PILIHAN REDAKSI

Munas VII Gebu Minang di Kota Padang Sejumlah Tokoh Mencuat di Bursa Caketum

  Pembukaan Munas VII Gebu Minang di Kota Padang INFONUSANTARA.NET -- Munas VII Gebu Minang di Kota Padang FC yang akan berlangsung selama ...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Nasional

RUU TPKS Sah Jadi UU, Lisda Hendrajoni: Alhamdulilah Berkah Ramadhan
Rabu, April 13, 2022

On Rabu, April 13, 2022

 


INFONUSANTARA.NET - DPR RI akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS dan disahkan menjadi Undang-undang. Ketok palu pengesahan dilakukan langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada Paripurna yang berlangsung pada Selasa (12/4).


"DPR RI sudah bisa mengesahkan UU Tindak Pidana Kekerasan seksual. Yang mana dalam penyampaian akhir Presiden yang diwakili oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, bahwa pemerintah sudah menyetujui sehingga Insha Allah Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah dapat berlaku di Indonesia," ungkap Puan Maharani usai persidangan.


Menanggapi hal tersebut anggota DPR RI yang juga merupakan Anggota Badan Legislasi RUU TPKS, Lisda Hendrajoni menyampaikan rasa syukur yang mendalam, atas pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilangsungkan dalam bulan yang penuh berkah bagi umat Islam. 


" Alhamdulillah, akhirnya perjuangan ini membuahkan hasil yang sudah dinantikan oleh masyarakat. Dengan disahkannya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berlangsung di Bulan Suci Ramadhan, Semoga seluruh pihak yang terlibat diberkahi oleh Allah SWT,Aamiin," Ungkap Anggota Fraksi Nasdem tersebut dengan penuh rasa syukur.


Lisda yang sedari awal mendukung penuh dalam perjuangan pengesahaan Undang-undang tersebut, menyebut bahwa penantian masyarakat akan Undang- undang yang menjamin perlindungan dan berpihak pada para korban kekerasan seksual, akhirnya benar-benar dapat terwujud, meskipun sempat tertunda selama satu dekade.


"Meski sempat terganjal beberapa kali di parlemen, Indonesia akhirnya memiliki undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang baru ini akan menjamin dan memberi perlindungan lebih serta akan berpihak kepada korban kekerasan seksual, yang selama ini belum pernah dimiliki oleh Indonesia," jelasnya.


Selanjutnya setelah disahkannya UU TPKS, tentunya pemerintah harus segera membuat aturan-aturan turunan agar UU TPKS menjadi aplikatif dengan sosialisasi dan koordinasi bersama lintas kementerian/lembaga demikian juga pemerintah daerah, agar RUU betul-betul implementatif untuk kepentingan yang terbaik kepada korban kepada masyarakat dan penegak hukum, sehingga dapat diterapkan sesuai dengan aturan yang tertuang.


"Kita sangat yakin UU TPKS sangat Implemantif, sehingga kita berharap pihak pemerintah segera membuat aturan-aturan turunan, agar UU TPKS bisa diterapkan dan menjadi aplikatif,” pungkasnya. (*)

Lempar Batu Sembunyi Tangan
Sabtu, April 09, 2022

On Sabtu, April 09, 2022

 


*LEMPAR BATU SEMBUNYI TANGAN*

Oleh : Adian Napitupulu


Yang bicara Perpanjangan masa jabatan Presiden bukanlah Jokowi tapi ada tiga Menteri lalu kenapa yang di demo Jokowi bukan para Menteri itu? Ada tiga Ketua Partai yang bicara perpanjangan masa jabatan Presiden tapi sekali lagi kenapa yang di Demo Jokowi bukan tiga partai itu? Yang bicara Presiden 3 Periode itu salah satu lembaga Survey dan salah satu kader Partai tapi kenapa yang di demo Jokowi bukan lembaga Survey atau Kantor partai ?


Untuk merealisasikan Perpanjangan atau pun merubah dari 2 Periode menjadi 3 Periode kewenangannya ada di Senayan bukan di Istana tapi kenapa yang di Demo justru Istana bukan Senayan?


