Articles by "Parlemen"

Showing posts with label Parlemen. Show all posts

 

Anggota DPRD Kota Padang Iswanto Kwara saat dilakukan Vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Rawang
INFONUSANTARA.NET -- Anggota DPRD Kota Padang, Iswanto Kwara sangat menyambut kegiatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi lansia dan aparat pelayan publik di Kota Padang yang dilaksanakan di Puskesmas Rawang, Kecamatan Padang Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Iswanto Kwara merupakan anggota DPRD Kota Padang pertama yang mendapat vaksinasi Covid-19.

"Setelah di louncing oleh Wakil Walikota Padang Hendri Septa saya mengajak masyarakat melakukan vaksinasi Covid-19," ucapnya.

Lebih lanjut, Iswanto Kwara mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi untuk memutus rantai penyebararan Covid-19 khususnya di Kota Padang.

"Vaksinasi Covid-19 tidak lah sakit, rasanya tidak sakit. Vaksinasi ini harus kita dukung agar kita bisa terbebas dari Covid-19," tambahnya.

Kepala puskesmas Rawang, Kecamatan Padang Selatan dr. Viona Putria dalam kesempatan tersebut menjelaskan lansia yang telah di vaksin sejak di louncing oleh Wakil Walikota Padang berjumlah 345 orang.

"Kami mempunyai target sebesar 5000 orang masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Yang menjadi kendala pada saat ini masih banyak masyarakat yang takut untuk di suntik," jelasnya.

Sebelumnya, Puskesmas Rawang, Kecamatan Padang Selatan melaksanakan launching pelaksanaan vaksinasi perdana untuk tahap kedua yang diperuntukkan bagi masyarakat kategori lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun dan juga aparat pelayan publik.(edg)

Buka Tournamen Volly Ball di Ampalu, Elly Thrisyanti: Program Youth Center Akan dapat Terwujud

INFONUSANTARA.NET - Anggota Komisi I DPRD Kota Padang,Elly Thrisyanti,SE,Akt, apresiasi terhadap panitia pelaksana Tournamen Volly Ball antar klub se Kota Padang yang di ikuti lebih kurang dari 30 klub dan telah  dilaksanakan pembukaan nya pada, Minggu (28/2) sore di Kelurahan Ampalu,Kecamatan Lubeg.

Kita mengharapkan bahwa dari turnamen ini akan lahir bibit - bibit atlit,  yang dapat membangun olahraga di Kota Padang tentunya dan dapat menjadi duta - duta olahraga Kota Padang ke tingkat nasional atau ketingkat yang lebih tinggi.

Selaku perwakilan masyarakat yang menerima amanah dari masyarakat, tentu mengapresiasi dan siap membangun serta mendorong kegiatan ini. 

"Tugas selaku perwakilan masyarakat adalah menjembatani masyarakat dengan pemerintah dan apapun program dari pemerintah dapat diserap ditengah masyarakat," Elly Thrisyanti usai melakukan pembukaan turnamen tersebut kepada media ini.

Lebih lanjut disampaikan Elly Thrisyanti,salah satunya kemarin ini terkendala dengan bola dan saya sudah bicara dengan Kadispora dan Alhamdulillah beliau mau membantu dan sudah diserahkan 6 buah bola dan satu set net. 

Kemudian BUMN juga ada yang mau membantu dan salah satu nya adalah dari PSM dan sudah diserahkan bantuan berupa baju kostum.

Kedepanya tentu berharap ada kegiatan kegiatan selanjutnya dan tentu mengharapkan kita berharap ada campur tangan dari pemerintah yang besar untuk kegiatan ini.

Selain itu mari sama sama kita ajak anak anak kita generasi muda untuk gemar berolahraga sehingga nantinya terhindar dari pengaruh pengaruh negatif seperti narkoba yang kian marak.

Mari ciptakan pertandingan yang baik, mari ciptakan sportifitas. Dan yang paling penting mari sama sama tetap mentaati protokol kesehatan, jangan lupa untuk memakai masker.
"Mari bersama sama kita membangun, dan membangun bersama-sama untuk kita bersama,"kata Elly Thrisyanti.

"Mudah mudahan seluruh stakeholder yang berada di Pangambiran, Lubuk Begalung dan Kota Padang mendukung dan mensuport kegiatan ini.Sehingga betul betul program pemerintah tahun ini ada Youth center akan dapat terwujud dengan munculnya bibit melalui kegiatan ini,'' pungkas politisi Gerindra ini.(inf)

 

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Ilham Maulana: Siapapun Wakilnya Mendampingi Hendri Septa yang Mampu Membawa Kemajuan Kota Padang

INFONUSANTARA.NET -- Dilantiknya Mahyeldi Ansharullah sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Barat oleh Mendagri pada Maret 2021 ini otomatis jabatannya digantikan oleh Hendri Septa sebagai Walikota Padang.

"Kita berharap kepada Hendri Septa untuk melanjutkan program pembangunan sesuai RPJMD yang telah disusun bersama Mahyeldi. Supaya penyimpangan tak terjadi dan Kota Padang bangkit. Apalagi pandemi masih melanda," ujar kader Demokrat ini pada, Selasa (23/2/2021) kepada awak media dari ruang kerjanya di gedung DPRD Kota Padang.

Ia meminta kepada Hendri Septa melakukan koordinasi dengan DPRD Kota Padang tentang regulasi atau perwako yang akan ditetapkan dan keluarkan. Jangan sampai aturan yang diterbitkan tak diikutkan legislatif. Tentu tak imbang hasilnya. Harus sinergitas antara eksekutif dan legislatif.

Selanjutnya, mengenai dana hibah bansos bagi rumah ibadah lanjutnya Pemko perlu kaji ulang dan revisi nominalnya. Sebab kebutuhan seperti bahan bangunan naik harganya dari biasa. Belum lagi upah tukangnya.

"Jika masjid tetap dapat Rp100 juta dan mushalla Rp50 juta itu bisa jadi pengurus tak bisa menyelesaikan pembangunan rumah ibadahnya," papar Ketua DPC Demokrat Padang ini.

Selain itu, soal siapa calon Wawako Padang yang akan dampingi Hendri sambungnya, DPRD hanya menanti bola dari Pusat yakni PKS dan PAN. Apabila jatuh pada PKS, DPRD siap menjadwalkan pelantikannya lewat Bamus. Begitu juga jika didapat PAN.

"Siapa sosoknya itu, kewenangannya ada di partai bersangkutan yaitu PAN dan PKS. Siapapun wakilnya yang jelas membawa kemajuan bagi Padang dan mampu mendongkrak ekonomi saat pandemi ini.Kita dalam hal ini hanya menanti," ujar Wakil Ketua DPRD Kota Padang ini.(by/Inf)


Anggota DPRD Kota Padang Irawati Meuraksa

INFONUSANTARA.NET -- Anggota DPRD Kota Padang Irawati Meuraksa mempertanyakan banyaknya calo dalam saat melakukan pembayaran uji kendaraan bermotor KIR di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang.

Irawati memandang pembayaran dengan calo bisa menjadi dua kali lipat dan terkadang lebih dari tarif yang ditetapkan pemerintah. Dan dia memandang, Dishub Kota Padang dapat memberantas calo saat pembayaran KIR. 

