Articles by "Ekonomi"

Showing posts with label Ekonomi. Show all posts

 

Ilustrasi (istimewa)

Infonusantara.net -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat negara telah mengalami kerugian sebesar Rp39,2 triliun dari praktik korupsi sepanjang semester I tahun 2020.

Jumlah itu terhitung sangat besar jika dibandingkan dengan total denda yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa yang hanya berkisar Rp102.985.000.000, serta uang pengganti sebesar Rp625.080.425.649, US$128.200.000 dan SGD2.364.315. Atau sekitar Rp2,3 triliun.

"Praktis kurang dari lima persen kerugian negara yang mampu dipulihkan melalui instrumen Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ujar Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dilansir dari CNN Indonesia, Minggu (11/10).

Kurnia menuturkan disparitas dari segi pemulihan kerugian keuangan negara ini tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Pada semester I tahun 2019, kata dia, total kerugian negara akibat praktik korupsi sebesar Rp2,132 triliun, sedangkan pengenaan uang pengganti hanya sekitar Rp183 miliar.

"Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim belum memaknai bahwa kejahatan korupsi juga mencakup sebagai financial crime, yang mana penjatuhan hukuman pun mesti juga berorientasi pada nilai ekonomi," tuturnya.

Kurnia berujar pengenaan uang pengganti semestinya selalu melekat pada putusan hakim ketika menyidangkan sebuah perkara yang menggunakan Pasal terkait kerugian keuangan negara dalam dakwaan penuntut umum.

Kendati begitu, ia mafhum kendala utama dari implementasi uang pengganti adalah saat terpidana lebih memilih untuk menjalankan hukuman subsider dengan dalih aset tidak mencukupi untuk membayar hal tersebut.

"Bahkan dikhawatirkan Penuntut Umum memberikan solusi alternatif, yakni membayar uang pengganti atau menjalani masa pidana penjara pengganti," imbuhnya.

Ia mengatakan ada beberapa metode penyelesaian guna mencegah tindakan terpidana yang kerap kali menghindari pembayaran uang pengganti. Pertama, reformulasi pengenaan hukuman subsider dengan berlandaskan jumlah uang pengganti.

Hal itu, lanjut dia, menjadi salah satu persoalan klasik yang tak kunjung terselesaikan.

"Dalam pantauan ini, ICW mencatat setidaknya terdapat 475 terdakwa yang dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti. Dari total tersebut, ditemukan 368 terdakwa yang dijatuhi sanksi berupa pidana penjara pengganti. Jika dirata-ratakan pidana penjara pengganti ini hanya 12 bulan penjara," ungkap dia.

"Dalam konteks ini, salah satu isu krusialnya juga termasuk disparitas hukuman pidana penjara pengganti," sambungnya.

Sedangkan metode kedua dengan menggunakan konsep 'sita jaminan' (conservatoir beslag) sebagaimana dilakukan dalam rumpun hukum perdata. Dalam konteks ini, terang dia, nantinya harta milik terdakwa telah disita sejak yang bersangkutan masih berstatus sebagai tersangka pada fase penyidikan.

Kurnia berujar penegak hukum semestinya tidak hanya menyita aset yang didapatkan dari praktik korupsi, melainkan termasuk juga harta benda lainnya.

"Sehingga saat nantinya terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti dan ia tidak dapat membayar, maka aset yang telah disita sebelumnya dapat dirampas oleh negara," tandasnya.

Berkaca dari temuan di atas, Kurnia meminta agar setiap hakim mengedepankan perspektif uang pengganti dalam menyidangkan perkara rasuah.

"Sebab, ini berkenaan langsung pada kepentingan masyarakat sebagai pihak yang paling terdampak atas kejahatan korupsi," pungkasnya.



Foto: Proses mediasi pedagang SPR Sumbar dengan PLN/Dok Gerindra Sumbar
INFONUSANTARA.NET
PADANG - Sekitar 200 pedagang di Sentral Pasar Raya (SPR) Padang sudah 1 bulan terakhir berdagang dengan menghidupkan genset. Listrik PLN tak lagi mengalir ke pasar itu karena masalah tunggakan.

Penggunaan genset tentu bermasalah untuk pedagang, karena biaya yang dikeluarkan untuk listrik menjadi lebih tinggi. Soal tunggakan yang mencapai 4 bulan, menurut pedagang, dikarenakan pengelola pertokoan SPR yang tak membayar listrik, padahal pedagang sudah menyetorkan uang.

Gerindra Sumbar yang dipimpin Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade lalu memfasilitasi pertemuan antara para pedagang dengan pihak PLN. Dalam rilis yang diterima, Selasa (25/8/2020), pertemuan itu digelar pada akhir pekan lalu.

Win, Ketua Pedagang SPR menyebutkan akibat pengelola tidak membayar listrik selama empat bulan, PLN memutus aliran listrik ke pusat pertokoan tersebut sejak sebulan terakhir. Akibatnya, sekitar 200-an pedagang kesulitan dan harus menghidupkan genset. Tentunya, biaya operasional membengkak dan banyak yang tak sanggup.

"Manajemen PT Cahaya Sumber Raya (CSR) tak bertanggung jawab dan membiarkan kami bergelap-gelap. Padahal, setiap bulan pedagang membayar listrik ke pengelola. Tapi mereka tak membayarkan ke PLN dan listrik pun dicabut. Kami sudah minta Pemko Padang mengatasi masalah ini, tapi belum ada kejelasan," kata Win.

Hadir pula dalam dialog itu yakni Ketua DPRD Padang Syafrial Kani, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Padang Mastilizal Aye, dan Anggota DPRD Padang Budi Syahrial.

Senior Manager Niaga PLN Sumbar, Nova, datang dalam dialog menggantikan General Manager Unit Induk Wilayah (GM UIW) Sumbar, Bambang, yang sedang isolasi karena terkena COVID-19. Dialog itu juga dihadiri pedagang Atom Shopping Center (ASC) Pasar Raya Padang dan Forum UMKM Sumbar.

Andre Rosiade yang sebelumnya sudah mendengar informasi itu, telah bedialog dengan direksi PLN dan Direktur Bisnis Regional Sumatera Wiluyo Kusdwiharto. Secara umum, PLN bersimpati kepada pedagang dan ingin menyelesaikan masalah ini secepatnya.

"Kami lihat masalah tunggakan empat bulan ini bisa dibicarakan. Apalagi pedagang sudah membayar, namun pengelola yang tidak menyetorkannya kepada PLN. Jangan sampai pedagang dirugikan, apalagi di sat pandemi ini, Presiden saja meminta semua elemen usaha dibantu," kata Andre yang juga ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM).

Andre meminta PLN Sumbar segera menghidupkan listrik di SPR Padang, untuk membantu pemerintah pusat menggerakkan ekonomi. "Kami rasa harus didiskusikan dengan pedagang, agar listrik hidup, namun pedagang bisa membayar langsung ke PLN. Untuk tagihan 4 bulan, itu urusan pengelola SPR," kata anggota DPR RI yang bermitra dengan BUMN seperti PLN ini.

