Articles by "Parlemen"

Showing posts with label Parlemen. Show all posts

Dukung Padang Bersih, Elly Thrisyanti Bantu 10 Unit Betor untuk Tiga Kecamatan 

InfoNusantara.Net -- Sebanyak 10 unit becak motor (Betor) secara resmi diserahkan oleh Anggota DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang untuk tiga kecamatan yakni Kecamatan kelurahan di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

10 Unit Betor itu diserahkan Elly Thrisyanti melalui DLH diperuntukkan bagi, 3 unit di Kelurahan Pampangan, 1 Unit Karang Taruna Kota Padang,1 Unit Kelurahan Koto Baru,1 Unit Kelurahan Tanjung Aur,1 Unit Bungus, 1 Unit Gurun Laweh, 1unit Koto Lalang dan 1 Unit untuk Kelurahan Banda Buek.

Pengadaan betor bagi tiga kecamatan   itu dilakukan untuk diserahkan kepada pihak kelurahan melalui Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS), RW dan RT untuk mendukung program pemerintah Kota Padang dalam menciptakan kebersihan di kota ini.

"Semoga dengan adanya betor baru ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dan berguna, sehingga dapat dimanfaatkan dalam waktu cukup lama dalam menciptakan dan menjaga kebersihan sehingga tercipta lingkungan yang sehat,"kata Elly Thrisyanti, Minggu (2/5/2021).

Elly Thrisyanti berharap, jangan sampai baru setahun pakai sudah rusak. Tolong dijaga dan dirawat dengan baik. Selain itu, jangan pula ada pertengkaran di tengah masyarakat akibat ada yang mendapat ada yang belum. Mudah-mudahan nanti bisa kita tambah lagi," sebutnya.

Lebih lanjut kata Elly Thrisyanti bahwa bantuan betor itu adalah usulan pokok pikiran (pokir) di DPRD Padang, yakni pokir 2021 ini. “Kita akan hadir di tengah warga dan selalu siap menerima aspirasi yang disampaikan,” ucap Elly Thrisyanti.

"Oleh sebab itu saya mengajak, marilah kita menjaga kebersihan. jangan lagi membuang sampah sembarangan. Kita perangi sampah, jadikan Kota Padang bersih dari sampah," imbuhnya.

"Selain itu Elly Thrisyanti juga berharap semoga dengan adanya bantuan ini bisa melancarkan kinerja LPS dimasing - masing kelurahan yang telah menerima batuan betir ini. Dan tentunya kita berharap apa yang telah sama -sama kita perjuangkan ini agar bisa dijaga serta dirawat dengan baik," katanya.

Disampingi itu, wakil rakyat dua periode dari Partai Gerindra ini juga berpesan pada warga agar tetap menaati protokol kesehatan (prokes), sebab kasus corona belum hilang.

Jangan warga lengah. Apalagi melanggar. Itu akan berisiko untuk warga. Penerapan prokes selama pandemi adalah wajib. Karena itu adalah bagian dari melindungi diri dari wabah yang membahayakan.

“Salah satunya wajib pakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Pakailah masker, jaga jarak dan jangan  kerumunan,” pungkas Ketua Komisi I DPRD Kota Padang ini.(inf)

Rustam Efendi serahkan bantuan Safari Ramadhan Rp 10 juta ke pengurus Mushalla Nurul Hidayah Anak Air Koto Tangah 

InfoNusantara.Net-- Anggota DPRD Kota Padang Rustam Efendi melaksanakan safari ramadhan yang dilaksanakan di Mushalla Nurul Hidayah Anak Air Batipuh Panjang, Koto Tangah, Padang. Dalam kesempatan tersebut, Rustam Efendi turut menyerahkan bantuan sebesar Rp10 juta untuk pelaksanan pembangungan mushalla.  

Dalam kesempatan tersebut Rustam Efendi menjelaskan kegiatan safari Ramadhan bertujuan untuk menjalin dan mempererat silaturahmi antara pengurus, jemaah dan wakil rakyat yang berada disekitar lingkungan masjid dan mushalla. 

“Kegiatan safari Ramadhan, kita juga mendengarkan permasalahan yang terkait pembangunan dilingkungnan mushala Nurul Hidayah,” ucapnya. Sabtu (1/5).

Budjang salah seorang warga sangat senang Mushalla Nurul Hidayah dikunjungi oleh anggota DPRD Kota Padang. Menurutnya, kunjungan ini adalah kunjungan pertama di Mushalla Nurul Hidayah sejak mushalla ini berdiri.

“Kami warga, sangat senang anggota DPRD Kota Padang Rustam Efendi datang berkunjung ke Mushalla kami. Bagi kami, kunjungan ini adalah kunjungan anggota DPRD yang pertama ke daerah yang berada di pelosok ini,” jelasnya.

Sebelumnya, ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani menjelaskan, pelaksanaan Safari Ramadhan Anggota DPRD Kota Padang tahun ini tidak ditentukan jadwalnya di Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Padang. Dengan demikian, jadwal Safari Ramadhan diserahkan kepada Anggota DPRD masing-masing.

“Safari Ramadhan adalah agenda rutin di bulan ramadhan. Kita tidak menentukan jadwal untuk anggota dewan semua. Supaya jadwal tidak berbenturan dengan agenda anggota dewan yang sudah ada. Kapan pelaksanaannya kewenangan ada di para anggota dewan itu,” ucapnya.

Ia mengatakan, jatah Safari Ramadhan untuk 45 Anggota DPRD Kota padang itu dua diantaranya, satu masjid dan satu mushalla. Lokasinya tentu di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Sementara Kabag Kesra Kota Padang, Amriman mengatakan Safari Ramadhan Pemko Padang telah dimulai sejak Ramadhan hari kedua dan untuk DPRD Kota Padang jadwalnya diatur oleh pihak Sekretariat DPRD.

“Kita tidak ingin jadwalnya bentrok dan Safari Ramadhan yang diagendakan terlaksana dengan maksimal,” paparnya. (Inf)

Lurah Pampangan Nan XX, Zainir, SH, MH Dt. Tan Malako bersama ketua RW 6,10 dan 12 di halaman Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

Realisasikan Pokir 2021, Elly Thrisyanti Bantu 3 Unit Betor untuk Kelurahan Pampangan Nan XX.

InfoNusantara.Net-- Kelurahan Pampangan Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang menerima bantuan 3 unit Becak Motor (betor) sampah dari dana pokok - pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti.

Betor tersebut diserahkan Elly Thrisyanti, anggota dewan dari Partai Gerindra tersebut diwakili oleh Lurah Pampangan Nan XX, Zainir, SH, MH Dt. Tan Malako di halaman Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Rabu (28/4/2021). Ketiga unit bentor itu langsung  di terima ketua RW 6, 10, dan 12  Kelurahan Pampangan Nan XX.