“ Saya memandang, masyarakat mampu dalam membayar KIR walaupun dengan calo sekaligus. Saya meminta biaya yang diminta calo bisa dimasukan dalam PAD Kota Padang,” ujar Irwati Meuraksa politisi PAN yang murah senyum ini, saat rapat Pansus I bersama DPRD Kota Padang dengan Dishub Kota Padang tentang pembaharuan jasa retribusi jasa umum, di Hotel Inna Muara, Padang, pada Kamis (4/2/2021)

Kadishub Kota Padang  Dian Fikri menjawab biaya KIR tidak bisa dibuat 2 kali lipat. Karena telah ada ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Sedangkan penertiban calo, Dian Fikri tidak bisa mengendalikan dan memberantas calo yang ada saat pembayaran KIR.

“Kita tidak bisa memberantas keberadaan para calo ini. Dengan kesibukannya, tidak mungkin pengusaha melakukan pembayaran langsung," tuturnya.

Oleh karena itu, jelas Dian Fakri, mereka lebih suka memilih calo sebagai perpanjangan tangan dalam pembayaran KIR. "Kedepan kita berusaha menertibkan calo saat pembayaran KIR,” pungkasnya. (by/inf)


Anggota Komisi II DPRD Kota Padang Boby Rustam bersama IPSM Kota Padang

INFONUSANTARA.NET - Sejumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) didampingi Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kota Padang melakukan audiensi dengan Anggota DPRD Kota Padang, Boby Rustam, Kamis, 4 Februari 2021.

Mereka diterima Boby Rustam diruang kerja Komisi II DPRD Kota Padang. Pada kesempatan itu, Boby Rustam mengatakan, akan memperjuangkan aspirasi PSM dan akan membicarakannya dengan Dinas Sosial Kota Padang.

"Kita akan bantu PSM, mereka adalah tenaga sukarela yang tidak ada gaji. Nanti saya akan titip dana pokir untuk membantu mobiler PSM, agar mereka dapat bekerja maksimal," ujar Boby

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Padang ini mengatakan, jangan ada perlakuan semena-mena kepada PSM. Orang yang tergabung di PSM merupakan orang-orang yang memiliki jiwa sosial.

"Untuk itu jangan menekan mereka, jangan ada kepentingan politik disini. Harusnya ada perhatian kepada pekerja sosial masyarakat ini," ungkap Boby.

Terakhir Boby Rustam mengingatkan, agar PSM dapat bekerja maksimal dan jangan ada tebang pilih dalam membantu masyarakat yang layak untuk dibantu.

Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Padang, Mulyadi Hendri kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Kota Padang, Boby Rustam.

Ia berharap, anggota DPRD Kota Padang dapil IV ini dapat memberi perhatian kepada PSM.

"Kita berharap, Bapak Boby Rustam dapat memperhatikan nasib PSM. Alhamdulillah, bantuan bapak Boby melalui dana Pokir anggota DPRD dapat membantu mobiler PSM, sehingga nanti kinerja PSM lebih maksimal," pungkasnya.(by/inf)


Hearing Komisi IV bersama Dinas Pendidikan Kota Padang di pimpin Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani selaku koordinator Komisi IV didampingi Anggota Komisi IV dan anggota dewan lainnya,Kamis(4/2/2021) di DPRD Kota Padang.

INFONUSANTARA.NET - Komisi IV DPRD Padang meradang dihadapan Disdik, Asisten I, Bagian Hukum dalam rapat bersama soal Sura Edaran (SE) Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Habibul Fuadi tentang seragam sekolah yang digelar di kantor DPRD Padang pada, Kamis, 4 Februari 2021.

Koordinator Komisi IV DPRD Kota Padang, Syafrial Kani menyesalkan SE itu dan minta dicabut kembali edarannya. "Kita sangat kecewa dengan apa yang diterbitkan Disdik," ujarnya

Ia menyarankan agar Disdik bersikap bijaksana dan koordinasi dengan semua pihak termasuk Komisi IV DPRD sebelum mengeluarkan keputusan. Supaya sinkronisasi terwujud dan masalah tak timbul.

"Komunikasi perlu tujuannya dalam rangka sinergisitas dan kebijakan yang akan ditetapkan tak membuat warga terbebani," ucap Syafrial Kani yang juga Ketua DPRD Kota Padang ini.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Azwar Siry menyampaikan ditengah ekonomi sulit seperti sekarang akibat pandemi Covid 19, Disdik mesti tak gegabah dan memberatkan warga dalam seragam sekolah dan menyesuaikan pakaian yang telah ada sebelumnya.

Ia berharap, Disdik mengkaji ulang SE itu. Agar keributan tak booming dan keamanan terwujud.

Sementara anggota DPRD Padang, Dewi Susanti meminta pada Disdik tak sembarangan ambil keputusan untuk warga. Jangan terbebani warga olehnya.

Asisten I Bidang Kesra dan Pemerintahan Setda Padang, Edi Hasymi secara resmi mencabut SE itu dan akan koordinasikan dengan pimpinan soal aturan seragam. Apalagi sekarang, SKB 3 Menteri lahir atau terbit dari pusat.

" Kita akan sikapi dengan baik dan komunikasikan dengan DPRD. Supaya kekeliruan tak muncul dan warga tak terbebani," ucap mantan Kalaksa BPBD Padang ini.(Inf)



Tegas! Anggota Dewan Boby Rustam (depan baju warna coklat) Cerca Kadishub dan UPTD Perpakiran Kota Padang (membelakangi kamera foto) Dalam Rapat Pansus I 

INFONUSANTARA.NET -- Kisruh masalah perparkiran dan calo saat pembayaran KIR menjadi isu hangat dalam rapat Pansus I bersama DPRD Kota Padang dengan Dishub Kota Padang tentang pembaharuan jasa retribusi jasa umum. 

Imbasnya, Kadis Perhubungan Kota Padang Dian Fikri babak belur saat anggota DPRD mencerca dengan berbagai pertanyaan dalam rapat Pansus I yang berlangsung di Hotel Inna Muara, Padang, pada Kamis (4/2/2021).

Dalam kesempatan tersebut anggota DPRD Kota Padang Boby Rustam mempertanyakan kemampuan UPTD Parkir selama 2020 UPTD yang hanya sanggup menargetkan pendapatan sebesar 1.346.092.500 dengan 264 titik parkir saja di Kota Padang.

 “Saya ingin bertanya, berapa titik parkir sebenarnya di Kota Padang. Kalo mau jujur, ada pihak lain yang sanggup memberikan lima Milyar/tahun di sektor perparkiran saja. Bukittinggi saja bisa memberikan PAD lima milyar pertahun,” ucapnya geram.

Boby menjelaskan juga, sepanjang Jalan Pemuda titik parkir hanya tiga titik. Faktanya, dari ujung jalan pemuda hingga Plaza Andalas begitu banyak petugas parkir. “Ingat, mereka setor tiap hari ke UPTD Parkir, dan tidak tiga titik parkir saja, tetapi lebih. Petugasnya banyak, dan selalu berganti shift pagi, siang dan malam. Berapa seharusnya yang masuk dalam PAD Kota Padang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Boby menjelaskan jika pemerintah dapat mengelola perparkiran ini dengan baik, potensi PAD di sektor perparkiran sangat lah besar dalam menyumbang PAD.

 “Sektor parkir membutuhkan manajemen yang profesional. Pada saat ini skema perparkiran sangatlah rumit dari bisnis yang kadang dipandang biasa ini. Terlalu banyak pihak yang mendapat keuntungan dari bisnis yang mungkin menurut banyak orang adalah hal yang sepele,” tambahnya.