Nova dari PLN mengaku siap memberikan kesempatan kepada pedagang untuk berjualan dengan penerangan listrik PLN lagi. "Kami siap membantu pedagang. Namun kami juga minta dibantu agar bisa bekerja langsung terhubung dengan pedagang, tapi tidak bermasalah dengan hukum. Karena sebelumnya kami berhubungan hanya dengan pengelola," kata Nova yang disambut dukungan dari Andre dan juga Budi Syahrial.

Ketua Pedagang SPR Win berterima kasih atas fasilitasi dari Andre Rosiade kepada PLN Sumbar. Dia berharap, apa yang disepakati malam itu dapat segera terlaksana. "Ada 200-an pedagang yang sekarang kesulitan karena harus membayar BBM genset setiap harinya. Terlalu mahal, apalagi pemasukan berkurang sejak pandemi. Kami minta hal ini segera diselesaikan," katanya.

Budi Syahrial menyebut, masalah di SPR cukup banyak, selain listrik. Harus diselesaikan segera oleh Pemko Padang. Seperti tunggakan royalti Rp7,5 miliar, tunggakan PPB Rp866 juta, izin usaha kedaluwarsa, tunggakan BPJS karyawan dan lainnya. "Anggota DPR RI sudah turun, tapi pemko Padang belum juga manggarik (bergerak)," tegasnya.

Sumber: detikNews

INFO NUSANTARA PERSADA

Ekonom Prof.Firwan Tan
Infonusantara.net 
Padang, Juli 2020 - Pemerintah telah berinisiatif mendorong lahirnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Undang-undang itu merupakan komitmen tegas Pemerintah untuk mempermudah investasi yang mampu ciptakan lapangan kerja baru.

Secara literatur, Omnibus Law (OBL) akan menjadi sumber hukum terbesar yang memayungi Undang-Undang lain di Indonesia. Omnibus law ini bakal mengganti, merevisi atau mencabut Undang-Undang lain yang sekiranya telah mengalami masa kedaluarsa atau sudah tidak mampu memangku sejumlah permasalahan yang ada.

Tujuan dari Omnibus Law Cipta Kerja, adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Fungsinya sendiri untuk menyederhanakan aturan-aturan yang menghambat proses percepatan ekonomi. Presiden ingin percepatan ekonomi lebih dari saat ini. Kebijakan ini, terutama ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja yang luas, serta tentunya meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Melalui RUU Omnibus law, segala macam keruwetan birokrasi dan regulasi dapat dirapikan. Jika satu sektor mampu bangkit dengan RUU ini maka akan dapat menggenjot sektor lainnya. Sama halnya dengan RUU Omnibus Law Ciptaker ini. RUU ini memiliki tujuan untuk memberikan perizinan berusaha serta iklim usaha yang makin kondusif

Ekonom Prof Firwan Tan, dalam dialog di sebuah stasiun TV menilai saat ini pro kontra yang terjadi terhadap OBL karena orang masih alergi dengan terobosan dan pembaruan. "Apalagi yang membahas UU OBL ini orang yang di ada DPR saja. Masyarakat awam kan tidak tahu bagaimana persisnya," kata Firwan Tan.

Sebagai ekonom, katanya, akibat Pandemi Covid-19, semua negara terdampak, perekonomian anjlok. Namun bedanya dengan negara lain, tabungan atau cadangan devisanya banyak, sementara kita tak ada.

"Artinya apa, bagi negara yang pertumbuhannya menurun, harus cepat recoveri. Dan salah satu strategi yang sangat esensial, untuk mengentaskan kemiskinan, pengangguran, ketidakseimbangan, harus mengenjot investasi," katanya.

Saat ini, negara yang butuh investasi untuk mengenjot ekonomi saling rebutan mendekati negara-negara kaya agar investasi masuk.

"Sekarang tinggal kita, apakah akan menunggu atau proaktif mengejar investasi itu. Kalau menunggu, kalau tidak akan bangkrut, paling kurang negara kita akan seperti saat revolusi," katanya lagi.

Dijelaskan, kalau mau pro aktif tentu harus berubah. Salah satu model atau strategi mengejar investasi itu adalah dengan omnimbus law yang memangkas dan menghindari birokrasi yang berbelit-belit dan memberi insentif bagi investor.

Selama ini, lanjutnya ketika kita membawa investor apalagi pihak asing, perizinannya sangat sulit. Dapat izin pemkab, terkendala di provinsi, dapat di provinsi, di pusatnya mandeg. Akhirnya berputar-putar disitu saja dan investor pun angkat tangan.

"Ini saya alami sendiri ketika membawa pihak asing untuk berinvestasi hydropower di Kerinci tahun 2000 lalu. Namun karena birokrasinya sangat berbelit, hingga akihirnya mereka angkat kaki dan sampai sekarang tidak ada yang mengelola lagi," ujarnya.

Jadi dengan omnimbus law, diharap semua birokrasi diputus dan disederhanakan, sehingga mempermudah masuknya investasi untuk pemulihan ekonomi apalagi pasca pandemi covid-19 ini.

Dia menegaskan bahwa urgensi dari Omnibus Law Cipta Kerja adalah adanya dinamika perubahan global, perlu respons yang cepat dan tepat, dan tanpa reformulasi kebijakan, maka pertumbuhan ekonomi akan melambat.

Pasalnya RUU tersebut merupakan jawaban dari berbagai persoalan, salah satunya tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang kerap jadi penghambat iklim investasi di Indonesia serta menjawab bonus demografi usia produktif.

"Omnibus law tak hanya memberikan keuntungan di satu sektor. Namun berkesinambungan. Sehingga persentase dalam upaya mewujudkan Indonesia maju lebih besar. Tak hanya membuka lapangan kerja saja, tapi mampu menyerap tenaga kerja yang sebesar-besarnya dan mengurangi angka pengangguran secara signifikan. Lebih dari itu, perekonomian sebagai sistem penggerak negara akan mampu melesat tinggi untuk memeratakan kesejahteraan rakyat Indonesia," pungkasnya.(rilis)

INFO NUSANTARA PERSADA



Ring Bun by Arina hadir di Kota Padang dengan inovasi baru pembuatan roti. Walau masih baru dalam produksi rumahan, perkembangan penjualannya cukup bagus dan menjanjikan.

"Kami memproduksi berdasarkan pesanan, fresh from the oven," ungkap Arina Zulfiany, owner Ring Bun by Arina.

Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan kue di Ring Bun by Arina menggunakan bahan-bahan berkualitas dan dijamin tidak memakai bahan pengawet dan tanpa pemanis buatan, tanpa bahan-bahan kimia umum. Insyaallah sehat.

Ring Bun by Arina baru sepuluh hari buka di Kota Padang. Alhamdulillah sudah banyak peminatnya.

Saat ini tersedia roti asin dengan rasa Cheesy Garlic Butter, Spicy Sausage dan Cheddar Cheese. Selain itu juga ada roti manis rasa Choco Honeycomb, Chocolate, Tiramisu, Kismis, Srikaya dan Stroberi.Semua rasa manis kita lumer kecuali yang kismis. 

