PILIHAN REDAKSI

Kunjungi Bayi Penderita Anencephaly, Bupati Benny Dwifa Pastikan Biaya Perawatan Pemda yang Menanggung

  Bupati Sijunjung Benny Dwifa kunjungi bayi tanpa tempurung kepala (Anencephaly)di Jorong Taratak Baru,Nagari Padang Laweh Selatan. Minggu ...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

Hukum

Kurir Sabu di Payakumbuh Ditangkap, Polisi Amankan Enam Paket Barang Bukti
Selasa, Mei 07, 2024

On Selasa, Mei 07, 2024




INFO|Payakumbuh - Shony (44), warga Kelurahan Koto Dibaruah Kecamatan Payakumbuh Utara di tangkap pihak kepolisian dari Sat Narkoba Polres Payakumbuh saat akan mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada calon pembeli, Sabtu (4/5/2024).


Dalam penangkapan dan penggeledahan yang berlokasi di jalan umum tapian batang agam Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo tersebut, polisi berhasil menemukan dan mengamankan setidakya enam paket narkotika jenis sabu siap edar.


" Betul, berdasarkan serangkaian tindakan kepolisian tersebut, tersangka secara sah telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu, " ungkap Kasat Narkoba Iptu Aiga Putra mewakili Kapolres AKBP Wahyuni Sri Lestari, Selasa (7/5/2024).


Informasi yang didapat dari pihak kepolisian, tersangka Shony merupakan seorang kurir yang bertugas untuk mengantarkan narkotika kepada calon pembeli. 


"Hasil investigasi awal kita, tersangka mendapatkan narkotika ini dari Codry (DPO) seharga Rp 600.000,- untuk seterusnya akan diantarkan untuk calon pembeli yang dikenalnya dengan panggilan "Zul", namun dalam situasi ini tim kita berhasil menggagalkan upaya tersebut, " beber Kasat Narkoba lagi.


Rangkaian pengembangan kasus dilanjutkan pihak kepolsian ke rumah tersangka, di tempat tersebut Polisi tidak menemukan narkotika dan langsung mengamankan tersangka ke Mapolres Payakumbuh untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut.


Selain enam paket narkotika jenis sabu, Polisi juga mengamankan satu uni sepeda motor milik tersangka, satu unit handphone dan satu unit timbangan digital merk Scale. (Ady).



Editor : Tim Redaksi


Bupati Khairunnas Dan Sejumlah Pejabat Solsel Dipanggil Kejati Sumbar Terkait Dugaan Tipikor Kehutanan di Solok Selatan
Senin, Mei 06, 2024

On Senin, Mei 06, 2024

 

Aspidsus Kejati Sumbar Hadiman,SH,MH.(foto/dok)



INFONUSANTARA.NET -- Bupati Solok Selatan, Khairunnas dipanggil Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar melalui Asisten Pidana Khusus (Aspidsus), Rabu (8/5/2024).


Pemanggilan Bupati Khairunnas beserta sejumlah pejabat terkait di Solok Selatan untuk dimintai keterangan atas dugaan korupsi penggarapan lahan negara seluas 650 hektare tanpa memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) dari Kementerian Kehutanan RI.


Informasi yang diperoleh media ini, pemanggilan tidak saja terhadap Bupati Khairunnas, tapi juga sejumlah pejabat Solok Selatan, termasuk Sekdakab Solok Selatan, Syamsurizaldi dan adik ipar Khairunnas yang Pengurus Koperasi. Semuanya akan dimintai keterangan secara Marathon sejak Senin (6/5/2024) ini.


Dari data yang diperoleh media ini, sejumlah pihak yang dipanggil untuk dimintai keterangan adalah Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Solok Selatan, Kabid PUPR Solok Selatan, Kabid Kehutanan Dinas Pertanian Solok Selatan.


Selanjutnya Kadis Pertanian Solok Selatan, Sekda Solok Selatan, Kadis PUTRP Solok Selatan.


Sedangkan Walinagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo, Bupati Solok Selatan dan Kadis PMPTSP Solok Selatan, dipanggil pada Rabu tanggal 8 Mei 2024.


“Benar. Surat panggilan sudah kita kirimkan. Kita jadwalkan Rabu (8/5/2024) pemeriksaan Bupati, Walinagari dan satu perangkat daerah,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumbar Hadiman, SH, MH, yang dihubungi media ini, Senin (6/5/2024) via ponselnya.