Pada  kesempatan itu Lurah Pampangan Nan XX Zainir, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Elly Thrisyanti angggota DPRD Kota Padang  yang telah memberikan kepedulian bantuan sebanyak 3 unit bentor untuk tiga RW.

"Kini dengan adanya armada baru betor pengangkut sampah,hendaknya bisa digunakan untuk mempermudah pemungutan sampah dan memperlancar kerja LPS di Kelurahan Pampangan Nan XX.Sehingga bisa terwujud lingkungan yang bersih di setiap lingkungan RW, "katanya.

"Rabu, Ramadhan 1442 H 28 April 2021 merupakan hari kebahagian bersama yakni warga  RW 6, 10 dan 12  memperoleh kemudahan untuk mengangkut sampai di lingkungan masing masing," sebut Zainir.

Sekali lagi terima kasih Elly Thrisyanti  anggota dewan yang  telah menyalurkan dana pokir nya untuk Kelurahan Pampangan Nan XX dalam pengadaan betor sampah pada tahun 2021 ini. 

Terpisah dihubungi,Kamis (29/4/2021), anggota DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti dari fraksi Gerindra itu mengatakan bahwa bantuan betor itu adalah usulan pokok pikiran (pokir) di DPRD Padang, yakni pokir 2021 ini. 

“Kita akan hadir di tengah warga dan selalu siap menerima aspirasi yang disampaikan,” ucap Elly Thrisyanti.

"Selain itu Elly Thrisyanti juga berharap semoga dengan adanya bantuan ini bisa melancarkan kinerja LPS Kelurahan Pampangan. Dan tentunya kita berharap apa yang telah sama -sama kita perjuangkan ini agar bisa dijaga serta dirawat dengan baik," katanya.

Disampingi itu, wakil rakyat dua periode dari Partai Gerindra ini juga berpesan pada warga agar tetap menaati protokol kesehatan (prokes), sebab kasus corona belum hilang.

Jangan warga lengah. Apalagi melanggar. Itu akan berisiko untuk warga. Penerapan prokes selama pandemi adalah wajib. Karena itu adalah bagian dari melindungi diri dari wabah yang membahayakan.

“Salah satunya wajib pakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Pakailah masker, jaga jarak dan jangan  kerumunan,” pungkas Ketua Komisi I DPRD Kota Padang ini.(inf)


 

Anggota Dewan Iswanto Kwara(sudut kiri) Serahkan 5 Unit Betor untuk 3 Kelurahan di Kec. Padang Barat 

INFONUSANTARA.NET -- Anggota DPRD Padang, Iswato Kwara menyerahkan bantuan 5 unit becak motor (betor) untuk warga di tiga kelurahan di Kecamatan Padang Barat 

Betor ini dapat digunakan untuk mengangkut sampah-sampah warga sehingga lingkungan tetap terjaga kebersihannya.

Iswanto Kwara mengatakan, becak motor yang diberikan itu akan diperuntukkan untuk warga di tiga kelurahan. "Lima (5) unit betor ini dibagikan yakni, 3 unit untuk Kelurahan Kampung Pondok, 1 unit untuk Kelurahan Belakang Tangsi dan 1 unit lagi untuk Kelurahan Berok Nipah," terang Iswanto Kwara, ketika dikonfirmasi pada Senin malam (26/4/2021).

Ia menyampaikan, betor itu adalah usulan pokok pikiran (pokir) di DPRD Padang, yakni pokir 2021ini. “Kita akan hadir di tengah warga dan selalu siap menerima aspirasi yang disampaikan,” ucap Iswanto Kwara.

"Selain itu Iswato Kwara juga berharap semoga dengan adanya bantuan ini bisa melancarkan kinerja LPS dalam mengelola sampah di kelurahannya masing -masing. Dan tentunya kita berharap apa yang telah sama -sama kita perjuangkan ini agar bisa dijaga serta dirawat dengan baik," harapannya.

Didampingi itu, wakil rakyat dua periode dari PDI Perjuangan ini juga berpesan pada warga agar tetap menaati protokol kesehatan (prokes), sebab kasus corona belum hilang.

Jangan warga lengah. Apalagi melanggar. Itu akan berisiko untuk warga. Penerapan prokes selama pandemi adalah wajib. Karena itu adalah bagian dari melindungi diri dari wabah yang membahayakan.

“Salah satunya wajib pakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Pakailah masker, jaga jarak dan jangan kerumunan,” ungkap Iswanto Kwara.(inf)


Mastilizal Aye Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang.
INFONUSANTARA.NET -- Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang Mestilizal Aye mendesak Walikota Padang mencopot pejabat Dinas Perhubungan setempat, karena memiliki rapor merah dengan gagalnya mengelola parkir.


“Masih banyak pejabat kita yang bagus yang peduli dan responsive terhadap persoalan parkir. Jadi Fraksi Gerindra merekomendasikan mencopot pejabat perhubungan yang gagal mengelola parkir,” kata Mastilizal Aye saat menyampaikan pendapat akhir fraksi Gerindra pada Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2020 di sidang paripurna di DPRD Padang, Senin (12/04/2021).

Mastilizal Aye juga menyampaikan, retribusi parkir yang diterima baru sebatas retribusi parkir tingkat kelurahan bukan penerimaan retribusi untuk Kota Padang.

Sekedar perbandingan, Kota Padang penerimaan retribusi parkirnya Rp1,5 miliar dan Kota Bukittinggi Rp15 miliar. Pekanbaru yang kotanya hampir sama besar dengan Kota Padang realisasi parkirnya saja mencapai Rp30 miliar. 

"Artinya retribusi parkir yang kita terima setidaknya lebih dengan Pekanbaru sebanyak Rp40 miliar atau sama dengan pekanbaru sebanyak Rp30 miliar. Jadi wajar kalau kami katakan retribusi parkir yang kita terima baru sebatas retribusi dari satu kelurahan saja,” tambahnya.

Mastilizal Aye menekankan, jika kondisi seperti ini tetap dilakukan pembiaran, maka ke depan akan lebih parah lagi, dimana mana terjadi parkir parkir liar dan pemerintah daerah tidak hadir disitu untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan berkendaraan di Kota Padang.

“PAD merupakan indikasi terhadap derajat kemandirian keuangan sebuah daerah dan indikatornya juga mudah diukur melalui berapa persen realisasinya dari target yang telah ditetapkan dapat dicapai, untuk itu kepada Walikota perlu kami sampaikan agar mengevaluasi setiap saat pejabat,” tutupnya.

Menanggapi hal itu, Walikota Padang Hendri Septa menyampaikan, pihaknya akan mencoba mengontrol realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Padang kedepan. Sementara terkait rekomendasi agar pejabat perhubungan yang gagal mengelola parkir diganti akan dirapatkan terlebih dahulu.