Mendapat pertanyaan tersebut, Kadishub Kota Padang Dian Fikri menyampaikan sektor perparkiran merupakan kendala yang hampir ditemui di berbagai kota di Indonesia. Dishub dalam ini bertugas bagaimana jalur lalu lintas menjadi lancar. “Ada rambu-rambu larangan parkir dan dibolehkan parkir yang telah dibangun pemerintah. Masyarakat seharusnya mematuhi aturan tersebut,” ucapnya.

Lebih lanjut, Dian Fikri menambahkan, untuk parkir ditepi jalan umum dibolehkan jika pemerintah belum mampu memberikan sarana untuk parkir kendaraan. Oleh karena itu, untuk menambah PAD, Dishub menetapkan biaya parkir yang biasa perjam, diganti dengan biaya parkir sekali saja. “Saat ini kita menetapkan biaya parkir sekali jalan saja, tidak perjam di Kota Padang. Selain itu, kerja sama dengan pihak ke III dalam mengelola perparkiran sudah kita putus,” jelasnya.

Untuk meningkatkan PAD Kota Padang, Dian Fikri menyampaikan belum sanggup menaikan tarif parkir di Kota Padang. “Kita akui, management perparkiran kita belum terselesaikan. Oleh karena itu, kita berat menaikan tarif parkir di Kota Padang untuk mendongkrak PAD di masa pandemi, seperti yang dilakukan kota-kota lainnya,” jelasnya.

Kadishub menjelaskan yang ditagih parkirnya adalah kendaraan yang diparkir di pinggir jalan umum. Sedangkan kendaraan yang berada dalam halaman restoran atau minimarket tidak dibebankan biaya parkir. 

“Kita hanya meminta biaya parkir dari kendaraan yang parkir di pinggir jalan atau bahu jalan. Untuk kendaraan yang diparkir di halaman restoran dan minimarket, hanya Dispenda yang berhak memintanya sebanyak 20 persen dari biaya parkir yang diminta petugas parkir yang berada di lingkungan restoran dan minimarket,” tutupnya.(by/Inf)


 

Anggota DPRD Kota Padang Faisal Nasir
INFONUSANTARA.NET - Dinas Pendidikan Kota Padang mengeluarkan surat edaran tentang pemakaian seragam sekolah.  Dalam surat edaran tahun pelajaran 2020/2021 ini,dinas pendidikan menyampaikan aturan pemakaian baju seragam sekolah.

Untuk hari Senin dan Selasa, setiap siswa diwajibkan memakai pakaian baju putih, celana/rok merah bagi pelajar SD. Sedangkan pelajar SMP diwajibkan memakai baju putih, celana/rok biru.

Sedangkan untuk hari Rabu di wajibkan memakai pakaian batik khas sekolah masing-masing. Hari Kamis, siswa laki-laki diwajibkan memakai pakaian taluk balango, dan siswa perempuan diwajibkan memakai pakaian kurung basiba.

Untuk hari Jumat, siswa diwajibkan memakai pakaian muslim sekolah masing-masing, dan hari Sabtu mewajibkan siswa memakai pakaian pramuka.

Menyikapi hal tersebut, anggota DPRD Kota Padang Faisal Nasir dari fraksi PAN secara tegas menyatakan supaya surat ederan dari Dinas Pendidikan Kota Padang tentang pemakaian seragam sekolah segera ditarik kembali.

Faisal Nasir menegaskan, surat ederan ini akan menimbulkan polemik dan persoalan baru di Kota Padang bagi anak - anak kita yang muslim dan selama ini telah menjalankan kegiatan sekolah dengan pakaian muslim (hijab.red). 

Lebih jelas ditegaskan Faisal Nasir, coba kita lihat dalam ederan itu,setiap siswa diwajibkan memakai pakaian baju putih, celana/rok merah bagi pelajar SD. Sedangkan pelajar SMP diwajibkan memakai baju putih, celana/rok biru.

"Dalam surat edaran ini sangat miris sekali jika anak anak kita yang muslim jika ini diterapkan, maka siswi muslim harus mengenakan rok kembali dan ini tidak jelas bagaimana aturan rok itu. Saya tegaskan, hal ini akan menimbulkan polemik baru kedepan, " sebut Faisal Nasir ,anggota dewan yang ramah senyum ini, Selasa (2/2)

Dilain sisi kata Faisal, bagi siswi non muslim silahkan tidak memakai hijab, malah tidak apa di tegaskan tidak mengenakan pakaian muslim. Silahkan seragam siswi non muslim mengenakan rok.Intinya bagi siswa non muslim mengenakan pakaian yang mengandung azaz kesopanan.

"Dengan catatan, panjang atau ukuran rok tersebut harus di bawah lutut atau bisa lebih dalam lagi hingga betis kebawah,serta untuk baju dan rok tidak boleh ketat," kata Faisal.

Nah di surat ederan itu ,ini yang tidak jelas aturannya. Untuk itu Saya meminta Walikota Padang untuk segera mengeluarkan Perwako tentang seragam sekolah ini. Silahkan undang para pakar untuk menetapkan aturan dalam perwako nanti. Dan dalam membuat perwako sendiri tidak lah membutuhkan waktu yang lama.

"Kota Padang itu harus di ingat kehidupan bermasyarakatnya sangat toleransi dari dahulunya," pungkasnya.

Sementara anggota dewan dari fraksi Gerindra Kota Padang, Budi Syahrial sangat geram atas edaran surat dari dinas pendidikan Kota Padang yang mengatur pemakaian seragam sekolah pelajar di Kota Padang.

"Masak di saat kebutuhan masyarakat yang serba sulit di saat pandemi ini, dinas pendidikan Kota Padang mengeluarkan surat edaran yang mengatur pakaian yang harus di pakai siswa ke sekolah. Jangan korban kan orang tua siswa untuk proyek pakaian lagi,"katanya.

Kader partai Gerindra ini menambahkan, seharusnya pemko memberikan rasa empati terhadap masyarakat yang pada saat ini tersulitkan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

"Empati lah sedikit. Ingat. Selain kebutuhan sekolah, orang tua juga berusaha memenuhi kebutuhan harian lainnya. Untuk membeli masker yang sesuai standar kesehatan saja saat ini masyarakat sulit. Jadi, jangan terlalu di bebankan lah orang tua siswa dalam pemenuhan pakaian perangkat sekolah disaat pandemi ini," tegasnya.

Budi Syahrial menambahkan, sekolah berguna untuk mencari ilmu, tidak menjadi ajang fashion. "Yang di butuhkan saat ini adalah kualitas pendidikan itu sendiri. Bukan proyek pengadaan baju. Sekolah bukan ajang fashion antar sekolah. Ingat itu. Saya berjanji, akan memanggil dinas pendidikan ke DPRD Padang untuk memberikan penjelasan soal ini," tutupnya. (inf)

 

Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani

INFONUSANTARA.NET -- Tidak hanya gaji ASN, perubahan sistem dari Sistem Informasi Badan Kepegawaian Daerah (SIBKD) menjadi Sistem Informasi Pengelolaan Daerah (SIPD) menyebabkan beberapa instansi tertunda dalam hal pembayaran tagihan, termasuk Kantor DPRD Kota Padang.

Sistim SIPD menyebabkan listrik Kantor DPRD Kota Padang terancam di putus oleh PLN karena terlambat melakukan pembayaran.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretasis Dewan DPRD Kota Padang Hedrizal Azhar saat dihubungi setelah sidang paripurna di Kantor DPRD Kota Padang.

