Tegas Tolak UU Ciptaker! Pemuka Agama:'Ini Tanda Bahaya' Pemerintah dan DPR Seolah Tutup Telinga

Ilustrasi (istimewa)

Infonusantara.net - Pemuka Agama Indonesia secara tegas menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI pada Senin (5/10/2020) kemarin.

Tokoh Pesantren Roy Murtadho mengatakan UU Cipta Kerja ini sangat tidak berpihak kepada rakyat, sebab pemerintah dan DPR seolah tutup telinga atas semua masukan dari berbagai pihak, bahkan merepresi mereka yang bersuara lantang.

"Saya setuju bahwa tanda-tanda inliberal demokrasi itu bukan sebuah wacana, tapi sudah mengemuka, eksplisit dan manifes, ini menjadi tanda bahaya buat kita semua," kata Roy dalam jumpa pers virtual Fraksi Rakyat Indonesia, Selasa (6/10/2020) kemarin dilansir dari suara.com.

Intelektual Nahdlatul Ulama (NU) Ulil, Absha Abdalla, menambahkan gejala kebebalan pemerintah dan DPR ini mulai terlihat ketika mereka menggarap RUU KPK, RUU Minerba, RUU MK, hingga desakan penundaan Pilkada 2020 yang tak juga mendengarkan aspirasi rakyat.

"Akhir-akhir ini pemerintah dan parlemen kita itu tidak mendengar suara rakyat, cenderung tuli terhadap aspirasi masyarakat, kita melihat ada beberapa peristiwa yang mengenaskan buat saya," ucap Gus Ulil.

Tokoh pendeta feminis Pendeta Merry Kolimon menyebut Undang-undang Cipta Kerja ini sama sekali tidak sejalan dengan cita-cita pendiri bangsa.

"Jelas sekali undang-undang ini tidak melayani cita-cita bangsa karena mengabaikan suara masyarakat sipil," kata Pendeta Merry.

Oleh sebab itu, mereka mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mencabut pengesahan UU Cipta Kerja dengan membuat petisi online yang kini sudah ditandatangani oleh hampir 800 ribu rakyat.

Pemuka Agama Indonesia ini terdiri dari Trisno Raharjo (tokoh Muhammadiyah), Ulil Absar Abdalla (tokoh NU), Engkus Ruswana (tokoh penghayat kepercayaan), Roy Murtadho (tokoh pesantren), Pendeta Merry Kolimon (tokoh pendeta feminis), Busryo Muqodas (mantan Wakil Ketua KPK), dan Pendeta Penrad Sagian (tokoh pendeta Batak).

Sebelumnya, DPR dan pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan pada Senin (5/10/2020).

Proses pengesahan RUU Cipta Kerja diwarnai dengan perdebatan hingga menimbulkan ketegangan sampai Fraksi Partai Demokrat walk out dari sidang paripurna.

Keputusan ini disetujui oleh tujuh dari sembilan fraksi, mereka yang setuju antara lain PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP. Sementara dua fraksi yang menolak adalah Demokrat dan PKS.