Yang mengatakan tidak berminat 3 periode adalah Jokowi. Yang mengatakan bahwa mereka yang menginginkan 3 Periode adalah orang yang cari muka juga Jokowi. Yang mengatakan bahwa mengenai masa Jabatan ia akan tunduk pada Konstitusi adalah Jokowi, yang mengatakan bahwa menteri tidak boleh lagi bicara tentang perpanjangan masa Jabatan juga Jokowi. Tapi aneh kenapa yang di Demo justeru Jokowi?


Membingungkan ya? 

Kalau kita tanya kenapa yang di Demo Jokowi maka kita akan masuk pada ruang perdebatan dengan argumentasi yang tidak jauh dari asumsi terhadap perasaan Jokowi, terhadap dugaan bahwa semua pernyataan para Menteri dan Ketua Umum Partai tersebut berasal dari keinginan Jokowi. Para insan Terpelajar dan Intelektual itu kemudian tidak lagi mengkaji apa yang di katakan tapi menganalisa perasaan, mendiskusikan keinginan dalam hati Jokowi bukan pernyataan yang di sampaikan.


Wacana perpanjangan maupun tiga periode tersebut membuat banyak orang menjadi gelisah lalu sibuk menganalisa perasaan dan keinginan Jokowi, karena menganalisa rasa tidak punya alat ukur maka sebagian Mahasiswa konon berencana Demo besar besaran ke Istana tanggal 11 April nanti. Nah kalau situasi sudah seperti ini kemana para Menteri dan Ketua Partai yang melemparkan wacana itu? Kenapa semua tiba tiba menjadi diam dan seolah membiarkan semua dampak dari ide dan wacana yang mereka lemparkan di tanggung akibatnya sendirian oleh Jokowi. Tidak ada satupun dari pemilik wacana yang berteriak lantang pasang badan berkata : *"Demo kami, jangan Jokowi.... demo ke tempat saya, jangan ke Istana !!!"*


Cerita belum berakhir, di sosial media baik Whatsapp, Tiktok dll muncul beragam narasi tuntutan yang berkembang, tidak lagi soal wacana perpanjangan maupun 3 periode belaka, sekarang bahkan ada poster atas nama Mahasiswa yang isinya menuntut agar Jokowi mundur dari jabatan Presiden.


Untunglah Mahasiswa segera membantah bahwa tuntutan Jokowi Mundur bukanlah tuntutan Mahasiswa dan Poster itu Hoax belaka. Nah lho.... lalu tuntutan Jokowi mundur itu tuntutan siapa dong? Lalu yang membuat poster Hoax itu siapa dong?


Di pemerintah ada yang lempar wacana lalu sembunyi, di rencana Demo juga ada yang lempar poster lalu sembunyi.... ternyata pepatah lempar batu sembunyi tangan tidak cuma terjadi di lingkaran kekuasaan tapi juga dalam  aksi di jalanan. Mau di manapun itu, istana maupun jalanan, sepertinya para "pelempar batu sembunyi tangan" itu mungkin selalu ada walau dilakukan orang yang berbeda namun berangkat dari motif yang sama yaitu, duduk di lingkaran kekuasaan. Ada yang ingin kekuasaan melalui perpanjangan masa jabatan ada juga yang melalui penggulingan kekuasaan.


Kalo berangkat dari cerita lempar batu sembunyi tangan maka tidak Presiden tidak juga Mahasiswa saat ini jangan jangan sama sama sedang menjadi "korban klaim". Kalau benar begitu, mungkin ada baiknya Presiden Jokowi dan Mahasiswa duduk ngopi bareng di tepi Danau Lebak Wangi sambil bakar ikan dan main gitar di bawah rembulan. Kopi mungkin tidak menjanjikan apa apa, tapi semoga bisa membuat kita duduk bersama, gitar juga tak bisa menyelesaikan masalah tapi setidaknya bisa membuat kita bernyanyi bersama tentang Cinta kita pada Indonesia.


