Safari Ramadhan, Sekda Mentawai Dampingi Wagub Sumbar Serahkan Bantuan di Siberut

Safari Ramadhan, Sekda Mentawai Dampingi Wagub Sumbar Serahkan Bantuan di Siberut

Info Positif On Saturday, March 25, 2023

INFO|MENTAWAI - Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat mentawai, Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy di dampingi Plt Sekda Mentawai, Rinaldi serahkan bantuan di Siberut.

Kegiatan yang dilakukan Wagub Sumbar ini dalam rangka safari ramadhan dengan membawa sejumlah Kepala OPD bersama rombongan Pemkab Mentawai.

Dalam agenda Wagub Sumbar di siberut melalukan kunjungan di salah satu Samggar Seni Budaya Uma Jaraik Sikerei di Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan.

Usai melihat sanggar seni budaya, Wagub memberikan bantuan madu Galo-galo sebanyak 100 Stup kepada HKM, Kelompok Tani Simatalu Mentawai Desa Muntei dan 95 Stup kepada Kelompok Tani Simakere Patuat Desa Saliguma, kecamatam Siberut Tengah secara simbolis.

Selain bantuan untuk kelompok tani, Wagub Sumbar yang di dampingi Plt Sekda Mentawai juga memberikan bantuan di Masjid Al-Quds dan Masjid Nurul Hidayah Muara Siberut berupa 10 Al-quran, Sarung 50 helai, makanan tambahan balita 10 Dus dan bantuan uang tunai sebesar Rp 25 juta masing-masing Masjid dan Pemkab Mentawai memberikan 10 Al-quran.

"Bantuan yang kita serahkan ini di harapkan dapat di pergunakan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat Desa Muntei khususnya di Siberut" ucap Wagub saat berikan sambutan di Masjid Al-Quds Desa Muntei, Sabtu (25/3/2023).

Disisi lain baru-baru ini, kata dia Desa Muntei masuk dalam penilaian Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023 yang di umumkan Kemenparekaf dan di harapkan masyarakat setempat tetap menjaga kelestarian budaya.

Dia mengaku meski perdana datang ke siberut, namun suasana di Desa Muntei memiliki corak warna sendiri, bahkan beda dengan daerah lain yang pernah dikunjungi.

"Ada waktu saya akan datang lagi kesiberut melihat lebih dekat adat dan budaya yang ada di Desa Muntei" ucapnya.

Di tempat yang sama, Plt Sekda Mentawai, Rinaldi menyampaikan, Desa Muntei ini menjadi daerah wisata budaya dan di harapkan lebih banyak pengunjung dari mancanegara nantinya untuk melihat keunikan budaya yang ada di mentawai.

Nah, setelah sudah final hasil penilaian yang akan di lakukan Kemenparekaf April 2023 ini di harapkan masyarakat menjadi desa sadar wisata.

Dia menyebut, kedatangan rombongan Wagub Sumbar setidaknya menjadi salah satu dukungan Pemprov dalam rangka mempromosikan wisata budaya desa muntei di luar mentawai.

"Desa wisata di muntei ini akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat nantinya dan semakin maju, maka perlu di pertahankan kelestarian adat budaya" tutupnya.

Editor : Heri Suprianto

Dukung Penilaian Desa Terbaik ADWI 2023, Sekda Mentawai Kunjungi Desa Muntei

Dukung Penilaian Desa Terbaik ADWI 2023, Sekda Mentawai Kunjungi Desa Muntei

Info Positif On Friday, March 24, 2023

INFO|MENTAWAI - Adanya pengumuman 75 Desa Wisata terbaik di seluruh Indonesia yang masuk Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023, Plt Sekda Mentawai lakukan kunjungan di Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan.

Kunjungan Sekda Mentawai itu di dampingi Asisten I Kesra dan membawa sejumlah Kepala OPD ada Disparpora, DPUPR, DPKP, Disdikbud, Disperindagkop, LHK, Bappeda, BPMPKB dan Kabag Umum Setda Mentawai dan juga di hadiri Babinsa Koramil 02/Muara Siberut dan Kapolsek Siberut.

"Sejumlah Kepala OPD yang kita bawa, guna mendukung dalam penilaian yang akan di lakukan Kemenparekaf RI pada bulan April mendatang di Desa Muntei" ucap Rinaldi usai pertemuan di Aula Desa Muntei, Jumat (24/3/2023).

Untuk Sumbar sendiri, pada Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023 ini terpilih lima desa wisata terbaik yaitu, Desa Wisata Nyarai (Padang Pariaman), Desa Wisata Kubu Gadang (Padang Panjang), Desa Wisata Perkampugan Adat Nagari Sijunjung (Sijunjung), Desa Wisata Lawang (Agam), Desa Wisata Muntei (Kepulauan Mentawai).

Nah, setelah pengumuman final peraih ADWI 2023, akan dilakukan peninjauan dan penilaian secara langsung oleh Menparekraf RI bersama para dewan juri di Desa Muntei pada april 2023 mendatang.