“Kita lihat nanti. Kita akan minta dari tim sepertk Sekda dan lain-lain mengenai diganti atau tidaknya nanti kita bisa rembukkan bersama. Sehingga kita berikan kesempatan kepada, seperti disampaikan beberapa fraksi DPRD, yang mungkin lebih mumpuni, yang mampu melaksanakan tugas itu,” kata Wako Hendri Septa. (Inf)


BALIMAU DI RUMAH SAJA
INFONUSANTARA.NET -- Ramadhan 1442 Hijriah pada tahun ini tradisi balimau diperkirakan akan terjadi puncaknya pada Senin (12/4/2021) sore ini di sejumlah tempat seperti di Sungai Lubuk Minturun, Sungai Tarusan, Pesisir Selatan dan lainnya.

Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti, SE. Akt menghimbau serta berharap kepada masyarakat Kota Padang kalau bisa tidak usah melakukan tradisi balimau di saat kondisi seperti sekarang ini.

Perlu kita ingatkan pada masyarakat, bahwa saat ini masih dalam pandemi Covid-19. 

Dan tentu tetap menjaga protokol kesehatan adalah hal terpenting yg harus kita laksanakan. Melakukan aktivitas balimau nanti pasti akan membuat dan menimbulkan  kerumunan warga yang bisa memicu penularan Covid-19.

''Selain itu juga harus di ingat bahwa saat ini dalam kondisi cuaca ekstrim," kata Elly Thrisyanti, Senin (12/4/2021).

Hujan deras sama sama kita ketahui sering menguyur Kota Padang maupun di daerah. Kita khawatir berisiko terjadi longsor, banjir bandang yang tidak dapat diprediksi," kata Elly Thrisyanti.

Mari sama - sama kita pasang saja niat untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadhan tahun ini dengan tidak melaksanakan balimau di tempat tempat pemandian atau sungai di luar sana. "Cukup laksanakan saja di rumah masing-masing,''  imbaunya.

Selain itu kita juga meminta kepada pelaku usaha kuliner, rumah makan, cafe dan restoran agar bisa saling menjaga dan menghargai warga yang sedang berpuasa  di bulan Ramadhan ini. 

Selanjutnya mari sama.- sama menjaga kesehatan selama ramadhan. 

Dan yang juga sangat peting sekali yakni jaga keselamatan dijalan ketika akan pergi melakukan ibadah shalat taraweh, terutama menuju rumah ibadah yang agak jauh dari rumah.

Karena sama - sama kita ketahui saat ini tindak kriminal cukup tinggi, seperti jambret,begal, curanmor dan tindak kejahatan jalanan lainnya yang juga dampak dari pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir.

Kemudian kepada pemerintah segera lah buat aturan yg jelas tuk kegiatan umum selama dalam suasana ramadhan ini sesuai aturan yang berlaku. Sehingga warga bisa melaksanakan ibadah puasa secara khusuk,aman dan nyaman.

Disamping itu juga perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan bagi para penjual takjil yang pastinya akan marak di sepanjang pinggiran jalan selama bulan puasa ini. Jangan sampai nanti terjadi kemacetan atau bahkan kecelakaan.

Tak lupa pula bagi penjual takjil itu harus di atur, jangan sampai berjualan mereka menganggu badan jalan dan jangan memanfaat fasilitas umum seperti tratoar dijadikan tempat berjualan yang akan menggangu hak pengguna sarana trotoar. Dan yang perlu sekali diingatkan baik penjual dan pembeli tetap harus menerapkan protokol kesehatan," kata Elly Thrisyanti.

Ditambahkan Elly Thrisyanti bahwa telah dibolehkan warga beribadat di mushalla mushala dan masjid kembali tentu perlu dilakukan pengawasan.

Jangan nanti kita sampai kebablasan dengan semakin longgar nya pengawasan yang dikhawatirkan dapat tercipta cluster baru Covid-19. 

Untuk itu kata Elly Thrisyanti, selama.bulan Ramdhan ini dia merekomendasikan kepada pemerintah untuk dapat dibentuk SATGAS RAMADHAN yang melibatkan OPD dan stake holder terkait lain nya termasuk DPRD, "pungkas politisi Partai Gerindra ini.(Inf)

Surya Jufri Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Padang
INFONUSANTARA.NET --Ketua Fraksi Demokrat DPRD Padang, Surya Jufri mengucapkan selamat atas dilantiknya Hendri Septa sebagai Walikota Defenitif yang dilantik oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi pada, Rabu (7/4).

Ia mengatakan tugas berat menanti Hendri Septa disisa jabatan diantaranya pemulihan ekonomi ditengah pandemi corona dan menyelesaikan pembangunan fisik yang seperti kantor DPRD dan lainnya yang itu menyangkut pelayanan pada warga.

"Masyarakat menompangkan harapan pada Nahkoda Hendri yang baru sah menjadi Wali Kota hari ini," ucap Anggota Dewan III periode dari Dapil III ini

Menurutnya, Hendri Septa mesti membuat inovasi baru dalam memajukan kota ke depan serta bersinergi dengan semua pihak. Termasuk DPRD Padang.

" Walikota harus merangkul pengusaha dan pihak manapun dalam membangun dan memajukan Padang," papar Anggota Komisi II DPRD Padang ini.

Ia menyampaikan, pembenahan SDM Pemko Padang juga perlu dilakukan. Sebab tanpa ASN handal, kompeten semuanya tak sempurna dan maksimal.

"Evaluasi ASN yang tak bekerja dengan baik dan mencapai target yang diberikan,"paparnya.

Ia juga meminta kepada warga untuk memberikan support dan masukan terkait pembangunan Padang ke depan. Agar sinkron apa yang disusun dan warga bisa menikmati hasilnya.(d)

Masih Banyak Masyarakat Miskin yang Belum Masuk DTKS,Faisal Nasir: Pertanyakan Kinerja Dinsos Kota Padang 

INFONUSANTARA.NET -- Anggota DPRD Padang Faisal Nasir meradang saat melakukan rapat pembahasan Laporan Pertanggung jawaban (LKPJ) bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Hotel Rocky Plaza, Padang.Senin (22/3).

Dalam kesempatan tersebut, Faisal Nasir mempertanyakan kinerja dari Dinas Sosial Kota Padang yang dirasa dalam penginformasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan.

“Pada saat ini masih banyak masyarakat miskin yang tidak masuk dalam daftar DTKS, tetapi Dinas Sosial selalu menceritakan yang enak-enak di dengar saja. Ingat kita lemah dalam hal sistim, dan DTKS masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, masih banyak data yang ganda, orang yang mampu dalam menerima bantuan dari pemerintah. Ingat RT/RW tidak dilibatkan PSM dalam hal pendataan masyarakat,” ucapnya. 

