Din Syamsuddin mengatakan upaya mengdiskreditkan KAMI sebagai penunggang demo omnibus law merupakan siasat agar buruh dan mahasiswa tidak turun ke jalan. Foto: CNN Indonesia/Prima Gumilang

Infonusantara.net -- Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Din Syamsuddin menyatakan bahwa KAMI belakangan ini secara kelembagaan tidak ikut dalam aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja.

"Kalimat bahwa KAMI menunggangi aksi demo buruh, mahasiswa dan pelajar adalah taktik agar massa buruh, mahasiswa dan pelajar tidak turun beraksi," kata Din dalam keterangan resminya, dilansir dari CNNIndonesia.com, Senin (12/10).

KAMI sendiri, kata Din, hanyalah sebuah gerakan moral yang ingin menyuarakan kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Ia menyatakan misi KAMI ingin meluruskan Kiblat Bangsa dan Negara dari penyimpangan dan penyelewengan.

Melihat hal itu Ia menduga pelaku tersebut berasal dari preman-preman bayaran yang dikerahkan oleh kelompok tak bertanggung jawab.

"Cara mendiskreditkan kaum kritis terhadap pemerintah dengan melakukan anarkisme adalah cara lama untuk membungkam gerakan itu. Gerakan moral KAMI tidak akan terhenti dengan cara-cara seperti itu," kata Din.

Terlepas dari itu, Din tetap memberi kebebasan kepada seluruh pendukung KAMI untuk mengemukakan pendapat dan aspirasinya dalam aksi demonstrasi. 

"Tentu dengan pesan agar tidak terjebak ke dalam provokasi melakukan anarkisme," kata dia.

Selain itu, Din turut memastikan pelaku anarkisme yang melakukan kerusuhan bukan berasal dari pendukung KAMI, kaum buruh, mahasiswa dan pelajar. 

Din menyayangkan bila pemerintah tak mendengarkan penolakan dari pelbagai kalangan terkait UU Cipta Kerja. KAMI, lanjut Din, akan mendukung gerakan yang menolak UU Cipta Kerja karena sejalan dengan gagasan yang dibawanya saat ini.

Dia bahkan membuka peluang memimpin gerakan aksi demonstrasi bersama masyarakat untuk merespon penolakan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.

"KAMI, atau saya pribadi sebagai Presidium KAMI, boleh jadi akan memutuskan ikut bergabung dalam gerakan rakyat/umat atau bahkan memimpinnya, seperti banyak permintaan, jika kezaliman, ketakaburan, dan ketidakadilan merajalela," kata Din.


 
Top