Dijelaskan Hadiman, kasus itu berawal dari adanya laporan masyarakat pada Maret 2024 lalu. Kemudian pada 18 April 2024, Kajati Sumbar menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan atas dugaan itu.


Dalam laporan masyarakat  itu disebutkan ada sekitar 650 hektare lahan hutan negara di Solok Selatan yang ditanami kelapa sawit sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara.


“Hingga saat ini sudah kita periksa 13 orang saksi mulai dari kelompok tani, Organisasi Perangkat Daerah hingga Sekda Solok Selatan,” kata Hadiman.


“Kita akan terus mengembangkan kasus. Kalau sudah ada dua alat bukti, tentunya kasus ini kita tingkatkan ke tahap penyidikan,” pungkas Hadiman.(*/ang)


Buron Sejak 2023, Pelaku Curanmor di Payakumbuh Ditangkap di Agam
Jumat, Mei 03, 2024

On Jumat, Mei 03, 2024




INFO|Payakumbuh - Tim Buser Sat Reskrim Polres Payakumbuh berhasil meringkus tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor di Payakumbuh, sekira pukul 00.15, Jum'at (3/5/2024).


Tersangka yang diketahui berinisial MA (22) telah buron semenjak bulan Agustus 2023 hingga diringkus tim buser saat berada di rumah orang tuanya yang beralamat di Jorong Panca Kenagarian Batu Taba Ampek Angkek, Agam.


Melansir keterangan dari Kasat Reskrim Polres Payakumbuh AKP Doni Pramadona pagi ini, Jum'at (03/05) diruangan kerjanya, tersangka yang berhasil di tangkap merupakan pemain lama dan diduga telah melakukan aksinya di Kota Payakumbuh setidaknya sebanyak dua kali.


"Dugaan awal seperti itu, karena berdasakan keterangan yang kita gali dirinya mengaku telah beraksi sebanyak dua kali di Kota Payakumbuh, namun anggota terus melakukan pendalaman terkait jumlah TKP, " ungkap AKP Doni mewakili Kapolres AKBP Wahyuni Sri Lestari.


Seakan telah menjadi profesi, sebut Kasat Reskrim menjelaskan, bahwa tersangka MA yang merupakan warga Agam ini datang ke Kota Payakumbuh memang hanya untuk mencari dan mencuri sepeda motor yang kemudian dijual dan dinikmati hasilnya.


" Modus yang dilakukan tersangka adalah mencari sepeda motor dalam kondisi kunci masih tertinggal atau tergantung di sepeda motor, " ujar Kasat Reskrim lagi.


Terkait peristiwa curanmor seperti ini Kasat Reskrim turut menghimbau kepada masyarakat untuk tidak lengah dan menanggap sepele hal-hal yang bisa mengundang terjadinya tindak pidana apapun bentuknya.


Tersangka MA saat ini sudah di tahan di Mapolres Payakumbuh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. (Ady).



Editor : Tim Redaksi

Gubernur Sumbar Keluarkan Surat PAW Dirinya,Helmi Moesim Pertanyakan Proses Hukum Sedang Berjalan, Saya Akan Lakukan Gugatan
Minggu, April 28, 2024

On Minggu, April 28, 2024

Helmi Moesim menjelaskan terkait dikeluarkan surat PAW dirinya oleh Gubernur Sumbar dalam jumpa pers.Minggu (28/4/2024)



INFONUSANTARA.NET -- Anggota DPRD Kota Padang 2019 - 2024 dari Partai Berkarya Helmi Moesim mempertanyakan surat Pergantian Antar Waktu (PAW) yang di putuskan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) tentang peresmian PAW DPRD Kota Padang yang di tandatangani oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah yang di tandatangani pada 23 April 2024.


Saya sangat menyayangkan Gubernur Sumbar mengeluarkan surat PAW saya. Biasanya, surat PAW keluar setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.


"Dalam hal ini putusan pengadilan saya belum keluar, saya masih bersengketa dan mencari keadilan dari tingkat mahkamah partai , pengadilan negeri hingga ke Mahkamah Agung. Jadi dalam aturannya, PAW saya belum bisa di keluarkan, karena masih berproses," jelasnya saat jumpa pers dengan sejumlah awak media di The ZHM Premiere, Padang. Minggu (28/4)


Helmi Moesim menambahkan, dirinya tidak mempermasalahkan jika di PAW oleh partai. "Tetapi harus sesuai aturan hukum yang berlaku. Kalo keluar keputusan dari pengadilan yang menyatakan saya menang bagaimana? Tentu Gubernur Sumbar harus mengubah surat PAW saya yang di tanda tangani pada 23 April 2024," jelasnya.