"Pertemuan yang kita lakukan ini memperisapkan apa yang akan menjadi kategori penilain, itulah yang kita persiapkan bersama Kepala OPD dan Masyarakat setempat" ucapnya.

Lebih lanjut di katakan, disksusi ini bagaimana perisapan yang di lakukan  dalam waktu dekat ini dan melakukan perbaikan yang lebih maksimal, agar saat tim penilai datang sudah tertata dengan baik.

"Intinya perlu kita dukung bersama kesuksesan Desa Muntei ini menjadi Desa Terbaik dan tetap menjaga adat dan budaya" tuturnya.

Dia menyebut, terpilihnya Desa Muntei masuk sebagai penerima 75 ADWI 2023 ini telah melewati seleksi ketat yang di lakukan oleh ADWI 2023 dengan berbagai aspek penilaian.

Jadi, kedatangan tim penilai dari Kemenparekaf ke Desa Muntei pada april 2023 mendatang untuk melihat secara langsung lokasi tidak hanya semata data administrasi, ucapnya.

Editor : Heri Suprianto

Membangun Ketangguhan Bencana Dengan Konsep Ekonomi Tetap Pulih

Membangun Ketangguhan Bencana Dengan Konsep Ekonomi Tetap Pulih

Info Positif On Thursday, March 16, 2023

INFO|MENTAWAI - Membangun ketangguhan terhadap bencana dengan konsep ekonomi tetap pulih, sebelumnya sudah memetakan terkait kerentanan kapasitas dari pelaku usaha.

Indentifikasi yang sudah di lakukan terkait tentang kapasitas apa yang menjadi kerentanan bagi pelaku UMKM ini untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan.

"Data yang sudah kita miliki ini akan di sampaikan kepada pemerintah daerah untuk dapat di tindaklanjuti melalui program yang akan di lakukan pemerintah setempat" ucap Direktur Jemari Sakato, Robi Syafwar dalam kegiatan Workshop Multipihak di Aula Sekretariat Daerah Mentawai, Kamis (16/3/2023).

Dia menjelaskan, program multipihak ini bagaimana bisa mengkolaborasikan semua pihak bukan hanya OPD saja tapi melibatkan semua kalangan.

Program ini terkait inklusifitas artinya bagaimana seseorang memerankan sesuai kapasitas dan kemampuan mereka masing-masing. Nah, dengan adanya kolaborasi multipihak ini di harapkan terjadi ketangguhan yang dapat di perankan bersama-sama.

"Progres kita ini membangun ketangguhan pelaku UMKM di daerah rawan bencana, bagaimana ekonomi tetap pulih"ucapnya.

Pelaku UMKM ini salah satu pendukung dalam mengurangi risiko bencana, disisi lain juga sebagai penyintas, maka pelaku UMKM ini siap siaga sebelum terjadi bencana, siap siaga terjadi bencana dan cepat pulih bangkit pasca bencana.

Prinsipnya, kata dia dalam konsep proses membangun ketangguhan ini tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa adanya kolaborasi multipihak.

Sebenarnya dalam program ini, bagaimana mendorong komunitas dengan ketangguhan mereka masing-masing dengan pola bagaimana ekonomi tetap pulih.

"Ketika kita berbicara pengurangan risiko bencana tidak hanya menyelamatkan orang, tetapi bagaimana juga menyelamatkan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga" pungkasnya.

Editor : Heri Suprianto

Kepala Inspektorat Mentawai : Tahun 2024 Kita Upayakan Bisa Raih WTP

Kepala Inspektorat Mentawai : Tahun 2024 Kita Upayakan Bisa Raih WTP

Info Positif On Wednesday, March 15, 2023

INFO|MENTAWAI - Esensi rakorwasda ini bukanlah semata bertemu dan bertatap muka, tapi harus ada integrasi dan pemaduan seluruh sumber daya pengawasan yang ada dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hal itu di sampaikan Plt Kepala Inspektorat Mentawai, Serieli BW dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasn Daerah (Rakorwasda), mengusung tema tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih menuju mentawai sejahtera di Aula Bappeda Mentawai, Rabu (15/3/2023).

Dia menjelaskan, kegiatan rakorwasda ini dalam rangka menyampaikan program penguatan yang dilakukan APIP maupun BPK tahun 2023 terkait pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemkab Mentawai.

"Hari ini kita memaparkan kepada seluruh OPD target kegiatan, supaya tidak ada yang terkejut ketika ada pemeriksaan dan di pastikan tahun 2023 semua kegiatan berjalan dengan baik" tuturnya.

Meski demikian, apa yang sudah di rencanakan harus di laksanakan sesuai dengan ketentuan dan hasilnya memberikan manfaat kepada masyarakat.

Dia mengatakan, Inti tujuan rakorwasda ini mengawal program prioritas pemerintah daerah terkait dengan pembangunan fisik yang ada di DPUPR, Dinas Pendidikan dan Kesehatan.