Dengan harga terjangkau Rp30.000/ loyang. Order 10 gratis 1 loyang. Juga melayani Reseller

"Silahkan pesan sekarang juga. Pemesanan dapat dilakukan melalui Hp/Wa :08972518557 / 085216586986. Melayani pesanan yang kami kirim melalui go send,"  

Nantikan Program Promo Salam Kenal Ring Bun periode Juli 2020. Ajak 10 orang teman dapatkan gratis 1 loyang. Siap diantar ke alamat. Harga di luar ongkos kirim.

Ring Bun by Arina

"Coba Dulu Kapan Saja Bisa" (Fresh From The Oven Ring Bun by Arina)

Ini baru roti yang beda, lembut dahsyat, tanpa bahan pengawet dan tanpa pemanis buatan, tanpa bahan-bahan kimia umum. Insyaallah sehat.

Nikmati setiap gigitan sensasional roti asin rasa Cheesy Garlic Butter, Spicy Sausage dan Cheddar Cheese ,roti manis rasa Choco Honeycomb, Chocolate, Tiramisu, Kismis, Srikaya dan Stroberi, cita rasa berkualitas ,fresh from the oven Ring Bun by Arina.

"Mulai hari dengan yang fresh, be ready go with fresh from the oven Ring Bun by Arina, fresh tanpa pengawet, nggak bikin worry, enak dinikmati kapan saja". 

INFO NUSANTARA PERSADA

Foto: Andre Algamar ( pakai peci) mewakili Kadisbudpar Padang bersama Herry Kurniadi Owner DBFOODS (baju hijau),Tuako HTT dan tokoh masyarakat setempat 

Infonusantara.net - Outlet Pusat Oleh-oleh DBFOODS, yang berlokasi di Jalan Hos Cokroaminoto No. 17A Padang, resmi dibuka usai dilaunching, Minggu pagi (1/12). Pada saat launching ini, DB Foods memberikan diskon sebesar 20 persen.

Pusat Oleh-Oleh Khas Padang seperti Dendeng Balado (DB) Foods ini diresmikan outletnya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Padang, Kadis Arfian, diwakili melalui Kepala Bidang (Kabid) Destinasi Wisata Disbudpar Padang, Andree Algamar.

DBFOODS merupakan perusahaan makanan yang bergerak di bidang makanan cepat saji, khususnya spesialis produk makanan khas Padang. Toko oleh-oleh ini sudah dirintis sejak tahun 1969 dengan nama "Dendeng Belakang Kongsi Se-Lie". Tahun 2009 dilakukan rebranding dengan nama DB Foods dan didirikanlah Pusat Oleh-Oleh DB Foods (Factory Outlet) di Jalan Niaga Dalam No 39 Padang.
Herry Kurniadi, Owner DBFOODS (Premium Outlet) Jalan HOS Cokroaminoto No. 17A Padang. 
Untuk merayakan 50 tahun DBFOODS Foods (1969-2019), didirikanlah Pusat Oleh-Oleh DB Foods (Premium Outlet) Jalan HOS Cokroaminoto No. 17A Padang. Perusahaan ini memproduksi makanan utama dendeng balado, selain itu juga memproduksi dendeng lado hijau, dendeng kering, dan rendang.

"Harganya terjangkau, untuk kemasan single Rp 23 ribu, kemasan travel berisi 4 potong Rp 80 ribu, kemasan premium dengan berat 250 gram Rp 125 ribu. Sementara untuk ukuran berat setengah kilogram Rp 150 ribu," ungkap Owner DB Foods Herry Kurniadi.

Dia menambahkan, DB Foods juga mendistribusikan dan menjual produk-produk UMKM khas Padang seperti keripik balado, karak kaliang, kerupuk jangek, dan berbagai macam makanan khas Padang lainnya.
Pemotongan pita peresmian Outlet Pusat Oleh-oleh Khas Padang DB Foods oleh Andre Algamar dan Tuako HTT di di Jalan Hos Cokroaminoto No. 17A Padang
Lebihlanjut sebutnya, yang membedakan dengan yang lain adalah, DB Foods memproduksi makanan dengan menggunakan teknologi sterilisasi dan teknologi vakum. Sehingga produk-produk DB Foods bisa bertahan hingga enam bulan tanpa bahan pengawet. Bahkan jika dimasukkan ke dalam freezer bisa bertahan sampai dua tahun.

"Selain dihasilkan dari olahan menggunakan alat berteknologi tinggi, keunggulan produk-produk, DB Foods sendiri adalah telah tersertifikasi halal dari MUI sejak tahun 2009. Kemudian selain di Kota Padang, produk-produk DB Foods ini juga telah dipasarkan di Jakarta, di sejumlah distributor di kota besar seperti Surabaya, Bandung, Medan, dan Pekanbaru," sebutnya.

DBFOODS saat ini menjadi satu-satunya brand dari Sumatra Barat yang berhasil menembus supermarket premium di ibukota Jakarta dan sekitarnya seperti Ranch Market, Foodhall, Kemchicks, Gelael Supermarket, Lulu Supermarket, dan AEON. Totalnya ada 30 supermarket premium.

Sedangkan di Kota Padang sendiri, ada Christine Hakim, CHIP, Shirley, 4x7, Nan Salero, Rohana Kudus, Silungkang, dan beberapa  Pusat Oleh-Oleh lainnya. Pada tahun 2013, DBFOODS dipercaya oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (saat itu dipimpin oleh Menteri Perdagangan Bapak Gita Wirjawan) untuk mewakili Indonesia di ajang International Food Taipei selama 2 tahun berturut-turut bersama perusahaan-perusahaan raksasa seperti Sosro dan Garudafood.

"Selain itu, sejak tahun 2009, DBFOODS menerapkan sistem produksi modern berteknologi tinggi yang membuat DBFOODS dapat meningkatkan daya tahan produk selama 60 hari di suhu ruang tanpa bahan pengawet, dan 6 bulan di pendingin. Bahkan untuk ekspor, DBFOODS telah mampu memenuhi persyaratan daya tahan 2 tahun di freezer tanpa bahan pengawet. Itu sebabnya DBFOODS telah mampu menjangkau pasar Taiwan dan Singapore sejak tahun 2013," paparnya. 

Dia menyampaikan, bagi pelanggan yang ingin melakukan pemesan melalui media sosial bisa mengakses akun Instagram DB Foods @dbfoods.id, atau bisa menghubungi ke nomor (0751) 30286 dan 0811156166.a Langsung mengunjungi langsung outlet DB Foods kami juga bisa. Outlet kami ada di dua lokasi yakni Factory outlet di Jalan Niaga dan Premium outlet di Jalan Hos Cokroaminoto No. 17A Padang. Kami buka setiap Senin-Sabtu dari mulai pukul 08.00-18.00 WIB.

"Bagi masyarakat yang ingin merasakan citarasa khas Padang, yang sudah bertahan sejak tahun 1969, cobalah DB Foods. Karena kami benar-benar menjaga kualitas, mulai dari bahan baku dengan menggunakan daging pilihan segar bukan daging beku, hingga ke packagingnya," ungkap Herry.


Lebih lanjut dia mengungkapkan, untuk para pecinta kopi, pihaknya juga menyediakan tempat minum kopi yang nyaman berada disamping outlet DB Foods yaitu HER Coffee dengan ciri khas kopi dari Solok Selatan.

Sementara, Kepala Bidang (Kabid) Destinasi Wisata Disbudpar Padang, Andree Algamar mewakili Kadisbudpar Padang mengapresiasi kehadiran outlet DB Foods ini dan berharap ramai dikunjungi konsumen maupun wisatawan. Asalkan para pelaku usaha bisa menggerakkan ekonomi dengan menjadikan iklim usaha yang lebih baik di Kota Padang dan khususnya di Pondok ini, tentunya kita sangat mendukung dan apresiasi sekali.

Selain itu para pelaku usaha diharapkan dapat memajukan dan memberdayakan produk lokal agar bisa menambah inkam bagi masyarakat dilingkungan kita sendiri. Serta bagaimana para pelaku usaha dapat memberikan inovasi inovasi baru serta mempertahankan citarasa produk khususnya spesialis produk makanan khas Padang," pungkas Andre Algamar . (inf)

Geger N.Maula,Plt Direktur Utama BNI Sekuritas bersama Syahru Aryansyah selaku Presiden Direktur Global Wakaf 
Infonusantara.net - BNI Group melalui anak perusahaannya yaitu BNI Sekuritas menjalin kerjasama dengan Global Wakaf menghadirkan sebuah layanan wakaf saham yang objeknya berupa saham syariah dan atau keuntungan investasinya. Guna memberikan layanan secara ekslusif kepada investor wakaf saham, BNI Sekuritas juga telah membangun Galeri Wakaf Saham yang berlokasi di gedung Menara 165, Kamis (8/8/2019)

Jumlah investor saham syariah saat ini sudah hampir mencapai 6% dari total investor saham di Bursa Efek Indonesia, dan setiap tahunnya terus bertumbuh signifikan. Hal ini tentunya menjadi momentum dan peluang bagi BNI Sekuritas sebagai Anggota Bursa yang menyediakan Layanan Transaksi Saham Syariah untuk semakin memperkuat posisinya di segmen syariah.

Peluncuran Galeri Wakaf Saham ini merupakan wujud komitmen BNI Sekuritas dan Global Wakaf sebagai lembaga nazhir untuk berkontribusi memajukan Indonesia dalam semangat  filantropi. Didukung dengan jaringan yang kuat antar kedua pihak, BNI Sekuritas percaya bahwa inklusi pasar modal syariah serta filantropi melalui wakaf saham ini semakin mudah tercapai.


Geger N. Maulana, Plt Direktur Utama BNI Sekuritas mengatakan, “ program tidak boleh berhenti hanya pada ceremonial ini, namun semangat Wakaf juga harus terus digemakan melalui galeri ini. Selain itu, kami juga berharap dengan adanya galeri ini dapat meningkatkan jumlah investor syariah baru minimal ada penambahan 1000 nasabah per tahun,” ungkapnya.

Syahru Aryansyah selaku Presiden Direktur Global Wakaf pun menambahkan, Galeri Wakaf Saham ini nantinya akan menjadi tempat sinergi antara empat pihak untuk melakukan transaksi jual beli saham syariah. Empat pihak tersebut antara lain Global Wakaf selaku nazir, Perusahaan Efek yakni BNI Sekuritas, BEI sebagai regulator, serta masyarakat yang ingin melakukan transaksi saham syariah.

“Galeri Wakaf Saham bertujuan untuk mengajak masyarakat baik individu maupun perusahaan agar dapat berinvestasi sekaligus berwakaf saham. Sehingga, selain dapat manfaat di dunia, investor juga insya Allah dapat manfaat untuk akhirat. Mekanisme wakaf saham disini dapat dilakukan baik terhadap saham syariahnya dan atau terhadap hasil investasinya. Misalkan, investor membeli saham 10 lot, dari 10 lot itu, 5 lotnya diinvestasikan untuk pribadi dan sebanyak 5 lot lagi diinvestasikan dalam bentuk wakaf. Mengapa harus wakaf? Karena ini akan menjadi bekal, investasi kita setelah dunia nyata. Jadi akan dibawa ke akhirat,” jelas Ryan, sapaan akrab Syahru Aryansyah.

Ryan menjelaskan, saham dan atau hasil investasi saham yang diwakafkan tersebut akan digunakan untuk menunjang program-program wakaf produktif yang memberdayakan masyarakat atau mauquf alaih. Salah satunya program Ritel Wakaf, di mana kehadirannya telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar ritel tersebut. Dengan adanya Galeri Wakaf Saham ini, Ryan mengajak masyarakat untuk ikut berkontribusi mewakafkan harta terbaiknya. Selain agar nilai sahamnya bertumbuh untuk pribadi, Ryan kembali menekankan bahwa lewat Galeri Wakaf Saham, investasi untuk akhirat juga bisa tercapai.

“Karena ada sisi value di sini. Kita tidak hanya bicara profit-oriented, tapi berapa besar manfaat atau benefit yang bisa kita salurkan dengan adanya Wakaf Saham. Jadi ada transforming, from profit to benefit. Semoga dengan adanya Galeri Wakaf Saham ini, para investor terutama investor syariah BNI Sekuritas juga dapat berinvestasi sekaligus memberikan manfaat dan berkah bagi sesama,” tutupnya.(*)

Operasi Pasar di Kota Padang Sumatera Barat 
Infonusantara.net, PADANG – Untuk menstabilkan harga bawang putih di Sumbar, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian menggelar operasi pasar dengan mendatangkan 30 ton bawang putih untuk Kota Padang dan Kota Payakumbuh.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi saat operasi pasar di Pasar Raya Padang, Jumat (10/5/2019), menyebutkan, bawang putih diimpor dari China dan dijual dengan harga Rp490.000 per karung (20kg) atau seharga  Rp25.000 per kilogram kepada distributor atau agen. Sementara harga jual tertinggi yang dijual ke masyarakat dipatok dengan harga Rp35.000 per kilogram.

Dikesempatan itu, Wali Kota Padang Mahyeldi mengatakan akan tetap memantau harga pangan di pasar-pasar di Kota Padang hingga Hari Raya Idul Fitri melalui satgas pangan dan dinas terkait.

“Dengan operasi pasar ini, diharapkan harga kembali normal dan inflasi bisa kita atasi”, ujar Mahyeldi.

Lebih lanjut dikatakan, untuk pemenuhan kebutuhan, ketersedian stok dan distribusi barang dan harga pangan hingga lebaran nantinya, Tim Pengelola Inflasi Daerah (TPID) Kota Padang, termasuk Bank Indonesia dan para distributor telah melakukan koordinasi, termasuk dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.  