Helmi Moesim menjelaskan juga, langkah yang akan dilakukannya adalah melakukan gugatan ke PTUN, melapor ke Ombudsman, KSN, Kemendagri, DPR RI Komisi II


"Jelas sangat buruk tata kelola pemerintahan di Pemprov Sumbar. Saya akan mengadu dan melaporkan permasalahan yang saya alami ke PTUN, melapor ke Ombudsman, KSN, Kemendagri, DPR RI Komisi II," tegasnya.


Di sisi lain, Helmi Moesim menjelaskan Walikota Padang Hendri Septa belum bisa melanjutkan usulan PAW dirinya ke provinsi hingga keluarnya putusan kasasi yang telah di ajukan.


"Walikota Padang saja, belum bisa melanjutkan usulan PAW diri saya. Hal ini setelah ada keputusan dari Walikota Padang pada 19 Februari 2024. Kenapa Pemprov beraninya mengeluarkan surat PAW saya," tanyanya.



Sebelumnya Helmi Moesim merupakan anggota DPRD Kota Padang 2019 - 2024 dari Partai Berkarya. Pada Pileg 2024 - 2029 Helmi Moesim terpilih menjadi anggota DPRD Padang dari Partai Golkar.


"Di pemilu 2024 - 2029, Partai Berkarya tidak ikut pemilu karena dualisme kepemimpinan. Oleh karena itu saya mendaftarkan diri kembali ke Partai Golkar. Pendaftaran ini, setelah Partai Berkarya membuka ruang untuk anggota Partainya yang ingin mencalon kan diri lagi dengan mendaftar di partai lain," ujarnya.


Sebelumnya, Helmi Moesim melakukan gugatan kepada Partai Berkarya di Pengadilan Negeri (PN) Padang. 

Hal itu karena Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dialami oleh Helmi Moesim.


Helmi mengaku telah menyetor uang ke DPP Partai Berkarya dengan komitmen agar tidak diproses PAW.


"Saya sudah melakukan pembayaran untuk membuat komitmen agar tidak di PAW. Nyatanya, saya di PAW, dan ini sedang menunggu putusan pengadilan negeri padang," pungkasnya.(Inf)

Bandar Narkoba Antar Kota Dibekuk Polisi di Kota Payakumbuh
Jumat, April 26, 2024

On Jumat, April 26, 2024




INFO|Payakumbuh - Tim Phantom Sat Narkoba Polres Payakumbuh meringkus satu orang tersangka yang diduga kuat melakukan tindak pidana memiliki, mengusai narkotika jenis sabu-sabu berlokasi di Jalan Raya Negara Bukittinggi Payakumbuh tepatnya di depan Rumah Makan Ani Kenagarian Batu Hampar, Kamis (25/4).


Melansir keterangan Kasat Narkoba Polres Payakumbuh Iptu Aiga Putra Jum'at (26/4/2024) diruangan kerjanya, tersangka dengan nama samaran "Dompet" tersebut terbukti secara sah membawa narkotika jenis sabu-sabu saat di lakukan penggeledahan.


"Sesuai informasi dan ciri-ciri pelaku yang kita terima, tersangka benar menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu saat di lakukan penggeledahan" sebut, Iptu Aiga mewakili Kapolres Payakumbuh AKBP Wahyuni Sri Lestari.


Ditambahkan Iptu Aiga, tersangka diketahui sebelumnya menjemput narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Kota Padang. Narkotika jenis sabu-sabu yang diperkirakan bernilai Rp 18.000.000,- tersebut di ambil tersangka di dekat lampu merah simpang empat anak air by pass Kota Padang dengan dipandu seseorang bernama OBOY (DPO).


"Kuat dugaan tersangka ini merupakan jaringan narkotika di Kota Padang dan Payakumbuh, karena sesuai keterangan tersangka, sistem pembayaran dilakukan nanti setelah sabu tersebut terjual secara keseluruhan, " beber Iptu Aiga lagi.


Bersama tersangka, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu paket narkotika jenis sabu-sabu, satu unit handphone dan satu unit sepeda motor warna hitam yang digunakan tersangka untuk menjemput sabu-sabu di Kota Padang. (Ady).



