February 2021

LMPI Sumbar Terus Bergerak Kembangkan Sayap,Tiga Daerah Diberikan Mandat Calon Pengurus Macab

INFONUSANTARA.NET -- Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Markas Daerah (Mada) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mulai melebarkan sayap ke daerah kabupaten kota di Sumatera Barat. Hal itu dibuktikan dengan adanya acara penyerahan mandat kepada calon pengurus markas cabang (macab) Minggu (28/02/2021) di Dhave Hotel Padang.

Tiga daerah yang diberikan mandat yakni Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam acara penandatanganan mandat oleh Kamada LMPI Sumbar H. Erisman, SE mengatakan bahwa mandat yang diamanatkan terhitung sejak penandatanganan hingga 30 hari ke depan, agar calon macab segera membentuk dan melaporkan kepengurusan.

Dalam sambutan nya Erisman menyampaikan bahwa saat ini LMPI telah melebarkan sayap ke daerah kabupaten kota di Sumatera Barat. Ini merupakan bukti keseriusan LMPI Sumbar dalam membentuk kepengurusan macab, mandat yang diberikan juga untuk pengokohan kepengurusan LMPI di Sumatera Barat.

“Mandat ini diberikan sesuai prosedur dan bukan asal-asalan. Hari ini ada tiga daerah yang diberikan mandat yaitu Kota Padang, Kota Pariaman, dan Pesisir Selatan. Insya Allah Minggu besok ada empat daerah lagi,” beber Erisman.

Erisman mewanti-wanti kepada calon pengurus macab agar berbuat dan melakukan action di daerah masing-masing. Ia berharap LMPI betul-betul sebagai ormas lain dari yang lain.

“Saya berharap dengan telah di SK kan macab di daerah masing-masing bisa lebih maju, kuat dan terdepan. Sehingga bisa mewujudkan LMPI Sumatera Barat sebagai pilot project di Indonesia,” katanya.

Penandatanganan mandat tersebut diberikan kepada macab Kota Padang yakni: Julius, Syukri Arianto, Pernando Simbolon, M Reyhan Sentosa. Sedangkan untuk Kota Pariaman yaitu Ramli, Romi, Mahoni, Wahyudi, dan Ali Mukhti. Sementara untuk Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Yulhabdi, SH, M.Sc, Irizon Efendi, Andre Rakhim.

Seluruh penerima mandat diminta untuk segera mengadakan musyawarah daerah dan mengajukan SK penetapan susunan komposisi dan personalia macab daerah masing-masing, tambah Sekda LMPI Sumbar Boy Bustami.

Dalam acara penyerahan mandat tersebut juga dihadiri oleh Pangda LMPI Sumbar, Anasrul Leo, SH, Wakamada Feri kalek, Komandan Srikandi Putri Yastuti, SE, dan calon pengurus macab Kota Padang, Kota Pariaman, dan Pesisir Selatan. (Hanny)


 Bhabinkamtibmas Seberang Palinggam Aipda Oyong dan Babinsa Serda Ricki Berbaur Bersama Warga Perbaiki Jalan dan Tempat Bermain Anak 

INFONUSANTARA.NET --Bhabinkamtibmas Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan, Aipda Oyong Liza bersama Babinsa Serda Ricki Saputra serta Ketua RW 05 RT 04 dan Ketua RW 05 RT 02, pada Minggu (28/2/2021) bersama- sama warga lakukan gorong royong.

Gotong royong itu atas inisiatif masyarakat setempat bersama Ketua RW 04 untuk memperbaiki jalan lingkung menuju RT 04 yang berada di atas bukit lantik.

Diketahui bahwa kondisi jalan lingkung dengan tanjakan yang begitu curam menuju RT 04 akibatkan warga bukik lantiak Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan sering jatuh ketika turun hujan.

Selain itu Bhabinkamtibmas Aipda Oyong Liza juga ikut goro di RW 05 RT 02 bersama warga untuk memperbaiki Pos Ronda dan tempat permainan anak - anak yang rusak .


Warga RW 04 sangat bersukur sekali karna anak -anak yang tadinya jauh bermain ,namun dengan sekarang sudah ada tempat permainan di dekat rumah kata masyarakat setempat, mereka tidak jauh lagi mengawasi anak - anak bermain. Kami terimakasih kepada Bhabinkamtibmas, pak lurah pak babinsa dan buk RW 05 beserta RT kami," ungkap warga setempat.

Laporan: Fredo

(*)

       Demokrat Angkat Suara Merespon Pernyataan Moeldoko Merasa Ditekan SBY

INFONUSANTARA.NET -- Merespons pernyataan Moeldoko yang meminta jangan menekan-nekan dirinya soal upaya kudeta Demokrat.

Pengurus DPP Partai Demokrat Andi Arief menyebut Kepala Staf Presiden Moeldoko masih tetap bergerak dan melakukan persekongkolan bersama beberapa kader partainya untuk melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Pak Moeldoko. Anda merasa ditekan? Kita tahu bahkan setelah gerakan kudeta ini terungkap dan Ketum PD mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi dan mengeluarkan statement, anda masih terus bergerak bersama segelintir kader yang bersekongkol dengan anda. Kok kenapa merasa ditekan," kata Andi Arief dalam akun Twitter resminya @AndiArief__ Jumat (26/2) sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia.com.

Dihubungi terpisah, Andi Arief sendiri enggan merinci siapa saja kader-kader Demokrat yang masih bergerak bersama Moeldoko untuk melakukan kudeta tersebut.

Dia hanya mengatakan bahwa sejauh ini telah ada 7 kader Partai Demokrat yang dipecat akibat terlibat dalam gerakan kudeta terhadap kepemimpinan AHY. Andi juga menyampaikan itu di akun Twitter pribadinya.

CNNIndonesia.com sudah berupaya menghubungi Moeldoko untuk mengklarifikasi pernyataan Andi Arief. Namun yang bersangkutan tidak merespons.

Sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turut angkat suara ihwal gerakan yang berupaya melengserkan putranya, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Ketua Umum. Dia juga menyebut Moeldoko secara gamblang.

Moeldoko lantas merespons. Dia mengklaim sudah beberapa pekan terakhir tak mengikuti perkembangan internal Partai Demokrat. Dia seolah merasa keberatan jika dikait-kaitkan kembali dengan dinamika di internal Demokrat.

"Sehingga saya enggak ngerti tuh perkembangan internal seperti itu, saya pikir sudah selesai," kata Moeldoko.

"Jadi janganlah menekan-nekan saya, saya diam, jangan menekan-nekan," tambahnya.

Sumber: CNNIndonesia.com

Ketua Umum Group Senam Satu Hati Kota Padang, Deviani: Tak Hanya Senam Silahturahmi,GSSH Kota Padang Miliki Berbagai Kegiatan.(Inf)

INFONUSANTARA.NET -- Grop Senam Satu Hati (GSSH) Kota Padang Silahturahmi ke Pemanjungan Kelurahan Pasa Gadang Kecamatan Padang Selatan, Rabu (24/2/2021).

Ketua Umum Group Senam Satu Hati (GSSH) Kota Padang, Deviani S.S.i mengatakan, visi dari GSSH adalah senam sehat jasmani dan rohani, sedang misinya adalah menciptakan masyarakat yang berbudi,berkarya, berempati, bersosial dan berbudaya.

"Untuk keanggotaan GSSH ini hampir dua ribuan dan sudah meluas di 11 kecamatan di Kota Padang, termasuk di Kecamatan Padang Selatan dan kali ini kami sedang melakukan senam silahturahmi di Pemancungan Kelurahan Pasa Gadang," sebut Deviani.

Lebih lanjut disampaikan, kegiatan yang dilakukan GSSH Kota Padang antara lain adalah melaksanakan senam silahturahmi berkunjung ke setiap anggota GSSH yang ada di wilayah Kota Padang di masing-masing kelurahan. Selain itu olahraga wisata yakni keluar daerah. 

Senam Silahturahmi GSSH di Pemancungan Kelurahan Pasa Gadang Kecamatan Padang Selatan

Selain olahraga, GSSH juga melaksanakan program berbagi Jum'at barokah setiap bulannya.Juga ada lomba senam sehat GSSH tahunan serta bazar. 

"Namun untuk tahun ini kita tidak melaksanakan bazar karena masih pandemi. Mudah mudahan pandemi Covid-19 ini segera berakhir, dan nanti insyaallah kami akan melaksanakan kegiatan bazar di Kota Padang," ujarnya.

GSSH juga ada market nya serta kegiatan - kegiatan keagamaan juga ada dilakukan dibawah binaan GSSH ini.

Terakhir disampaikan Deviani, harapannya masyarakat Kota Padang semakin sehat, semakin kuat dan khususnya buat kaum ibu semakin semangat dalam melakukan aktifitas sehari-hari. "Sehat Jasmani Sehat Rohani, Salam Olahraga," pungkas Deviani, istri dari Mizwar Jambak wakil rakyat di DPRD Kota Padang ini.(Inf)



SIPORA,infonusantara.net - Musyawarah Desa (Musdes) penerima BLT DD tahun 2021 di harapkan tepat sasaran, jangan pula warga yang mampu menerima nantinya.