Jakarta, 8 April 2022

Hormat Saya

Adian Napitupulu

*Sekjen PENA 98*  *(Persatuan Nasional Aktivis 98)*

Hari Nelayan Indonesia ke-62,KPK RI Akan Kawal Anggaran Peningkatan Kesejahteraan Nelayan
Kamis, April 07, 2022

On Kamis, April 07, 2022

 


INFONUSANTARA.NET - Ketua KPK RI Firli Bahuri menegaskan jika dirinya selaku pimpinan di lembaga antikorupsi, akan senantiasa mengawal dan memastikan anggaran bagi peningkatan kesejahteraan nelayan di seluruh Indonesia.


Hal tersebut disampaikan Firli Bahuri, dalam keterangan tertulisnya dalam rangka peringatan Hari Nelayan Indonesia ke-62, Rabu (06/04/2022), di Jakarta.


“Selamat Hari Nelayan Indonesia ke-62,” kata H Firli Bahuri.


Dikatakannya kemudian, nelayan adalah profesi penting bagi perekonomian Indonesia, dan setiap nelayan di tanah air, bertaruh jiwa dan harga setiap harinya di laut lepas dan samudera untuk mencari nafkah, dan berkontribusi terhadap ekonomi negara ini.


Perjuangan nelayan itu sangat keras, tambah Firli lagi. Karena itu, semua pihak harus menghargai profesi nelayan, sebab mereka bekerja merauh rupiah sebagai pencari ikan dengan cara yang hak dan halal.


Keteguhan profesi nelayan dalam mencari nafkah dan menghidupi keluarganya, terkadang tidak dibarengi dengan tingkat kesejahteraan para nelayan. Hal itu terlihat dari taraf hidup kebayakan nelayan adalah miskin. 


“Kebanyakan nelayan di Indonesia itu tinggal di rumah reot di bibir Pantau, dan muara. Hal itu sungguh miris dan memprihatikan,” ucap Firli kemudian.


Karena itu, KPK akan memastikan untuk mengawal setiap kebijakan, anggaran, yang dialokasi bagi peningkatan kesejahteraan nelayan di seluruh tanah air.

Pada Hari Nelayan Indonesia ke-62 ini, tukas Firli Bahuri, dia mengusulkan agar nelayan diangkat sebagai pahlawan ekonomi devisa samudera dan Pahlawan pertanahan dan kedaulatan negara. 


“Saya pikir, para nelayan di tanah air, layak mendapatkan gelar tersebut,” usulnya.


Ditengah persoalan faktor kemiskinan nelayan di tanah air, banyak aparat penyelenggaran negara justru menjadikan hal tersebut untuk meraup keuntungan dengan melakukan tindak pidana korupsi.


Sebut saja korupsi ekspor benih lobster, pengadaan kapal nelayan, tukar guling tanah untuk tambak dan lain sebagainya, papar Firli.


“Saya pastikan, KPK, Polri dan Kejaksaan RI akan bongkar praktek korupsi yang merugikan nelayan,” tegasnya.


Pemerintah sebenarnya banyak membuat kebijakan dan program kesejahteraan bagi para nelayan. Namun sayangnya tidak sedikit program kesejahteraan tersebut dijadikan peluang oleh oknum-oknum penyelenggara negara, untuk meraup keuntungan dengan cara tidak halal, yakni korupsi. 


“Karena itu, saya ingatkan aparatur pemerintah dan pejabat, untuk tidak main-main dengan hajat hidup nelayan di Indonesia, atau akan berhadapan dengan institusi penegak hukum seperti KPK,” tegas Firli Bahuri.[*]

Ketahui Bedanya! Ini Aturan Jokowi Hadapi Ramadan dan Idul Fitri 2022
Kamis, Maret 24, 2022

On Kamis, Maret 24, 2022



Infonusantara.net --  Bulan suci Ramadan tahun ini diperkirakan dimulai pada awal April 2022 dan menjadi Ramadan ketiga dalam suasana pandemi Covid-19.


Ini tiga aturan yang dikeluarkan Presiden Jokowi dalam menghadapi masuknya Bulan Ramadan dan Lebaran Idul Fitri 1443 H/ 2022 tahun ini yang masih dalam situasi pandemi Covid-19.