“Kita ingin pasokan barang tersedia dan harga bisa dijangkau masyarakat”, tambahnya lagi.

Dikesempatan yang sama, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi bersama Wali Kota Padang Mahyeldi, Kepala BI Perwakilan Sumbar Wahyu Purnama, dan dinas terkait dari Pemprov Sumbar dan Pemko Padang juga memantau harga cabe merah, ayam potong, telur, bawang merah, dan daging di Pasar Raya Padang. (*)

Pewarta: Ulil Amri Abdi/ M. Ramadhan/ Adi Rajo Sampono


INFO PADANG, -Bertepatan dengan HUT Kota Padang yang ke-349, Ba Ria Vung Tau Trade Center yang berada di lantai 3 Blok III Pasar Raya Padang secara resmi dilaunching Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, Selasa (7/8/2018).

Hal ini hasil kerjasama ‘sister city’ (kota kembar-red) antara Padang-Ba Ria Vung Tau. Dengan adanya sejumlah peresmian di Pasar Raya Padang menandakan semakin menggeliatnya pusat perekonomian warga Kota Bingkuang.

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyampaikan, atas nama Pemerintah Kota Padang mengucapkan terima kasih atas kerjasama sister city dengan Provinsi Ba Ria Vung Tau, Vietnam yang dimulai dalam bentuk pendirian Ba Ria Vung Tau Trade Center selaku pojok promosi daerah bagi negara anggota Asia Tenggara tersebut di Padang. Ini semua merupakan salah satu perwujudan komitmen kita sebagai kota kembar.

“Alhamdulillah, memanfaatkan momentum tersebut Pemerintah Propinsi Ba Ria Vung Tau membuka Trade Center di Kota Padang, Semoga dengan adanya Trade Center Ba Ria Vung Tau ini, tentunya kita masyarakat Kota padang dan umumnya Sumatera Barat akan dapat menikmati komoditi unggulan Ba Ria Vung Tau Vietnam.

Sebaliknya Kota Padang pun juga berencana akan membuka galeri di Ba Ria Vung Tau untuk memperkenalkan secara langsung produk kota Padang di sana, diantaranya Rumah makan Padang,” sebut Mahyeldi dalam kegiatan yang dihadiri dan disaksikan langsung rombongan delegasi Ba Ria Vung Tau yang dipimpin Wakil Ketua Komite Rakyat, Mr. Le Tuan Quoc itu.

Mahyeldi memaparkan, disamping meresmikan Trading Center Ba Ria Vung Tau tersebut, juga dikemas dengan dilaunchingnya galeri 19 kota/babupaten se-Sumatera Barat (Sumbar) yang menampilkan produk-produk unggulan masing-masing daerah. Sehingga Blok III disulap menjadi miniaturnya Sumbar di sektor Perdagangan.


“Tentunya kegiatan ini akan menjadi sinergisitas antar daerah dan tidak akan mematikan kota/kabupaten lainya. Karena untuk transaksi yang lebih besar konsumen akan tetap langsung ke daerah asal produk,” tutur wako.

“Tentunya disamping Asepta, kita juga membuka peluang bagi pedagang untuk komoditas-komoditas lain yang ingin membuka usaha di Blok I, II, III dan IV ini,” paparnya lagi.

Sesuai dengan visi Kota Padang, sebagai upaya peningkatan Kota Padang sebagai kota Perdagangan, pembangunan Pasar Raya pun juga diarahkan sebagai pasar yang bernuansa wisata.

“Salah satu upaya untuk itu dengan menghadirkan sanggar Seni Indojati di Blok II lantai 3 yang kita resmikan kali ini,” tambahnya lagi.

Hal ini didukung positif oleh Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti mengatakan," bahwa kita sudah melihat geliat pasar sekarang ini sudah menuju pasar yang sehat dan kita juga berharap, pasar juga jadi destinasi wisata. Hal ini terlihat ada upaya menuju kearah itu yang dilakukan oleh dinas perdagangan bagaimana pasar itu nyaman dan sehat. Dan kami dari DPRD mendukung program dinas perindag tersebut." jelasnya. 

Kepala Dinas Perindag Endrizal juga mengatakan," Disamping diresmikannya Kantor Lurah Kampung Jao Kecamatan Padang Barat di Blok III lantai 3 ini.Selanjutnya di Blok II juga dilakukan peresmian Galeri dan Workshop Asosiasi Pedagang sepatu dan Tas (Asepta) yang diharapkan menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk dapat melihat langsung produksi sepatu dan tas di Padang. Sehingga seluruh urusan warga khususnya di sekitar Pasar Raya bisa diselesaikan seefisien mungkin, baik dari sisi pembiayaan maupun waktu,” tukasnya.

Upaya-upaya yang kita lakukan ini tentunya adalah untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dalam berurusan dengan Pemerintah Kota Padang. Untuk itu kita berharap, semoga upaya kita semua ini berjalan dengan baik dan lancar demi Kota Padang yang lebih baik dan maju lagi,” tandas Endrizal mengakhiri.

Dalam kegiatan yang bertajuk ‘Pasar Raya Baralek Gadang’ tersebut juga dihadiri Konsul Jenderal RI di Vietnam Hanif Salim. Kemudian Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti, Unsur Forkopimda Kota Padang, para pimpinan OPD di lingkup Pemko Padang, stakeholder terkait dan lainnya.(Inf)


INFO PADANG, - Punya kinerja bagus, Bank Nagari mendapat apresiasi dari Kementerian Keuangan. Bank milik Pemerintah Daerah Sumatera Barat ini dipercaya menyalurkan kredit usaha rakyat Rp1,1 triliun.
Kepercayaan itu dijawab bank tersebut dengan sangat baik. Sejak Juni 2018, sudah tersalur Rp550 miliar. Artinya dana, dalam dua bulan, usaha kecil menengah daerah ini sudah menikmati perkuatan permodalan dari Bank Nagari.
“Kinerja bagus ini membuktikan Bank Nagari layak mendapat kepercayaan pemerintah buat menyalurkan KUR. Kita pun dukung bank ini untuk menyalurkan lebih banyak tahun berikutnya,” ujar Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy  usai bertemu ramah dengan Direktur Utama Bank Nagari, Deddy Ichsan dan jajarannya, Kamis (2/8/2018).
Leonardy menyebutkan, jika pada 2017 hanya Rp300 miliar dan naik pada 2018 menjadi Rp1,1 triliun. Dia bakal mendorong agar pada 2019 naik minimal jadi Rp2 triliun bahkan Rp3 triliun.
Leonardy menyatakan hal itu berdasarkan cepatnya bank itu menyalurkan KUR. Alokasi KUR mereka akan habis jauh sebelum tutup tahun buku karena ditunjang keberadaan penjaminan kredit oleh PT Jamkrida Sumbar.
Alokasi itu belum banyak menyentuh sektor perikanan dan kelautan. Sektor ini butuh peralatan tangkap dan perlengkapan penunjang yang bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Belum lagi.untuk cold storage dan pabrik pengolahannya.
“Kita berharap Bank Nagari memberi perhatian lebih kepada para nelayan kita. Sinergi dengan pihak terkait sangat perlu ditingkatkan lagi,” ujarnya.
KUR Mikro ini, kata Direktur Utama Bank Nagari Deddy Ichsan sangat membantu. Terutama pedagang kali lima.
“Bagi kami, pedagang kecil yang bagus perkembangan usahanya dan sudah bertahan di lokasi yang sama selama enam bulan, Bank Nagari sudah layak memberikan perkuatan modal kepada mereka,” ujar Deddy.
Bank Nagari mengusulkan agar pemerintah sebagusnya mengarah pada seberapa banyak pengusaha mikro, kecil dan menengah yang memanfaatkan KUR. Misalnya 20.000 pengusaha.
Ini lebih bagus dibanding mengacu pada nilai rupiah yang berhasil disalurkan. Deddy mengungkapkan hal tersebut agar tak terjadi bias di lapangan.
Dia pun setuju untuk menyasar sektor perikanan dan kelautan. Dia pun mengakui KUR di bank yang dia pimpin banyak menyasar sektor perdagangan dan pertanian, karena ini yang paling besar potensinya. Cabang Simpang Empat sangat cepat penyerapannya di sektor ini. ()

