June 2021

 

Tim Inafis Polda Sumbar Turun Selidiki Kebakaran 6 Ruko di Pasar Tradisonal Koto Agung Sitiung.

INFONUSANTARA.NET -- Pasca terjadi kebakaran yang meludeskan 6 unit Ruko di Pasar Tradisonal Koto Agung Blok B Sitiung 1 Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung, Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat, pada Selasa malam (29/06/2021).

Tim gabungan identifikasi sidik jari dari Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) Polda Sumatera Barat bersama anggota Polres Dharmasraya melakukan penyilidikan dan olah Tempat Kejadian Presistiwa (TKP) terkait apa penyebab terjadinya kebakaraan tersebut.

"Mendapat informasi adanya kejadian kebakaran, kami bersama anggota Indentifikasi Ditreskimum Polda Sumbar dan bersama anggota Indentifikasi Polres Dharmasraya serta bersama Kapolsek Koto Agung Sitiung 1, Iptu Haryoto dan anggota Polsek Koto Agung, melakukan olah Tempat Kejadian Presistiwa (TKP), "kata Kepala Seksi Indentifikasi Ditreskimum Polda Sumbar, Kompol Yulvahmi yang ditemui awak media, di TKP kebakaran pada Rabu sore (30/06/2021).


Kedatangan kami ke lokasi ini sebut Kompol Yulvahmi, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, mencari apa penyebab kebakaran terhadap 6 ruko ini, agar pemilik yang menjadi korban kebakaran terasa puas dengan kedatangan kami ke sini.

Pada saat ini kami bersama anggota terus mencari apa penyebab kebakaran. Apakah peristiwa ini dugaan dibakar atau korsleting lisitrik dan yang lain nya. Ini yang kami lakukan dalam penyilidikan dan olah TKP. 

Dan saat ini kita sudah mengumpulkan keterangan dari saksi - saksi dan barang bukti. 

Dikatakan, kami dari tim gabungan identifikasi Inafis Polda Sumbar, dari Padang baru sampai di lokasi ini menjelang sore tadi.

"Pada beberapa hari kedepan kita masih di sini untuk melakukan penyilidikan dan pemerikasaan lebih lanjut," ungkap Kasi Indentifikasi Ditreskimum Polda Sumbar, Kompol Yulvahmi (***)

Laporan:MsX

INFONUSANTARA.NET - SDGs merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan berskala nasional, untuk itu perlu di laksanakan pendataan pembangunan berkelanjutan SDGs.

"SDGs ini sangat penting di lakukan demi kemajuan dan kesejahteran masyarakat, ucap Babinsa Koramil 01/Pancung Soal Kodim 0311/Pessel Serda Hendro saat hadiri kegiatan penetapan hasil pendataan SDGs desa di nagari lunang barat Kecamatan Lunang.Rabu 30 Juni 2021.

Dalam kesempatan itu Serda Hendro Yulianto menjelaskan kepada masyarakat,dalam mencegah penyebaran Covid-19, sebagai warga yang baik harus patuhi peraturan pemerintah tentang penerpaan protokol kesehatan.

"Program pemerintah terkait prokes ini agar kita semua terhindar dari wabah Virus Covid-19" sebutnya

Menyukseskan hal tersebut, lanjut Serda Hendro harus bekerja sama dalam menerapkan protokol kesehatan dan saling mengingatkan betapa pentingnya menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita semua terhindar dari Virus Covid-19.

Dalam kegiatan itu di hadiri dalam Wali nagari Lunang, Bhabinkamtibmas, Bamus,Staf Wali nagari dan pemuka masyarakat Lunang, (Pendim 0311/Pessel).

Editor : Heri Suprianto

 

Wakil Gubernur Sumbar Audy Tebar 22 Ribu Benih Ikan di Padang Pariaman Nagari Aie Tajun, Kec. Lubuk Alung, Kab.Padang Pariaman, Rabu (30/6/2021)

INFONUSANTARA.NET - Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy menyebar 22 ribu benih ikan di area irigasi perairan umum ikan larangan Nagari Aie Tajun Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

"Ini untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Karena di sini ada potensi perairan, sayang jika tidak dimanfaatkan untuk perikanan," katanya di Nagari Aie Tajun, Kec. Lubuk Alung, Kab.Padang Pariaman, Rabu (30/6/2021)

Wagub mengatakan semua potensi yang ada di nagari harus bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Ia berpesan untuk bisa menjaga dan mengelola ikan yang telah disebarkan tersebut, sekaligus memikirkan restokcking agar manfaatnya bisa dirasakan secara berkelanjutan.

Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur mengatakan sebagian besar masyarakat Nagari Aie Tajun Lubuk Alung sebenarnya adalah petani sawah. Namun belakangan sebagian pindah ke ladang jagung karena ada perusahaan yang bersedia menampung hasil produksi.

Perikanan adalah usaha bersama masyarakat nagari yang dipanen bersama sekali setahun pada momentum Maulid Nabi. 

"Karena ini adalah milik bersama, maka semua harus menjaga termasuk dalam hal pemeliharaan. Jangan setelah dilepas dibiarkan saja tanpa dipelihara," katanya.

Pada kesempatan itu ia juga menyampaikan terima kasih kepada Wagub Audy karena perhatiannya yang sangat besar pada masyarakat Padang Pariaman.

"Sebelumnya untuk peternakan ayam, Wagub juga bersedia untuk datang. Sekarang kembali menyerahkan bantuan pada masyarakat Padang Pariaman," katanya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar Yosmeri mengatakan bibit ikan yang dibantu tersebut diantaranya Nila 12 ribu ekor, puyu 5 ribu ekor dan tawes 5 ribu ekor.

Ikut hadir dalam kegiatan itu Ketua DPRD Padang Pariaman, Camat Lubuk Alung, Forkopimca dan Wali Nagari Aie Tajun Lubuk Alung.***

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Sumbar Buka Pendaftaran 1.176 Formasi CPNS dan PPPK 2021,Gubernur: Tidak Ada Ruang untuk Praktik Kecurangan

INFONUSANTARA.NET - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka pendaftaran seleksi CPNS 2021 untuk 1.176 formasi pada 30 Juni-21 Juli dengan kuota terbanyak bagi tenaga PPPK guru. 

"Dari 1.176 lowongan itu alokasi terbanyak adalah untuk PPPK guru yaitu 743 formasi, diikuti tenaga teknis CPNS 333 formasi, tenaga kesehatan 92 formasi dan tenaga PPPK non guru 8 formasi," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi di Padang, Rabu (30/6/2021).

Dari total 1.176 formasi itu Pemprov Sumbar membuka lowongan untuk disabilitas sebanyak 9 formasi dan lulusan terbaik 13 formasi.  

Mahyeldi mengatakan penerimaan CPNS dan PPPK tersebut sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 377 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar 2021.

Pendaftaran dilaksanakan secara online mulai tanggal 30 Juni sampai 14 Juli 2021 dengan beberapa tahapan. Ia mengingatkan calon peserta untuk teliti membaca petunjuk pendaftaran agar tidak terjadi permasalahan.

Selain itu Gubernur mengingatkan agar calon peserta tidak tertipu oleh calo atau pihak-pihak yang mengaku bisa membantu meluluskan dalam ujian karena saat ini seluruh proses terbuka dan transparan. Tidak ada ruang untuk praktik kecurangan.

Berdasarkan laman resmi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar tahapan seleksi CPNS dan PPPK 2021 dimulai dengan pengumuman pada 30 Juni-14 Juli, pendaftaran 30 Juni-21 Juli dan pengumuman hasil seleksi pada 28-29 Juli 2021.

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada 25 Agustus sampai 29 November dan seleksi PPPK non guru setelah SKD dan pengumuman hasil pada 17-18 Oktober 2021.

Dilanjutkan dengan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada 8-29 November, penyampaian integrasi hasil SKD dan SKB serta seleksi PPPK non guru pada 15-17 Desember 2021. Pengumuman kelulusan dilakukan pada 18-19 Desember 2021.

Informasi lengkap terkait persyaratan pendaftaran CPNS tersebut dapat diunduh pada laman http://bkd.sumbarprov.go.id.

Mahyeldi berharap CPNS dan PPPK yang nantinya lulus akan memperkuat SDM jajaran Pemprov Sumbar untuk bisa memberikan pelayanan terbaik pada masyarat.***

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

 

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi saat menghadiri Dies Natalis Universitas Perintis Indonesia (UPERTIS) ke-1 di Padang, Rabu (30/6/2021).
INFONUSANTARA.NET -- Perguruan Tinggi harus memiliki orientasi menciptakan lulusan yang memiliki kemampuan keilmuan yang mumpuni sekaligus juga menguasai teknologi digital yang sudah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini.

"Lulusan Perguruan Tinggi harus memiliki kompetesi di bidangnya sehingga bisa diserap oleh lapangan kerja, sehingga bisa mengurangi angka pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan. Selain itu juga harus melek teknologi digital yang telah menjadi keseharian kita saat ini," kata Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi saat menghadiri Dies Natalis Universitas Perintis Indonesia (UPERTIS) ke-1 di Padang, Rabu (30/6/2021).

Gubernur mengatakan digitalisasi tidak hanya merambah sektor swasta, perusahaan-perusahaan tetapi juga pada bidang pemerintahan. Secara bertahap sistem dalam pemerintahan mulai beradaptasi dengan digitalisasi.

Faktor perkembangan zaman dan juga pandemi COVID-19 mendorong hal tersebut terjadi lebih cepat. Pertemuan-pertemuan sekarang dilakukan dengan teknologi konferensi video. Sistem penilaian kinerja PNS juga mulai terdigitalisasi termasuk untuk pengarsipan.

Karena itu Pemprov Sumbar mendukung penuh upaya menciptakan SDM berdaya saing dan melek teknologi ke depannya terutama melalui pintu Perguruan Tinggi.

Ia mengatakan meningkatkaan kesadaran masyarakat di bidang digitalisasi dan percepatan menggunakan IT menjadi salah satu visi misi gubernur. Diantaranya diimplementasikan dalam penyediaan jaringan di daerah sulit (3T) agar semua masyarakat secara merata melek informasi dan bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan perekonomian.

"Kita juga merancang dan mendorong pemasaran produk UMKM secara digital. Kawasan blank spot kita kurangi hingga bisnis digital bisa meningkat," katanya.

Mahyeldi mengucapkan selamat kepada UPERTIS yang bisa terus berkembang meski di tengah terjangan badai COVID-19.

Dies Natalis UPERTIS ke1 tersebut dimeriahkan rangkaian kegiatan mulai dari 30 Juni hingga 31 Juli 2021.

Diantara kegiatan itu pameran prodk hasil penelitian dan pengabdian masyarakat sivitas akademika UPERTIS, Lomba kreatifvitas Nasional, lomba Vollyball dan badminton, lomba cover lagu dengan gendre musik yang berbeda dari aslinya.


Kemudian khitanan massal, pemeriksaan kesehatan, demo memasak, penyuluhan obat dan cara menggunakan obat, seminar dan publikasi internasional, jalan santai hingga perintis EXPO produk penelitian inovasi, teknolgi dan makanan karya mahasiswa.***

*BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR*

Diamuk si Jago Merah, Enam Ruko di Pasar Tradisional Koto Agung Blok B Sitiung Ludes Terbakar.

INFONUSANTARA.NET - Enam unit ruko di Pasar Tradisonal Koto Agung Blok B Sitiung 1 Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, ludes terbakar diamuk sijago merah pada Selasa malam (29/06/2021). Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa dan kerugian di taksir ratusan juta rupiah.

Informasi yang didapat kebakaran ini yang pertama sekali di Pasar Tradisonal Koto Agung Blok B Sitiung 1 Nagari Sungai Duo yang berdiri semenjak sekitar pada tahun 1980 an. Kebakaran tersebut di duga akibat korsleting listrik.

Menurut salah seorang warga bernama Eli umur 39 tahun,yang di temui awak media di Tempat Kejadian Peristiwa (TKP) mengatakan, tadi kami melihat asap yang sangat tebal dari salah satu bangunan tersebut. Kemudian kami berteriak mintak tolong “Ada kebakaran”.Sambil memanggil pemilik ruko tersebut untuk keluar ada dari bangunan tersebut.


Kami bersama warga yang lain membantu untuk mengeluarkan barang- barang yang dapat kita selamatkan. Melihat api yang sangat besar dengan begitu cepatnya,kami berupaya untuk memadamkan api bersama petugas pemadam kebakaran Kabupaten Dharmasraya.

"Untung saja semua pemilik ruko tersebut dapat di selamatkan,hanya saja sebagian barang tidak dapat di selamatkan,"ucapnya.

Sementara di tempat yang sama Kepala Bidang (Kabid) Trantibum dan Damkar Satpol PP Damkar Kabupaten Dharmasraya, Yunisman mengatakan,kami mendapat informasi dari masyarakat adanya terjadi  peristiwa kebakaran di Pasar Tradisonal  Koto Agung Blok B Sitiung 1,Nagari Sungai Duo.

Kemudian kami bersama anggota Damkar Kabupaten Dharmasraya, turun ke lokasi dan melakukan pemadaman terhadap ruko yang terbakar di Pasar Tradisonal  Koto Agung Blok B Sitiung 1,Nagari Sungai Duo ini.

Dalam peristiwa ini, diturunkan sebanyak 3 unit mobil Damkar ke Tempat Kejadian Peristiwa (TKP) ini. 

Dikatakan, untung saja cuaca lagi hujan, jadi kebakaran tidak menjalar kebangunan lain.Sampai saat ini pemadaman dan pendingan terhadap puing -puing terus di lakukan.

Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa,untuk kerugian di taksir ratusan juta rupiah. Sedangkan untuk penyebab kebakaraan diduga akibat korsleting listrik,"ucap Kabid  Trantibum dan Damkar Satpol PP Damkar Kabupaten Dharmasraya, Yunisman (***)

Laporan: MsX


 

Edhy Prabowo (kiri) /antara.

INFONUSANTARA.NET - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, yakni Edhy Prabowo, merasa tak bersalah meski dituntut lima tahun penjara dan denda sebesar Rp400 juta subsider enam bulan kurungan.

Seperti diketahui, Ia bersama para terdakwa lainnya disebut menerima uang Rp25,7 miliar terkait izin ekspor benih bening lobster (BBL) atau ‘benur’.

“Saya merasa tidak salah dan tidak punya wewenang terhadap itu,” ujar Edhy usai persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, pada Selasa, 29 Juni 2021, dikutip terkini.id dari IDNTimes.

“Saya sudah delegasikan semua bukti persidangan, sudah terungkap tidak ada. Saya serahkan semuanya ke Majelis Hakim.”

Kendati demikian, Edhy mengaku tetap bertanggung jawab dengan perkara suap yang terjadi di Kementerian Kelautan dan Perikanan pada masa kepemimpinannya.

Menurutnya, hal itu sebagai bentuk tanggung jawab dirinya yang tak bisa mengendalikan para stafnya. 

“Kesalahan mereka adalah kesalahan saya karena saya lalai.”

Namun, dalam menimbang tuntutannya, Jaksa mengatakan bahwa Edhy tak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dianggap tak memberi teladan.

Meski begitu, terdapat sejumlah pertimbangan yang dapat meringankan hukuman mantan anggota DPR itu.

“Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum, sebagian aset sudah disita,” tutur Jaksa. 

Sebagai informasi, dalam sidang tersebut, Jaksa juga menuntut orang-orang yang terlibat dalam kasus korupsi ekspor benur atau benih bening lobster.

Mereka yang dituntut adalah mantan Sekretaris Pribadi dan Staf Khusus Edhy Prabowo serta Pemilik PT Aero Citra Kargo.

Source: terkini.id


Kepesertaan JKN Belum Capai UHC, Pemkab Dharmasraya dan BPJS Kesehatan Gelar Forum Komunikasi 

INFONUSANTARA.NET -Wakil Bupati Dharmasraya, DP Datuk Labuan, didampingi Sekretaris Daerah, Adlisman, membuka sekaligus memimpin rapat pertemuan bersama BPJS Kesehatan, dalam Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Tahap I, di Aula Lantai II Kantor Bupati Dharmasraya, Selasa (29/6/21).

Rapat ini dihadiri kepala dinas terkait, diantaranya Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial P3APPKB, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Bapppeda, Kepala BKD, Kepala BKPSDM, dan sejumlah unsur terkait lainnya. 

Rapat ini fokus membahas kepesertaan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) pada BPJS di Kabupaten Dharmasraya yang belum mencapai target UHC (Universal Health Coverage), yakni 95 persen dari jumlah penduduk.

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Solok, Asfurina, saat memaparkan progres penyelenggaraan program JKN di Kabupaten Dharmasraya mengatakan, hingga saat ini jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya yang terdaftar sebagai peserta JKN pada BPJS baru mencapai 165.637 jiwa, atau sekitar 74,51 persen dari total jumlah penduduk Dharmasraya yang mencapai 222.305 jiwa. Untuk itu katanya, diperlukan upaya bersama antara BPJS dengan para pemangku kepentingan untuk bagaimana dapat meningkatkan jumlah kepesertaan JKN di Kabupaten Dharmasraya.

Menurutnya, salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mencapai UHC di Kabupaten Dharmasraya adalah dengan meningkatkan kepatuhan badan usaha atau pemberi kerja dalam program JKN. Karena katanya, hingga saat ini baru 78 badan usaha di Kabupaten Dharmasraya yang terdaftar di BPJS. Jumlah ini baru berkisar sekitar 37% dari total 212 badan usaha yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

"Kami berharap adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Peraturan Bupati terkait kepatuhan badan usaha yang belum melakukan registrasi ke BPJS Kesehatan. Di beberapa daerah di Sumbar sudah ada yang menerapkan hal ini, salah satunya Kota Pariaman. Di sana, bagi pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan keanggotaan BPJS, maka tidak akan mendapat pelayanan publik tertentu. Mungkin hal ini dapat diadopsi untuk diterapkan, demi mencapai UHC di Kabupaten Dharmasraya," pungkasnya.

Sementara itu, Wabup DP Datuk Labuan dalam arahannya menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada BPJS Kesehatan yang telah melaksanakan kegiatan ini. Menurutnya, forum ini dapat menjadi wadah mencari solusi bersama dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. 

"Untuk itu, kepada semua yang hadir, saya harap dapat mengikuti rapat ini dengan serius dan sungguh-sungguh. Sebab persoalan ini tidak main-main. Kita berharap, dari pertemuan ini nantinya benar-benar memberi dampak bagi optimalnya penyelenggaraan program JKN di Kabupaten Dharmasraya," tandas wabup.(**/MsX)

 Sumbar Siapkan Instruksi Gubernur Tata Tambak Udang 

INFONUSANTARA.NET - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan Instruksi Gubernur sebagai pedoman untuk penataan tambak udang di daerah itu agar sesuai dengan aturan.

"Tambak udang sudah mulai dilirik di Sumbar. Kita tentu mendukung semua potensi yang ada sebagai salah satu upaya mendorong perekonomian masyarakat, tetapi harus ditata sesuai aturan," kata Gubernur Sumbar dalam Rapat Koordinasi terkait tambak udang di Aula Kantor Gubernur, Selasa (29/6/2021).

Gubernur menyebut saat ini berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar luas tambak udang telah mencapai 7.700 hektare dengan hasil mencapai 2000 ton pertahun.

Potensi itu masih bisa dikembangkan karena panjang garis pantai di Sumbar mencapai 1.973,24 kilometer. Artinya masih banyak kawasan yang masih bisa dikembangkan untuk tambak.

Meski demikian pada satu sisi di lapangan ditemukan ada beberapa hal yang perlu dilengkapi diantaranya terkait RTRW dan izin lingkungan.

Bercermin dari beberapa daerah lain seperti di Pantai Utara Jawa (Pantura) eksplorasi dan ekploitasi tambak yang berlebihan memiliki efek negatif seperti penurunan permukaan daratan di tepi pantai.

"Kita tidak ingin hal seperti itu terjadi di Sumbar karena itu harus dikelola dengan benar dan baik sejak sekarang," katanya.

Ia mengatakan langkah-langkah strategis, karena kewenangannya berada dipemkab /ko untuk penataan itu perlu dibahas dengan Bupati dan Wali Kota yang memiliki wilayah pantai.

Menurutnya selain perlu menyiapkan revisi Perda RTRW, Bupati dan Wali Kota juga perlu menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kepentingan informasi terkait investasi.

"Jika ada RTRW dan RDTR, bisa dihitung berapa potensi yang ada di sepanjang pantai sehingga bisa dikomunikasikan pada investor," ujarnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Yosmeri mengatakan rapat koordinasi tersebut untuk memberikan gambaran kepada Bupati/Wali Kota terkait terkait penyelesaian persoalan tambak udang yang telah ada.

Ia menjelaskan ada beberapa masalah yang telah terferivikasi terkait tambak diantaranya berada di sempadan pantai, belum terakomodasi dalam Perda RTRW, dan ada yang belum punya izin lingkungan dan usaha.

Kemudian sebagian besar tidak miliki IPAL, belum memiliki sertifikat CBIB dan ada tambak yang berada di hutan lindung.

Ada beberapa rekomendasi yang diberikan untuk menindaklanjuti permasalahan itu diantaranya penghentikan sementara pembuatan tambak udang yang langgar RTRW, mewajibkan pengusaha membangun IPAL, yang sudah mengakomasi dalam RTRW dan IPAL diminta untuk membuat jalur hijau (green belt) di sempadan pantai. 

Kemudian menetapkan batas sempadan pantai sesuai aturan melalui Perda kabupaten/kota. Sementara yang belum alokasikan dalam RTRW segera lakukan revisi.

Perlu dilakukan pendataan "by name by adress" pelaku tambak yang ada, sehingga bisa dipetakan masalah di masing-masing tambak.

"Kita berharap ke depan tambak udang sesuai aturan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Sumbar," katanya.***

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXVIII tingkat Sumbar di Hotel Truntum Padang, Selasa (29/6/2021).

INFONUSANTARA.NET -Sumatera Barat saat ini, menurut hasil Sensus Penduduk 2020, Jumlah Penduduk Sumbar 5,53 juta dan 68,65 persen dari total tersebut di usia produktif (15-64 tahun). Artinya saat ini Sumatera Barat di masa bonus demografi. 

Oleh karena itu, kita harus dipersiapkan lebih awal tentang bagaimana usia produktif yang banyak memiliki kualitas yang unggul, sehingga terciptanya keluarga yang sehat, beriman dan bertaqwa serta sejahtera.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah beserta Ketua TP PKK Provinsi Sumbar hadiri dan sekaligus membuka acara Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXVIII tingkat Sumbar di Hotel Truntum Padang, Selasa (29/6/2021).


Gubernur Sumbar juga mengatakan, BKKBN salah satu Instansi Vertikal diberikan tugas untuk membantu mewujudkan keluarga bahagia sejahtera. BKKBN tidak akan mungkin bekerja sendiri untuk mewujudkan keluarga.

Sesuai dengan Tema Harganas ke-XXVIII yaitu Keluarga Keren Cegah Stunting, untuk itu perlu diwujudkan keluarga keren secara bersama-sama.  Keluarga Keren dalam hal ini bisa merencakanan masa depannya. Menjalankan delapan fungsi keluarga dan melahirkan generasi yang sehat dan cerdas.  

"Sebagaimana kita diketahui, saat ini kita sedang mengalami Pandemi Covid-19 dan masih berjuang untuk menekan pandemi Covid-19 dengan menjaga imun tubuh dan menetapkan protokol kesehatan dan setiap keluarga ikuti vaksin," ajaknya.

Selanjutnya, Gubernur Sumbar menyampaikan permasalahan stunting juga menjadi perhatian serius di Sumbar. Saat ini di Sumbar kondisi stunting berada pada angka 27.19 persen. Global Nutrition Report 2016 memcatat bahwa prevalensi stunting di Indonesia berada peringkat 108 dari 132 negara. 

Menurut laporan sebelumnya, Indonesia mencatat salah satu negara dari 17 negara yang mengalami beban gizi, baik kelebihan maupun kekurangan gizi di kawasan Asia Tenggara. Sementara prevalensi stunting di Indonesia merupakan tetinggi kedua setelah Komboja.  

Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis atau infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak beusia 23 bulan.  Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya.

Balita/Baduta (Bayi dibawah usia dua tahun) yang mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan maksimal, menjadikan anak tidak rentan terhadap penyakit dan masa depan dapat berisiko pada menurunnya tingkat produktivitas.  

"Pada akhirnya secara luas stunting akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar penderitaan. Untuk itu saya mengajak mari kita jaga keluarga kita dengan memberikan makanan yang bergizi," ajaknya.

Berdasarkan pidato Presiden RI pada Rakernasda BKKBN 28 Januari 2021 lalu menyebutkan, Indonesia saat ini dihadapi pada situasi dimana hampir sepertiga bayi yang lahir diproyeksi mengalami stunting.

"Masalah ini sudah kronis dan perlu segera ditangani. Untuk itu, kami mengharapkan Bupati/Walikota merumuskan formulasi khusus sebagai upaya bersama stunting," pintanya.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 52 tahun 600 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dalam rangka intervensi percepatan percepatan sesuai perintah Presiden.

"Bersama BKKBN kami mengajak Bupati dan Walikota se Sumatera Barat, sudah saatnya kita memperkuat program 'delivery' pemerintah kepada masyarakat.  Tidak lagi saat ini bermain pada kebijakan-kebijakan yang ternyata tumpul di lapangan," tegasnya.

Harus ada yang memastikan bahwa program dan rencana aksi betul-betul menukik tajam dan dapat diterima manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.  

Gubernur Mahyeldi juga mengatakan, keluarga merupakan hal yang terpenting bagi bangsa, keluarga adalah fondasi utama sebuah bangsa. Untuk itu bangun keluarga menjadi keluarga yang berkerja keras dan mampu berbenah diri menuju keluarga sejahtera bahwa keluarga keluarga merupakan hal terpenting bagi bangsa. Keluarga adalah pondasi utama sebuah bangsa.

"Indonesia Kuat dan Maju jika keluarga di Indonesia Sehat dan Sejahtera. Itulah pentingnya peran kita semua agar dapat mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera tersebut," kata Mahyeldi.

Sementara itu, Plh. Kepala BKKBN Sumbar Nova Dewita SE mengatakan, Harganas merupakan momentum untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar lebih menyadari dan memahami pentingnya keluarga sebagai pondasi membangun kehidupan yang sejahtera.

"Peringatan Harganas dengan tagline Keluarga Keren Cegah Stunting, mengajak kita untuk merefleksikan pentingnya institusi terkecil dalam suatu masyarakat, yaitu keluarga," ujar Nova.

Suatu bangsa, suatu negara, atau masyarakat luas tidak akan memiliki populasi yang produktif jika para keluarganya tidak berkualitas.

Generasi penerus bangsa akan lahir dari keluarga-keluarga kecil di setiap daerah di Indonesia. Karena itulah, mereka harus tumbuh dalam keadaan sehat, cerdas, kreatif, dan produktif.

"Maka dari itu, tema Harganas ke-XXVIII tahun 2021 ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi stunting di Indonesia," tuturnya.

Di masa pandemi Covid-19, keadaan kurang gizi ini kian rentan menimpa para balita karena penurunan pendapatan pada keluarganya.

"Untuk dapat membangun keluarga dan kependudukan Indonesia, dibutuhkan peran aktif dari seluruh pihak baik anggota keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Mari bergotong royong mengambil peran dan tanggung jawab, untuk mewujudkan keluarga Indonesia, keluarga yang sejahtera," tutup Nova.

BIRO ADPIM SETDA SUMBAR

 

GubernurSumbar Ajak Setiap Keluarga Untuk Lakukan Vaksin

INFONUSANTARA.NET - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah  menyampaikan peringatan Hari Keluarga Nasional ke-28 harus dijadikan momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan keluarga dari wabah Covid-19 dengan disiplin protokol kesehatan, selalu memakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan menjauhi kerumunan serta melakukan vaksin.

"Kita mengajak dan mengimbau kesadaran keluarga untuk melakukan vaksin sebagai upaya meningkatkan daya tahan tubuh dari resiko wabah Covid-19. Beberapa upaya telah kita lakukan untuk meningkatkan capaian vaksinasi di Sumbar. Yakinlah vaksin itu aman dan halal karenanya jangan takut untuk di vaksin," imbaunya.

Gubernur menyampaikan itu usai mengikuti secara virtual kegiatan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Ke-28 Tahun 2021, serta Peluncuran Vaksinasi Bagi Ibu Hamil, Menyusui dan Anak Usia 12 – 18 Tahun, melalui konferensi video, Selasa (29/06/2021).

Mahyeldi juga menyampaikan pentingnya keluarga, karena merupakan basis pertama yang berperan besar dalam memperkuat ketahanan nasional dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

“Mari kita wujudkan keluarga sehat, cerdas yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempersiap generasi yang tangguh berdaya saing dimasa datang, Selamat Hari Keluarga Nasional Semoga Indonesia Jaya” ujarnya

Sebelumnya Wakil Presiden RI K.H Ma'ruf Amin mengatakan pembangunan bangsa hendaknya diawali dengan pembangunan keluarga karena sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki fungsi strategis.

Disebutkan ada delapan fungsi strategis keluarga, yaitu fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan. 

“Mempertimbangkan peran besar dari keluarga tersebut, sangatlah tepat jika pembangunan bangsa ini dimulai dengan membangun keluarga,” ungkapnya.

Menurut Wapres, jika keluarga berhasil menyiapkan generasi yang sehat, berpendidikan, dan berkarakter baik, maka ada jaminan masa depan bangsa akan lebih baik. Keluarga menjadi tempat pertama seorang anak belajar bersosialisasi dengan orang lain, yaitu orang tua dan saudara-saudaranya.

“Oleh karena itu, keluarga disebut sebagai sekolah pertama atau madrosatul ula dalam menyiapkan generasi yang akan datang,” ujarnya.

Lebih jauh, Wapres optimis bangsa Indonesia akan bisa melewati masa sulit dengan menyatukan hati dan bekerja bersama untuk menumbuhkan lagi semangat baru yang dimulai dari keluarga, oleh keluarga, dan untuk keluarga. Disamping itu Wapres K.H. Ma’ruf Amin juga menyambut baik dimulainya program vaksinasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 12-18 tahun yang sangat rentan terhadap pandemi Covid-19.

“Saya menyambut baik dimulainya program vaksinasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 12-18 tahun, yang dikategorikan sebagai kelompok sasaran yang lebih rentan terhadap pandemi Covid-19”.

Menurut Wapres, vaksinasi merupakan salah satu terobosan (game changer) dalam upaya menghadapi pandemi covid-19 yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan pemerintah, sehingga Wapres berharap vaksinasi tersebut dapat mencapai target 1-2 juta vaksinasi per hari sesuai dengan penetapan Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Wapres pun mengapresiasi Kepala Badan POM dengan dukungan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) yang dalam waktu singkat dapat mengeluarkan rekomendasi pemakaian vaksin produksi PT Bio Farma untuk digunakan pada anak usia 12-18 tahun.

“Keputusan ini sangat tepat mengingat mortalitas penderita Covid-19 usia 10-18 cukup tinggi yaitu 30%,” tuturnya.

Wapres menambahkan, selain pemberian rekomendasi untuk anak, rekomendasi vaksinasi untuk Ibu hamil juga telah diberikan oleh Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI).

“POGI telah memberikan rekomendasi pemberian vaksin kepada ibu hamil, terutama ibu hamil beresiko tinggi yaitu usia di atas 35 tahun, memiliki BMI di atas 40, dengan komorbid diabetes dan hipertensi, serta tenaga kesehatan yang sedang hamil. Walaupun masih menunggu rekomendasi dari Badan POM,” urainya.

“Untuk ibu hamil dengan resiko rendah, setelah berkonsutasi dengan dokter masing-masing dan bersedia atas pilihannya sendiri, dapat dilakukan vaksinasi Covid-19,” imbuhnya.

Pada acara yang diselenggarakan oleh (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) BKKBN tersebut, Wapres kembali mengingatkan untuk selalu menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin yang ketat dan menekankan untuk saling menguatkan antar anggota keluarga dan memastikan agar semua anggota keluarga patuh terhadap protokol kesehatan.

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

 

Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy saat pelatihan Jungle Survival Bagi Potensi pencarian dan Pertolongan Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang Tahun 2021 di Asrama Haji Padang, Selasa (29/6/2020).
INFONUSANTARA.NET - Tim Search and Rescue (SAR) atau sekarang dikenal dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan menjadi elemen penting dalam kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana di Sumatera Barat.

"Sumbar adalah daerah rawan bencana. Hampir semua potensi bencana ada di sini karena itu dibutuhkan penanganan yang cepat ketika terjadi bencana untuk bisa menyelamatkan banyak nyawa," kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy saat pelatihan Jungle Survival Bagi Potensi pencarian dan Pertolongan Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang Tahun 2021 di Asrama Haji Padang, Selasa (29/6/2020).

Wagub mengatakan Tim SAR yang kuat dan selalu siapsiaga bisa menyelamatkan banyak nyawa ketika bencana alam atau non alam terjadi.

Karena itu peningkatan kemampuan atau skill harus terus dilakukan, salah satunya dengan mengikuti pelatihan dengan materi penyelamatan.

Ia mengapresiasi Jungle Survival (Penyelamatan di kawasan hutan) tersebut karena Sumbar juga memiliki banyak gunung dan hutan. Hampir setiap minggu ada masyarakat melakukan aktivitas pendakian di gunung-gunung itu. Sebagian dilakukan oleh masyarakat yang belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait aktivitas itu sehingga potensi kecelakaan menjadi cukup tinggi.

Jumlah pendaki itu akan meningkat drastis pada waktu-waktu tertentu seperti peringatan Kemerdekaan 17 Agustus setiap tahun.

"Jalur pendakian bisa menjadi berbahaya karena jumlah pendaki yang over. Apalagi bila saat pendakian turun hujan. Akan banyak potensi terjadinya pendaki yang hipotermia, jatuh, hilang arah atau cuma terkilir. Tim SAR bersama masyarakat lah yang kemudian harus turun tangan untuk kondisi-kondisi seperti itu," katanya.

Deputi Bina Tenaga dan Potensi Badan Nasional Pencarian dan pertolongan Abdul Haris mengatakan pelatihan adalah sebuah kebutuhan dalam SAR untuk menjaga kesiapsiagaan personel.

Banyak ilmu dan pengalaman yang bisa dipetik dalam pelatihan yang bisa meningkatkan kemampuan personel untuk melakukan tugasnya dalam mencari dan memberikan pertolongan.

Meski demikian ia menegaskan SAR bukan hanya tanggung jawab BASARNAS, tetapi tanggung jawab bersama karena itu tidak boleh ada ago dalam lembaga.

"Meskipun BASRNAS adalah leading sector dalam bidang pencarian dan pertolongan, tetapi sinergisitas harus dikedepankan dengan pemerintah daerah, TNI/Polri dan masyarakat," katanya.

Ia menyebut dalam urusan bencana juga ada unsur pentahelix yaitu kerjasama antara lima kelompok masing-masing pemerintah, pengusaha, media akademisi dan masyarakat.

Hal itu harus diwujudkan bersamaan dengan latihan untuk meningkatkan skill dan kemampuan dalam penanggulangan bencana.

Kegiatan itu juga dihadiri oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang, Efendi, perwakilan Korem 032 Wirabraja, Perwakilan komandan Pangkalan TNI AU Sutan Sjahril, perwakilan Batalyon Infanteri 133 Yudha Sakti dan perwakilan Yonmarhanlan II.***

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Gubernur : Perlu Upaya Luar Biasa untuk "Selamatkan" Gambir Sumbar

INFONUSANTARA.NET - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyebut perlu upaya luar biasa untuk menjadikan gambir sebagai produk unggulan daerah yang bisa memberikan keuntungan ekonomi kepada para petani.

"Selama ini harga gambir selalu ditetapkan oleh pengusaha sementara petani hanya bisa pasrah menerima. Perlu langkah luar biasa agar ke depan petani tidak lagi dirugikan," katanya saat beraudiensi dengan petani gambir di Istana Gubernuran, Selasa (29/6/2021).

Gubernur mengatakan Pemprov Sumbar akan menjajaki kemungkinan keterlibatan pemerintah daerah dalam mengelola komoditas gambir tersebut, salah satunya mungkin dengan mendirikan Perusahaan Daerah (Perusda).

Ada beberapa alternatif yang bisa dijajaki, misalnya dengan sistem resi gudang. Pemerintah melalui Perusda membeli gambir petani dengan harga yang wajar, kemudian baru bernegosiasi dengan pengusaha terkait harga.

Dengan demikian, harga jual petani bisa lebih stabil sehingga tidak perlu pusing lagi dalam hal pemasaran.

Mahyeldi mengatakan tidak akan ada yang dirugikan dengan kebijakan yang tengah dijajaki itu. Pihak-pihak yang selama ini mengambil gambir langsung dari masyarakat bisa dibawa bergabung dengan Perusahaan Daerah sehingga tidak pula harus kehilangan mata pencariannya.

Bank Nagari sebagai Bank milik pemerintah daerah juga akan didorong untuk berperan dalam menunjang pendanaan dalam pengelolaan gambir tersebut.

Ia mengatakan beberapa hari lalu telah bertemu langsung dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk membahas potensi investasi Sumbar. Dua hal yang akan dibantu adalah investasi industri berbasis kelapa dan gambir.

"Kita juga akan bertemu dengan Menteri BUMN. Potensi gambir ini juga akan dibawa dalam pertemuan itu guna dicarikan solusi yang bisa menguntungkan petani," katanya.

Salah satu yang diharapkan adalah bantuan mesin pengolahan gambir agar yang dijual tidak lagi bahan mentah tetapi telah berbentuk produk turunan yang siap jual.

Menurutnya produksi gambir dunia hampir 50 persennya di Indonesia. Sebagian besar dari angka 50 persen itu berasal dari Sumbar.

Seharusnya potensi yang sangat besar itu bisa meningkatkan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hanya saja selama ini petani gambir tidak kompak sehingga bisa dikendalikan oleh pengusaha.

"Intinya itu petani harus kompak. Jangan ada yang bermain. Mudah-mudahan ke depan negara bisa hadir untuk petani gambir untuk membantu memberikan kesejahteraan," katanya.

Wali Nagari Manggilang yang juga tergabung dalam Forum Peduli Petani Gambir 50 Kota, Ridwan mengatakan selain sistem yang tengah dijajaki oleh pemerintah daerah itu, petani gambir juga butuh dukungan modal menjelang berproduksi. Hal itu diharapkan juga bisa menjadi pertimbangan.

Dalam pertemuan itu juga hadir Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Sumbar, Syafrizal. Ia mengatakan akan segera menindaklanjuti hasil audiensi tersebut untuk menjajaki semua kemungkinan untuk membantu petani gambir di Sumbar.***

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

 


INFONUSANTARA.NET - Masjid Raya Sumatera Barat diproyeksikan menjadi pusat pembelajaran Adat Basandi Syarak (ABS) Syarak Basandi Kitabullah (SBK) untuk menunjang peningkatan tata kehidupan masyarakat.

"Ke depan Ninik Mamak serta Bundo Kandung bisa memberikan pemahaman ABS SBK pada masyarakat di Masjid Raya Sumbar," kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy saat membuka Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pemangku Adat tahun 2021 di Istana Bung Hatta Bukittinggi, Senin malam (28/6/2021).

Wagub Audy mengatakan peran Ninik Mamak dan Bundo Kanduang sangat besar selain untuk menjaga kelestarian nilai-nilai luhur Budaya Minangkabau juga untuk menjaga agar generasi muda tidak lepas dari nilai-nilai itu.

Hari ini banyak ancaman yang datang pada generasi muda diantaranya serbuan budaya asing dengan pergaulan bebas hingga narkoba.

Kurangnya pengawasan dari orang tua dan para pemangku adat akan membuat generasi muda kian mudah terjerembab dalam pengaruh negatif tersebut.

Disitulah salah satu peran Ninik Mamak dan Bundo Kanduang untuk mengantisipasi ancaman dekradasi moral dikerenakan rendahnya pemahaman adat agama.

Karena itu Audy menilai bimbingan teknis peningkatan kapasitas bagi ninik mamak tersebut merupakan salah satu upaya yang patut diapresiasi untuk menjaga nilai-nilai budaya Minangkabau.

Lebih jauh ia mengatakan Budaya Minangkabau yang unik dalam konteks saat ini, harus bisa menggerakkan bidang lain terutama perekonomian melalui pariwisata.

Yogyakarta dan Bali telah melakukannya. Budaya menjadi salah satu daya tarik ke dua daerah itu sehingga wisatawan berdatangan untuk melihat secara langsung kearifan lokal yang berkembang di tengah masayarakat itu. 

Budaya Minangkabau juga memiliki keunikan yang tidak dimiliki suku lain di dunia sehingga potensinya untuk menggerakkan ekonomi menjadi sangat besar. Namun saat ini ia menilai hal itu masih belum terwujud sehingga perlu upaya untuk ke depannya. 

Wagub Audy juga mengingatkan pentingnya sehat bagi Ninik Mamak Minangkabau dalam masa pandemi. Penyebaran COVID-19 saat ini kembali naik luar biasa. Karena itu masyarakat harus bisa menjaga agar imunnya tetap tinggi supaya tidak terinveksi. Salah satunya melalui vaksinasi. 

Dalam kegiatan itu Wagub menfasilitasi vaksinasi bagi Ninik Mamak yang datang dalam bimtek untuk meningkatkan capaian vaksinasi di Sumbar.

Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, Gemala Ranti mengatakan bimbingan teknis yang dilaksanakan sejalan dengan visi misi gubernur dan wakil gubernur Sumbar yaitu untuk meningkatkan tata kehidupan masyarakat berdasarkan ABS SBK.

"Misi itu kita implementasikan dalam bentuk kegiatan diantaranya pembinaan terhadap seniman,kebudayaan dan pemangku adat," katanya.

Bimtek kali ini khusus untuk Ninik Mamak di Kota dan Kabupaten Solok dari 28-30 Juni 2021dengan menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya Angku Yus Dt Parpatiah, Daswir Pertra Dt Manjunjuang Alam, Buya Zuari Abdullah dan DR Dalmenda Dt Pamuncak Alam.

Kegiatan tersebut merupakan pokok pikiran dari Anggota DPRD Sumbar Daswir Petra Dt Manjunjuang Alam.****

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

INFONUSANTARA.NET - Setelah di lakukan penandatanganan MoU kerjasama di rutan kelas IIB, LSM Gerakan Anti Narkoba Nasional (GANN) kota Padang Panjang dibawah komando Drs, Dalius Rajab penuhi undangan  ketua Divisi penyuluhan dan pengembangan GANN, dr, Lila Yanwar, Mars, diruangan kerjanya di RSUD Gantiang.

Keberadaan GANN kota Padang Panjang selain memberikan informasi penyuluhan kepada masyarakat juga selalu exist melakukan rutinitasnya dalam bentuk pertemuan, guna saling berbagi pendapat untuk lebih giat lagi dalam menyatakan "Perang melawan Narkoba (War To Drugs),"

"Mengiatkan kegiatan seperti ini untuk menyelamatkan generasi muda agar tidak mudah terpengaruh dengan penyalahgunaan narkoba demi masa depan anak bangsa" sebut Dalius Rajab selaku ketua DPC GANN, Selasa 29 Juni 2021.

Pada kesempatan itu, dalam pertemuan selain Ketua DPC GANN Drs. Dalius Rajab, juga di hadiri penasehat GANN Deswandi, Mkes. Wakil Ketua, M.Nur, Mag, ketua Divisi Humas Syafriyanto YB, Ketua Divisi Srikandi Meri Delvi, spd, Ketua Divisi Penyuluhan Dina Mardiah ,Sag, Ketua Divisi Dana, Neng, Bendahara Nora dan wakil Bendahara Yanti.

Dalam pertemuan itu banyak hal yang dibahas juga pada kesempatan itu disampaikan Oleh wakil ketua, M, Nur Mag, juga membidangi penyuluhan kerohanian, yang juga  kesehariannya bekerja sebagai kepala KUA di Kecamatan Padang Panjang Timur.

Dia juga berharap melalui LSM GANN dapat melakukan tes urine terhadap sekolah-sekolah nantinya, juga kalau perlu dilakukan juga terhadap Calon Pengantin (Chatting) nanti imbuhnya.

"Pada kesempatan yang sama dr, Lila Yanwar, Mars, selaku Ketua Divisi penelitian dan pengembangan GANN, dia mengatakan sangat berterima kasih dan sangat senang sekali dengan kunjungan LSM GANN yang telah mau datang untuk berkunjung ke kantornya.

Banyak hal Positif yang disampaikan oleh Lila Yanwar dalam pertemuan tersebut, bagi anggota GANN yang hadir sangat menikmati pemaparan darinya, Lila Yanwar sepertinya seorang yang  matang dalam berorganisasi.

Beberapa contoh di sampaikan Lila Yanwar, bahwa untuk keberlangsungan GANN kedepan tentu semua anggota GANN harus mempunyai kontribusi sesuai dengan latar belakang dan pengalaman jabatan kita masing-masing, imbuhnya.

"Diakhir kesempatan Drs, Dalius Rajab Selaku Ketua DPC GANN kota Padang Panjang Mengucapkan Terimakasih atas jamuan dari ketua Divisi penyuluhan dan pengembangan, ini juga menambah semangat bagi kita semua.

Dalius Rajab merasa bangga memiliki Ketua Divisi Penelitian dan Pengembangan, Seorang dr. Senior sarat pengalaman dan respon cepat bila GANN rapat selalu di Fasilitasi, juga mempunyai ide-ide dan pemahamannya tentang Narkoba dan strategis pencegahan, sangat taktis oleh bu dr. Lila Yanwar, Mars, imbuhnya.(YB).




Editor : Heri Suprianto

 

INFONUSANTARA.NET - Dalam rangka menyambut Hari Anti Narkoba Internasional (Hani) yang jatuh pada 26 Juni 2021 lalu, hari ini rombongan Gerakan Anti Narkoba Nasional (GANN) Kota Padang Panjang lakukan penanda tanganan MOU dengan kalapas rutan kelas IIB Kota Padang Panjang,

MOU tersebut guna untuk melakukan kerjasama dan saling berbagi informasi kegiatan penanggulangan pencegahan masalah Narkoba baik di lingkungan rumah tahanan kelas IIB  maupun di lingkungan masyarakat sekitar kota yang berjulukan Serambi Mekah.

Kedatangan rombongan disambut langsung Kepala lapas, Rudi Kristiawan, A,md, IP, SH, MM, dan juga beserta Yaprindo Kasubsi pelayanan tahanan pada hari Senin 28 Juni 2021, diruang kerjanya dan sebelum berlanjut ke Aula rumah tahanan negara kelas IIB Kota Padang Panjang.

Hadir dari rombongan GANN dalam penandatanganan MOU saat itu disamping ketua Drs Dalius Rajab, juga hadir Ketua DPRD kota Padang Panjang Bapak Mardiansyah, A,md. Selaku pembina GANN, dan ,Drs. Deswandi, Mkes. penasehat, Wakil Ketua, M.Nur, Mag,

Juga tidak ketinggalan ikut hadir ketua Divisi Humas Syafriyanto YB, ketua Divisi Srikandi Meri Delvi, spd, ketua Divisi Penyuluhan Dina Mardiah ,Sag, Ketua Divisi Dana, Neng, Bendahara Nora dan wakil Bendahara Yanti.

Pada kesempatan itu Disampaikan oleh Ketua GANN Drs, Dalius Rajab mengenai Bahaya Narkoba sudah sangat menakutkan bagi Generasi muda Bangsa kedepan, Makanya secara Nasional telah di tetapkan Status Indonesia Darurat Narkoba.

Untuk Kota Padang Panjang, merupakan daerah yang termasuk tinggi kasus narkobanya telah terbukti secara data hukum, ini merupakan lampu merah bagi Generasi muda kota berjulukan Serambi Mekah itu, sebut Dalius Rajab

Juga dikarenakan kota kita adalah perlintasan bagi transaksi Narkoba bagi pengedar dari daerah Interline.untuk itu mari kita secara bersama-sama dari posisi manapun status sosial berkomitmen, selamatkan Generasi Muda kita dari bahaya Penyalahgunaan Narkoba, ajak Dalius.

Pada kesempatan yang sama Kepala lapas, Rudi Kristiawan menyampaikan bahwa dalam rangka menyambut Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) kita juga telah mensetting sebuah kegiatan sebaik mungkin, bahkan kita telah mengundang Bapak Wako, Kapolres, Kasat Narkoba, Kajari,dan Muspida kota Padang Panjang lainnya.

Tetapi dengan semakin berjangkitnya Covid-19 di beberapa daerah di Sumbar Bahkan ada di beberapa kabupaten kota ada yang zona merah dan kita pun zona kuning, jadi untuk sementara kita tangguhkan dulu untuk memberikan penyuluhan terhadap napi dalam skala besar dan juga untuk tidak berkumpul/berkerumunan dulu. Imbuhnya

Sekarang jumlah narapidana di lapas kelas IIB saat ini sebanyak 150 orang, yang seharusnya hanya dihuni 75 orang narapidana, nah sekarang sudah melebihi seratus persen dari ketentuannya, jadi sudah melebihi batas.

Disampaikan juga oleh Rudi selaku kalapas, narapidana yang banyak sebagai penghuni lapas sekarang ini adalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkoba, 65 persennya adalah napi yang keterlibatan dengan barang haram tersebut, imbuhnya

Bahkan dalam catatan saya untuk penghuni lapas di Indonesia terbanyak itu secara umum adalah diisi dari mereka yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap penyalahgunaan Narkoba, sebutnya

Harapan saya kedepannya selaku kalapas, satu hari nanti GANN dapat merekrut narapidana yang setelah bebas nanti untuk memberikan edukasi kepada masyarakat diluar sana bagaimana bahaya bagi pengguna Narkoba juga dapat menyampaikan bahaya Narkoba agar masyarakat luar lebih paham apa itu Narkoba, harapnya.

Rudi Setiawan yang kelihatan memiliki segudang pengalaman yang ditimba Nya sewaktu bertugas di berbagai lapas-lapas sebelumnya, seperti pernah di Nusa Kambangan dan tiga tahun di lapas Tanjung Pinang itu,

Dia juga menyampaikan tentang pembinaan di lapas, Ditambahkannya di lapas juga ada dua Pembinaan seperti pembinaan kepribadian dan pembinaan mental,

Kalau untuk kepribadian di bidang Agama kita selalu berikan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP), kita menggandeng pondok pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang dan kita juga salah satu cabang dari pesantren Muhammadiyah, sebutnya.

Kalau untuk pembinaan mental untuk keterampilan juga ada perkebunan laundry dan juga banyak kerajinan tangan lainnya yang dapat dikerjakan oleh WBP. juga untuk bekal setelah bebas nanti, katanya

Tidak hanya itu, di bulan Ramadhan kemarin sewaktu diadakan pertandingan MTQ antar se-Sumbar kita juga mendapat juara 2 di bidang lomba MTQ dan juara 2 di bidang lomba Adzan.sebut Rudi

"Dikesempatan yang sama, Ketua DPRD, Mardiansyah, Amd Selaku Pembina GANN kota Padang Panjang yang juga berkesempatan hadir disaat itu, Beliau menyatakan Perang Melawan Narkoba (War On Drugs), di Era Pandemi Covid-19 Menuju Indonesia Bersih Narkoba (BERSINAR)

Mardiansyah berharap GANN lebih dapat berperan membantu masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba, dan dikatakannya juga, saya sangat mendukung dan support secara Kelembagaan DPRD kota, dan secara pribadi akan selalu ada bersama GANN, sebutnya.

Diakhir pertemuan kepala lapas kelas IIB kota Padang Panjang Rudi Setiawan, memberikan Apresiasi kepada rombongan LSM GANN dengan secara bersamaan telah meluangkan waktu guna untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kota Padang Panjang untuk mengajak masyarakat menghindari penyalahgunaan Narkoba.

"Saya lihat dari penampilan dan kasat mata dari pengurus yang hadir bukanlah dari orang sembarangan yang cukup dapat di percaya bagi masyarakat luas, sebutnya. (YB).



Editor : Heri Suprianto

 

INFONUSANTARA.NET - Kepala Staf Kodim 0311/Pessel (Kasdim) Mayor Inf Syawal Hadiri pelantikan pejabat Administrator dan pejabat pengawas lingkungan pemerintah kabupaten pesisir selatan di nagari painan Kecamatan IV Jurai, Selasa (29/6/2021).

Pelantikan di hadiri Bupati Pesisir Selatan Drs.Rusma Yul Anwar,Wakil Bupati Pesisir Selatan Rudi Hardiansyah,Kasdim 0311/Pessel Mayor Inf.Syawal,Waka Polres Pessel Kompol Taufik Isra dan pejabat daerah pesisir selatan.

Bupati Pesisir Selatan Drs.Rusma Yul Anwar menyampaikan, ucapan selamat kepada pejabat yang barusan di lantik serta dapat menjalankan amanah dengan baik

"Semoga pejabat yang baru di lantik dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan organisasi" harapnya.

Dikatakan, pemerintah daerah harus berjalan dengan baik dan tidak semena-mena dengan jabatannya serta mampu membangun kerjasama yang baik dalam memberikan pelayanan di tengah masyarakat

Dalam kegiatan pelantikan tetap di lakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah guna memutus rantai penyebaran covid-19, (Pendim 0311/Pessel).



Editor : Heri Suprianto

 


INFONUSANTARA.NET - Ratusan anggota Majelis Taklim Indonesia (MTI) se kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubeg ikuti silaturahmi akbar dan sosialisasi vaksinasi covid-19 di Balai Basuo, Pengambiran, Minggu (26/6).

Pembina MTI Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX Elly Thrisyanti mengatakan kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk meningkatkan silaturahmi sesama anggota MTI di kelurahan itu.

"Biasanya dilakukan di masjid-masjid, namun kini dilaksanakan serentak sebanyak 13 masjid sekelurahan," kata Ketua Komisi I DPRD Padang ini.

Di kesempatan itu, politisi Gerindra ini mengimbau agar anggota MTI dan masyarakat senantiasa melaksanakan protokol kesehatan dalam keseharian.

"Jangan lupa terapkan protokol kesehatan 5M. Memakai masker adalah salah satu upaya kita menangkal penyebaran covid-19 ini," katanya.

Disamping itu, vaksinasi juga sangat diperlukan untuk membentuk imun tubuh mencegah tertular virus covid.

"Alhamdulillah saya sudah divaksin dan sampai sekarang masih sehat dan aman, meskipun berkeliling ke berbagai daerah yang bukan saja daerah merah, tapi sudah hitan seperti Bandung, Jakarta dan Surabaya. Itulah pentingnya vaksin," katanya.

Selain silaturahmi, juga dilaksanakan sosialisasi vaksinasi covid-19 oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Feri Mulyani.

Senada dengan Elly, Feri Mulyani pun mengimbau agar warga tidak takut untuk divaksin.

"Jangan mudah percaya dengan hoaks dan berita bohong yang disebarkan oknum tak bertanggungjawab. Vaksin itu aman dan halal. Sudah ribuan yang kita vaksin, alhamdulillah aman-aman saja," katanya 

Dalam kegiatan itu juga dilaksanakan pemeriksaan kesehatan sekaligus vaksinasi covid-19 bagi anggota MTI yang ingin divaksin.(Inf)

INFONUSANTARA.NET -- Maraknya penambangan emas tanpa izin atau yang di kenal illegal mining mengakibatkan 2 orang penambang emas di Kabupaten Dharmasraya, meninggal dunia diduga tertimbun material tanah tebing di lokasi tambang emas (illegal mining), di Nagari Silago Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat (Sumbar) peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (26/06/2021) sore kemaren. 

Informasi yang didapat korban yang meninggal dunia diantaranya Iswadi Idris (30) kemudian Edison (43) dan satu orang dirawat mengalami luka yang bernama Ilham Peri (30).

"Sementara itu Anggota DPRD Dharmasraya Ardison yang dihubungi awak media melalui seluler pada hari Minggu (27/06/2021) mengatakan benar ada peristiwa 2 orang meninggal dunia akibat tertimbun material tanah tebing di lokasi tambang emas (illegal mining) dan 1 orang selamat hanya mengalami luka saat ini dirawat RSUD," ucapnya.  

Setelah kejadian, sejumlah masyarakat bersama petugas langsung melakukan evakuasi di lokasi kejadian terhadap tiga korban tersebut.Dan untuk korban yang meninggal dunia kedua jenazah korban juga telah dikebumikan pagi ini.

Sedangkan untuk salah seorang korban yang selamat saat ini tengah menjalani perawatan di RSUD Sungai Dareh. Sampai saat ini pihak kepolisian dari Polres Dharmasraya telah berada di lokasi meninjau peristiwa tersebut secara lansung ,"ucap Anggota DPRD Dharmasraya Ardison (****/MsX)

 

INFONUSANTARA.NET - Sumatera Barat menjajaki kemungkinan pengajuan dua Geopark di daerah itu masing-masing Ngarai Sianok dan Singkarak untuk diajukan sebagai Geopark Dunia atau Unesco Global Geopark (UGG).

"Kita sudah punya tiga Geopark nasional, sekarang kita coba jajaki untuk jadi UGG," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi usai menghadiri Rapat Koordinasi Penyiapan Geopark Ranah Minang menjadi UGG di Ruang Rapat Istana Gubernur, Minggu (27/6/2021).

Menurut Gubernur, tim persiapan sudah mempresentasikan potensi Geopark Ranah Minang dan langkah-langkah yang mungkin diambil untuk menjadikannya Geopark Dunia.

"Hasilnya nanti akan segera kita tindaklanjuti dengan pembentukan Badan Pengelola Geopark serta berkoordinasi dengan bupati/ wali kota," ujarnya.

Ketua Tim Persiapan Geopark Ranah Minang menjadi UGG, Dr. Febrian mengatakan untuk bisa menjadi Geopark Dunia memang perlu langkah-langkah percepatan karena biasanya utuk bisa menyandang status itu Geopark harus jadi Geopark Nasional dulu.

"Kita juga harus punya tema yang kuat secara geologi untuk bersaing secara ainternasional. Kita memiliki tema itu yaitu Patahan Sumatera," katanya.

Ia merinci Geopark di patahan Sumatera itu sebenarnya cukup banyak yang berada dalam satu garis mulai dari Sianok, Singkarak, Danau Diatas dan Danau Dibawah, Suliti Solok Selatan hingga Geopark di Pasaman. 

Namun kalau disiapkan seluruhnya, akan sangat berat kerja yang harus dilakukan. Oleh sebab itu ada kemungkinan akan diambil dua geopark sebagai langkah awal yaitu Sianok dan Singkarak. Tetapi untuk jangka panjang, semua akan diajukan karena memiliki potensi yang sama.

Menurutnya cukup banyak persiapan yang harus dilakukan karena geopark basisnya adalah masyarakat sementara objeknya geologi, biologi dan budaya. Kemudian cara pengelolaannya juga ada tiga diantaranya melalui konservasi, edukasi dan sumber daya ekonomi lokal.

"Persiapan untuk semua aspek ini yang kita coba lakukan percepatan diantaranya dengan penyiapan infrastruktur, masyarakat dan program," ujarnya.

Sementara itu Kepala Balitbang Sumbar, Reti Wafda menyebut rapat yang digelar merupakan tindaklanjut dari kunjungan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, Rustam Effendi seminggu sebelumnya. 

"Dalam pertemuan itu disebutkan Kemenko Marves siap untuk menfasilitasi pengajuan Geopark Ranah Minang untuk jadi Geopark Nasional atau UGG. Syaratnya kita memang sudah benar-benar siap dalam segala aspek," katanya.

Dalam kesempatan itu juga dijajaki kemungkinan Geopark Sianok dan Singkarak sama-sama diajukan jadi UGG.  "Jalur sebenarnya untuk bisa jadi UGG, harus jadi Geopark Nasional dulu. Sianok sudah Geopark Nasional sementara Singkarak masih belum. Namun karena sebenarnya yang berada pada inti patahan Sumatera adalah Geopark Singkarak, kita coba jajaki apakah mungkin Sianok dan Singkarak diajukan jadi UGG bersamaan dengan catatan kita akan melengkapi semua dokumen tentang Singkarak," jelasnya.

Ia menyebut data kajian geologi, bilogi dan budaya sudah selesai dikerjakan di Balitbang Sumbar. Tahun ini akan dibantu kelengkapan dokumen dari Dinas Pariwisata. Tahun depan bisa dibuatkan masterplannya.

"Tapi informasinya untuk masterplan bisa sambil jalan. Karena itu ada potensi bisa dipercepat tahun ini," ujarnya Reti.***

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR


INFONUSANTARA.NET-Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy menekankan program vaksinasi COVID-19 yang tengah gencar dilaksanakan dengan sinergisitas antara pemerintah daerah, TNI/Polri bertujuan untuk menjadikan masyarakat dan daerah itu lebih aman dari penyebaran COVID-19.

"Vaksinasi ini supaya Sumbar lebih aman. Agar kondisi bisa normal kembali secepatnya sehingga masyarakat bisa berusaha seperti biasa lagi," katanya usai meninjau pelaksanaan vaksinasi di SD Angkasa Lanud Sutan Syahrir Padang (27/6/2021).

Wagub mengatakan sehari sebelumnya ia juga menghadiri vaksinasi gratis bersama Kapolda Sumbar, Dandrem 032/WBr, Danlantamal dan Danlanud di Lapangan Imam Bonjol Padang, Lapas, dan Teluk Bayur.

Hari ini, masih dalam upaya meningkatkan capaian vaksinasi di Sumbar ia kembali datang untuk memberikan dukungan moril pada tim yang memberikan vaksinasi di Lanud Padang.

"Ini memang benar-benar sebuah sinergitsitas seluruh stakeholder pemerintahan yang ada di Sumbar. Pemerintah, TNI seluruh matra dan Polri semua bergerak meningkatkan capaian vaksinasi agar Sumbar lebih aman," ujarnya.

Komandan Lanud (Danlanud) Sutan Sjahrir Kolonel Pnb M.R.Y. Fahlefie​ menambahkan vaksinasi yang dilakukan hari ini fokus pada keluarga TNI AU dan masyarakat yang berada di sekitaran Lanud.

Ada dua tim vaksinator dari Dinas Kesehatan Sumbar dan TNI AU yang ditugaskan. Dua tim tersebut bisa memberikan vaksinasi bagi 200-250 orang per hari.

"Kalau jumlah tim ditambah, kita juga bisa tingkatkan capaian harian," katanya.

Hingga Jumat (25/6) capaian vaksinasi COVID-19 di Sumbar masih pada angka sekitar 26 persen. 

Vaksinasi massal dalam rangka Gebyar Vaksinasi yang digelar oleh Polda Sumbar dan jajaran TNI diyakini bisa meningkatkan capaian secara signifikan.

Ditargetkan dalam satu minggu ke depan, capaian vaksinasi di Sumbar bisa naik hingga 45 persen dan terus meningkat.

Kegiatan vaksinasi di Lanud Padang itu juga ikut dihadiri oleh Danlantamal II Padang Laksamana Pertama TNI Hargianto.

*BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR*

Kasat Reskrim Polresta Padang Kompol Rico Fernanda. (Foto: ist)

INFONUSANTARA.NET - Polisi akan memanggil saksi ahli untuk penetapan tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana pokok pikiran Wakil Ketua DPRD Padang, Ilham Maulana. Saksi ahli diperlukan untuk melengkapi proses gelar perkara.

Sebelumnya, gelar perkara dalam kasus ini telah dilakukan di Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar) pada Kamis (24/6/2021). Kasus tersebut mencuat dari laporan masyarakat sejak dua bulan belakangan.

“Gelar kamarin. Hasilnya masih ada yang kami penuhi. Masih ada penambahan saksi ahli seperti ahli pidana,” kata Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Rico Fernanda, sebagaimana dilansir dari langgam.id, pada Minggu (27/6/2021).

Rico menyebutkan pihaknya melibatkan saksi ahli pidana untuk menentukan pasal yang nantinya akan disangkakan. Sehingga kasus ini bisa segera naik status ke penyidikan.

“Tunggu sekitar satu sampai dua minggu inilah. Dengan penambahan saksi nanti baru bisa kami tingkatkan ke sidik kasus ini,” ujarnya.

Selain saksi ahli, pihak kepolisian juga berencana akan melibatkan saksi ahli dari pemerintah daerah. Rico menegaskan pihaknya secepatnya merampungkan status kasus ini.

Seperti diketahui, dalam kasus ini pihak kepolisian telah memeriksa ratusan orang saksi. Ilham Maulana yang juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat juga telah memenuhi panggilan polisi untuk dimintai keterangan.

Sebelumnya, Kapolresta Padang, Kombes Pol Imran Amir mengatakan, dana pokir ini diperuntukkan untuk bantuan sosial (bansos) covid-19. Namun dari laporan masyarakat, dana pokir yang diberikan tidak sesuai dengan aturan pemerintah.

Imran mengungkapkan dana pokir tersebut anggaran tahun 2020. Diduga, dalam temuan ini negara mengalami kerugian hingga ratusan juta.

“Kerugian negara ratusan juta. Kami klarifikasi, kami pastikan perbuatan itu terjadi apa tidak,” tuturnya.


Ridwan Kamil Salahkan Pusat Soal Covid, Ferdinand: Kualitas Pemimpin Pengecut

INFONUSANTARA.NET - Mantan Politisi Demokrat, Ferdinand Hutahaean menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyalahkan pemerintah pusat terkait lonjakan kasus Covid-19 di Pulau Jawa.

Ferdinand Hutahaean lewat cuitannya di Twitter, Sabtu 26 Juni 2021, menilai pernyataan Ridwan Kamil soal covid tersebut tidak menunjukkan kualitas seorang pemimpin.

Ridwan Kamil, menurut Ferdinand, sengaja menyalahkan pemerintah pusat lantaran hendak cuci tangan dan mencari kambing hitam sebab dirinya tak ingin ikut disalahkan terkait lonjakan kasus covid di Pulau Jawa.

Ia pun menyebut sikap Ridwan Kamil itu merupakan kualitas pemimpin pengecut yang merasa diri pemberani.

“Yang seperti ini bukan kualitas seorang pemimpin. Cuci tangan, dan mencari kambing hitam, itu adalah kualitas pengecut yang merasa dirinya pemberani,” cuit Ferdinand Hutahaean.

Ferdinand pun mengungkapkan, ada banyak hal yang bisa membuktikan bahwa aturan protokol kesehatan di wilayah Jawa Barat juga tidak dijaga oleh Ridwan Kamil saat libur lebaran.

“Ladahal bukti masih banyak bagaimana wilayah Jawa Barat waktu libur lebaran tak di jaga protokol kesehatannya,” tuturnya.

Dalam cuitannya itu, Ferdinand juga menyertakan link artikel pemberitaan berjudul ‘COVID-19 Menggila, Ridwan Kamil Salahkan Pemerintah Pusat Berikan Libur Panjang’ yang dimuat Suara.com.

Mengutip isi pemberitaan itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyalahkan memerintah pusat yang memberikan libur panjang ke masyarakat sehingga membuat kasus Covid-19 menggila di Pulau Jawa.

Menurut Ridwan Kamil, lonjakan kasus Covid-19 merupakan dampak libur panjang saat Lebaran. Ia pun menilai, apabila pemerintah pusat tak memberi libur panjang maka tak akan ada lonjakan kasus covid yang signifikan.

“Sebelum libur panjang, keterisian rumah sakit itu di bawah 30 persen. Relawan dokter dan akes (tenaga kesehatan) saya bubarkan karena tak ada pasien. PPKM mikro berhasil,” ujarnya.

Source:terkini.id

Ilustrasi (ist)

INFONUSANTARA.NET - Beberapa hari ini beredar luas informasi tentang WHO yang disebut mendeklarasikan Indonesia sebagai negara A1 high risk Covid-19.

Informasi tersebut beredar dalam bentuk pesan berantai di sejumlah grup WhatsApp yang mengklaim bahwa Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Indonesia sebagai negara A1 high risk Covid-19.

Dengan beredarnya pesan tersebut, tentu saja sangat meresahkan lantaran membuat banyak masyarakat khawatir.

Bahkan pesan berantai itu memaparkan laporan mingguan WHO pada 23 Juni 2021 hingga membuat pesan tersebut dirasa valid oleh sebagian masyarakat.

Penasaran bagaimana isi pesannya? Berikut terkini.id telah merangkumnya untuk pembaca:

BERITA TERBARU!

Secara resmi, hari ini WHO telah mendeklarasikan Indonesia sebagai negara A1 High Risk. Kami sekarang termasuk dalam kategori yang sama dengan India, Pakistan, Brasil, Filipina, dan sejumlah negara Afrika.

Artinya, negara lain berhak menolak dan melarang siapa pun yang berasal dari Indonesia (dan negara-negara lain yang terdaftar di A1) memasuki wilayahnya.

Jumlah infeksi varian Covid meningkat drastis dalam sebulan terakhir, terutama di daerah perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan.

Sangat disarankan bagi semua orang untuk tetap terkurung dan menahan diri dari berkumpul dengan publik untuk menghindari penyebaran virus lebih lanjut.

Menanggapi kabar tersebut, Kemenkes alias Kementerian Kesehatan lantas diminta klarifikasi, sebagaimana dilansir terkini.id dari MNC Portal via Sindo pada Sabtu, 26 Juni 2021.

Melalui Juru Bicara Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, klarifikasi mengejutkan justru dilayangkan di mana ia menjelaskan bahwa pesan tersebut masuk dalam kategori informasi hoax alias tidak benar.

“Kami sudah memverifikasi informasi tersebut dan mendapatkan keterangan bahwa WHO tidak pernah membuat klasifikasi negara dengan predikat A1 dan kode lainnya,” terangnya melalui pesan singkat pada Sabtu ini.

“Situasi per negara dilaporkan di situational report yang diterbitkan per minggu dan dapat diakses publik.”

Nadia kemudian melanjutkan bahwa secara umum, sejak 11 Maret 2020, kondisi pandemi diumumkan WHO sebagai pernyataan bahwa seluruh dunia berkategori high risk penyebaran SARS-CoV2.

Terkait aturan tentang travel band, sambungnya, penumpang asal negara tertentu biasanya dipraktikkan Health Quarantine atau Kantor Kesehatan Pelabuhan atau pemerintah negara tujuan dan itu sudah merupakan praktik umum dalam International Health Regulations sejak 2005.

“Jadi keputusan itu adalah hak masing-masing negara, sama seperti kita saat ini tidak menerima WNA dari India, Pakistan, bahkan kemarin sempat juga dari Inggris,"pungkasnya.

Source:terkini.id

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.