Keputusan ini diambil setelah melihat perkembangan kasus Covid-19 yang kian melandai. Pertama, mengizinkan masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik pada libur lebaran. 


"Situasi pandemi membaik membawa optimisme menjelang datangnya Bulan Suci Ramadan. Bagi masyarakat yang ingin mudik lebaran dipersilakan.


Namun demikian, Jokowi menetapkan syarat para pemudik telah menerima vaksinasi Covid-19 sebanyak dua kali  atau satu kali booster serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat," kata Jokowi dalam keterangan resminya, Rabu (23/3) dikutip dari CNN Indonesia.


Selanjutnya, beda dari Ramadan tahun lalu, kebijakan pada Ramadan tahun ini memberi izin umat Islam melaksanakan ibadah sholat Tarawih secara berjamaah di masjid tetap dengan prokes. 


Kemudian terakhir, aturan melarang pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) menggelar acara buka bersama sepanjang bulan Ramadan. Ia juga melarang pejabat dan ASN melaksanakan open house.


"Untuk pejabat dan pegawai pemerintah, kita masih melarang untuk lakukan buka puasa bersama dan juga open house," kata Jokowi.(Inf)


Ketum Markoni Koto : Jalankan Program, Ormas Pekat IB Harus Mampu Mandiri Tanpa Mengemis
Jumat, Maret 18, 2022

On Jumat, Maret 18, 2022



INFO|MALUKUKetua Umum DPP PEKAT Indonesia Bersatu, H. Markoni Kotto, SH didampingi Bendahara Umum Steven Mbow, SE serta Ketua OKK Ketua Brigade Nasional Ridwan Hayoto, Ketua Umum Srikandi Aiko, Wabendum dan Rombongan DPP PEKAT IB hadiri di Musyawarah Wilayah (Muswil) Provinsi Maluku bertempat di Gedung LPMP kota Ambon, Jum”at, (18/3/2022).


Ketum Markoni Koto dalam arahannya berharap Pekat IB Maluku dibawah kepemimpinan Bung Benni Adam dapat membawa perubahan serta berkembang pesat ormas di wilayahnya.

” Saya meminta jaga kondusifitas dan stabilitas Maluku tetap aman, rukun, damai dan sejahtera” pintanya.

Dia menyebut, Ambon dan Maluku ini punya sejarah panjang terhadap gesekan gesekan seperti Sara, maka dari itu Pekat IB sebagai Ormas Nasionalis yang berperan aktif untuk ikut serta bersama Pemerintah harus menjaga keutuhan, keamanan dan Kedaulatan NKRI.

“Hal ni sangat dibutuhkan kehadirannya di Ambon dan Maluku” ujar Tokoh Nasional asal Minangkabau ini.

Apalagi dalam situasi dan kondisi bangsa pasca Pandemi serta pindahnya ibukota, kata dia berkemungkinan banyak isu isu Sara ditambah lagi suhu Politik saat ini jelang Pemilu dan Piokada 2024, ujarnya

Dengan hal demikian, maka peran Pekat IB sangat dibutuhkan hadir sebagai Ormas pemersatu, penyejuk dan mitra strategis Pemerintah untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, rukun dan sejahtera, tuturnya lagi.

Dia menegaskan, pekat IB mulai dari DPP sampai tingkat daerah harus mampu menjadi ormas yang mandiri, karena kita punya koperasi, punya produk air kemasan dan menjadi produsen berbagai produk kebutuhan yang dikemas dari bahan bahan alami pertanian seperti Madu, shampoo, sabun, herbal dsb.

“Kader kader Pekat IB diharapkan bisa maju, jaya dan mandiri diseluruh daerah tanpa harus mengemis dengan menyebar proposal untuk buat program” ucap Markoni.

Sementara, Ketua DPW Prkat IB Maluku, Benny Adam S.H yang secara bersamaan dilantik dengan DPD Kota Ambon siap akan membesarkan Pekat IB ini diseluruh Provinsi Maluku

“Dalam menjalankan program nantinya, kita juga akan berkordinasi dan bersinergi dengan Aparatur Daerah, masyarakat dan para Tokoh serta Lembaga lainnya untuk ikut serta membangun Ambon dan Maluku ini menjadi daerah yang damai, rukun dan sejahtera” ucap Benny.

