PILIHAN REDAKSI

Komplotan Oknum Koruptor di PWI Segera Dilaporkan ke APH, Wilson Lalengke Minta Hendry dan Sayid Dicekal

  INFONUSANTARA.NET , Jakarta – Sejumlah pihak yang konsen dengan pemberantasan tindak pidana korupsi berencana segera melaporkan para oknum...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Ini Daftar Menteri Layak Copot, Menkes, Mendikbud hingga Menteri BUMN Ada dalam Daftar

 

Para menteri di Kabinet Jokowi-- jpnn

INFONUSANTARA.NETWacana reshuffle atau perombakan dan bongkar pasang kabinet Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat.

Hal itu seiring dengan berbagai penilain merah yang diberikan publik atas kinerja pada pembantu Jokowi di pemerintahan.

Terlebih, sejumlah menteri dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia ini dinilai gelagapan.

Bahkan, ada juga pihak yang menilai bahwa selama ini Jokowi terkesan bekerja sendirian saja.

Penilaian yang muncul di permukaan itu pun diamini pengamat politik Ujang Komarudin.

Menurutnya, sejumlah menteri memang layak untuk direshuffle oleh Presiden.

Para menteri yang layak dicopot itu, kata Ujang, adalah mereka yang kurang mumpuni di tengah pendemi Covid-19.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu dikutip PojokSatu.id dari JPNN.com, Rabu (28/10/2020).

“Jika ada reshuffle, bisa saja yang kena reshuffle Menkes, Menkumham, Menkop dan UKM,” ungkap Ujang.

Namun, menteri yang menurutnya layak direshuffle itu bukan saja empat menteri itu saja.

Menteri lain yang kemungkinan layak untuk direshuffle adalah menteri sosial, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Ujang bahkan juga menyebut bahwa Menteri BUMN dan menteri-menteri di bidang ekonomi juga mungkin saja layak direshuffle.

“Kenapa direshuffle? Saya kira karena ada yang kebijakannya kontroversial, main masing-masing dan kinerjanya tak apik,” terangnya.

Selain kinerja yang dinilai melempem, alasan lain adalah hasil survei yang dibeberkan oleh lembaganya.

“Survei IPR itu kinerjanya (para menteri) di bawah 50 persen (berdasarkan tingkat kepuasan publik). Jadi, seharusnya reshuffle itu ada,” pungkas Ujang. 

Sumber: Fajar.co.id



Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »