.

Sebelumnya, ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani menjelaskan, pelaksanaan Safari Ramadhan Anggota DPRD Kota Padang tahun ini tidak ditentukan jadwalnya di Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Padang. Dengan demikian, jadwal Safari Ramadhan diserahkan kepada Anggota DPRD masing-masing.

“Safari Ramadhan adalah agenda rutin di bulan ramadhan. Kita tidak menentukan jadwal untuk anggota dewan semua. Supaya jadwal tidak berbenturan dengan agenda anggota dewan yang sudah ada. Kapan pelaksanaannya kewenangan ada di para anggota dewan itu,” ucapnya.

Ia mengatakan, jatah Safari Ramadhan untuk 45 Anggota DPRD Kota padang itu dua diantaranya, satu masjid dan satu mushalla. Lokasinya tentu di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Sementara Kabag Kesra Kota Padang, Amriman mengatakan Safari Ramadhan Pemko Padang telah dimulai sejak Ramadhan hari kedua dan untuk DPRD Kota Padang jadwalnya diatur oleh pihak Sekretariat DPRD.

“Kita tidak ingin jadwalnya bentrok dan Safari Ramadhan yang diagendakan terlaksana dengan maksimal,” paparnya. (Inf)

Lurah Pampangan Nan XX, Zainir, SH, MH Dt. Tan Malako bersama ketua RW 6,10 dan 12 di halaman Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

Realisasikan Pokir 2021, Elly Thrisyanti Bantu 3 Unit Betor untuk Kelurahan Pampangan Nan XX.

InfoNusantara.Net-- Kelurahan Pampangan Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang menerima bantuan 3 unit Becak Motor (betor) sampah dari dana pokok - pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti.

Betor tersebut diserahkan Elly Thrisyanti, anggota dewan dari Partai Gerindra tersebut diwakili oleh Lurah Pampangan Nan XX, Zainir, SH, MH Dt. Tan Malako di halaman Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Rabu (28/4/2021). Ketiga unit bentor itu langsung  di terima ketua RW 6, 10, dan 12  Kelurahan Pampangan Nan XX.

Pada  kesempatan itu Lurah Pampangan Nan XX Zainir, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Elly Thrisyanti angggota DPRD Kota Padang  yang telah memberikan kepedulian bantuan sebanyak 3 unit bentor untuk tiga RW.

"Kini dengan adanya armada baru betor pengangkut sampah,hendaknya bisa digunakan untuk mempermudah pemungutan sampah dan memperlancar kerja LPS di Kelurahan Pampangan Nan XX.Sehingga bisa terwujud lingkungan yang bersih di setiap lingkungan RW, "katanya.

"Rabu, Ramadhan 1442 H 28 April 2021 merupakan hari kebahagian bersama yakni warga  RW 6, 10 dan 12  memperoleh kemudahan untuk mengangkut sampai di lingkungan masing masing," sebut Zainir.

Sekali lagi terima kasih Elly Thrisyanti  anggota dewan yang  telah menyalurkan dana pokir nya untuk Kelurahan Pampangan Nan XX dalam pengadaan betor sampah pada tahun 2021 ini. 

Terpisah dihubungi,Kamis (29/4/2021), anggota DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti dari fraksi Gerindra itu mengatakan bahwa bantuan betor itu adalah usulan pokok pikiran (pokir) di DPRD Padang, yakni pokir 2021 ini. 

“Kita akan hadir di tengah warga dan selalu siap menerima aspirasi yang disampaikan,” ucap Elly Thrisyanti.

"Selain itu Elly Thrisyanti juga berharap semoga dengan adanya bantuan ini bisa melancarkan kinerja LPS Kelurahan Pampangan. Dan tentunya kita berharap apa yang telah sama -sama kita perjuangkan ini agar bisa dijaga serta dirawat dengan baik," katanya.

Disampingi itu, wakil rakyat dua periode dari Partai Gerindra ini juga berpesan pada warga agar tetap menaati protokol kesehatan (prokes), sebab kasus corona belum hilang.

Jangan warga lengah. Apalagi melanggar. Itu akan berisiko untuk warga. Penerapan prokes selama pandemi adalah wajib. Karena itu adalah bagian dari melindungi diri dari wabah yang membahayakan.