Pada kesempatan itu, Gubernur Maluku yang diwakili Pjs Kepala Kesbangpol menyampaikan harapan kepada ormas Pekat IB maluku ini dan Kota Ambon dapat menjadi mitra strategis Pemetintah di Maluku dalam upaya menjaga stabilitas dan Persatuan serta keutuhan masyarakat dalam bingkai NKRI.

Demi efisiensi dan efektifas waktu maka kegiatan Musyawarah Wilayah Provinsi ini digabungkan dengan Musda Kota Ambon berlangsung pada Jum’at, 18 sd 19 Maret 2022 dan langsung usai Muswil dan Musda, hasil penyusunan struktur Pengurus DPW dan DPD hasil Formatur langsung dikukuhkan dan dilantik DPP PEKAT IB di Gedung LPMP Ambon.

Hadir dalam acara ini dari Forkopimda se-Provinsi Maluku dan Kota Ambon serta undangan dan Kader serta jajaran Pengurus PEKAT IB se Provinsi Maluku, (*)


Editor : Heri Suprianto


Tinjau Pabrik Migor, Kapolri : Kita Pastikan Tak Ada Lagi Kelangkaan Minyak Goreng
Rabu, Maret 16, 2022

On Rabu, Maret 16, 2022

 



INFO|Bekasi - Untuk memastikan ketesediaan minyak goreng di tengah masyarakat, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan peninjauan salah satu pabrik minyak goreng milik PT Mikie Oleo Nabati Industri Bekasi, Jawa Barat, Rabu (16/3/2022).


Dalam pengecekannya, Kapolri menyebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pelru di pastikan proses produksi hingga pendistribusian ke pasar.


"Tadi kita melihat langsung dan melakukan pengecekan untuk produksi dari PT Mikie Oleo Nabati Industri Bekasi, berjalan normal.  Bahkan di bulan Februari, produksinya jauh lebih besar dari pada produksi bulan sebelumnya. Dimana mereka memproduksi 200 ribu liter setiap hari dan didistribusikan dengan jumlah yang sama," kata Sigit dalam tinjauannya.


Dalam kesempatan itu, Sigit juga mensosialisasikan kebijakan terbaru Pemerintah Indonesia yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto soal subsidi harga minyak curah dari harga Rp 11.500 per liter menjadi Rp 14.000 per liter. Terkait minyak kemasan akan disesuaikan dengan nilai keekonomian.


"Tentunya dalam kesempatan ini saya imbau kepada seluruh stakeholder terkait mulai dari perusahaaan produsen kemudian perusahaan CPO yang mempersiapkan bahan baku dan juga penjual yang mendistribusikan baik di pasar modern maupun tradisional, saya harapkan untuk barang-barang bisa didistribusikan seperti biasa jangan sampai ada kelangkaan. Sehingga stok tetap terjaga," ujar eks Kabareskrim Polri ini.


Dengan adanya kebijakan tersebut, Sigit berharap, kedepannya tidak kembali terjadi fenomena-fenomena antrean panjang dari masyarakat yang hendak mendapatkan minyak goreng dipasaran.


"Sekali lagi harapan kita kedepan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang ada, tidak ada lagi antrean terkait dengan masyarakat yang membutuhkan minyak karena adanya kelangkaan," ucap mantan Kapolda Banten tersebut.


Oleh sebab itu, Sigit mengimbau kepada seluruh produsen, distributor, para pedagang di pasar modern dan tradisional untuk memberikan pelayanan terbaik serta mendistribusikan minyak goreng kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.


"Karena tidak perlu ada kepanikan. Saya lihat dari beberapa produsen yang ada kita dapatkan informasi produksinya juga akan kembali normal. Jadi tentunya untuk jamin ketersediaan minyak dilapangan betul-betul tersedia," tutur Sigit.