Nah, dalam hal ini perlu di pastikan dengan melakukan audit terkait 10 program prioritas pemerintah daerah terutama pembangunan fisik.

"Pekerjaan yang sudah di rencanakan harus kita pastikan, supaya pada saat pembayaran tidak ada menimbulkan kerugian atau potensi yang bisa menyebabkan menjadi temuan LKPD" sampainya.

Maka dari itu perlu di pastikan program-program pendampingan di OPD tahun ini bisa lebih maksimal dengan harapan paling tidak bisa kembali menerima Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Target kita setidaknya atas laporan keuangan kita di tahun 2023 ini bisa mendapat WTP di tahun 2024" harap Serieli BW.

Ditempat yang sama Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumbar, Arif Agus menjelaskan terkait soal Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Unqualifed opinion semua instisusi baik pusat daerah menginginakan mendapat WTP.

Nah, untuk memperoleh WTP tersebut tentu hasil yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang di periksa auditor BPK telah menyajikan secara wajar dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Jadi, opini WTP ini merupakan impian dan kebangaan semua instisusi baik pusat mapun daerah, sebab institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya.

"Semoga kegiatan rakorwasda yang di ikuti seluruh OPD di lingkup pemkab mentawai ini dapat menjalankan tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi sesuai aturan" tutupnya

Editor : Heri Suprianto

Tampung Keluhan Masyarakat di Daerah 3 T, Ombudsman RI Kunjungi Desa Saureinu'

Tampung Keluhan Masyarakat di Daerah 3 T, Ombudsman RI Kunjungi Desa Saureinu'

Info Positif On Wednesday, March 15, 2023

INFO|MENTAWAI - Ombudsman merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan.

Mereka bertugas mengawasi pelayanan publik dalam negara dan pemerintahan serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) serta badan swasta/ perseorangan yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Ombudsman bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Jadi, kedatangan Ombudsman ke daerah 3 T kepualaun Mentawai ini untuk melihat secara langsung dan mendengar keluahan masyarakat terkait pelayanan publik dan maladministrasi.

"Kita bersama tim ingin mendengar langsung keluhan masyarakat terkait pelayanan publik di sektor pertanian khusus di wilayah bagian barat NKRI salah satunya kepulauan mentawai" ucap Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika dalam diskusii bersama tokoh adat, perangkat Desa dan masyarakat di Aula Desa Saureinu' Rabu (15/3/2023).

Dikatakan, kalau pelayanan pulau terluar sudah baik, tidak ada persoalan, namun sebaliknya pelayanan publik tidak maksimal ini menjadi tugas Ombudsman untuk turun kelapangan.

Keluhan masyarakat yang kami tampung ini, sebut Yeka langsung di catat dan di sampaikan ke pusat, agar persoalan pelayanan publik yang belum maksimal segera mendapat solusi, terangnya.

Menurut Yeka konsep pelayanan publik dalam rangka memacu pembanguan di daerah 3 T tidak hanya cukup pemerintah daerah, tapi harus menjadi perhatian khusus  pemerintah Provinsi dan Pusat.

Terkait program subsidi baik itu pupuk maupun BBM tidak hanya sebatas di bungkus saja, tapi bagaimana memaksimalkannya dengan baik dan dirasakan masyarakat manfaatnya.

Di tempat yang sama Plt Sekda Mentawai, Rinaldi menyampaikan, kunjungan ombudsman ke Desa Saureinu' dalam rangka mendengar keluhan masyarakat terkait pelayanan publik di sektor pertanian ini sangat bermnafaat.

Pasalnya keluhan masyarakat yang di tampung  Ombudsman ini akan menjadi catatan untuk di sampaikan ke pemerintah pusat, agar mentawai yang berada di daerah 3 T mendapat perhatian khusus pemerintahan pusat.

Disisi lain, Rinaldi juga menyampaikan kepada Ombudsman bahwa di Desa Saureinu ini sudah ada lembaga hukum adat yang di Perdakan

Nah, keberadaan lembaga hukum adat ini dapat membantu pemda dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat seperti sengketa tanah termasuk sengketa lainnya.

Selain itu dia juga menyampaikan kepada ombudsman bahwa Infrastruktur mentawai masih sangat minim dan perlu dukungan semua pihak terutama pemerintahan Provinsi dan Pusat.

"Diskusi bersama ombudsman ini kita harapkan memberikan solusi yang tepat dan membantu masyarakat dalam pelayanan publik di sektor pertanian" tukasnya.

Editor : Heri Suprianto

Buka Rakor Pengawasan Daerah, Ini Harapan Sekdakab Mentawai

Buka Rakor Pengawasan Daerah, Ini Harapan Sekdakab Mentawai

Info Positif On Wednesday, March 15, 2023

INFO|MENTAWAI - Untuk menyamakan persepsi dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.Inspektorat Mentawai menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) di Aula Bappeda Mentawai, Rabu (15/3/2023).