“Salah satunya wajib pakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Pakailah masker, jaga jarak dan jangan  kerumunan,” pungkas Ketua Komisi I DPRD Kota Padang ini.(inf)


 

Anggota Dewan Iswanto Kwara(sudut kiri) Serahkan 5 Unit Betor untuk 3 Kelurahan di Kec. Padang Barat 

INFONUSANTARA.NET -- Anggota DPRD Padang, Iswato Kwara menyerahkan bantuan 5 unit becak motor (betor) untuk warga di tiga kelurahan di Kecamatan Padang Barat 

Betor ini dapat digunakan untuk mengangkut sampah-sampah warga sehingga lingkungan tetap terjaga kebersihannya.

Iswanto Kwara mengatakan, becak motor yang diberikan itu akan diperuntukkan untuk warga di tiga kelurahan. "Lima (5) unit betor ini dibagikan yakni, 3 unit untuk Kelurahan Kampung Pondok, 1 unit untuk Kelurahan Belakang Tangsi dan 1 unit lagi untuk Kelurahan Berok Nipah," terang Iswanto Kwara, ketika dikonfirmasi pada Senin malam (26/4/2021).

Ia menyampaikan, betor itu adalah usulan pokok pikiran (pokir) di DPRD Padang, yakni pokir 2021ini. “Kita akan hadir di tengah warga dan selalu siap menerima aspirasi yang disampaikan,” ucap Iswanto Kwara.

"Selain itu Iswato Kwara juga berharap semoga dengan adanya bantuan ini bisa melancarkan kinerja LPS dalam mengelola sampah di kelurahannya masing -masing. Dan tentunya kita berharap apa yang telah sama -sama kita perjuangkan ini agar bisa dijaga serta dirawat dengan baik," harapannya.

Didampingi itu, wakil rakyat dua periode dari PDI Perjuangan ini juga berpesan pada warga agar tetap menaati protokol kesehatan (prokes), sebab kasus corona belum hilang.

Jangan warga lengah. Apalagi melanggar. Itu akan berisiko untuk warga. Penerapan prokes selama pandemi adalah wajib. Karena itu adalah bagian dari melindungi diri dari wabah yang membahayakan.

“Salah satunya wajib pakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Pakailah masker, jaga jarak dan jangan kerumunan,” ungkap Iswanto Kwara.(inf)


Mastilizal Aye Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang.
INFONUSANTARA.NET -- Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang Mestilizal Aye mendesak Walikota Padang mencopot pejabat Dinas Perhubungan setempat, karena memiliki rapor merah dengan gagalnya mengelola parkir.


“Masih banyak pejabat kita yang bagus yang peduli dan responsive terhadap persoalan parkir. Jadi Fraksi Gerindra merekomendasikan mencopot pejabat perhubungan yang gagal mengelola parkir,” kata Mastilizal Aye saat menyampaikan pendapat akhir fraksi Gerindra pada Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2020 di sidang paripurna di DPRD Padang, Senin (12/04/2021).

Mastilizal Aye juga menyampaikan, retribusi parkir yang diterima baru sebatas retribusi parkir tingkat kelurahan bukan penerimaan retribusi untuk Kota Padang.

Sekedar perbandingan, Kota Padang penerimaan retribusi parkirnya Rp1,5 miliar dan Kota Bukittinggi Rp15 miliar. Pekanbaru yang kotanya hampir sama besar dengan Kota Padang realisasi parkirnya saja mencapai Rp30 miliar. 

"Artinya retribusi parkir yang kita terima setidaknya lebih dengan Pekanbaru sebanyak Rp40 miliar atau sama dengan pekanbaru sebanyak Rp30 miliar. Jadi wajar kalau kami katakan retribusi parkir yang kita terima baru sebatas retribusi dari satu kelurahan saja,” tambahnya.

Mastilizal Aye menekankan, jika kondisi seperti ini tetap dilakukan pembiaran, maka ke depan akan lebih parah lagi, dimana mana terjadi parkir parkir liar dan pemerintah daerah tidak hadir disitu untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan berkendaraan di Kota Padang.

“PAD merupakan indikasi terhadap derajat kemandirian keuangan sebuah daerah dan indikatornya juga mudah diukur melalui berapa persen realisasinya dari target yang telah ditetapkan dapat dicapai, untuk itu kepada Walikota perlu kami sampaikan agar mengevaluasi setiap saat pejabat,” tutupnya.