Editor : Tim Redaksi

Gugatan Leo Murphy Anggota DPRD Dari PDI Perjuangan Ditolak PN Solok
Jumat, April 26, 2024

On Jumat, April 26, 2024

 



INFONUSANTARA.NET -- Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Solok, putuskan menolak gugatan anggota DPRD Solok dari PDI Perjuangan, Leo Murphy. 


“Putusan penolakan gugatan oleh hakim PN Solok ini, dibacakan pada persidangan yang digelar, Rabu 24 April 2024,” ungkap Kepala Badan Bantuan Hukum Advokasi PDI Perjuangan Sumbar, Hotman Pandapotan Siahaan. 


Hal itu disampaikan Hotman didampingi wakilnya, Dayu Yulindo dan Ketua PDI Perjuangan Kota Solok, Bismi kepada wartawan di Kantor DPD PDI Perjuangan Sumbar, di Padang, Kamis (25/4).


Gugatan Leo Murphy ini, terkait pemecatan dirinya sebagai kader sekaligus ketua partai di tingkat Kota Solok pada September 2023. 


Pemecatan sebagai kader sekaligus ketua partai ini, berkonsekwensi pada status Leo Murphy sebagai anggota DPRD Kota Solok periode 2019-2024. 


PDI Perjuangan kemudian mengajukan proses pergantian antar waktu (PAW) terhadap Leo Murphy. 


Inilah kemudian yang digugat Leo Murphy ke PN Kota Solok. 


Menurut Hotman, pemecatan ini tak lepas dari sikap Leo Murphy yang mengumumkan tidak ingin maju lagi di Pemilu Legislatif 2024. 


Keinginan tak mencalon itu, disampaikan Leo Murphy pada siaran langsung di sosial media Facebook KPU Kota Solok pada Juni atau Juli 2023. 


“Atas perilakunya ini, Leo Murphy telah melanggar kode etik sebagaimana diatur dalam Pasal 22 huruf (b) Anggaran Dasar PDI Perjuangan,” terang Hotman. 


Menurut Hotman, pernyataan Leo tersebut dinilai tidak perlu diungkapkan di depan publik. Karena, akan berakibat negatif pada partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu. 


“Kalau tidak mau lagi mencalon, kan bisa disampaikan ke partai, bukan pada publik.” 


“Jika melemparnya di sosial media, tentu akan berakibat pada kepercayaan masyarakat, terlebih dilakukan pada tahapan Pemilu tengah berlangsung,” jelas Hotman.


Menurut Hotman, proses klarifikasi terhadap pernyataan Leo Murphy, telah dilakukan partai secara resmi. 


“Saat diklarifikasi, ternyata jejak digitalnya sudah dihapus, tapi kita masih punya rekamannya,” ungkap Hotman.


Seiring ketok palunya gugatan Leo Murphy di PN Solok, ungkap Hotman, proses PAW yang sempat terhenti karena adanya gugatan, tentunya dapat dilanjutkan kembali. 


“Kita minta DPRD Kota Solok, segera memproses PAW Leo Murphy ini,” harapnya. (*)

Dua Pelaku Kawanan Pencurian Berhasil Diringkus Polres Payakumbuh di Lokasi Berbeda
Selasa, April 16, 2024

On Selasa, April 16, 2024




INFO|Payakumbuh - Tim "Gedor" Sat Reskrim Polres Payakumbuh berhasil menangkap dua pelaku tindak pidana pencurian yang terjadi pada Maret 2024 lalu. Kebebasan dua kawanan pencuri yang bertepatan saat bulan Ramadhan ini akhirnya terenggut setelah polisi berhasil meringkus mereka di dua tempat berbeda pula.


Menanggapi hal ini Kasat Reskrim Polres Payakumbuh AKP Doni Pramadona, S.H membenarkan perihal penangkapan dua tersangka yang dilakukan oleh anggotanya tersebut pada hari Senin, (15/04/2024) sekira pukul 21.00 WIB.


" Pasca laporan polisi yang dibuat korban saat itu, kita terus melakukan penyelidikan dan pengembangan, akhirnya baru tadi malam anggota di lapangan berhasil meringkus keduanya, " ujar AKP Doni mewakili Kapolres AKBP Wahyuni Sri Lestari, S.I.K.M.H kepada media, Selasa (16/4/2024).


Kedua tersangka yang berinisial Tori dan Popon menurut AKP Doni ditangkap berawal saat anggotanya menerima informasi mengenai keberadaan salah satu tersangka disebuah warung didaerah Kelurahan Padang Tiakar Payobadar tadi malam. 