Hal itu di sampaikan Kapolsek Sipora, Iptu.Donny Putra,SH,MH saat menghadiri Musyawarah Desa penerima BLT DD tahun 2021 di Aula Kantor Desa Sioban, Rabu (24/2/2021).

Selain itu Kapolsek juga menekankan dalam Musrendes terkait penerima BLT tahun 2021 ini, nama penerima manfaat memang benar-benar orang yang ekonominya di bawah rata-rata dan terdampak pandemi covid-19.

Kemudian hindari penerima ganda apakah itu bansos, PKH atau dari BLT DD, jadi warga tidak boleh menerima dua kali bantuan, maka sangat perlu pendataan yang akurat, terangnya.

Selama pelaksanaan penyelengaraan penerimaan BLT, masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, karena virus Corona masih mewabah.

Kapolsek menegaskan, penyaluran bantuan jangan sampai melakukan penyelewengan terhadap dana bantuan di harapkan bantuan yang diserahkan benar-benar di terima pihak yang berhak sesuai data dan sesuai dengan besaran yang sudah ditetapkan.

Kegiatan musdes di usulkan nama-nama dari tingkat Dusun ke Desa yang mana terkumpul sebanyak 139 KK, namun ada 6 nama yang dibatalkan sehingga menjadi 133 KK yang di sepakati untuk berhak menerima BLT DD tersebut.

"Jadi 6 nama yang di batalkan itu di karenakan memiliki ekonomi kategori mampu dan juga masih memiliki gaji pensiunan yang lumayan besar perbulannya setelah di cek oleh kepala BPD dari Kantor Pos tempat membayarkan gaji pensiunan itu" tuturnya.

Setelah di sepakati sebanyak 133 KK yang akan menerima BLT DD Sioban lalu di tanda tangani berita acara kesepakatan musdes.

Dalam acara musdes di hadiri Camat Sipora Selatan, Danramil 03 Sipora, Kapolsek Sipora, Kepala Desa Sioban,Ketua BPD Sioban, Para Kepala Dusun yang ada di Desa Sioban, Tokoh masyarakat desa Sioban, Pendamping Desa, Bhabinkamtibmas Desa Sioban.



Editor : Heri Suprianto

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Ilham Maulana: Siapapun Wakilnya Mendampingi Hendri Septa yang Mampu Membawa Kemajuan Kota Padang

INFONUSANTARA.NET -- Dilantiknya Mahyeldi Ansharullah sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Barat oleh Mendagri pada Maret 2021 ini otomatis jabatannya digantikan oleh Hendri Septa sebagai Walikota Padang.

"Kita berharap kepada Hendri Septa untuk melanjutkan program pembangunan sesuai RPJMD yang telah disusun bersama Mahyeldi. Supaya penyimpangan tak terjadi dan Kota Padang bangkit. Apalagi pandemi masih melanda," ujar kader Demokrat ini pada, Selasa (23/2/2021) kepada awak media dari ruang kerjanya di gedung DPRD Kota Padang.

Ia meminta kepada Hendri Septa melakukan koordinasi dengan DPRD Kota Padang tentang regulasi atau perwako yang akan ditetapkan dan keluarkan. Jangan sampai aturan yang diterbitkan tak diikutkan legislatif. Tentu tak imbang hasilnya. Harus sinergitas antara eksekutif dan legislatif.

Selanjutnya, mengenai dana hibah bansos bagi rumah ibadah lanjutnya Pemko perlu kaji ulang dan revisi nominalnya. Sebab kebutuhan seperti bahan bangunan naik harganya dari biasa. Belum lagi upah tukangnya.

"Jika masjid tetap dapat Rp100 juta dan mushalla Rp50 juta itu bisa jadi pengurus tak bisa menyelesaikan pembangunan rumah ibadahnya," papar Ketua DPC Demokrat Padang ini.

Selain itu, soal siapa calon Wawako Padang yang akan dampingi Hendri sambungnya, DPRD hanya menanti bola dari Pusat yakni PKS dan PAN. Apabila jatuh pada PKS, DPRD siap menjadwalkan pelantikannya lewat Bamus. Begitu juga jika didapat PAN.

"Siapa sosoknya itu, kewenangannya ada di partai bersangkutan yaitu PAN dan PKS. Siapapun wakilnya yang jelas membawa kemajuan bagi Padang dan mampu mendongkrak ekonomi saat pandemi ini.Kita dalam hal ini hanya menanti," ujar Wakil Ketua DPRD Kota Padang ini.(by/Inf)


SIKAKAP,infonusantara.net - Dalam rangka program Nusantara terang, Babinsa Koramil 04/Sikakap dampingi tim survey pemasangan lampu PJU-TS di wilayah kecamatan Sikakap.

Sebagai salah satu percontohan pemasangan lampu PJU-TS di lakukan di Kantor Desa Sikakap, kecamatan Sikakap, kabupaten Mentawai (Sumbar).

Pemasangan lampu PJU-TS ini di bangun sebanyak 500 titik berada di dua wilayah, untuk Sikakap sebanyak 250 titik dan pagai selatan Desa Bulasat 250 titik.

"Pendampingan tim survey pemasangan lampu PJU-TS di dua wilayah ini, guna menyukseskan program Nusantara terang" ucap Danramil 04/Sikakap, Kapten.inf.Putra Irawan Damanik, Selasa (23/2/2021).

Program Nusantara terang ini, kata Danramil merupakan dari PT.Resalindo Sinergi Utama bekerjasama dengan Panasonic dan Telkomsel.

Untuk tahap awal, pihaknya melakukan survey fasilitas umum berupa pemasangan lampu jalan dan pemasangan jaringan di kantor desa sebagai percontohan, ujarnya.

Dia menyebut dalam menentukan titik koordinat lokasi pemasangan lampu PJU-TS, tim survey koordinasi dengan pihak desa dengan ketentuan jarak 25-30 meter dengan jarak setiap titik yang akan di bangun.

Pembagian pemasangan lampu PJU-TS di dua wilayah itu berada di kecamatan Sikakap sebanyak 250 titik dan di kecamatan Pagai Selatan Desa Bulasat 250 titik.

Semoga dengan hadirnya program nusatara terang ini, di harapkan penerangan di setiap wilayah desa dapat terwujud dengan baik serta di nikmati masyarakat setempat, pungkasnya.



Editor : Heri Suprianto


Wakil Ketua DPRD Kota Padang didampingi Plt.Lurah Pasa Gadang Waluyo Yuwono, Bhabinkamtibmas, Bripka Adri Maizal, konsultan perencanaan pembangunan serta petugas kelurahan setempat di kantor Lurah Kelurahan Pasa Gadang.

INFONUSANTARA.NET -- Wakil Ketua DPRD Kota Padang Ilham Maulana wakil rakyat dari Dapil IV (Padang Timur dan Padang Selatan) kunjungi kantor Lurah Kelurahan Pasa Gadang Kecamatan Padang Selatan, Selasa (25/2/2020).

Ilham Maulana kepada media ini mengatakan, kunjungan yang dilakukan saat ini dalam rangka menginvetarisir pokok - pokok pikiran (pokir) usualan tahun 2020 yang dilaksanakan di 2021 ini.

Salah satunya melalui anggaran pokok - pokok pikiran (pokir) Ilham Maulana selaku wakil rakyat di Dapil IV, realisasi yang akan dilaksanakan akhir Maret 2021 ini peruntukan untuk rehab berat dan sedang pada dua kantor kelurahan, yakni Kantor Lurah Pasa Gadang dan Kantor Lurah Seberang Padang Kecamatan Padang Selatan," terang Ilham disela kunjungannya didampingi Plt.Lurah Pasa Gadang Waluyo Yuwono, Bhabinkamtibmas, Bripka Adri Maizal, konsultan perencanaan pembangunan serta petugas kelurahan setempat di kantor Lurah Kelurahan Pasa Gadang.

Menurut Ilham, kantor Lurah Pasa Gadang ini memang harus dan patut untuk di rehab, karena kondisinya memang memprihatinkan, apalagi berada di tengah - tegah kota."Apalagi saat ini dimana aktifnya Bhabinsa serta Bhabinkamtibmas ditengah masyarakat dalam pelayanan masyarakat di Kelurahan Pasa Gadang dan aktifitas yang cukup banyak di kelurahan ini," kata politisi Demokrat ini.

Lebih lanjut disampaikan Ilham, untuk anggaran rehab dua kantor lurah ini sekitar Rp.230juta yang nanti ada potongan nya, biaya administrasi dan lain sebagainya. Dan diperkirakan sekitar Rp.165 juta terealisasi untuk keduanya. 

Namun kata Ilham, untuk rehab kantor Kelurahan Pasa Gadang diperkirakan sekitar Rp.130juta, dimana anggarannya agak sedikit lebih besar dari anggaran untuk rehab kantor Lurah Kelurahan Seberang Padang karena sudah bangunan baru.

Terakhir terkait Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang terbaru ini ungkap Wakil Ketua DPRD Kota Padang dari Partai Demokrat ini, baru kemaren ini kami melaksanakan rapat Zoom meeting bersama pihak kementerian. Dan, Alhamdulillah hari ini baru diterapkan disemua dinas. Dalam artian, pada Maret 2021 ini semua kegiatan pemerintahan sudah jalan dengan sistem yang baru ini, baik itu di kecamatan maupun kelurahan.


SIKAKAP,infonusantara.net - Setelah melaksanakan tatap muka dengan unsur Forkopimda di Kabupaten Mentawai, Orang nomor dua di Polda Sumbar, Brigjen.Pol.Edi Mardianto sempatkan waktu menyambangi Polsek Sikakap.

Kedatangan Waka Polda Sumbar bersama rombongan di sambut hangat unsur Forkopimca Sikakap. Penyambutan rombongan di suguhkan dengan tarian ala Mentawai bertempat di pelabuhan Syahbandar Sikakap, Senin (22/2/2021).

Kunjungan kali ini Waka Polda didampingi Wakil Bupati Mentawai Kortanius Sabeleake melakukan tatap muka dengan instansi terkait seperti Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda.

Waka Polda Sumbar, Brigjen.Pol.Edi Mardianto menyampaikan terima kasih kepada instansi dan seluruh masyarakat Sikakap yang telah memfasilitasi dan menerima kunjungan kerja di daerah pulau terluar ini.

"Jalinlah hubungan dengan pihak kepolisian agar tugas yang di jalankan personel dapat berjalan dengan baik dan sukses baik dari segi informasi maupun persoalan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Sikakap" tuturnya kepada media, Selasa (23/2/2021).

Dia menyampaikan, dalam kunjungan kerja kali ini akan melaksanakan program Kapolri yakni 100 hari kerja, semoga kegiatan yang di canangkan selama 100 hari dapat berjalan dengan sukses.

Dalam kegiatan itu, Waka Polda Sumbar juga memberikan sumbangan berupa sembako kepada masyarakat Sikakap yang kurang mampu sebanyak 50 paket di serahkan secara simbolis kepada 10 orang di halaman mako polsek Sikakap.

Usai menyerahkan sembako, Brigjen.Pol.Edi Mardianto menyampaikan arahan kepada personel Polsek Sikakap untuk selalu menjaga kekompakan dalam melaksanakan tugas dan menjaga hubungan baik dengan TNI serta masyarakat.

Kemudian rangkaian kegiatan selanjutnya rombongan Waka Polda Sumbar berkunjung ke salah satu Resort Makaronis yang terletak di Silabu sekaligus istirahat.

Kegiatan kunjungan Waka Polda Sumbar bersama rombongan tetap melakukan penerapan protokol kesehatan salah satunya menggunakan masker.



Editor : Heri Suprianto

 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

INFONUSANTARA.NET - Salah satu isi surat edaran terkait penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo adalah soal penahanan tersangka kasus UU ITE.

Surat Edaran Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif itu diteken Jenderal Sigit pada 19 Februari 2021. Terkait UU ITE, Jenderal Sigit menginstruksikan seluruh anggota Polri menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

"Bahwa dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaksud, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif," ungkap Jenderal Sigit.

Ada 11 poin pedoman yang diberikan oleh Jenderal Sigit. Di poin G, penyidik diwajibkan berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir lama penegakan hukum dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.

"Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme," tulis Jenderal Sigit.

Lalu, bagaimana jika korban tetap ingin melanjutkan perkara hingga meja hijau? Jika tersangka sudah meminta maaf, tersangka tidak akan ditahan.

"Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberi ruang untuk mediasi kembali," ungkap Jenderal Sigit.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuat pedoman terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jokowi meminta agar pasal yang menimbulkan multitafsir diterjemahkan secara hati-hati.

"Hati-hati, pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati, penuh dengan kehati-hatian. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE biar jelas," kata Jokowi saat rapat pimpinan TNI-Polri yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/2/2021).

(*)


Quick Respon Kapolsek Padang Selatan AKP Ridwan, S.Ag.MH Langsung Datangi TKP Penemuan Mayat 

INFONUSANTARA.NET -- Penemuan Mayat seorang Laki - laki pada hari senin tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di jalan Thamrin Kel Ranah Parak Rumbio kec Padang selatan. Identitas korban inisial IB alamat Jalan Thamrin Kel Ranah parak Rumbio Kec Padang Selatan.

Kronologis kejadian :

Berdasarkan informasi dari masyarakat ke Polsek Padang Selatan bahwa di dalam sebuah rumah di jalan Thamrin Kel Ranah Parak Rumbio Kec Padang Selatan ditemukan seorang mayat dalam kondisi tertelungkup di dalan kamar.

Setelah menerima laporan tersebut Personil Polsek Padang Selatan mendatangi TKP di pimpin Oleh Bapak Kapolsek Padang Selatan AKP Ridwan S Ag MH.

Menurut keterangan saksi sekitar jam 15.00 wib saksi 1 menelepon dari Saksi 2 dan memberitahukan bahwa saksi 1 sedang berada di rumah dan mengetuk Pintu tapi tidak ada sahutan dari dalam rumah, sekitar Pukul 15.20 wib dan saksi 2 sudah sampai di rumah korban bersama saksi 1 kemudian saksi 1 dan saski 2 masuk melalui pintu belakang dan dilihat dalam kamar yang kedua korban dalam posisi tertelungkap dan sudah tidak bernyawa lagi. Korban tinggal di rumah kontrakan seorang diri sejak tahun 2000.

Selanjutnya Pihak Keluarga Korban mengajukan Permohonan tidak dilakukan Autopsi baik autopsi dalam maupun autopsi luar dan membuat surat Pernyataan terhadap Korban dengan dinyatakan secara tertulis oleh Pihak Keluarga Korban dan di tanda tangani dan disaksikan oleh pihak keluarga. (*)


MENTAWAI,infonusantara.net - Sebagai anggota polri dalam menjalankan tugas terendus dengan persoalan tidak ada yang namanya kebal aturan, Dimana 5 orang Bintara Polres Mentawai jalani sidang disiplin di Mako Polres Mentawai, Sabtu (20/2/ 2021).

"Kelima Bintara yang menjalani sidang disiplin ini karena melanggar peraturan disiplin sebagai anggota Polri" kata Kasi Propam Polres Mentawai, Ipda.Ali Asmardoni kepada media di lansir dari mentawai.sumbar.polri.go.id

Selain itu, kata dia pelanggaran yang di lakukan 5 orang Bintara ini juga menjatuhkan nama baik institusi polri dan tidak mencerminkan sebagai seorang anggota polri, terangnya.

Dia menjelaskan, pelanggaran aturan disiplin yang di lakukan 5 orang Bintara ini kasusnya masing-masing berbeda seperti tidak masuk dinas, kedapatan masuk tempat hiburan malam dan arogansi.

Dari berbagai pelanggaran yang di lakukan anggota Bintara tersebut dalam sidang dinyatakan bersalah dan kelima orang Bintara di jatuhkan hukuman disiplin.

Pemberian hukuman disiplin terhadap lima orang Bintara di sampaikan. Waka Polres Mentawai, Kompol.Bresman Simanjuntak saat pimpin sidang disiplin di Mako Polres Mentawai.

Dalam putusan sidang disiplin yang di bacakan itu terhadap kelima Bintara polres Mentawai yang terbukti melanggar aturan disipilin sebagai anggota polri di kenakan hukuman berupa Mutasi yang bersifat demosi, penundaan pangkat sampai hukuman ditempatkan di tempat khusus selama 21 hari.

Sidang disiplin yang di jalani lima orang Bintara polres Mentawai, kata dia selain di beri hukuman atas pelanggaran disiplin juga di berikan kepastian hukum kepada lima orang Bintara agar bisa melanjutkan karirnya kembali sebagai anggota Polri.

"Ini bentuk keseriusan kita dalam menegakan aturan disiplin Polri, jadi bagi anggota yang melanggar tidak ada Padang bulu untuk menegakan aturan" tegasnya.

Dalam perkara pelanggaran disiplin sebagai anggota polri khususnya di polres mentawai, di harapkan menjadi motivasi bagi anggota lainnya untuk tidak melanggar aturan yang sudah di tetapkan, pungkasnya (Humas Polres Mentawai).

Editor : Heri Suprianto

SIBERUT,infonusantara.net - Seorang pria paruh baya di Dusun Onga Desa Matotonan, Kecamatan Siberut Selatan inisial K (50) di amankan polsek Siberut atas perkara tindak pidana persetubuhan atau cabul terhadap anak di bawah umur.

Kapolsek Siberut, Iptu.Ronnal Yandra, SH mengatakan, seorang pekerja sebagai tani asal Dusun Onga, Desa Matotonan ini melakukan perbuatan cabul terhadap korban inisial J masih berusia 13 tahun itu sudah empat kali.

