January 2021

Foto bersama Forum Wartawan Parlemen Kota Padang bersama Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani didampingi Kasubag Humas Elfauzi.(fwp)

INFONUSANTARA.NET -- Forum Wartawan Parlemen (FWP) DPRD Kota Padang menggelar Rapat Kerja (Raker), Minggu, 31 Januari 2021, bertempat di Rumah Makan Muaro Baru, Pasia Jambak Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Sumatera Barat.

Raker tersebut dibuka oleh Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani. Hadir pada kesempatan itu, Kasubag Humas Sekretariat DPRD Kota Padang El Fauzi, juga hadir sesepuh FWP dan segenap anggota FWP DPRD Kota Padang.

Ketua FWP DPRD Kota Padang Dasrul mengatakan, FWP merupakan forum yang lahir di DPRD Kota Padang yang bertujuan untuk bersinergi dengan lembaga kedewanan.

"Kami selama ini, sejak berdirinya FWP mengambil peran menyampaikan informasi kegiatan ke dewanan kepada warga Kota Padang dan dunia luar," kata Dasrul.

Kasubag Humas Sekretariat DPRD Kota Padang El Fauzi berharap, FWP kedepannya terus bersinergi dengan lembaga kedewanan. "Jangan ada yang merasa dianaktirikan. Sebab kami memandang semuanya sama. Sepanjang sesuai aturan akan kami suport," tegas El Fauzi.

Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani mengatakan, tanpa media, dunia ini terasa hampa. Begitulah pentingnya peran media di tengah-tengah masyarakat.

"Kami berharap, Raker yang dilaksanakan dapat menghasilkan program kerja untuk kemajuan Kota Padang. Artinya, media memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan," jelasnya.

Syafrial Kani mengharapkan, jurnalis yang ada di DPRD Kota Padang dapat mengambil peran dalam menyelesaikan permasalahan sosial di Kota Padang.

"Persoalan yang selama ini abu-abu, tanpa ada penyelesaian yang jelas di tengah-tengah warga kota, maka tugas jurnalis dan media yang menyuarakan," katanya.

Dikatakan Syafrial Kani, dirinya sudah berpesan kepada Sekwan agar terus menjaga kemitraan dengan FWP. Tentunya harus mengacu kepada aturan yang ada. "Tujuan FWP sangat mulia. Kita harus melakukan penguatan. Kami berharap kita saling mengingatkan," ujarnya.

Usai pembukaan Raker, dibuka sesi dialog dengan Ketua DPRD Kota Padang dan Kasubag Humas DPRD Kota Padang. Banyak persoalan yang disampaikan, terutama kemitraan.

Terpisah, anggota DPRD Kota Padang, Delma Putra dari Fraksi Gerindra Dapil Koto Tangah menyampaikan bahwa secara pribadi dan kelembagaan dirinya sangat mensuport kegiatan FWP DPRD Kota Padang dalam bersinergi dengan kegiatan di lembaga kedewanan. 

"Melalui peranan wartawan dan media yang tergabung dalam forum wartawan parlemen (FWP) DPRD Padang kedepannya bisa menjadi mitra serta mempunyai pemikiran yang sama dalam menyampaian persoalan yang ada di Kota Padang,"pungkasnya.

Alhamdulillah, kegiatan rapat kerja FWP 2021 yang dilaksanakan di Pasia Nan Tigo berjalan lancar dan harmonis. Untuk itu kami dari FWP DPRD Kota Padang sangat berterimakasih atas suport dari Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani didampingi Kasubag Humas, Elfauzi. 

"Begitu juga kepada anggota DPRD Kota Padang, Delma Putra, kami mengucap terima kasih banyak atas suport nya yang telah memfasilitasi kegiatan Raker FWP di Pasia Nan Tigo," pungkas Baim, Humas FWP DPRD Kota Padang.

Semoga hubungan baik kedepanya antara FWP dengan seluruh anggota dewan di DPRD Kota Padang dapat berjalan baik dan bersinergi untuk membangun Kota Padang lebih kedepanya.(FWP)


Ujaran Kebencian! Muhammadiyah soal Abu Janda: Suruh Belajar Ngaji Dulu Lah

INFONUSANTARA.NET - Butut kicauan dari Permadi Arya atau Abu Janda di akun Twitter nya soal 'Islam agama arogan' saat bicara tentang agama impor yang menginjak-injak kearifan lokal.Pernyataan itu menuai banyak kritik dari berbagai tokoh agama Islam.

"Islam memang agama pendatang dari Arab, Agama Asli Indonesia itu Sunda Wiwiwtan, Kaharingan dll. Dan memang arogan, mengharamkan tradisi asli, ritual orang dibubarkan pake kebaya murtad, wayang kulit diharamkan. Kalau tidak mau disebut arogan, jangan injak2 kearifan lokal @awemany," kicaunya lewat akun @permadiaktivis1, Senin (25/1).

Salah satunya dari Pengurus Cabang Istimewa NU (PCINU) Amerika Serikat, Akhmad Sahal. Ia mengkritik keras Abu Janda karena menyebut Islam sebagai agama arogan.

Sahal menilai pemahaman Permadi salah kaprah. Ia menegaskan agama Islam tak arogan terhadap budaya lokal seperti yang disampaikan oleh Permadi.

Kritikan keras juga dilontarkan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti yang meminta Permadi Arya atau Abu Janda untuk belajar mengaji lebih dahulu agar tak keliru memahami ajaran Islam. 

"Suruh belajar ngaji dulu lah dia. Biar ngajinya diperdalam dulu supaya enggak keliru memahami ajaran agama Islam," kata Mu'ti di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta.

Mu'ti menyebut Islam sama sekali tak mengajarkan arogansi. Ia menilai ajaran Islam justru memberikan kebebasan kepada siapapun untuk menganut aliran ataupun memilih tak beragama sekalipun.

"Alquran itu berulang kali mengatakan kalau kamu ingin jadi orang beragama yang baik silakan, jadi orang beragama yang tidak baik juga silakan," ujarnya.

Mu'ti mengatakan Abu Janda salah alamat jika menilai Islam arogan. Menurutnya, nilai-nilai Islam tak pernah memaksakan kehendak bagi siapapun.

"Jadi saya kira salah alamat kalau yang dimaksud itu adalah ajaran agama Islamnya," katanya, dikutip dari CNN Indonesia.

Selain itu juga angkat bicara Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Ma'arif. Dia pun meminta Abu Janda berhenti memprovokasi umat Islam dengan menyebut Islam sebagai agama yang arogan. Slamet menilai pernyataan Permadi adalah ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

(Inf)



PadangPanjang,infonusantara.net - PETIR (Peduli Pendidikan dan Prestasi di Kota Padang Panjang) bukan saja namanya yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat kota Serambi Mekah dan kabupaten kota lainnya, bahkan sekarang sudah sampai ke Perantau di DKI Jakarta dan mancanegara.

Kali ini PETIR mendapat kiriman Donasi dari salah seorang perantau yang dulunya adalah warga kelurahan Pasar Usang dan sekarang berdomisili USA Amerika serikat, sebut Nini Yanti selaku ketua PETIR di kantor PETIR, Sabtu (30/1/2021).

Nini juga membeberkan bahwa Donasi yang masuk ke rekening bendahara PETIR kali ini sangat membanggakan sekali bagi sahabat PETIR, Karena langkah-langkah sosial yang dilakukan selama ini sudah cukup menggembirakan, sudah sampai ke mancanegara seperti Amerika serikat.

"Syukur Alhamdulilah dan terimakasih atas perhatian dan dedikasi yang tinggi dari masyarakat Padang Panjang, Perantau terhadap program PETIR, sangat luar biasa itu Donasi yang masuk Baik dalam dan luar Negeri, imbuhnya

Kali ini berkat komunikasi yang baik  ketua PETIR dengan salah seorang sahabatnya lama yang sekarang berdomisili di Amerika serikat.

Ibu Nurhaifa Nursad namanya, adik dari Syaiful Nursad yang dulunya teman satu SD, di SD negeri no 01 Kelurahan Pasar Usang anak dari guru kepala sekolah Ibu Ainah pada tahun 70 han di masa lalu, yang dulunya tinggal di belakang Kantor KAN Bukit surungan yang ada di Kelurahan Pasar Usang sekarang jelasnya.  

