Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. (Istimewa)
Infonusantara.net -- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta maaf kepada buruh dan pekerja atas kegagalan partainya membendung pengesahan Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker), dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (5/10).

AHY berkata partainya tak memiliki cukup suara untuk menjegal produk legislasi tersebut, seperti diharapkan kalangan buruh dan pekerja.

Dia menegaskan, Demokrat harus berkoalisi dengan kaum buruh dan pekerja yang hari ini paling terdampak oleh krisis pandemi dan ekonomi dalam menyikapi RUU Ciptaker.

"Insyaallah kita terus memperjuangkan harapan rakyat," ujar dia dalam keterangan tertulis seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, Senin (5/10).

"No one is left behind. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Tuhan bersama kita," imbuh AHY.

DPR bersama pemerintah mengesahkan RUU Cipta Kerja di tengah penolakan elemen buruh, aktivis lingkungan dan HAM. Dalam rapat paripurna DPR hanya dua fraksi yang menolak pengesahan RUU Cipta Kerja, yakni Fraksi Demokrat dan PKS. Selebihnya, enam fraksi lain menyetujui RUU tersebut.

AHY pun menjelaskan alasan partainya menolak pengesahan RUU Cipta Kerja. Menurut dia AHY, RUU Ciptaker tidak memiliki urgensi untuk disahkan.

Seluruh pemangku kepentingan seharusnya lebih fokus menangani pandemi virus corona atau Covid-19.

"[RUU Ciptaker] tidak ada urgensinya. Kita harus fokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi," kata AHY.

Selain itu, menurut dia, RUU Ciptaker sangat dipaksakan, berat sebelah, serta mengandung banyak pasal yang merugikan kaum buruh dan pekerja yang jumlahnya besar sekali.

AHY berpendapat RUU Ciptaker juga berbahaya karena akan menggeser sistem ekonomi Pancasila menjadi kapitalistik dan neoliberalistik.

"Tentu, menjadi jauh dari prinsip-prinsip keadilan sosial, alih-alih berupaya untuk menciptakan lapangan kerja secara luas, RUU tersebut berpotensi menciptakan banyak sekali masalah lainnya," ucap AHY.

Pengesahan RUU Cipta Kerja juga diwarnai aksi walkout Fraksi Demokrat. Saat memutuskan walkout, anggota Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, menyatakan partainya tidak bertanggung jawab atas pengesahan RUU Ciptaker menjadi UU.

"Kami Demokrat nyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab," kata Benny.

 
Top