Kasus pencabulan ini, kata Kapolsek sejak bulan Desember 2020 hingga Januari 2021.Pelaku di tangkap setelah adanya laporan dari orang tua sikorban LP/K/02/II/2021/Sek-Siberut, tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB.

"Pelaku sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana persetubuhan atau cabul terhadap anak di bawah umur"ucap Kapolsek kepada media, Sabtu 20 Februari 2021.

Dia menyebut, sebelum kasus di laporkan, Senin 8 Februari 2021, korban menceritakan kejadian ini kepada orang tuanya bahwa dirinya sudah berulang kali di setubuhi pelaku.

"Selama ini, korban takut menceritakan kejadian itu dikarenakan korban diancam pelaku" terangnya.

Dari keterangan yang disampaikan sikorban kepada orang tuanya, perbuatan pelaku tidak diterima dan langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Siberut.

Saat ini pelaku sudah di amankan di Mako Polsek Siberut untuk di proses hukum yang berlaku di negara kesatuan republik Indonesia.

Dari peristiwa yang menimpa anak dibawah umur, Kapolsek mengajak semua lapisan masyarakat terutama orang tua untuk selalu menjaga anak-anaknya agar terhindar dari perbuatan para predator yang masih berkeliaran.

Adapun kejadian yang sama di temukan masyarakat, jangan segan-sengan untuk melaporkannya, karena mereka adalah generasi penerus bangsa dan menjadi tanggungjawab kita bersama untuk menjaganya, tutup Kapolsek mengakhiri.


Editor : Heri Suprianto

 


INFONUSANTARA.NET -- Seorang pemuda yang di duga pengedar dan pemakai Narkoba setelah subuh,Sabtu (20/02)di amankan oleh anggota Sat Narkoba Polres Dharmasraya di Jorong Pasir Putih  Kenagarian Sungai Kambut  Kecamatan Pulau Punjung  Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat.

Barang Bukti yang di amankan berapa paket narkoba,dengan nilai lebih kurang Rp4 Juta.

Kapolres Dharmasraya AKBP Aditya Galayudha Ferdiansyah S.I.K. ,M.T melalui Kasat Narkoba Iptu Rajulan Harahap SH yang ditemui awak media di ruangannya pada Sabtu siang (20/02) mengatakan ,betul sekali  anggota kami Sat Narkoba Polres Dharmasraya telah mengamankan seorang pemuda berinisial YSR umur 35 tahun yang di duga pengedar dan pemakai Narkoba setelah subuh.

Tempat kejadian peristiwa di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut  Kecamatan Pulau Punjung  Kabupaten Dharmasraya.

Penangkapan pemuda tersebut berkat informasi dari warga dengan adanya seseorang sedang melakukan penjualan narkoba jenis sabu.Dengan adanya informasi tersebut anggota  kami Sat Res Narkoba Polres Dharmasraya melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap pelaku.

Kemudian setelah subuh, kita menangkap pelaku.Dalam penggeledahan oleh anggota kami,menemukan barang bukti  di antaranya, satu buah botol plastik   yang berisikan satu buah plastik klip bening yang terdapat satu paket sedang dan satu buah plastik klip bening yang terdapat 5 (lima) paket kecil,kemudian satu buah sendok yang terbuat dari pipet plastik.Uang kertas senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan satu unit handphone merk nokia warna merah yang di gunakan pelaku untuk  beroperasi. 

Pelaku dan beseta barang bukti diamankan di Mapolres Dharmasraya untuk pengembangan lebih lanjut.

"Atas perbuatan pelaku dijerat Pasal 114 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman Penjara Maksimal 20 tahun Penjara," ujar Kasat Narkoba IPTU Rajulan Harahap .SH (*MsX)⁣

Dukung Kebijakan PPKM Mikro, Polres Dharmasraya bersama Pemkab bentuk Posko Disetiap Jorong

INFONUSANTARA.NET -- Peningkatan kasus Covid-19 belakangan membuat pemerintah mengambil kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)⁣.

Meskipun kebijakan ini baru diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali, namun seluruh wilayah di Indonesia sepakat untuk melakukan upaya pencegahan penambahan kasus Covid-19 termasuk di Kab. Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat.⁣

Menyikapi hal ini, Kapolres Dharmasraya bersama pemerintah daerah membentuk Posko PPKM di tingkat Kenagarian hingga Jorong yang terdiri dari personel TNI Polri, Petugas Medis, Tokoh Masyarakat dan Penyuluh PKK serta relawan dari karang taruna. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab terhadap komitmen nasional untuk terus melakukan perbaikan penanganan Covid-19.⁣

Nantinya Posko PPKM ini akan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perkembangan kasus Covid-19 mulai dari tingkat jorong. Tidak hanya itu petugas gabungan akan terus memberikan penyuluhan terkait penerapan Protokol Kesehatan kepada masyarakat.⁣

Kapolres Dharmasraya AKBP Aditya Galayudha Ferdiansyah, S.I.K, M.T., pada Jum'at (19/02/2021) mengatakan bahwa Polres Dharmasraya sendiri sudah  menugaskan para Kapolsek dan Bhabinkamtibmas di 52 Nagari untuk proaktif mendukung kebijakan pemerintah terkait PPKM Mikro ini, salah satunya gencar memberikan himbauan protokol kesehatan kepada masyarakat.⁣

“Pemerintah terus berupaya menekan angka penambahan kasus Covid-19, salah satunya dengan kebijakan PPKM Mikro ini. dalam hal ini Polres Dharmasraya bersama pemerintah daerah melalui Wali Nagari membentuk Posko PPKM untuk pengawasan Kasus Covid-19," kata AKBP Aditya.

“Saya juga sudah memberikan penekanan kepada para Kapolsek dan Bhabinkamtibmas untuk terus gencar memberikan himbauan protokol kesehatan kepada masyarakat dengan selalu menerapkan 5M," ungkapnya (*/MsX)⁣

Jum'at Berkah, Kunjangan kerja Irdam I/Bukit Barisan ke Makodim 0310/SSD Sekaligus Berbagi Sembako.

INFONUSANTARA.NET -- Irdam I/Bukit Barisan.Brigjen TNI Gamal Haryo Putro, S.I.P., M.Hum. M.S.S bersama rombongan laksanakan kunjangan kerja ke Makodim 0310/SSD sekaligus dalam Jum'at berkah menyerahkan bantuan sembako kepada warga yang kurang mampu dalam masa pendemi Covid-19.

Kunjungan itu di hadiri oleh Dandim 0310/SSD Letkol Inf Endik Hendra Sandi, S.Sos., M.I.Pol. dan Forkopimda Kabupaten Sijunjung serta Danramil dan Perwira anggota Kodim 0310/SDD.

Dalam kunjungan kali melihat secara dekat kegiatan Kodim 0310/SSD dalam pembinaan teritorial di daerah yang terdampak Covid-19 saat ini dan peran aktif anggota Babinsa Kodim 0310/SSD dalam melaksanakan tugas serta progaram permerintah tentang Protokol Kesehatan.

Irdam I/Bukit Barisan.Brigjen TNI Gamal Haryo Putro yang di dampingi  Dandim 0310/SSD Letkol Inf. Endik Hendra Sandi mengatakan, pada hari ini kami melakukan kunjungna kerja ke berbagai kodim yang ada di Sumatera Barat dan pada pagi Jum'at kami bersama rombongan berada di Kodim 0310/SSD," terangnya Jum'at (19/02/2021) saat ditemui awak media di rungan pertemuan Kodim 0310/SSD.

Kami memberikan bantuan kepada warga yang kurang mampu dan terdampak Covid-19. Saling peduli kemudian meringankan beban pada sesama saat sakarang ini dan kemudian melihat kualitas kinerja jajaran Kodim di Korem 032/Wbr, yang salah satunya di Kodim 0310/SSD ini. 

Kemudian membangun kerjasama yang baik dengan Forkopimda untuk menyukseskan tugas pokok Kodim di wilayah Kodam I/BB.

"Kami mengapresiasi Forkopimda di wilayah Kodim 0310/SSD yang menyambut kedatangan kami. Dalam hal ini, menunjukkan sinergitas antara TNI dan institusi lain berjalan dengan baik di wilayah Kodim 0310/SSD," ucapnya (*/MsX)

Ketua PDI Perjuangan Sumbar, Alex Indra Lukman 

INFONUSANTARA.NET -- Ketua PDI Perjuangan Sumbar, Alex Indra Lukman menilai, seorang pelaksana harian (Plh) gubernur, tak memiliki kewenangan untuk menunjuk Plh kepala daerah di tingkat kabupaten/kota. 


“Adalah sebuah kekeliruan dalam tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, jika Kemendagri dalam hal ini Dirjen Otoda, memberikan kewenangan pada Plh gubernur untuk melantik Plh bupati atau wali kota,” ungkap Alex melalui pernyataan tertulisnya diterima infonusantara.net, pada Jumat (19/2/2021). 

Penilaian ini disampaikan Alex, pascapelantikan 12 Plh bupati dan wali kota di Sumbar yang habis masa jabatannya per 17 Februari 2021 lalu oleh Alwis, berstatus sekretaris daerah (Sekda) Sumatera Barat defenitif yang kemudian ditunjuk Kemendagri sebagai Plh gubernur Sumbar. 