"Saat di selidiki benar tersangka Tori yang berada di lokasi tersebut. Tak tunggu waktu lama anggota kepolisin langsung mengepung dan menyergap tersangka tanpa ada perlwanan yang berarti" ucapnya 


Dari pengakuan tersangka Tori saat di interogasi bahwa telah melakukan aksinya tidak sendiri, dirinya melakukan tersebut bersama seorang rekan lainya bernama Popon. 


Melalui Tori, polisi lantas mengetahui keberadaan Popon di daerah Tanjung Pati Kecamatan Harau. Popon diringkus saat dirinya sedang memasang tenda pelaminan di gedung IPHI Tanjung Pati.


Kasat Reskrim menambahkan kedua tersangka melakukan aksi pencurian saat penghuni rumah tidak ditempat (kosong), mereka memasuki rumah dengan cara "mengupak" (merusak) jendela dan mengambil beberapa barang elektronik seperti handphone, uang tunai dan beberapa benda berharga lainya.


"Saat olah TKP kita menemukan ada bekas congkelan pada jendela bagian belakang rumah, kita berasumsi dengan cara ini para tersangka masuk dan mengambil barang milik korban, kerugian ditaksir sebesar Rp 7.000.000, " beber AKP Doni.


Saat ini kedua tersangka dan beberapa barang bukti berupa satu unit handphone dan sebuah alat berupa potongan besi untuk merusak jendela rumah korban diamankan di Mapolres Payakumbuh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut (Ady)



Editor : Tim Redaksi

Kasus Korupsi di PUPR Mentawai, Hakim Vonis EL 1,4 Tahun Penjara, FN dan MT 3 Tahun
Jumat, April 05, 2024

On Jumat, April 05, 2024



INFO|PADANG - Kasus perkara tindak pidana korupsi swakelola kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan pada Dinas PUPR Mentawai Tahun anggaran 2020 bergulir dengan agenda pembacaan vonis terhadap ketiga terdakwa.

 

Ketiga terdakwa divonis bersalah melanggar Pasal 3 jo. 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) UURI 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana. 

 

Mantan Kepala Dinas PUPR Mentawai, terdakwa Elfi dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, denda sebesar Rp.50.000.000 subsider 1 (satu) bulan kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti Rp.1.236.936.625 dikurangi yang telah dikembalikan, sehingga total uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp.282.436.625, subsider 9 (sembilan) bulan penjara. 

 

"Kalau tidak dibayar uang pengganti tersebut, maka hartanya disita dan dilelang sebagai pengganti uang tersebut dan jika tidak akan ditambah pidana 9 bulan penjara,” sebutnya 

 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terdakwa Febrinaldy dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun, denda sebesar Rp.50.000.000 subsider 1 (satu) bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp.927.702.468,75 dikurangi yang telah dikembalikan, sehingga total uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp.727.702.468,75 subsider penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Jika tidak dikembalikan hartanya akan disita, apabila tidak bisa menutupi itu maka akan ditambah pidana satu tahun tiga bulan.

 

Sedangkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terdakwa Metridoni dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun, denda Rp.50.000.000 subsider 1 (satu) bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp.927.702.U68,75 dikurangi yang telah dikembalikan, sehingga total uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp.787.702.468,75, subsider penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

 

Vonis terhadap ketiga terdakwa itu dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Juanda dalam sidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Padang, jalan Khatib Sulaiman Padang, Kamis (4/4/2024). 

 

Informasi yang di rangkum dari Instagram Kejari Mentawai, vonis yang di berikan hakim kepada ketiga terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan sikap pikir-pikir terhadap putusan tersebut, karena tidak sesuai dengan tuntutan yang dibacakan sebelumnya. 

 

Dimana tuntunan sebelumnya yang di bacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Aridona Bustari dan Zeneger terdakwa Elfi dituntut 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp 100.000.000 subsider 3 (tiga) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 1.236.936.625 dikurangi uang yang telah dikembalikan terdakwa sebesar Rp 954.500.000 sehingga uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp 282.436.625 subsider 1 (satu) tahun penjara. 

 

Sedangkan terdakwa Metridoni dituntut 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.100.000.000 subsider 3 (tiga) bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp 1.236.936.625 dikurangi uang yang telah dikembalikan terdakwa sebesar Rp 140.000.000 sehingga uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp1.096.936.625 subsider selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara. 

 

Terdakwa Febrinaldy dituntut 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000 subsider 3 (tiga) bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp 1.236.936.625 dikurangi uang yang telah dikembalikan sebesar Rp 200.000.000 sehingga uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp 1.036.936.625 subsider pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan. 