Uniknya, Faisal Nasir menambahkan Dinas Sosial selalu mempersalahkan PSM yang bertugas melakukan pendampingan dan pendataan bagi masyarakat penerima Bantuan Sosial (Bansos).

“Sampai saat ini tidak ada evaluasi yang dilakukan Dinas Sosial terhadap kinerja yang telah di lakukan oleh PSM. Parahnya, petugas PSM yang bekerja dilapangan tidak mempunyai gaji dalam hal pendataan. Ini yang sangat kita sesalkan sekali. Dinas Sosial harus menganggarkan gaji mereka (PSM),” jelas Faisal. 

Yoserizal Sekretaris Dinas Sosial Kota Padang, data DTKS itu di dapat dari kelurahan. “Tidak mungkin kelurahan dan perangkatnya tidak mengetahui data yang diberikan. Saya berpendapat alur pengiriman data yang tidak diketahui oleh lurah dan perangkatnya. Seharusnya, sebelum di kirim ke Dinas Sosial, data tersebut harus dipaparkan dalam musyawarah kelurahan,” tutupnya.

Pada saat ini DTKS Kota Padang adalah 60 ribu KK, dan telah ada tambahan sebesar 12 ribu KK. “Kita saat ini sedang mengusulkan data 78 KK tersebut. Semoga data tersebut masuk dan diterima,” tutupnya.(inf).


Perusahaan Dalam Perusahaan, Ilham Maulana:Kuat Dugaan Modus untuk Menghindari Pajak.(Hr1)

INFONUSANTARA.NET -- Banyaknya perusahaan di Kota Padang, bahkan ada juga perusahaan didalam perusahaan atau perusahaan siluman. Sehingga, banyak perusahaan nan mengabaikan keselamatan dan kesejahteraan karyawan.

Hal itu dipaparkan oleh Wakil Ketua DPRD Padang, Ilham Maulana yang menurutnya banyak perusahaan "siluman" berdiri di Kota Padang. Pernyataan tersebut disampaikan usai hearing DPRD Padang dengan PT Teluk Luas, pada Senin (15/3/2021) di Gedung DPRD Sawahan Padang.

Politisi Demokrat ini menjelaskan terungkap bahwa ada dua perusahaan yang memiliki alamat yang sama. Pada Kilometer 5 By Pass.Terdapat dua perusahaan yaitu PT Teluk Luas dan PT Bongkar Muat. Menariknya lagi, lanjut Ilham kedua perusahaan tersebut mendaftarkan pekerjanya ke Jamsostek.

" Kuat dugaan modus ini dipakai perusahaan tersebut untuk menghindari pajak," kata Ilham yang merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Padang.

Menurut Koordinator Komisi II ini adalah sesuatu yang aneh jika perusahaan tersebut mendaftarkannya ke BPJS Kesehatan, namun perusahaan tersebut tidak terdaftar pada Dinas Perizinan.Tentu ini berkaitan dengan pajak perusahaan.

"Kasus ini baru satu perusahaan. Nah, kalau diperiksa barangkali kasus serupa bakal banyak ditemui," ketus Anggota DPRD Padang Dua Periode ini kepada media diruang kerjanya.

Berkaitan dengan masalah ini, Ilham meminta Pemko Padang dalam hal ini Dinas Perizinan menyidak perusahaan yang tidak memiliki izin. "Sebab ini sangat merugikan Pemko Padang terkait pajak yang berdampak pada pendapatan anggaran daerah (PAD)," pungkasnya dengan nada kesal.

Hearing antara DPRD Padang, BPJS Jamsostek dan PT Teluk Luas mempertanyakan sejumlah karyawan yang sudah diberhentikan didaftarkan sebagai peserta BPJS Jamsostek. Namun, ditemui fakta bahwa perusahaan yang mendaftarkan karyawan tersebut bukan PT Teluk Luas melainkan PT Bongkar Muat.

"Sebenarnya persoalan ini bisa diselesaikan dengan cara mediasi. Caranya panggil Ketua Pemuda, Karyawan tersebut dan pihak PT. Teluk Luas, bicarakan dengan ngopi bersama selesai itu,"ujarnya.

Persoalan lain muncul bahwa PT Bongkar Muat tersebut tidak terdaftar di Dinas Perizinan, artinya ini ilegal. Jika ini terus dibiarkan, maka akan merugi Pemko dalam hal PAD dan barang tentu bagi karyawa atau pekerja itu sendiri.(Hr1/gib)

(*)

Faisal Nasir :Tekan Angka Perceraian dan KDRT,Ranperda Pembangunan Ketahanan Keluarga, Nikah Wajib Lampirkan Surat Keterangan Narkoba

INFONUSANTARA.NET  - Panitia Khusus DPRD Kota Padang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembangunan Ketahanan Keluarga. Ranperda ini merupakan usulan dari Komisi IV DPRD Kota Padang.

Sekretaris Pansus Faisal Nasir mengungkap, salah satu poin yang dibahas adalah persyaratan ketika pasangan pengantin mau menikah.

"Salah satu yang kita bahas adalah melampirkan surat keterangan bebas narkoba bagi pasangan yang mau menikah, tetapi tidak menjadi syarat yang membatalkan bagi pasangan pengantin untuk menikah," ungkap Faisal Nasir, pada Kamis (4/3/2021).

Selain surat keterangan bebas narkoba, pasangan pengantin juga wajib melampirkan surat keterangan kesehatan, dan surat izin dari mamak kaum atau mamak kepala waris.

Tujuan Perda itu dibuat, jelas Faisal Nasir, agar rumah tangga yang dibentuk sesuai syariat agama, yaitu keluarga sakinah mawaddah warrahmah.

"Perda ini bertujuan untuk menciptkan ketahanan keluarga yang melahirkan generasi yang berakhlak dan moral," ujarnya.

Perda ini juga dibuat untuk mencegah perceraian dalam keluarga. Pasalnya, di Kota Padang angka perceraian cukup tinggi.

"Perda ini juga ditujukan untuk menekan angka perceraian dan kekerasan di rumah tangga," pungkasnya.(inf).

 

Anggota DPRD Kota Padang Iswanto Kwara saat dilakukan Vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Rawang
INFONUSANTARA.NET -- Anggota DPRD Kota Padang, Iswanto Kwara sangat menyambut kegiatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi lansia dan aparat pelayan publik di Kota Padang yang dilaksanakan di Puskesmas Rawang, Kecamatan Padang Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Iswanto Kwara merupakan anggota DPRD Kota Padang pertama yang mendapat vaksinasi Covid-19.

"Setelah di louncing oleh Wakil Walikota Padang Hendri Septa saya mengajak masyarakat melakukan vaksinasi Covid-19," ucapnya.