 
Para Pedagang PKL Adu Mulut dengan Petugas SK4 di Kawasan Padang Theater Pasar raya Padang 


Ratusan pedagang kaki lima (PKL) nyaris bentrok dengan dua orang  anggota SK4 yang tergabung dalam penertiban pedagang di Pasar Raya Padang bersama Dinas Perdagangan Kota Padang, Jum'at (25/5/2018) sore.

INFO (PADANG) -- Informasi yang didapat www.infonusantara.net dari salah seorang pedagang dikawasan itu yang tak mau nama nya disebutkan mengatakan, kericuhan terjadi berawal ketika salah seorang dari PKL inisial (R) diringkus dan dibawa oleh dua orang petugas SK4 kantor Pos Trantib yang berada di dekat depan komplek Padang Theater, Jalan simpang Mulia. 


Sebelumnya dikatakan, dari Dinas Perdagangan Padang bersama SK4 terlihat melakukan semacam kegiatan atau upacara di depan kantor posko Trantib pasar. Namun usai kegiatan itu, diketahui tidak ada terjadinya cekcok yang serius antara petugas dengan pedagang, tiba tiba saja (R) diringkus dengan perlakuan kasar yang kurang pantas oleh dua orang anggota TNI yang tergabung dalam tim SK4 penertiban dari Dinas Perdagangan. 

"Perlakuan dari petugas SK4 itulah  yang membuat para pedagang marah dan heboh, bahkan nyaris ratusan PKL secara spontan keluar dari tempatnya berjualan. Cacian dan makian tak terbendung keluar dari para pedagang akibat perlakuan dua petugas yang tidak sewajarnya itu pada pedang kecil seperti kami disini. 

"Kami ko rakyat badarai yang mencari sasuok nasi nyo di pasa ko, kami indak teroris kok bantuak tu dibuek (Kami ini hanya rakyat kecil yang mencari sesuap nasi di pasar ini, kami bukan teroris kok seperti itu diperlakukan, red). Harusnya kan aparat keamanan itu melindungi rakyat nya," tutupnya. 

Menyikapi kejadian itu, Penasehat dari  Keluarga Besar Pedangang Kaki Lima (KBPKL) Padang, Fauzi Novaldi menyampaikan, kita sangat kecewa dan sangat menyayangkan sekali atas  perlakuan dari dua oknum SK4 yakni Suprianto dan Amrizal pada salah seorang pedagang.

"Harusnya hadapilah masyarakat pedagang ini dengan baik, harus aparat itu mengayomi, membina. Bukan memberikan rasa ketakutan dan intimidasi. Jangan jadikan TNI sebagai alat untuk intimidasi pada masyarakat pedagang kaki lima,"  ujarnya. 

Para pedagang tidak takut sama sekali, KBPKL tidak takut dengan intervensi maupun ancaman - ancaman. Apalagi adanya kejadian dan tindakan dari oknum SK4 seperti itu malah akan lebih membuat para pedagang makin kompak membela yang lainnya untuk melakukan perlawanan. Harusnya rangkul para pedagang kaki lima di pasar raya ini. 

Persoalan yang terjadi atas tindakan dua orang oknum SK4 ini memang dari KBPKL selaku perwakilan pedagang sudah melaporkan pada pihak Denpom 1/4 Padang yang penyelesaian disepakati untuk jalan damai, namun itu  belum final. Belum cukup sampai disana saja. 

"Kita harapkan final nya nanti jika Dinas Perdagangan mau menerima dan duduk bersama dengan KBPKL untuk menyelesaikan persoalan dan bagaimana kedepannya serta seperti apa bagusnya program terkait pedagang kaki lima ini sehingga kedepannya apa yang telah kita bicarakan dan sepakati bisa berjalan dengan baik tanpa harus ada tindakan kekerasan, " pungkasnya. 

Sementara Ketua KBPKL Padang, Idman  mengatakan, selaku Ketua dari perwakilan para pedagang kaki lima dirinya sangat berharap antara dinas dengan KBPKL, mari kita pecahan masalah dilapangan yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi aturan mainnya, seperti tindakan dari petugas SK4 yang baru saja melakukan tindakan pada salah seorang anggota kami,"katanya.

SK4 itu fungsinya tidak berada ditempatnya saat ini, harus melindungi mengayomi masyarakat, namun menurut saya selama ini terkesan apa pun yang terjadi, masalah sedikit saja dari petugas SK4 ini langsung membawa ke kantor , terkesan seperti mengintimidasi para pedagang. SK4 itu bukan untuk mengesekusi tempat orang, bukan untuk menakut -nakuti masyarakat. 

Harusnya kan  bisa dilakukan pembicaraan baik baik, apalagi kita juga ada perwakilan melalui KBPKL. Selaku Ketua saya tidak ingin SK4 itu menjadi alat untuk mengintimidasi dari dinas untuk masyarakat pedagang,"  ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang ,Endrizal ketika dihubungi media ini tidak mengangkat seluler nya meski handphone nya dalam kondisi aktif.(INF7)




Komisaris Utama Bank Nagari, Adrianof A Chaniago Memberikan Kuliah Umum di hadapan ratusan mahasiswa dan segenap civitas Akademika Universitas Negeri Padang. 
INFO (PADANG) - Komisaris Utama (Komut) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Andrinof A Chaniago memberikan kuliah umum di hadapan ratusan mahasiswa dan segenap civitas akademika Universitas Negeri Padang (UNP) tentang Kewirausahaan Sosial Menjawab Tantangan Dekade Bonus Demografi dan Era Digital, Jumat (25/05/2018) di gedung Auditorium UNP Padang.

Menurut Mantan Mentri PPN/Bappenas itu, di masa yang akan datang ada dua hal yang akan dihadapi oleh mahasiswa yang sedang kuliah saat ini dalam menghadapi kompetisi yang keras dalam mencari pekerjaan.