Menanggapi hal itu, Walikota Padang Hendri Septa menyampaikan, pihaknya akan mencoba mengontrol realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Padang kedepan. Sementara terkait rekomendasi agar pejabat perhubungan yang gagal mengelola parkir diganti akan dirapatkan terlebih dahulu.

“Kita lihat nanti. Kita akan minta dari tim sepertk Sekda dan lain-lain mengenai diganti atau tidaknya nanti kita bisa rembukkan bersama. Sehingga kita berikan kesempatan kepada, seperti disampaikan beberapa fraksi DPRD, yang mungkin lebih mumpuni, yang mampu melaksanakan tugas itu,” kata Wako Hendri Septa. (Inf)


BALIMAU DI RUMAH SAJA
INFONUSANTARA.NET -- Ramadhan 1442 Hijriah pada tahun ini tradisi balimau diperkirakan akan terjadi puncaknya pada Senin (12/4/2021) sore ini di sejumlah tempat seperti di Sungai Lubuk Minturun, Sungai Tarusan, Pesisir Selatan dan lainnya.

Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti, SE. Akt menghimbau serta berharap kepada masyarakat Kota Padang kalau bisa tidak usah melakukan tradisi balimau di saat kondisi seperti sekarang ini.

Perlu kita ingatkan pada masyarakat, bahwa saat ini masih dalam pandemi Covid-19. 

Dan tentu tetap menjaga protokol kesehatan adalah hal terpenting yg harus kita laksanakan. Melakukan aktivitas balimau nanti pasti akan membuat dan menimbulkan  kerumunan warga yang bisa memicu penularan Covid-19.

''Selain itu juga harus di ingat bahwa saat ini dalam kondisi cuaca ekstrim," kata Elly Thrisyanti, Senin (12/4/2021).

Hujan deras sama sama kita ketahui sering menguyur Kota Padang maupun di daerah. Kita khawatir berisiko terjadi longsor, banjir bandang yang tidak dapat diprediksi," kata Elly Thrisyanti.

Mari sama - sama kita pasang saja niat untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadhan tahun ini dengan tidak melaksanakan balimau di tempat tempat pemandian atau sungai di luar sana. "Cukup laksanakan saja di rumah masing-masing,''  imbaunya.

Selain itu kita juga meminta kepada pelaku usaha kuliner, rumah makan, cafe dan restoran agar bisa saling menjaga dan menghargai warga yang sedang berpuasa  di bulan Ramadhan ini. 

Selanjutnya mari sama.- sama menjaga kesehatan selama ramadhan. 

Dan yang juga sangat peting sekali yakni jaga keselamatan dijalan ketika akan pergi melakukan ibadah shalat taraweh, terutama menuju rumah ibadah yang agak jauh dari rumah.

Karena sama - sama kita ketahui saat ini tindak kriminal cukup tinggi, seperti jambret,begal, curanmor dan tindak kejahatan jalanan lainnya yang juga dampak dari pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir.

Kemudian kepada pemerintah segera lah buat aturan yg jelas tuk kegiatan umum selama dalam suasana ramadhan ini sesuai aturan yang berlaku. Sehingga warga bisa melaksanakan ibadah puasa secara khusuk,aman dan nyaman.

Disamping itu juga perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan bagi para penjual takjil yang pastinya akan marak di sepanjang pinggiran jalan selama bulan puasa ini. Jangan sampai nanti terjadi kemacetan atau bahkan kecelakaan.

Tak lupa pula bagi penjual takjil itu harus di atur, jangan sampai berjualan mereka menganggu badan jalan dan jangan memanfaat fasilitas umum seperti tratoar dijadikan tempat berjualan yang akan menggangu hak pengguna sarana trotoar. Dan yang perlu sekali diingatkan baik penjual dan pembeli tetap harus menerapkan protokol kesehatan," kata Elly Thrisyanti.

Ditambahkan Elly Thrisyanti bahwa telah dibolehkan warga beribadat di mushalla mushala dan masjid kembali tentu perlu dilakukan pengawasan.

Jangan nanti kita sampai kebablasan dengan semakin longgar nya pengawasan yang dikhawatirkan dapat tercipta cluster baru Covid-19. 

Untuk itu kata Elly Thrisyanti, selama.bulan Ramdhan ini dia merekomendasikan kepada pemerintah untuk dapat dibentuk SATGAS RAMADHAN yang melibatkan OPD dan stake holder terkait lain nya termasuk DPRD, "pungkas politisi Partai Gerindra ini.(Inf)

Surya Jufri Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Padang
INFONUSANTARA.NET --Ketua Fraksi Demokrat DPRD Padang, Surya Jufri mengucapkan selamat atas dilantiknya Hendri Septa sebagai Walikota Defenitif yang dilantik oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi pada, Rabu (7/4).