Lebih lanjut, Iswanto Kwara mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi untuk memutus rantai penyebararan Covid-19 khususnya di Kota Padang.

"Vaksinasi Covid-19 tidak lah sakit, rasanya tidak sakit. Vaksinasi ini harus kita dukung agar kita bisa terbebas dari Covid-19," tambahnya.

Kepala puskesmas Rawang, Kecamatan Padang Selatan dr. Viona Putria dalam kesempatan tersebut menjelaskan lansia yang telah di vaksin sejak di louncing oleh Wakil Walikota Padang berjumlah 345 orang.

"Kami mempunyai target sebesar 5000 orang masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Yang menjadi kendala pada saat ini masih banyak masyarakat yang takut untuk di suntik," jelasnya.

Sebelumnya, Puskesmas Rawang, Kecamatan Padang Selatan melaksanakan launching pelaksanaan vaksinasi perdana untuk tahap kedua yang diperuntukkan bagi masyarakat kategori lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun dan juga aparat pelayan publik.(edg)

Buka Tournamen Volly Ball di Ampalu, Elly Thrisyanti: Program Youth Center Akan dapat Terwujud

INFONUSANTARA.NET - Anggota Komisi I DPRD Kota Padang,Elly Thrisyanti,SE,Akt, apresiasi terhadap panitia pelaksana Tournamen Volly Ball antar klub se Kota Padang yang di ikuti lebih kurang dari 30 klub dan telah  dilaksanakan pembukaan nya pada, Minggu (28/2) sore di Kelurahan Ampalu,Kecamatan Lubeg.

Kita mengharapkan bahwa dari turnamen ini akan lahir bibit - bibit atlit,  yang dapat membangun olahraga di Kota Padang tentunya dan dapat menjadi duta - duta olahraga Kota Padang ke tingkat nasional atau ketingkat yang lebih tinggi.

Selaku perwakilan masyarakat yang menerima amanah dari masyarakat, tentu mengapresiasi dan siap membangun serta mendorong kegiatan ini. 

"Tugas selaku perwakilan masyarakat adalah menjembatani masyarakat dengan pemerintah dan apapun program dari pemerintah dapat diserap ditengah masyarakat," Elly Thrisyanti usai melakukan pembukaan turnamen tersebut kepada media ini.

Lebih lanjut disampaikan Elly Thrisyanti,salah satunya kemarin ini terkendala dengan bola dan saya sudah bicara dengan Kadispora dan Alhamdulillah beliau mau membantu dan sudah diserahkan 6 buah bola dan satu set net. 

Kemudian BUMN juga ada yang mau membantu dan salah satu nya adalah dari PSM dan sudah diserahkan bantuan berupa baju kostum.

Kedepanya tentu berharap ada kegiatan kegiatan selanjutnya dan tentu mengharapkan kita berharap ada campur tangan dari pemerintah yang besar untuk kegiatan ini.

Selain itu mari sama sama kita ajak anak anak kita generasi muda untuk gemar berolahraga sehingga nantinya terhindar dari pengaruh pengaruh negatif seperti narkoba yang kian marak.

Mari ciptakan pertandingan yang baik, mari ciptakan sportifitas. Dan yang paling penting mari sama sama tetap mentaati protokol kesehatan, jangan lupa untuk memakai masker.
"Mari bersama sama kita membangun, dan membangun bersama-sama untuk kita bersama,"kata Elly Thrisyanti.

"Mudah mudahan seluruh stakeholder yang berada di Pangambiran, Lubuk Begalung dan Kota Padang mendukung dan mensuport kegiatan ini.Sehingga betul betul program pemerintah tahun ini ada Youth center akan dapat terwujud dengan munculnya bibit melalui kegiatan ini,'' pungkas politisi Gerindra ini.(inf)

 

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Ilham Maulana: Siapapun Wakilnya Mendampingi Hendri Septa yang Mampu Membawa Kemajuan Kota Padang

INFONUSANTARA.NET -- Dilantiknya Mahyeldi Ansharullah sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Barat oleh Mendagri pada Maret 2021 ini otomatis jabatannya digantikan oleh Hendri Septa sebagai Walikota Padang.

"Kita berharap kepada Hendri Septa untuk melanjutkan program pembangunan sesuai RPJMD yang telah disusun bersama Mahyeldi. Supaya penyimpangan tak terjadi dan Kota Padang bangkit. Apalagi pandemi masih melanda," ujar kader Demokrat ini pada, Selasa (23/2/2021) kepada awak media dari ruang kerjanya di gedung DPRD Kota Padang.

Ia meminta kepada Hendri Septa melakukan koordinasi dengan DPRD Kota Padang tentang regulasi atau perwako yang akan ditetapkan dan keluarkan. Jangan sampai aturan yang diterbitkan tak diikutkan legislatif. Tentu tak imbang hasilnya. Harus sinergitas antara eksekutif dan legislatif.

Selanjutnya, mengenai dana hibah bansos bagi rumah ibadah lanjutnya Pemko perlu kaji ulang dan revisi nominalnya. Sebab kebutuhan seperti bahan bangunan naik harganya dari biasa. Belum lagi upah tukangnya.

"Jika masjid tetap dapat Rp100 juta dan mushalla Rp50 juta itu bisa jadi pengurus tak bisa menyelesaikan pembangunan rumah ibadahnya," papar Ketua DPC Demokrat Padang ini.

Selain itu, soal siapa calon Wawako Padang yang akan dampingi Hendri sambungnya, DPRD hanya menanti bola dari Pusat yakni PKS dan PAN. Apabila jatuh pada PKS, DPRD siap menjadwalkan pelantikannya lewat Bamus. Begitu juga jika didapat PAN.

"Siapa sosoknya itu, kewenangannya ada di partai bersangkutan yaitu PAN dan PKS. Siapapun wakilnya yang jelas membawa kemajuan bagi Padang dan mampu mendongkrak ekonomi saat pandemi ini.Kita dalam hal ini hanya menanti," ujar Wakil Ketua DPRD Kota Padang ini.(by/Inf)


Anggota DPRD Kota Padang Irawati Meuraksa

INFONUSANTARA.NET -- Anggota DPRD Kota Padang Irawati Meuraksa mempertanyakan banyaknya calo dalam saat melakukan pembayaran uji kendaraan bermotor KIR di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang.

Irawati memandang pembayaran dengan calo bisa menjadi dua kali lipat dan terkadang lebih dari tarif yang ditetapkan pemerintah. Dan dia memandang, Dishub Kota Padang dapat memberantas calo saat pembayaran KIR. 