Lebih dalam, Kapolri beserta seluruh jajarannya di Indonesia akan melakukan pemantauan dan pengawasan terkait minyak goreng mulai dari produksi hingga distribusi. Hal itu untuk mengawal kebijakan terbaru Pemerintah benar-benar terimplementasi dengan baik dilapangan.


"Paling penting adalah barang berada di pasar khususnya untuk kebutuhan masyarakat yang banyak menggunakan minyak curah. Maka ketersediaan minyak curah dan harganya akan di pantau, dan kemudian kita harapkan harga eceran tertingginya betul-betul bisa dilaksanakan. Karena memang ada kebijakan-kebijakan dari Pemerintah untuk memberikan subsidi," tutup Sigit, (*).

Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat, Kapolri Bersama Mendag Tinjau Ketersediaan Minyak Goreng di Pabrik
Selasa, Maret 15, 2022

On Selasa, Maret 15, 2022



INFO|JAKARTA -  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dengan Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi meninjau langsung pabrik minyak goreng PT. Bina Karya Prima di Cilincing, Jakarta Utara.


Peninjauan yang di lakukan kedua petinggi ini untuk memastikan ketersediaan hingga produksi minyak goreng guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Sigit memastikan, kedepannya akan melakukan peninjauan secara langsung ke pabrik-pabrik minyak goreng lainnya untuk memastikan ketersediaan stok hingga harga penjualan minyak goreng dipasaran sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah, yakni Rp.14.000/liter.

“Saya akan melaksanakan pengecekan lagi ke wilayah lain, untuk memastikan sebenarnya kebijakan terkait DMO sudah berjalan dari pabrik minyak goreng sendiri. Khususnya menjual sampai dengan pasar dengan harga Rp.14.000, sesuai dengan apa yang ditetapkan Pemerintah,” kata Sigit dalam tinjauannya.

Dalam pengecekannya di PT. Bina Karya Prima di Cilincing, Sigit menyebut bahwa, dari laporan pihak produsen bahwa telah mendapatkan bahan baku sesuai dengan harga eceran tertinggi.

“Saya bersama Mendag meninjau langsung terkait dengan proses mulai dari kebijakan DMO yang diputuskan beliau. Kami langsung bicara dengan para produsen CPO yang memiliki kewajiban DMO. Tadi kita tanyakan dari bahan oline dijual sesuai HET Rp10.300. Beliau terima juga dari produsen CPO dengan harga Rp 9.300. Kemudian diolah dan beliau menjual dengan harga sesuai HET Rp14.000. Beliau sampaikan bahwa proses produksinya saat ini bisa dua kali lipat dari yang biasanya,” ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Dengan harga itu, kata Sigit, pihak produsen mengaku masih mendapatkan margin jika dalam melakukan penjualan minyak goreng dengan harga sesuai kebijakan Pemerintah.

Sigit menekankan, pengecekan ke pabrik-pabrik lainnya kedepan, juga bertujuan untuk melihat apa yang menjadi penyebab masih diketemukannya harga minyak goreng yang dijual dipasaran tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan Pemerintah.

“Tentu ada hal yang nanti akan kita luruskan dan cek juga ke pabrik-pabrik lain. Apakah ada pabrik lain yang produksinya menurun ataukah ada yang tidak produksi sama sekali atau tetap normal. Menjadi catatan kita untuk melakukan pengecekan di tempat lain, terkait dengan adanya perbedaan harga yang terjadi di pasar,” ucap Sigit.

Kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolri untuk ikut memastikan produksi minyak goreng di dalam negeri.

“Saya terima kasih ke pak Kapolri ditengah kesibukannya bisa datang melihat sendiri proses DMO dengan domestik price obligation. Ketika dikerjakan dengan baik sebenarnya bisa jalan. Dalam 28 hari terakhir sudah terkumpul lebih dari 500 juta liter minyak goreng yang ada di masyarakat. Tapi keadaannya meskipun barang ada harganya belum sesuai pak Kapolri,” tutur Lutfi.

Oleh sebab itu, Lutfi menekankan, pihaknya bersama dengan jajaran Kepolisian akan bersinergi memutus praktik-praktik mafia minyak goreng yang memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi.