Kegiatan rakorwasda ini di buka Plt Sekda Mentawai, Rinaldi dengan menghadirkan tiga orang narasumber dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sumbar, Arif Agus, Kejari Mentawai, Rifki Riza,SH dan Kabag Ren Polres Mentawai, Kompol Kafrizen.

Dalam kegiatan tersebut juga di hadiri Anggota DPRD Mentawai, Bruno Gumek, Plt Kepala Inspektorat Mentawai, Serieli BW serta seluruh Kepala OPD, KPA dan PPK.

Rinaldi dalam sambutannya menyampaikan, rakorwasda yang di gelar Inspektorat Mentawai ini hampir setiap tahun di laksanakan, dengan ini di harapkan kepada setiap Kepala OPD, KPA dan PPK dapat mengaplikasikannya di lingkungan kerja masing-masing.

"Ini moment yang terbaik bagi kita untuk menerima arahan terkait tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah dari BPK, Kejari dan Polres Mentawai" ucapnya.

Selain itu arahan dari narasumber ini untuk menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan secara baik dan benar.

"Kepada semua OPD baik KPA dan PPK benar-bernar menyimak dan mendengarkan arahan yang di sampaikan narasumber agar pengeleloaan anggaran kegiatan setiap OPD lebih baik lagi" ujarnya.

Plt. Kepala Inspektorat Mentawai, Serieli BW dalam laporannya menyampaikan, pelaksanaan kegiatan ini bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sesuai ketentuan dengan peraturan yang ada.

Kegiatan ini juga kata dia dalam rangka menyamakan persepsi dari bebeapa program kerja tahunan yang akan di laksanakan baik Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maupun Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

“Kita harapkan agar setiap kegiatan tidak hanya menghasilkan output semata tapi yang paling utama adalah menghasilkan outcome, dimana bisa menghasilkan azas manfaat dari program kegiatan yang telah kita rencanakan" ucapnya.

Dia menambahkan, kegiatan ini merupakan suatu upaya pencegahan, pendampingan, monitoring dan evaluasi agar menghindari sedini mungkin potensi penyimpangan atau ketidak patuhan terhadap peraturan dan undang undang yang berlaku.

Editor : Heri Suprianto

Curi 7 Unit Aki Alat Berat, Dua Pemuda di Bekuk Reskrim Mentawai

Curi 7 Unit Aki Alat Berat, Dua Pemuda di Bekuk Reskrim Mentawai

Info Positif On Wednesday, March 15, 2023

INFO|MENTAWAI - Tim Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Mentawai, Sumatera Barat membekuk dua orang pemuda di duga telah melakukan tindak pidana pencurian.

Kedua pelaku pencurian itu di ketahui  berinisial DNM (34) warga Dusun Langgurek dan SAI (22) warga Simalegi Tengah.

Aksi pencurian yang di lakukan kedua pelaku berlokasi di Samobuk, Desa Goiso'oinan, Kecamatan Sipora Utara telah mengasak sabanyak 7 unit Aki alat berat milik Sudi Hulu.

Penangkapan kedua pelaku di pimpin langsung Kasat Reskrim Mentawai, Iptu Azhamu Suwaril bersama tim di Dusun SP2 Desa Sidomakmur Kecamatan Sipora Utara, sekira pukul 23.WIB, Selasa 14 Maret 2023.

"Kita berhasil mengamankan dua pemuda pelaku pencurian Aki alat berat merk incoe gs sebanyak 7 unit di Simaobuk" ucap Kapolres Mentawai, AKBP Fahmi Reza melalui Kasat Reskrim, Iptu.Azhamu Suwaril kepada media, Rabu (15/3/2023).

Dalam kasus pencurian ini, kedua pelaku di tangkap berdasarakan surat perintah penangkapan Nomor : SP-KAP/03/III/2023/Reskrim, tanggal 14 Maret 2023 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/04/III/ 2023/Reskrim, tanggal 14 Maret 2023.

Saat ini kedua pelaku bersama barang bukti diamankan ke Mako Satreskrim untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Editor : Heri Suprianto

Sukses Capai Cakupan JKN, Pemkab Mentawai di Anugerahi UHC Award 2023

Sukses Capai Cakupan JKN, Pemkab Mentawai di Anugerahi UHC Award 2023

Info Positif On Tuesday, March 14, 2023

INFO|MENTAWAI - Memiliki komitmen tinggi terhadap kualitas pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai di Dapuk Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2023

Penerimaan penghargaan itu di terima  Bupati Mentawai, Martinus Dahlan di wakili Asisten III Administrasi Umum, Drs Dulsumarno di Balai Sudirman Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023).

Penghargaan UHC Award 2023 ini di serahkan secara simbolis oleh Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin kepada 6 perwakilan Gubernur di Indonesia.

Dulsumarno mewakili Bupati Mentawai saat menerima penghargaan yang di serahkan Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang didapatkan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

“Atas nama Bupati Mentawai dan Pemkab Mentawai kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga penghargaan ini dapat diraih,” ucapnya.