“ Saya memandang, masyarakat mampu dalam membayar KIR walaupun dengan calo sekaligus. Saya meminta biaya yang diminta calo bisa dimasukan dalam PAD Kota Padang,” ujar Irwati Meuraksa politisi PAN yang murah senyum ini, saat rapat Pansus I bersama DPRD Kota Padang dengan Dishub Kota Padang tentang pembaharuan jasa retribusi jasa umum, di Hotel Inna Muara, Padang, pada Kamis (4/2/2021)

Kadishub Kota Padang  Dian Fikri menjawab biaya KIR tidak bisa dibuat 2 kali lipat. Karena telah ada ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Sedangkan penertiban calo, Dian Fikri tidak bisa mengendalikan dan memberantas calo yang ada saat pembayaran KIR.

“Kita tidak bisa memberantas keberadaan para calo ini. Dengan kesibukannya, tidak mungkin pengusaha melakukan pembayaran langsung," tuturnya.

Oleh karena itu, jelas Dian Fakri, mereka lebih suka memilih calo sebagai perpanjangan tangan dalam pembayaran KIR. "Kedepan kita berusaha menertibkan calo saat pembayaran KIR,” pungkasnya. (by/inf)


Anggota Komisi II DPRD Kota Padang Boby Rustam bersama IPSM Kota Padang

INFONUSANTARA.NET - Sejumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) didampingi Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kota Padang melakukan audiensi dengan Anggota DPRD Kota Padang, Boby Rustam, Kamis, 4 Februari 2021.

Mereka diterima Boby Rustam diruang kerja Komisi II DPRD Kota Padang. Pada kesempatan itu, Boby Rustam mengatakan, akan memperjuangkan aspirasi PSM dan akan membicarakannya dengan Dinas Sosial Kota Padang.

"Kita akan bantu PSM, mereka adalah tenaga sukarela yang tidak ada gaji. Nanti saya akan titip dana pokir untuk membantu mobiler PSM, agar mereka dapat bekerja maksimal," ujar Boby

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Padang ini mengatakan, jangan ada perlakuan semena-mena kepada PSM. Orang yang tergabung di PSM merupakan orang-orang yang memiliki jiwa sosial.

"Untuk itu jangan menekan mereka, jangan ada kepentingan politik disini. Harusnya ada perhatian kepada pekerja sosial masyarakat ini," ungkap Boby.

Terakhir Boby Rustam mengingatkan, agar PSM dapat bekerja maksimal dan jangan ada tebang pilih dalam membantu masyarakat yang layak untuk dibantu.

Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Padang, Mulyadi Hendri kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Kota Padang, Boby Rustam.

Ia berharap, anggota DPRD Kota Padang dapil IV ini dapat memberi perhatian kepada PSM.

"Kita berharap, Bapak Boby Rustam dapat memperhatikan nasib PSM. Alhamdulillah, bantuan bapak Boby melalui dana Pokir anggota DPRD dapat membantu mobiler PSM, sehingga nanti kinerja PSM lebih maksimal," pungkasnya.(by/inf)


Hearing Komisi IV bersama Dinas Pendidikan Kota Padang di pimpin Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani selaku koordinator Komisi IV didampingi Anggota Komisi IV dan anggota dewan lainnya,Kamis(4/2/2021) di DPRD Kota Padang.

INFONUSANTARA.NET - Komisi IV DPRD Padang meradang dihadapan Disdik, Asisten I, Bagian Hukum dalam rapat bersama soal Sura Edaran (SE) Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Habibul Fuadi tentang seragam sekolah yang digelar di kantor DPRD Padang pada, Kamis, 4 Februari 2021.

Koordinator Komisi IV DPRD Kota Padang, Syafrial Kani menyesalkan SE itu dan minta dicabut kembali edarannya. "Kita sangat kecewa dengan apa yang diterbitkan Disdik," ujarnya

Ia menyarankan agar Disdik bersikap bijaksana dan koordinasi dengan semua pihak termasuk Komisi IV DPRD sebelum mengeluarkan keputusan. Supaya sinkronisasi terwujud dan masalah tak timbul.

"Komunikasi perlu tujuannya dalam rangka sinergisitas dan kebijakan yang akan ditetapkan tak membuat warga terbebani," ucap Syafrial Kani yang juga Ketua DPRD Kota Padang ini.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Azwar Siry menyampaikan ditengah ekonomi sulit seperti sekarang akibat pandemi Covid 19, Disdik mesti tak gegabah dan memberatkan warga dalam seragam sekolah dan menyesuaikan pakaian yang telah ada sebelumnya.

Ia berharap, Disdik mengkaji ulang SE itu. Agar keributan tak booming dan keamanan terwujud.

Sementara anggota DPRD Padang, Dewi Susanti meminta pada Disdik tak sembarangan ambil keputusan untuk warga. Jangan terbebani warga olehnya.

Asisten I Bidang Kesra dan Pemerintahan Setda Padang, Edi Hasymi secara resmi mencabut SE itu dan akan koordinasikan dengan pimpinan soal aturan seragam. Apalagi sekarang, SKB 3 Menteri lahir atau terbit dari pusat.

" Kita akan sikapi dengan baik dan komunikasikan dengan DPRD. Supaya kekeliruan tak muncul dan warga tak terbebani," ucap mantan Kalaksa BPBD Padang ini.(Inf)



Tegas! Anggota Dewan Boby Rustam (depan baju warna coklat) Cerca Kadishub dan UPTD Perpakiran Kota Padang (membelakangi kamera foto) Dalam Rapat Pansus I 

INFONUSANTARA.NET -- Kisruh masalah perparkiran dan calo saat pembayaran KIR menjadi isu hangat dalam rapat Pansus I bersama DPRD Kota Padang dengan Dishub Kota Padang tentang pembaharuan jasa retribusi jasa umum. 

Imbasnya, Kadis Perhubungan Kota Padang Dian Fikri babak belur saat anggota DPRD mencerca dengan berbagai pertanyaan dalam rapat Pansus I yang berlangsung di Hotel Inna Muara, Padang, pada Kamis (4/2/2021).

Dalam kesempatan tersebut anggota DPRD Kota Padang Boby Rustam mempertanyakan kemampuan UPTD Parkir selama 2020 UPTD yang hanya sanggup menargetkan pendapatan sebesar 1.346.092.500 dengan 264 titik parkir saja di Kota Padang.

 “Saya ingin bertanya, berapa titik parkir sebenarnya di Kota Padang. Kalo mau jujur, ada pihak lain yang sanggup memberikan lima Milyar/tahun di sektor perparkiran saja. Bukittinggi saja bisa memberikan PAD lima milyar pertahun,” ucapnya geram.

