Silaturahmi Dengan KI Sumbar, PJKIP Targetkan Hadir di Semua Kabupaten Kota

 

Pertemuan silahturahmi antara PJKIP Sumbar dengan jajaran KI Sumbar,Rabu (28/2/2024).( foto/dok/Riko)

INFONUSANTARA.NET -- Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Sumbar menilai, sudah saatnya Komisi Informasi (KI) Sumbar untuk mendorong semua Bupati dan walikota serta DPRD membentuk KI di daerahnya.

Menurut Ketua PJKIP Sumbar, Almudazir, SS, dengan adanya kelembagaan KI di kabupaten/kota, keterbukaan informasi publik akan semakin masif, sekaligus upaya mendorong keterlibatan badan publik dalam memasyarakatkan keterbukaan informasi publik secara berjenjang.

“Bahkan monitoring dan evaluasi (monev) badan publik bisa dimulai dari nagari yang KI tingkat kabupaten kota. Hasil 10 besarnya baru dilakukan oleh KI provinsi. Dengan begitu tentu akan lebih banyak badan publik yang ikut monev keterbukaan informasi,” terang Almudazir, dalam pertemuan silaturahmi antara PJKIP Sumbar dengan jajaran KI Sumbar, Rabu (28/2/2024).

“KI ampuh dalam pemberantasan korupsi. Sangat ampuh! Sayangnya pemerintah masih terlihat setengah hati. Di kalangan pemerintahan, KI ini bisa jadi lembaga yang sangat tidak disukai,” sambung Almudazir tegas, yang dalam kesempatan itu juga didampingi oleh Pembina PJKIP Sonny Affandi, Penasihat PJKIP Sumbar, Isa Kurniawan dan Novrianto ‘Ucok’ (red-Ketua Forum Wartawan Parlemen Sumbar), beserta para senior pers lainnya.

Dikatakan Almudazir lagi, pihaknya berharap, keterbukaan informasi publik diperkuat pemerintah. Karena, dengan keterbukaan informasi publik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Karena itu, PJKIP terus mendorong dibentuknya PJKIP tingkatan kabupaten/kota.

“Kita jadikan pembentukan PJKIP di kabupaten kota sebagai cikal  pembentukan KI Kabupaten/Kota. Hal ini juga  agar ada ruang bagi kawan wartawan dalam memasifkan keterbukaan informasi publik. PJKIP masuk lewat jurnalisnya. KI Sumbar masuk dari sisi pemerintahnya,” ujar Almudazir.

Baca Juga:  Kasus Dugaan Ujaran Kebencian, Bupati Indra Catri Nilai Tuduhan ES tak Berdasar Hukum

Menyambut harapan ini, Ketua KI Sumbar Musfi Yendra, yang didampingi lengkap jajaran komisioner lainnya (Riswandy, Idham Fadli, Mona Sisca, dan Tanti Endang Lestari), menyatakan bahwa pihak KI Sumbar sangat mendukung apa yang diperjuangkan oleh PJKIP Sumbar.

Menurut Musfi, keberadaan pers dalam mengawal keterbukaan informasi publik sangat penting, karena dari sudut pandang pers, objektivitas keterbukaan informasi publik terjaga.

Musfi mengakui, jajarannya memiliki pekerjaan rumah untuk meneruskan warisan positif yang telah ditanamkan oleh jajaran komisioner KI sebelumnya. Disebutkan, amat banyak kinerja positif yang ditinggalkan oleh para komisioner terdahulu, yang saat ini harus dijaga dan ditingkatkan.

Sementara, Isa Kurniawan menekankan, KI Sumbar punya tugas berat untuk mempertahan status Informatif provinsi ini.

Baca Juga:  Gubernur Mahyeldi dan Adrian Tuswandi Dinobatkan Jadi Tokoh Keterbukaan Informasi Publik Sumbar

“Jangan sampai turun menjadi Menuju Informatif, atau lebih bawah lagi. KI Sumbar harus bekerja keras, karena menjaga prestasi adalah hal yang lebih berat lagi,” ujarnya.

Pertemuan itu juga dihadiri oleh mantan komisioner KI Sumbar dua periode, Adrian Tuswandi, yang juga memberi masukan-masukan positif dalam pertemuan tersebut.(*)