"Pertama, tahun 2020 nanti, mereka akan masuk ke dalam keranjang beban demografi yang disebut dengan "bonus demografi". Dimana penduduk usia produktif jumlahnya terbesar dalam sejarah. Bonus demografi ini akan berlangsung selama satu dekade, dan akan mencapai puncaknya pada tahun 2030 nanti. Dikarenakan banyaknya jumlah usia produktif, maka secara otomatis akan berlangsung persaingan yang ketat dalam mendapatkan sebuah pekertjaan," terang pakar ekonomi Universitas Indonesia ini.
Lalu Andrinof melanjutkan tantangan yang kedua yaitu Revolusi 4.0 atau era digital yang bisa menghapus banyak pekerjaan.

"Bersamaan dengan bonus demografi, para pencari kerja juga akan berhadapan dengan era digital atau Revolusi 4.0 yang akan menciutkan kesempatan kerja. Era digital ditandai dengan diambil alihnya banyak jenis pekerjaan oleh teknologi informasi dan sistem digital," jelas sosok yang dikenal dekat dengan RI 1 ini.

Namun para mahasiswa tidak perlu cemas dengan dua tantangan besar yang menghadang tersebut jika mau mengubah sikap mental menjadi bermental wirausaha.

"Lulusan perguruan tinggi dituntut mengubah pola pikir dan mental ke arah mental wirausahawan. Wirausahawan harus bermental mandiri, gigih, inovatif, kreatif, pantang menyerah dan mau berinisiatif untuk mewujudkan ide-ide kewirausahaan tersebut," terangnya.

Menurut Andrinof, para mahasiswa tidak cukup berpangku tangan. Para lulusan universitas harus meningkatkan produktifitas dan posisi tawar. Anak muda juga harus kreatif dan inovatif serta menyesuakan diri dengan teknologi. Misalnya memanfaatkan media sosial atau website.

"Caranya dengan berwirausaha melalui aset yang dimiliki. Bermodal tidak dengan finansial saja tapi juga memanfaatkan social kapital. Bersinergi dengan lembaga keuangan dan pihak-pihak lain untuk mengembangkan usaha, berani mengambil keputusan dan melakukan aksi ketika momentum tiba serta pandai menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Telah banyak pengusaha muda wirausahawan sosial yang mendapat keuntungan dari memanfaatkan teknologi informasi," terangnya.

Berwirausaha sambil memecahkan masalah sosial (seperti pengangguran, kemiskinan, ketimpangan dan kualitas lingkungan yang buruk) menurut Andrinof merupakan suatu lankah yang sangat luar biasa dan itu sesuai dengan falsafah Minangkabau "Lamak di Awak Katuju di Urang", dan itu adalah landasan nilai untuk kewirausahaan sosial. Karena dengan berwirausaha sosial kita bisa memecahkan masalah-masalah sosial, mendukung dan memfasilitasi kegiatan budaya, dan menjaga kelestarian lingkungan.

"Dengan berwirausaha sosial, otomatis kita telah memerangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, melestarikan lingkungan, mewujudkan lingkungan sehat, memajukan kebudayaan, menegakkan keadilan, mendorong pemerataan, mendorong kerja sama, dan merangkul kelompok marginal," pungkas sosok yang dikenal juga peduli terhadap kemajuan pariwisata Sumatera Barat ini.

Laporan :Sat

Komisaris Utama Bank BRI Andrinof A Chaniago Menyampaikan Kuliah Umum tentang Kewirausahaan Sosial untuk Menjawab Tantangan Dekade Bonus Demografi dan Era Digital.
INFO ( PADANG) -- Setelah mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Kereta Api Bandara Internasional Minangkabau (BIM), KA Minangkabau Ekspres dan  kawasan Pesantren Modern Terpadu (PMT) Prof Dr Hamka II, Senin (21/05) kemarin, Komisaris Utama (Komut) Bank BRI, Andrinof A Chaniago dijadwalkan akan mengisi kuliah umum di Universitas Negeri Padang (UNP), Jumat (25/5/2018).

Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas itu, akan berbicara tentang Kewirausahaan Sosial untuk Menjawab Tantangan Dekade Bonus Demografi dan Era Digital.

Menurut Mantan Mentri PPN/Bappenas itu, di masa yang akan datang ada dua hal yang akan dihadapi oleh mahasiswa yang sedang kuliah saat ini dalam menghadapi kompetisi yang keras dalam mencari pekerjaan.

"Pertama, tahun 2020 mereka akan masuk ke dalam keranjang bonus demografi. Dimana penduduk usia produktif jumlahnya terbesar dalam sejarah. Itu akan berlangsung satu dekade (2020-2030). Kemudian yang kedua, bersamaan dengan bonus demografi, para pencari kerja juga akan berhadapan dengan era digital yang akan menciutkan kesempatan kerja. Era digital ditandai dengan diambil alihnya banyak jenis pekerjaan oleh teknologi informasi dan sistem digital," kata Andrinof Chaniago ketika dihubungi via WhatsApp, Kamis (24/05/2018) malam.

Untuk menghadapi tantangan itu, Andrinof A. Chaniago mengatakan bahwa kewirausahaan sosial merupakan salah satu jawabanya.

"Kewirausaan sosial paduan dari dua cita-cita dalam hidup. Pertama, meningkatkan kesejahteraan secara material, memproduksi suatu barang dan jasa, lalu mendapatkan keuntungan. Kedua, memecahkan masalah sosial bagaimana menghadapi ketimpangan, menyediakan lapangan pekerjaan dan menciptakan harmoni dalam berbangsa dan bernegara," jelas pakar ekonomi Universitas Indonesia ini.

Menurut Andrinof, para mahasiswa tidak cukup berpangku tangan. Para lulusan universitas harus meningkatkan produktifitas dan posisi tawar.

Mahasiswa sekarang wajib mengenali apa itu era digital, atau Revolusi Industri 4.0, jika tidak ingin menjadi objek yang dikendalikan. Revolusi Industri 4.0 bisa jadi sebuah ancaman. Tetapi, juga bisa jadi peluang besar bagi Indonesia jika jeli dan siap memanfaatkannya.

"Anak muda juga harus kreatif dan inovatif serta menyesuakan diri dengan teknologi. Misalnya memanfaatkan media sosial atau website, " ungkapnya. (INF7)

(Ils)
INFO (Nasional) -Sesuai mandat yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (APBN 2018), Pemerintah melaksanakan kebijakan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), pejabat negara, dan para pensiunan / penerima tunjangan. 

Kebijakan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 tahun 2018 ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan informasi kepada para awak media dalam konferensi pers THR 2018 bertempat di Istana Negara Jakarta,Rabu (23/5/2018)

Kebijakan Gaji dan Pensiun ke-13 pernah dilakukan tahun 1979 dan mulai rutin sejak 2004, sementara THR diberikan sejak tahun 2016. Pembayaran pajak dan dana bersumber dari dana APBN 2018, sementara pembayaran untuk APAR bersumber dari APBD.