Dia menjelaskan, penghargaan yang diberikan kepada pemkab mentawai ini yang telah mencapai cakupan kepesertaan minimal 95 persen peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibandingkan jumlah penduduk.

Selain itu juga sudah melakukan integrasi Jamkesda dengan mendaftarkan kepesertaan Pemerintah Daerah ke dalam Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pemerintah daerah sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018.

Penghargaan yang di terima ini, kata dia merupakan wujud nyata kehadiran Pemkab Mentawai dalam upaya memastikan ketersediaan jaminan kesehatan bagi seluruh warga yang ada di bumi sikerei.

"Alhamdulillah sebanyak 97,98 persen warga Mentawai sudah terdaftar sebagai peserta BPJS kesehatan, diharapkan pengharaan ini menjadi motivasi Pemkab Mentawai untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat" ungkapnya..

Untuk di ketahui melalui data BPJS Kesehatan Cabang Padang ada 3 Kabupaten Kota meraih predikat UHC yaitu Kota Pariaman 99,33 persen, Pemkab Mentawai 97,86 persen dan Kota Padang 95,70 persen artinya dari 3 Kabupaten/Kota di Sumbar, Mentawai masuk kategori tertinggi capaian cakupan JKN.

Editor : Heri Suprianto

Melihat Langsung Pelayanan Publik di Sektor Pertanian, Ombudsman RI Kunjungi Mentawai

Melihat Langsung Pelayanan Publik di Sektor Pertanian, Ombudsman RI Kunjungi Mentawai

Info Positif On Tuesday, March 14, 2023

INFO|MENTAWAI - Terkait Persoalan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebenarnya sederhana, cuman persoalan PPL ini kelembagaannya acak-acak, tidak jelas siapa yang menjadi atasan dan siapa yang mendanai.

Tak hanya itu, anggaranpun lemah sekali, tidak ada anggaran yang di gunakan PPL untuk pendataan, misalnya pupuk bersubsidi termasuk pendampingan petani.

"Kita rencana minggu depan berdiskusi dengan pengambil kebijakan fiskal dari Kemenkeu, kita ingin tahu apa isi pemikiran badan kebijakan fiskal dalam memahami dan mengalokasikan anggaran sektor pertanian ini" ucap Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika saat diskusi dengan Petani Desa Sipora Jaya terkait pendataan dan Akses terhadap pupuk bersubsidi, Selasa (14/3/2023).

Dia mencontohkan, pupuk untuk produksinya ada, tapi kalau untuk pendataan dan pengawasan tidak di anggarkan tentu bermasalah. Seperti saat ini banyak petani yang komplen dan akhirnya banyak penyelewengan publik.

Pendataan itu pada hakekatnya, kata Yeka untuk memberdayakan penyuluh, karena penyuluh itu tugasnya mendampingi petani, kalau tidak di alokasikan maka akan susah.

"Kita sampaikan hal ini karena pentingnya melakukan reformulasi terkait kebijakan anggaran mulai pendataan, pengadaan dan FHO, ini harus terintegrasi" jelasnya.

Jangan di lihat nilainya 27 Triliun di sini saja, tapi pendataannya harus di buat dan pengawasan harus ada, kalau tidak ada ini repot semua. Selama ini pembangunan pertanian tersendat-sendat, maka dari ini Ombudsman menyatukan semua.

Jadi, kedatangan Ombudsman untuk melihat secara langsung layanan publik di mentawai, ternyata persoalannya sama di daerah lain.

Nah, kalau yang terjauh pelayanannya buruk, bagaimana membuat baik yang lebih mudah, seharusnya layanan publik yang tersulit itu harus bagus berarti terdekat begitu juga.

Untuk melakukan perubahan itu, kata dia jangan yang terdekat harus yang tersulit dulu, tapi kalau yang tersulit layanannya bagaimana, itu yang harus di tuntaskan. 

"Kalau di daerah tersulit layanannya bagus, otomatis yang terdekat gampang" sebutnya

Ini membuktikan persoalan sudah sangat sistemik, maka dari itu Ombudsman dalam hal ini mencari data informasi untuk memperkuat edukasi pemerintah dan perlu jangka cepat penanganannya.

Editor : Heri Suprianto

Potret Pelayanan Publik di Sektor Pertanian, Ombudsman RI : Mentawai Harus Menjadi Kabupaten Mandiri Pangan

Potret Pelayanan Publik di Sektor Pertanian, Ombudsman RI : Mentawai Harus Menjadi Kabupaten Mandiri Pangan

Info Positif On Tuesday, March 14, 2023

INFO|MENTAWAI - Kedatangan rombongan Ombudsman RI di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk memotret pelayanan publik yang di fokuskan kepada sektor pertanian.

Yeka Hendra Fatika selaku Anggota Ombudsman RI menyampaikan, bahwa mentawai ini adalah daerah pulau terluar bagian barat yang jaraknya jauh dari daerah daratan.