Kejadian serupa, Plh gubernur kemudian melantik Plh bupati/wali kota juga terjadi di Propinsi lain.

Kepada wartawan usai melantik Plh bupati dan wali kota se-Sumbar itu, Alwis menyebut, kebijakannya melakukan penunjukan Plh, merujuk pada Surat Mendagri nomor 130/738/OTDA tanggal 3 Februari 2021 tentang hal penugasan plh kepala daerah.  

“Pemerintahan di daerah harus terus berjalan, tidak boleh ada kekosongan. Ini untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahaan di daerah,” terang Alwis, usai pelantikan, 17 Februari 2021 lalu.  

Alasan Alwis ini, menurut Alex, tak sepenuhnya benar. “Bahwa dalam pemerintahan tidak boleh ada kekosongan, itu betul. Tapi seorang Plh gubernur tak bisa melampaui kewenangan yang dimiliki,” tegasnya. 

Sebagaimana diketahui, Alwis menunjuk 12 Sekdakab/Sekdako untuk jadi pelaksana harian (plh) kepala daerah.  

Ke-12 daerah itu adalah Agam, Padangpariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Limapuluh Kota, Bukittinggi, Tanahdatar, Sijunjung, Dharmasraya, Kota Solok, Solok Selatan dan Pesisir Selatan. 

Pada pemilihan serentak 2020 lalu, ke-12 daerah ini melaksanakan agenda pemilihan bupati dan wali kota beserta wakilnya, yang pencoblosannya digelar 9 Desember. Pada akhir Desember, peraih suara terbanyak itu telah ditetapkan KPU masing-masing daerah. 

Karena sebagian calon kepala daerah melayangkan gugatkan ke Mahkamah Konstitusi, hal mengakibatkan terjadinya penundaan tahapan pelantikan kepala daerah, yang merupakan tahapan terakhir dalam pemilihan serentak 2020 lalu. (Inf)

SIPORA,infonusantara.net - Sebagai langkah awal untuk percepatan pelaksanaan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi rumah layak huni, Babinsa 03/Sipora, Kodim 0139/Mentawai melaksanakan pendistribusian bahan material kelokasi sasaran rumah warga

Pendistribusian bahan material pembangunan RTLH ini Kopda Johan Munthe berkolaborasi dengan Babinsa Desa Tuapejat Sertu Ariffurhman, Jumat (19/3/2021).

Sasaran pendistribusian bahan material pembangunan RTLH ini ke rumah salah satu warga di Dusun Jati, Desa Tuapejat yaitu Saudara Pidalman" sebut Kopda Johan.

Bahan material yang sudah di siapkan itu meliputi, seng 50 Lembar, GRC sebanyak 33 Lembar, Batako 231 batang, Pasir 4 Kubik, Batu Gunung 4 Kubik, kayu 2,6 kubik, Paku seng 2 kotak, Paku kayu 5 kg, Cat 2 Kaleng masing2 kaleng 5 Kg, kuas 5 buah dan semen 15 sak.

Dia mengatakan, program pembangunan RTLH di wilayah Mentawai ini dalam rangka TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-110 Kodim 0319/Mentawai tahun 2021 yang di pusatkan di Desa Bukit Pamewa.

Kegiatan ini juga sedang berlangsung dalam program pra-TMMD, dimana pembukaannya akan di helat pada 2 Maret 2021 mendatang, terangnya.

"Pembangunan RTLH untuk warga kurang mampu ini sebagai wujud kepedulian TNI-AD dengan masyarakat, dimana mottonya itu bersama rakyat TNI kuat" tuturnya.

Lebih lanjut, Kopda Johan menjelaskan, pendistribusian material lebih awal ini untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan RTLH dan tidak secara mendadak mendistribusikan bahan material.

Selain itu untuk mengantisiapsi kelangkahan bahan material pada saat pelaksanaan, karena seperti di ketahui kita berada di kepulauan yang di kelilingi lautan, maka agak sulit nantinya mendapatkan bahan material.

Pelaksanaan pembangunan RTLH bagi warga kurang mampu, di harapkan dapat berjalan dengan sukses serta dukungan semua lapisan masyarakat, tukasnya.



Editor : Heri Suprianto


Siap Gugat SKB Tiga Menteri! Fauzi Bahar dan Tokoh Sumbar Didukung 300 Advokat

INFONUSANTARA.NET -- Sebanyak 300 pengacara disiapkan untuk menggugat Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang seragam sekolah yang terbit setelah kasus jilbab nonmuslim di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat.

Mantan wali kota Padang Fauzi Bahar, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), tokoh adat, tokoh agama dan organisasi masyarakat di Sumatera Barat yang mengumpulkan para pengacara itu untuk membela upaya revisi SKB Tiga menteri.

"Ada 300 orang lawyer (pengacara) yang kita siapkan. Mereka sudah sepakat datang ke Mahkamah Agung untuk menggugat SKB ini," kata Fauzi Bahar di Padang, Kamis (18/2/2021).

SKB Tiga Menteri itu, katanya, mengganggu sendi budaya dan kearifan lokal di Sumatera Barat. Sebab SKB itu tidak dapat diterapkan di semua daerah di Indonesia. Padahal ada banyak daerah yang punya kearifan lokal. Contohnya, Sumatera Barat dengan budaya Minangkabau yang sudah terbiasa dengan pakaian menutup aurat.

Selain menyiapkan pengacara, bersama dengan tokoh lain, mereka juga berencana menyurati Presiden, pimpinan DPR RI, dan tiga menteri yang menandatangani SKB itu. Mereka ingin merevisi SKB agar lebih sempurna dan tidak menganggu kearifan lokal. 

"Sendi-sendi budaya Indonesia kan dijaga Undang-Undang. SKB yang sekarang membuat rusuh dan mengganggu tatanan kearifan lokal,"  ujar Fauzi.

DPRD Sumatera Barat, pada Kamis, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan unsur tokoh masyarakat, ormas, tokoh agama dan tokoh adat. RDP dilakukan untuk membahas perihal SKB Tiga Menteri tentang seragam sekolah yang dalam beberapa waktu terakhir mengundang beragam reaksi.

Yang hadir dalam rapat di DPRD itu, di antaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), LKAAM, Bundo Kanduang, Aisiyah, Tarbiah Islamiah, Perti, Muhammadiyah, NU, Dewan Pendidikan, dan sejumlah tokoh lainnya. DPRD menjadwalkan rapat dengan Dinas Pendidikan untuk menentukan sikap. 

(*)


Kian Meresahkan, Kecamatan Padang Selatan Launching Kelurahan Bersinar 'Bersih Narkoba'

INFONUSANTARA.NET - Sadar akan tingginya bahaya narkoba yang kian meresahkan masyarakat saat ini, pada Kamis (18/2/2021) untuk Kelurahan Rawang dan Mata Air ditunjuk untuk dilakukan Lauching sebagai Kelurahan Bersinar (kelurahan bersih narkoba) bertempat di RT.005 RW.006 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan,Kota Padang.

Launching Kelurahan Rawang dan Mata Air Bersih Narkoba dilaksanakan dengan mengangkat tema "Generasi Muda Tanpa Narkoba Itu Sehat, Cerdas dan Ceria".

Lauching Kelurahan Bersinar itu dihadiri lebih kurang dari seratus orang dan dari Forkompimda serta Firkompimcam antara lain, Kepala BNN Provinsi Sumbar diwakili oleh Drs. Kusrianto Koordinator P2M BNNP Sumbar, Kesbangpol Kota Padang bapak Oka,Kapolresta Padang diwakili oleh Kasat Narkoba AKP Dadang Iskandar, SH.

Camat Padang Selatan Teddy  Antonius,SSTP.MM, Kapolsek Padang Selatan AKP Ridwan, S.Ag.MH, Lantamal II Teluk Bayur diwakili Lettu Oriza, Dandim 0312 di wakili oleh Kapten Tarmizi, Lurah se Kecamatan Padang Selatan, Ketua LPM Rawang, Ketua LPM Mata Air, Perangkat RT dan RW, Bhabinkamtibmas Rawang Bripka Ishak Kamaruzaman, Babinsa Rawang, Karang Taruna Kec.Padang Selatan.

Dalam sambutannya Camat Padang Selatan, Teddy Antonius. SSTP.MM menyampaikan, pembentukan Kelurahan Bersinar (kelurahan bersih dari narkoba,red) untuk launchingnya di tunjuk pada Kelurahan Rawang dan Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan.

Dengan dibentuknya kelurahan bersih dari narkoba ini, juga dibentuk dan di kukuhkan pula Satgas relawan anti narkoba nya. Hal ini untuk kedepannya masyarakat kita khususnya di Kecamatan Padang Selatan sadar atas bahayanya narkoba. "Mari hiidup dengan penuh sadar, sehat, produktif dan bahagia tanpa narkoba," ucap Teddy Antonius.