Menurutnya, DPRD Padang telah mempunyai anggaran dalam hal pembayaran listrik kantor DPRD ini, tetapi muncul keterlambatan pembayaran yang disebabkan sistim. 

“Kita cuma mendapat surat peringatan dari PLN tentang keterlambatan pembayaran tagihan. Setelah sistim kembali normal, pembayaran tagihan akan dibayarkan seperti sediakala,” jelasnya.

Dihubungi terpisah, Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani menjelaskan, keterlambatan pembayaran tagihan listrik Kantor DPRD Kota Padang disebabkan oleh program SIPD yang menyebabkan keterlambatan dalam hal pembayaran tagihan. 

“Tidak hanya Kantor DPRD saja, tetapi kantor Bappeda Kota Padang juga terancam di putus oleh PLN,” jelasnya. 

Oleh karena itu, Syafrial Kani meminta pemerintah lebih cepat membuat keputusan hingga tidak ada ruang terputusnya pelayanan kepada masyarakat.

“Pemerintah harus memberikan regulasi terhadap sistim SIPD yang dapat memutus pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah harus hadir dalam menyelesaikannya,” tegasnya.

Sebelumnya, dengan sistim SIPD menyebabkan gaji ASN juga tertunda.Gaji yang biasanya cair di awal bulan, tetapi cair di pertengahan bulan.(Inf)

Foto bersama Forum Wartawan Parlemen Kota Padang bersama Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani didampingi Kasubag Humas Elfauzi.(fwp)

INFONUSANTARA.NET -- Forum Wartawan Parlemen (FWP) DPRD Kota Padang menggelar Rapat Kerja (Raker), Minggu, 31 Januari 2021, bertempat di Rumah Makan Muaro Baru, Pasia Jambak Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Sumatera Barat.

Raker tersebut dibuka oleh Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani. Hadir pada kesempatan itu, Kasubag Humas Sekretariat DPRD Kota Padang El Fauzi, juga hadir sesepuh FWP dan segenap anggota FWP DPRD Kota Padang.

Ketua FWP DPRD Kota Padang Dasrul mengatakan, FWP merupakan forum yang lahir di DPRD Kota Padang yang bertujuan untuk bersinergi dengan lembaga kedewanan.

"Kami selama ini, sejak berdirinya FWP mengambil peran menyampaikan informasi kegiatan ke dewanan kepada warga Kota Padang dan dunia luar," kata Dasrul.

Kasubag Humas Sekretariat DPRD Kota Padang El Fauzi berharap, FWP kedepannya terus bersinergi dengan lembaga kedewanan. "Jangan ada yang merasa dianaktirikan. Sebab kami memandang semuanya sama. Sepanjang sesuai aturan akan kami suport," tegas El Fauzi.

Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani mengatakan, tanpa media, dunia ini terasa hampa. Begitulah pentingnya peran media di tengah-tengah masyarakat.

"Kami berharap, Raker yang dilaksanakan dapat menghasilkan program kerja untuk kemajuan Kota Padang. Artinya, media memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan," jelasnya.

Syafrial Kani mengharapkan, jurnalis yang ada di DPRD Kota Padang dapat mengambil peran dalam menyelesaikan permasalahan sosial di Kota Padang.

"Persoalan yang selama ini abu-abu, tanpa ada penyelesaian yang jelas di tengah-tengah warga kota, maka tugas jurnalis dan media yang menyuarakan," katanya.

Dikatakan Syafrial Kani, dirinya sudah berpesan kepada Sekwan agar terus menjaga kemitraan dengan FWP. Tentunya harus mengacu kepada aturan yang ada. "Tujuan FWP sangat mulia. Kita harus melakukan penguatan. Kami berharap kita saling mengingatkan," ujarnya.

Usai pembukaan Raker, dibuka sesi dialog dengan Ketua DPRD Kota Padang dan Kasubag Humas DPRD Kota Padang. Banyak persoalan yang disampaikan, terutama kemitraan.

Terpisah, anggota DPRD Kota Padang, Delma Putra dari Fraksi Gerindra Dapil Koto Tangah menyampaikan bahwa secara pribadi dan kelembagaan dirinya sangat mensuport kegiatan FWP DPRD Kota Padang dalam bersinergi dengan kegiatan di lembaga kedewanan. 

"Melalui peranan wartawan dan media yang tergabung dalam forum wartawan parlemen (FWP) DPRD Padang kedepannya bisa menjadi mitra serta mempunyai pemikiran yang sama dalam menyampaian persoalan yang ada di Kota Padang,"pungkasnya.

Alhamdulillah, kegiatan rapat kerja FWP 2021 yang dilaksanakan di Pasia Nan Tigo berjalan lancar dan harmonis. Untuk itu kami dari FWP DPRD Kota Padang sangat berterimakasih atas suport dari Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani didampingi Kasubag Humas, Elfauzi. 

"Begitu juga kepada anggota DPRD Kota Padang, Delma Putra, kami mengucap terima kasih banyak atas suport nya yang telah memfasilitasi kegiatan Raker FWP di Pasia Nan Tigo," pungkas Baim, Humas FWP DPRD Kota Padang.

Semoga hubungan baik kedepanya antara FWP dengan seluruh anggota dewan di DPRD Kota Padang dapat berjalan baik dan bersinergi untuk membangun Kota Padang lebih kedepanya.(FWP)


Ketua DPRD Kota Padang Ungkap 30 Persen Anak-anak Tamatan SD di Bungus Tak Bisa Lanjutkan Pendidikan

INFONUSANTARA.NET  - Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani mengungkap, sekitar 30 persen anak-anak tamatan SD di Kecamatan Bungus tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan berbagai alasan.

"Saya mendapatkan data itu. Miris saya melihatnya, kenapa ini bisa terjadi," kata Syafrial Kani kepada awak media.

Dikatakan Syafrial Kani, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama semua pihak. Ia menegaskan, persoalan itu harus dilihat secara komprehensif atau menyeluruh.

Tak hanya itu, kata Syafrial Kani, keinginan mewujudkan Kota Padang sebagai kota madani, hanya tinggal cerita.

"Buktinya, sampai saat ini di Kota  Padang sekolah MAN hanya berjumlah tiga, sementara di tempat lain malah sudah ada enam. Kenapa di Padang tidak bisa ditambah," katanya.

Lebih lanjut dia menegaskan, sebenarnya tergantung dari niat. Jika niat untuk menyediakan lahan untuk pembangunan sekolah MAN tadi ada, maka tidak ada yang sulit, tinggal dikomunikasikan saja dengan instansi terkait, yaitu Kementerian Agama.

Demikian juga dalam penambahan SMA di Kota Padang. Persoalan lahan juga tergantung niat dan kemauan Pemko Padang. Sebab, lahan tanggungjawab Kota Padang.Maka ketika pemko sanggup menyediakan lahan,tak ada yang tidak mungkin dilaksankan apalagi demi kepentingan dan kebutuhan pendidikan anak- anak kita kedepanya.

"Kalau lahan ada, tinggal kita komunikasikan dengan Pemerintah Provinsi. Tidak ada yang sulit sebenarnya," ungkap Syafrial Kani.

Disisi lain ,Syafrial Kani juga mengaku miris dengan perekonomian masyarakat lapisan bawah. 