Ia mengatakan tugas berat menanti Hendri Septa disisa jabatan diantaranya pemulihan ekonomi ditengah pandemi corona dan menyelesaikan pembangunan fisik yang seperti kantor DPRD dan lainnya yang itu menyangkut pelayanan pada warga.

"Masyarakat menompangkan harapan pada Nahkoda Hendri yang baru sah menjadi Wali Kota hari ini," ucap Anggota Dewan III periode dari Dapil III ini

Menurutnya, Hendri Septa mesti membuat inovasi baru dalam memajukan kota ke depan serta bersinergi dengan semua pihak. Termasuk DPRD Padang.

" Walikota harus merangkul pengusaha dan pihak manapun dalam membangun dan memajukan Padang," papar Anggota Komisi II DPRD Padang ini.

Ia menyampaikan, pembenahan SDM Pemko Padang juga perlu dilakukan. Sebab tanpa ASN handal, kompeten semuanya tak sempurna dan maksimal.

"Evaluasi ASN yang tak bekerja dengan baik dan mencapai target yang diberikan,"paparnya.

Ia juga meminta kepada warga untuk memberikan support dan masukan terkait pembangunan Padang ke depan. Agar sinkron apa yang disusun dan warga bisa menikmati hasilnya.(d)

Masih Banyak Masyarakat Miskin yang Belum Masuk DTKS,Faisal Nasir: Pertanyakan Kinerja Dinsos Kota Padang 

INFONUSANTARA.NET -- Anggota DPRD Padang Faisal Nasir meradang saat melakukan rapat pembahasan Laporan Pertanggung jawaban (LKPJ) bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Hotel Rocky Plaza, Padang.Senin (22/3).

Dalam kesempatan tersebut, Faisal Nasir mempertanyakan kinerja dari Dinas Sosial Kota Padang yang dirasa dalam penginformasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan.

“Pada saat ini masih banyak masyarakat miskin yang tidak masuk dalam daftar DTKS, tetapi Dinas Sosial selalu menceritakan yang enak-enak di dengar saja. Ingat kita lemah dalam hal sistim, dan DTKS masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, masih banyak data yang ganda, orang yang mampu dalam menerima bantuan dari pemerintah. Ingat RT/RW tidak dilibatkan PSM dalam hal pendataan masyarakat,” ucapnya. 

Uniknya, Faisal Nasir menambahkan Dinas Sosial selalu mempersalahkan PSM yang bertugas melakukan pendampingan dan pendataan bagi masyarakat penerima Bantuan Sosial (Bansos).

“Sampai saat ini tidak ada evaluasi yang dilakukan Dinas Sosial terhadap kinerja yang telah di lakukan oleh PSM. Parahnya, petugas PSM yang bekerja dilapangan tidak mempunyai gaji dalam hal pendataan. Ini yang sangat kita sesalkan sekali. Dinas Sosial harus menganggarkan gaji mereka (PSM),” jelas Faisal. 

Yoserizal Sekretaris Dinas Sosial Kota Padang, data DTKS itu di dapat dari kelurahan. “Tidak mungkin kelurahan dan perangkatnya tidak mengetahui data yang diberikan. Saya berpendapat alur pengiriman data yang tidak diketahui oleh lurah dan perangkatnya. Seharusnya, sebelum di kirim ke Dinas Sosial, data tersebut harus dipaparkan dalam musyawarah kelurahan,” tutupnya.

Pada saat ini DTKS Kota Padang adalah 60 ribu KK, dan telah ada tambahan sebesar 12 ribu KK. “Kita saat ini sedang mengusulkan data 78 KK tersebut. Semoga data tersebut masuk dan diterima,” tutupnya.(inf).


Perusahaan Dalam Perusahaan, Ilham Maulana:Kuat Dugaan Modus untuk Menghindari Pajak.(Hr1)

INFONUSANTARA.NET -- Banyaknya perusahaan di Kota Padang, bahkan ada juga perusahaan didalam perusahaan atau perusahaan siluman. Sehingga, banyak perusahaan nan mengabaikan keselamatan dan kesejahteraan karyawan.