“Sekarang ini kita juga masih melihat kemungkinan karena tingginya harga dunia sebabkan orang-orang yang sebelumnya tidak berpikir berbuat curang bisa-bisa berbuat curang. Ini sedang kita cek, kita mau peringatkan terutama bagi mafia-mafia minyak goreng yang berusaha untuk dapatkan keuntungan sesaat, kita datang dan tertibkan, kita sikat bersama,” tutup Lutfi, (*).

Tim Gabungan Damai Cartenz Berhasil Selamatkan Satu Orang Karyawan PTT Dari Penembakan KKB
Sabtu, Maret 05, 2022

On Sabtu, Maret 05, 2022



INFO|JAKARTATim Gabungan Operasi Damai Cartenz 2022 berhasil mengevakuasi salah satu pekerja PTT (Palapa Timur Telematika) dari penembakan Kelompok Kriminal Besenjata (KKB).


“Kurang dari 2 jam, korban selamat atas nama Nelson Sarira berhasil dievakuasi oleh personel gabungan OPS Damai Cartenz,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (5/3/2022).

Menurut Gatot, dalam proses evakuasi tersebut Personil Ops Damai Cartes berhasil mengevakuasi satu orang korban penembakan dari PTT (Palapa Timur Telematika).

Berbekal dari informasi dan data yang dimiliki tim evakuasi langsung menuju sasaran keberadaan dari korban yang selamat. Sinergitas personel TNI-Polri diterjukan dan berhasil untuk melakukan evakuasi korban.

Sinergitas TNI-Polri itupun kini berhasil menyelamatkan satu orang korban tersebut. Aksi heroik penyelamatan tersebut menerjang kondisi geografis yang sulit dan cuaca ekstrem yang dapat berubah-ubah setiap saat.

Hingga saat ini korban selamat masih dalam proses pemulihan guna dimintai keterangan terkait dengan keberadaan rekan-rekan dari karyawan PTT lainya guna dilakukan evakuasi lanjutan.

“Korban selamat telah berhasil dievakuasi, selanjutnya diarahkan ke Mapolres Mimika guna mendapat perawatan medis lebih lanjut,” tutur Gatot.

Setelah mendapatkan penyelamatan dari TNI-Polri, korban yang berhasil diselamatkan itupun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim Damai Cartenz yang telah mengevakuasinya, (*).

Menuju Indonesia Maju, Kapolri Siap Sukseskan Seluruh Pembangunan Nasional
Kamis, Maret 03, 2022

On Kamis, Maret 03, 2022



INFO|JAKARTAKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa Polri siap mengimplementasikan dan mewujudkan seluruh pembangunan nasional menuju Indonesia Maju sebagaimana instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Pernyataan tersebut disampaikan Sigit saat menutup Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2022 di Gedung Auditorium STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (2/3/2022).

“Selama dua hari kita melaksanakan kegiatan Rapim, yang pertama Rapim TNI-Polri yang kegiatannya dihadiri Presiden Jokowi. Beliau memberikan arahan, yang kami tindaklanjuti dengan melaksanakan implementasi arahan beliau khususnya terkait dengan agenda Polri yang Presisi dalam pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural serta mengamankan agenda Pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional menuju Indonesia Maju,” kata Sigit.

Dalam Rapim tersebut, Sigit menekankan bahwa seluruh jajaran kepolisian telah diinstruksikan untuk menjalankan seluruh agenda kebijakan pembangunan nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Sigit menyebut, pengamanan dan pengawalan akan dilakukan secara maksimal. Pasalnya Presiden Jokowi, kata Sigit, telah mengingatkan bahwa dinamika perkembangan global yang ada saat ini akan berdampak ke dalam negeri. Sehingga, segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan baik.

“Sebagaimana kita ketahui, saat ini kita menghadapi ketidakpastian akibat perkembangan global Pandemi Covid-19. Kelangkaan energi juga tentunya berdampak ke kebutuhan-kebutuhan bahan pokok. Perlu dan harus kita antisipasi dengan langkah-langkah di lapangan. Sehingga hal-hal tersebut bisa kita jaga dan ketersediaannya harus tetap ada,” ujar Sigit.