 

Untuk di ketahui ketiga terdakwa ini terseret kasus korupsi kegiatan swakelola pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan, dan pekerjaan pembangunan jalan non status oleh Dinas PUPR Mentawai tahun anggaran 2020 berawal dari laporan masyarakat kepada penyidik dan juga dikuatkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.



Editor : Tim Redaksi

 

Seorang Remaja Pelaku Curanmor di Ringkus Polres Mentawai
Jumat, Maret 29, 2024

On Jumat, Maret 29, 2024



INFO|MENTAWAI Dalam beberapa bulan ini di hebohkan dengan maraknya terjadi pencurian sepeda motor (Curanmor) di wilayah hukum Polres Mentawai.


Menindaklanjuti keresahan masyarakat tersebut Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Mentawai turun kelapangan untuk melakukan penyelidikan.

Hasil dari penyelidikan di lapangan berhasil mengamankan terduga pelaku  pencurian dengan pemberatan (Curanmor) berinisial SG (15) eks pelajar warga tuapeijat. Pelaku di amankan sekira pukul 18.40 WIB, Rabu (27/3/2024).

Penangkapan pelaku ini berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 05 / III / 2024 / SPKT / POLRES KEP. MENTAWAI / POLDA SUMBAR, tanggal 20 Maret 2024.

Kapolres Mentawai, AKBP. Rory Ratno  A S.E., M.M., M.Tr., Oplsa melalui Humas Polres menyebut, pelaku saat di interogasi tim Reskrim mengakui bahwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik korban yang berada di Km. 5 Dusun Turonia Desa Tuapejat kepulauan Mentawai.

Kemudian pelaku di lakukan pemeriksaan dan mintai keterangan, dari pemeriksaan yang di lakukan ternyata pelaku masih anak di bawah umur, sebutnya.

Dalam kasus tindak pidana curanmor ini terhadap pelaku tidak di lakukan penahanan, karena orang tua pelaku bersedia menjamin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Jaminan itu di tuangkan dalam surat pernyataan yang di tandai tangani orang tua pelaku” tutupnya (Ers).

Editor : Tim Redaksi

Kasus Korupsi Swakelola PUPR Mentawai, Terdakwa EL di tuntut 2 Tahun, MT dan FN 4 Tahun Penjara
Senin, Maret 25, 2024

On Senin, Maret 25, 2024




INFO|PADANG - Kasus korupsi swakelola kegiatan pemeliharan rutin jalan dan jembatan pada Dinas PUPR Mentawai yang merugikan negara senilai Rp. 4,9 miliar, Tiga terdakwa EL di tuntut 2 tahun penjara, sedangkan MT dan FN di tuntut 4 Tahun Penjara.


Tuntutan itu dibacakan oleh dua dari jaksa penuntut umum Aridona Bustari dan Zeneger dalam persidangan di Pengadilan Negeri Padang, Senin (25/4/2024).


EL selaku PA bersama-sama dengan MT selaku PPTK dan FN selaku PPK melakukan pembayaran 100 persen padahal pekerjaan belum selesai sehingga mengakibatkan kerugian negara senilai Rp.4.947.746.500 (empat milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus Rupiah). 


Informasi yang di rangkum dari Instagram Kejari Mentawai, bahwa para terdakwa dituntut melanggar Pasal 3 dan 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) VURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. VURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHP. 


Dalam pembacaan tutntutan, terdakwa EL dituntut 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp 100.000.000 subsider 3 (tiga) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 1.236.936.625 dikurangi uang yang telah dikembalikan terdakwa sebesar Rp 954.500.000 sehingga uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp 282.436.625 subsider 1 (satu) tahun penjara. 


Sedangkan terdakwa MT dituntut 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp100.000.000 subsider 3 (tiga) bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp 1.236.936.625 dikurangi uang yang telah dikembalikan terdakwa sebesar Rp 140.000.000 sehingga uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp1.096.936.625 subsider selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara. 


Terdakwa FN dituntut 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000 subsider 3 (tiga) bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp 1.236.936.625 dikurangi uang yang telah dikembalikan sebesar Rp 200.000.000 sehingga uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp 1.036.936.625 subsider pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan. 


Dalam persidangan itu, setelah mendengar tuntuan jaksa, maka sidang di tunda pada kamis (28/3/2024) dengan agenda pembelaan terdakwa, (*)



Editor : Tim Redaksi