"Saya pernah melakukan survei kepada 5 ribu orang, 50 persen diantaranya terlibat riba. Masyarakat kita terjerat dengan pinjaman rentenir yang makin mencekik perekonomian mereka.Miris saya melihatnya," ungkap Syafrial Kani.(Inf)



 

Ucap Syukur Alhamdulillah,Ketua DPRD Padang Syafrial Kani:SMPN 44 Dibangun 2022 di Kec.Pauh 

INFONUSANTARA.NET -- Berdasarkan dukungan banyak pihak termasuk masyarakat, rencana di tahun 2022 akan dibangun SMP Negeri 44 Padang di Kecamatan Pauh Kota Padang.

Pembangunan sekolah ini terlaksana berkat dukungan dari eksekutif dan legislatif di Kota Padang. Pada 2021 dilakukan pembebasan lahan di kawasan Kelurahan Binuang Kampung Dalam dan pembangunannya Insyaallah terealisasi pada 2022 dianggarkan sebesar Rp 40 miliar. Hal ini diungkap Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani, Selasa (26/1)

Syafrial Kani mengatakan untuk menunjang dan meningkatkan mutu pendidikan masyarakat Kota Padang sangat diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang merupakan faktor penting harus dipenuhi oleh negara dan Pemko Padang.

Syafrial Kani menegaskan dengan bertambahnya pembangunan sekolah negeri di Kota Padang maka masyarakat Kota Padang tidak perlu mencari sekolah swasta.

“Dengan adanya sekolah terdekat didaerah masing-masing maka masyarakat setempat sudah berkurang biaya pendidikan karena bangunan sekolah mudah diakses dan dekat dengan lingkungan tempat tinggal.”ujar Syahrial Kani.

Diberitakan sebelumnya. Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat segera membangun dua SMP baru sebagai upaya mengoptimalkan sistem zonasi. Pembangunan SMP baru dilakukan sehingga ada jumlah sekolah yang representatif di setiap kecamatan.

"Belajar dari penerapan sistem zonasi pada 2018 ternyata ada sejumlah daerah yang kecamatannya tidak seimbang antara jumlah calon siswa dengan SMP yang ada sehingga perlu dibangun dua sekolah baru, yaitu SMP 43 dan SMP 44," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Padang Danti Arvan beberapa waktu lalu.

Menurut dia, selama ini pembangunan sekolah fokus di Kecamatan Padang Selatan, Padang Utara, Padang Barat dan Padang Timur. "Jadi di empat kecamatan tersebut jumlah sekolah cukup padat mulai dari SD sampai SMA, sementara di tujuh kecamatan lainnya tidak signifikan pembangunan sekolah," ujarnya.

Sedangkan SMP 44 dibangun karena di wilayah Lubuk Kilangan hanya ada satu SMP yaitu SMP 21 dan itupun harus mengakomodasi siswa dari Pauh. SMP Negeri 11 yang ada di Cengkeh sebenarnya itu berada di wilayah Lubuk Begalung.

"Tahun ini sudah dianggarkan dana Rp 15 miliar untuk pembebasan lahan dan ditargetkan segera bisa dimulai pembangunan," kata dia

Ia menilai dengan penambahan dua SMP baru akan bisa mendukung penerapan sistem zonasi karena pertumbuhan jumlah penduduk di sejumlah kecamatan saat ini belum seimbang dengan jumlah SMP. "Kalau hanya menambah ruang kelas baru sifatnya statis, sementara sistem zonasi mengharuskan siswa sekolah berbasis wilayah tempat tinggal. Saat ini di Padang terdapat 341 SD negeri dan 43 SMP Negeri.(Inf)




Ketua DPTD PKS Kota Padang, Muharlion.
INFONUSANTARA.NET -- Dewan Pengurus Tingkat Daerah (DPTD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) serentak se-Kota Padang, Minggu (24/1) dipusatkan di Kantor DPTD PKS Kota Padang.

Dalam muscab tersebut, sebanyak 11 kepengurusan PKS pada tingkat kecamatan yang disebut Dewan Pengurus Cabang (DPC) dikukuhkan dan diambil sumpah jabatannya oleh Ketua DPTD PKS Kota Padang Muharlion.

Dalam kesempatan tersebut, Muharlion mengucapkan selamat kepada segenap pengurus DPC yang baru. Kemudian juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus sebelumnya atas kinerja dan kerjasamanya selama kepengurusan.

"Selamat, mari jadikan amanah ini sebagai ladang amal shalih bagi kita. Mari kita tambah anggota dan tambah kursi untuk momentum kemenangan PKS ke depan," kata Muharlion didampingi Sekretaris DPTD PKS Padang, Ja'far.

Dia mengatakan, dalam kesempatan itu DPTD PKS menetapkan lima pengurus harian yakni Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang Kader dan Bidang Perempuan.

"SK-nya langsung dari DPW. Mereka diberi tenggat 10 hari untuk menyusun kepengurusan lengkap," katanya.

Sementara itu, Ketua DPW PKS Sumbar, Mahyeldi yang menghadiri Muscab tersebut mendoakan agar para pengurus yang baru diberikan pundak yang kuat oleh Allah SWT untuk memikul amanah. Ia berharap kepengurusan baru dapat menghadirkan semangat baru bagi PKS di Padang.

"Semoga pengurus baru seiring dengan lambang dan mars PKS yang baru, menghadirkan semangat baru untuk bersama melayani rakyat. Dan tentu saja bisa memenangkan PKS di Pemilu 2024 mendatang," ujar Mahyeldi. (Inf)

Anggota DPRD Kota Padang Ketua Fraksi Gerindra Mastilizal Aye Reses I 2021 di Padang Baru Timur (PABATIM) RT.01/RW.01, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.

INFONUSANTARA.NET -- Ditengah pandemi Covid-19, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, tetap melaksanakan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya dan serap aspirasi dan memberikan solusinya kepada masyarakat.

Dengan tema: "Bersatu melawan Covid-19 mari kita ta'ati protokol kesehatan pakai masker, jaga jarak dan sering cuci tangan".

Pantauan awak media di lapangan masyarakat antusias datang reses I dari tanggal 19 sampai dengan 24 Januari tahun 2022 di Jalan Batang Tarusan dalam No.7 Padang Baru Timur (PABATIM) RT.01/RW.01, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sabtu (23/01/2021) Sore.

Dalam kunjungan Mastilizal Aye, SH Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang dengan menerapkan protokol kesehatan (Physical Distancing) masa reses I tahun 2021 menyerap aspirasi masyarakat.

Dalam sambutannya, Mastilizal Aye menyampaikan ada sebesar Rp.700 juta pokok pikiran (Pokir) yang akan disalurkan pada tahun 2021 ini. Insya Allah akan terealisasi dan ini janji saya kepada masyarakat pada reses tahun 2020 di Kelurahan Alai Parak Kopi.

Bantuan tersebut ada beberapa titik seperti, Drainase, Betonisasi, Jembatan, Mushalla, Majelis Taqlim akan terealisasi tahun 2021 di Kelurahan Alai Parak Kopi.


Tujuannya, tak lain untuk menyerap aspirasi dan masukan baik berupa kegiatan fisik dan non fisik warga. Saya kader Partai Gerindra bukan sekedar hadir tapi memberikan solusinya untuk masyarakat, ujarnya Mastilizal Aye yang akrab disapa Aye.

Selain itu, Mastilizal Aye mengatakan bantuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebanyak Rp.550 juta, Bantuan Sosial Rp.500 juta. Kegiatan pemuda dan olahraga dalam bentuk hibah sebesar Rp.350 juta. Bantuan pokok pikiran (Pokir) ini dibagikan di daerah pemilihan (Dapil) 5 sesuai dengan skala prioritas.

Mudah - mudahan apa yang di sampaikan oleh Ketua LPM Kelurahan Alai Parak Kopi, RT/RW dan masyarakat akan terealisasi pada tahun 2022 nantinya, ujarnya.

Sementara itu, M. Ridwan Ketua Karang Taruna di Kelurahan Alai Parak Kopi mengatakan mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Kota Padang Mastilizal Aye yang telah melaksanakan reses di Kelurahan Alai Parak Kopi.

"Kami sangat merasa bangga atas kedatangan Pak Mastilizal Aye yang telah melaksanakan reses di Kelurahan Alai Parak Kopi, bertujuan untuk menyerap aspirasi baik itu pembangunan fisik dan non fisik," tuturnya.

Lebih lanjut, M. Ridwan mengatakan Pak Mastilizal Aye Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang yang memiliki intelegensi, komitmen serta cepat tangap terhadap persoalan masyarakat.

Pada awal Virus Corona (Covid-19) di Kelurahan Alai Parak Kopi, ada salah satu warga yang tertimpa musibah Covid-19 dan pak Mastilizal Aye lansung bergerak cepat untuk membantu warga. Ini adalah bentuk kepedulian dan berjiwa sosial tinggi terhadap masyarakat, pangkasnya.

Dalam reses dihadiri oleh: Lurah Alai Parak Kopi, Ketua LPM Alai Parak Kopi, Ketua Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, RT/RW, Bundo Kandung, Pemuda dan pemudi.(Ded/Inf)

Reses I Tahun 2021, Mastilizal Aye: Serap Aspirasi dan Memberi Solusi Warga Gurun Laweh

INFONUSANTARA.NET - Ditengah pandemi Covid-19, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, tetap melaksanakan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

Seperti halnya dilakukan, Mastilizal Aye, SH Wakil Ketua Komisi IV yang melaksanakan reses I Tahun 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan (Physical Distancing). Bertempat di Musholla Nurul Ihsan, RT.02/RW.02, Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nangagolo, Kota Padang, Jum'at (22/01/2021) Sore.

Dengan tema: "Bersatu melawan Covid-19 mari kita ta'ati protokol kesehatan pakai masker, jaga jarak dan sering cuci tangan".

Dalam sambutannya, Mastilizal Aye mengatakan terima kasih masyarakat Gurun Laweh kegiatan reses ini dalam rangka menampung aspirasi masyarakat. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) berharap ekonomi masyarakat bisa meningkat.

Bahwa KJKS itu adalah solusi memberikan bantuan kepada masyarakat agar giat bekerja dan yang selama ini solusi ada di rentenir. Mudah - mudahan kedepan solusi terdapat pedagang ada (KJKS).

Kemudian bantuan terhadap Majelis Taqlim, Mushalla, Lingkungan, Kelompok Tani. "Insya Allah kita akan okomodir nanti", dan yang jelas saya mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Gurun Laweh, ujarnya.

Pemerintah telah melaksanakan program vaksinasi Covid-19, saat ini petugas medis. Kendati demikian, Mastilizal Aye berharap masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"Mastilizal Aye tentu berharap bahwa kegiatan vaksinasi maupun kedisiplinan masyarakat itu harus berjalan seiring karena seluruhnya itu dengan vaksinasi, kedisiplinan masyarakat harus tetap dijaga".

Selian itu, Saya juga berharap kepada masyarakat tingkat kepatuhan protokol kesehatan akan terus meningkat.

Di samping meningkatkan protokol kesehatan, Mastilizal Aye menyarankan agar setiap orang juga perlu meningkatkan daya tahan tubuh. Anda bisa rajin berolahraga dan mengonsumsi vitamin.

"Setiap hari juga bisa mengonsumsi vitamin D, C, dan Zinc. Kandungan vitamin ini sesuai rekomendasi dokter dan kini banyak layanan telemedicine atau apotek online yang memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memudahkan dapat vitamin".

Ingat, terus terapkan gerakan 3M: memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan, tuturnya.

Sementara itu, Camat Nanggalo Fuji Astomi menyampaikan meminta masyarakat untuk tetap selalu menerapkan protokol kesehatan (prokes) dengan baik.

Meski sudah ada vaksin Covid-19 saat ini, namun bukan berarti prokes sudah tak berlaku. Dengan menerapkan prokes dengan baik maka Covid-19 lambat laun akan berkurang seiring berjalannya waktu. Pasalnya ia sendiri berharap agar pandemi Covid-19 dapat segera berakhir, 

Selain itu, Fuji Astomi meminta kepada masyarakat untuk selalu menjaga pola hidup yang sehat. Tolong untuk semua agar bisa membantu memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini, artinya ikuti terus protokol kesehatan, ikuti terus pola hidup sehat,

Diantaranya adalah dengan selalu menggunakan masker kemana pun. Tidak hanya itu, selalu cuci tangan dan jaga jarak tetap harus diterapkan.

"Protokol kesehatan diantaranya memakai masker, jangan mengusap wajah saat tangan tidak yakin bersih, di mana-mana selalu lakukan cuci tangan memakai sabun, lalu harus jaga jarak." jelasnya.

Ia juga meminta masyarakat untuk selalu berolahraga agar kondisi tubuh selalu fit. Juga menjaga pikiran agar tidak mudah stres karena dapat mempengaruhi daya tahan tubuh.

"Selain itu lakukan pola hidup sehat, istirahat yang cukup asupan makanan yang baik, olahraga teratur dan mengontrol tingkat stres supaya daya tahan tubuh bagus," tutupnya.

Dalam reses dihadiri oleh: Camat Nanggalo, Lurah Gurun Laweh, LPM Gurun Laweh, Tokoh Masyarakat, RT/RW, Bundo Kandung, Pemuda dan Pemudi.

 

Reses I 2021 Muharlion di Masjid Raya Kampuang Jambak Kel. Batipuh Panjang, Kamis (21/1)

INFONUSANTARA.NET-- Agenda masa rehat sidang (reses) I tahun 2021 terhitung tanggal 19 hingga 24 Januari, dan telah dilaksanakan di beberapa tempat di Kecamatan Kota Tangah oleh anggota DPRD Kota Padang, Muharlion terungkap aspirasi masyarakat yang ditampung masih banyak seperti tahun sebelumya.

Muharlion menyampaikan untuk permintaan masyarakat dalam reses.I yang dilaksanakan pada hari perdananya ,Selasa (19/1) di Kelurahan Lubuk Buaya dan dan selanjutnya di Masjid Al Hidayah Dadok Tunggul Hitam,Rabu (20/1) dan di Masjid Raya Kampuang Jambak Kel. Batipuh Panjang, Kamis (21/1), masih mencuat mengenai drainase dan jalan yang belum diperbaiki, bantuan modal usaha, bantuan masjid - mushalla.

Dan untuk program tahun ini melalui pokok - pokok pikiran (pokir) dewan, kita memang lebih banyak memfokuskan untuk drainase,jalan,bantuan modal usaha, bantuan masjid - mushalla. Sama halnya dengan permasalahan yang disampaikan masyarakat tadi dalam reses .

Reses I 2021 Muharlion di di Masjid Al Hidayah Dadok Tunggul Hitam,Rabu (20/1) 

Selain permasalahan tersebut, berbagai  hal juga disampaikan oleh para warga yang menghadiri reses anggota dewan ketua Fraksi PKS DPRD Kota Padang tersebut.

Seluruh aspirasi, dikatakan Muharlion, diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada untuk dijadikan bahan dimasukan ke dalam pokok pikiran (pokir) anggota DPRD. Seterusnya, akan dimasukan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang.

Dalam reses itu kepada masyarakat Muharlion menyampaikan bahwa pengembangan kota kedepan, dengan telah dibangun terminal type A di kawasan ini, tentu memberikan dampak ekonomi buat masyarakat.

Dia juga menekankan mulai saat ini,semua anak -anak kita harus sekolah, karena kita sudah menyediakan akses. Direncanakan tahun ini pembangunan bangunan baru permanen untuk dua SMPN baru.

"Masing-masing SMP 43 dibangun di kawasan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah, serta SMP 44 berlokasi di Pisang Kecamatan Pauh. Lahan sudah ada dan sudah dianggarkan melalui APBD dan mudah - mudahan juga ada dari APBN melalui bantuan DAK, "jelasnya.

Disamping itu ,kita juga menerima permintaan masyarakat mengenai sebidang perlintasan kereta api. Perlu jadi pertimbangan buat pemko untuk di koordinasikan dengan pihak PJKA, apalagi pasca tertabraknya Bus TransPadang beberapa hari yang lalu

Kemudian masalah sertifikat tanah warga di Tunggul Hitam yang masih tertahan di BPN, terkait kasus Lehar. Masyarakat setempat meminta agar proses pengeluaran sertifikat cepat ditindak lanjuti.

Selanjutnya mengenai pengendalian banjir di simpang Kalumpang. Masyarakat pertanyakan pengerjaan pengendalian banjir tersebut. Sebab pengaruh banjir dan abrasi sangat bepengaruh besar bagi masyarakat setempat.

"Seluruh aspirasi, dikatakan Muharlion, diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada untuk dijadikan bahan dimasukan ke dalam pokok pikiran (pokir) anggota DPRD. Seterusnya, akan dimasukan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang, "pungkasnya.

Juga dipaparkan, fungsi anggota DPRD itu adalah melakukan proses penganggaran, bersama pemerintah daerah membahas anggaran pendapatan belanja daerah Kota Padang dalam pembangunan fisik, pemberdayaan ekonomi dan lengkap semuanya.

Reses I 2021 Muharlion di Kelurahan Lubuk Buaya (19/1)
Reses yang dilaksanakan dihadiri Camat Koto Tangah, Magdalena, Lurah Lubuk Buaya , Riri Candra, Ketua RT, tokoh masyarakat, pemuda dan ibu - ibu dan bapak -bapak dari masyarakat setempat, "ungkap anggota dewan tiga periode dari PKS ini

Sebelumnya diberitakan Dinas Pendidikan Kota Padang segera membangun dua Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri baru. Masing-masing SMP 43 dibangun di kawasan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah, serta SMP 44 berlokasi di Pisang Kecamatan Pauh.(Inf)

Reses I 2021 di Kelurahan Mata Air, Boby Rustam: Banyak Aspirasi Warga yang Patut Diperjuangkan

INFONUSANTARA.NET -- Anggota DPRD Kota Padang Frasksi Gerindra, Boby Rustam jemput aspirasi masyarakat RW 14 Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan dalam rangka reses I istirahat masa sidang I tahun 2021 terhitung 19 - 24 Januari 202.

Boby Rustam menyampaikan dari hasil interaksi bersama warga di RW 14, didapati ada ketimpangan sosial yang ada disini. 

"Daerah ini seperti tidak tersentuh aktifitas pembangunan, terlihat sebuah pos pemuda yang tidak layak dan banyaknya riol-riol yang sudah patut diperbaharui, karena masyarakat mengeluh banjir ketika hujan" ujar Sekretaris Komisi II DPRD Kota Padang ini, Rabu (20/1).

Boby berprinsip, karena di daerah Mata Air merupakan basis dari pemilihnya. Untuk itu ia berjanji akan memfokuskan 60 persen Pokok Pikiran (Pokir) dewannya untuk Kelurahan Mata Air.

"Karena ini daerah basis saya, dengan mendulang suara banayak disini. Maka 60 persen dana aspirasi saya sebagai anggota dewan akan digelontorkan di seluruh Kelurahan Mata Air," ungkap Boby Rustam.

Lebih lanjut disampakan anggota dewan dari fraksi Gerindra ini, sektor ekonomi kreatif untuk masyarakat akan diutamakan. Apalagi ditengah pandemi covid 19 ekonomi masyarakat banyak merosot.

"Dimana kita akan memberikan peluang usaha yang bisa membangkitkan ekonomi masyarakat ini. Tentu dari bantuan sosial kita bisa meringankan beban ekonomi masyarakat bawah ini," pungkas Boby Rustam.

Kesempatan itu, Tasril yang merupakan RW 14 Kelurahan Mata Air mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Padang didaerahnya."Besar harapan kami, anggota dewan kita, bapak Boby Rustam bersedia membantu warga disini. Karena selama ini, itu belum ada," sebutnya.

Disebut Tasril, dengan adanya reses bapak Boby Rustam warga dapat menyampaikan langsung uneg - unegnya kepada wakil rakyat ini.

"Tadi sudah disampaikan, adanya bantuan beliau, yaitu berupa Becak Motor (Bentor) untuk usaha kelompok. Nanti juga dianggarkan bantuan biaya untuk pos pemuda yang bisa digunakan berbagai kegiatan pertemuan warga," terangnya.

Ditambahkan Tasril, warga yang belum menerima bantuan dana Bansos dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) juga banyak disini. Kelompok Usaha Bersama (KUBe) usaha menjahit. 

"Selain itu, daerah ini banjir bila hujan deras, selalu banjir. Kedepannnya ini kita akan bahas bersama bapak Boby Rustam, bagaimana solusinya," ungkapnya. (bim)

Agenda Reses I 2021 Zulhardi Z.Latif Jemput Aspirasi Warga Ampang Karang Ganting Kuranji,Selasa(19/1).

INFONUSANTARA.NET -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang mengisi waktu masa istirahat bersidang (reses) masa sidang I tahun 2021 terhitung 19 - 24 Januari, turun langsung ketengah masyarakatnya (konstituennya) di daerah pemilihan masing- masing.

Di hari pertama, Selasa (19/1) Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Z.Latif dapil Pauh - Kuranji menjemput aspirasi masyarakat di Kelurahan Ampang Karang Ganting, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.

"Dalam reses ini nantinya usulan yang ditampung akan di serahkan ke pemerintah Kota Padang untuk menjadi acuan pemerintah membuat program RKPD di tahun 2022. Usulan yang ada ini, jika tidak masuk dalam Musrenbang Kota nantinya,maka melalui pokok -pokok pikiran (pokir) anggota dewan akan kita realisasikan," ujar Zulhardi Z.Latif.

Dia mengatakan ada beberapa hal yang masih menjadi persoalan yang diserap dalam kegiatan reses I 2021 ini, yakni usulan yang masuk dari pemerintah kecamatan seperti pembuatan gapura, Elbo disimpang Karang Ganting,pembatas jalan, pengaspalan jalan Karang Ganting dari Ampang ke Lubuk Lintah sepanjang 1 Km serta drainase.

Sementara usulan dari pihak RW setempat sendiri lanjut Zulhardi Z.Latif  yang akrab disapa Buya ini adalah persoalan pembangunan drainase di RT 02 sepanjang 300 meter, jalan, bantuan kongsi kematian, bantuan Masjid Aljadid dan renovasi mushalla,majelis taklim, bantuan sosial DTKS yang dulunya adalah BDT, bedah rumah serta batuan untuk kantor pemuda setempat.