Lebih dalam, mantan Kabareskrim Polri itu juga menegaskan bahwa, seluruh jajaran Kepolisian di wilayah Indonesia harus menciptakan iklim investasi yang kondusif, aman dan damai.

“Kewajiban Polri untuk mengawal dan memastikan investasi baik dari PMDN maupun PMA seluruhnya bisa berjalan baik. Dan tentu peran Polri bagaimana membantu menyelesaikan proses yang ada sehingga berjalan dengan baik,” ucap eks Kapolda Banten itu.

Pada Rapim tersebut, Sigit juga mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk mengawal dan mengamankan agenda nasional dan internasional yang mana Indonesia akan menjadi tuan rumah, di tengah Pandemi Covid-19.

“Dan juga terkait event-event yang ada seperti event internasional yang akan kita hadapi yaitu Presidensi G-20 akan berlangsung selama setahun dan juga event-event yang lain . Perlu pengamanan yang dilakukan oleh TNI dan Polri.” tutur Sigit.

Tak hanya itu, Sigit meminta kepada seluruh personel Kepolisian untuk terus berada di garda terdepan dalam rangka pengendalian Pandemi Covid-19. Kemudian, Ia juga berharap, Polisi harus tanggap bencana untuk membantu meringankan beban dari masyarakat yang terdampak bencana alam.

“Kita harus pastikan aman di tengah Pandemi Covid-19 varian baru. Bagaimana kita bisa menjaga ini berjalan, namun laju Covid-19 kita bisa kendalikan,” tutup Sigit, (*).

KPK Dalami Kasus Dugaan Suap Mantan Bupati PPU, Tiga Saksi di Periksa
Rabu, Maret 02, 2022

On Rabu, Maret 02, 2022



INFO|JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa tiga saksi terkait kasus dugaan suap Bupati Penajam Paser Utara (PPU) nonaktif Abdul Gafur Mas'ud (AGM). Ketiga saksi didalami soal pemberian uang dan barang sebagai bentuk upeti kepada Abdul Gafur dari beberapa perusahaan yang mengerjakan proyek di Pemkab PPU.


"Para saksi hadir dan di dalami pengetahuannya antara lain terkait dugaan berbagai aliran sejumlah uang maupun pemberian sejumlah barang sebagai bentuk 'upeti' dari beberapa perusahaan yang mengerjakan proyek di Pemkab PPU untuk tersangka AGM," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (2/3/2022).


Saksi itu adalah Direktur PT Damar Putra Mandiri, Dede Fachrizal; PT Borneo Sumber Mineral, Abdullah Santoso; dan karyawan swasta, Faisal Rifky Perdana. Pemeriksaan dilakukan pada Selasa (1/3) di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.


Sementara itu, tiga saksi, yakni karyawan PT Prima Surya Silica, A Yora; Direktur PT Bara Widya Utama, Aat Prawira; dan Direktur PT BM Energy Inti, Bisyri Mustofa; tidak memenuhi panggilan KPK. Pemanggilan mereka akan dijadwalkan ulang.


"Para saksi tidak hadir dan konfirmasi pada tim penyidik untuk dilakukan penjadwalan ulang," ujarnya.


Abdul Gafur Mas'ud sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap proyek pembangunan jalan bersama dengan Plt Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis. KPK pun akan menyusuri ada-tidaknya aliran dana suap ke partai.


Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, sejatinya kepala daerah bukan tidak mungkin akan berafiliasi dengan partai politik. Abdul Gafur pun diketahui saat ini adalah kader Partai Demokrat.


"Kita semua tahu bahwa kepala daerah itu semua terafiliasi dengan partai. Kebetulan AGM ini dari Partai Demokrat," kata Alex dalam jumpa pers di gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (14/1).


Kemudian, kata Alex, di Kalimantan Timur saat ini tengah ada pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat. Abdul Gafur, sebut Alex, menjadi salah seorang kandidat calon ketua di sana.


"Dan betul tadi yang disampaikan di sana sedang ada pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat di Kalimantan Timur, salah satu calonnya adalah AGM," kata Alex, (*).




Sumber Detik.com