"Harapan kita semua tentu juga diharapkan kedepannya tiap -tiap kelurahan se Kecamatan Padang Selatan bisa membuat kelurahannya bersih dari narkoba," pungkas Camat Padang Selatan ini.

Adapun tujuannya Kampung Bersinar adalah agar kampung di kelurahan tersebut bersih dari bahaya narkoba. Hidup 100 persen Sadar, Sehat, Produktif dan Bahagia Tanpa Narkoba.

Dihubungi secara terpisah oleh infonusantara.net, Kapolsek Padang Selatan AKP Ridwan,S.Ag,MM, mengapresiasi dengan dibentuknya kelurahan bersinar ( kelurahan bersih dari narkoba,red) ini. Hal ini tentunya sangat membantu pihak kepolisian dalam rangka memberantas peredaran narkoba dan sejenisnya, khususnya di wilayah hukum Polsek Padang Selatan serta wilayah hukum Polresta Padang dan Polda Sumbar umumnya.


"Mari bersama-sama kita saling bersinergi antara masyarakat dengan  aparat keamanan Polri dan TNI serta seluruh elemen masyarakat yang ada untuk memberantas narkoba yang sangat berbahaya dampaknya bagi para generasi muda kita saat ini.Dan kami dari pihak kepolisian tak segan-segan akan menindak tegas para pelaku narkoba ini," pungkas AKP Ridwan.(Inf)


Pasca Kebakaran Menimpa Lima Rumah, Dinsos Sumbar Melalui Kabid Linjamsos Irwan Basir Datuk Rajo Alam Salurkan Bantuan Logistik

INFONUSANTARA.NET - Kepala Dinas Sosial Sumatera Barat, Jumaidi, S.Pd, M .Pd diwakili Kabid Linjamsos Dinas Sosial Sumbar Irwan Basir Datuk Rajo Alam, SH, MM didampingi Tagana Sumbar menyerahkan bantuan peristiwa kebakaran yang menimpa warga di Balai Baru.

Kabid Linjamsos Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Irwan Basir Datuk Rajo Alam, SH, MM mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, pasca kebakaran yang menghanguskan lima rumah beserta isinya habis terbakar.

Hal itu tentu menimbulkan kerugian bagi para korban, pihaknya langsung merespons dengan memberikan bantuan kepada para kepala keluarga yang terkena musibah tersebut, ujarnya Irwan Basir yang akrab disapa Datuk IB, Selasa (16/02/2021).

Irwan Basir mengatakan, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat menyalurkan bantuan logistik kepada warga yang mengalami kebakaran, antara lain jenis bantuan logistik yang disalurkan adalah dalam bentuk:

1. Foodware 10 paket (pembagian/KK).

2. Paket layanan dukungan psiko sosial (LDP).

3. Paket Lansia (10, pembagian/jiwa).

4. Paket anak2 (10, pembagian/jiwa).

5. Paket Remaja (10, pembagian/jiwa). 

Total bantuan logistik Dinas Sosial Provinsi Sumbar untuk meringankan beban korban kebakaran sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Peristiwa kebakaran sendiri terjadi pada hari Senin (15/02/2021), akibat jilatan sijago merah sebanyak 10 kepala keluarga (KK) kehilangan tempat tinggal di Jalan Balai Baru, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, ujarnya.

Irwan Basir juga bersama Tagana Sumbar turut berbela sungkawa atas terjadinnya musibah melanda saudara saudara kita. Dengan adanya musibah ini kita bisa mengambil hikmahnya, mudah mudahan apa yang telah hilang bisa diganti oleh Allah SWT yang lebih besar lagi, ungkapnya Irwan Basir yang juga selaku Panglima Tagana Sumbar.

Sementara itu, Eki Ketua RT.03 di RW.07 mengucapkan, "Alhamdulillah" kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kabid Linjamsos Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Irwan Basir yang merespon cepat warga kami di Balai Baru yang telah ikut meringankan beban warga kami, sehingga apa yang jadi kebutuhannya dapat terpenuhi dengan cepat.

Pantauan awak media dilapangan dihadiri: Dinas Sosial Sumbar, Tagana Sumbar, Lurah Gunung Sarik Zahardi, Tokoh Masyarakat, RT dan Pemuda-pemudi. (Dp)

MENTAWAI,infonusantara.net - Dalam rangka mendukung program indonesia sehat, Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai, Syamsuardi, SH, MH ikuti kembali penyuntikan vaksin covid-19 tahap kedua di Aula sekretariat kantor Bupati Kepulauan Mentawai, Rabu,(17/2/2021).

Dia menyebut, pelaksanaan pencanangan vaksinasi tahap pertama memang ada beberapa pejabat esensial batal mengikuti penyuntikan vaksin dikarenakan belum memenuih persyaratan, akan tetapi bukan berarti tidak bisa mengikuti vaksin, namun di tunda pemberian vaksin.

“Memang ada beberapa pejabat esensial tahap pertama vaksinasi yang belum bisa mengikuti penyuntikan vaksin, kalau kita Insyallah tahap pertama hingga tahap dua berjalan lancar dan tidak ada masalah di tubuh usai di vaksin” kata Syamsuardi.

Pelaksanaan vaksin yang di ikuti para pejabat esensial di wilayah kabupaten kepulauan mentawai prinsipnya tidak ada kendala dan juga di harapkan kepada masyarakat untuk dapat mengikuti vaksin, ajaknya.

“intinya dengan mengikuti vaksinasi ini guna memutus mata rantai covid-19 menuju indonesia sehat khususnya di kepulauan mentawai” ucap Syamsuardi.

Fasilitas vaksinasi yang sudah di siapkan pemerintah, kata dia tidak perlu ragu dan takut untuk di vaksin, karena penyuntikan vaksin yang diberikan ini mengantisipasi penyebaran virus sekaligus memutus mata rantai covid-19, ujarnya lagi.

Dia menghimbau kepada masyarakat kalau sudah giliran mengikuti vaksinasi tidak perlu ragu dan bimbang untuk di vaksin demi kesehatan bersama, selain itu ini merupakan program pemerintah indonesia sehat yang sangat perlu di dukung bersama.

Diakui Syamsuardi sebelum mengikuti vaksinasi seluruh peserta pejabat esensial yang akan di vaksin di lakukan screening atau pengecekan kesehatan tubuh dan pemberian vaksin ini tidak serta merta langsung dilakukan, namun melalui persyaratan.

“Apabila hasil srceening di nyatakan tidak memenuih syarat, maka peserta vaksinasi tidak bisa diberi vaksin, selain itu penyuntikan vaksin ini tidak ada paksaan serta tidak sembarangan tetap mengikuti prosedur kesehatan” tutupnya mengkahiri.


Editor : Heri Suprianto

SIKAKAP,infonusantara.net - Untuk memastikan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, Babinsa Koramil 04/Sikakap lakukan pengecekan ke setiap warung yang ada di kecamatan Sikakap.

"Pengecekan yang kita lakukan ini bagi masyarakat yang berbelanja ataupun pemilik warung yang tidak mematuhi prokes" kata Danramil 04/Sikakap, Kapten.inf.Putra Irawan Damanik kepada media, Rabu (17/2/2021).

Dia menyebut, dalam pemantauan anggota, bahwa banyak masyarakat sudah tidak mematuhi protokol kesehatan salah satu tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah.

Untuk menekan angka pasien positif, maka perlu kembali di tegakan penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat, pasalnya virus Corona ini belum tahun kapan berakhirnya, sebut Danramil.

"Prinsipnya pengecekan yang kita lakukan ini guna menghimbau masyarakat baik pemilik warung maupun pembeli untuk tetap menjaga prokes, meskipun vaksin sudah ada" katanya.

Danramil menegaskan kembali, bagi pemilik warung tetap atau wajib menyediakan hal-hal yang mendukung Prokes seperti, tempat pencuci tangan, Memakai masker dan Bagi Konsumen tetap menjaga jarak.

"Bagi yang tidak mematuhi prokes dimasa pandemi ini saat pengecekan di warung baik pemilik warung maupun pembeli kita berikan peringatan atau warning" ucap Danramil.

Pelaksanaan pengecekan prokes disetiap warung yang ada di Sikakap melibatkan, Babinsa Koramil Sikakap, Kamla Sikakap, Babinkantibmas Sikakap dan Satpol PP.



Editor : Heri Suprianto


Kasatreskrim Polresta Padang Kompol Rico Fernanda

INFONUSANTARA.NET -- Terpilihnya secara aklamasi M Iqra Chissa sebagai Ketua DPD Partai Golkar periode 2021-2025 dalam musyawarah daerah (Musda) X Partai Golkar Kota Padang beberapa waktu yang lalu, menimbulkan pertanyaan dari beberapa kalangan terkait status Iqra Chissa sendiri.

Seperti diketahui, pada tahun 2017 yang lalu, Iqra Chissa ditetapkan tersangka oleh penyidik Polresta Padang terkait dengan sertifikat Diklatda HIPMI yang digunakan bersangkutan diduga palsu pada waktu Musda tahun 2017 tersebut.

Walaupun dengan statusnya yang ditetapkan sebagai tersangka, dirinya tetap maju menjadi Caketum HIPMI Sumbar periode 2017-2020, bahkan terpilih menjadi ketua umum dan menjabat hingga sekarang.

Lalu bagaimana dengan sekarang, apakah statusnya masih tersangka, dan bagaimana prosesnya di kepolisian hingga yang bersangkutan masih bisa maju sebagai ketua DPD Partai Golkar Padang?

"Kasus ini ada sebelum saya menjabat sebagai Kasatreskrim Polresta Padang bahkan telah dua kali berganti Kasatreskrim sebelum saya. Jadi saya kurang tahu pasti kasus ini," ujar Kasatreskrim Polresta Padang Kompol Rico Fernanda, Selasa (16/2).

Dikatakan oleh Kompol Rico, informasi yang diperolehnya dari penyidik, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SPH2P) No. B/1906/XI/2017/Reskrim yang ditandatangani Kasatreskrim Polresta Padang saat itu Kompol Daeng Rahman disebutkan, sesuai laporan No. LP/2020/K/X/2017/SPKT UNIT III tertanggal 20 Oktober 2017, penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi.

"Selain saksi pelapor, ada belasan saksi lainnya yang dimintai keterangan, terutama peserta Diklat pada 2015 di Kota Padang, termasuk ahli. Dari keterangan saksi dan bukti yang ada, penyidik meningkatkan status perkara tersebut dengan menetapkan M Iqra Chissa Putra sebagai tersangka saat itu," sebut Kompol Rico.

Ditambahkannya, perkiraan masih dalam tahun 2017 tersebut, Iqra Chissa yang telah ditetapkan tersangka kemudian dilanjutkan ke Kejaksaan dengan menyerahkan berkas perkara untuk dilakukan persidangan.

"Namun informasi yang saya dapat, berkas perkara atas nama M Iqra Chissa ini dinilai kurang lengkap dan dikembalikan oleh pihak kejaksaan (P19). Jadi, bisa dikatakan status yang bersangkutan masih tersangka. Bagaimana kelanjutan prosesnya itu yang masih saya cari dan koordinasikan dulu dengan penyidik,"tutur Kompol Rico.

Sementara, Kasi Pidana Umum ( Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Padang ( Kejari) Yarnes mengatakan, perkaranya sudah lama, yaitu tahun 2017 lalu.  Untuk informasi, Yarnes pun meminta kepada wartawan untuk menanyakannya kepada penyidik Polresta Padang.

"Waktu  itu statusnya P19 (belum lengkap) dan sudah dikembalikan ke pihak kepolisian. Jadi informasi selanjutnya tanyakan saja ke Polresta Padang," kata Yarnes, Selasa (16/2).

Pelapor Minta Kejelasan Laporannya Sementara dihubungi terpisah, DS Zirsinjaya yang menjadi pelapor atas kasus dugaan pemalsuan sertikat Diklatda HIPMI yang menjerat M Iqra Chissa mengakui hingga saat ini tak ada kejelasan terkait laporannya tersebut.

"Saya tanyakan ke pihak kejaksaan ada di kepolisian begitu sebaliknya. Katanya juga ada berkas yang kurang. Padahal laporan itu sejak 10 Oktober 2017 lalu," ungkap DS yang juga merupakan salah seorang pengurus HIPMI Sumbar periode 2014-2017 .

DS Zirsinjaya berharap perkara ini bisa diteruskan oleh pihak penegak hukum hingga ke ranah pengadilan. "Dan nanti di Pengadilan dibuktikan bahwa itu melanggar hukum atau tidak. Jadi diorganisasi HIPMI sendiri tidak timbul fitnah yang akan membuat rusak organisasi," tandasnya.

Iqra Chissa Fokus di Golkar

Terpisah, Ketua DPD Golkar Padang, M Iqra Chissa saat dikonfirmasi wartawan terkait statusnya sebagai tersangka pemalsuan sertifikat Diklatda HIPMI mengatakan, pada prinsipnya kasus itu telah selesai dan pihaknya menyerahkan ke DPP HIPMI Pusat.

"Biarlah Pusat menuntaskan. Lagian jabatan ketua akan berakhir. Saya akan menerima apa yang ditetapkan nanti dan akan fokus di Golkar saja,” ungkapnya dengan singkat, Selasa (16/2).

Seperti diketahui, sertifikat yang digunakan M Iqra Chissa Putra sebagai salah satu syarat untuk pencalonan Ketum Hipmi Sumbar dalam Musda tahun 2017 yang lalu diduga palsu, karena yang bersangkutan diduga tidak mengikuti Diklat tersebut hingga berujung pelaporan ke Polresta Padang.

Selanjutnya, Iqra Chissa ditetapkan tersangka oleh penyidik Polresta Padang terkait dengan sertifikat Diklatda HIPMI yang digunakan bersangkutan diduga palsu pada waktu Musda tahun 2017 tersebut. Walaupun dengan statusnya yang ditetapkan sebagai tersangka, dirinya tetap maju menjadi Caketum HIPMI Sumbar periode 2017-2020.

Bahkan, Musda untuk memilih pengurus baru periode 2017-2020 itu berlangsung hingga tiga kali. Pertama dan kedua di Padang, tetapi berakhir deadlock. Kemudian dilanjutkan di Padang Aro, Solok Selatan pada akhir Oktober 2017, dan M Iqra Chissa Putra terpilih sebagai ketua umum dan menjabat sampai sekarang. (*)

Dewan Pers Akan Verifikasi Pengda JMSI Sumbar 5- 6 Maret 2021

INFONUSANTARA.NET -- Dewan Pers menjadwalkan verifikasi faktual 10 pengurus daerah (Pengda) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) mulai 18 Februari hingga 27 Maret 2021. Berbarengan dengan verifikasi faktual itu, juga digelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW). 

“Alhamdulillah, Sumatera Barat merupakan salah satu Pengda JMSI yang akan diverifikasi oleh Dewan Pers. Jadwalnya, 5-6 Maret 2021 yang berbarengan dengan UKW yang akan dituanrumahi PWI Sumbar,” ungkap Ketua Pengda JMSI Sumbar, Yal Azis bersama Aguswanto (sekretaris) dalam pernyataan tertulis, Selasa (16/2/2021). 

Ditambahkan Aguswanto, data yang diterima dari pengurus pusat JMSI, sembilan Pengda JMSI yang akan diverikasi faktual oleh Dewan Pers yakni Banten pada 18-19 Maret dengan tuan rumah UKW, IJTI, NTB (20-21 Februari, MSTP). 

Selanjutnya, Sumut (24-25 Februari, PWI), Jambi (25-26 Februari, IJTI), Bengkulu (2-3 Maret, PWI), Sultra (2-3 Maret, PWI), Sumbar (5-6 Maret, PWI), Jatim (8-9 Maret, IJTI), Babel (20-21 Maret, MSTP) dan Jateng (26-27 Maret, PWI).

Yang akan diverifikasi faktual oleh Dewan Pers itu, terang Aguswanto, yakni kantor Pengda JMSI dengan sejumlah atributnya seperti perlengkapan kantor, bendera plus pataka, gambar Presiden dan Wapres di dalam ruangan kantor. 

Selanjutnya, papan nama organisasi serta kelengkapan badan hukum perusahaan pers yang tergabung dalam Pengda JMSI Sumbar. Di antaranya, fotocopy akta masing-masing perusahan pers, fotocopy Kemenkumham dan program kerja JMSI Sumbar.

Kemudian, fotocopy AD/ART, fotocopy NPWP, fotocopy buku rekening Pengda JMSI Sumbar, fotocopy KTP pengurus. Lalu, keterangan domisili kantor dan papan struktur pengurus. 

“Bahan-bahan yang akan diperiksa Dewan Pers itu, terus kita lengkapi. Saat ini, posisinya sudah 80 persen rampung dipersiapkan,” ungkap Aguswanto diamini Yal Azis. (Inf)


INFONUSANTARA.NET -- Dewan Pers menjadwalkan verifikasi faktual 10 pengurus daerah (Pengda) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) mulai 18 Februari hingga 27 Maret 2021. Berbarengan dengan verifikasi faktual itu, juga digelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW). 

“Alhamdulillah, Sumatera Barat merupakan salah satu Pengda JMSI yang akan diverifikasi oleh Dewan Pers. Jadwalnya, 5-6 Maret 2021 yang berbarengan dengan UKW yang akan dituanrumahi PWI Sumbar,” ungkap Ketua Pengda JMSI Sumbar, Yal Azis bersama Aguswanto (sekretaris) dalam pernyataan tertulis, Selasa (16/2/2021). 

Ditambahkan Aguswanto, data yang diterima dari pengurus pusat JMSI, sembilan Pengda JMSI yang akan diverikasi faktual oleh Dewan Pers yakni Banten pada 18-19 Maret dengan tuan rumah UKW, IJTI, NTB (20-21 Februari, MSTP). 

Selanjutnya, Sumut (24-25 Februari, PWI), Jambi (25-26 Februari, IJTI), Bengkulu (2-3 Maret, PWI), Sultra (2-3 Maret, PWI), Sumbar (5-6 Maret, PWI), Jatim (8-9 Maret, IJTI), Babel (20-21 Maret, MSTP) dan Jateng (26-27 Maret, PWI).

Yang akan diverifikasi faktual oleh Dewan Pers itu, terang Aguswanto, yakni kantor Pengda JMSI dengan sejumlah atributnya seperti perlengkapan kantor, bendera plus pataka, gambar Presiden dan Wapres di dalam ruangan kantor. 

Selanjutnya, papan nama organisasi serta kelengkapan badan hukum perusahaan pers yang tergabung dalam Pengda JMSI Sumbar. Di antaranya, fotocopy akta masing-masing perusahan pers, fotocopy Kemenkumham dan program kerja JMSI Sumbar.

Kemudian, fotocopy AD/ART, fotocopy NPWP, fotocopy buku rekening Pengda JMSI Sumbar, fotocopy KTP pengurus. Lalu, keterangan domisili kantor dan papan struktur pengurus. 

“Bahan-bahan yang akan diperiksa Dewan Pers itu, terus kita lengkapi. Saat ini, posisinya sudah 80 persen rampung dipersiapkan,” ungkap Aguswanto diamini Yal Azis. (Inf)


Ketum LMPI Syamsu Djalal didampingi Ketua LMPI Mada Sumatera Barat Erisman Chaniago, Wakamada LMPI Sumbar Feri Kalex dan Sekdamada Boy Bustami.

INFONUSANTARA.NET -- Ketua Umum Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Mayjen TNI (Purn) Dr. Syamsu Djalal, S.H., M.H., mengaku prihatin dengan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini.

"Saya resah dengan kondisi negeri kita saat ini. Saya kemaren bertemu beberapa tokoh, seperti Gatot membicarakan kondisi negeri ini," ungkapnya kepada awak media, bertempat di New d'Dhave Hotel Siteba Padang, Ahad malam, 14 Februari 2021.

Pada kesempatan itu, Syamsu Djalal didampingi Ketua LMPI Mada Sumatera Barat Erisman Chaniago, Wakamada LMPI Sumbar Feri Kalex dan Sekdamada Boy Bustami.

Bahkan, dirinya berencana akan mengeluarkan pernyataan sikap terhadap kondisi terkini dan berbagai persoalan bangsa yang sedang melanda Indonesia.

"Kami dalam waktu dekat akan menggelar jumpa pers menyikapi kondisi terkini. Kami juga akan menemui Pak Luhut Binsar Panjaitan dan Pak Moeldoko," ujarnya

Ketika ditanya awak media terkait sikap LMPI terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang seragam siswa di sekolah, Syamsu Djalal menegaskan, untuk Sumatera Barat ada falsafah adat yang menjadi pedoman hidup orang Minang.

"Di  Minangkabau ini kan jelas, "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah". Ketika Puan menyinggung Sumbar dan Pancasila, saya juga menyayangkan. Itu salah juga," katanya.

Syamsu Djalal mengatakan, orang Minang dikenal sebagai orang yang relegius. Ini dibuktikan dengan keseharian orang Minang.

"Masjid di Sumatera Barat masih penuh. Kalau salat Subuh, masjid penuh semua," ujarnya.

Dikatakan Syamsu Djalal, kalau dulu dirinya hanya mengenal Prabowo Subianto dengan baik. Tapi belakangan dirinya sudah mengetahui sosok Jokowi.

"Kalau dulu saya hanya tahu Prabowo, tapi sekarang saya juga sudah tahu siapa Jokowi. Tapi saya tidak akan ngomong siapa dia," ujarnya.

Syamsu Djalal mengatakan, Negara Komunis Cina atau Republik Rakyat Tiongkok memiliki agenda besar di Asia, termasuk Indonesia.

"Cina sudah punya agenda untuk menguasai Asia, termasuk Indonesia. Adu domba di Negara kita ini semakin gencar dilakukan. Saya tahu kok siapa pembesar negeri ini yang menjalin hubungan baik dengan Tiongkok," urainya.

"Saya gak berani ceplas ceplos, takut juga dibilang radikal. Kita diminta ngomong, tapi belakangan kan apa yang terjadi, kita tahu semua," tegasnya.

Menyikapi ancaman yang dihadapi bangsa ini, kata Syamsu Djalal, LMPI siap menjadi Garda terdepan untuk menyelamatkan NKRI.

"Saya sedang berusaha untuk membenahi LMPI sekarang. LMPI harus siap-siap saja. Kiblatnya sudah ke Tiongkok," terang pendiri Partai Berkarya ini.

(by/inf)



Lebih Banyak Mudharat nya, LMPI Mada Sumbar Tegas Tolak SKB 3 Menteri 

INFONUSANTARA.NET -- Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Markas Daerah (Mada) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dengan tegas menolak Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait pakaian seragam sekolah yang dikeluarkan beberapa waktu lalu.

Hal ini disampaikan Ketua Mada LMPI Sumbar Erisman Chaniago ketika menggelar jumpa pers dengan Ketua Umum LMPI Mayjen TNI-AD (Purn) Syamsu Djalal, Minggu (14/2/2021), bertempat di New d'Dhave Hotel Siteba Padang.

"Kami dari LMPI dengan tegas menolak SK 3 Menteri tersebut. Jika ditelisik SKB ini banyak mudharat daripada manfaatnya," tegas Erisman. 

Bukan hanya persolaan SKB 3 Menteri, Erisman menegaskan, LMPI Mada Sumbar melihat kondisi persoalan bangsa sudah sangat pelik dan memperhatikan. 

Dikatakan Erisman, LMPI Mada Sumbar dalam menyikapi persoalan bangsa ini, termasuk di Sumbar sesuai dengan petunjuk dan arahan Ketua Umum LMPI.

Sesuai arahan Ketum Mayjen (Purn) Syamsu Djalal, LMPI harus jadi garda terdepan menjaga keutuhan NKRI.

"Kita memang prihatin dengan kondisi akhir-akhir ini. Apa yang diarahkan Ketum tadi akan kita laksanakan untuk menjaga keutuhan NKRI," tukasnya.

LMPI Mada Sumbar, ujar Erisman, akan berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat di tengah-tengah masyarakat.

"Kita akan berbuat semaksimal mungkin. Sesuai dengan yang diarahkan Ketum tadi, dan kami pastikan bahwa LMPI komit menjaga marwah keutuhan NKRI," pungkasnya.

(*)


SIPORA,infonusantara.net - Sembilan orang pemain judi biliar di ringkus Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) polres Mentawai saat melakukan patroli di wilayah Sioban, Kecamatan Sipora Selatan, Sabtu 13 Februari 2021 malam sekira pukul 21.35 WIB.

Terhadap sembilan orang yang di amankan Satreskrim Mentawai itu mereka adalah inisial  M (30), S (36), EL (47), N (40), SWG (21), IT (39), J (49), JS (31) dan Y (34).

"Mereka diamankan karena bermain judi biliar dengan taruhan uang di salah satu warung yang berada di Dusun Takuman, Desa Sioban" ucap Kasat Reskrim Mentawai, Iptu.Irmon,SH,MH, Minggu 14 Februari 2021.

Dari tangan pelaku di amankan sejumlah barang bukti berupa 2 unit meja biliard, 2 set bola biliard, 2 buah rack atau triangle, 2 set kartu remi warna merah, 2 set kartu remi warna biru, 2 buah kapur stick, 8 bh stick bliard. 

Kemudian, 1 buah wadah plastik merek Viola warna ungu tempat letak koin bliard, 1 buah wadah aluminium tempat wadah koin bliard, 21 keping koin biliard merek Maestro, 78 keping koin biliard merek murrey dan uang kertas sejumlah Rp 2,321 juta.

Kasat Reskrim Mentawai, Iptu.Irmon,SH,MH menjelaskan, pennagkapan terhadap pelaku judi biliar ini dalam rangka upaya menjaga situasi dan kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dan penyakit masyarakat.

"Mereka tertangkap tangan bermain judi biliar hendak tim reskrim balik dari bosua melakukan patroli dan melihat sebuah warung sejumlah orang sedang bermain biliar" terangnya.

Sebelum terjadi penangkapan, kata Irmon tim melaukan mobile ke beberapa wilayah pulau sipora untuk memantau situasi Kamtibmas.

Dari pemantauan selama dua jam tim melihat permainan biliard menggunakan uang, namun di biarkan selama tiga kali transaksi pembayaran uang dan tak berapa lama tim melakukan penangkapan.

Kemudian 9 pelaku bersama barang bukti di bawa ke Mako polres Mentawai selanjutnya di lakukan prose hukum.

Dari interogasi yang dilakukan, mereka mengakui bahwa telah melakukan judi biliar.atas perbuatan mereka di sangkakan Pasal 303 Jo 303 bis KUH Pidana dengan ancaman hukuman 4 sampai 10 tahun penjara.



Editor : Heri Suprianto

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.