Alokasi anggaran pembayaran Gaji / Pensiun / Tunjangan ke-13 dan THR tahun 2018 sudah ditetapkan dalam APBN 2018 melalui pembahasan dan penguatan DPR. Sejalan dengan kebijakan di bidang kepegawaian tersebut, kinerja pelaksanaan APBN 2018 dipastikan tetap aman dan dapat dilangsungkan sesuai dengan rencana UU APBN tahun 2018. Pembayaran Gaji ke-13 dan THR tahun 2018 Dapat Mencapai Sektor Riil dan Ekonomi Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Pemberian THR tahun 2018 tujuan untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri yang pembayarannya dilaksanakan pada bulan Juni 2018. Sementara, pemberian Gaji / Pensiun / Tunjangan ke-13 tujuan untuk membantu pegawai dalam menghadapi tahun baru dan pembayarannya dilaksanakan pada bulan Juli 2018.

Kebijakan pemberian THR dan Gaji Ke-13 tahun 2018 ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Menteri Keuangan, Peraturan, Keuangan, Keuangan, dan THR dan Gaji ke-13.

THR tahun 2018 untuk aparatur pemerintah setelah dikurangi gaji pokok, tunjangan umum, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Sementara, 
THR untuk pensiun, uang tunai, tunjangan keluarga, dan / atau tunjangan tambahan. Pada Tahun 2017, THR hanya diberikan kepada aparatur Pemerintah sebesar gaji pokok tanpa tunjangan, sedangkan untuk pensiunan tidak diberikan THR.

Gaji ke-13 untuk aparatur Penghasilan negara, tunjangan umum, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Sementara, untuk Pensiun ke-13 pindah besar, tunjangan keluarga, dan / atau tunjangan tambahan minggu.

Pengajuan Permintaan pembayaran THR oleh satuan kerja untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dapat dimulai pada akhir bulan Mei 2018, dan diharapkan seluruh pembayaran THR tahun 2018 dapat selesai dilaksanakan pada awal Juni sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Sementara, pengajuan permintaan pembayaran Gaji / Pensiun / Tunjangan ke-13 oleh satuan kerja untuk KPPN dapat dilaksanakan mulai akhir Juni 2018, agar dapat meluncurkan pada awal bulan Juli 2018 untuk setiap anggota pemerintah dan para penerima pensiun.

Pemerintah Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota diharapkan dapat menyelaraskan waktu pembayaran THR dan Gaji ke-13 bagi ASN Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan.

Rencana pembayaran Gaji / Pensiun / Tunjangan ke-13 dan THR tahun 2018 adalah sebesar Rp35.76 triliun atau meningkat 68,92% dari pembayaran tahun 2017 oleh karena itu:

THR Gaji sebesar Rp5,24 triliun;
THR Tunjangan Kinerja sebesar Rp5,79 triliun (Kebijakan baru tahun 2018);
THR Pensiun sebesar Rp6,85 triliun (Kebijakan baru tahun 2018);
Gaji ke-13 sebesar Rp5,24 triliun;
Tunjangan Kinerja ke-13 sebesar Rp5,79 triliun; dan Pensiun / Tunjangan ke-13 sebesar Rp6,85 triliun. *

Gedung DPRD Kota Padang 
INFO (PADANG) -  Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra meminta Pemko Padang melalui Dinas Perdagangan agar melakukan pengawasan untuk mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok dengan menggelar operasi pasar di bulan ramadhan 1439 Hijriyah tahun 2018 ini. 

"Sama sama kita ketahui biasanya jelang ramadhan harga bahan pokok sudah mulai merangkak naik dari harga biasanya. Hal ini tentunya akan membuat pengeluaran atau biaya rumah tangga masyarakat akan bertambah besar lagi, apalagi mereka keluarga kurang mampu,"  kata Wahyu, Ranu (16 /5)

"Untuk itu kita harapkan pemko melalui dinas terkait harus bisa mengantisipasi kenaikan harga Sembako dan ketersediaan stok barang selama Ramadhan karena permintaan masyarakat akan jauh mengalami peningkatan,"  ujarnya. 

Kalau pun ada kenaikan, ia berharap masih dalam harga yang wajar, karena hukum pasar itu memang demikian, semakin tinggi permintaan, tentu semakin tinggi juga harganya. Namun kita tidak menginginkan adanya oknum atau spekulan yang dengan sengaja menimbun barang dengan memanfaatkan kondisi ini. Harus ada tindakan tegas dari dinas terkait, " ungkapnya. 

Hal senada disampaikan Ketua Komisi II DPRD Padang, Gustin Pramona. Dia meminta agar Dinas Perdagangan Kota Padang agar segera mengantisipasi kenaikan harga Sembako jelang Ramadhan ini.

Jelang bulan suci Ramadhan 1439 H, Mei 2018, Dinas Perdagangan Kota Padang agar dapat mengendalikan harga sembako, melakukan pengawasan ke sejumlah pasar untuk memastikan harga kebutuhan pokok agar stabil tidak mengalami kenaikan yang signifikan. 

Selain itu tambah Gustin Pramona,  Dinas Perdagangan Kota Padang jelang ramadhan ini juga harus jeli memantau indikasi kenaikan harga Sembako. 

Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Endrizal,  mengatakan, ada tiga faktor yang akan dilakukan pihaknya yakni pencegahan kenaikan harga kebutuhan pokok. 

Memantau adanya permintaan kebutuhan pokok dan ketersedian, serta pengawasan pada seluruh agen dan distributor yang menjual kebutuhan pokok tersebut. Tiga faktor yang diterapkan tersebut, bisa mencegah  kenaikan harga sembako.

Endrizal  juga mengatakan, kenaikan harga bahan pokok itu bersumber dari permintaan yang banyak. Tingginya permintaan tidak diimbangi dengan ketersedian barang, dipastikan akan ada kenaikan harga. Setelah itu, ketersedian barang berasal dari produksi.

“Jadi untuk ketersedian barang ini, akan bersumber dari produksi barang. Untuk itu, kita telah berkordinasi dengan beberapa instansi terkait untuk mengawasi produksi kebutuhan pokok ini,” pungkasnya.

Sementara sejumlah bahan pokok di Kota Padang mengalami kenaikan, seperti harga cabai merah mulai naik di Pasar Raya Padang dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp35.000 per kilogram atau naik sebanyak Rp5.000.

Harga bawang merah juga kembali naik setelah sempat turun ke harga Rp30.000 per kilogram, dan saat ini naik menjadi Rp36.000 per kilogram. Kemudian ayam ras atau pedaging juga mengalami kenaikan sejak beberapa hari terakhir, yakni dari Rp35.000 per ekor menjadi Rp40.000 per ekor. 

Bahan pokok lainnya seperti gula pasir yakni Rp12.000 per kilogram, minyak goreng Rp 12.000 per kilogram, minyak tanah Rp10.000 per liter, harga tersebut masih stabil sejak awal 2018.( INF7)

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.