Hal itu dipaparkan oleh Wakil Ketua DPRD Padang, Ilham Maulana yang menurutnya banyak perusahaan "siluman" berdiri di Kota Padang. Pernyataan tersebut disampaikan usai hearing DPRD Padang dengan PT Teluk Luas, pada Senin (15/3/2021) di Gedung DPRD Sawahan Padang.

Politisi Demokrat ini menjelaskan terungkap bahwa ada dua perusahaan yang memiliki alamat yang sama. Pada Kilometer 5 By Pass.Terdapat dua perusahaan yaitu PT Teluk Luas dan PT Bongkar Muat. Menariknya lagi, lanjut Ilham kedua perusahaan tersebut mendaftarkan pekerjanya ke Jamsostek.

" Kuat dugaan modus ini dipakai perusahaan tersebut untuk menghindari pajak," kata Ilham yang merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Padang.

Menurut Koordinator Komisi II ini adalah sesuatu yang aneh jika perusahaan tersebut mendaftarkannya ke BPJS Kesehatan, namun perusahaan tersebut tidak terdaftar pada Dinas Perizinan.Tentu ini berkaitan dengan pajak perusahaan.

"Kasus ini baru satu perusahaan. Nah, kalau diperiksa barangkali kasus serupa bakal banyak ditemui," ketus Anggota DPRD Padang Dua Periode ini kepada media diruang kerjanya.

Berkaitan dengan masalah ini, Ilham meminta Pemko Padang dalam hal ini Dinas Perizinan menyidak perusahaan yang tidak memiliki izin. "Sebab ini sangat merugikan Pemko Padang terkait pajak yang berdampak pada pendapatan anggaran daerah (PAD)," pungkasnya dengan nada kesal.

Hearing antara DPRD Padang, BPJS Jamsostek dan PT Teluk Luas mempertanyakan sejumlah karyawan yang sudah diberhentikan didaftarkan sebagai peserta BPJS Jamsostek. Namun, ditemui fakta bahwa perusahaan yang mendaftarkan karyawan tersebut bukan PT Teluk Luas melainkan PT Bongkar Muat.

"Sebenarnya persoalan ini bisa diselesaikan dengan cara mediasi. Caranya panggil Ketua Pemuda, Karyawan tersebut dan pihak PT. Teluk Luas, bicarakan dengan ngopi bersama selesai itu,"ujarnya.

Persoalan lain muncul bahwa PT Bongkar Muat tersebut tidak terdaftar di Dinas Perizinan, artinya ini ilegal. Jika ini terus dibiarkan, maka akan merugi Pemko dalam hal PAD dan barang tentu bagi karyawa atau pekerja itu sendiri.(Hr1/gib)

(*)

Faisal Nasir :Tekan Angka Perceraian dan KDRT,Ranperda Pembangunan Ketahanan Keluarga, Nikah Wajib Lampirkan Surat Keterangan Narkoba

INFONUSANTARA.NET  - Panitia Khusus DPRD Kota Padang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembangunan Ketahanan Keluarga. Ranperda ini merupakan usulan dari Komisi IV DPRD Kota Padang.

Sekretaris Pansus Faisal Nasir mengungkap, salah satu poin yang dibahas adalah persyaratan ketika pasangan pengantin mau menikah.

"Salah satu yang kita bahas adalah melampirkan surat keterangan bebas narkoba bagi pasangan yang mau menikah, tetapi tidak menjadi syarat yang membatalkan bagi pasangan pengantin untuk menikah," ungkap Faisal Nasir, pada Kamis (4/3/2021).

Selain surat keterangan bebas narkoba, pasangan pengantin juga wajib melampirkan surat keterangan kesehatan, dan surat izin dari mamak kaum atau mamak kepala waris.

Tujuan Perda itu dibuat, jelas Faisal Nasir, agar rumah tangga yang dibentuk sesuai syariat agama, yaitu keluarga sakinah mawaddah warrahmah.

"Perda ini bertujuan untuk menciptkan ketahanan keluarga yang melahirkan generasi yang berakhlak dan moral," ujarnya.

Perda ini juga dibuat untuk mencegah perceraian dalam keluarga. Pasalnya, di Kota Padang angka perceraian cukup tinggi.

"Perda ini juga ditujukan untuk menekan angka perceraian dan kekerasan di rumah tangga," pungkasnya.(inf).