"Sejatinya mentawai harus menjadi mandiri pangan, selama ini mentawai sudah puluhan tahun menjadi defisit pangan" sebut Yeka dalam rapat diskusi bersama masyarakat petani di Aula Desa Sipora Jaya, Selasa (14/3/2023).

Jadi, pemkab setempat harus di bangunkan, karena sudah saatnya pola pikir pemerintah daerah, bagaimana mainset Kabupaten Kepulauan Mentawai itu menjadi daerah mandiri pangan, minimalnya padi atau sayur mayur di sediakan di bumi sikerei tidak lagi bergantung dari luar.

Salah satu indikator lahan yang subur itu bisa di lihat, kalau orang yang mengerti pertanian, salah satu contoh buah kelapa rasanya enak di mentawai, ini menandakan tanahnya  subur.

"Saya tadi sudah korcek juga, jadi nilam Aceh yang di tanam di mentawai jauh lebih bagus termasuk mangga artinya tanah di mentawai menjadi keunggulan" katanya.

Nah, permasalahannya itu adalah layanan-layanan dasar petani kesulitan dalam mencetak sawah, kesulitan membangun irigasi dan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, ini harus segera di perbaiki, sebutnya lagi.

Dia menyampaikan, kedatangan tim Ombudsman ke mentawai tidak hanya sekedar mendengar keluhan masyarakat, tetapi langsung turun ke lapangan untuk melakukan korcek pelayanan publik.

"Hasil dari pantauan di lapangan kita catat dan di sampaikan kepada Menteri Pertanian dan Kehutanan, sehingga persoalan tersebut memberikan jawaban dan solusi agar mentawai menjadi kabupaten mandiri pangan" tukasnya.

Editor : Heri Suprianto

Peduli Warga Kurang Mampu, Satreskrim Mentawai Salurkan Sembako dan Santunan

Peduli Warga Kurang Mampu, Satreskrim Mentawai Salurkan Sembako dan Santunan

Info Positif On Monday, March 13, 2023

INFO|MENTAWAI - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Mentawai selain melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap pelanggar aturan juga melayani masyarakat yang membutuhkan.

Pada kesempatan tersebut, Tim Reskrim Mentawai yang di pimpin langsung Kasat Reskrim, Iptu Azahmu Suwaril bersama tim melaksanakan kegiatan bakti sosial dalam rangka menyalurkan sembako kepada warga kurang mampu.

"Sasaran pemberian bantuan ini kepada warga kurang mampu atau warga yang tidak lagi mampu mencari nafkah (Lansia)" ucap Kapolres Mentawai, Fahmi Reza melalui Kasat Reskrim, Iptu Azahmu Suwaril kepada media, Senin (13/3/2023).

Bantuan yang di berikan itu berupa beras dan santunan, diharapkan bantuan tersebut dapat meringankan beban warga kurang mampu yang berada di SP 2 Desa Sido Makmur, Kecamatan Sipora Utara.

"Jangan di lihat banyaknya yang di berikan, tapi lihatlah dari ketulusuan Reskrim Polres Mentawai, karena semuanya itu di dasari dengan niat dan tulus  dalam membantu warga yang ada di wilayah hukum Polres Mentawai" tuturnya.

Dikatakan, bantuan yang diberikan ini  sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, sehingga memberikan manfaat dan semakin terjalinnya kemitraan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kegiatan ini akan berlanjut dengan menyasar warga kurang mampu yang lainnya, sebagai bemtuk sumbangsih dan kepedulian Reskrim Mentawai yang berada di wilayah hukum Pollres kepulauan Mentawai.

"Bantuan sembako dan santunan sedikiit ini dapat bermanfaat serta membantu kebutuhan ekonomi warga yang kurang mampu sebagai sumbangsih kami dari Reskrim Mentawia" tuturnya. 

Editor : Heri Suprianto

Cipta Karya Tahun 2023 Akan Bangun Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Sioban

Cipta Karya Tahun 2023 Akan Bangun Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Sioban

Info Positif On Monday, March 13, 2023

INFO|MENTAWAI - Dinas PUPR Mentawai melalui bidang Cipta Karya dan Bina Kontruksi pada tahun 2023 kembali melaksanakan kegiatan pekerjaan perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan Desa Sioban, Kecamatan Sipora Selatan.

Sebelumnya, pembanguan pekerjaan perluasan SPAM pada tahun 2022 yang di usulkan yang anggarannya bersumber dari DAK yang berada di lokasi Desa Sioban gagal artinya tidak berjalan.

Nah, mengingat soal air bersih ini sangat di butuhkan masyarakat, maka tahun 2023, DPUPR kembali mengusulkan anggaran pembangunannya melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

"Ini merupakan upaya kita dalam pembenahan dan pengembangan jaringan air bersih di wilayah kepulauan mentawai" ucap Kabid Cipta Karya dan Bina Kontruksi DPUPR Mentawai, Arjon Pasaribu, ST,MT diruang kerjanya, Senin (13/3/2023).