Boby menjelaskan juga, sepanjang Jalan Pemuda titik parkir hanya tiga titik. Faktanya, dari ujung jalan pemuda hingga Plaza Andalas begitu banyak petugas parkir. “Ingat, mereka setor tiap hari ke UPTD Parkir, dan tidak tiga titik parkir saja, tetapi lebih. Petugasnya banyak, dan selalu berganti shift pagi, siang dan malam. Berapa seharusnya yang masuk dalam PAD Kota Padang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Boby menjelaskan jika pemerintah dapat mengelola perparkiran ini dengan baik, potensi PAD di sektor perparkiran sangat lah besar dalam menyumbang PAD.

 “Sektor parkir membutuhkan manajemen yang profesional. Pada saat ini skema perparkiran sangatlah rumit dari bisnis yang kadang dipandang biasa ini. Terlalu banyak pihak yang mendapat keuntungan dari bisnis yang mungkin menurut banyak orang adalah hal yang sepele,” tambahnya.

Mendapat pertanyaan tersebut, Kadishub Kota Padang Dian Fikri menyampaikan sektor perparkiran merupakan kendala yang hampir ditemui di berbagai kota di Indonesia. Dishub dalam ini bertugas bagaimana jalur lalu lintas menjadi lancar. “Ada rambu-rambu larangan parkir dan dibolehkan parkir yang telah dibangun pemerintah. Masyarakat seharusnya mematuhi aturan tersebut,” ucapnya.

Lebih lanjut, Dian Fikri menambahkan, untuk parkir ditepi jalan umum dibolehkan jika pemerintah belum mampu memberikan sarana untuk parkir kendaraan. Oleh karena itu, untuk menambah PAD, Dishub menetapkan biaya parkir yang biasa perjam, diganti dengan biaya parkir sekali saja. “Saat ini kita menetapkan biaya parkir sekali jalan saja, tidak perjam di Kota Padang. Selain itu, kerja sama dengan pihak ke III dalam mengelola perparkiran sudah kita putus,” jelasnya.

Untuk meningkatkan PAD Kota Padang, Dian Fikri menyampaikan belum sanggup menaikan tarif parkir di Kota Padang. “Kita akui, management perparkiran kita belum terselesaikan. Oleh karena itu, kita berat menaikan tarif parkir di Kota Padang untuk mendongkrak PAD di masa pandemi, seperti yang dilakukan kota-kota lainnya,” jelasnya.

Kadishub menjelaskan yang ditagih parkirnya adalah kendaraan yang diparkir di pinggir jalan umum. Sedangkan kendaraan yang berada dalam halaman restoran atau minimarket tidak dibebankan biaya parkir. 

“Kita hanya meminta biaya parkir dari kendaraan yang parkir di pinggir jalan atau bahu jalan. Untuk kendaraan yang diparkir di halaman restoran dan minimarket, hanya Dispenda yang berhak memintanya sebanyak 20 persen dari biaya parkir yang diminta petugas parkir yang berada di lingkungan restoran dan minimarket,” tutupnya.(by/Inf)


 

Anggota DPRD Kota Padang Faisal Nasir
INFONUSANTARA.NET - Dinas Pendidikan Kota Padang mengeluarkan surat edaran tentang pemakaian seragam sekolah.  Dalam surat edaran tahun pelajaran 2020/2021 ini,dinas pendidikan menyampaikan aturan pemakaian baju seragam sekolah.

Untuk hari Senin dan Selasa, setiap siswa diwajibkan memakai pakaian baju putih, celana/rok merah bagi pelajar SD. Sedangkan pelajar SMP diwajibkan memakai baju putih, celana/rok biru.

Sedangkan untuk hari Rabu di wajibkan memakai pakaian batik khas sekolah masing-masing. Hari Kamis, siswa laki-laki diwajibkan memakai pakaian taluk balango, dan siswa perempuan diwajibkan memakai pakaian kurung basiba.

Untuk hari Jumat, siswa diwajibkan memakai pakaian muslim sekolah masing-masing, dan hari Sabtu mewajibkan siswa memakai pakaian pramuka.

Menyikapi hal tersebut, anggota DPRD Kota Padang Faisal Nasir dari fraksi PAN secara tegas menyatakan supaya surat ederan dari Dinas Pendidikan Kota Padang tentang pemakaian seragam sekolah segera ditarik kembali.

Faisal Nasir menegaskan, surat ederan ini akan menimbulkan polemik dan persoalan baru di Kota Padang bagi anak - anak kita yang muslim dan selama ini telah menjalankan kegiatan sekolah dengan pakaian muslim (hijab.red). 

Lebih jelas ditegaskan Faisal Nasir, coba kita lihat dalam ederan itu,setiap siswa diwajibkan memakai pakaian baju putih, celana/rok merah bagi pelajar SD. Sedangkan pelajar SMP diwajibkan memakai baju putih, celana/rok biru.

"Dalam surat edaran ini sangat miris sekali jika anak anak kita yang muslim jika ini diterapkan, maka siswi muslim harus mengenakan rok kembali dan ini tidak jelas bagaimana aturan rok itu. Saya tegaskan, hal ini akan menimbulkan polemik baru kedepan, " sebut Faisal Nasir ,anggota dewan yang ramah senyum ini, Selasa (2/2)

Dilain sisi kata Faisal, bagi siswi non muslim silahkan tidak memakai hijab, malah tidak apa di tegaskan tidak mengenakan pakaian muslim. Silahkan seragam siswi non muslim mengenakan rok.Intinya bagi siswa non muslim mengenakan pakaian yang mengandung azaz kesopanan.

"Dengan catatan, panjang atau ukuran rok tersebut harus di bawah lutut atau bisa lebih dalam lagi hingga betis kebawah,serta untuk baju dan rok tidak boleh ketat," kata Faisal.

Nah di surat ederan itu ,ini yang tidak jelas aturannya. Untuk itu Saya meminta Walikota Padang untuk segera mengeluarkan Perwako tentang seragam sekolah ini. Silahkan undang para pakar untuk menetapkan aturan dalam perwako nanti. Dan dalam membuat perwako sendiri tidak lah membutuhkan waktu yang lama.

"Kota Padang itu harus di ingat kehidupan bermasyarakatnya sangat toleransi dari dahulunya," pungkasnya.

Sementara anggota dewan dari fraksi Gerindra Kota Padang, Budi Syahrial sangat geram atas edaran surat dari dinas pendidikan Kota Padang yang mengatur pemakaian seragam sekolah pelajar di Kota Padang.

"Masak di saat kebutuhan masyarakat yang serba sulit di saat pandemi ini, dinas pendidikan Kota Padang mengeluarkan surat edaran yang mengatur pakaian yang harus di pakai siswa ke sekolah. Jangan korban kan orang tua siswa untuk proyek pakaian lagi,"katanya.

Kader partai Gerindra ini menambahkan, seharusnya pemko memberikan rasa empati terhadap masyarakat yang pada saat ini tersulitkan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

"Empati lah sedikit. Ingat. Selain kebutuhan sekolah, orang tua juga berusaha memenuhi kebutuhan harian lainnya. Untuk membeli masker yang sesuai standar kesehatan saja saat ini masyarakat sulit. Jadi, jangan terlalu di bebankan lah orang tua siswa dalam pemenuhan pakaian perangkat sekolah disaat pandemi ini," tegasnya.

Budi Syahrial menambahkan, sekolah berguna untuk mencari ilmu, tidak menjadi ajang fashion. "Yang di butuhkan saat ini adalah kualitas pendidikan itu sendiri. Bukan proyek pengadaan baju. Sekolah bukan ajang fashion antar sekolah. Ingat itu. Saya berjanji, akan memanggil dinas pendidikan ke DPRD Padang untuk memberikan penjelasan soal ini," tutupnya. (inf)

 

Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani

INFONUSANTARA.NET -- Tidak hanya gaji ASN, perubahan sistem dari Sistem Informasi Badan Kepegawaian Daerah (SIBKD) menjadi Sistem Informasi Pengelolaan Daerah (SIPD) menyebabkan beberapa instansi tertunda dalam hal pembayaran tagihan, termasuk Kantor DPRD Kota Padang.

Sistim SIPD menyebabkan listrik Kantor DPRD Kota Padang terancam di putus oleh PLN karena terlambat melakukan pembayaran.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretasis Dewan DPRD Kota Padang Hedrizal Azhar saat dihubungi setelah sidang paripurna di Kantor DPRD Kota Padang.

Menurutnya, DPRD Padang telah mempunyai anggaran dalam hal pembayaran listrik kantor DPRD ini, tetapi muncul keterlambatan pembayaran yang disebabkan sistim. 

“Kita cuma mendapat surat peringatan dari PLN tentang keterlambatan pembayaran tagihan. Setelah sistim kembali normal, pembayaran tagihan akan dibayarkan seperti sediakala,” jelasnya.

Dihubungi terpisah, Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani menjelaskan, keterlambatan pembayaran tagihan listrik Kantor DPRD Kota Padang disebabkan oleh program SIPD yang menyebabkan keterlambatan dalam hal pembayaran tagihan. 

“Tidak hanya Kantor DPRD saja, tetapi kantor Bappeda Kota Padang juga terancam di putus oleh PLN,” jelasnya. 

Oleh karena itu, Syafrial Kani meminta pemerintah lebih cepat membuat keputusan hingga tidak ada ruang terputusnya pelayanan kepada masyarakat.

“Pemerintah harus memberikan regulasi terhadap sistim SIPD yang dapat memutus pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah harus hadir dalam menyelesaikannya,” tegasnya.

Sebelumnya, dengan sistim SIPD menyebabkan gaji ASN juga tertunda.Gaji yang biasanya cair di awal bulan, tetapi cair di pertengahan bulan.(Inf)

Foto bersama Forum Wartawan Parlemen Kota Padang bersama Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani didampingi Kasubag Humas Elfauzi.(fwp)

INFONUSANTARA.NET -- Forum Wartawan Parlemen (FWP) DPRD Kota Padang menggelar Rapat Kerja (Raker), Minggu, 31 Januari 2021, bertempat di Rumah Makan Muaro Baru, Pasia Jambak Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Sumatera Barat.

Raker tersebut dibuka oleh Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani. Hadir pada kesempatan itu, Kasubag Humas Sekretariat DPRD Kota Padang El Fauzi, juga hadir sesepuh FWP dan segenap anggota FWP DPRD Kota Padang.

Ketua FWP DPRD Kota Padang Dasrul mengatakan, FWP merupakan forum yang lahir di DPRD Kota Padang yang bertujuan untuk bersinergi dengan lembaga kedewanan.

"Kami selama ini, sejak berdirinya FWP mengambil peran menyampaikan informasi kegiatan ke dewanan kepada warga Kota Padang dan dunia luar," kata Dasrul.

Kasubag Humas Sekretariat DPRD Kota Padang El Fauzi berharap, FWP kedepannya terus bersinergi dengan lembaga kedewanan. "Jangan ada yang merasa dianaktirikan. Sebab kami memandang semuanya sama. Sepanjang sesuai aturan akan kami suport," tegas El Fauzi.

Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani mengatakan, tanpa media, dunia ini terasa hampa. Begitulah pentingnya peran media di tengah-tengah masyarakat.

"Kami berharap, Raker yang dilaksanakan dapat menghasilkan program kerja untuk kemajuan Kota Padang. Artinya, media memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan," jelasnya.

Syafrial Kani mengharapkan, jurnalis yang ada di DPRD Kota Padang dapat mengambil peran dalam menyelesaikan permasalahan sosial di Kota Padang.

"Persoalan yang selama ini abu-abu, tanpa ada penyelesaian yang jelas di tengah-tengah warga kota, maka tugas jurnalis dan media yang menyuarakan," katanya.

Dikatakan Syafrial Kani, dirinya sudah berpesan kepada Sekwan agar terus menjaga kemitraan dengan FWP. Tentunya harus mengacu kepada aturan yang ada. "Tujuan FWP sangat mulia. Kita harus melakukan penguatan. Kami berharap kita saling mengingatkan," ujarnya.

Usai pembukaan Raker, dibuka sesi dialog dengan Ketua DPRD Kota Padang dan Kasubag Humas DPRD Kota Padang. Banyak persoalan yang disampaikan, terutama kemitraan.

Terpisah, anggota DPRD Kota Padang, Delma Putra dari Fraksi Gerindra Dapil Koto Tangah menyampaikan bahwa secara pribadi dan kelembagaan dirinya sangat mensuport kegiatan FWP DPRD Kota Padang dalam bersinergi dengan kegiatan di lembaga kedewanan. 

"Melalui peranan wartawan dan media yang tergabung dalam forum wartawan parlemen (FWP) DPRD Padang kedepannya bisa menjadi mitra serta mempunyai pemikiran yang sama dalam menyampaian persoalan yang ada di Kota Padang,"pungkasnya.

Alhamdulillah, kegiatan rapat kerja FWP 2021 yang dilaksanakan di Pasia Nan Tigo berjalan lancar dan harmonis. Untuk itu kami dari FWP DPRD Kota Padang sangat berterimakasih atas suport dari Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani didampingi Kasubag Humas, Elfauzi. 

"Begitu juga kepada anggota DPRD Kota Padang, Delma Putra, kami mengucap terima kasih banyak atas suport nya yang telah memfasilitasi kegiatan Raker FWP di Pasia Nan Tigo," pungkas Baim, Humas FWP DPRD Kota Padang.

Semoga hubungan baik kedepanya antara FWP dengan seluruh anggota dewan di DPRD Kota Padang dapat berjalan baik dan bersinergi untuk membangun Kota Padang lebih kedepanya.(FWP)


Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.