 

Anggota DPRD Kota Padang Iswanto Kwara saat dilakukan Vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Rawang
INFONUSANTARA.NET -- Anggota DPRD Kota Padang, Iswanto Kwara sangat menyambut kegiatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi lansia dan aparat pelayan publik di Kota Padang yang dilaksanakan di Puskesmas Rawang, Kecamatan Padang Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Iswanto Kwara merupakan anggota DPRD Kota Padang pertama yang mendapat vaksinasi Covid-19.

"Setelah di louncing oleh Wakil Walikota Padang Hendri Septa saya mengajak masyarakat melakukan vaksinasi Covid-19," ucapnya.

Lebih lanjut, Iswanto Kwara mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi untuk memutus rantai penyebararan Covid-19 khususnya di Kota Padang.

"Vaksinasi Covid-19 tidak lah sakit, rasanya tidak sakit. Vaksinasi ini harus kita dukung agar kita bisa terbebas dari Covid-19," tambahnya.

Kepala puskesmas Rawang, Kecamatan Padang Selatan dr. Viona Putria dalam kesempatan tersebut menjelaskan lansia yang telah di vaksin sejak di louncing oleh Wakil Walikota Padang berjumlah 345 orang.

"Kami mempunyai target sebesar 5000 orang masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Yang menjadi kendala pada saat ini masih banyak masyarakat yang takut untuk di suntik," jelasnya.

Sebelumnya, Puskesmas Rawang, Kecamatan Padang Selatan melaksanakan launching pelaksanaan vaksinasi perdana untuk tahap kedua yang diperuntukkan bagi masyarakat kategori lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun dan juga aparat pelayan publik.(edg)

Buka Tournamen Volly Ball di Ampalu, Elly Thrisyanti: Program Youth Center Akan dapat Terwujud

INFONUSANTARA.NET - Anggota Komisi I DPRD Kota Padang,Elly Thrisyanti,SE,Akt, apresiasi terhadap panitia pelaksana Tournamen Volly Ball antar klub se Kota Padang yang di ikuti lebih kurang dari 30 klub dan telah  dilaksanakan pembukaan nya pada, Minggu (28/2) sore di Kelurahan Ampalu,Kecamatan Lubeg.

Kita mengharapkan bahwa dari turnamen ini akan lahir bibit - bibit atlit,  yang dapat membangun olahraga di Kota Padang tentunya dan dapat menjadi duta - duta olahraga Kota Padang ke tingkat nasional atau ketingkat yang lebih tinggi.

Selaku perwakilan masyarakat yang menerima amanah dari masyarakat, tentu mengapresiasi dan siap membangun serta mendorong kegiatan ini. 

"Tugas selaku perwakilan masyarakat adalah menjembatani masyarakat dengan pemerintah dan apapun program dari pemerintah dapat diserap ditengah masyarakat," Elly Thrisyanti usai melakukan pembukaan turnamen tersebut kepada media ini.

Lebih lanjut disampaikan Elly Thrisyanti,salah satunya kemarin ini terkendala dengan bola dan saya sudah bicara dengan Kadispora dan Alhamdulillah beliau mau membantu dan sudah diserahkan 6 buah bola dan satu set net. 

Kemudian BUMN juga ada yang mau membantu dan salah satu nya adalah dari PSM dan sudah diserahkan bantuan berupa baju kostum.

Kedepanya tentu berharap ada kegiatan kegiatan selanjutnya dan tentu mengharapkan kita berharap ada campur tangan dari pemerintah yang besar untuk kegiatan ini.

Selain itu mari sama sama kita ajak anak anak kita generasi muda untuk gemar berolahraga sehingga nantinya terhindar dari pengaruh pengaruh negatif seperti narkoba yang kian marak.

Mari ciptakan pertandingan yang baik, mari ciptakan sportifitas. Dan yang paling penting mari sama sama tetap mentaati protokol kesehatan, jangan lupa untuk memakai masker.
"Mari bersama sama kita membangun, dan membangun bersama-sama untuk kita bersama,"kata Elly Thrisyanti.

"Mudah mudahan seluruh stakeholder yang berada di Pangambiran, Lubuk Begalung dan Kota Padang mendukung dan mensuport kegiatan ini.Sehingga betul betul program pemerintah tahun ini ada Youth center akan dapat terwujud dengan munculnya bibit melalui kegiatan ini,'' pungkas politisi Gerindra ini.(inf)

 

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.