Lebih lanjut disampaikan, memang masalah drainase masih banyak perlu dibenahi. Kemudian jalan rambat beton.Selain itu keluhan masyarakat yang tak kalah pentingnya yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Masih banyak warga menyampaikan masalah tidak masuknya mereka didalam program DTKS yang akibatnya untuk bantuan – bantuan sosial ataupun hibah tidak bisa mereka dapatkan.

“Masih banyak data saat ini yang tidak akurat, banyak yang mengeluh masih ada yang seharusnya layak untuk mendapatkan bantuan bantuan sosial dari pemerintah malah tidak masuk dalam pendataan, dan malah masih banyak juga orang yang sudah mampu namun masih mendapatkan bantuan.

Zulhardi menegaskan ini harus diversifikasi kembali, jangan karena ada kedekatan dari petugasnya banyak yang seharusnya patut mendapatkan bantuan malah terabaikan. 

“Kepada pihak pendata atau pendamping dari kelurahan harus seleksi dalam melalukan pendataan. Jika memang patut warga yang sudah pernah mendapat bantuan sosial DTKS dikeluarkan,ya harus dikeluarkan. Tidak ada yang namanya penerima bantuan itu hingga 5 tahun. 

'Lakukan verfikasi data sekali setahun, sehingga terus ada data terbaru dalam hal ini. Kapan perlu tiga bulan, jika memang patut untuk dikeluarkan harus di keluarkan dari data penerima. Serahkan kepada warga yang lainnya yang betul memerlukan bantuan itu,"tegas politis Golkar ini. 

Selanjutnya untuk bantuan hibah seperti bantua majelis taklim, kongsi kematian, modal usaha, kepemudaan, silahkan masukkan  proposalnya paling lambat awal Maret 2021 ini. Semuanya harus sesuai dengan prosedur yang berlaku.

''Kita akan tampung semua aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam reses I 2021 ini, apa apa yang sangat urgent untuk keperluan masyarakat akan kita perjuangkan di lembaga kedewanan DPRD Kota Padang”, ungkapnya.(Inf)


Sidak Lahan Parkir,Boby Rustam:PAD Rendah,Jelas Ada Oknum Petugas yang Bermain

INFONUSANTARA.NET -- Tingginya geliat kendaraan yang berlalu lalang di Kota Padang tidak dapat mendongkrak PAD Kota Padang disektor perparkiran. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Komisi II Boby Rustam saat meninjau langsung lahan parkir dan menjemput aspirasi dari petugas parkir yang ada di beberapa sudut Kota Padang, Senin (18/1).

Parkiran di Jln Patimura Kota Padang

"Lihat saja sendiri, berdasarkan fakta, Jalan Patimura saja ditempati hanya tiga orang petugas parkir dengan storan hanya 20 ribu rupiah perhari. Faktanya, lebih dari Sembilan petugas parkir yang stand-by di Jalan Patimura ini,” geramnya.

Setiap petugas parkir yang ada di jalan Patimura di kutip setoran 600 ribu rupiah per bulan/ petugas parkir tanpa ada kwitansi pembayaran. Selain itu, petugas parkir yang stand-by siang hari berbeda dengan petugas parkir yang stand-by pada malam hari.

“Bayangkan, berapa PAD Kota Padang yang banyak hilang dari perpakiran saja. Jelas, ada oknum petugas yang bermain,” paparnya.

Ryan (35) salah seorang petugas parkir yang stand-by di Jalan Patimura memaparkan bahwa, ia harus membayar 600 ribu/bulan yang di bayarkan langsung ke kantor UPTD Perpakiran. 

“Saya harus menyetor 600 ribu rupiah/perbulan. Di Jalan Patimura ini lebih dari 9 orang petugas parkir. Selain itu, kita harus membayar jaket petugas parkir ini seharga seratus ribu rupiah,” jelasnya. 

Dibilangan Pondok, seorang petugas parkir harus menyetpr tiga juta rupiah ke dinas terkait. Tetapi didalam laporannya, Boby Rustam menjelaskan, petugas itu hanya dikenai setoran hanya 20 ribu rupiah/ hari. “ Kemana lebih dana pembayaran dari petugas parkir tersebut. Apalagi uang yang dibayarkan tanpa disertai kwitansi,” jelasnya. 

Boby Rustam menerangkan juga, selama 2020 UPTD hanya sanggup menargetkan pendapatan sebesar 1.346.092.500 dengan 264 titik parkir saja di Kota Padang. Kita lihat sendiri, banyak titik-titik parkir yang sebenarnya harus ada, tetapi dalam pelaporannya tidak seberapa. Siapa yang bermain.

"Saya pinta, Walikota Padang harus mengaudit UPTD Perparkiran Kota Padang. Bukittinggi saja sanggup 5 milyar rupiah pertahun. Jika UPTD Parkir tidak bias memberikan PAD 10 milyar dalam setahun, copot saja semua petugasnya,” tegasnya. 

Jika pemerintah dapat mengelola perparkiran ini dengan baik, Boby menjelaskan potensi PAD di sektor perparkiran sangat lah besar dalam menyumbang PAD.

“Walau masih banyak ditemui pungutan liar oleh oknum, tetapi para petugas parkir ini tetap memberikan “upeti” pada petugas agar tetap mendapat izin. Jadi bisa dibayangkan bagaimana skema ruwet dari bisnis yang kadang dipandang biasa saja ini. Terlalu banyak pihak yang mendapat keuntungan dari bisnis yang mungkin menurut banyak orang adalah hal yang sepele. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan yang sangat professional,” pungkasnya.(Inf)


Anggota Dewan Zulhardi Z.Latif Serahkan Bantuan Rp10Juta untuk MTI Mushalla Miftahul Jannah Koronggadang Kuranji 

INFONUSANTARA.NET -- Anggota DPRD Kota Padang, Zulhardi Z.Latif menyerahkan bantuan untuk MTI Mushalla Miftahul Jannah Komplek Karya Rei Kelurahan Koronggadang Kecamatan Kuranji Kenagarian Pauh IX, Kota Padang, Minggu (17/1).

Bantuan yang diserahkan tersebut sebesar Rp10 Juta yang berasal dari APBD Kota Padang tahun 2020 melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota Padang atas nama Zulhardi Zakaria Latif.

Menurut Zulhardi Z.Latif, penyerahan bantuan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi dengan para jamaah Mushalla Miftahul Jannah Komplek Karya Rei.

"Alhamdulillah, kami dapat bersilaturahmi dengan warga atau jamaah Mushalla Miftahul Jannah Komplek Karya Rei sekaligus menyerahkan bantuan," ungkap Ketua Fraksi Golkar PDI Perjuangan  DPRD Kota Padang ini.

Zulhardi Z.Latif berharap, bantuan yang diserahkan untuk mewujudkan MTI yang handal. "Kita mengharapkan, MTI Mushalla Miftahul Jannah mampu menjawab tantangan global pada saat ini," harapnya.

Tujuannya, kata Zulhardi Z. Latifl  tentu saja untuk melahirkan generasi muda yang Islami, generasi muda yang memiliki wawasan keislaman yang luas dan tangguh serta cinta NKRI.

Pengurus MTI Mushalla Miftahul Jannah Komp Karya Rei menyampaikan terimakasih kepada Zulhardi Zakaria Latif yang telah memperjuangkan dan mewujudkan aspirasi warga dan jamaah Mushallah Miftahul Jannah Komp Karya Rei.(Inf)








Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.