Beliau adalah teman sepermainan saya di waktu kecil dulu yang akrab disapa Eva, dan saya rasa kedepannya akan ada lagi Donasi yang akan masuk nantinya di semester 2, imbuhnya

Pada kesempatan itu Nini juga mengungkapkan Terimakasih, Semoga Rezeki ibu Eva lebih banyak lagi sehingga selalu bisa berbagi untuk masyarakatnya kita kampung halaman.sebut Nini,

Pada kesempatan yang sama, Kwang Yung (KY) selaku sekretaris PETIR yang juga keturunan Tionghoa itu mengucapkan terimakasih kepada Donatur yang masih terus memberikan perhatiannya kepada masyarakat yang kurang mampu melalui program PETIR,

Mengingat semester 2 pada bulan Februari akan segera datang, kita dari kepengurus PETIR harus mulai bergerak kembali untuk menata ke RT-RT, agar dapat sebuah kesimpulan berapa anak yang terdata untuk menerima bantuan perlengkapan belajar tersebut, 

"Donasi yang diterima, jita tetap akan bagikan berupa perlengkapan sekolah, tetapi kali ini untuk pelajar di tingkat sekolah SLTP, sebutnya.

Erman Baher Datuak Batuah, yang akrab disapa dengan Baher itu juga selaku Ketua Karang Taruna di kelurahan Pasar Usang dan sekaligus sangat mempunyai peranan yang cukup besar dalam terbentuk Komunitas PETIR di kelurahan.

Disampaikan juga olehnya, saya selaku pendiri PETIR juga sangat berharap bagaimana sahabat PETIR dapat menjaga kebersamaan, keharmonisan dan juga kekompakan dalam melakukan aktivitas sosial tersebut.

Sekarang PETIR yang selalu mengemban misi di kemanusiaan di kota Serambi Mekah sudah dikenal banyak orang, bahkan sudah disambut baik oleh Perantau-perantau Paus PAPA yang ada di luar sana, bahkan komunitas PETIR sudah di ketahui oleh perantau yang ada di luar negeri, sebut Baher.

"Saya mengikuti perkembangan di WA grup pengurus PETIR, ada Donasi yang masuk dari Hamba Allah, juga ada dari salah seorang warga Paus PAPA yang berada di Amerika serikat" terangnya.

Bagaimana PETIR sebagai wadah sosial dapat memberikan kepercayaan kepada banyak orang, sehingga nantinya bantuan kemanusiaan tersebut akan mengalir dari arah yang tidak kita ketahui sebelumnya. (YB).



Editor : Heri Suprianto

LimapuluhKota,infonusantara.net – Petani jorong Pinago seakan ditimpa petaka akibat adanya bangunan embung baru di lokasi lahan pertanian mereka, karena Bangunan embung Batang Namang di Jorong Pinago, Nagari Limbanang yang bertujuan untuk mengatur penyaluran air ternyata  berdampak buruk bagi petani setempat dan sekitarnya.

Pasalnya, setelah embung rampung dikerjakan pada september 2019 lalu, malah jadi pemicu banjir, sudah dua kali sawah petani diterjang banjir dan puluhan petani merugi, akibat embung tersebut dipenuhi lumpur dan material kayu sehingga air meluap ke sawah penduduk.

Menurut Zulhusni tokoh masyarakat Limbanang salah seorang pemilik sawah  yang terkena dampak embung bahwa sudah mengingatkan pengelola proyek bahwa pembangunan embung tidak bagus karena dinding beton terlalu tinggi sehingga air akan meluap kesawah masyarakat.

“Namun protes saya tidak digubris dan pembangunan embung tetap berjalan” sebutnya

Musibah akibat embung tak hanya di Pinago Nagari Limabanang saja yang mengalami banjir, bahkan sampai ke nagari tetangga di Kecamatan Guguk, yang berasal dari air bendungan tersebut, ungkap Zulhusni kepada Tim Ormas Pekat Kabupaten 50 Kota, Sabtu (30/1/2021).

“Kita berharap kepada Pemkab Limapuluh Kota, melalui Dinas PUPR untuk memperbaiki bendungan tersebut agar tidak terjadi banjir menggenangi sawah” harapnya.

Lebih lanjut Zulhusni menyampaikan usulan bahwa untuk mengatasi banjir, perlu memotong dinding beton bendungan untuk lewat air di musim penghujan, sehingga air sungai tak lagi menggenangi sawah penduduk.

Seperti diketahui, dana embung berasal dari pemerintah pusat dalam program seribu embung di Indonesia, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat kabupaten Limapuluh Kota.

“Seharusnya Pemkab 50 Kota harus bertindak cepat memperbaiki embung tersebut karena merugikan masyarakat dan merusak sawah penduduk” ujarnya.

Ketua DPD Pekat IB Kabupaten 50 Kota, Suharyono mengatakan, adanya pembangunan embung yang berdampak buruk kepada petani, seharusnya pihak pelaksana kegiatan musti memperhatikan perencanaan pembangunan, sehingga saat di bangun tidak terjadi malapetaka bagi masyarakat.

Saat tim Pekat IB Kabupaten 50 Kota turun lapangan kontruksi bangunan embung tidak layak, karena tidak matang, dimana saat hujan turun berdampak banjir menimpa sawah masyarakat, bahkan pemukiman warga.

“Kami dari ormas Pekat IB siap mengawal persoalan ini serta mendatangi pihak Dinas terkait, karena pembangunan embung sangat merugikan petani setempat” ucap Suharyono.

Seharusnya, kata Suharyono pembangunan yang di selenggarakan pihak pemerintah itu ada azas manfaat bagi masyarakat, bukan hanya sekedar membuat kegiatan, akan tetapi pembangunan itu benar-benar di rasakan masyarakat, tutupnya (Tim).


Editor : Heri Suprianto



PADANG,infonusantara.net - Mimpi harus diwujudkan melalui usaha, kerja keras dan perjuangan tiada henti. Menjadi seorang Advokat/Pengacara tidaklah mudah, banyak orang mengatakan bawah seorang Advokat itu harus dari Sarjana Hukum dan telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat.

Hal itu tertuang di Pasal 2 Ayat 1 UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. bunyinya yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. 

Advokat juga disebut profesi terhormat. Pasal 8 huruf a yang berbunyi “Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile), dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik.

Melihat perkembangan dan keluhan masyarakat bawah penegakan hukum di negeri ini sangat memprihatinkan, banyak contoh yang menghiasi layar tv, kasus-kasus yang mempertontonkan di media televisi seperti kasus korupsi, narkoba, pencurian bahkan kasus pelanggaran ITE. 

Ada perlakuan ketidakadilan oleh penegak hukum kepada masyarakat yang dianggap tidak punya kekuatan secara materi maupun kekuasaan. Padahal dalam konstitusi kita telah diatur tentang HAM dan perlakuan setiap warna negara bawah semua sama di mata hukum. 

Maka masyarakat tidak percaya lagi terhadap penegak hukum. Lalu masyarakat juga berasumsi bawah advokat lebih banyak membela yang salah, padahal tidak demikian, dan ketika masyarakat mengalami masalah ketika dicari pengacara asumsinya bayarnya mahal padahal tidak seperti itu. 

Advokat tidak boleh menolak perkara apalagi karena klien tidak mampu untuk membayar. Disitulah saya termotivasi untuk melanjutkan mengambil profesi advokat ini, minimal saya bisa membantu masyarakat yang tidak mampu, atau yang membutuhkan bantuan. 

Harapan saya kedepan agar persoalan hukum yang timbul di tengah masyarakat bisa diselesaikan dengan cara yang telah diatur konstitusi di negara ini. Dan harus berprinsip dengan memegang teguh sumpah/Janji pada saat di sumpah. 

Semoga Tuhan menyertai perjuangan dalam memperjuangkan kebenaran dan menegakkan keadilan di republik indonesia. "Tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh".

Seperti diketahui, Hendri Nopianto Saleleubaja ini merupakan salah satu pemuda Mentawai yang peduli dengan masyarakat, adapun kejadian dirinya cepat tanggap untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Sebelum di kukuhkan sebagai advokat oleh organisasi Perhimpunan advokat Indonesia (Peradi) dirinya di pecaya memimpin salah satu organisasi masyarakat yaitu Pemuda Pancasila (PP) di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Seiring waktu berjalan organisasi di jalankan dan perkuliahan juga berlangsung, dengan berkat ketabahan serta dorongan orang tua termasuk semua pihak, Hendri Saleleubaja berhasil menyandang gelar SH, kemudian pada bulan Juni 2021 juga akan menyandang gelar Magister Hukum.

Dengan bertambahnya putra Mentawai menjadi seorang advokat/pengacara setidaknya dapat membantu masyarakat dalam menegakan hukum dan membelah hak-hak masyarakat khususnya di bumi Sikerei.



Editor : Heri Suprianto


SIKAKAP,infonusantara.net - Untuk mengetahui perkembangan harga sembako dimasa pandemi, Babinsa 04/Sikakap, Kodim 0319/Mentawai monitoring harga di pasar tradisional Masabuk, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, Sabtu (30/1/2021).