Untuk anggaran kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2023 sebesar Rp.3.524.100.000 miliar dengan pekerjaan perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan Desa Sioban, Kecamatan Sipora Selatan.

"Pelayanan air bersih ini akan terus kita tingkatkan dengan melakukan pembenahan jaringan, sehingga masyarakat bisa menikmati air bersih" ucapnya.

Tahun 2023 ini, kata dia akan segera di lakukan pembangunan perluasan jaringan SPAM di Desa Sioban. Maka dari untuk kelancaran kegiatan tersebut di butuhkan dukungan semua pihak.

Lanjut Arjon menyebut, upaya untuk terus meningkatkan pengembangan jaringan air bersih di kepulauan mentawai ini, diharapkan juga kepada petugas PAM untuk lebih maksimal memberikan pelayanan kepada pelanggan.

Ketika pembangunan jaringan perluasan air bersih selesai nanti, diharpkan kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga aset tersebut agar terawat dengan baik dan dapat di manfaatkan.

“Semoga pengembangan jaringan air bersih yang akan di kerjakan nanti berjalan dengan baik dan selesai sesuai waktu yang sudah di tentukan, agar masyarakat bisa menikmati air bersih" tutupnya mengakhiri.

Editor : Heri Suprianto

Modal Utama Penatausahaan dan Kearsipan Bagi Panwaslu, Pedomani Aturan Hukum

Modal Utama Penatausahaan dan Kearsipan Bagi Panwaslu, Pedomani Aturan Hukum

Info Positif On Saturday, March 11, 2023

INFO|MENTAWAI - Arsip adalah bukti fisik dari sebuah catatan pekerjaan untuk sebagai bahan ketika sewaktu-waktu di butuhkan, guna kepentingan administrasi dan yang lainnya.

Hal itu di sampaikan, Ketua Bawaslu Mentawai, Perius Sabggalet, S.Kom yang membidangi Divisi SDM dan Organisasi saat membuka Bimtek ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu dan Panwaslu kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Mentawai di Aula Bundo House Tuapeijat, Sabtu (11/3/2023).

"Penataan dan Kearsipan sangat penting di kuasai staf administrasi sekretariat, karena semuanya berkaitan dalam pelaksanaan tugas sebagai pengawas pemilu" sebutnya.

Untuk menyamakan persepsi terkait penataan dan kearsipan ini, kata dia harus ada kekompakan dan koordinasi, jangan sampai berbeda informasi satu sama lain, dari pimpinan kepada bawahan maupun kepada instansi lain, ujarnya.

Dia menyebut, memang kalau di lihat sepintas penatausahaan dan kearsipan ini simpel, tapi kalau tidak di pahami tidak akan maksimal di lakukan.

"Nah, perlu di perhatikan agar pekerjaan selesai di lakukan dan bekerja mengikuti aturan dengan mempedomani Perbawaslu No. 11 tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip, tuturnya.

Lebih lanjut di sampaikan Perius  bahwa arsip yang ditata harus utuh, lengkap, dan komprehensif sehingga tidak timbul suatu masalah karena ketidaklengkapan.

"Modal utama dalam penatausahaan dan Kearsipam adalah dengan memedomani aturan hukum" ucapnya.

Selain itu yang paling terpenting adalah SDM, bagaimana inovasi di lahirkan dalam bekerja. Maka dalam hal ini di harapkan kepada staf sekretariat dan pengawas pemilu saling bersinergi dalam mewujudkan demokrasi yang lebih baik.

Tak hanya itu menjadikan lembaga yang kredibel, selain terbuka untuk memberi informasi, penataan dan arsip sangat penting, apabila nanti terkendala maka hal ini bisa menjadi masalah, imbuhnya.

"Intinya jangan sampai Demokrasi kita rusak karena egoisme dari lembaga dengan tidak adanya keterbukaan informasi publik dan ketidakmampuan dalam mengelola penatausahan dan kearsipan" tutupnya mengakhiri.

Editor : Heri Suprianto

Membangun Kekompakan Sesama Panwaslu Melalui Kegiatan Outbound

Membangun Kekompakan Sesama Panwaslu Melalui Kegiatan Outbound

Info Positif On Friday, March 10, 2023

INFO|MENTAWAI - Outbound adalah aktivitas pengembangan diri yang dilakukan dengan memanfaatkan keunggulan alam untuk melakukan sebuah kegiatan

Kegiatan outbound ini bisa diikuti semua kalangan, dimana aparatur Bawaslu dan panwascam se-kabupaten mentawai ikuti kegiatan outbound dalam rangka meningkatkan kapasitas.

Dalam kegiatan outbound ini di pandu langsung dari anggota Kodim 0319/Mentawai, Serka Hotman A. S. Purba dilaksanakan di ruangan terbuka berlokasi di Homestay Mapaddegat, Jumat (10/3/2023).

Metode kegiatan outbound yang di berikan meliputi Guling pimpong, Guling kelereng, Memasukkan paku ke dalam botol, Karet Estafet, Tukar baju estafet, Sarung estafet, Tepung estafet dan Lomba Isi air.

Dia menyebut, metode ini dinilai lebih efektif jika peserta melakukan praktik secara langsung dan di rasakan manfaatnya sebagai sarana mengasah jiwa kepemimpinan 

Selain itu melatih diri dalam mengambil keputusan. Nah metode ini termasuk dalam aspek saat menjalankan tugas sebagai pengawas pemilu pada tahun 2024 mendatang, ujarnya.

"Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, peserta diajak memahami karakter orang lain serta dilatih untuk beradaptasi dengan siapa pun dan dalam kondisi apa pun" sebut Hotman.

Ditempat yang sama Ketua Bawaslu Mentawai, Perius Sabaggalet, S.Kom yang juga ikut dalam kegiatan outboud itu menyampaikan, dengan kegiatan ini aparatur pengawas pemilu tidak akan mudah goyah dalam menghadapi tantangan pekerjaan nantnya.

Tak hanya itu usai kegiatan outbound ini juga dapat di aplikasikan dalam mejalankan tugas sehari-hari dan suasana pun berubah menjadi lebih akrab dan kekeluargaan sesama pengawas pemilu di bumi sikerei.

"Kegiatan outbound ini meningkatkan pertumbuhan fisik yang lebih baik serta mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri dan demokratis" ujarnya.

Manfaat kegiatan outbound ini, kata dia luntuk menumbuhkan jiwa leadership, terutama ketika mengatasi permasalahan yang ada saat melaksanakan tugas 

Selain itu melatih kerja sama tim. Sebab, beberapa permainan dalam outbound mengharuskan peserta bahu membahu dengan rekan setimnya untuk menyelesaikan permainan.

Nah, kegiatan outbound ini dapat di aplikasikan para pengawas pemilu dalam melaksanakan tugasnya serta mampu mengambil keputusan dengan tepat.

"Prinsipnya kegiatan ini meningkatkan kemampuan dan kedewasaan seseorang saat mengambil keputusan dan menumbuhkan arti penting kebersamaan dan peduli terhadap sesama khusus bagi pengawas pemilu" ucapnya.

Tak hanya itu melalui kegiatan outbound ini menjadi salah satu sarana refreshing bagi peserta. Jadi kegiatan yang menyenangkan tentu akan memberikan rasa suka cita bagi para peserta di sela-sela rutinitas harian yang membosankan, tukasnya.

Editor : Heri Suprianto

Pentingnya Peningkatan Kapasitas SDM Panwaslu Dalam Menyukseskan Pemilu

Pentingnya Peningkatan Kapasitas SDM Panwaslu Dalam Menyukseskan Pemilu

Info Positif On Friday, March 10, 2023

INFO|MENTAWAI - Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban aparatur pengawas pemilu di perlukan solidaritas, integritas dan mentalitas SDM yang profesional.

Selain itu aparatur pengawas pemilu juga di tuntut menjadi mandiri, jujur, adil berkepastian hukum, tertib, terbuka, proposional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

"Menuju pengawas pemilu yang profesional harus bersama, karena dengan kebersamaan kita bahagia dan kuat" ucap Ketua Bawaslu Mentawai, Perius Sabaggalet saat buka kegiatan Capacity Building peningkatan kapasitas aparatur pengawas dan sekretariat di Aula Bundo House, Jumat ( 10/3/2023).

Dia menyampaikan, kunci kesuksesan dalam mengawal pemilu pentingnya harmonisasi antar sesama pengawas pemilu serta paham akan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.

"Intinya jaga komunikasi, saling percaya, membangun harmonisasi, keselarasan dalam mengoptimalkan kinerja dan hindari konflik sesama anggota Panwaslu atau yang berhubungan langsung" ujarnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas pemilu juga di perlukan kedisiplinan yang nota bene nya inklud dengan sesuai tupoksi yang di emban di setiap masing-masing tugas.

Sementara Koordinator Sekretariat Bawaslu Mentawai, Deni Junita Sihombing dalam laporannya menyampaikan, kegiatan capacity building peningkatan kapasitas SDM aparatur pengawas dan sekretariat, sejatinya untuk mendukung pelayanan publik dan outcame nya berdampak kepada lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, untuk peningkatan kapasitas tersebut di rasa sangat perlu di lakukan, guna peningkatan pembinaan lembaga dalam proses pemilu 2024 mendatang.

Dia menjelaskan, peningkatan kapasitas di lingkungan Bawaslu dan Panwaslu kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Mentawai ini dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024.

Peningkatan kapasitas SDM ini, kata dia sangat penting bagi pengawas pemilu dalam mendukung pelaksanaan tugas, karena kualitas SDM di miliki dapat menentukan target yang di capai.

Editor : Heri Suprianto