Danramil 04/Sikakap, Kapten.inf.Putra Irawan Damanik mengatakan, pengecekan yang dilkukan ini dalam rangka monitoring perkembangan harga sembako yang ada di pasar-pasar tradisional di saat masa pandemi.

“Kita berharap pedagang tidak menaikan harga sembako dan tetap berjualan dengan standar harga barang yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah" terangnya.

Dia menyebut, kalau terjadi kenaikan harga sembako di masa pandemi sangat menganggu konsumen dalam berbelanja, sehingga menimbulkan keresahan terhadap masyarakat.

Selain monitoring, Babinsa juga melaksanakan komunikasi sosial dengan pedagang serta pembeli, baik itu soal harga hingga kenyamanan konsumen saat belanja dipasar tradisional di mas pandemi ini, ujarnya.

Dikatakan, pemantauan harga sembako ini sebagai bentuk perhatian dan peduli peran setiap anggota TNI AD dalam mengayomi masyarakat, terutama bagi anggota Babinsa yang berada di wilayah binaannya.

"Kita akan terus memberikan pemahaman dan pengayoman kepada masyarakat, meski saat ini kita mengalami pandemi covid-19 sekaligus mengajak masyarakat mematuhi prokes" tandasnya.




Editor : Heri Suprianto

 w

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid meminta kepolisian mengusut laporan dugaan rasisme Permadi Arya terhadap Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)

INFONUSANTARA.NET -- Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid meminta kepolisian memproses kasus dugaan rasisme yang dilakukan pegiat media sosial, Permadi Arya alias Abu Janda, terhadap mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai.

"Kalau sudah dilaporkan, tugas polisi menindaklanjuti secara terbuka, adil dan berdasarkan pada bukti-bukti, tidak terkecuali pada Abu Janda. Hukum tidak boleh pandang bulu atau berpihak pada kelompok tertentu," kata Jazilul , Jumat (29/1).

Agar berhati-hati dalam mengeluarkan ujaran berupa fitnah, hoaks, dan rasis. Jazilul mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk karena terdiri dari berbagai ras, suku, agama, dan asal-usul.

"Saya pun prihatin, kenapa saat ini kita gampang sekali saling singgung, saling benci dan saling lapor. Perlu juga ditempuh langkah mediasi dan kekeluargaan," ujar wakil ketua MPR itu.

Sebelumnya, KNPI melaporkan Abu Janda ke Bareskrim Polri terkait dugaan rasisme ke Pigai. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/0052/I/Bareskrim tertanggal 28 Januari 2021.

"Bahwa kami hari ini telah melaporkan akun Twitter @permadiaktivis1 yang diduga dimiliki oleh saudara Permadi Arya alias Abu Janda," kata Ketua Bidang Hukum DPP KNPI, Medya Rischa Lubis kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (28/1).

Medya menyebut cuitan itu bernuansa ujaran kebencian yang berbalut SARA. Selain itu, kata Medya, kata-kata evolusi yang disampaikan Abu Janda merupakan penghinaan bentuk fisik bagi masyarakat yang menempati satu wilayah dengan Pigai.

"Kata-kata evolusi itulah yang jadi garis bawah bagi kami untuk melaporkan akun @permadiaktivis karena diduga telah menyebarkan ujaran kebencian" ucap Medya.

Abu Janda pun angkat suara atas laporan tersebut lewat akun Twitternya. Dalam cuitan itu, Abu Janda turut mengunggah sebuah video berisi pernyataan Pigai yang dinilai bersikap rasis ke etnis Jawa.

"Mau maen lapor-laporan ke polisi isu rasisme bang @harisknpi? Yuk, maen kita. Kita lihat laporan siapa yang diproses," cuit Abu Janda di akun Twitternya.

Sound: CNN Indonesia

SIKAKAP,infonusantara.net - Anggota Koramil 04/Sikakap, Kodim 0319/Mentawai tak henti-hentinya untuk melakukan pengawasan protokol kesehatan di areal pelabuhan saat kedatang kapal, guna meminimalisir penyebaran covid-19.

Pengawasan protokol kesehatan yang di lakukan anggota Koramil 04/Sikakap saat kedatangan kapal MV.Mentawai Fast dari Padang menuju pelabuhan Sikakap, Jumat (29/1/2021). 

Penegakan disiplin prokes di pelabuhan melibatkan anggota Babinsa Koramil 04/Sikakap, Kamla dan Bhabinkamtibmas Polsek Sikakap.

"Kita tetap komitmen melakukan patroli pengawasan protokol kesehatan di pelabuhan saat kedatangan kapal maupun keberangkatan" ucap Danramil 04/Sikakap, Kapten.inf.Putra Irawan Damanik.

Dikatakan, patroli yang dilakukan anggota semata-mata untuk menghimbau masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan serta menimbulkan kesadaran untuk bersama-sama mencegah penularannya.

Maka dari itu, masyarakat harus tetap rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan dan biasakan memakai masker saat berada di luar rumah, ujarnya.

Menimbulkan kesadaran dalam mencegah covid-19 kembali kepada diri masing-masing, namun perlu saling mengingatkan, bahkan memutus rantai Corona harus di lakukan secara bersama, imbuhnya.

Pelaksanaan patroli pengawasan protokol kesehatan akan terus berjalan, karena belum tahu kapan berakhirnya, semoga dengan menerapkan disiplin dapat meminimalisir penularan covid-19, tutupnya.





Editor : Heri Suprianto


Ketua DPRD Kota Padang Ungkap 30 Persen Anak-anak Tamatan SD di Bungus Tak Bisa Lanjutkan Pendidikan

INFONUSANTARA.NET  - Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani mengungkap, sekitar 30 persen anak-anak tamatan SD di Kecamatan Bungus tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan berbagai alasan.

"Saya mendapatkan data itu. Miris saya melihatnya, kenapa ini bisa terjadi," kata Syafrial Kani kepada awak media.

Dikatakan Syafrial Kani, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama semua pihak. Ia menegaskan, persoalan itu harus dilihat secara komprehensif atau menyeluruh.

Tak hanya itu, kata Syafrial Kani, keinginan mewujudkan Kota Padang sebagai kota madani, hanya tinggal cerita.

"Buktinya, sampai saat ini di Kota  Padang sekolah MAN hanya berjumlah tiga, sementara di tempat lain malah sudah ada enam. Kenapa di Padang tidak bisa ditambah," katanya.

Lebih lanjut dia menegaskan, sebenarnya tergantung dari niat. Jika niat untuk menyediakan lahan untuk pembangunan sekolah MAN tadi ada, maka tidak ada yang sulit, tinggal dikomunikasikan saja dengan instansi terkait, yaitu Kementerian Agama.

Demikian juga dalam penambahan SMA di Kota Padang. Persoalan lahan juga tergantung niat dan kemauan Pemko Padang. Sebab, lahan tanggungjawab Kota Padang.Maka ketika pemko sanggup menyediakan lahan,tak ada yang tidak mungkin dilaksankan apalagi demi kepentingan dan kebutuhan pendidikan anak- anak kita kedepanya.

"Kalau lahan ada, tinggal kita komunikasikan dengan Pemerintah Provinsi. Tidak ada yang sulit sebenarnya," ungkap Syafrial Kani.

Disisi lain ,Syafrial Kani juga mengaku miris dengan perekonomian masyarakat lapisan bawah. 

"Saya pernah melakukan survei kepada 5 ribu orang, 50 persen diantaranya terlibat riba. Masyarakat kita terjerat dengan pinjaman rentenir yang makin mencekik perekonomian mereka.Miris saya melihatnya," ungkap Syafrial Kani.(Inf)



MENTAWAI,infonusantara.net - Sebanyak 2.480 vaksin Covid-19 tiba di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan pengawalan ketat yang di bawa menggunakan kapal Mentawai fast, Jumat (29/1/2021).

"Alhamdulillah, kita di mentawai mendapat kuota vaksin sinovac sebanyak 2.480. Vaksin langsung di simpan di gudang khusus Dinas Kesehatan" ucap Kadis Kesehatan, Lahmuddin Siregar.

Dia menyebut, vaksin sinovac yang diterima hari ini merupakan pertama dan tahap kedua akan ada lagi. Sasaran vaksinasi pertama kali di berikan kepada tenaga kesehatan dan 10 pejabat esensial.

"Sasaran pertama pemberian vaksin ini di peruntukan kepada tenaga kesehatan dan pejabat di lingkungan Pemkab Mentawai" ucap Lahmuddin.

Pemberian vaksin, kata Lahmuddin tidak membahayakan karena sebelum di vaksin akan di lakukan pengecekan kesehatan atau screening oleh dokter, tak seperti informasi berkembang bahwa vaksin menakutkan.

Dia menjelaskan, dalam pemberian vaksin saat pengecekan kesehatan di temukan ada penyakit, maka yang bersangkutan di tunda pemberian vaksin.

Jadi, pemberian vaksin ini tidak ada paksaan dan di lakukan secara prosedur. Sebelum pemberian vaksin akan di laksanakan sosialisasi kepada masyarakat, terangnya.

Penyuntikan vaksin ini, kata Lahmuddin di lakukan secara bertahap mulai tenaga kesehatan, pejabat dan berlanjut kepada ASN, tenaga honorer dan masyarakat.

"Kita targetkan pemberian vaksin tuntas tahun 2021 ini di Mentawai, tidak harus menunggu tahun 2022" ucapnya.

Dalam pemberian vaksin ini di harapkan dukungan seluruh lapisan masyarakat Mentawai, karena vaksin sinovac satu-satunya untuk mencegah penyebaran covid-19, belum ada obat lain yang ditemukan, pungkasnya.




Editor : Heri Suprianto

PadangPanjang,infomusantara.net - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Pasar Usang (PAUS) bahas dua program sekaligus.

Bak pepatah orang Minang, sakali mandayuang biduak duo tigo pulau talampau, sakali mambukak puro duo tigo utang tabaia, 

Nah, itulah yang dilakukan oleh LPM kelurahan Pasar Usang dalam kegiatan program seratus (100) hari kerja.

LPM Kelurahan Pasar Usang dalam kegiatan tersebut sekaligus mensosialisasikan dua program, seperti Kongsi Kematian dan Siskamling, yang mana selama ini sudah kurang terkoordinir.

Kegiatan diselenggarakan di Aula kantor lurah Pasar Usang Padang Panjang Barat, Kamis (28/1/2021) di hadiri ketua LPM Muhammad Agusti Zico, Dewan pakar LPM Syafriyanto YB, juga Lurah Pasar Usang Nofrebianto, S,Sos, sekaligus membuka kegiatan tersebut,

Dalam kegiatan itu tidak ketinggalan, kasi Trantib, Romi Saputra, SH,  Babinkantibmas Bripka Diko Mahaputra, SH, Ketua fkpm Dasril (Ril Kamba), juga dihadiri utusan delapan belas (18) Ketua RT dan Sekretarisnya. 

Juga hadir mahasiswa magang dari UMP sebanyak 5 orang dari berbagai jurusan, mereka juga sangat membantu dalam proses kegiatan itu.

Dalam diskusi yang cukup alot itu telah berhasil membuahkan dua kesimpulan sekaligus mengenai kongsi kematian dan Siskamling. 

Yang mana kongsi kematian dan Siskamling biasanya di kelola oleh masing-masing kelompok RT, tetapi sekarang dikelola satu pintu oleh LPM kelurahan Paus.

Biasanya di masing-masing RT melakukan pungutan iuran terhadap warga sebanyak 5 ribu rupiah sampai 10 ribu rupiah untuk masing-masing KK, 

Untuk sekarang dan selanjutnya akan dipermudah lagi, masing-masing RT sepakat untuk memberikan bantuan dalam kegiatan tersebut kepada LPM cukup dengan membayar iuran wajib per-satu bulannya sebesar 50 rupiah.

Semua kegiatan seperti Kongsi Kematian dan Siskamling akan di serahkan kepada LPM bidang III LPM, dan masyarakat RT akan lebih banyak terbantu dalam kegiatan tersebut. (YB).



Editor : Heri Suprianto

SIKAKAP,infonusantara.net - Memperlancar pengurusan dalam melaksanakan tugas di perlukan alat transportasi, guna memudahkan urusan sekolah.

Melihat kondisi ini, Unit Pengelola Zakat (UPZ) Semen Padang bersama Serikat Pekerja Semen Padang (SPSP) serahkan bantuan satu unit sepeda motor kepada pengelola sekolah Yayasan Ruhamah MTS Pasapuat, Kecamatan Pagai Utara.

Penyerahan bantuan satu unit kendaraan roda dua turut di lakukan pendampingan oleh Babinsa Koramil 04/Sikakap, Kodim 0319/Mentawai, Kamis (28/1/2021). 

Danramil 04/Sikakap, Kapten.inf.Putra Irawan Damanik menyebut, penyerahan bantuan transportasi berupa satu unit sepeda motor ini untuk membantu Sekolah MTS Yayasan Ruhamah yang ada di wilayah Pasapuat sebagai operasional sekolah.

“Sepeda motor ini mempermudah akses dalam melakukan tugas, maka di butuhkan alat transportasi bagi sekolah” terangnya.

Bantuan ini juga merupakan kegiatan pembinaan Triwulan UPZ Semen Padang kepada pihak sekolah yang membutuhkan sesuai dengan data.

Turut hadir, Babinsa Koramil Sikakap, Kamla, Polsek Sikakap, Kemenang Mentawai mewakili, KUA Sikakap, Kepala sekolah MTSN Sikakap, SPSP semen Padang, Sekolah MTS Ruhamah Pasapuat.


Editor : Heri Suprianto

Limapuluh Kota,infonusantara.net - Proses Belajar menggajar tatap muka di masa pandemi, Kepala Sekolah (Kepsek) SMUN 1 Suliki, Drs.Eriswandi, MPd Bertekad tetap mengedepankan kualitas pendidikan.

Berbagai kendala yang dialami sekolah tidak menyurutkan semangat untuk berprestasi. Hal ini terbukti berbagai prestasi yang ditorehkan siswa/siswi SMUN 1 Suliki selama pendemi.

"Diharapkan wali murid dan masyarakat juga mendukung tekad pihak sekolah", ujarnya  dalam rapat Komite yang dilaksanakan 3 tahap itu, Kamis (28/1/2021).

Rapat komite yang dilaksanakan tiga tahap itu di mulai tanggal 23 Desember 2020 bagi kelas X, tanggal 14 Januari 2021 bagi kelas XI dan 9 januari 2021 bagi kelas XII, terangnya.

Untuk pertemuan tatap muka kembali, kata dia dimulai tanggal 18 januari 2021 setelah sebelumnya kordinasi dengan Forkompinca/gugus covid-19 kecamatan dan berpedoman dengan aturan protokoler covid 19. 

Dalam hal ini, pihak sekolah juga telah melakukan tes swab sebanyak 84 orang guru dan tata usaha dengan hasil negatif. 

Adapun kendala terkait dengan operasional yang dialami, sebut Eriswandi tidak melemahkan semangat seluruh majelis guru untuk tetap memberikan yang terbaik bagi seluruh siswa.

"Berbagai trik kita lakukan supaya proses PBM tetap berjalan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas meski di masa pandemi" ucapnya.

Pihak komite Bapak Sadar yang memimpin kegiatan musyawarah Komite beberapa waktu lalu juga mengatakan, bahwa pihak komite akan mendukung kebijakan sekolah dalam melaksanakan program-program pendidikan yang dibuat.

Sementara itu ketua Ormas Pekat IB Kabupaten 50 Kota Suharyono menyampaikan, meski di laksanakan pembelajaran tatap muka, namun pihak sekolah tetap memperhatikan protokoler kesehatan.

"Ini di lakukan, demi keselamatan peserta anak didik dan kami ormas pekat IB mendukung peroses belajar tatap muka dengan menerapkan prokes" tukasnya, (Delfitra).



Editor : Heri Suprianto


PESSEL,infonusantara.net - Untuk mengantisipasi penyebaran covid-19 di wilayah kabupaten pesisir selatan di butuhkan kesadaran dan kerjasama semua pihak.

Dalam kegiatan kali ini Jurnalis Pesisir Selatan mengambil moment untuk melaksanakan aksi solidaritas peduli dalam memutus mata rantai covid-19 

Aksi solidaritas di lakukan jurnalis Pessel ini membagikan masker dan sanitaizer kepada masyarakat, penggendara dan pedagang di pasar Inpres Painan, Kamis (28/1/2031). Kegiatan itu terlihat jurnalis saling bahu membahu di bantu pihak dari Polres dan Dishub Pessel.

Ketua Aksi Solidaritas Jurnalis Peduli Covid Mario Rosi mengatakan, kegiatan ini di latarbelakangi keinginan dari rekan-rekan media untuk ikut berpartisipasi dalam pencegahan penyerabaran Covid-19 di Pesisir Selatan.

Menurut dia tingkat penyerabaran Covid-19 masih tinggi, dan harus ada upaya atau aksi nyata dalam menekan penularan Corona itu di wilayah kabupaten pesisir Selatan.

Selain memberitakan/menginformasikan, kata Mario wartawan juga ingin berpartisipasi melakukan aksi nyata membagikan masker dan memakai senitaizer kepada masyarakat, sekaligus kegiatan ini untuk mengajak dan menghimbau masyarakat untuk selalu mematuhi Prokes, protokol kesahatan dengan memakai masker, cuci tangan, dan sebagainya.

Dia mengucapkan terimahkasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan tersebut, seperti kepolisian, dishub, dan steakholder lainnya.

“Dukungan dan kemitraan ini kita harapkan memberikan dampak dalam kemajuan daerah disemua bidang, terutama dalam penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 diwliayah Pesisir Selatan,” sebut Mario lagi.

Sementara Kapoles Pessel melalui Kabag Ops Kompol Arsyal yang ikut turun kelapangan pada kegiatan itu mengapresiasi aksi yang dilakukan oleh rekan-rekan Jurnalis Pessel. Memang, kata dia, semua harus seling bahu membahu dalam pencegahan Covid-19 ini.

“Kita sangat apresiatif, ini sangat membantu tugas kita dari kepolisian, karena memang dalam kondisi ini kita harus tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan,” ucapnya.

Saat ini tingkat kesadaran masyarakat sudah cukup tinggi akan pencegahan protokol kesehatan, sebut Arsyal namun harus terus ditingkatkan dan diingatkan.

Dengan demikian penyebaran virus corona ini bisa benar-benar dapat ditekan di wiliayah Pesisir Selatan, tutupnya.(Topit Marliandi).



Editor : Heri Suprianto

SIKAKAP,infonusantara.net - Sebagai wujud pengabdian dalam menunaikan tugas negara  untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kapolsek Sikakap, AKP.Tirto Edhi bersama personel berbagi waktu melakukan dinas di daerah pulau terluar.

Seperti di ketahui wilayah hukum Polsek Sikakap sangat cukup luas meliputi Pagai Utara, Pagai Selatan dan Sikakap, sedangkan Mako Polsek berada di Kecamatan Sikakap.

Untuk mencapai tujuan lokasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di pulau terluar membutuhkan waktu lama, bahkan bisa berhari-hari, karena terhambat dengan faktor alam dan geografis baik melalui darat maupun laut.

Memaksimalkan pelayanan, di awal tahun 2021 ini, jajaran Polsek Sikakap menjajakan kaki di kecamatan Pagai Selatan untuk melihat kondisi wilayah sekaligus penetapan pos polsek sementara jelang di bangun.

Kapolsek Sikakap, AKP.Tirto Edhi, SH menjelaskan, memang cukup berat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam merespon dengan cepat setiap pengaduan masyarakat yang berada di pulau terluar.

Semua ini di sebabkan faktor alam dan geografis, karena wilayah Pagai Utara dan Pagai selatan untuk menuju hingga kelokasi menempuh jalan yang sangat jauh, sedangkan kondisi jalan belum di kategorikan memadai, apalagi menggunakan transportasi laut biaya costnya cukup besar tak sama seperti di daerah daratan lainnya.

Tak hanya itu, ketika kondisi cuaca kurang bersahabat atau hujan, personil berpikir dua kali untuk turun kelokasi, bisapun turun kelokasi menunggu waktu yang pas.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kapolsek Sikakap rancang dua program tahun ini dengan membagi waktu pelayanan di daerah pulau terluar seperti Pagai Utara dan Pagai selatan.

Melakukan kunjungan atau pelayanan, Kapolsek selalu membawa personel terutama Kanit Binmas Bripka Silvester dan para Bhabinkamtibmas, personel yang di bawa merupakan putra asli Mentawai guna membantu Polsek Sikakap dalam beradaptasi dengan masyarakat menggunakan bahasa daerah, ketika ada persoalan ditengah masyarakat dapat di selesaikan dengan adanya polisi asal Mentawai.

Pada kesempatan ini Kapolsek Sikakap sudah membuktikan berdinas di wilayah hukum Pagai Selatan dengan memanfaatkan waktu untuk bermalam dirumah masyarakat. Bahkan masyarakat Pagai Selatan terutama di Bulasat merasakan adanya Polisi di tengah masyarakat.

Memanfaatkan waktu, pihaknya melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan di Bulasat serta kerjasama dengan Camat Pagai Selatan yang saat ini di pimpin Andar Sabelau.

Kapolsek Sikakap juga melakukan koordinasi dengan camat Pagai Selatan untuk memohon bantuan mencarikan lokasi Pos Polsek sementara yang nantinya beberapa personel akan standbay selalu di pos pelayanan tersebut.

“Adanya pos akan mudah memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak lagi ke Polsek Sikakap, karena ketika ada kejadian pengaduan atau laporan langsung berurusan dengan personil Polsek yang sudah stand by di Bulasat, sebut Kapolsek

Koordinasi yang dilakukan Kapolsek mendapat respon baik dari Camat Pagai Selatan dan Kepala Desa Bulasat Firman Saogo, Bahwa pihaknya siap memberikan Pos sementara yang lokasinya tidak jauh dari Kecamatan dan kantor desa.

Pemberian lokasi pos sementara ini, menjelang di bangunnya Mako Polsek Pagai Selatan, soal lahan tanah sudah disediakan masyarakat Bulasat serta masyarakat juga menginginkan adanya pos pelayanan di wilayah mereka.


Editor : Heri Suprianto


JMSI Sumbar Dikukuhkan, 7 Tokoh Milenial Inspiratif 2020 JMSI Sumbar Terima Penghargaan

INFONUSANTARA.NET - Pemilihan kepala daerah serentak 2020 di Sumatera Barat, berhasil mengantarkan anak muda milenial sebagai pemimpin daerah. Sebelumnya, pada pemilu 2019, kaum milenial ini juga banyak yang berhasil mengisi kursi parlemen.

Kaum milenial yang mengisi panggung publik ini, dihadang persoalan yang tak pernah terprediksi sebelumnya. Yakni, Pandemi Covid19 yang mulai masuk Indonesia sejak Maret 2020. Pandemi ini secara langsung akan berdampak pada bonus demografi yang puncaknya akan terjadi di Indonesia pada 2030 mendatang.

"Pengalaman saya saat jadi Plt Bupati Solsel, kerjasama dengan ketua DPRD, Zigo Rolanda yang termasuk anak milenjal, membuahkan prestasi amat baik. Solsel jadi daerah pertama di Sumatera Barat yang mengesahkan APBD 2021," ungkap Kepala Dinas Kominfo Sumbar, Jasman Rizal yang mewaikili gubernur Sumbar saat membuka webinar sekaligus pelantikan JMSI Sumbar, Rabu (27/1/2021).

Bekerjasama dengan anak muda, terang Jasman, maunya itu serba ringkas dan efektif. Mereka terbiasa fokus pada tujuan.

"Saya melihat, penghargaan yang diberikan JMSI Sumbar pada anak-anak muda sangat bernilai startegis dalam menghadapi tantangan Pandemi Covid19 dan Bonus Demografi yang mungkin akan terjadi di masa depan," ungkap Jasman.

Sebelumnya, Tim Penilai Tokoh Milenial Inspiratif 2020 JMSI Sumbar, Yofialdi mengungkapkan, 7 tokoh yang diberikan penghargaan, berlatar belakang politisi, kepala daerah, akademisi dan pengusaha.

JMSI melihat, terangnya, pers sebagai pilar keempat demokrasi, berkewajiban untuk ikut berkontribusi aktif mengatasi persoalan yang tengah dihadapi masyarakat.
"Ketujuh tokoh penerima penghargaan yang mewakili sejumlah profesi itu, kami jadikan simbol ke publik, bahwa mengatasi tantangan kedepan itu mesti berkolaborasi. Yakni kolaborasi dunia pendidikan, pengusaha, politisi dan kepala daerah," ungkap Yofialdi.

Penerima Tokoh Milenial Inspirasi 2020 JMSI Sumbar dari unsur akademisi yakni Sepris Yonaldi (Rektor Universitas Tamansiswa Padang), Iqra Chissa (unsur pengusaha/Ketua BPD HIPMI Sumbar), Zigo Rolanda (unsur politisi/ketua DPRD Solsel).

Selanjutnya, unsur kepala daerah, Audy Joinaldy (Wagub Sumbar terpilih Pilkada 2020), Benny Dwifa Yuswir (bupati Sijunjung terpilih Pilkada 2020), St Riska Tuanku Kerajaan (bupati Dharmasraya terpilih Pilkada 2020) dan Erman Safar (wali kota Bukittinggi terpilih Pilkada 2020).

"Penerima penghargaan ini, semuanya berusia paling tinggi 38 tahun. Di antaranya, bahkan ada yang sudah jadi bupati sejak berusia 26 tahun (St Riska-red)," ungkap Yofialdi.

"Semoga, kehadiran tokoh milenial inspiratif ini dipanggung publik Sumatera Barat, jadi inspirasi bagi generasi bonus demografi dalam menapak tantangan di masa depan," tambahnya.

JMSI Sumbar Dikukuhkan

Pengukuhan JMSI Sumatera Barat ini dilakukan Sekjen Mahmud Marhaba. Sedangkan susunan pengurus yang dipimpin Syahrial Azis, Aguswanto (Sekum), Al Imran (Bendahara) dengan sejumlah wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara dan bidang-bidang, dibacakan Ketua Bidang Hukum dan Advokasi JMSI, Novermal Yuska.

Sedangkan Ketum JMSI, Teguh Santosa hadir secara virtual melalui aplikasi zoom meeting.

Selain itu, acara ini juga dihadiri Kadis Perhubungan Sumbar, Heri Nofiarsi, Kadis Kominfo se-Sumbar, Forkopimda dan undangn lainnya.

Pelantikan ini juga disertai webinar nasional mengambil tema "Tantangan Ekonomi pada Pandemi Covid19."

Menghadirkan tiga narasumber, Rektor UNP yang juga Ketua PWNU Sumbar, Prof Ganefri, Sepris Yonaldi (Rektor Unitas Padang) dan Nevi Zuairina (anggota Komisi VI DPR RI) dengan moderator akademisi UIN Imam Bonjol Padang, Muhammad Taufik. (Inf)

JAKARTA,infonusantara.net - Presiden Joko Widodo melantik Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).Pelantikan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, pukul 09.30 WIB, Rabu (27/1/2021).

Pengangkatan Sigit sebagai Kapolri dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, Sigit resmi menjadi Kapolri menggantikan Idham Azis.

Mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo MSi sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,” kata Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M Tony Harjono.

Dalam Keppres itu juga disebutkan bahwa Jokowi memberhentikan dengan hormat Jenderal (Pol) Idham Azis sebagai Kapolri.

“Disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama memangku jabatan tersebut,” ucap Tony (**).

SIKAKAP,infonusantara.net - Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 04/Sikakap, Kodim 0319/Mentawai melakukan komunikasi sosial dengan nelayan pukat cincin yang berlabuh di pelabuhan TPI Sikakap.

Kapal pukat cincin ini bermerk KM.Trisakti merupakan kapal asal dari Sibolga singgah di pelabuhan TPI Sikakap lantaran badai.

Dalam kegiatan itu, Babinsa bersama Muspika melakukan komunikasi sosial terkait prokes dengan Kapten kapal KM.Trisakti beserta ABK disebuah warung dekat pelabuhan TPI Sikakap, Rabu (27/1/2021). 

Danramil 04/Sikakap, Kapten.inf.Putra Irawan Damanik menjelaskan, Kapal nelayan pukat cincin asal Sibolga ini sandar di pelabuhan TPI di karenakan cuaca ekstrim sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan.

Selain itu hasil tangkapan juga menjadi minim akibat cuaca kurang bersahabat. Kapal singgah di pelabuhan Sikakap sekaligus mengisi logistik untuk persiapan selama di laut, ujarnya.

Komunikasi sosial yang dilakukan, pihak kapal pukat harimau ini bisa melanjutkan kembali perjalanan ketika cuaca sudah mulai membaik.

Kondisi pandemi saat ini, Danramil menghimbau kepada crew kapal pukat harimau untuk mengikuti aturan protokol kesehatan selama bersandar di pelabuhan maupun saat beraktivitas.

"Himbauan ini kita lakukan guna mengantisipasi terjadinya penyebaran covid-19, karena kita belum mengetahui perjalanan kapal tersebut" kata Danramil

Di menambahkan, pengawasan prokes yang di lakukan ini terhadap kapal masuk ke sikakap baik kapal penumpang maupun kapal nelayan demi menjaga kesehatan masyarakat agar tidak terpapar covid-19, pungkasnya.




Editor : Heri Suprianto

 

Waketum MUI, Anwar Abbas (tengah) saat menyampaikan sikap lembaga mengenai pernyataan di Kantor MUI, Jakarta, Selasa (19/11). (Foto: CNN Indonesia/Nurika Manan)

INFONUSANTARA.NET - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas tak mempermasalahkan bila siswa non-muslim mengenakan jilbab sebagai bagian seragam di sekolah. Asalkan, lanjut dia, tidak ada paksaan dan atas keinginan sendiri.

Pernyataan Anwar Abbas itu merespons kasus aturan siswi di SMK Negeri 2 Padang Sumatera Barat yang diwajibkan memakai jilbab.

"Di beberapa tempat ada sekolah-sekolah yang mirip seperti ini juga. Anak-anaknya sebagian besar beragama Islam, siswi-siswi memakai jilbab, tapi ada juga anak-anak sekolah itu tak beragama Islam. Tapi mereka dengan keikhlasan pakai tutup kepala gitu," tutur , Selasa (26/1).

"Kalau seandainya mereka bisa menerima bahwa mereka bisa memakai seragam seperti yang ditetapkan sekolah, ya Alhamdulillah. Iya [tak masalah pakai Jilbab]. Dimana pula letak masalahnya? Dia baru bermasalah kalau dipaksa," tambah Anwar lagi.

Kendati begitu Anwar menekankan, pihak sekolah tak seharusnya memaksa para siswi non-muslim untuk memakai jilbab saat kegiatan belajar mengajar. Ia pun menyarankan agar pihak sekolah membuat regulasi yang bersifat anjuran ketimbang pemaksaan atau beban kewajiban.

Namun bagaimanapun ia tak menginginkan persoalan tersebut justru menimbulkan polemik berkepanjangan sehingga mengganggu kegiatan belajar yang seharusnya kondusif.

"Mungkin menganjurkan saja. Namanya anjuran kan bisa diikuti dan tak diikuti," sambung Anwar.

Ia mengusulkan perlu ada alternatif aturan bagi siswa non-muslim agar bisa memilih antara memakai jilbab atau tidak saat di sekolah.

"Karena itu saya berharap kepala sekolah bisa membuat kebijakan dari peraturan tersebut. Saya dukung peraturan itu [kewajiban memakai jilbab], tapi buat yang bukan agama Islam dibuat pengecualian, seandainya mau pakai yang sama silakan. Nggak mau pakai, silakan," pungkas Anwar Abbas.

Source: CNN Indonesia

SIKAKAP,infonusantara.net - Demi menjaga kesehatan masyarakat serta mengantisipasi penyebaran covid-19, Babinsa Koramil 04/Sikakap, Kodim 0319/Mentawai lakukan patroli kedatangan kapal KM Simasin yang berlabuh di pelabuhan Sikakap, Selasa (26/1/2021).

Kapal Simasin ini bertolak dari pelabuhan tuapejat membawa penumpang yang akan turun di pelabuhan Sikakap.

Kedatangan kapal tersebut, Babinsa bersama tim gabungan gugus tugas kecamatan Sikakap standbay di pelabuhan guna menegakkan disiplin protokol kesehatan 

Setiap penumpang yang turun Babinsa menyampaikan agar tetap menerapkan aturan yang telah di tetapkan pemerintah yakni protokol kesehatan untuk mengantispasi penyebaran covid-19.

Selain itu pihaknya mengingatkan kepada masyarakat dan penumpang untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat dengan sering mencuci tangan, mejaga jarak, hindari kerumunan dan tetap pakai masker.

Kegiatan Patroli yang di lakukan tim gugus tugas melibatkan Babinsa Koramil Sikakap, Kamla Sikakap, Babinkantibmas Polsek Sikakap, Satpol PP Sikakap dan Tim Kesehatan Puskesmas Sikakap.




Editor : Heri Suprianto

SIPORA,infonusantara.net - Salah satu warga   asal Dusun Sao, Desa Bosua terkonfirmasi positif Covid-19 setelah keluar hasil Swab pada 24 Januari 2021.

Berdasarkan hal itu, Tim medis puskesmas Bosua pada hari Minggu mendatangi bersangkutan untuk di lakukan isolasi namun tidak mau, kemudian esok hari Senin, timkes kembali datangi pasien juga tidak mau di isolasi.

Setelah dua kali mendatangi bersangkutan, timkes menginformasikan kejadian ini kepada tim gugus tugas covid-19 kecamatan sipora selatan.

Dari informasi dari Timkes, Kapolsek Sipora, Iptu.Donny Putra,SH,MH, Camat Sipora Selatan, Danramil 03/Sipora serta anggota yang tergabung dalam tim gugus tugas covid-19 kecamatan sipora selatan mendatangi rumah warga yang terkonfirmasi positif covid-19.

Sesampai di lokasi rumah warga terpapar covid-19, Kapolsek bersama Camat dan Danramil menyampaikan kepada suami Leorince agar istrinya untuk melakukan isolasi di rumah sakit guna memutus mata rantai penyebaran Covid 19, sehingga tidak menularkan kepada orang lain termasuk suami dan anak yang ada di rumah.

Tapi kalau bersangkutan juga masih membandel tidak mau di isolasi, kata Kapolsek bisa di proses sesuai dengan undang-undang No.6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan.

"Kita yang tergabung dalam tim gugus tugas covid-19 kecamatan sipora selatan tetap memberikan pemahaman dan secara persuasif" kata Kapolsek kepada media, Selasa (26/1/2021).

Dia menyebut, setelah di berikan pemahaman terkait dengan aturan, akhirnya yang bersangkutan mau untuk di isolasi dan petugas berpakaian APD langsung membawa pasien menggunakan sepeda motor menuju RSUD Mentawai.

Kapolsek menjelaskan, pasien positif di bawa dengan sepeda motor lantaran jembatan di lokasi Desa Nemnemlelu tidak bisa di lalui mobil, karena ambruk beberapa waktu lalu.

Diharapkan tidak ada lagi kejadian seperti ini, apabila ada warga terpapar covid-19 dan di jemput Timkes segera ikuti, karena soal kesehatan di atur dalam undang-undang.

Untuk menghindari agar tidak berurusan dengan hukum, di himbau kepada masyarakat memtauhi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah serta mematuhi protokol kesehatan, tutupnya mengkahiri.



Editor : Heri Suprianto


PadangPanjang,infonusantara.net - Pemko membuka peluang bagi para guru yang ingin melanjutkan program studinya ke jenjang pascasarjana strata II (S2) melalui beasiswa. Ini sejalan dengan visi misi kepemimpinan Walikota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano dan Wakil Walikota, Drs. Asrul di bidang pendidikan.

Wako Fadly menyebut, program ini terbuka untuk semua guru sekolah yang ada di Padang Panjang, termasuk guru dari SDIT ini.

"Saya minta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) agar menyaring (penerima beasiswa-red), supaya realisasinya tepat sasaran," ucap Fadly Amran saat temu ramah ke SDIT Ma'arif, Selasa (26/1/2021).

Kedatangan Fadly didampingi Kadisdikbud, Drs. M. Ali Tabrani, M.Pd ke SDIT Ma'arif ini, merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan antara pengurus yayasan dengan dirinya beberapa waktu lalu.

"Kami tadi juga sudah melihat beberapa titik lokasi di kawasan SDIT ini dan akan menjadikan catatan bagi kami. Bagaimana pun, visi-misi pendidikan ini harus kita laksanakan bersama dan akan kita percepat," sebutnya.

Fadly juga telah memerintahkan Ali Tabrani dan jajaran untuk merealisasikan apapun bentuk bantuan yang bisa diberikan ke SDIT Ma'arif dan juga sekolah lainnya, baik negeri maupun swasta yang ada di Kota Padang Panjang.

Sementara itu, Pengurus Yayasan Wakaf Ma'arif, Drs. Masril menyebutkan, pihaknya juga akan berusaha untuk mewujudkan visi dan misi walikota, salah satunya menjadi sekolah Islam yang rahmatan lil a'lamin terdepan di Kota Padang Panjang.

"Mudah-mudahan satu per satu dapat kita realisasikan," ucapnya di acara yang turut dihadiri Kepala SDIT Ma'arif, Marniati, SE, S.Pd beserta majelis guru lainnya. (Lala/kmf).




Editor : Heri Suprianto


PadangPanjang,infonusantara.net - Walikota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano meminta laporan capaian kinerja pemerintah yang terangkum dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) dapat dirampungkan secara tepat dan akurat. 

“Ini menjadi tolak ukur keberhasilan kita, termasuk saya sendiri sebagai walikota. Ini adalah pertanggung jawaban walikota yang didukung data-data dari masing masing OPD,” ungkap Fadly dalam Rapat Teknis Penyusunan LPPD dan LKPJ tahun anggaran 2020, Selasa (26/1/2021). di Hall Lantai III Balikota.

Penyusunan LPPD dan LKPJ, kata Fadly, tak terlepas dari kerjasama semua OPD yang menyerahkan laporan capaian kinerjanya masing masing. 

"Apa yang dilakukan dalam intern OPD dan action di lapangan harus seimbang. Percuma action hebat, tapi pertanggung jawaban tidak realible. Saya meyakini ini semua tentang leadership,” imbuhnya.

 LPPD dan LKPJ, menurut Fadly, bukan sekadar penyusunan saja, tetapi terkait peradaban. Kemudian, hal itu harus dapat diketahui masyarakat secara umum.

“Laporan harus transparan. Bisa diumumkan  lewat website. Laporan hendaknya bisa diketahui masyarakat lewat PPID,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Kabag Otonomi Daerah Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumbar, Marliosni, S.Sos, MM menyampaikan, OPD harus mememahai indikator kinerja yang melekat pada OPD masing-masing. 

“Data harus ada, perencanaan tugas harus sesuai dengan target yang diberikan. Apresiasi kepada pemerintah Kota Padang Panjang yang telah lebih dahulu melangkah melakukan penyusunan,” katanya, (Lala/kmf).



Editor : Heri Suprianto

Bupati Padang Pariaman Terpilih Suhatri Bur Dilaporkan ke KPK

INFONUSANTARA.NET - DPP Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB) bersama sejumlah LSM dan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman melaporkan bupati terpilih, Suhatri Bur, atas dugaan rasuah penyalahgunaan APBD Tahun 2020 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Infokom DPP Pekat IB, Lisman Hasibuan, menyatakan pihaknya menduga APBD tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Suhatri yang sebelumnya menjadi Wakil Bupati Padang Pariaman.

"Suhatri Bur diduga kuat menggunakan anggaran APBD saat cuti menjadi Wakil Bupati, beliau membagi-bagikan bantuan yang bersumber dari APBD Padang Pariaman Tahun 2020 untuk kepentingan pribadinya menjadi Calon Bupati Padang Pariaman 2020," kata Lisman dalam pesan tertulis, Senin (25/1).

"Data, fakta, foto, bahkan saksi lengkap kita serahkan ke KPK," lanjut dia.

Lisman berharap laporannya dapat ditindaklanjuti oleh lembaga antirasuah.

Sementara Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, membenarkan bahwa lembaganya telah menerima laporan tersebut. Ia meyakini KPK akan bekerja sesuai prosedur dalam menindaklanjuti sebuah laporan.

"Benar ada laporan dimaksud dan hari ini diterima di bagian persuratan KPK. Berikutnya terhadap setiap laporan masyarakat, tentu KPK akan melakukan langkah-langkah analisis lebih lanjut dengan lebih dahulu melakukan verifikasi mendalam terhadap data yang diterima," ucap Ali kepada wartawan.

Ali melanjutkan, prosedur berikutnya adalah melakukan penelaahan dan kajian terhadap informasi dan data yang turut dimasukkan ke dalam laporan.

Upaya itu, terang dia, guna mengetahui apakah laporan sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku masuk ke ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak.

"Apabila dari hasil telaah dan kajian memang ditemukan adanya indikasi peristiwa pidana, maka tidak menutup kemungkinan KPK tentu akan melakukan langkah-langkah berikutnya sebagaimana hukum yang berlaku," pungkasnya.

Source: CNN Indonesia

SIKAKAP,infonusantara.net - Untuk meningkatkan pertanian masyarakat dalam rangka Ketahanan Pangan (Hanpang), Koramil 04/Sikakap, Kodim 0319/Mentawai monitoring persawahan di Desa Matobe.

Dimasa pandemi sangat perlu menyiapkan kebutuhan hidup salah satunya meningkatkan perekonomian masyarakat yakni di bidang pertanian.

Salah satu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat khusus di kecamatan Sikakap hanya bercocok tanam dan perkebunan.

Saat ini petani yang berada di dusun Panatarat dan Makukuet sedang giat-giatnya melakukan pemeliharaan tanaman agar terhindar dari serangan hama keong dan belalang.

"Menjadikan sawah yang bermutu memang harus di lakukan pemeliaharaan, sehingga benih padi yang di tanam menghasilkan padi yang maksimal" sebut Danramil 04/Sikakap, Kapten.inf.Putra Irawan Damanik, Selasa (26/1/2021).

Dia menyebut, benih padi masyarakat sekarang sudah berusia 21 hari hingga usia 40 hari dan siap tanam

"Dengan adanya penanaman tidak serentak ini, petani harus menjaga dan merawat agar tidak terserang oleh hama keong dan belalang" imbuhnya.

Semangat masyarakat dalam bercocok tanam, diharapkan untuk kedepan soal kebutuhan pokok tidak kekurangan dalam menjaga ketahanan pangan di masa pandemi, tandasnya.



Editor : Heri Suprianto

 

Ucap Syukur Alhamdulillah,Ketua DPRD Padang Syafrial Kani:SMPN 44 Dibangun 2022 di Kec.Pauh 

INFONUSANTARA.NET -- Berdasarkan dukungan banyak pihak termasuk masyarakat, rencana di tahun 2022 akan dibangun SMP Negeri 44 Padang di Kecamatan Pauh Kota Padang.

Pembangunan sekolah ini terlaksana berkat dukungan dari eksekutif dan legislatif di Kota Padang. Pada 2021 dilakukan pembebasan lahan di kawasan Kelurahan Binuang Kampung Dalam dan pembangunannya Insyaallah terealisasi pada 2022 dianggarkan sebesar Rp 40 miliar. Hal ini diungkap Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani, Selasa (26/1)

Syafrial Kani mengatakan untuk menunjang dan meningkatkan mutu pendidikan masyarakat Kota Padang sangat diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang merupakan faktor penting harus dipenuhi oleh negara dan Pemko Padang.

Syafrial Kani menegaskan dengan bertambahnya pembangunan sekolah negeri di Kota Padang maka masyarakat Kota Padang tidak perlu mencari sekolah swasta.

“Dengan adanya sekolah terdekat didaerah masing-masing maka masyarakat setempat sudah berkurang biaya pendidikan karena bangunan sekolah mudah diakses dan dekat dengan lingkungan tempat tinggal.”ujar Syahrial Kani.

Diberitakan sebelumnya. Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat segera membangun dua SMP baru sebagai upaya mengoptimalkan sistem zonasi. Pembangunan SMP baru dilakukan sehingga ada jumlah sekolah yang representatif di setiap kecamatan.

"Belajar dari penerapan sistem zonasi pada 2018 ternyata ada sejumlah daerah yang kecamatannya tidak seimbang antara jumlah calon siswa dengan SMP yang ada sehingga perlu dibangun dua sekolah baru, yaitu SMP 43 dan SMP 44," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Padang Danti Arvan beberapa waktu lalu.

Menurut dia, selama ini pembangunan sekolah fokus di Kecamatan Padang Selatan, Padang Utara, Padang Barat dan Padang Timur. "Jadi di empat kecamatan tersebut jumlah sekolah cukup padat mulai dari SD sampai SMA, sementara di tujuh kecamatan lainnya tidak signifikan pembangunan sekolah," ujarnya.

Sedangkan SMP 44 dibangun karena di wilayah Lubuk Kilangan hanya ada satu SMP yaitu SMP 21 dan itupun harus mengakomodasi siswa dari Pauh. SMP Negeri 11 yang ada di Cengkeh sebenarnya itu berada di wilayah Lubuk Begalung.

"Tahun ini sudah dianggarkan dana Rp 15 miliar untuk pembebasan lahan dan ditargetkan segera bisa dimulai pembangunan," kata dia

Ia menilai dengan penambahan dua SMP baru akan bisa mendukung penerapan sistem zonasi karena pertumbuhan jumlah penduduk di sejumlah kecamatan saat ini belum seimbang dengan jumlah SMP. "Kalau hanya menambah ruang kelas baru sifatnya statis, sementara sistem zonasi mengharuskan siswa sekolah berbasis wilayah tempat tinggal. Saat ini di Padang terdapat 341 SD negeri dan 43 SMP Negeri.(Inf)



 

Razia Narkoba Tim Gabungan Wilayah Hukum Polres Dharmasraya Lakukan Tes Urine Ditempat di Cafe Karoeke Ilegal

INFONUSANTARA.NET - Kasat Narkoba Polres Dharmasraya, Iptu Rajulan bersama Kapolsek Pulau Punjung, Iptu Syafrinaldi, pimpin langsung Tim Gabungan Sat Res Narkoba Polres Dharmasraya dan Polsek Pulau Punjung serta Dinas Kesehatan Dharmasraya dalam razia narkoba dan tes urine ditempat - tempat hiburan malam karoeke (cafe) tanpa izin yang makin marak di Kabupaten Dharmasraya, pada Senin malam (25/01).

Kapolres Dharmasraya AKBP Aditya Galayudha Ferdiansyah melalui Kasat Narkoba Polres Dharmasraya Iptu Rajulan Harahap yang di dampingi Kapolsek Pulau Punjung Iptu Syafrinaldi saat di temui awak media dalam razia gabungan narkoba dan tes urine di nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya mengatakan, tujuan razia tersebut guna mencegah atau membatasi beredarnya narkoba serta penyalahgunaan narkoba di tempat-tempat hiburan malam yang berada di wilayah hukum Polres Dharmasraya yang mana diduga adanya peredaraan narkotika pada tempat ini.

Adapun kegiatan yang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan narkoba dan tes urine di tempat kepada 

satu persatu pemandu lagu dan pengunjung guna memastikan apakah mereka ini pengunjung atau pemandu lagu tersebut postif atau negative memakai narkoba dan ternyata dari semua pemeriksaan hasilnya negatif.

Kami mengimbau dalam masa pandemi Covid 19  ini,mari kita sama sama mentaati peraturan pemerintah dengan mematuhi Protokol Kesehatan dan jangan sekali sekali memakai atau mengedarkan narkotika ,pasti akan kita tidak tegas," pungkas Kasat Narkoba Polres Dharmasraya Iptu Rajulan Harahap.(***)

Laporan: MsEx

INFO



H.Maidestal Hari Mahesa:Mailasa Waruwu dan Anggota Dewan Lain Jangan Asal Komentar Gak Jelas Bikin Resah Masyarakat Lagi

INFONUSANTARA.NET - Mengambil sisi positif kasus persoalan SMKN 2 Padang tanpa membawa bawa agama, namun melihat nya mungkin sebagai suatu kearifan lokal.  

Ketua PW Gerakan Pemuda Ka'bah Provinsi Sumatera Barat, H Maidestal Hari Mahesa yang akrab disapa Haji Esa, menyampaikan dia juga melihat kerudung atau jilbab atau apalah namanya itu rasanya tidak salah lah. 

"Jika kita semua paham dengan pengenaan pakain yang tertutup auratnya bagi anak - anak perempuan kita, tentu apa yang telah diterapkan disekolah sekolah itu tidak lah sia - sia,"kata Esa, Selasa (26/1) kepada infonusantara.net

Prinsip dan hakekat nya, penggunaan nya agar siswa perempuan di sekolah kelihatan rapi, bersih, menghilangkan kesengajaan sosial diantara siswa dan yang pastinya juga melindungi siswa perempuan dari prilaku tindakan kriminal. Apakah kita tidak ingin anak -anak perempuan kita terlindungi kah?

Dan pada dasarnya setiap sekolah tidak ada juga memaksakan siswa non muslim yang mengenakan pakaian seragam tertutup hijab diarahkan untuk mengikuti keyakinan ajaran agama muslim, tidak ada sama sekali rasanya.

Nah kalau ini yang dilakukan untuk siswa non muslim, diharuskan juga mengikuti kegiatan keagamaan muslim sudah pasti ini sangat salah besar sekali. 

"Untuk itu, saya minta pada Pak Mailasa Waruwu termasuk anggota DPRD Kota Padang lainnya, gak usah lah banyak statemen atau komentar gak jelas dan bikin resah masyarakat lagi. Jangan memberikan pernyataan jika belum paham betul pokok masalahnya,"kata Esa.

Selaku seorang wakil rakyat itu ditutut untuk bisa berbicara guna memberikan solusi dalam menyelesaikan persoalan -persoalan yang ada di tengah kehidupan bermasyarakat di kota ini.

Dan sudah tentu seorang pejabat publik itu dan selaku wakil rakyat harus bisa berbicara menyampaikan pandangan,pendapat atau pernyataan - pernyataan yang meredakan hati masyarakat, dengan memberikan solusi.

"Berikan komentar atau pernyataan yang meredakan permasalahan,bukan malah menambah permasalahan baru lagi atau makin memperkeruh keadaan. Apalagi jika tidak pahami persoalannya," pungkasnya. 

Karena menurut Maidestal Hari Mahesa Ketua DPC PPP Kota Padang mantan anggota dewan tiga periode ini, untuk periode sekarang ini banyak anggota DPRD nya yang asal keluarkan komentar tidak jelas.(Inf)

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.